KONSEP ROADMAP MODERNISASI PENGADAAN KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LATAR BELAKANG TUJUAN PROGRAM MODERNISASI PENGADAAN LKPP dan MCA-Indonesia mengimplementasikan Program Modernisasi Pengadaan untuk mengakselerasikan profesionalisasi sistem dan operasionalisasi pengadaan barang/jasa di Indonesia.
Tujuan program adalah untuk merealisasikan penghematan dan efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa namun tetap mengupayakan agar kualitas tetap terjaga dan pengadaan dapat mendukung pelaksanaan perencanaan pelayanan publik. Penghematan inilah yang diharapkan akan berakibat pada lebih cepatnya anggaran belanja, khususnya belanja modal pengadaan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.
1
LATAR BELAKANG KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ULP Kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia melakukan reformasi sistem pengadaan, dengan cara membantu mengembangkan dan memperkuat kapasitas ULP serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme staf ULP melalui ULP Percontohan; Diimplementasikan oleh LKPP melalui MCA-Indonesia; Program Modernisasi Pengadaan memfasilitasi pendampingan (mentoring), pelatihan (training), dan penggunaan sistem informasi (ECatalog dan SIM e-Proc) untuk membantu ULP Percontohan agar profesional, efektif, efisien dan transparan dalam bekerja.
2
LATAR BELAKANG DAMPAK YANG DIHARAPKAN 1. ULP Percontohan mampu melaksanakan pengadaan sesuai dengan tata nilai pengadaan dan indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu : a) Meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan; b) Meningkatkan kualitas proses pengadaan; c) Meningkatkan kompetisi dalam proses pengadaan; d) Menjamin pengadaan yang tepat waktu; e) Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan; f) Menjamin bahwa proses pengadaan dilaksanakan dengan mengikuti peraturan dan perundangan yang ditetapkan. 2 Mewujudkan profesionalisme anggota ULP dengan menempatkan pengadaan sebagai suatu profesi, sehingga pengadaan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional.
3
DASAR HUKUM Unit Layanan Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi K/L/Pemda/I yg berfungsi melaksanakan PBJ, bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat di unit yg sudah ada (Perpres 54/2010 jo 4/2015, pasal 1 angka 8).
Pembentukan ULP Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib membentuk ULP yang bersifat permanen paling lambat TA 2014 (Perpres 54/2010 jo 4/2015, pasal 130 ayat (1) dan Perka LKPP 5/2012 jo 5/2015, pasal 3 ayat (1)).
Sumber Daya Manusia PBJP SDM PBJP harus bekerja secara profesional, telah mendapatkan pelatihan berdasarkan standar kompetensi PBJP, memiliki sertifikat keahlian PBJP yang dilaksanakan secara berjenjang, serta mempunyai jenjang karir dan tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Perpres 54/2010 jo 4/2015, pasal 6 huruf b, pasal 125, pasal 126, pasal 127, dan pasal 128).
4
LATAR BELAKANG AREA UTAMA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Untuk meningkatkan profesionalisasi pengadaan dan mencapai Tujuan Program Modernisasi Pengadaan, terdapat 3 area utama pengembangan kelembagaan bagi ULP Percontohan :
• Pembentukan ULP permanen • Pembentukan anggota ULP profesional penuh waktu • Pengembangan ULP sebagai Pusat Unggulan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat menjadi pemimpin peningkatan manajemen kinerja pengadaan
5
NOTA KESEPAHAMAN PENGEMBANGAN ULP PERCONTOHAN
Menteri PUPR telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala LKPP RI Tentang Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan pada tanggal 14 April 2016.
6
NOTA KESEPAHAMAN PENGEMBANGAN ULP PERCONTOHAN KONTRIBUSI KEMEN PUPR SELAKU ULP PERCONTOHAN : 1. Menyusun peta jalan (road map) pengembangan ULP dan mengintegrasikan dengan rencana strategis Kemen. PUPR; 2. Pembentukan ULP yang permanen struktural (berdiri sendiri atau melekat); 3. Penempatan staf permanen/penuh waktu di ULP; 4. Pengangkatan staf permanen/penuh waktu ULP menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jafung PPBJ) dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi Jafung PPBJ; 5. Menyusun strategi dan implementasi menuju pusat unggulan layanan pengadaan; 6. Melembagakan berbagai konsep dan alat peningkatan kinerja pengadaan; 7. Mengimplementasikan perlindungan hukum bagi staf pengadaan barang dan jasa di ULP; 8. Mengusulkan dan mengirimkan anggota ULP dan/atau para pihak PBJP untuk mengikuti pelatihan yang didesain secara khusus sesuai kebutuhan, pelatihan berbasis computer (CBT) dan program mentoring untuk memperdalam materi pelatihan secara intensif dan berkelanjutan; 9. Penggunaan sistem e-Procurement oleh ULP untuk seluruh pengadaan barang/jasa yang didukung oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); 7
NOTA KESEPAHAMAN PENGEMBANGAN ULP PERCONTOHAN 10. Penggunakan sistem informasi manajemen pengadaan (PMIS) yang terintegrasi; 11. Menunjuk seorang koordinator program modernisasi pengadaan di Kemen. PUPR yang memiliki wewenang koordinasi lintas sektoral; 12. Urusan administrasi sesuai kewenangannya yang berkaitan dengan bantuan teknis dari LKPP dan MCAI; 13. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan ULP; 14. Penyediaan data dan informasi yang terjamin kebenarannya untuk disampaikan kepada LKPP dan MCAI terkait dengan asesmen program ULP Percontohan; 15. Pelaporan tentang perkembangan pelaksanaan Program ULP Percontohan kepada LKPP dan MCAI setiap tiga bulan; 16. Menanggung pembiayaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan; dan 17. Penyediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan pelatihan jika dibutuhkan.
8
Rencana Modernisasi Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2019 2018 2017
2016 - Membentuk ULP Percontohan (ULP Pusat 2 Biro PBMN dan Layanan Pengadaan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Membentuk Unit Eselon 2 / Pusat / Biro Layanan Pengadaan - Sudah terbentuknya Balai Layanan Pengadaan di masing-masing Provinsi
- Seluruh Layanan
- Balai Layanan Pengadaan di masing-masing Provinsi sudah efektif
Pengadaan di Kementerian PUPR sudah mandiri
- Beberapa Balai Layanan Pengadaan di Provinsi jadi ULP Percontohan
9
Kegiatan Tahun 2016 KEGIATAN
WAKTU
• Penyusunan Roadmap Modernisasi • Mei 2016 Pengadaan • Terbentuknya Revisi Keputusan Menteri • Juni 2016 No. 646/2014 • Terbentuknya ULP Pusat sebagai ULP • Agustus 2016 Percontohan yang mandiri • Rekruitmen personalia mengisi ULP Percontohan/Pusat • Mengalokasikan Dana untuk ULP Pusat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kegiatan Tahun 2017 - 2019 KEGIATAN • Merevisi Permen PUPR No. 15/2015 • Sudah terbentuknya Unit Eselon 2 yang membidangi Layanan Pengadaan • Terbentuknya unit Eselon 3 berupa Balai Layanan Pengadaan di masing-masing Provinsi • Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ULP Mandiri • Menyiapkan Pokja ULP penuh waktu di ULP Mandiri • Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa PEKERJAAN ULP Mandiri KEMENTERIAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
WAKTU
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
