Jasa Kementerian PUPR. Biro PBMN dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PUPR Biro PBMN dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pokok Bahasan •

Update info PBJ

•

Dasar Hukum Eprocurement

•

Status PBJ Ditjen CK

•

Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)

•

eKatalog dan ePurchasing

•

Jabfung Pengelola PBJ

•

Sistem Informasi ULP (SIULP)

•

Lain-lain

Update ISU terkini PBJ di Kemen. PUPR - Arahan Menteri mengharapkan seluruh lelang/seleksi elektronik - Telah terbit UU Jasa Konstruksi terbaru

- Akan ada Perpres PBJ baru, diharapkan akan di ttd tahun ini dan akan implementasi di tahun 2018 - Sedang diusulkan Pusat Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Balai Pengadaan di masing-masing provinsi

Dasar hukum • Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 – Pasal 106 (1)Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik. (2)Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing. – Pasal 108 (3) K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang LKPP

dikembangkan oleh

(1)Perka LKPP No 1 Tahun 2015 tentang eTendering (2)Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 57/SE/M/2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement (3)SE Menteri PUPR No. PL.02.06-Mn/840.1 tentang Percepatan Proses PBJ dan Penggunaan SPSE

(1)SE Menteri PUPR No. PL.02.06-Mn/840.1 tentang Percepatan Proses PBJ dan Penggunaan SPSE

Alur kepanitiaan

Tata Persuratan dan SOP ada di http://ulp.pu.go.id

Contoh Template Surat

Kode Akses • Registrasi Kode Akses Dilakukan di • http://eproc.pu.go.id/reg.asp

Beda Token Dan Password •

•

Pokja 1 -> TOKEN ABCHHDEJJ •

Ketua : Agus -> Password 4566tyyh

•

Sekretaris : Pudji

•

Anggota : Ono

Pokja 2 -> TOKEN CHHDEjdkjk •

Ketua : Aris -> Pasword 78989898989

•

Sekretaris : Ono

•

Anggota : Mandik

Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) • •

• •

•

Penjelasan dokumen lelang/seleksi dapat dilakukan secara tatap muka apabila diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan. Pada prinsipnya data penawaran (termasuk data kualifikasi) dari peserta pengadaan disampaikan secara elektronik dan penyerahan dokumen asli (hardcopy) hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP). Substansi yang akan dievaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) yang disampaikan secara elektronik wajib ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pengadaan. Apabila dalam verifikasi dokumen elektronik dengan dokumen asli yang akan diusulkan Pokja ULP sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan terjadi perbedaan, maka penawaran tersebut tidak gugur, dan data yang digunakan adalah data dokumen elektronik. Sedangkan untuk kebenaran dokumen kualifikasi akan dilakukan pembuktian kualifikasi. Pembukaan dokumen penawaran dapat disaksikan oleh wakil peserta dan berita acara ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

15

Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) •

•

•

Dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jika pada suatu paket pekerjaan setelah seluruh proses dekripsi berhasil dan terdapat lebih dari satu dokumen elektronik yang rusak, berbeda isinya, dan tidak saling melengkapi serta tidak ada keterangan penggantian dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang di Upload paling akhir. Tetapi jika waktu upload nya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir. Dokumen elektronik yang dimaksud adalah dokumen administrasi, teknis,harga, serta dokumen kualifikasi, sesuai data dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Apabila terjadi hambatan teknis terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik, sehingga Pokja ULP tidak dapat mengunggah (upload) dokumen pengadaan secara utuh, maka segera memberitahukan/menghubungi LPSE untuk diadakan perubahan/penyesuaian jadwal dengan memperhatikan alokasi waktu yang cukup.


16

Implementasi SPSE Kemen PUPR terpusat • Implementasi SPSE di Kemen PUPR dilakukan secara TERPUSAT • Hanya ada 1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian PUPR • LPSE Kemen. PUPR berada di Pusat Data dan Teknologi Informasi -> Kepmen 467/KPTS/M/2015 Tentang TIM Pengelola LPSE Kementerian PUPR • Penanganan permasalahan ditangani oleh LPSE jika tidak dapat ditangani akan di eskalasi ke LKPP (termasuk jika terjadi file rusak) • Penyedia jasa yang belum mempunyai kode akses di SPSE agar mendaftar di LPSE Kementerian PUPR (dapat juga mendaftar di LPSE terdekat lalu menerapkan agregasi penyedia jasa agar dapat ikut lelang di semua LPSE)


17

Alur eProcurement Kementerian PUPR T.A. 2016 A4 Data kontrak

RKAKL ePurchasing

SIRUP pusat LKPP

Pemaketan

Data paket

LKPP

Pejabat pengadaan dan PPK

A3

Sistem Pemantauan Pengadaan LPSE

eMonitoring Biro PKLN

Pemantauan Progres Fisik dan Keuangan

Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa

A2

Data paket

SPSE 3.6

A1

SIRUP lokal LPSE

LPSE

Data lelang

Pokja ULP dan PPK

SPSE 4

LPSE

A5

SIPS (Sistem Informasi Pendukung SPSE) Pejabat pengadaan Pokja ULP PPK Data kontrak


*Implementasi SPSE 4 Menunggu harmonisasi Dokumen dengan LKPP 18

Permasalahan yang ditemui SIRUP

• Tidak dapat menampilkan paket di SIRUP Data SIRUP diimpor langsung dari eMonitoring • Untuk paket kontraktual harus dalam bentuk • Flag Tayangkan di eMonitoring

SUBPAKET

• Nama Satker di SIRUP salah/namanya belum update -> Kirim Surat ke LPSE • Data SIRUP lokal 2016 belum tayang di SIRUP pusat -> sedang proses


Permasalahan yang ditemui dalam SPSE • Aplikasi error -> penanganan oleh LKPP

– Jadwal tanggal yg diinput berubah, tanggal kontrak berubah

• Perubahan nama paket dalam proses lelang • Isian persyaratan kualifikasi salah/kurang • Mengupload BOQ dgn harga satuan di dokumen pengadaan • Upload dokumen pengadaan gagal (karena nama file terlalu panjang) • Jadwal untuk Penjelasan PQ, Sanggah PQ masih diisi jadwal sebenarnya (harusnya diisi 1 menit saja)


Lanjutan permasalahan • Dokumen penawaran penyedia tidak bisa dibuka • Pertanyaan Aanwijzing online belum dijawab karena melakukan aanwijzing tatap muka • Sanggahan Belum Dijawab • Ketika melakukan Pengumuman lelang, Penetapan Hasil PQ, Penetapan Hasil Sampul II, Penetapan Pemenang belum ditetapkan/diklik menetapkan dan mengumumkan oleh KETUA di dalam sistem


Lanjutan Permasalahan • Penyedia jasa upload file penawaran di dokumen kualifikasi

• Belum melakukan penetapan pemenang tetapi kondisi realnya sudah kontrak -> Ketua Pokja belum klik

menetapkan dan mengumumkan Pemenang • Data paket tidak muncul di SPSE padahal sudah ada di SIRUP -> Klik Reload Paket di SPSE (akan mengkopikan data dari SIRUP ke SPSE) • Draft Paket di SPSE banyak sekali -> dapat dihapus di aplikasi pendamping • Salah pilih metode pengadaan, cara evaluasi dan metode sampul -> misal Kualitas Biaya jadi Pagu Anggaran


22

Lanjutan Permasalahan • Ada yang mengeset Batas akhir Pemasukan penawaran di hari libur (Sabtu/Minggu) • Ada yang mengeset Batas akhir Pemasukan penawaran di luar jam kerja > S-K:16.30 / J: 17.00 • Upload dokumen addendum yang salah (dok addendum setelah diupload tidak bisa dihapus)


23

Permasalahan lanjutan • Penyedia Jasa Upload Dokumen di dekat batas waktu pemasukan penawaran • Pokja Upload dokumen addendum kurang dari 2 hari sebelum batas akhir -> sistem tidak dapat mengakomodir • Pokja belum upload dokumen seleksi/lelang setelah mengumumkan HASIL PQ


24

Penanganan permasalahan • Koordinasi dengan LKPP lebih intens • Peningkatan keamanan Sistem dilakukan oleh LKPP dan Pusdatin • Peningkatan kemampuan Admin SPSE • Sosialisasi SPSE kepada pengguna mengingat Juni 2016 akan diinstal SPSE versi 4 di LPSE Kementerian PUPR


25

Permasalahan dan Solusi SPSE • T : Tata cara registrasi Pokja TA. 2017 ? • J : Hubungi Admin ULP di wilayah kerja saudara untuk mendapatkan SK Penugasan dan Token Kepanitiaan.

• Setelah mendapat token silakan aktivasi di http://eproc.pu.go.id/reg.asp


26

Permasalahan dan Solusi SPSE • T : Lupa user ID dan/atau Password SPSE • J : Silakan saudara kirim surat permohonan reset password melalui email ke [email protected] / [email protected] dengan melampirkan nama dan NIP • T : Terjadi kesalahan input di SPSE (Syarat kualifikasi, hasil evaluasi dll) • J : Silakan saudara kirim surat permohonan perubahan data melalui email ke [email protected] / [email protected] dengan melampirkan nama paket dan kode lelang


27

Permasalahan dan Solusi SPSE • T : Terjadi kesalahan pada nama paket • J : Untuk perubahan nama paket, Pusdatin hanya dapat memproses Sebelum Dilakukan Pemberian Penjelasan/Aanwijzing karena jika dilakukan perubahan paket setelah tahap tersebut dikhawatirkan akan mengubah nilai private key dan public key yang mengakibatkan dokumen penawaran penyedia yang tidak dapat dibuka


28

Permasalahan dan Solusi SPSE • T : Hasil kualifikasi (shortlist) tidak tampil di penyedia jasa dan penyedia jasa tidak bisa mendownload Dokumen Seleksi (untuk paket pra kualifikasi) • J : Segera ubah jadwal ke masa penetapan hasil kualifikasi, lalu login sebagai ketua pokja dan mengklik Tombol Menetapkan Hasil Kualifikasi di menu evaluasi kualifikasi

• T : Terjadi pergantian PPK • J : Pergantian PPK dapat dilakukan oleh pokja dengan cara di menu daftar paket, klik nama paket lalu ganti ke PPK yang baru


29

Permasalahan dan Solusi SPSE • T : pada saat menginput Nilai HPS tapi setelah diisi hasilnya 0 (nol) • J : Dalam pengisian HPS yang diinput angkanya saja, tanpa titik dan koma • T : Terjadi kesalahan dalam mengupload dokumen Lelang atau dokumen adendum • J : File yang sudah diupload di SPSE tidak bisa dihapus atau dibatalkan


30

Permasalahan dan Solusi SPSE • T : File Penawaran Penyedia Jasa tidak bisa didekripsi melalui APENDO atau setelah di deskripsi file corrupt atau tidak bisa dibuka • J : Silakan saudara kirim surat permohonan klarifikasi file melalui email ke [email protected] / [email protected] dengan melampirkan nama paket , kode lelang, Nama File serta nama Penyedia Jasa


31

Permasalahan dan Solusi SPSE • T : Website lpse.pu.go.id tidak bisa diakses atau lambat atau Penyedia jasa tidak bisa login di lpse.pu.go.id (muncul pesan error koneksi INAPROC) • J : Lapor ke LPSE agar segera ditangani. Setelah SPSE bisa diakses kembali segera sesuaikan jadwal lelang terutama untuk jadwal pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran


32

Statistik Progres Lelang dan Penyerapan Anggaran Kementerian 100,00 PUPR

Persentase

75,00

50,00

45,25 36,14 32,85 29,59 24,3605

25,00

22,29

21,29 14,7968

16,7796 10,339

1,4974

4,9752 2,4746

4,4132

15,07 14,6396 11,1508 10,8469 10,3793 10,1885 9,84 8,2046 5,8037 5,78 4,76 2,47 2,24 1,01 0,24

15,51 9,55 6,9416 6,0242

6,4278 3,9028

3,2407 2,9338

5,3678 5,2361 1,8835 1,7392

3,8584 1,1773

0,2019 0,1931

0,00 September

November Januari Pengumuman Lelang 2015

Maret Progres Anggaran 2015

Mei Bulan

Juli Pengumuman Lelang 2016

September Nopember Progres Anggaran 2016

0,0689

Lelang TA 2017 Ditjen CK



Isu PBJ di Ditjen Cipta Karya •

Lelang Dini mayoritas setelah Oktober

•

Perubahan nama paket

•

•

perubahan di sistem vs perubahan di dok. pemilihan

•

prosedur dan waktu

•

sinkronisasi dengan eMon bermasalah

Paket loan terhambat akibat sistem pengadaan yang tidak disetujui lender -> Prosedur negosiasi Agreement -> satu pintu, satu kata

PERMEN PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 PENGADAAN BARANG & JASA KEBIJAKAN UMUM 1. Tidak diperbolehkan menambah persyaratan lelang diluar ketentuan yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015  persetujuan Eselon 1 (sesuai Inmen PUPR Nomor 05/M/2015). 2. Tertib penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, maka kebijakan pengadaan barang/jasa ditegaskan kembali melalui: Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2016 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor KU.0302-DK/844 Tanggal 28 Oktober 2015. 38

PENGADUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2016 Materi Pengaduan

Pengaduan Proses Pelelangan 1.

50 44

2. 38

3. 4.

25

25

5. 100%

14

13

6.

57%

4 1

32%

0 Total Pengaduan

Bina Marga

SDA

9% Cipta Karya

7. Penyediaan 2% Perumahan

Data: Per Agustus 2016

8. 9.

Inkosistensi proses evaluasi dengan kriteria evaluasi yang ada dalam dokumen; Kesalahan penetapan kriteria subkualifikasi & subklasifikasi; Perubahan jadwal lelang yang tidak diinformasikan; Proyek dibawah 50 Milyar tidak memprioritaskan Badan Usaha lokal; Klarifikasi dan pembuktian tidak dituangkan dalam Berita Acara dan tidak ditandatangani oleh Pokja dan Penyedia sehingga tidak diketahui keabsahannya; Indikasi KKN dengan adanya monopoli pemenang pada beberapak paket lelang; Standar ganda dalam menetapkan kategori proyek yang digunakan untuk perhitungan KD; Penetapan pemenang tidak didasarkan harga penawaran yang mengguntungkan negara; Memenangkan Badan Usaha yang masuk daftar hitam.

39

KESALAHAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2016 Tahapan

1. Prosedur pelaksanaan pekerjaan kontruksi menggunakan prosedur jasa konsultansi (terdapat daftar pendek perusahaan); 2. Penilaian kualifikasi pekerjaan konstruksi menggunakan sistem nilai; 3. Penyedia yang lulus kualifikasi tidak masuk dalam jumlah daftar pendek (short list) yang ditetapkan.

13 10

10

8

1. Masih terdapat ketentuan mengenai sanggahan banding; Penyusunan 2. Terdapat persyaratan KD penggabungan antara anggota KSO; Dokumen 3. Kriteria evaluasi tidak dituangkan dalam dokumen. Pengadaan 4. Penambahan kriteria yang berlebih-lebihan.

7 6

5

44% 3

Materi Kesalahan

30%

26%

0 Prosedur Pelelangan Penyusunan Dokumen Evaluasi Penawaran Data Per Agustus 2016

Evaluasi • Mengevaluasi jaminan penawaran yang diupload, bukan Administrasi jaminan penawaran asli. • Melakukan klarifikasi/negosiasi terhadap penyedia yang metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (post bidding); Evaluasi • Mensubkontrakkan bagian pekerjaan utama; Teknis • menyampaikan peralatan/personil yang sama pada saat waktu pelelangan; Tahap • tidak mensubkontrakkan bagian pekerjaan Evaluasi • Tidak dilakukan klarifikasi harga satuan timpang. Penawaran Evaluasi Harga • Tidak dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran <80% HPS • Meluluskan penyedia yang tidak menyampaikan SKA. Evaluasi • Meluluskan penyedia yang memiliki SBU/IUJK yang tidak 14 Kualifikasi berlaku sebelum batas akhir pemasukan penawaran • Mensyaratkan SPT Tahunan tidak sesuai ketentuan.

SIPS Sistem Informasi Pendukung SPSE

a. Registrasi kode akses b. Data Pengadaan Non SPSE (Pengadaan langsung, Penunjukan langsung dan ePurchasing)

SIPS Sistem Informasi Pendukung SPSE http://eproc.pu.go.id/sips.asp

•

SPSE belum mendukung data pengadaan langsung, penunjukan langsung dan ePurchasing

•

Sedangkan data pelaksana kegiatan yang dilaksanakan dibutuhkan oleh eMonitoring

•

Maka…. Input di SIPS

•

Terdapat pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan yang paket/sub paketnya tidak diinput di SIRUP. SIPS menyediakan fasilitas penginputan paket manual.

Beda ePurchasing vs Pengadaan Langsung vs Penunjukan Langsung e Purchasing

Pengadaan Langsung

Penunjukan Langsung

Batasan Nilai Pengadaan

Tidak Terbatas

Sd. Rp 200 Juta (B/PK/Jl) Sd. Rp 50 juta (JK)

Tidak Terbatas

Syarat Penggunaan

Barang/jasa yang Tidak ada dibeli tercantum dalam eCatalogue

Proses Pemilihan Melalui SPSE

Konvensional (langsung kepada Penyedia)

Memenuhi ketentuan penunjukan langsung (Perpres 54/2010, Pasal 38 atau Pasal 44)

Konvensional (langsung kepada Penyedia)

Pihak yang terlibat

1 kode akses 1 role contoh: - A sebagai anggota Pokja - A sebagai Pejabat Pengadaan - A mempunyai 2 kode akses sebagai Pokja dan PP

Memasukkan data ke SIPS ? •

Kode akses silahkan registrasi secara online di URL http://eproc.pu.go.id/reg.asp

•

Kode akses untuk seluruh pihak yang terlibat PBJ

•

Registrasi •

isi form

•

upload scan SK

•

Aktifasi -> silahkan kirim bukti registrasi ke email [email protected] dan [email protected]

Akses ke SIPS 1

2

Login

Mengisi Data

Mengisi Data

Selesai mengisi data

Tayang di Web PU-Net

ePurchasing

Pengadaan Langsung dan E-Purchasing •

Kapan pejabat pengadaan/Pokja menginput/update data ke dalam SIPS ? •

Awal pada saat memulai proses pengadaan langsung atau ePurchasing atau Penunjukan Langsung atau Swakelola Tipe 2

•

Selanjutnya … update data ketika proses sudah dilakukan atau ditunjuk pelaksananya atau tanda tangan kontrak

e-Katalog e-Purchasing • Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. • E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

regulasi •Perpres 54/2010 Pasal 110 • (4) K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. • (5) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi. • (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Purchasing ditetapkan oleh LKPP.

regulasi.. •

SE Kepala LKPP No.3 tahun 2015 tentang ePurchasing

•

Perka Kepala LKPP No.6 2016 tentang ePurchasing

•

Perka LKPP No 4 Tahun 2016 tentang pengajuan usulan eCatalog

Pengecualian ePurchasing lihat di Perka LKPP no 6/2016 dan SE Kepala LKPP No 3 Tahun 2015

e-Katalog •

Di dalam Perka LKPP No 6/2016, terdapat 3 jenis Katalog : •

Katalog Nasional -> dikelola oleh LKPP yang sekarang dimanfaatkan

•

Katalog Sektor -> dikelola oleh K/L bekerjasama dengan LKPP

•

Katalog Daerah -> dikelola oleh Pemda Provinsi/Kab/Kota bekerjasama dengan LKPP

Pengajuan Barang untuk Masuk ke eKatalog •

Di dalam Perka LKPP No. 4 /2016 pengajuan barang untuk masuk ke eKatalog : •

hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan K/L/D/I

•

dikonsolidasikan di Setjen untuk di sampaikan ke LKPP •

•

Kementerian PUPR di Biro PBMN dan LP

Terdapat Inpres terkait Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi (RAN Aksi PPK) 2017 •

Setiap K/L ditargetkan untuk berkontribusi di eKatalog

•

Di bulan Maret 2017 (B03) harus ada surat ke LKPP minimal dari Sekjen menyatakan : Usulan atau Pernyataan tidak mengusulkan

•

Terdapat surat Sekjen ke masing-masing eselon 1 untuk menindaklanjuti dan agar menyampaikan hasil ke Setjen cq Biro PBMN dan LP paling lambat 13 Februari 2017 isinya Usulan atau Pernyataan tidak mengusulkan

Tips ePurchasing •

Pada saat memesan sampaikan keterangan waktu paling lambat untuk penyedia merespon

•

Dapat melakukan pemesanan terhadap beberapa penyedia sekaligus , dapat dibatalkan sebelum dilakukan persetujuan

•

Selalu cek barang2 yang ada di dalam Katalog

SIULP Sistem Informasi ULP http://ulp.pu.go.id •

Kode Akses sama dengan SIPS dan SPSE

•

Pelaksana PBJ memanfaatkan SIULP agar proses PBJ berjalan tertib. •

•

TA 2017 : •

Proses SK Pokja ULP -> memastikan pokja ULP resmi, data perencanaan pokja/satker terekam untuk evaluasi

•

Pemantauan proses PBJ oleh ULP

•

Kontak Pokja ULP (respon cepat) - permasalahan cepat diatasi

•

Monev khusus paket konsultansi 10M/100M | penetapan pemenang oleh Menteri

TA 2018 (pengembangan) •

SOP terintegrasi - Perencanaan s/d Serah terima contoh : Kaji ulang, Daftar Hitam, Permasalahan, Pengaduan

•

Ceklist mandiri tertib proses (Sumber Ditjen Binkon dsb)

•

Kinerja PBJ

Contoh Ceklist Mandiri KPA

Contoh Ceklist Mandiri PPK

Contoh Ceklist Mandiri Pokja ULP

Jabatan Fungsional PBJ •

Sejak Tahun 2012 terdapat Jabfung PPBJ : hanya ada tingkat ahli, terdiri dari Jabatan Pertama, Muda dan Madya.

•

Butir Kegiatan mulai perencanaan sampai dengan serah terima barang

•

Jumlah Jabfung PBJ di Kementerian PUPR : ? komparasi ?

•

TA 2016 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jafung PPBJ ketua Tim Kepala Biro PBMN dan LP, Sekretariat di Biro PBMN dan LP

•

Terdapat inpassing nasional : Permen PANRB 26/2016, sampai dengan Desember 2018 > uji kompetensi disiapkan instansi pembina, menurut LKPP kemungkinan besar Maret 2017 siap ( 9 UK Jafung PPBJ Pertama)

•

Sosialisasi 3 tempat , pertama tgl 9-10 Februari 2017 di Yogyakarta, Kedua 26-28 April 2017 tempat tentatif : Jayapura, 9-11 Agustus tempat tentatif Padang

•

Informasi terkait ini silahkan lihat di portal http://ulp.pu.go.id atau https://ppsdm.lkpp.go.id

Alur Jabfung

s

To Do •

Segera proses lelang, selesaikan paling lambat bulan Maret

•

Prosedur perubahan nama paket diikuti

•

Registrasikan kode akses ke http://eproc.pu.go.id/reg.asp (Kasatker,PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan) lalu PP/Pokja input dan update data ke SIPS

•

Cek eKatalog, gunakan ePurchasing. Kalo ada kebutuhan silahkan usulkan ke Biro PBMN dan LP

•

Manfaatkan SIULP agar proses lebih tertib

•

Terdapat Jabfung PBJ, mohon dapat disebarkan infonya

•

Infokan segera jika terjadi permasalahan

s !!!

Dont •

Jangan Menunda penyiapan readiness criteria dan proses lelang

•

Jangan Melaksanakan di luar ePurchasing jika tidak sesuai regulasi (Perpres/Perka/SE)

•

Jangan menyulitkan diri sendiri dan orang lain •

Jika ada hal yang belum jelas … tanyakan kepada yang mengerti

Jasa Kementerian PUPR. Biro PBMN dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Recommend Documents