LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016

LKIP 2016 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan wujud akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 dan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 pada prinsipnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016 yang terkait dengan Kegiatan Pengawasan meliputi: 1. Penyusunan kebijakan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; 6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 dilaksanakan secara efektif, akuntabel, transparan dalam terus mengawal kebijakan – kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara keseluruhan, sehingga program – program penyediaan infrastruktur yang menjadi target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hasilnya dapat dimanfaatkan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Capaian Indikator Kinerja Program (IKP/IKU) Inspektorat Jenderal tahun 2016 diindikasikan melalui: 1. Level Internal Audit Capability Model (IACM), Level 2; 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu, 77,10%; 3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil, 73,63%. Dengan realisasi anggaran sebesar 80,00% dan realisasi fisik 94,10%. Inspektorat Jenderal secara aktif dan berkala telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain : 1) Reviu RKA-KL Pagu Anggaran, Reviu RKA-KL Alokasi Anggaran, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja, Reviu Laporan Keuangan Unit Organisasi Eselon I hingga Reviu Laporan Keuangan Kementerian PUPR. 2) Internalisasi Penguatan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi kepada para Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis iii Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

(UPT)/Kepala Satker/PPK/Bendahara/Pejabat Penguji SPM/Pejabat Pengadaan dan lain-lain. 3) Menyusun Produk Hukum Bidang Pengawasan Sebagai Berikut:  Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi,  Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,  Keputusan Menteri PUPR Nomor 593/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian PUR,  Keputusan Menteri PUPR Nomor 594/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,  Keputusan Menteri PUPR Nomor 869/KPTS/M/2016 dan Keputusan Menteri PUPR No 975/KPTS/M/2016 tentang Satgas (Satuan Tugas) Saber (Sapu Bersih) Pungli (Pungutan Liar) Kementerian PUPR,  Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 39/KPTS/IJ/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal,  Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 10/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Penghubung Kementerian PUPR dengan TP4P Kejaksaan RI,  Keputusan Irjen PUPR Nomor 16.a/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Satgas Reviu Revisi Anggaran,  Keputusan Menteri PUPR Nomor 365/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4) Pembentukan Tunas Integritas Kementerian PUPR 5) Memfasilitasi kegiatan dalam rangka mendukung PMPRB 6) Pelatihan Verifikator & Penelaah WBS di Jakarta tanggal 18 Januari 2016 dengan jumlah peserta 31 orang. 7) Monitoring Kepatuhan Pengisian LHKASN ke beberapa provinsi 8) Melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Jenderal 9) Melaksanakan kegiatan untuk mendukung WBK: 10) Memfasilitasi Rapat Persiapan Survei Internal RB Kementerian PUPR tanggal 3 Mei 2016 dan Pelaksanaan Penyelesaian Laporan PMPRB Kementerian PUPR tanggal 11 Mei 2016.

iv Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

DAFTAR ISI Kata Pengantar

ii

Ringkasan Eksekutif

iii

Daftar Isi

v

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1.

Latar Belakang

1

1.2.

Tugas dan Fungsi

1

1.3.

Struktur Organisasi

7

1.4.

Isu Strategis Organisasi

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

11

2.1.

Uraian Singkat Rencana Strategis

11

2.2.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

14

2.3.

Metode Pengukuran

17

2.4.

Target Tahun 2016 menurut Rencana Strategis

22

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

29

3.1.

Sumber Daya Manusia

29

3.2.

Sarana Prasarana

32

3.3.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

35

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

36

4.1.

Capaian Kinerja Organisasi

36

4.2.

Perbandingan Kinerja Organisasi

42

4.3.

Analisis Kinerja Organisasi

44

4.4.

Realisasi Anggaran

51

BAB V PENUTUP

53

v Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah termuat laporan kinerja tahunan tingkat unit organisasi berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan disampaikan kepada Menteri. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan panduan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, serta melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja.

1.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada umumnya, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. 1 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

a) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: - Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; - Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. b) Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I s.d. V, dan Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. I. Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: - koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan; - penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat, serta melaksanakan penghimpunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); - pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan dan penyajian laporan hasil pengawasan; - penyusunan rancangan peraturan, norma, petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengelolaan dokumentasi dan penyebaran informasi peraturan pengawasan serta hubungan masyarakat; - koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; - pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang perkerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

2 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

- koordinasi peningkatan kerjasama pengawasan dengan Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota dan BPKP dalam pemeriksaan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat. II.

Inspektorat I Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja, administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;


- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

III.

Inspektorat II Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di Wilayah II yang mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaanbarang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Jawa; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II

IV.

Inspektorat III Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di Wilayah III yang mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: 4

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

- Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliput Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pelaksanaan penelitian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi III; - Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III. V.

Inspektorat IV Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan di Wilayah IV mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja Pemeriksaan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; - Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian mencakup Provinsi Bali, Nusa


-

-

-

-

-

-

-

-

VI.

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Penyusunan laporan hasil pengawasan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Pelaksanaan penelitian awal mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Inspektorat V Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat yang berindikasi penyimpangan keuangan Negara, pemeriksaan khusus/investigasi, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah Eselon I, pemeriksaan ex officio serta pemeriksaan menyeluruh di Unit Organisasi Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan di Inspektorat V; - Pengembangan teknik-teknik pemeriksaan yang mengarah untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya; 6


- Pengembangan prosedur pemeriksaan yang diarahkan untuk mengungkap adanya unsur-unsur TPK perdata dan kejahatan keuangan lainnya; - Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di Satuan Kerja Pusat; - Penyusunan laporan hasil pengawasan di Inspektorat V; - Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap setiap pengaduan masyarakat maupun adanya indikasi penyimpangan keuangan negara; - Pemeriksaan khusus/investigatif dan penyelesaian terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Penyiapan dan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit Eselon I; - Penyiapan dan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan; - Penyiapan dan pendataan Pemeriksaan Ex Officio di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V. VII.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut: - Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; - Masing–masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal; - Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan - Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3. Struktur Organisasi Struktur organisasi yang baik dan tepat akan dapat menjawab tantangan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Struktur organisasi yang baik menganut prinsip miskin struktur dan kaya fungsi. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut :


INSPEKTUR JENDERAL SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM

BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

BAGIAN EVALUASI LAPORAN HASIL PENGAWASAN

KASUBBAG PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM

KASUBBAG HUKUM

KASUBBAG ANALISA DATA HASIL PENGWSN

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

KASUBBAG KOMUNIKASI PUBLIK

KASUBBAG PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

KASUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

BAGIAN UMUM

INSPEKTUR I

INSPEKTUR II

INSPEKTUR III

INSPEKTUR IV

INSPEKTUR V

KASUBBAG TU INSPEKTORAT I

KASUBBAG TU INSPEKTORAT II

KASUBBAG TU INSPEKTORAT III

KASUBBAG TU INSPEKTORAT IV

KASUBBAG TU INSPEKTORAT V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal


1.4. Isu Strategis Organisasi Pemerintah telah menjalankan Program Reformasi Birokrasi Nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi, antara lain: Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, Pelayanan Publik. Sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi Nasional tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019. Pada Peraturan Menteri tersebut telah ditetapkan Rencana Aksi Kegiatan dari Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan khususnya dalam Pasal 5b mengatur mengenai Program Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penerapan Zona Integritas; b. Pengendalian Gratifikasi; c. Pelaksanaan Whistle-Blowing System; d. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan; e. Pembangunan APIP; f. Penanganan Pengaduan Masyarakat; g. Penguatan Peran APIP. Sehubungan dengan perannya dalam Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta dalam upaya pencapaian misi Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, beberapa isu strategis yang menjadi fokus Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 antara lain: a. Penguatan Integritas Internal (Inspektorat Jenderal) dan Eksternal (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dengan tantangan yang dihadapi adalah:  Kebutuhan peningkatan peran APIP dalam penerapan SPIP dan penguatan pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi.


b. Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jenderal, dengan tantangan yang dihadapi antara lain:  Jumlah SDM auditor yang belum memadai dibandingkan dengan jumlah auditi sehingga kapasitas pelaksanaan pengawasan masih terbatas,  Perlunya program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan,  Masih terdapat Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang tidak diselesaikan tepat waktu,  Masih terdapat rekomendasi dalam LHA yang tidak ditindaklanjuti tepat waktu oleh auditi. c. Perubahan Paradigma Inspektorat Jenderal, dari peran klasiknya selaku watchdog menjadi lebih berperan sebagai institusi yang dalam kegiatannya dapat memberikan keyakinan dan konsultansi (Assurance Activities and Consulting Activities) dan dapat menjadi agen perubahan (Agent of Change) dalam peningkatan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan tantangan yang dihadapi antara lain:  Masih adanya persepsi sebagian auditi bahwa Inspektorat Jenderal hanya melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan/penyimpangan dan belum sepenuhnya dipandang selaku mitra auditi serta tempat berkonsultasi dalam pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  Kebutuhan peningkatan peran APIP untuk mencapai opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),  Perlunya peningkatan peran APIP dalam mengawal perencanaan program dan anggaran Kementerian PUPR,  Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sosialisasi dan bimbingan teknis regulasi-regulasi baru terhadap auditi dan mitra pengawasan Inspektorat Jenderal.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 (Renstra Tahun 2015 – 2019), Inspektorat Jenderal menetapkan visi tahun 20152019 adalah “Menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai institusi pengawasan intern yang handal, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025”. Dalam rangka mewujudkan visinya, Inspektorat Jenderal mengemban Misi sebagai berikut: a. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN serta Gratifikasi; b. Meningkatkan kualitas pengawasan intern sehingga dapat menjadi penjamin kualitas (Quality Assurance); c. Mendorong terwujudnya Good Governance di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. Mengembangkan SDM yang profesional menuju pengawasan yang efektif; e. Mendorong auditi menerapkan sistem pengendalian intern; f. Meningkatkan kualitas hasil pembangunan dan mengurangi keborosan serta kebocoran; g. Mewujudkan audit sesuai kode etik auditor dan standar audit; h. Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional dan memberdayakan pengawasan masyarakat; serta i. Meningkatkan kerjasama dan sinergi pengawasan internal dan eksternal. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, potensi yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Renstra Tahun 2015 – 2019, dan untuk mewujudkan visi dan misi, Inspektorat Jenderal menetapkan Tujuan sebagai berikut: “Terwujudnya pengawasan yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme aparat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”.


Sehubungan dengan rencana kinerja yang hendak dituju dan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terprogram dan terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) periode dan sejalan dengan tujuan dalam Renstra Tahun 2015 – 2019 maka ditetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai sebagai berikut: a. Mewujudkan sistem pengendalian intern, manjemen risiko, dan tata kelola yang baik; b. Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Mendorong ketaatan dan kepatuhan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap peraturan dan perundang-undangan; d. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. Mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatan pelayanan publik; serta f. Mencegah dan menindak setiap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis diatas dan rencana aksi yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015 – 2019, maka arah kebijakan Inspektorat Jenderal menitikberatkan sebagai berikut: a. Jangka panjang 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025 khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal dan umumnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2) Terlaksananya pengawasan intern secara profesional dan berkualitas dengan kompetensi, obyektifitas, independensi, dan integritas yang tinggi; 3) Terwujudnya pengawasan intern menjadi penjamin kualitas (Quality Assurance) dan dapat menjadi agen perubahan (Agent of Change) dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 4) Tercapainya pembangunan infrastruktur yang berbasis manajemen kinerja dimana pembangunan dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif; serta 5) Tercapainya visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu “Menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai institusi pengawas intern yang handal, memiliki integritas dan profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025”. b. Jangka Menengah dan Tahunan 1) Terwujudnya peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Quality Assurance sehingga dapat 12 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

menjadi Agent of Change untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2) Terwujudnya peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN dan Gratifikasi; 3) Terlaksananya audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang efektif, dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4) Terlaksananya reviu laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 5) Terwujudnya sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel; 6) Terlaksananya penerapan prinsip–prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7) Terwujudnya peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas; 8) Meningkatnya pelaksanaan koordinasi antar aparat pengawasan fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan masyarakat; 9) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan; 10) Dilaksanakannya kode etik aparatur dan kode etik auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 11) Terselenggaranya asistensi, sosialisasi/diseminasi peraturan-peraturan kepada para auditi dan stakeholder dalam rangka penerapan Good Governance dan Good Corporate Governance, serta fungsi konsultansi. Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, sepanjang tahun 2016 telah dilakukan serangkaian kegiatan reviu dan feedback atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian Renstra masing-masing Unit Organisasi di Kementerian PUPR. Dari kegiatan tersebut teridentifikasi permasalahan yang muncul dari segi kerangka pendanaan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan sektoral selain itu tantangan dan isu strategis yang baru muncul dan perlu untuk dipertimbangkan sehingga diperlukan perbaikan regulasi, terobosan kebijakan dan pendanaan kreatif sebagai dasar reviu Renstra Kementerian PUPR. Terkait hal tersebut kondisi yang ada pada pelaksanaan Renstra Inspektorat Jenderal adalah penyesuaian metode perhitungan target kinerja, komitmen efisiensi dan efektifitas dalam peningkatan kualitas SDM, bertambahnya laporan hasil pengawasan terkait dengan peningkatan peran APIP dan perubahan 13 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

nomenklatur visi, misi, dan kebijakan sehingga Inspektorat Jenderal telah mempertimbangkan bahwa perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renstra tahun 2015 - 2019. 2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel II.1. Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

No.

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Target 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1

Meningkatnya kualitas 1 pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara serta ketaatan, 2 efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Kementerian Pekerjaan 3 Umum dan Perumahan Rakyat

Level Internal Audit Capability Level 2 Model (IACM) Prosentase rekomendasi hasil 75% pengawasan yang ditindaklanjuti dan tuntas serta tepat waktu Prosentase Unit Kerja/ Satker yang 65% bersih dari penyimpangan materiil

Pada tingkat dibawahnya (Eselon II) juga telah ditetapkan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel II.2 s.d II.7. Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat Inspektorat Jenderal

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

Target 2016 (4)

1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kegiatan: Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 1 Hasil Koordinasi 1. Jumlah Dokumen Perencanaan, 2 Laporan Penyusunan Rencana, penganggaran dan Program Kerja Program dan Evaluasi di Pengawasan yang tersusun Inspektorat Jenderal 2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, 2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun 14 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

No.

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Kinerja (3)

3. 4.

2

3 4

5 6

7

Target 2016 (4)

Jumlah Dokumen Kinerja yang 2 Laporan Terevaluasi Jumlah Dokumen Peningkatan 2 Laporan Kapabilitas APIP yang tersusun

Hasil Pemantauan 1. Penyelesaian Tindak Lanjut LHP 2.

Jumlah Laporan Pelaksanaan 3 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut LHP

Auditor dan Auditee yang 1. Terbina Peraturan dan Kebijakan 1. Bidang Pengawasan

Jumlah Auditor dan Auditee yang 2.950 orang Terbina

Pelaksanaan Reviu 1. Penyusunan RKA-K/L Layanan Dukungan 1. Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 2. Lainnya 3.

Jumlah Catatan/Laporan Hasil Reviu 2 Laporan dan Verifikasi

4.

2 Laporan

Pelaporan secara Elektronik 1. (e-monitoring)

Jumlah Laporan kegiatan koordinasi 3 Laporan dan konsultasi pengawasan yang Dilaksanakan

Jumlah Peraturan dan Kebijakan 5 Laporan Bidang Pengawasan yang diterbitkan dan dievaluasi

Jumlah Laporan Layanan Kepegawaian Jumlah Laporan Layanan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Layanan Administrasi keuangan Jumlah Laporan Layanan Umum/Administrasi Perkantoran Tersusunnya Laporan secara Elektronik (e-monitoring)

2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

28 Laporan

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat I Inspektorat Jenderal

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I

1

Tersusunnya Laporan Hasil 1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

140 LHP


Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat II Inspektorat Jenderal

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

Target 2016 (4)

1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II

1

Tersusunnya Laporan Hasil 1. Jumlah Laporan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Pengawasan Lainnya di Inspektorat II

Hasil 84 LHP

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat III Inspektorat Jenderal

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III

1

Tersusunnya Laporan Hasil 1. Jumlah Laporan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Pengawasan Lainnya di Inspektorat III

Hasil 140 LHP

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat IV Inspektorat Jenderal

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

Target 2016 (4)

1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV

1


Hasil 98 LHP

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat V Inspektorat Jenderal

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V

1


Hasil 33 LHP


2.3. Metode Pengukuran Metode pengukuran merupakan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon I Inspektorat Jenderal, dengan memperbandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi pada tahun pengukurannya. Sumber data IKP berasal dari pengakuan eksternal dan database Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut. Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal merupakan indikator dari salah satu Sasaran Program Kementerian PUPR, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”. Sasaran Program ini merupakan turunan dari salah satu Sasaran Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015 – 2019, yaitu “Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR”. Indikator Kinerja Program I yaitu “Tingkat IACM (Internal Audit Capability Model) Aparat Pengendali Internal Pemerintah” merupakan hasil penilaian atau asesmen pihak ketiga, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku organisasi APIP Kementerian PUPR. Level Kapabilitas pada IACM dapat memberikan gambaran sejauh mana suatu organisasi pengawasan internal memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengawasan internal dan juga tingkatan peran organisasi pengawasan internal tersebut dalam memberikan nilai tambah terhadap induk organisasinya. Oleh karena itu Indikator Kinerja Program ini merupakan indikator yang bersifat “Customer/Stakeholder Perspective” bagi Inspektorat Jenderal. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM) adalah suatu kerangka kerja, yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), untuk mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi bagi organisasi sektor publik untuk pengembangan pengawasan intern yang efektif dalam rangka memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, dan sekaligus merupakan: 

Sarana Komunikasi (a communication vehicles) - dasar untuk mengkomunikasikan apa itu APIP yang efektif dan bagaimana melayani organisasi dan para pemangku kepentingan, dan sebagai alasan tentang pentingnya pengawasan intern untuk pengambil keputusan.



Kerangka untuk penilaian (a framework for assessment) - suatu kerangka untuk menilai kemampuan APIP dalam memenuhi standar profesional dan praktik internal audit, baik sebagai penilaian sendiri (self assessment) atau penilaian eksternal. 17




Peta jalan untuk peningkatan secara teratur (a road map for orderly improvement) - peta jalan untuk membangun kemampuan dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan pengawasan intern.

Sebuah rumusan fundamental yang mendasari IACM adalah bahwa suatu proses atau praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara berulangulang (terus-menerus). Model ini menggambarkan tahap-tahap di mana kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP dapat berkembang dalam rangka menentukan, menerapkan, mengukur, mengendalikan dan meningkatkan proses dan praktiknya. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif. IACM terdiri dari 5 (lima) tingkat kemampuan/kapabilitas progresif yang menggambarkan karakteristik dan kapabilitas suatu APIP pada tingkatan tersebut, antara lain: a. Level-1, Initial, menunjukkan karakteristik:  Masih bersifat Ad hoc atau tidak terstruktur;  Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;  Hasil pengawasannya masih bergantung pada keterampilan orang tertentu;  Belum melaksanakan praktik audit professional;  Persetujuan anggarannya oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;  Tidak memiliki infrastruktur dalam pengelolaan pengawasan internal (manajemen, administrasi, kebijakan, ketentuan, prosedur);  Keberadaan APIP masih kurang diperhitungkan; serta  Kemampuan kelembagaannya tidak dikembangkan. Pada level ini APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah terjadinya korupsi. b. Level-2, Infrastructure, menunjukkan karakteristik:  Membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat;  Telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;  Perencanaan auditnya ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;  Masih memiliki ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta  Penerapan standar masih secara parsial. Pada level ini APIP akan mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.


c. Level 3, Integrated, menunjukkan karakteristik:  Kebijakan, proses, dan prosedur pada APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;  Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;  Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;  APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;  Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta  Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit. Pada level ini APIP akan mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. d. Level-4, Managed, menunjukkan karakteristik:  Adanya keselarasan antara harapan APIP dan stakeholder utama;  Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;  APIP diakui telah dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;  Fungsi pengawasan intern menjadi bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;  APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik, risiko telah diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta  Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk melaksanakan pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam internal APIP dan seluruh organisasi). Pada level ini APIP akan mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. e. Level-5, Optimizing, menunjukkan karakteristik:  APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi;  APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;  Kinerja kelas dunia (world-class)/recommended/best practice;  APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda;  APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta  Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja. Pada level ini APIP mampu dan telah berperan sebagai agen perubahan bagi organisasi induknya. 19 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

Dalam model IACM terdapat 6 (enam) proses yang selanjutnya disebut elemen, yaitu 1) peran dan layanan APIP, 2) pengelolaan SDM, 3) praktik profesional, 4) akuntabilitas dan manajemen kinerja, 5) budaya dan hubungan organisasi, dan 6) struktur tata kelola. Keseluruhan 6 (enam) elemen tersebut telah terjabarkan dalam 1 Program dan 6 Kegiatan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Hasil penilaian terhadap keenam proses tersebut diatas akan dapat menggambarkan tingkatan kapabilitas (IACM level) suatu organisasi APIP. Level-level kapabilitas pada IACM Model secara sederhana ditampilkan pada gambar 2.

Tingkatan IACM

LEVEL 5 Optimizing

APIP menjadi agen perubahan

APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian risiko APIP mampu menilai ekonomis, efisiensi, efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultansi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan paraturan dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya korupsi APIP belum dapat memberikan jaminan atas pproses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah tindak pelangggaran

LEVEL 4 Managed

LEVEL 3 Integrated

LEVEL 2 Infrastructure

LEVEL 1 Initial

Gambar. 2 Tingkatan Internal Audit Capability Model

Peran APIP dalam pengendalian internal saat ini tercantum pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yang mengatur bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, diantaranya melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.


Sehubungan dengan IACM model tersebut, peran APIP yang efektif menurut Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus dapat: a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities); b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities); dan c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities). Efektifitas peran APIP tersebut tentunya menuntut APIP untuk memiliki kapabilitas yang memadai, dan sejalan dengan kriteria tersebut maka dalam RPJMN 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di Level-3 (Integrated), sehingga mampu memberikan layanan compliance auditing, performance auditing dan practice advisory. Indikator Kinerja Program II yaitu “Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti dan tuntas serta tepat waktu” menggunakan data kuantitas sekunder yang setiap bulan langsung berasal dari Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut tanpa proses pengolahan tertentu. Variabel yang terlibat dalam pengukuran indikator ini adalah jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu (batas maksimal 60 hari kerja terhitung sejak 10 kerja pengiriman Laporan Hasil Audit ke satker – satker/auditi) dan telah tuntas ditindaklanjuti dibandingkan dengan total temuan yang ada pada triwulan terkait. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program III yaitu “Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil” menggunakan data kuantitas sekunder yang setiap bulan langsung berasal dari Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut tanpa proses pengolahan tertentu. Variabel yang terlibat dalam pengukuran indikator ini adalah jumlah satuan kerja bersih yang terperiksa pada triwulan terkait dibandingkan dengan jumlah keseluruhan satuan kerja yang terperiksa pada triwulan terkait, diindikasikan dari jumlah Laporan Hasil Audit yang diterbitkan pada triwulan terkait. Satuan kerja yang bersih kriterianya adalah satuan kerja terperiksa yang dalam Laporan Hasil Audit nya tidak memiliki temuan kebocoran dan atau keborosan keuangan Negara. Dalam rangka mewujudkan ketiga Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal tersebut, telah ditetapkan pula Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai pendukung tercapainya IKP, yang pada Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Eselon II tahun 2016 telah disesuaikan dengan adanya penerapan ADIK pada 21 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

RKA-KL. Hubungan/Korelasi antara pada gambar 3.

IKP dan IKK sebagaimana ditampilkan

Gambar. 3 Hubungan/Korelasi Indikator Kinerja Program (IKP) dengan Indikator Kinerja (IK)

2.4. Target Tahun 2016 menurut Rencana Strategis Target kinerja tahun 2016 menurut Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 sejalan dengan yang ditetapkan dalan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015 dan 2019, sebagai berikut: Tabel II.9 Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

NO (1)

1

SASARAN KEGIATAN (2)

Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/IKU

SATUAN

TARGET 2019

TARGET 2016

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Level Internal Audit Capability Model (IACM); 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan

Level

3

2

%

90%

75%


Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.

%

80%

65%

Hubungan antara Indikator Kinerja Program dimaksud dengan Indikator Kinerja Kegiatan dijelaskan secara lebih rinci dalam Lampiran Renstra Tahun 2015-2019 (Tabel L1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Sejak tahun anggaran 2016 Kementerian Keuangan menjalankan sistem penganggaran berbasis outcome secara penuh melalui penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam dokumen RKA-K/L (ADIK) yang selanjutnya diikuti penguatan dan penajaman informasi kinerja menjadi semakin jelas, relevan, dan terukur. Banyaknya sistem yang diterapkan dengan menggunakan informasi yang serupa, misalnya sistem perencanaan, sistem penganggaran, laporan instansi pemerintah, dan lain-lain dimana dengan isi yang serupa, namun masing-masing sistem tersebut mempunyai tujuan dan format yang berbeda-beda sehingga berdampak pada perbedaan nomenklatur dan output antara Renstra/Renja, RKA-KL dan/atau Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu sinkronisasi keterkaitan informasi kinerja yang dihasilkan dari penataan ADIK dengan dokumen Renstra/Renja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  Outcome K/L sama dengan Sasaran Strategis, berikut dengan indikatornya,  Outcome Eselon I sama dengan Sasaran Program, berikut dengan indikatornya,  Output Eselon II/Kegiatan sama dengan Sasaran Kegiatan, berikut dengan indikatornya. Selanjutnya sinkronisasi Renstra/Renja dengan ADIK dalam RKA-K/L yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja ditampilkan secara ringkas pada tabel II.10:


Tabel II.10 Hubungan IKP dengan IK pada Renstra 2015 – 2019 dengan Struktur ADIK Renstra Sasaran Strategis

Outcome

Indikator Outcome

Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan Meningkatnya Meningkatnya Tingkat Level Pengawasan Kualitas Internal Audit dan Pertanggung Capability Model akuntabilitas jawaban (IACM) Aparatur Pengelolaan Kementerian Keuangan Negara Jumlah PUPR Serta Ketaatan, Prosentase Efisiensi dan Rekomendasi Efektivitas Hasil Pengawasan Pelaksanaan yang ditindak Tugas dan Fungsi lanjuti dan tuntas Aparatur serta tepat waktu Kementerian PUPR Jumlah Prosentase Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil

Output

Rencana, program dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

RKAKL/ADK Satuan

Target 2016

Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

Laporan

4

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kementerian PUPR

Laporan

2

Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Kementerian PUPR

Laporan

2

- Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut LHP - Terlaksananya pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan - Jumlah laporan koordinasi dan kosultasi pengawasan

Laporan

4

Laporan

1

Laporan

2

Indikator

Output

Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana, Program dan Evaluasi di Inspektorat Jenderal

Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP

Indikator

Target 2016

Satuan

Jumlah Dokumen Laporan 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun Jumlah Dokumen Laporan Laporan 2 Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun Jumlah Dokumen Kinerja Laporan 2 yang Tersusun Jumlah Dokumen Laporan 2 Peningkatan Kapabilitas APIP yang Tersusun Jumlah Laporan Laporan 3 Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut LHP Masuk ke dalam Output Layanan Perkantoran sub output Data dan Informasi

Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan yang dilaksanakan

Laporan

3


Renstra Sasaran Strategis

Outcome

Indikator Outcome

Output

Indikator

Pembinaan Auditor dan Auditee

- Jumlah laporan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/ Raker/ FGD/ Kegiatan sejenis bidang pengawasan - Jumlah laporan kegiatan penyempurnaan/ penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan

Layanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan ketatalaksanaan

- Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran

- Jumlah laporan pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu - Jumlah laporan kegiatan Diklat/ Pelatihan Auditor Itjen PUPR

RKAKL/ADK Satuan Laporan Kegiatan

Laporan

Laporan

Target 2016

Output

Indikator

Satuan

Target 2016

Orang

2950

10

Auditor dan Auditee yang Terbina

Jumlah Auditor dn Auditee yang Terbina

3

Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan

Jumlah Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan yang diterbitkan dan Dievaluasi

Laporan

5

Pelaksanaan Reviu Penyusunan RKA-K/L dan Revisi Anggaran oleh APIP Lingkup Kementerian PUPR Layanan Dukungan Manajemen dan Pelasanaan Tugas Teknis Lainnya

Jumlah Catatan/Laporan Hasil Reviu dan Verifikasi

Laporan

2

Jumlah Laporan Layanan Administrasi Keuangan (003)

Laporan

2

Jumlah Layanan Umum /Administrasi Perkantoran (004) Layanan Ketatalaksanaan (002)

Laporan

2

Laporan

2

Jumlah Laporan Layanan Kepegawaian (001)

Laporan

2

Pelaporan Secara Elektronik (Emonitoring) Layanan Perkantoran

Laporan

28

Bulan

12

Kendaraan Bermotor

Unit

3

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit

95

12

Laporan

1

Laporan Kegiatan

5



Outcome

Indikator Outcome

Output

Indikator

RKAKL/ADK Satuan

Target 2016

LHP

140

Laporan hasil pengawasan di Inspektorat I

LHP

84

Laporan hasil pengawasan di Inspektorat II

Output

Satuan

Target 2016

Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat I

LHP

140

Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat II

LHP

84

Indikator

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

Meningkatnya Kualitas Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian PUPR

Tingkat Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat I

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat I

Jumlah Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu Jumlah Prosentase Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR



Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat II

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat II




Outcome

Indikator Outcome

Output

Indikator

RKAKL/ADK Satuan

Target 2016

LHP

140

Laporan hasil pengawasan di Inspektorat III

LHP

98

Laporan hasil pengawasan di Inspektorat IV

Output

Satuan

Target 2016

Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat III

LHP

140

Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat IV

LHP

98

Indikator

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR





Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat III

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat III

Jumlah Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu

Jumlah Prosentase Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat IV

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat IV




Outcome

Indikator Outcome

Output

Indikator

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V Meningkatnya Meningkatnya Tingkat Level Laporan hasil Jumlah laporan pelaksanaan Pengawasan Kualitas Internal Audit pemeriksaan rutin dan pemeriksaan rutin dan dan Pertanggung Capability Model pemeriksaan lainnya di pemeriksaan lainnya di akuntabilitas jawaban (IACM) Inspektorat V Inspektorat V Aparatur Pengelolaan Laporan hasil Jumlah Laporan pelaksanaan Kementerian Keuangan Negara Jumlah Prosentase pemeriksaan khusus pemeriksaan khusus PUPR Serta Ketaatan, Rekomendasi Hasil Efisiensi dan Pengawasan yang Efektivitas ditindak lanjuti Pelaksanaan dan tuntas serta Tugas dan Fungsi tepat waktu Aparatur Kementerian Jumlah Prosentase PUPR Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil

RKAKL/ADK Satuan

Target 2016

LHP

16

LHP

17

Output

Laporan hasil pengawasan di Inspektorat V

Indikator

Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat V

Satuan

Target 2016

LHP

33

Keterangan :

Renstra Sesuai dengan Renstra Tidak ada dalam Renstra, namun ada dalam RKA-K/L & Perjanjian Kinerja Ada dalam Renstra namun beda Output


BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola. Sehubungan dengan semakin berkembangnya tantangan yang dihadapi, Inspektorat Jenderal dituntut untuk terus melakukan pengembangan kapasitasnya. Definisi pengembangan kapasitas setidaknya mencakup beberapa hal berikut, yaitu:  Pengembangan kapasitas merupakan proses yang berlangsung;  Pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai fungsi dan pencapaian sasaran;  Pengembangan kapasitas meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dan menyelesaikan permasalahan;  Pengembangan kapasitas termasuk menciptakan kemampuan untuk menguraikan isu saat ini dan mengantisipasi isu relevan di masa mendatang. Tata kelola lembaga yang baik ditunjukkan oleh beberapa hal, antara lain terjadinya proses check and balance di tataran internal lembaga, komunikasi internal yang menjunjung keterbukaan dan kesetaraan, orientasi organisasi yang jelas, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan eksternal maupun internal lembaga dengan tetap berpegang kepada orientasi organisasi dan terjadi pelembagaan pengetahuan yang telah diperoleh guna mendukung kapasitas organisasi. 3.1. Sumber Daya Manusia Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini, dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap stakeholders. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk


meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai. Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas karena SDM yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upayaupaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan-bimbingan teknis fungsional kepada pegawai. 3.1.1 Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Tahun 2016 Pada tahun 2016 personil Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 296 orang, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal pada Tahun 2016 berdasarkan Golongan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1. Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan Golongan No. Unit Kerja IV III II I 1. Sekretariat Itjen 10 65 26 3 a. Inspektur Jenderal 1 0 0 0 b. Sekretaris Itjen 1 0 0 0 c. Bagian Renc. & Program 0 19 1 1 d. Bagian Evaluasi LHP 3 11 3 0 e. Bagian HKP 2 8 6 0 f. Bagian Umum 1 27 16 2 g. Diperbantukan / Diperkerjakan 2 0 0 0 h. Pegawai Penunjang / Honorer 0 0 48 0 i. Narasumber 2 0 0 0 2. Inspektorat I 8 22 0 0 3. Inspektorat II 8 17 1 0 4. Inspektorat III 6 25 0 0 5. Inspektorat IV 6 21 1 0 6. Inspektorat V 9 21 0 0 JUMLAH 42 175 75 3

Jumlah 104 1 1 21 17 16 46 2 48 2 30 26 31 28 30 296


b. Rekapitulasi Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 berdasarkan jabatan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2. Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

c.

Jabatan

Jumlah

Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jafung Auditor Madya Jafung Auditor Muda Jafung Auditor Pertama Jafung Auditor Penyelia Jafung Auditor Pelaksana Lanjutan Jafung Teknik Jalan & Jembatan Madya Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan Madya Jafung Teknik Tata Bangunan & Perumahan Madya Jafung Arsiparis Madya Jafung Arsiparis Penyelia Widyaiswara Utama Jabatan Fungsional Umum Tugas Belajar Diperbantukan / Diperkerjakan Narasumber Pegawai Penunjang / Honorer Jumlah

1 6 4 13 27 38 84 1 2 0 2 1 0 4 0 64 20 2 2 48 296

Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.3. Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir Doktor (S3) S3 3 (Orang) Master (S2) S2 92 (Orang) Sarjana (S1) S1 107 (Orang) Sarjana Muda (D3) D3 5 (Orang) Sekolah Menengah Atas (SLTA) SLTA 35 (Orang) Kejar Paket C PKT C 2 (Orang) Sekolah Menengah Pertama (SLTP) SLTP 3 (Orang) Sekolah Dasar SD 2 (Orang)


3.2. Sarana Prasarana 3.2.1 Aset Fisik Sarana dan prasarana fisik Inspektorat Jenderal meliputi semua Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Secara bertahap Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana fisik pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Terhadap aset fisik yang dimiliki juga secara berkala dilakukan pemeliharaan dan/atau peremajaan sesuai kebutuhan. Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal menempati di gedung utama Kementerian PUPR Lantai 14 sampai dengan Lantai 16, serta didukung dengan kelengkapan ruangan tempat bekerja yang memadai. 3.2.2 Aset Non Fisik Aset non fisik yang menjadi potensi organisasi Inspektorat Jenderal sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Pedoman Pengawasan Internal Dalam pelaksanaan pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektorat Jenderal telah memiliki acuan berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. b. Sistem Manajemen Mutu Inspektorat Jenderal Penerapan sistem manajemen mutu dapat menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan rutin, sekaligus menjadi panduan dalam memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas kepada para stakeholders. Prosedur kerja untuk setiap kegiatan dan jenis pelayanan tidak saja bermanfaat bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi informasi bagi masyarakat akan tahapan-tahapan pelayanan yang harus mereka lalui dalam mendapatkan pelayanan yang baik, dengan catatan bahwa prosedur atau standar pelayanan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam penerapannya, Inspektorat Jenderal telah mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) berbasis ISO 9001:2008. Pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) ini terdiri atas pengembangan kapasitas prosedur kerja, pengembangan kapasitas budaya kerja, penetapan sasaran kinerja pegawai, dan kapasitas kepemimpinan yang efektif. Dengan tersedianya dokumen prosedur kerja yang harus dilaksanakan akan menciptakan tatanan fungsi organisasi yang ideal dan efisien.


c. SIM Pengawasan Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal memanfaatkan Sistem Informasi LHA dan Tindak Lanjut yang telah dikembangkan sejak tahun 1997 dan dimodernisasi pertama kali pada tahun 2008. Penerapan SIM dimaksud sangat membantu pengadministrasian data hasil audit dan proses pemantauan tindak lanjutnya, dari awalnya masih full paper base menjadi semi non paper base. Pada tahun 2016 dilaksanakan modernisasi tahap kedua terhadap SIM Pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut, yang bertujuan memperbaharui sistem pemantauan tindak lanjut dan mengintegrasikannya menjadi suatu prosedur eaudit mulai dari tahap perencanaan tugas pengawasan intern, pelaksanaan penugasan, penyusunan laporan hasil penugasan hingga pemantauan tindak lanjutnya. d. Website Inspektorat Jenderal Website Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (http://222.124.202.172/satminkal/itjen/index.asp) difungsikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya, serta peraturan-peraturan terkait pengawasan di bidang PUPR. Saat ini laman web tersebut dalam tahap modernisasi untuk menyesuaikan dengan bahasa pemrograman terbaru, dan mengembangkan kapasitas serta tampilannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan publikasi Inspektorat Jenderal. e. Pemanfaatan Teknologi Informasi lainnya untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi yang digunakan di lingkungan Kementerian PUPR dan keseluruhannya terangkum dalam website Kementerian PUPR (http://www.pu.go.id/), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR. Secara spesifik informasi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal pada laman web ini adalah: 

eMonitoring (http://www.pu.go.id/site/view/68/e-Monitoring) Merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan bidang PUPR. Sistem eMonitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada pimpinan unit organisasi maupun dari pimpinan unit organisasi kepada Menteri PUPR. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri kepada 33


Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Dalam Negeri. 

SPSE Kementerian PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (eProcurement) sejak tahun 2002, dimana pelaksanaan eProcurement dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupan implementasinya. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Pasal 108 mengatur bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, secara bertahap telah dilaksanakan migrasi dari sistem eProcurement Kementerian PUPR ke SPSE yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. SPSE di lingkungan Kementerian PUPR dikelola oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik, https://lpse.pu.go.id/eproc/). Sejak penerapan sistem eProcurement hingga digunakannya SPSE, Inspektorat Jenderal telah menggunakan data dan informasi yang dapat diakses pada sistem ini untuk melakukan pemantauan dan pengendalian proses pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengawasan pada tahap pemilihan penyedia jasa.



JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau disingkat JDIH (http://www.pu.go.id/site/view/76) merupakan sistem dokumentasi dan publikasi data dan informasi produk hukum di lingkungan Kementerian PUPR. Sistem ini dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan fungsional, Inspektorat Jenderal menggunakan data dan informasi dari sistem tersebut sebagai salah satu sumber informasi mengenai produk hukum yang berlaku sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

f. Budaya Organisasi Hal lain yang dapat meningkatkan kapasitas proses operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah kebiasaan-kebiasaan positif dan nilai-nilai yang berkembang dari hasil interaksi antara pegawai, dan interaksi antara pimpinan dengan pegawai, telah mengupayakan beberapa metode untuk memperbaiki budaya kerja yang efektif tersebut. Kapasitas proses operasional juga tergantung pada kepemimpinan. Inspektorat telah menjalankan praktek kepemimpinan efektif, dengan adanya komitmen dan keseriusan dari seluruh pimpinan, kelompok jabatan fungsional, bagian/sub bagian serta seluruh staf untuk duduk bersama dalam perumusan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk perencanaan sasaran kinerja pegawai selama satu tahun


anggaran yang di reviu setiap enam bulan sekali. Adapun evaluasi capaian kinerja dilakukan secara periodik, baik per triwulan dan per semester. 3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ketersediaan sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mulai dari tahap penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh unit kerja, pengalokasian anggaran yang telah sesuai dengan beban tugas dan fungsi organisasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pada TA 2016 sesuai dengan Revisi POK ke-6, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp110.167.034.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Pagu anggaran tersebut merupakan anggaran untuk pelaksanaan program Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, yaitu “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR”, yang terbagi menjadi 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:  Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebesar Rp75.108.441.000, Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I sebesar Rp8.137.234.000, Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II sebesar Rp6.253.944.000, Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III sebesar Rp9.506.944.000, Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV sebesar Rp7.337.944.000, Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V sebesar Rp3.822.527.000,-


BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi Sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 yakni menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek/tahunan.Penetapan tujuan sangat penting baik sebagai arah jalannya organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dan menjadi kewajiban setiap organisasi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Rencana strategis tersebut dituangkan ke dalam rencana pengawasan lima tahunan dan rencana pengawasan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Kriteria penilaian/ketegori penilaian dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Permen PANdan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Imlementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian Inspektorat Jenderal dengan tingkat capaian kinerja seperti berikut ini : Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian Akuntabilitas Kinerja No.

Kategori

Nilai Angka

Interpretasi

1

AA

>90 -100

Sangat Memuaskan,

2

A

>80 – 90

Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

3

BB

>70 – 80

Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

4

B

>60 – 70

Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5

CC

>50 – 60

Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

6

C

>30 - 50

Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

7

D

0 - 30

Kategori Warna

Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Adapun capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.2. 36 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

Tabel IV.2 Tingkat Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal per Triwulan Tahun 2016

6

7

8

9

10

Level 2

11

12

13

Level 2

75%

75

102,20

75

66,10

75

98,00

75

65,50

75

77,10

65%

65

0

65

107,69

65

88.92

65

97,91

65

73.63


% REALISASI

5

REALISASI 2016

TARGET (%)

4

% REALISASI

TARGET (%)

3

% REALISASI

2

TARGET (%)

1

Meningkatnya Kualitas Pertanggung- 1. Level Internal Audit Capability Model (IACM) jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan 2. Prosentase Rekomendasi Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Hasil Pengawasan yang Fungsi Aparatur Kementerian ditindak lanjuti dan tuntas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta tepat waktu; dan Rakyat 3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.

% REALISASI

TARGET 2016

TRIWULAN IV

TARGET (%)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/UTAMA(IKP/IKU)

TRIWULAN III

% REALISASI

SASARAN STRATEGIS

TRIWULAN II

TARGET (%)

TRIWULAN I

a. Indikator Kinerja Program I, Level Internal Audit Capability Model (IACM) Sejak tahun 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan inventarisasi kebutuhan peningkatan dan self–assesment terhadap level kapabilitas organisasinya dalam rangka peningkatan dari level 2 ke level 3. Sebuah Tim telah dibentuk langsung oleh Inspektur Jenderal yang terdiri dari 7 (tujuh) sub tim dengan komposisi dari pejabat struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu. Lingkup penugasan Sub Tim disesuaikan dengan Key Performance Area Internal Audit Capability Model. Tim khusus ini bekerja dalam rangka mempersiapkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai target IACM level 3 pada akhir tahun 2017. Asesmen terhadap pemenuhan level kapabilitas ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). b. Indikator Kinerja Program II, Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu Pada tahun 2016, target penuntasan temuan Laporan Hasil Audit (LHA) yang diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari ditargetkan sebesar 75%. Adapun realisasi terhadap target selama tahun 2016 untuk Indikator Kinerja Program ini rata–rata mencapai 77,10%, sehingga secara umur target kinerja ini dinyatakan tercapai, kecuali pencapaian pada triwulan II dan IV yang sedikit dibawah target. Dengan demikian capaian indikator kinerja program ini pada tahun 2016 adalah 102,80% terhadap target. c. Indikator Kinerja Program III, Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil Target prosentase jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil pada tahun 2016 adalah sebesar 65%, dengan realisasi pada triwulan II mencapai 107,69%, triwulan III sebesar 88,92% dan pada triwulan IV mengalami kenaikan kembali sebesar 97,91%, namun pada triwulan I jumlah satker yang bersih dari penyimpangan adalah sebesar 0%, hal ini disebabkan hanya ada satu LHA yang terbit dan di dalamnya terdapat nilai keborosan/kebocoran keuangan Negara. Berdasarkan data realisasi kinerja tersebut, maka capaian tahun 2016 adalah 73,63%. Dengan demikian capaian indikator kinerja program ini pada tahun 2016 adalah 113,28% terhadap target.


d. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Realisasi keuangan Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2016 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.3 dan Gambar 4 dibawah ini: Tabel IV.3 Penyerapan Tahun 2016 No

Pagu (Ribuan)

Program/Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket

Realisasi (Ribuan)

Progress (%) Keu

Fisik

1

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

75.108.441

63.683.448

84,79

96.22

2

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I

8.137.234

5.770.539

70,92

87.96

3

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II

6.253.944

3.958.600

63,29

86.74

9.506.944

6.500.550

68,38

81.45

7.337.944

5.614.260

76.51

99.81

3.822.527

2.606.728

68.19

98.05

110.167.034

88.134.126

80,00%

4 5 6

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V Jumlah

94.10

Sumber : e-monitoring Desember 2016

Gambar 4. Rencana vs Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal TA 2016 Sumber : e-monitoring Desember 2016


e. Realisasi Indikator Kinerja Selain realisasi Indikator Kinerja Program dan realisasi anggaran tahun 2016, pada laporan ini ditampilkan pula realisasi Indikator Kinerja Kegiatan/Output dan korelasinya mendukung IKP pada tahun 2016, sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.3 dibawah ini: Tabel IV.3 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan; Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya NO

Korelasi IKP

1

IKP 1

2

SATUAN

TARGET 2016

REALISASI 2016

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun

Laporan

2

2

IKP 1

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun

Laporan

2

2

IKP 1

Jumlah Dokumen Kinerja yang Terevaluasi

Laporan

2

2

IKP 1

Jumlah Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP yang Tersusun

Laporan

2

2

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP

Laporan

4

4

Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan yang Dilaksanakan

Laporan

2

2

Orang

2950

3027

IKP 2

SASARAN KEGIATAN Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana, Program dan Evaluasi di Inspektorat Jenderal

Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP

IKP 2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT

3

IKP 1

Auditor dan Auditi yang Terbina

Jumlah Auditor dan Auditi yang Terbina

4

IKP 1

Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Lingkup Kementerian PUPR

Jumlah Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan yang diterbitkan dan dievaluasi

Laporan

5

4

5

IKP 1

Pelaksanaan Reviu Penyusunan RKA-K/L dan Revisi Anggaran oleh APIP Lingkup Kementerian PUPR

Jumlah Catatan/Laporan Hasil Reviu dan Verifikasi

Laporan

2

2


NO

Korelasi IKP

SATUAN

TARGET 2016

REALISASI 2016

6

IKP 1

Jumlah Laporan Layanan Kepegawaian

Laporan

2

2

Jumlah Laporan Layanan Ketatalaksanaan

Laporan

2

2

IKP 1

Jumlah Laporan Layanan Administrasi Keuangan

Laporan

2

2

IKP 1

Jumlah Laporan Layanan Umum/ Administrasi Perkantoran

Laporan

2

2

Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)

Tersusunnya Laporan secara Elektronik (e-monitoring)

Laporan

28

28

IKP 1

SASARAN KEGIATAN Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT

7

IKP 1

8

IKP 2 & 3

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Laporan

140

261

9

IKP 2 & 3

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II


Laporan

84

194

10

IKP 2 & 3

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III


Laporan

140

292

11

IKP 2 & 3

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV


Laporan

98

167

12

IKP 2 & 3

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V


Laporan

33

216

Terdapat beberapa Indikator Kinerja yang memperoleh capaian kinerja jauh diatas target tahun 2016 dalam Renstra 2015-2017, diantaranya adalah indikator “Jumlah Auditor dan Auditi yang Terbina” dan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (pada Inspektorat I s.d V)”. Inspektorat Jenderal menilai tingginya capaian kinerja indikator tersebut pada tahun 2016 disebabkan karena penguatan fungsi pengawasan internal, diantaranya berupa peningkatan pengawasan bersifat konsultantif dan/atau preventif seperti pendampingan, 41 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

probity audit, verifikasi, reviu dan lain-lain, seiring dengan upaya perubahan paradigma Inspektorat Jenderal dari perannya selaku watchdog untuk lebih ditingkatkan menjadi quality assurance dan agent of change di lingkungan Kementerian PUPR. 4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi a. Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: Tabel IV.4 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

2

 Prosentase Jumlah Unit

REALISASI

1

Meningkatnya Kualitas  Level Internal Audit Pertanggungjawaban Capability Model Pengelolaan Keuangan Negara (IACM) Serta Ketaatan, Efisiensi dan  Prosentase Efektivitas Pelaksanaan Tugas Rekomendasi Hasil dan Fungsi Aparatur Pengawasan yang Kementerian Pekerjaan Umum ditindak lanjuti dan dan Perumahan Rakyat tuntas serta tepat waktu; dan

TARGET

INDIKATOR KINERJA

2016

REALISASI

SASARAN STRATEGIS

TARGET

2015

3

4

5

6

Level 2

Level 2

Level 2

Level 2

70%

83,03%

75%

77,10%

60%

90,26%

65%

73,63%

Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.

Adapun realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun ini dikarenakan perbedaan Rencana Strategis (Renstra 2009 – 2014 dengan Renstra 2015 – 2019) sehingga indikator kinerja utama/programnya tidak sama. b. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target kinerja hingga tahun 2019 Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Jenderal sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:


Tabel IV.5 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

TARGET 7

80%

85%

90%

70%

75%

80%

Level 3

TARGET 6

Level 3

TARGET 5

Level 3

REALISASI 4

Level 2

3

77,10%

Meningkatnya Kualitas 1. Level Internal Audit Capability Model Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan (IACM) Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas 2. Prosentase Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Hasil Fungsi Aparatur Pengawasan yang Kementerian Pekerjaan ditindak lanjuti dan Umum dan Perumahan tuntas serta tepat Rakyat waktu; dan 3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.

2019

73,63%

2

Level 2

1

2018

83,03%

INDIKATOR KINERJA

2017

90,26%

SASARAN STRATEGIS

2016

REALISASI

2015

Apabila diperhatikan capaian kinerja tahun 2016, terdapat penurunan realisasi dibandingkan tahun 2015 dan khususnya pada capaian IKP No. 2 dan IKP No. 3. Terhadap kondisi ini perlu disusun rencana tindak agar realisasi kinerja tersebut tetap dapat memenuhi rencana/target pada tahun 2017 s.d 2019.

c. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dengan tahun 2015 Secara program atau kegiatan, anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2015 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan anggaran Tahun 2016, hal ini dikarenakan struktur anggaran yang telah berbeda. Adapun perbandingan realisasi penyerapan anggaran secara umum adalah: Tabel IV.5 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dengan Tahun 2015 Realisasi (%) Tahun Anggaran Alokasi (Rp) Fisik Keuangan TA.2015 84.445.767.000,00 79,74 80,27 TA.2016 110.167.034.000,00 94,10 80,00

Berdasarkan perbandingan realisasi anggaran diatas, dapat dinyatakan bahwa secara umum kinerja anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 mengalami peningkatan, karena dengan realisasi keuangan yang hampir sama, diperoleh realisasi fisik yang lebih baik dibandingkan realisasi fisik tahun 2015.


4.3. Analisis Kinerja Organisasi Pada tahun 2016 terdapat capaian kinerja program/utama yang lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya pada indikator kinerja kegiatan/output terjadi peningkatan capaian kinerja, khususnya yang terkait dengan penguatan fungsi pengawasan intern. a. Capaian Kinerja Lebih Rendah Sehubungan dengan capaian Indikator Kinerja Program (IKP 2 dan IKP 3) yang berada dibawah capaian tahun 2015 tersebut, setelah dilakukan analisis dapat diidentifikasi bahwa penyebabnya antara lain: 1) Keterlambatan auditi dalam menyiapkan dan menyampaikan berkas tindak lanjut; 2) Dokumen tindak lanjut yang diterima oleh Inspektorat Jenderal didominasi oleh LHA yang sudah melebihi batas waktu tindak lanjutnya; Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman auditi serta penyedia jasanya (kontraktor dan konsultan) dalam menyusun dokumen tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil audit. Hal lain adalah kurangnya koordinasi antara auditor terkait dengan Bagian Evaluasi LHP yang menangani tindak lanjut Laporan Hasil Audit, dimana dalam penyampaian tindak lanjut, auditi seringkali menyerahkan tindak lanjut tersebut langsung kepada auditor namun tidak disertai dengan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal sehingga tidak dapat diproses. 3) Keterlambatan penyelesaian LHA, sehingga menjadi lebih sukar untuk ditindaklanjuti;

sebagian rekomendasi

Hal tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan reviu berjenjang, dan pada beberapa pelaksanan audit masih diperlukan pembahasan lebih lanjut atas temuan tersebut di kantor (Jakarta), serta adanya tumpang tindih penugasan Tim Audit sehingga penyelesaian LHA tertunda. 4) Keterlambatan distribusi LHA kepada Auditi, sehingga LHA terlambat diterima auditi dan batas waktu penyelesaian tindak lanjut yang tersisa menjadi kurang dari 60 (enam puluh) hari; Keterlambatan distribusi LHA tersebut dapat disebabkan karena pengendalian proses penggandaan dan pengiriman LHA yang belum optimal, atau alamat auditi yang tidak ditemukan.


Terkait dengan permasalahan di atas, hingga tahun 2016 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Konsinyasi Percepatan Penyusunan LHA; Tujuan pelaksanaan konsinyasi ini adalah untuk menyatukan beberapa proses/tahapan penyusunan LHA sehingga diharapkan penyelesaiannya menjadi lebih cepat. Pada tahun 2016 konsinyasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, khususnya setelah PKAT tahap III, IV dan V selesai dilaksanakan. Selain seluruh Tim Audit, konsinyasi penyusunan LHA ini juga diikuti oleh seluruh Supervisor Tim Audit. Konsinyasi ini dinilai berjalan cukup efektif karena cukup banyak draft LHA yang selesai dan dapat langsung dikumpulkan melalui TU (Tata Usaha) masing-masing Supervisor. Selain itu pada saat konsinyasi Tim Audit dapat berkonsultansi secara langsung dengan supervisornya sehingga dapat segera dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ditemukan dan melakukan revisi draft LHA secara cepat. 2) Monitoring percepatan tindak lanjut; Tujuan monitoring ini adalah untuk mempercepat tindak lanjut atas temuan LHA Inspektorat Jenderal yang telah terlambat ditindaklanjuti dari batas waktu 60 (enam) puluh hari. Monitoring percepatan tindak lanjut ini dilaksanakan oleh Tim yang dikordinir oleh Bagian Evaluasi LHP. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2016 telah mencakup seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di 34 propinsi. Kegiatan monitoring ini dinilai sangat efektif, karena selain mampu menjangkau tindak lanjut atas sisa temuan dari tahun-tahun sebelumnya, juga dapat memberikan pemahaman kepada auditi mengenai prosedur tindak lanjut LHA, sehingga diharapkan penyampaian tindak lanjut hasil audit berikutnya dapat lebih cepat dan efektif. 3) Rakorwas (Rapat Kordinasi Pengawasan); Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2016 dengan tujuan dapat melakukan percepatan tindak lanjut terhadap temuan BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia) dan BPKP, terutama temuantemuan yang bersifat materiil. Pelaksanaan Rakorwas secara langsung mengikutsertakan auditor dari BPK-RI dan BPKP secara langsung dalam proses pembahasan tindak lanjut atas rekomendasi dari temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kedua institusi dimaksud. Kegiatan ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi nilai temuan aparat pengawasan eksternal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


4) Konsinyasi Tindak Lanjut Temuan BPK-RI; Kegiatan konsinyasi ini dilakukan dalam rangka percepatan tindak lanjut dan validasi atas temuan BPK-RI, dan dinilai cukup efektif membantu para auditi di lingkungan Kementerian PUPR dalam menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya. Selain melanjutkan kegiatan-kegiatan pendukung capaian kinerja tersebut diatas, telah dirumuskan rencana untuk mendorong peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, antara lain: 1) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas; Peningkatan jumlah dan kapabilitas auditor serta faktor pendukungnya yang terus diupayakan secara berkesinambungan, sebagaimana target IKP No. 1 bahwa pada akhir tahun 2017 level kapabilitas Inspektorat Jenderal mencapai Level 3 IACM. Arah pencapaian target IKP No. 1 tersebut diatas secara otomatis akan meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam peran konsultansi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Kementerian PUPR, khususnya dari tingkat satuan kerja hingga unit organisasi Eselon I. Peningkatan peran konsultansi ini diharapkan juga akan mendukung peningkatan capaian IKP No. 3, dengan semakin ekonomis, efisiensi dan efektifnya pengelolaan kegiatan oleh auditi. 2) Meningkatkan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Audit; Upaya perbaikan prosedur dan ketaatatan proses dalam penyelesaian LHA akan dilaksanakan pada tahun 2017 di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga diharapkan penyelesaian LHA dapat tepat waktu dan lebih cepat dikirim kepada auditi. 3) Sosialisasi dan Konsinyasi Tentang Tindak Lanjut; Perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman auditi dalam menyusun dokumen tindak lanjut LHA, 4) Pengembangan SIM dan peningkatan publikasi; Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi Pengawasan serta mengoptimalkan informasi pengawasan melalui media yang tersedia (website Inspektorat Jenderal, liflet, brosur, dll). b. Kegiatan-kegiatan Tahun 2016 terkait Isu Strategis Organisasi Dalam rangka menyikapi tantangan yang dihadapi sebagaimana diuraikan pada Bab I, sub.bab 1.4 tentang Isu Strategis Organisasi, (Penguatan Integritas, Peningkatan Kapabilitas, dan Perubahan Paradigma Inspektorat Jenderal), pada


tahun 2016 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menyikapi tantangan yang dihadapi, antara lain: 1) Terkait dengan tantangan “Masih adanya paradigma dari sebagian pejabat yang memandang aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti musuh, bahkan sebagian pihak menganggap bahwa kegiatan pengawasan sebagai wahana untuk mencaricari kesalahan/menemukan penyimpangan (watch dog) dan belum sepenuhnya memandang sebagai mitra auditi serta tempat berkonsultasi dalam memperbaiki kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, maka Inspektorat Jenderal telah mengupayakan penguatan fungsi pengawasan internal yang berupa peningkatan pengawasan bersifat konsultantif dan/atau preventif seperti pendampingan, probity audit, verifikasi, reviu dan lain-lain, hal ini ditandai dengan meningkatnya capaian kinerja terkait sebagaimana telah diuraikan pada sub.bab 4.1. huruf e. 2) Terkait dengan tantangan “Peningkatan peran APIP dalam mencapai opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, pada tahun 2016 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan sejak dari Reviu RKA-KL Pagu Anggaran, Reviu RKA-KL Alokasi Anggaran, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja, Reviu Laporan Keuangan Unit Organisasi Eselon I hingga Reviu Laporan Keuangan Kementerian PUPR. 3) Terkait dengan tantangan “Peningkatan peran APIP dalam penerapan SPIP dan penguatan pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi”. Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan berdampak pada tumbuhnya perilaku negatif aparatur. Karena itu perubahan perilaku negatif aparatur harus diarahkan melalui penguatan sistem pengawasan. Peran program penguatan pengawasan sangat penting dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yaitu untuk mewujudkan: Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel; Birokrasi yang Efektif dan Efisien; dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Untuk menjawab tantangan tersebut pada tahun 2016 Insektorat Jenderal melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Internalisasi Penguatan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi kepada para Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Kepala Satker/PPK/Bendahara/Pejabat Penguji SPM/Pejabat Pengadaan dan lain-lain. Adapun materi yang disampaikan antara lain : 47 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

        

 

Sosialisasi TP4P dan TP4D, Pengendalian Gratifikasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pengenalan Whistle Blowing System (WBS), Pelaporan LHKPN/LHKASN, Penanganan Benturan Kepentingan, Pengenaan Daftar Hitam/Blacklist, Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Reviu Usulan Persetujuan Multi Years Contract, dan Piagam Audit Intern (Audit Charter).

Kegiatan Internalisasi tersebut telah dilaksanakan di beberapa wilayah sebagai berikut: Tabel IV.6 Realisasi Pelaksanaan Internalisasi Bidang Pengawasan dan TP4P PESERTA NO

WAKTU

LOKASI

KETERANGAN TARGET

REALISASI

1.

17 – 18 Mei 2016

Medan

Internalisasi

100 orang

118 orang

2.

01 – 02 Juni 2016

Makassar

Internalisasi

150 orang

173 orang

3.

18 – 19 Agustus 2016

Jakarta

Internalisasi dan TP4P

100 orang

118 orang

4.

15 – 16 September 2016

Bandung


150 orang

152 orang

5.

12 - 13 Oktober 2016

Internalisasi

100 orang

91 orang

6.

18 Oktober 2016

Makassar

TP4P

150 orang

170 orang

7.

29 - 30 September 2016

Surabaya


150 orang

186 orang

8.

09 - 10 November 2016

Jayapura


100 orang

104 orang

9.

06 - 07 Desember 2016

Jambi


100 orang

86 orang

10.

15 - 16 Desember 2016

Padang


100 orang

102 orang

1200 orang

1300 orang

Palembang

Total

b) Menyusun Produk Hukum Bidang Pengawasan Sebagai Berikut: 

Peraturan Menteri PUPR Pengendalian Gratifikasi,



Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,



Keputusan Menteri PUPR Nomor 593/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian PUPR,

Nomor

14/PRT/M/2016

tentang




Keputusan Menteri PUPR Nomor 594/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,



Keputusan Menteri PUPR Nomor 869/KPTS/M/2016 dan Keputusan Menteri PUPR No 975/KPTS/M/2016 tentang Satgas (Satuan Tugas) Saber (Sapu Bersih) Pungli (Pungutan Liar) Kementerian PUPR,



Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 39/KPTS/IJ/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal,



Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 10/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Penghubung Kementerian PUPR dengan TP4P Kejaksaan RI,



Keputusan Irjen PUPR Nomor 16.a/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Satgas Reviu Revisi Anggaran,



Keputusan Menteri PUPR Nomor 365/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c) Pembentukan Tunas Integritas Kementerian PUPR d) Memfasilitasi kegiatan dalam rangka mendukung PMPRB 

Pelatihan Verifikator & Penelaah WBS di Jakarta tanggal 18 Januari 2016 dengan jumlah peserta 31 orang.



Monitoring Kepatuhan Pengisian LHKASN ke beberapa provinsi, sebagai berikut: -

D.I. Yogyakarta, pada tanggal 8 Januari 2016, diikuti oleh 31 orang peserta,

-

Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 14 Maret 2016, diikuti oleh 36 orang peserta,

-

Sulawesi Tengah, pada tanggal 18 Maret 2016, diikuti oleh 40 orang peserta,

-

Bengkulu, pada tanggal 22 Maret 2016, diikuti peserta,

oleh 41 orang



Melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Jenderal, tanggal 11 Maret 2016, dengan peserta sebanyak 69 orang.



Melaksanakan kegiatan untuk mendukung WBK: -

Pengarahan tentang Kementerian PUPR menuju WBK, di Jakarta tanggal 2 Februari 2016 dengan peserta 84 orang wakil dari setiap Unit Organisasi.

-

Pendampingan Pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi), di Jakarta tanggal 29 November 2016 dengan peserta 80 orang wakil dari setiap Unit Organisasi. 49




Pameran Hari Anti Korupsi Internasional tingkat Nasional di Pekanbaru Riau, tanggal 8 - 10 Desember 2016.

Memfasilitasi Rapat Persiapan Survei Internal RB Kementerian PUPR tanggal 3 Mei 2016 dan Pelaksanaan Penyelesaian Laporan PMPRB Kementerian PUPR pada tanggal 11 Mei 2016.

c. Rencana Kegiatan Tahun 2017 terkait Isu Strategis Organisasi Organisasi perlu menyusun langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kemungkinan permasalahan yang akan terjadi di tahun mendatang sehingga tantangan dapat diselesaikan dan berbagai kendala seperti yang terjadi pada tahun dilaporkan dapat diminimalisir. Dalam rangka mempertahankan momentum yang telah diperoleh pada tahun 2016 dan meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, untuk tahun 2017 telah direncanakan pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) Menyelesaikan penyusunan produk hukum bidang Pengawasan, antara lain:     



Penyusunan Permen PUPR tentang WBS, Penyusunan Permen PUPR tentang Manajemen Resiko, Penyusunan Permen PUPR tentang RBIA, Permen PUPR tentang Pedoman Pengawasan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kementerian PUPR dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Korban, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Surat Edaran Menteri PUPR tentang Benturan Kepentingan.

2) Koordinasi dengan TP4P Kejaksaan RI. 3) Fasilitasi Pelaksanaan Saber Pungli Kementerian PUPR. 4) Monev Pengendalian Gratifikasi dan Kepatuhan LHKASN. 5) Evaluasi dan Penyegaran Pelaksanaan WBS PBJ 6) Pembekalan Tim Penilai Internal Zona Integritas 7) Identifikasi Pengarusutamaan Gender. 8) Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap regulasi-regulasi baru di bidang PUPR. 9) Kesinambungan penguatan pengawasan internal, termasuk mengawal perencanaan program dan anggaran Kementerian PUPR.

dalam

10) Peningkatan kapasitas Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan intern, dengan rencana upaya penambahan jumlah auditor, pengaturan kembali kapasitas masing-masing Inspektorat 11) Peningkatan kapabilitas auditor dan sekretariat Inspektorat Jenderal, melalui:  Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif. 50 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

 Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam jumlah dan kompetensi PNS di Sekretariat Inspektorat Jenderal dan auditor pada setiap Inspektorat.  Meningkatkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan dasar audit dan keteknikan PUPR secara berkesinambungan.  Secara bertahap melanjutkan upaya peningkatan kompetensi auditor melalui sertifikasi profesi Auditor oleh AAI (Asosiasi Audit Internal) dan lembaga pengembangan internal auditor lainnya 12) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan, untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern, melalui pengembangan sistem informasi yang menyeluruh dan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi untuk keperluan pengawasan dan pemantauan hasil audit. 13) Peningkatan kualitas proses audit, melalui:  

Penerapan perencanaan, pelaksanaan dan finalisasi proses audit berbasis elektronik, Pengembangan dan pemutakhirkan sistem informasi pengawasan dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan.

14) Peningkatan pelayanan publik, melalui:  

 

Mengintensifkan penanganan terhadap masukan dari masyarakat, Pengembangan dan pemutakhirkan sistem informasi pengawasan dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan serta proses tindak lanjutnya, Pengembangan dan pemutakhiran laman web Inspektorat Jenderal, Meningkatkan pelayanan terhadap permintaan pihak lain dalam hal sosialisasi dan pelatihan tentang pengawasan bidang PUPR.

4.4. Realisasi Anggaran Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab 4.1 huruf d, realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2016 sebesar 80% dari alokasi anggaran. Tingkat penyerapan tersebut tidak dapat sepenuhnya dinyatakan sebagai akibat dari kelemahan dalam perencanaan anggaran, namun juga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 

Sekitar 50% dari alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2016 adalah biaya Perjalanan Dinas, yang dalam perencanaannya menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dalam realisasi pertanggungjawaban menggunakan prinsip at cost, yang rata-rata lebih rendah dari nilai pada SBM,



Sehubungan dengan struktur alokasi anggaran tersebut diatas, masih terbatasnya jumlah auditor aktif yang dimiliki Inspektorat Jenderal juga mempengaruhi kapasitas pelaksanaan tugas pengawasan intern,




Adanya kebijakan penghematan berupa self blocking yang mengakibatkan anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 2 Miliar Rupiah berupa alokasi untuk pengadaan Kendaraan Operasional tidak dapat digunakan,



Upaya efisiensi dalam pelaksanaan beberapa penugasan, diantaranya pendampingan, probity audit dan reviu, dan penelitian awal yang dapat dilaksanakan di kantor Inspektorat Jenderal di Jakarta, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah,



Terdapat 20 orang auditor yang sedang melaksanakan pendidikan S2. Selain mengurangi kapasitas SDM, sehingga kondisi ini juga sedikit mengurangi kapasitas untuk pelaksanaan pengawasan ke daerah,



Audit terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian PUPR di 31 Provinsi dilaksanakan dengan melibatkan auditor dari Inspektorat Provinsi, sebagai bentuk pelimpahan sebagian kewenangan dan sarana pembelajaran serta untuk menyiasati keterbatasan kapasitas personil auditor di Inspektorat Jenderal. Kebijakan ini juga berakibat mengurangi penggunaan biaya perjalanan dinas, khususnya dari Jakarta ke daerah, serta biaya penginapan di daerah,

Disamping itu, berdasarkan perbandingan realisasi anggaran pada Sub Bab 4.2 huruf c, dapat dinyatakan bahwa kinerja anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 telah mengalami peningkatan, karena dengan realisasi keuangan yang hampir sama, realisasi fisik pada tahun 2016 jauh lebih baik dibandingkan realisasi fisik tahun sebelumnya.


BAB V PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pengawasan pada TA 2016, sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Utama/Program sebagai berikut: 1. Level Internal Audit Capability Model (IACM), Level 2; 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu, 77,10%; dan 3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil, 73,63%. Penyerapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 80% dari alokasi yang disediakan, belum optimalnya penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal bukan hanya disebabkan karena belum seimbangnya jumlah SDM Auditor jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tersedia, namun juga dapat dinyatakan sebagai hasil dari beberapa upaya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan beberapa tugas pengawasan intern, dan perbaikan fungsi manajemen sehingga dapat diperoleh capaian realisasi fisik jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dengan prosentase penyerapan yang relatif sama. Permasalahan jumlah SDM Auditor tersebut akan diminalisir dengan melanjutkan program pengembangan SDM, baik penambahan kapasitas maupun peningkatan kapabilitas melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP. Harapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun mendatang adalah semakin baik dalam menjalankan tugas, sebagai institusi pengawasan intern yang handal, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapabilitas dan perubahan paradigma Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.


LAMPIRAN


Penghargaan dari pihak ketiga


Perjanjian Kinerja (Formulir PK)


Penghargaan dari pihak ketiga


56

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016

Recommend Documents