EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 s.d 2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
CATATAN HASIL PENGAWASAN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN ▪
▪ ▪ ▪
▪ ▪
Masih banyak pengaduan terhadap pelaksanaan pemilihan penyedia, disebabkan: 1. Kriteria evaluasi yang multitafsir dan atau tidak sesuai Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015. 2. Perubahan jadwal lelang yang tidak dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan. 3. Pokja tidak konsisten di dalam melakukan evaluasi. 4. Klarifikasi dan pembuktian tidak dituangkan ke dalam berita acara dan atau berita acara tidak ditandatangani. 5. Pokja tidak menyampaikan secara rinci hasil evaluasi pemilihan penyedia jasa. 6. Pemenang yang ditunjuk termasuk dalam daftar hitam. Banyak pengaduan indikasi persaingan tidak sehat dan permintaan konfirmasi dari KPPU. Perubahan design tidak didukung justifikasi teknis dan konfirmasi kepada konsultan perencana. Pengendalian pekerjaan tidak sesuai ketentuan kontrak, sehingga menimbulkan risiko: ✓ Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, ✓ Kuantitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang dibayarkan, ✓ Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan namun belum dikenakan denda keterlambatan. Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan (kontraktual dan swakelola) tidak terdokumentasi dengan baik. Penatausahaan BMN yang belum tertib masih terdapat aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
Catatan Hasil Pengawasan Yang Perlu Mendapat Perhatian (lanjutan)
Hasil pemeriksaan Itjen digunakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat
Diantaranya permintaan hasil audit Itjen untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, pada: ▪ Satker BM Provinsi Sulawesi Tenggara, SDA Provinsi Bengkulu dan Sumsel , oleh KPK ▪ Satker SDA Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Kejaksaan ▪ Satker SDA Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, oleh Kepolisian.
Satker/ Auditi diharapkan lebih terbuka pada saat proses Audit Internal oleh Itjen
PERMINTAAN AUDIT OLEH APARAT PENEGAK HUKUM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Sulawesi Tenggara
Sumatera Selatan
PERMINTAAN AUDIT OLEH APARAT PENEGAK HUKUM Kepolisian Jawa Barat
Sumatera Utara
PENGUATAN PENGAWASAN (Permen PUPR No. 15/PRT/M/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi PUPR)
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ▪ ▪ ▪
Masing-masing Eselon I diminta untuk membangun ZI pada 2 Unit Kerja (percontohan), Baru Ditjen SDA yang menyampaikan permintaan untuk evaluasi atas Unit Kerja percontohan ZI Berdasarkan hasil evaluasi atas pengaduan masyarakat, maka beberapa provinsi seperti Maluku, Maluku Utara, Sumatera Selatan & Gorontalo diusulkan untuk pembangunan ZI.
Pengendalian Gratifikasi ▪ ▪
Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian PUPR, seluruh Unit Organisasi Es. I harus membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Belum ada laporan tentang hasil pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada masingmasing Unit Organisasi Eselon I.
Penanganan Pengaduan melalui Whistle-Blowing System ▪ ▪
Bulan Juli 2017 Whistle-Blowing System Kementerian PUPR akan dikoneksikan dengan sistem pada KPK Indikasi kerugian Negara > Rp 1 Milyar harus dilaporkan ke KPK
Penguatan Pengawasan (lanjutan)
Penanganan Benturan Kepentingan ▪ ▪ ▪
UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Dalam proses penyusunan SE Menteri PUPR tentang Penanganan Benturan Kepentingan Itjen akan melakukan evaluasi
Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Arahan Presiden pada Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN: Tingkat kematangan implementasi SPIP mencapai level 3 pada tahun 2019 Tanggung jawab implementasi SPIP : ▪ Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian PUPR Setjen ▪ Penyelenggaraan SPIP hingga level Satuan Kerja masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II / III Mandiri, ▪ Pendampingan dan Evaluasi tingkat kematangan implementasi SPIP Itjen
Penanganan Pengaduan Masyarakat ▪ ▪
Dilakukan evaluasi atas pengaduan dari masyarakat Pengaduan dengan indikasi penyimpangan yang kuat dan materiil akan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus (Riksus)
Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Arahan Presiden pada Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN: Tingkat Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Model / IACM) mencapai level 3 pada tahun 2019
PEMBINAAN TUNAS INTEGRITAS
Arahan BAPPENAS : ITJEN mendapatkan anggaran kegiatan prioritas berupa PEMBINAAN TUNAS INTEGRITAS KEMENTERIAN PUPR
• Diharapkan minimal 20% dari pegawai Kementerian PUPR dapat berperan menjadi Agen Penggerak Integritas (Tunas Integritas) di lingkungan Kementerian PUPR, • Tunas Integritas tersebut diharapkan dapat berpengaruh positif pada organisasi Kementerian PUPR.
SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) Keputusan Menteri PUPR No. 62/KPTS/M/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian PUPR Ketua Unit : Inspektur Jenderal Wakil Ketua Unit : Sekretaris Inspektorat Jenderal Ketua Pokja Saber Pungli : Ir. Lucky Harry Korah, M.Si Progres/ yang telah dilakukan: ▪ Meminta SOP pelayanan publik yang ada di masing-masing Unit Organisasi Eselon I, ▪ Evaluasi terhadap SOP pelayanan publik yang telah dilakukan, ▪ Perbaikan SOP seuai dengan masukan dari Tim Saber Pungli Kementerian PUPR, ▪ Menyusun SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, On going: ▪ Saat ini akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang diusulkan, ▪ Melaporkan pelaksanaan tugas.
TERIMA KASIH
10
INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)
Saat ini Inspektorat Jenderal telah memenuhi kriteria IACM Level 2 dan dalam upaya untuk mencapai Level 3
