KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2017 Kepala BKIPM, Dr. Ir. Rina, M.Si. BKIPM - KKP i

KATA PENGANTAR Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan wujud pertanggungjawaban BKIPM atas kinerja selama tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKIPM Tahun 2016, yang terdiri dari 35 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan LKj ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis BKIPM Tahun 2015-2019. Berbagai prestasi kinerja telah diraih BKIPM sepanjang tahun 2016, antara lain di bidang pelayanan publik: penerapan sistem e-payment (EDC) PNBP di 47 UPT, di bidang penegakkan hukum: 153 kasus pelanggaran dengan nilai komoditas yang diselamatkan sebesar Rp306,8 milyar, serta realisasi PNBP sebesar Rp52,86 milyar (meningkat 163%). Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada semua stakeholder atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi BKIPM.







Jakarta,

Januari 2017 Kepala BKIPM,

Dr. Ir. Rina, M.Si

BKIPM - KKP

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.3

Arah Kebijakan dan Strategi BKIPM

1.4

Isu Strategis

1.5

Sistematika dan Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1

Visi dan Misi

2.2 Tujuan 2.3

Sasaran Indikator dan Target Kinerja

2.4

Pengukuran Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Capaian Kinerja

3.2

Analisi dan Evaluasi

3.3

Realisasi Anggaran

3.4

Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Rekomendasi

BKIPM - KKP

ii

i ii iii v vi 7 11 11 12 13 15 16 17 17 17 18 22 23 23 27 65 67 71 71 71

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan IKU

19

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2016 Tabel 3.2 Realisasi IK1 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.3 Tingkat kepatuhan pengguna jasa Tabel 3.4 Realisasi IK2 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.5 Realisasi IK3 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.6 Realisasi IK4 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM Tabel 3.7 Realisasi IK5 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.8 Realisasi IK6 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.9 Realisasi IK7 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM Tabel 3.10 Realisasi IK8 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.11 Realisasi IK9 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM 27 Tabel 3.12 Realisasi IK10 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.13 Realisasi IK11 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM Tabel 3.14 Realisasi IK12 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM Tabel 3.15 Realisasi IK13 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM Tabel 3.16 Realisasi IK14 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM Tabel 3.17 Realisasi IK15 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.18 Realisasi IK16 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.19 Realisasi IK17 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.20 Realisasi IK18 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM Tabel 3.21 Realisasi IK19 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.22 Realisasi IK20 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM Tabel 3.23 Realisasi IK21 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.24 Realisasi IK22 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.25 Realisasi IK23 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.26 Realisasi IK24 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.27 Realisasi IK25 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.28 Realisasi IK26 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.29 Realisasi IK27 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.30 Realisasi IK28 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

24 27 29 30 30 31 32 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 47 48 49 50 51 51 53 54 56

BKIPM - KKP

iii

Tabel 3.31 Realisasi IK29 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.32 Nilai Pengawasan Internal dan Eksternal Tabel 3.33 Nilai Pemenuhan Fasilitas Tabel 3.34 Realisasi IK31 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.35 Realisasi IK32 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.36 Realisasi IK33 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.37 Realisasi IK34 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.38 Realisasi IK35 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM Tabel 3.39 Rincian Realisasi Anggaran BKIPM Tahun 2012-2016

BKIPM - KKP

iv

58 58 59 60 62 63 64 65 66

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKIPM

13

Gambar 2.1 Peta Strategi BKIPM tahun 2016

18

Gambar 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BKIPM

23

Gambar 3.2 Pemeriksaan Karantina Instalasi KIPM Puspa Agro Gambar 3.3 Titik Pengambilan Sampel Air di Teluk Hurun Lampung Gambar 3.4 Koordinasi Penegakkan Hukum dengan Polri dan Bea Cukai Gambar 3.5 Pemetaan Jenis Agen Hayati di DAS Mahakam Gambar 3.6 Pengawasan Terpadu di Perbatasan Sota - Papua New Guinea Gambar 3.7 Pelepasan Benih Ikan Bersama Gubernur Kalimantan Selatan

42 44 55 57 59 68

BKIPM - KKP

v

DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1 Realisasi PNBP BKIPM Tahun 2014-2016 Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah HC dengan Nilai Ekspor Grafik 3.3 Komoditas Hidup dan Non Hidup Yang Dominan Dilalulintaskan Grafik 3.4 Realisasi Penyerapan DIPA BKIPM Tahun 2012-2016

BKIPM - KKP

vi

32 33 40 65

IKHTISAR EKSEKUTIF Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada 2016 adalah sebesar 100,93%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut: A. Capaian Kinerja Utama Capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BKIPM yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangundangan kelautan dan perikanan Realisasi kepatuhan (compliance) pelaku usaha perkarantinaan ikan dan mutu terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 98% dari target 73%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kelautan perikanan yang menggunakan jasa karantina termasuk pelaku usaha masuk dalam kategori kepatuhan tinggi. 2. Kasus Penolakan Ekspor oleh Negara Mitra Kasus penolakan ekspor hasil perikanan ke negara mitra yang terjadi selama tahun 2016 masih dapat dikendalikan di bawah 10 kasus, sehingga target penolakan produk perikanan di negara mitra tercapai 100%. Kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra pada tahun 2016 terjadi di: • Rusia sebanyak 4 (empat) kasus yang disebabkan oleh kandungan mikrobiologi (2 kasus) dan heavy metal (2 kasus); • Korea sebanyak 3 (tiga) kasus yang disebabkan oleh kandungan benzopyrene (2 kasus) dan carbon monoxide (1 kasus); • Perancis, Belanda, China, dan Kanada masing-masing sebanyak 2 (dua) kasus. Peolakan ekspor hasil perikanan Perancis disebabkan mercury dan cadmium; Belanda disebabkan mercury (2 kasus); China yang disebabkan kandungan kloramphenicol dan TVB-N; serta Kanada disebabkan oleh sensory evaluation (2 kasus). • Jerman, Spanyol dan Italy masing-masing 1 (satu) kasus. Jerman disebabkan oleh Salmonella tipe b, Spanyol disebabkan oleh poor temperature control dan Italy disebabkan oleh mercury; • Untuk Negara Vietnam dan Norwegia tidak terjadi kasus penolakan. • Terhadap kasus penolakan yang terjadi tersebut telah dilakukan investigasi. Sehingga tidak berdampak terhadap terjadinya suspend. 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Negara Bukan Pajak BKIPM yang bersumber dari perkarantinaan ikan, BKIPM - KKP

10

pengendalian mutu dan uji profisiensi tahun 2016 ditargetkan meningkat sebesar 7,5% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp14,02 Milyar, namun dalam realisasinya sebesar Rp52,86 Milyar (meningkat sebesar 376.96%). Peningkatan PNBP BKIPM terjadi dikarenakan adanya peningkatan sistem pengawasan ekspor, impor dan antar area terhadap komoditas perikanan yang dilalulintaskan, implementasi e-payment di 47 UPT KIPM, dan integrasi sistem sertifikasi mutu dan karantina ikan sebagaimana amanat Undang-Undang No.23/2014. 4. Nilai ekspor hasil perikanan disertifikasi karantina Nilai produk perikanan ekspor yang disertifikasi BKIPM pada tahun 2016 mencapai US$5,99 milyar dengan volume 1,09 juta ton dan 2,61 milyar ekor. Nilai ekspor ini meningkat 8,51% dibandingkan tahun 2015 sebesar US$5,52 milyar. Indikator ini menunjukan bahwa BKIPM memberikan kontribusi untuk ikut mengawal terhadap target produksi perikanan dan target ekspor produk perikanan melalui jaminan mutu produk yang dilalulintaskan. Dari keseluruhan ekspor perikanan tahun 2016 tersebut, sebanyak 92,31% merupakan ikan konsumsi, yaitu sebesar US$5,71 milyar dimana udang vaname merupakan komoditas dengan estimasi nilai ekspor terbesar, yaitu sebesar US$141,95 juta disusul tuna (US$69,24 juta), tawes (US$57,74 juta), dan kepiting sebesar (US$57,07 juta). Untuk nilai ekspor ikan hias yang dilaporkan pada UPT BKIPM pada tahun 2016 sebesar US$45,56 juta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 44,28%. Negara tujuan ekspor terbesar untuk komoditas konsumsi yang dilaporkan adalah Amerika Serikat (230,49 ribu ton), China (136,09 ribu ton), Jepang (103,17 ribu ton), Vietnam (84,54ribu ton) dan Thailand (68,97 ribu ton). 5. Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor Dalam rangka mendukung keterimaan produk perikanan Indonesia di Negara tujuan ekspor sebagai otoritas penjamin mutu dan keamanan hasil perikanan, BKIPM menetapkan kinerja jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor melalui sertifikasi HACCP. Terdapat 667 UPI dan 2.037 produk perikanan yang memenuhi syarat ekspor ke 38 negara mitra. Jumlah UPI tersebut meningkat sebesar 16% dari target 575 unit, sedangkan produk perikanan yang memenuhi syarat ekspor meningkat sebesar 29.58% dari target 1.572. 6. Jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Pencegahan masuk dan tersebarnya jenis penyakit ikan karantina antar zona yang berjumlah 13 jenis di 141 lokasi, dapat tercapai 95,74% dari target 84 %. Pengendalian penyakit ikan karantina antar zona ini akan terus ditingkatkan kinerjanya dalam rangka mendukung target produksi perikanan budidaya.

BKIPM - KKP

11

7.

Keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan Layanan dan pengawasan KIPM di perbatasan adalah salah satu indikator kinerja KKP dalam program prioritas nasional. Penetapan sasaran perbatasan yang harus dilayani dan diawasi mengacu pada jumlah perbatasan yang ditetapkan oleh BNPP. Tingkat keberhasilan layanan dan pengawasan KIPM di perbatasan dalam tahun 2016 tercapai 75,4% (26 lokasi) dari target sebesar 73%.

B. Capaian Kinerja Kegiatan Strategis lainnya 1. Pelayanan Sertifikat Ekspor, Impor dan domestik Kinerja pelayanan sertifikasi KIPM terhadap pengiriman produk perikanan tujuan ekspor, impor dan domestik di 243 lokasi tahun 2016, sebagai berikut: • Sertifikasi kesehatan ikan (karantina): 352.094 sertifikat (105,30% dari target 171.500 sertifikat). Nilai produk yang disertifikasi US$ 1,91 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 27.91% dari US$ 1,77 milyar. • Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan: 86.582 sertifikat (104,32% dari target 83.000 sertifikat). Nilai produk yang disertifikasi US$ 4,08 milyar. Jika dibandingkan tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 5,33%, dari US$ 3,87 milyar. 2. Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu pada Unit Pengolahan Ikan Pada tahun 2016, realisasi jumlah sertifikasi HACCP pada unit pengolah ikan mencapai 2.037 sertifikat dari target 1.300 sertifikat. 3. Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang teregistrasi di negara mitra Pada tahun 2016, UPI di Indonesia yang memperoleh approval number sebanyak 174 unit atau melampaui dari target sebanyak 150 unit. 4. UPI yang menerapkan sistem traceability Pada tahun 2016, UPI di Indonesia yang menerapkan sistem traceability (ketertelusuran bahan baku) sebanyak 41 unit dari target 39 unit. 5. Penetapan Instalasi karantina ikan (IKI) milik pihak ketiga Pada tahun 2016, IKI milik pelaku usaha yang ditetapkan berjumlah 429 unit dari target sebesar 230 unit. 6. Penetapan Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) UUPI yang tersertifikasi SCKIB pada tahun 2016 sebanyak 197 unit dari target CKIB sebanyak 140 unit. 7. Persentasi penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI Realisasi capaian indikator tersebut pada tahun 2016 sebesar 83,3% dari target 80%, atau mencapai 129,87%. BKIPM - KKP

12

8.

9.

10.

11.

12.

Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan ISO 9001 dan ISO 17020 Pada tahun 2016, 13 UPT yang telah diakreditasi terkait penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan 12 UPT yang didaftarkan untuk diakreditasi ISO 17020. Laboratorium penguji yang konsisten dalam penerapan ISO 17025 Pada tahun 2016, telah dilakukan verifikasi ISO 17025 pada 20 laboratorium UPT yang telah melakukan penambahan ruang lingkup pengujian. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum Pelanggaran bidang KIPM pada tahun 2016 berjumlah 153 kasus dengan nilai produk yang diselamatkan Rp. 306,8 Milyar. Penanganan lebih lanjut dalam bentuk penindakan hukum, yaitu Pulbaket: 119 kasus, Penyidikan: 14 kasus; P19: 2 kasus; P21: 1 kasus dan putusan pengadilan: 17 kasus. Pelanggaran yang terjadi menurun 2.61% dibandingkan tahun 2015 (157 kasus). Layanan KIPM di SKPT Selain melaksanakan tugas dan fungsi di exit-entry point (bandara/pelabuhan), BKIPM juga mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Pada tahun 2016, BKIPM telah mengalokasikan kegiatan pembangunan ataupun operasional layanan di 14 lokasi SKPT, yaitu Sabang, Simeuleu, Mentawai, Anambas, Natuna, Nunukan, Tahuna, Talaud, Morotai, Saumlaki, Tual, Biak, Timika, dan Merauke dengan anggaran sebesar Rp29.916.700.000. Dwelling time Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Periksanan (KKP) terus mendorong perbaikan sistem dwelling time atau waktu bongkar muat yang terdapat di berbagai pelabuhan di Tanah Air. Dalam dwelling time atau waktu tunggu layanan di pelabuhan, BKIPM memberikan kontribusi selama 0,03 hari dari waktu tunggu layanan nasional selama 3,7 hari. Hasil tersebut merupakan rata-rata waktu tunggu layanan di UPT BKIPM, yaitu di sejumlah pelabuhan besar di Indonesia, seperti di Pelabuhan Belawan (Sumatra Utara) kontribusi BKIPM 8 menit 42 detik terhadap dwelling time 3,9 hari, di Pelabuhan Tanjung Priok kontribusi BKIPM 37 menit 8 detik terhadap dwelling time 2,07 hari, di Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) kontribusi BKIPM 26 menit 2 detik terhadap dwelling time 3,4 hari, dan di Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah) kontribusi BKIPM mengambil waktu 76 menit 34 detik terhadap dwelling time 5,19 hari

BKIPM - KKP

13

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengara negar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilisat, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BKIPM - KKP

14

1.2

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, BKIPM mempunyai fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; b) pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; d) pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKIPM, Kepala Badan dibantu oleh 4 (empat) Unit Eselon II, yaitu: 1) Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan; 2) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 3) Pusat Standardisasi, Kepatuhan, dan Kerjasama; dan Sekretariat Badan, serta 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT KIPM), yaitu: 2 (dua) Balai Besar, 12 (dua belas) Balai, 32 (tiga puluh dua) Stasiun, dan 1 (satu) Balai Uji Standar, 193 (seratus sembilan puluh tiga) Wilayah Kerja, serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan, Pranata Komputer, Pranata Humas, Arsiparis, Statistisi dan jabatan fungsional umum lainnya. Jumlah SDM aparatur yang mendukung BKIPM saat ini berjumlah 1.738 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 10% di Pusat dan 90% di UPT KIPM. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu, BKIPM juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja BKIPM dalam perspektif learning and growth.

BKIPM - KKP

15

Struktur organisasi BKIPM dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKIPM (Permen KP No.23/2015)

1.3

Arah Kebijakan dan Strategi BKIPM

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BKIPM tahun 2016 adalah mengacu pilar pembangunan kelautan dan perikanan 2015 – 2019 yaitu penegakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (sovereignity), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (sustainability) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (prosperity). 1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. dilaksanakan melalui strategi: BKIPM - KKP

16

a.

Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI. b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area. c. Penerapan Biosecurity (monitoring di sentra budidaya). d. Kepatuhan (compliance) pelaku importasi produk KP sesuai ketentuan. e. Kepatuhan (compliance) Unit Pengolahan Ikan dalam persyaratan ekspor. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat KP dilaksanakan melalui penguatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan dengan penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui: • Sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan domestik; • Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (HACCP) dan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Perikanan; • Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra; • Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI); • Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025). b. Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif • Harmonis sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya; • Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan 3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi: a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Based Human Resource Management); b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan; c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik; d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

BKIPM - KKP

17

1.4

Isu Strategis

Isu strategis pembangunan perkarantinaan, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada mandat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan dan pemanfaaatan sumbedaya kelautan dan perikanan, melalui: 1. 2. 3. 4. 5.

Pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina antar zona. Penerapan Biosecurity (monitoring di sentra budidaya). Kepatuhan importasi produk KP sesuai ketentuan. Kepatuhan Unit Pengolahan Ikan dalam persyaratan ekspor. Pengendalian dan Pengawasan Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasive. 6. Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra. 7. Monitoring kesegaran ikan, residu dan cemaran bahan berbahaya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, khususnya tentang pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah merupakan fungsi pusat. Hal ini memberikan tantangan kepada BKIPM, khususnya terkait penyiapan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana pengujian mutu hasil perikanan. Hal ini terkait adanya mandat bahwa penerbitan HC ekspor mutu yang semula diselenggarakan dan diterbitkan oleh Propinsi (LPPMHP) dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan dan penerbitannya ke UPT BKIPM.

BKIPM - KKP

18

1.5

Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2016 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut: a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan hal-hal lainnya.

BKIPM - KKP

19

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 2.1

Visi dan Misi

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BKIPM adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, BKIPM menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2015-2019, yaitu: “Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Dan Terpercaya”. Misi yang diemban oleh BKIPM untuk mewujudkan visi tersebut adalah: 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan. 2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi. 3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

2.2 Tujuan Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional dengan sasaran: 1. meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area; 2. meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area; 3. menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra; 4. meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta; 5. meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melalui kajian dan analisis resiko. BKIPM - KKP

20

2.3

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. BKIPM telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 85/KEP-BKIPM/2015. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategis dan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Gambar 2.1 Peta Strategi BKIPM Tahun 2016

BKIPM - KKP

21

Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun, maka BKIPM melakukan perubahan target dari 6 IKU. Perubahan ini sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK) BKIPM yang ditandatangi Kepala BKIPM dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Oktober 2016. Sasaran strategis dan target IKU pada PK BKIPM setelah revisi disajikan dalam Tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan IKU

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET SEMULA MENJADI

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP 1 Pertumbuhan PDB perikanan % 8 Sasaran Strategis 2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 2 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap % 73 ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan 3 4

Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra

% %

8 8

8

73

8 8

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 5 Persentase peningkatan PNBP BKIPM 7,5 % 7,5 6 Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan melalui sertifikasi 10,38 % 10,38 karantina 7 Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor 575 Unit 575 8 Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang 84 % 84 dicegah penyebarannya antar zona 9 Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat 10 Kajian 10 invasif melalui kajian analisis risiko Sasaran Strategis 4 Tersedianya kebijakan pembangunan BKIPM yang efektif 10 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6,5 Indeks 6,5 Sasaran Strategis 5 Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar 11 Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan Sertifikat 114.500 114.500 negara tujuan

BKIPM - KKP

22

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

12 Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan 13 Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan 14 Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) 15 Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan 16 Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat 17 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang teregistrasi di negara mitra

Sertifikat

TARGET SEMULA MENJADI 139.000 139.000

Unit

230

230

Unit

175

140

%

75

75

Lokasi

5

1

Unit

150

150

18 Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya 19 Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability

Lokasi

31

17

Unit

42

39

20 Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan 21 Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan ISO 9001 dan ISO 17020 22 Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji 23 Unit kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan sistem pengendalian mutu 24 Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi 25 Jumlah negara yang harmonis/kerjasama dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan (MoU/MRA/Approval)

Sertifikat

1300

1300

Unit

25

25

Unit

17

17

Unit

23

23

Orang

200

200

Negara

36

36

Sasaran Strategis 6 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif 26 Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke 80 % 80 dalam wilayah RI 27 Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, 95 % 95 keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan

BKIPM - KKP

23

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET SEMULA MENJADI 56 56

28 Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, Lokasi dilarang dan bersifat invasif 29 Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan Lokasi 339 karantina 30 Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan % 96 Sasaran Strategis 7 Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas 31 Indeks kompetensi dan integritas BKIPM % 77 Sasaran Strategis 8 Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses 32 Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem % 50 manajemen pengetahuan yang terstandar Sasaran Strategis 9 Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 33 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM Indeks A (87) Sasaran Strategis 10 Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel 34 Nilai kinerja anggaran BKIPM % Baik (83) 35 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM % 100

BKIPM - KKP

24

339 73

77

50

A (87)

Baik (83) 100

2.4

Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah: 1. angka maksimum adalah 120; 2. angka minimum adalah 0; 3. Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut: a. Polarisasi Maximize Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula: Indeks Capaian IKU =Realisasi/Target x 100% b. Polarisasi Minimize Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula: Indeks Capaian IKU = {(1 + (1-Realisasi/Target)} x 100% c. Polarisasi Stabilize Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. 4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

100≤X≤120 (memenuhi ekspektasi)

80≤X<100 (Belum memenuhi ekspektasi)

X<80% (tidak memenuhi ekspetasi)

BKIPM - KKP

25

BAB 3 3.1

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BKIPM tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 100,93%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp. go.id. Nilai NPSS BKIPM dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BKIPM

Nilai merah pada sasaran strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, disebabkan tidak tercapainya indikator Pertumbuhan PDB perikanan, yang hanya terealisasi 5,77% dari target sebesar 8%. Relisasi capaian kinerja BKIPM tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

BKIPM - KKP

26

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REAL

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP 1 Pertumbuhan PDB perikanan % 8 5,77 Sasaran Strategis 2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 2 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku 73 % 98 usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan 3 4

14 Pulau 14 Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri <10 Kasus 4 Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 5 Persentase peningkatan PNBP BKIPM 7,5 % 164,04 6 Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan 10,38 % 8,51 melalui sertifikasi karantina 7 Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi 575 Unit 667 persyaratan ekspor 8 Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina 84 % 95,74 yang dicegah penyebarannya antar zona 9 Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan 10 Kajian 10 bersifat invasif melalui kajian analisis risiko Sasaran Strategis 4 Tersedianya kebijakan pembangunan BKIPM yang efektif 10 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6,5 Indeks 8,74 Sasaran Strategis 5 Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar 11 Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang Sertifikat 114.500 132.419 memenuhi persyaratan negara tujuan 12 Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan 13 Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan 14 Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

%

72,13

120

100 120

120 91,98 116,00 113,98 100

120

115,65

Sertifikat

139.000

306.257

120

Unit

230

429

120

Unit

140

197

120

BKIPM - KKP

27

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REAL

%

15 Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan

Unit

140

197

120

16 Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat 17 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang teregistrasi di negara mitra 18 Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya 19 Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability 20 Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan 21 Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan ISO 9001 dan ISO 17020 22 Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji 23 Unit kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan sistem pengendalian mutu

Lokasi

1

1

100

Unit

150

174

116,00

Lokasi

17

17

100

Unit

39

41

105,13

Sertifikat

1.300

2.037

120

Unit

25

25

100

Unit

17

20

117,65

Unit

23

23

100

Orang

200

208

104

24 Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi

25 Jumlah negara yang harmonis/kerjasama 105,56 Negara 36 38 dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan (MoU/MRA/Approval) Sasaran Strategis 6 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif 26 Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah 104,16 % 80 83,33 masuk ke dalam wilayah RI

BKIPM - KKP

28

INDIKATOR KINERJA 27 Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan 28 Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif

SATUAN

TARGET

REAL

%

%

95

100

105,26

Lokasi

56

56

100

29 Lokasi yang dipetakan dari penyebaran Lokasi 339 339 penyakit ikan karantina 30 Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah % 73 75,4 perbatasan Sasaran Strategis 7 Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas 31 Indeks kompetensi dan integritas BKIPM % 77 86,77 Sasaran Strategis 8 Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses 32 Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan % 50 61,44 sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Sasaran Strategis 9 Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 33 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM Indeks A A (88,52) (87) Sasaran Strategis 10 Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel 34 Nilai kinerja anggaran BKIPM % Baik Sangat Baik (83) (95,99) 35 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup % 100 100 BKIPM

100 103,29

103,29

120

101,75

115,65 100

BKIPM - KKP

29

3.2

Analisis dan Evaluasi

Stakeholder Perspective Capaian kinerja BKIPM pada Stakeholder Perspective berasal dari satu sasaran strategis, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sasaran Strategsi 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan adalah pertumbuhan PDB perikanan. IK1. Pertumbuhan PDB Perikanan Indikator Pertumbuhan PDB Perikanan merupakan indikator yang dicascading langsung dari IKU Level 0 KKP. Realisasi terhadap capaian indikator ini mengacu pada data yang dikelaurkan oleh BPS. Angka pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2016 masih mengacu pada angka pertumbuhan sementara dari BPS sebesar 5,77%. Realisasi pertumbuhan PDB Perikanan ini masih di bawah target sebesar 8,00%, atau hanya mencapai 72,13%. Namun demikian, angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan PDB nasional, yang hanya sebesar 5,02%. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan PDB sub sektor perikanan, antara lain peningkatan produksi perikanan, pemberian bibit rumput laut, dan pemberian sarana prasarana kepada para nelayan dan pembudidaya ikan. Tabel 3.2 Realisasi IK1 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Pertumbuhan PDB Perikanan

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 8,37

5,77%*

TARGET 2019

% thd Target 2019

12

48,03

Ket.: * nilai sementara berdasarkan data BPS

BKIPM - KKP

30

Customer Perspective Capaian kinerja BKIPM pada Customer Perspective berasal dari dua sasaran strategis, yaitu 1) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan. Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan diperoleh dari pencapaian indikator persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri, dan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra berikut ini. IK2. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepatuhan adalah ketaatan pelaku usaha/pengguna jasa baik perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan proses pengelolaan ikan dan produk perikanan dan/atau melakukan kegiatan lalu lintas ikan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan (regulasi) yang berlaku di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan pemasukan dan pengeluaran lalu lintas ikan (impor/ekspor) wajib dilengkapi sertifikat kesehatan ikan; melalui tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan, serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina. Pada sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, kewajiban yang harus ditaati adalah memiliki kelayakan pengolahan ikan, menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kesesuaian, serta sertifikasi terhadap unit pengolahannya maupun produknya. Indikator persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diukur dari 3 variabel, yaitu perilaku kepatuhan pelaku usaha, kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, dan kepatuhan standar komoditas yang akan dilalulintaskan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina, serta produk yang aman untuk dikonsumsi manusia. BKIPM - KKP

31

Tingkat penilaian perilaku kepatuhan pelaku usaha dapat digolongkan menjadi 4 (empat) ketegori perilaku: a. tingkat kepatuhan tinggi, dengan rentang nilai 86-100%; kategori apabila pelaku usaha taat dengan kesadaran sendiri secara sukarela dan mempunyai reputasi yang baik jika ditinjau dari profil pelaku usaha. b. tingkat kepatuhan sedang, dengan rentang nilai 70-85%; kategori apabila dengan tidak sengaja pelaku usaha sebagai akibat ketidaktahuan terhadap regulasi dan standar komoditas dan telah memperbaiki perilaku kepatuhannya dan tidak pernah melanggar regulasi/prosedur/persyaratan, atau pelaku usaha yang dikenakan pembekuan sementara (internal suspend) dan telah menindaklanjuti hasil investigasi sebagai akibat adanya kejadian kasus penolakan ekspor. c. tingkat kepatuhan rendah, dengan rentang nilai 51-69%; kategori apabila pelaku usaha yang resisten untuk patuh atau memanfaatkan kesempatan (celah) untuk tidak patuh, dan mengulangi pelanggarannya, atau pelaku usaha yang dikenakan pembekuan (suspend) dan tidak dapat menindaklanjuti hasil investigasi akibat adanya kejadian kasus penolakan ekspor. d. tingkat kepatuhan sangat rendah, dengan rentang nilai 0-50%; kategori pelaku usaha yang dengan sengaja dan terbukti melanggar ketentuan regulasi serta dilakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Tabel 3.2 Realisasi IK1 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

TINGKAT KEPATUHAN PENGGUNA JASA STANDAR Regulasi dan Komoditas

Sangat Rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

0-50%

51-69%

70-85%

86-100%

17 Orang

16 Orang

2.701 orang

17 Orang

BKIPM - KKP

32

Dari Tabel 3.3 di atas, jumlah pelaku usaha perikanan ekspor dan impor yang terdata di sistem sisterkaroline adalah 2.751 orang. Sebanyak 2.701 pengguna jasa (98%) masuk ke dalam kategori tingkat kepatuhan tinggi, 16 pengguna jasa (0,6%) masuk kategori kepatuhan sedang, 17 pengguna jasa (0,7%) masuk kategori kepatuhan rendah, 17 pengguna jasa (0,7%) masuk kategori kepatuhan sangat rendah. Sehingga realisasi indikator kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan perikanan terhadap regulasi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2016 mencapai 98% dari target 73%. Angka capaian ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Tabel 3.4 Realisasi IK2 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 83,2

98

TARGET 2019

% thd Target 2019

97

112,64

IK3. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri Indikator jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri merupakan indikator KKP yang diturunkan langsung ke beberapa Eselon 1. Target indikator yang cascading ke BKIPM sejumlah 15 pulau/ lokasi SKPT, yaitu Biak, Mentawai, Merauke, Moa, Morotai, Natuna, Nunukan, Saumlaki, Sarmi, Simeuleu, Talaud, Tahuna, Timika, Rote Ndao, dan Tual. Namun demikian, BKIPM mengusulkan perubahan target menjadi 14 karena Rote Ndao bukan merupakan wilayah kerja BKIPM, sehingga tidak ada kegiatan operasional dan pengalokasian anggaran ke lokasi tersebut. Relaisasi indikator ini pada tahun 2016 adalah 14 lokasi, sehingga capaiannya 100%. Upaya yang dilakukan BKIPM untuk mendukung terealisasi indikator ini adalah melalui pelaksanaan operasional karantina ikan dan mutu, serta penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan tersebut telah di 14 wilayah kerja BKIPM, yaitu Biak, Mentawai, Merauke, Moa, Morotai, Natuna, Nunukan, Saumlaki, Sarmi, Simeuleu, Talaud, Tahuna, Timika, Tual. Anggaran yang dialokasikan pada 14 pulau tersebut sebesar Rp. 29.916.700.000. Tabel 3.5 Realisasi IK3 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 10

14

TARGET 2019

% thd Target 2019

31

45,16

BKIPM - KKP

33

IK4. Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra Kontribusi BKIPM dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra agar tidak melampaui jumlah sepuluh (<10) per negara mitra. Indikator ini dihitung berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima otoritas kompeten dari negara mitra yang jumlah kasus penolakannya tertinggi. Kasus penolakan ekspor hasil perikanan ke negara mitra yang terjadi selama 2016 masih dapat dikendalikan di bawah 10 kasus. Penolakan ekspor hasil perikanan tertinggi terjadi di negara Rusia, yaitu 4 kasus yang disebabkan oleh kandungan mikrobiologi dan heavy metal. Kasus penolakan lainnya yang terjadi adalah sebagai berikut: 3 kasus di Korea Selatan yang disebabkan oleh Benzopyrene dan Carbon monoxide (CO), 2 kasus di Belanda yang disebabkan oleh merkuri, 2 kasus di Perancis yang disebabkan oleh merkuri dan cadmium, 2 kasus di China yang disebabkan oleh TVB dan Chloramp, 2 kasus di Kanada yang disebabkan oleh Sensory Evaluation, serta 1 kasus di Jerman, Spanyol dan Italia (Jerman disebabkan oleh Salmonella tipe b, Spanyol disebabkan oleh poor temperature control dan Italy disebabkan oleh mercury). Sedangkan untuk negara mitra negara Vietnam dan Norwegia tidak terjadi kasus penolakan (nihil). Tabel 3.6 Realisasi IK4 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra

2014 4

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 2

4

TARGET 2019

% thd Target 2019

<10

160

Penanganan terhadap penolakan ekspor tersebut telah dilakukan dengan memberlakukan status internal suspend kepada UPI dan investigasi guna mencari akar permasalahan terjadinya kasus sehingga produk perikanan yang akan diekspor tidak terjadi penolakan kembali. Sasaran Strategis 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan Keberhasilan sasaran terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan diukur dengan indikator sebagai berikut.

BKIPM - KKP

34

IK5. Persentase peningkatan PNBP BKIPM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikana, tarif PNBP di BKIPM dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu karantina ikan, mutu hasil perikanan, dan uji profisiensi. Realisasi PNBP BKIPM sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar Rp52.862.589.194 dari target Rp14.023.500.000 atau mencapai 376,96%. Jika dibandingan dengan realisasi PNBP pada tahun 2015, terjadi penambahan PNBP sebesar Rp32.842.967.012, atau meningkat sebesar 163%.

Grafik 3.1 Realisasi PNBP BKIPM Tahun 2014-2016

Tingginya peningkatan realisasi PNBP dikarenakan usaha BKIPM dalam meningkatkan pengawasan ekspor/impor/antar area terhadap komoditas perikanan yang dilalulintaskan, implementasi e-payment di 47 UPT KIPM, dan integrasi sistem sertifikasi mutu dan karantina ikan sebagaimana amanat UU Nomor 23/2014. Tabel 3.7 Realisasi IK5 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Persentase peningkatan PNBP BKIPM

2014 (5,45)%

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 28,15%

164,05%

TARGET 2019

% thd Target 2019

15%

-

BKIPM - KKP

35

IK6. Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan melalui sertifikasi karantina Indikator peningkatan nilai ekspor hasil perikanan melalaui sertifikasi karantina diukur dengan membandingkan nilai ekspor tahun berjalan (A) dengan tahun sebelumnya (B), dengan rumus perhitungan sebagai berikut: %_NE= ((A-B))/B x 100% Ket. : NE : peningkatan nilai ekspor A : nilai ekspor tahun berjalan B : nilai ekspor tahun sebelumnya Frekuensi ekspor perikanan yang dilaporkan melalui UPT BKIPM pada 2016 sebanyak 132.419, dengan volume untuk komoditas hidup sebanyak 2,61 milyar ekor dan komoditas non hidup sebesar 1,09 juta ton. Nilai ekspor perikanan pada 2016 sebesar US$5,99 milyar. Dari keseluruhan ekspor perikanan tahun 2016 tersebut, sebanyak 92,31% merupakan ikan konsumsi, yaitu sebesar US$5,71 milyar dimana udang vaname merupakan komoditas dengan estimasi nilai ekspor terbesar, yaitu sebesar US$141,95 juta disusul tuna (US$69.24 juta), tawes (US$57,74 juta), dan kepiting sebesar (US$57.07 juta). Untuk nilai ekspor ikan hias yang dilaporkan pada UPT BKIPM pada tahun 2016 sebesar US$45,56 juta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 44.28%. Negara tujuan ekspor terbesar untuk komoditas konsumsi yang dilaporkan adalah Amerika Serikat (230,49 ribu ton), China (136,09 ribu ton), Jepang (103,17 ribu ton), Vietnam (84,54ribu ton) dan Thailand (68,97 ribu ton).

Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah HC dengan Nilai Ekspor

BKIPM - KKP

36

Jika dibandingkan dengan nilai ekspor perikanan yang dilaporkan melalui UPT BKIPM pada tahun 2015 sebesar US$5,52 milyar, terjadi peningkatan sebesar 8,51% pada 2016. Meskipun terjadi peningkatan nilai ekspor, namun belum dapat memenuhi target sebesar 10,38%. Hal ini disebabkan, pada tahun 2016 terjadi penurunan harga yang cukup besar dibandingkan pada tahun 2015, seperti lobster dari US$42,6/kg menjadi US$10,97/kg. Tabel 3.8 Realisasi IK6 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016

INDIKATOR KINERJA Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan melalui sertifikasi karantina

6,53%

8,51%

TARGET 2019

% thd Target 2019

12%

67,17%

IK7. Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor Inspeksi dan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP di UPI dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. sebagaimana diamanatkan pada Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Realisasi indikator ini diukur dengan menghitung jumlah UPI yang mendapatkan sertifikat HACCP dari otoritas kompeten, sebagai salah satu persyaratan ekspor ke negara mitra. Realisasi jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor pada 2016 mencapai 667 UPI dari target 575 UPI atau mencapai 116%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2019, realisasi ini sudah mencapai 102%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini. Tabel 3.9 Realisasi IK7 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor

2014 547

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 592

667

TARGET 2019

% thd Target 2019

650

102,62

BKIPM - KKP

37

IK8. Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016 tentang Status Tidak Bebas Hama dan Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia yang sudah ada di dalam wilayah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, terdapat 13 jenis Penyakit Ikan Karantina yang tersebar di 141 lokasi. Indikator persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (P) diukur dengan membandingkan jumlah jenis HPIK yang sudah ditemukan (A) dan jumlah jenis HPIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas (B), dengan rumus perhitungan sebagai berikut: %= 1-((A - B))/B x 100%



Ket.: A: Jumlah total lokasi sebaran HPIK yang baru B: Jumlah total lokasi sebaran HPIK berdasarkan Kepmen KP No.58/2016 Capaian indikator ini diperoleh dari hasil kegiatan pemetaan penyakit ikan karantina Tahun 2016 yang dilakukan di 339 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasil pemetaan Tahun 2016 ditemukan 6 lokasi sebaran baru Penyakit Ikan Karantina, sehingga tingkat keberhasilan capaian indikator ini adalah 95,74% dari target 84% atau mencapai 113%. Tabel 3.10 Realisasi IK8 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 64%

95,74%

TARGET 2019

% thd Target 2019

98%

97,69

BKIPM - KKP

38

Lokasi sebaran baru penyakit ikan karantina dimaksud terdapat di: 1) Kabupaten Tangerang ditemukan Infectious myonecrosis virus (IMNV) pada Litopenaeus vannamei; 2) Kota Cirebon ditemukan Aeromonas salmonicida pada Clarias batracus; 3) Kabupaten Cilacap ditemukan Taura syndrome virus (TSV) pada Litopenaeus vannamei; 4) Kabupaten Lamongan ditemukan Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV) pada Litopenaeus vannamei; 5) Kabupaten Karangasem ditemukan Infectious myonecrosis virus (IMNV) pada Litopenaeus vannamei; dan 6) Kota Muara Enim ditemukan Edwardsiella ictaluri pada Clarias batracus. Pengendalian sebaran Penyakit Ikan Karantina pada Tahun 2016 lebih berhasil jika dibandingkan dengan pengendalian sebaran pada Tahun 2015. Jika pada Tahun 2015 hanya mencapai 64%, pada Tahun 2016 pengendaliannya mencapai 95,04%. Dengan demikian terdapat peningkatan upaya pengendalian sebesar 31,04%. IK9. Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian analisis resiko Indikator jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian analisis risiko diukur dengan menghitung jenis ikan yang dikaji analisis risikonya dengan mengacu kepada rencana kerja tahunan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKIPM. Pada tahun 2016, telah dilakukan kajian analisis risiko sebanyak 10 kajian, sebagaimana target sebanyak 10 kajian atau mencapai 100%. Sehingga sampai dengan tahun 2016 ini, BKIPM telah melakukan kajian analisis risiko sebanyak 21 kajian dari target RPJM sebesar 80 kajian, atau mencapai 26,25%. Tabel 3.11 Realisasi IK9 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian analisis risiko

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 11

10

TARGET 2019

% thd Target 2019

45

46,47

Adapun kajian analisis risiko jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif Tahun 2016 terdiri dari Analisis Risiko Pemasukan Spesies Asing Invasif: 1) Kerang Mediterania; 2) Red Claw; 3) Cichlasoma urophthalmus dan C. trimaculatum; 4) Tetraodon sp; 5) Katak Tebu; 6) Alligator Gar; 7) Lionfish; 8) Ikan Roach; 9) Lates niloticus; dan 10) Tilapia zillii. Sehingga sampai dengan tahun 2016, BKIPM telah melakukan kajian terhadap 21 jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive. BKIPM - KKP

39

Internal Process Perspective Capaian kinerja BKIPM pada Internal Process Perspective berasal dari tiga sasaran strategis sebagai berikut. Sasaran Strategis 4. Tersedianya kebijakan pembangunan BKIPM yang efektif Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Tersedianya kebijakan pembangunan BKIPM yang efektif diperoleh dari pencapaian tiga belas indikator kinerja berikut ini. IK10. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders kelautan perikanan, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indikator indeks efektivitas kebijakan pemerintah merupakan indikator di Level 0 yang diturunkan ke seluruh level I dengan metode lingkup dipersempit. Indeks efektivitas kebijakan bidang perkarantinaan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan diukur melalui survei ke pengguna jasa. Pelaksanaan survei efektivitas telah dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan terhadap Permen KP No.33/2014 dan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terhadap Kepmen KP No.52A/2013 pada November 2016, sehingga realisasi indikator ini pada 2016 sebesar 8,47 dari target 6,5 atau mencapai 120%. Tabel 3.12 Realisasi IK10 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Indeks efektivitas kebijakan pemerintah

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 8,1

8,47

TARGET 2019

% thd Target 2019

8

106

BKIPM - KKP

40

Sasaran Strategis 5. Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar diperoleh dari pencapaian tiga belas indikator kinerja berikut ini. IK11. Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau yang disingkat HC merupakan bukti pengendalian penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia dan kelestarian hayati ikan. Penerbitan HC mutu didasarkan pada hasil surveilan terhadap konsistensi penerapan HACCP selama proses produksi di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil pengujian sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 59 Tahun 2016. Sedangkan penerbitan HC karantina ikan mengacu pada PP Nomor 15 Tahun 2002, SOP Nomor 01 Tahun 2015 dan SOP Nomor 03 Tahun 2015. Target indikator ini pada 2016 sebesar 114.500 sertifikat, terdiri dari HC karantina sebesar 32.500 dan HC mutu sebesar 82.000. Total HC yang diterbitkan sampai dengan Desember 2016 adalah sebanyak 132.419 sertifikat atau mencapai 115,65%, terdiri dari HC karantina sebesar 45.837 sertifikat dan HC mutu sebesar 86.582 sertifikat. Tabel 3.13 Realisasi IK11 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan

2014 120.551

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 110.649

132.419

TARGET 2019

% thd Target 2019

122.000

108,54

BKIPM - KKP

41

Dari HC mutu yang diterbitkan tersebut, terjadi peningkatan sebesar 20.114 sertifikat jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 66.468 sertifikat. Volume ekspor tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 12,66%, dari 664,95 ribu ton pada tahun 2015 menjadi 737,91 ribu ton pada tahun 2016. Untuk nilai ekspor juga terjadi peningkatan sebsar 5,33%, dari US$ 3,87 milyar pada tahun 2015 menjadi US$ 4,08 milyar pada tahun 2016. Untuk HC karantina pada tahun 2016, meningkat sebesar 1.656 sertifikat dibandingkan tahun 2015 sebesar 44.181 sertifikat. Volume ekspor non konsumsi mengalami peningkatan dari 2,17 milyar ekor dan 383,32 ribu ton pada tahun 2015 menjadi 2,61 milyar ekor dan 355,91 ribu ekor tahun 2016, dengan nilai ekspor sebesar US$1,91 milyar. IK12. Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan Sertifikasi kesehatan ikan domestik dilakukan melalui tindakan karantina ikan dalam rangka mencegah tersebarnya HPIK antar area di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2016 realisasi indikator ini sebesar 306.257 sertifikat dari target sebesar 139.000 sertifikat atau mencapai 220%. Tabel 3.14 Realisasi IK12 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan

2014 134.378

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 155.886

306.257

TARGET 2019

% thd Target 2019

159.000

192,61

Komoditas hidup yang dominan dilalulitaskan dan dilaporkan melalui UPT adalah benih vannamei 9,47 miliar ekor, benih windu 2,57 miliar ekor, udang vaname 1,93 milyar ekor, bandeng 1,41 milyar ekor, benih bandeng 590,33 juta ekor, dan ikan lainnya sebsar 680,79 juta ekor. Sedangkan untuk komoditas non hidup yang dominan adalah tongkol 51,19 ribu ton, rumput laut 49,20 ribu ton, bandeng 24,48 ribu ton, cakalang 20,50 ribu ton, tuna 19,35 ribu ton, dan produk lainnya sebesar 232,93 ribu ton.

BKIPM - KKP

42

Grafik 3.3 Komoditas Hidup dan Non Hidup Yang Dominan Dilalulintaskan

IK13. Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan Instalasi Karantina Ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina guna mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPI dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Instalasi Karantina Ikan milik Pihak Ketiga adalah instalasi karantina yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum dan telah ditetapkan dalam bentuk sertifikat instalasi karantina ikan, yang pengelolaannya di bawah pengawasan UPT KIPM. Indikator instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan diukur dengan menghitung jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Ikan (IKI) melalui keputusan Kepala BKIPM. Pada tahun 2016, telah ditetapkan 429 unit IKI dari target 230 unit atau mencapai 185,22%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi ini meningkat sebesar 165%. Tabel 3.15 Realisasi IK13 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan

2014 222

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 260

429

TARGET 2019

% thd Target 2019

260

165

BKIPM - KKP

43

IK14. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Penerapan CKIB bertujuan untuk mendorong Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) melaksanakan manajemen kesehatan ikan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti pada produksi budidaya ikan sehingga dapat memenuhi jaminan kesehatan ikan. Pada tahun 2016, realisasi UUPI yang telah disertifikasi CKIB sebanyak 197 unit, terdiri dari 6 unit grade A, 113 unit grade B, dan 78 unit grade C. Realisasi ini mencapai 112,57% dari target sebesar 175 unit. Namun demikian, Jika dibandingkan dengan target RPJM tahun 2019, realisasi ini baru mencapai 39,4%. Oleh sebab itu, dalam 3 tahun mendatang perlu dilakukan terus sosialisasi kepada para pengguna jasa dan meningkatkan pelayanan karantina agar semua pengguna jasa memanfaatkan pelayanan sertifikasi CKIB tersebut. Tabel 3.16 Realisasi IK14 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

2014 12

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 104

197

TARGET 2019

% thd Target 2019

500

39,4

IK15. Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan Indikator persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dihitung dengan membandingkan jumlah total permohonan dengan jumlah permohonan yang ditolak. %Produk Mutu=(A-B)/A x100% Ket: A : Jumlah Izin Pemasukan Hasil Perikanan B : Jumlah Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang ditolak

BKIPM - KKP

44

Capaian indikator ini diperoleh dari jumlah izin pemasukan hasil perikanan sebanyak 74 buah (tidak ada izin yang ditolak), sehingga presentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil adalah (74 - 0) / 74 x 100%= 100% dari target sebesar 75%. Tabel 3.17 Realisasi IK15 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan

CAPAIAN INDIKATOR 2016 100%

TARGET 2019

% thd Target 2019

80%

125

Pelaksanaan penanganan importasi produk perikanan yang dilaksanakan oleh UPT di pintupintu masuk impor saat ini baru berdasarkan verifikasi dokumen impor dan pengambilan sample produk. Sampel yang telah diambil tersebut diuji untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan mutu dan keamanan yang dipersyaratkan. Penanganan importasi hasil perikanan telah dilaksanakan oleh BKIPM di beberapa wilayah pintu pemasukan hasil perikanan, yaitu Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Semarang, dan Lampung.

Gambar 3.2 Pemeriksaan Karantina Instalasi KIPM Puspa Agro

BKIPM - KKP

45

IK16. Lokasi perairan laut yang dipetakan dari cemaran marine biotoxin dan logam berat Pemetaan perairan cemaran marine biotoxin dan logam berat di Indonesia perlu dilakukan mengingat sebagai negara tropis yang memiliki sebaran terumbu karang yang cukup luas, perairan Indonesia sangat berpotensi terjadinya blooming binatang bersel satu tertentu yang memproduksi ciguatoxin (CTX). Daerah terumbu karang merupakan daerah yang cocok bagi tempat hidup bentik dinoflagellata yang biasanya menempel pada algae (ganggang) laut yang hidup di batu-batu karang. Keracunan ciguatoxin atau disebut Ciguatera Fish Poisoning (CFP) adalah keracunan karena mengkonsumsi ikan yang berada di perairan karang pada musim tertentu yang mengandung organism yang memproduksi ciguatoxin (blooming) seperti kakap, kerapu, baronang, dan barakuda. Dengan kegiatan pemetaan ini diharapkan dapat diketahui dan dimonitor perairanperairan mana saja yang berpotensi tercemar oleh marine biotoxin dan logam berat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan khususnya di BKIPM dan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator lokasi perairan laut yang dipetakan dari cemaran marine biotoxin dan logam berat diukur dengan menghitung realisasi jumlah lokasi perairan (teluk, selat, wilayah pesisir) laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat. Target awal pada tahun 2016 adalah sejumlah 5 lokasi, yaitu perairan di Jakarta, Surabaya, Lampung, Makassar dan Ambon. Namun demikian, karena adanya adanya efisiensi anggaran (retreat II KKP), kegiatan monitoring dan pemetaan marine biotoxin dan logam berat tidak dilanjutkan sehingga dilakukan penyesuaian target menjadi 1 lokasi. Capaian pada tahun 2016 sebesar 100%, yaitu pemetaan cemaran marine biotoxin dan logam berat di perairan Teluk Hurun, Lampung bersamaan dengan terjadinya Harmful Algae Blooming (HAB) pada triwulan II 2016. Tabel 3.18 Realisasi IK16 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 5

1

TARGET 2019

% thd Target 2019

10

10

BKIPM - KKP

46

Dari hasil identifikasi, pada Stasiun I mengandung plankton penghasil biotoxin, yaitu Alexandrium sp., Dynophisis sp., dan Pyrodinium sp. Pada Stasiun II mengandung plankton penghasil biotoxin, yaitu Nitzshia sp., Alexandrium sp., Dynophisis sp., dan Pyrodinium sp. Pada Stasiun III mengandung plankton penghasil biotoxin, yaitu Nitzshia sp., Alexandrium sp., Dynophisis sp., dan Pyrodinium sp. Hal ini menunjukkan ikan perairan Lampung khususnya Teluk Hurun memiliki potensi untuk terkontaminasi biotoxin (Gambar 3.3).

Gambar 3.3 Titik Pengambilan Sampel Air di Teluk Hurun Lampung

BKIPM - KKP

47

IK17. Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi di negara mitra Dalam rangka penyerasian/harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan antara Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor, maka masing-masing negara yang akan melakukan ekspor harus meregistrasi/mendaftarkan UPI yang telah bersertifikat HACCP. Registrasi UPI ini bertujuan supaya UPI yang melakukan ekspor diakui oleh Otoritas Kompeten negara mitra, mempermudah penelusuran dan penyelesaian apabila UPI terkena kasus, dan mempermudah melakukan evaluasi terhadap UPI. Indikator Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi di negara mitra diukur dengan menghitung jumlah UPI bersertifikat HACCP yang mendapatkan nomor registrasi dari Kepala BKIPM dan mendapat persetujuan (approval number) dari negara mitra. Pada tahun 2016, jumlah UPI telah diregistrasi ke negara mitra dan memperoleh approval number bertambah sebesar 174 unit dari target 150 unit. Rincian UPI tersebut adalah Uni Eropa 4 unit, Kanada 27 unit, Korea Selatan 37 unit, China 53 unit, Vietnam 53 unit. Untuk Custom Union (Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgystan), tidak terdapat penambahan UPI baru yang didaftarkan. Tabel 3.19 Realisasi IK17 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang teregistrasi di negara mitra

2014 128

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 140

174

TARGET 2019

% thd Target 2019

300

58

IK18. Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya Pemantauan ikan dilakukan terhadap kesegaran ikan, residu kimia dan bahan berbahaya pada ikan segar, baik yang yang beredar di sekitar pelabuhan perikanan dan bahan baku yang digunakan industri perikanan skala besar di sekitar pelabuhan perikanan. Pengujian dilakukan berdasarkan potensi dan jenis ikan yang ada di lokasi pemantauan, karena dengan jenis ikan dapat diketahui bahaya yang akan mempengaruhi mutu ikan. Pemantauan tidak dilakukan terhadap semua parameter uji tetapi dilakukan dengan pengujian selektif. Kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tidak dilanjutkan pada semester II tahun 2016 akibat adanya efisiensi anggaran hasil retreat KKP, dengan realisasi BKIPM - KKP

48

pada triwulan II tahun 2016 sebanyak 17 lokasi. PPI Muara Angke, PPN Karangantu, PPN Palabuhanratu, PPS Nizam Zachman, PPS Bitung, PPS Cilacap, PPN Brondong, Ternate, PPP Bajomulyo, Pelabuhan Tasik Agung, Bangkalan, Perairan Probolinggo, Perairan Sorong, Perairan Makassar, Perairan Lampung, Perairan Ambon, Perairan Bali. Tabel 3.20 Realisasi IK18 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya

2014 21

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 30

17

TARGET 2019

% thd Target 2019

32

53,13

Dari pengujian mikrobiologi beberapa sampel ikan yang diambil dari pelabuhan perikanan, miniplant/supplier maupun pasar ikan masih ada hasilnya yang melebihi batas aman yang disebabkan dari kontaminasi peralatan atau personil yang menangani ikan belum menerapkan prinsi-prinsip sanitasi, higiene dan sistem rantai dingin dalam penanganan ikan. Untuk pengujian kandungan ciguatoxin dari sampel ikan karang yang ditangkap dari perairan Bali, Probolinggo, Makassar, Sorong, Ambon dan Lampung semuanya negatif ciguatoxin, hal ini menjadi dasar bahwa hasil perikanan Indonesia bebas dari racun ciguatoxin dan diterima oleh seluruh pasar internasional. IK19. Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Pada 2016, realisasi indikator ini sebesar 41 UPI dari target 42 UPI atau mencapai 97,62%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015, terjadi penurunan sebsar 24 unit. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan/revisi checklist verifikasi penerapan sistem traceability pada UPI. Namun demikian, untuk pelaksanaan pada tahun 2017, diharapkan akan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

BKIPM - KKP

49

Tabel 3.21 Realisasi IK19 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016

INDIKATOR KINERJA Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability

65

41

TARGET 2019

% thd Target 2019

132

31,06

IK20. Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan pangan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan pangan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan pangan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 2.037 sertifikat HACCP dari target sebanyak 1.300 atau mencapai 156,69%. Tabel 3.22 Realisasi IK20 pada Tahun 2014-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan

2014 1.469

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 1.559

2.037

TARGET 2019

% thd Target 2019

1.395

146,02

BKIPM - KKP

50

IK21. Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan ISO 9001 dan ISO 17020 Indikator Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan ISO 9001 dan ISO 17020 diukur dengan menghitung jumlah UPT dan unit kerja lingkup OK yang tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan menghitung jumlah UPT yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan mendaftarkan akreditasi ke KAN. Untuk mencapai ISO 9001:2015 dilakukan dalam 7 tahap, yaitu Pelatihan ISO 9001:2015, Pelatihan Internal Audit, Pemutakhiran Dokumen, Sosialisasi Dokumen, Pelaksanaan internal audit, Pelaksanaan eksternal audit, dan Kaji Ulang Manajemen. Sedangkan untuk mencapai sertifikasi ISO 17020:2012 dilakukan dengan tahapan: Pelatihan ISO 17020:2012, pelaksanaan supervisi, Penerapan ISO 17020:2012, Audit internal, Kaji ulang manajemen, Pendaftaran, dan Monitoring dan evaluasi. Target indikator kinerja unit pelaksana teknis yang menerapkan ISO 9001:2015 adalah 13 unit kerja. Pada 2016, telah dilakukan verifikasi terhadap 13 satuan kerja, yaitu Pusat SKK, Direktorat Produksi, Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai Besar KIPM Makassar, Balai KIPM Surabaya II, Balai KIPM Jakarta II, Balai KIPM Medan I, Balai KIPM Denpasar, Balai KIPM Surabaya I, Balai KIPM Semarang, Stasiun KIPM Lampung, Stasiun KIPM Merauke, Stasiun KIPM Cirebon. Sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100%. Sedangkan target indikator kinerja unit pelaksana teknis yang menerapkan ISO 17020:2012 adalah 12 unit kerja. Sampai dengan bulan Desember 2016, telah tercapai 12 unit kerja, yaitu Stasiun KIPM Merak, Balai KIPM Mataram, Balai KIPM Palembang, Balai Besar KIPM Jakarta I, Stasiun KIPM Batam, Stasiun KIPM Jambi, Stasiun KIPM Palangkaraya, Stasiun KIPM Medan II, Stasiun KIPM Etikong, Stasiun KIPM Jogjakarta, Stasiun KIPM Bandung, dan Stasiun KIPM Pangkal Pinang. Tabel 3.23 Realisasi IK21 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan ISO 9001 dan ISO 17020

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 14

25

TARGET 2019

% thd Target 2019

47

53,19

BKIPM - KKP

51

IK22. Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji Berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 8/KEP-BKIPM/2015 tentang Standar Kompetensi Laboratorium Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada UPT BKIPM, setiap UPT wajib menambah ruang lingkup akreditasi pengujian HPIK sesuai dengan sebaran HPIK dan meningkatkan kemampuan pengujian di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan komoditas perikanan yang berada di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap konsistensi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008 di UPT BKIPM dalam penambahan ruang lingkup pengujian HPIK dan mutu hasil perikanan. Target indikator kinerja ini pada 2016 adalah 17 unit kerja yang melakukan penambahan ruang lingkup pengujian. Pada 2016, terdapat 20 unit kerja yang telah melakukan penambahan ruang lingkup pengujian, yaitu Balai Besar KIPM Makassar, Balai KIPM Medan I, Balai KIPM Surabaya I, Balai KIPM Surabaya II, Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai KIPM Jakarta II, Balai KIPM Denpasar, Balai KIPM Jayapura, Stasiun KIPM Lampung, Stasiun KIPM Pekanbaru, Balai KIPM Semarang, Balai KIPM Palembang, Stasiun KIPM Cirebon, Stasiun KIPM Medan II, Balai KIPM Manado, Stasiun KIPM Ambon, Stasiun KIPM Merak, Stasiun KIPM Kupang, Stasiun KIPM Kendari, dan Stasiun KIPM Bandung. Sehingga capaian pada 2016 sebesar 117,64%. Tabel 3.24 Realisasi IK22 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 15

20

TARGET 2019

% thd Target 2019

47

42,55

IK23. Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan sistem pengendalian mutu Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan official control mulai dari hulu sampai hilir, maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap penerapan kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa sistem apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan dan atau peraturan/prosedur yang telah ditetapkan di Indonesia. BKIPM - KKP

52

Indikator unit kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan sistem pengendalian mutu diukur dengan menghitung jumlah unit kerja yang diberikan rekomendasi hasil verifikasi. Untuk mencapai indikator ini dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu verifikasi official control dan kompilasi data hasil verifikasi. Target indikator ini adalah sejumlah 23 unit kerja. Pada 2016, telah dilakukan verifikasi penerapan sistem pengendalian mutu terhadap 23 unit kerja, yaitu LPPMHP Lampung, LPPMHP Surabaya, BUSKIPM, Laboratorium Bangil, Laboratorium Situbondo, Dinas KP Provinsi Kepulauan Riau, Dinas KP Provinsi Maluku, Dinas KP Provinsi Kalimantan Timur, Dinas KP Sulawesi Tenggara, Dinas KP Jawa Barat, Dinas KP Jawa Tengah, BPAP Jepara, BBPBAT Sukabumi, PT. Mutu Agung Lestari, PT. SGS Indonesia, PPISHP DKI Jakarta, PPS Nizam Zachman, PPS Cilacap, PPS Kendari, PPN Prigi, PPN Pekalongan, PPN Karangantu, dan PPN Brondong. Sehingga capaian indikator ini pada 2016 sebesar 100%. Tabel 3.25 Realisasi IK23 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan ISO 9001 dan ISO 17020

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 14

25

TARGET 2019

% thd Target 2019

29

79,31

IK24. Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi Indikator tenaga fungsional PHPI dan Wastu yang lulus uji kompetensi diukur dengan menghitung jumlah fungsional yang mengikuti uji kompetensi dan lulus. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan kurikulum/materi uji kompetensi untuk fungsional PHPI dan Wastu dan Pelaksanaan Uji Kompetensi fungsional PHPI/Wastu di dua lokasi yaitu Jakarta dan Makasar. Pelaksanaan uji kompetensi pada tahun 2016 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu untuk PHPI pada Mei 2016 dan Wastu pada Juni 2016. Jumlah fungsional PHPI yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 196 orang dan yang lulus 192 orang. Sedangkan fungsional Wastu yang mengikuti uji kompetensi berjumlah 16 orang dan yang lulus 16 orang. Target indikator Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi sebesar 200 orang. Realisasi pada pada 2016, yaitu sebesar 208 orang atau mencapai 104%. BKIPM - KKP

53

Tabel 3.26 Realisasi IK24 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 86

208

TARGET 2019

% thd Target 2019

245

84,89

IK25. Jumlah negara yang harmonis/kerjasama dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan (MoU/MRA/Approval) Indikator di atas diukur dengan menghitung jumlah negara/lembaga yang memberikan pengakuan atau kesepakatan (MoU/MRA) terkait penerapan sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Target indikator jumlah negara yang harmonis/kerjasama dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan (MoU/MRA/Approval) adalah 35 negara. Pada 2016, BKIPM dapat mempertahankan harmonisasi sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra yang harmonis sebanyak 38 negara atau mencapai 105,56%. Negara mitra tersebut adalah Kanada, China, Vietnam, Korea Selatan, Norwegia, 28 negara anggota Uni Eropa, dan 5 negara anggota Eurasian Economic Union (Rusia, Belarys, Kazakhstan, Armenia, dan Kirghizstan). Pada 2016, BKIPM telah berhasil memproses perpanjangan MRA dengan Korea Selatan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Kepala BKIPM dengan Direktur Jenderal National Fishery Product Quality Management Service (NFQS) pada tanggal 2 September 2016 di Denpasar. Di samping itu, juga telah dilakukan penendatanganan Letter of Intent on Promotion of Sanitary and Phyto-Sanitary Electronic Certification (SPS E-Certification) for Fish and Fisheries Product pada tanggal 23 November 2016. Letter of Intent ini merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perdagangan Luar Negeri Belanda. Tabel 3.27 Realisasi IK25 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Jumlah negara yang harmonis/kerjasama dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan (MoU / MRA/Approval)

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 38

38

TARGET 2019

% thd Target 2019

38

100

BKIPM - KKP

54

Sasaran Strategis 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatiff diperoleh dari pencapaian indikator persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI, lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina, tingkat keberhasilan pemberantasan dan penanggulangan pelanggaran karantina ikan, lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif berikut ini. IK26. Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI BKIPM memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan penyakit eksotik masuk ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/ KEPMEN-KP/2015 dan Keputusan Menteri Kelautandan Perikanan nomor 81/KEPMEN-KP/2015. Dalam Keputusan Menteri tersebut, jenis-jenis penyakit eksotik itu adalah 1) Channel Catfish Virus Disease (CCVD); 2) Spring Viraemia of Carp Disease (SVCD); 3) Infectious Pancreatic Necrosis Disease (IPND); 4) Infectious Haematopoeitic Necrosis Disease (IHND); 5) Grouper Iridovirus Disease (GIVD); 6) White Tail Disease (WTD); 7) Monodon Slow Growth Syndrome (MSGS) atau Laem Singh Virus (LSNV)/Retinopathy; 8) Epizootic Haematopoietic Necrosis Disease (EHND); 9) Viral Haemorhagic Septicaemia Disease (VHSD); 10) Abalone Viral Gangliometris (AVG); 11) Infection with Ostreid Herpesvirus-1; 12) Early Mortality Syndrome (EMS)/Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND); 13) Infection with Xenohaliotis californiensis; 14) Nocardiosis/Gill Tubercolosis (Nocardia crassostreae); 15) Nocardiosis/GillTubercolosis (Nocardia asteroides); 16) Infection with Bonamia exitiosa; 17) Infection with Bonamia ostreae; 18) Infection with Martelia refringens; 19) Infection with Perkinsus marinus; 20) Infection with Gyrodactylus salaris; 21) Sand Paper Disease (Ichtyophonus hoferi); 22) Infection with Batrachochytrium dendrobatidis; 23) Epizootic Ulcerative Syndrome (Aphanomyces invadans); 24) Aphanomycosis/Crayfish Plaque (Aphanomyces astaci). Formulasi penghitungan: %Eks=(1- B/A) x 100% Ket: A : B :

Jumlah jenis penyakit ikan karantina eksotik (berdasarkan Kepmen KP No. 80/2015, dan Kepmen KP No. 81/2015). Jumlah jenis penyakit ikan karantina eksotik yang tidak dapat berdasarkan laporan hasil uji laboratorium, hasil pemantauan HPIK. BKIPM - KKP

55

Pada 2016, BKIPM menargetkan pencegahan penyakit ikan eksotik yang masuk ke dalam wilayah RI sebesar 77%. Capaian indikator ini adalah sebesar 83,33% atau 114,71%. Data ini diperoleh dari laporan kegiatan impor di 18 UPT KIPM, di mana terdapat 4 jenis penyakit ikan eksotik yang tidak dilakukan pencegahan pemasukannya, yaitu: IPNV, VHSV, IHNV, dan Infection with Ostreid Herpesvirus-1 pada Balai KIPM Jakarta II serta VHSV pada Balai KIPM Semarang. Permasalahan tidak dilakukan pencegahan terhadap 4 jenis penyakit tersebut adalah karena belum tersedianya bahan uji laboratorium pada kedua UPT tersebut. Oleh karena itu, perlu dialokasikan bahan uji pada UPT tersebut pada Tahun Anggaran 2017. Tabel 3.28 Realisasi IK26 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 100%

83,33%

TARGET 2019

% thd Target 2019

96%

86,80

IK27. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkaratinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket). Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA. Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman BKIPM - KKP

56

informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Formulasi penghitungan: %kasus= (A+B)/N x 100% Ket: A : B : N :

Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan Total kasus pelanggaran pelanggaran

Target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada 2016 adalah sebesar 95%. Dari total 171 kasus (153 kasus pelanggaran karantina dan 18 kasus penolakan ekspor), BKIPM telah menyelesaikan dan menindaklanjuti semua kasus tersebut. Sehingga capaian indikator ini pada 2016 adalah 100% atau mencapai 105,26%. Tabel 3.29 Realisasi IK27 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 90,91%

100%

TARGET 2019

% thd Target 2019

95%

26,25

Kegiatan penanganan pelanggaran yang dilakukan UPT KIPM terdiri dari: a) pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang ditindak lanjuti dengan pelepasliaran sebanyak 119 kasus. Pulbaket dilakukan terhadap kasus yang nilai barang tidak signifikan; b) Proses penyidikan 14 kasus; c) P19 sebanyak 2 kasus; d) P21 sebanyak 1 kasus; e) Putusan Pengadilan sebanyak 17 kasus.

BKIPM - KKP

57

Gambar 3.4 Koordinasi Penegakkan Hukum dengan Polri dan Bea Cukai

Nilai sumber daya ikan yang diselamatkan adalah sebesar Rp306,8 milyar dengan volume sebanyak 2.464.329 ekor dan 455.897 Kg, untuk komoditas seperti kepiting, benih lobster, arwana, kura-kura, napoleon, kuda laut, kepiting tapak kuda, mutiara, sirip hiu dan produk perikanan lainnya. IK28. Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif Pemasukan, penyebaran dan penggunaan berbagai spesies asing baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja yang kemudian menjadi invasif telah menyebabkan BKIPM - KKP

58

kerugian ekologi, ekonomi dan sosial yang cukup besar. Pemetaan sebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif adalah proses inventarisasi agen hayati pada suatu wilayah perairan umum Indonesia untuk mengetahui sebaran jenis yang tergolong dilindungi, dilarang dan invasif. Indikator lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif diukur dengan menghitung jumlah lokasi perairan umum daratan (danau, waduk, rawa dan Daerah Aliran Sungai (DAS), perairan umum lainnya), serta sentra-sentra budidaya, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi di wilayah kerja UPT BKIPM yang dipantau dan dipetakan melalui survei jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif. Target indikator ini pada 2016 adalah sebesar 56 lokasi, dengan realisasi 56 lokasi atau 100%. Tabel 3.30 Realisasi IK28 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 51

56

TARGET 2019

% thd Target 2019

86

65,12

Hasil pemetaan jenis asing, dilindungi, dilarang dan/atau besifat invasif. Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT KIPM di 56 lokasi ditemukan jenis sebagai berikut: a. Jenis ikan dilindungi: (1) Belida (Notopterus notopterus) di DAS Kelekar, DAS Wampu Langkat, DAS Mahakam Hilir, Danau Ranau; (2) Botia (Chromobotia macracanthus) di Danau Sentarum; (3) Mimi (Tachypleus tridentatus) di DAS Bengawan Solo; (4) Pesut Mahakam (Orcaella breviostris) di DAS Mahakam; b. Jenis ikan dilarang dan/atau invasif: (1) Keong mas (Pomacea caniculata) di Sungai Cidanau; (2) Red Devil (Amphilopus citrinellus); (3) Sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) Sungai Cidanau, Waduk Cirata, Sungai Ciliwung, Waduk Gajah Mungkur, Danau Limboto; (4) Cichlid (Hemicromis elongatus) di Waduk Darma, Sungai Konaweha, Waduk Cirata; (5) Parambassis sp di Waduk Cirata, Sungai Ciliwung, Danau Limboto.

BKIPM - KKP

59

Gambar 3.5 Pemetaan Jenis Agen Hayati di DAS Mahakam

IK29. Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina Indikator lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina diukur dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina. Kegiatan pemantauan dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan. Target indikator ini pada 2016 adalah sebesar 339 kabupaten/kota. Capaian pada 2016 sebesar 339 kabupaten/kota telah dilakukan pemantauan HPIK atau mencapai 100%.

BKIPM - KKP

60

Tabel 3.31 Realisasi IK29 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

CAPAIAN 2015 INDIKATOR 2016

INDIKATOR KINERJA Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina

231

339

TARGET 2019

% thd Target 2019

460

73,69

IK30. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan merupakan kombinasi dari nilai pengawasan dan pemenuhan fasilitas. Nilai pengawasan merupakan nilai rata-rata dari pengawasan internal (sertifikasi domestik masuk, domestik keluar, ekspor, impor, koordinasi lintas instansi serta monitoring dan evaluasi) dan pengawasan eksternal (survei kepuasan masyarakat). Sedangkan nilai pemenuhan fasilitas didapatkan dari nilai rata-rata pemenuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia. Formula penghitungan: Ket: A B

((A+B))/2 x 100% : Nilai rata-rata pengawasan : Nilai rata-rata pemenuhan fasilitas

Indikator ini diperoleh dari nilai pengawasan internal-eksternal dan nilai pemenuhan fasilitas yang dilakukan pada 6 lokasi wilayah perbatasan, yaitu Entikong , Motaain, Natuna, Saumlaki, Marore, dan Sabang (Tabel 3.31 dan 3.32). Tabel 3.32 Nilai Pengawasan Internal dan Eksternal

NO 1 2 3 4 5 6

LOKASI Entikong Motaain Natuna Saumlaki Marore Sabang Rata - Rata

PENGAWASAN INTERNAL 87,00 74,67 69,67 84,44 68,67 68,89 75,56

PENGAWASAN EKSTERNAL 76,55 83,96 73,78 77,00 83,83 76,48 78,60

RATA-RATA (%) 81,78 79,31 71,72 80,72 76,25 72,69 77,08

BKIPM - KKP

61

Tabel 3.33 Nilai Pemenuhan Fasilitas

NO 1 2 3 4 5 6

LOKASI Entikong Motaain Natuna Saumlaki Marore Sabang Rata - Rata

PENGAWASAN INTERNAL 85,00 85,00 90,00 90,00 85,00 85,00 86,67

PENGAWASAN EKSTERNAL 50,00 70,00 70,00 75,00 50,00 50,00 60,83

RATA-RATA (%) 67,50 77,50 80,00 82,50 67,50 67,50 73,75

Capaian tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan adalah nilai rata-rata hasil evaluasi dan verifikasi pengawasan internal dan eksternal sebesar 77,08% dan nilai pemenuhan fasilitas sebesar 73.75%, sehingga nilai rata-rata tingkat keberhasilan pengawasan yaitu 75,4%.

Gambar 3.6 Pengawasan Terpadu di Perbatasan Sota - Papua New Guinea

BKIPM - KKP

62

Learning And Growth Perspective Capaian kinerja BKIPM pada Learning and Growth Perspective berasal dari empat sasaran strategis sebagai berikut. Sasaran Strategis 7. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif diperoleh dari pencapaian indikator Indeks kompetensi dan integritas BKIPM berikut ini. IK31. Indeks kompetensi dan integritas BKIPM Indeks Kompetensi dan Integritas BKIPM merupakan nilai yang diperoleh dari jumlah nilai komponen-kompenen yang menjadi kriteria kompetensi dan integritas dari organisasi BKIPM yang meliputi : a. b. c. d.

Nilai persentase penginputan SKP seluruh unit kerja lingkup BKIPM; Nilai rata-rata persentase kehadiran pegawai lingkup BKIPM; Nilai rata-rata hasil assessment pegawai lingkup BKIPM; Nilai persentase pelaporan LHKPN/LHKASN dari seluruh pegawai lingkup BKIPM.

Nilai indeks didapatkan dengan menjumlahkan seluruh nilai dari masing-masing komponen kemudian membagi dengan jumlah komponen. Target kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas BKIPM pada tahun 2016 adalah 77% dengan nilai realisasi 86,7% atau mencapai 112,6. Nilai Indeks Kompetensi dan Integritas BKIPM merupakan kinerja yang baru diimplementasikan tahun 2016, karena pada tahun 2015 BKIPM menggunakan indikator Indeks Kesenjangan Kompetensi. indikator ini pada 2016 sebesar 8,47 dari target 6,5 atau mencapai 120%. Tabel 3.34 Realisasi IK31 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Indeks kompetensi dan integritas BKIPM

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 92,03%

86,7%

TARGET 2019

% thd Target 2019

85%

102

BKIPM - KKP

63

Permasalahan yang dihadapi dalam pengukuran kinerja ini adalah bahwa nilai Asessment yang diperlukan adalah nilai yang diperoleh melalui assessment yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang hasil asssementnya diserahkan kepada Biro Kepegawaian untuk dikelola. Nilai assessment tersebut tidak memungkinkan untuk dihitung sendiri oleh Bagian Kepegawaian karena harus melalui proses analisa data yang kompleks. Selain itu, perhitungan persentase pelaporan LHKPN/LHKASN masih terkendala oleh data wajib lapor yang terus mengalami perubahan akibat dinamika organisasi yang menyebabkan pemegang jabatan yang wajib melaporkan kekayaan pejabatnya seperti kepala UPT yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat pengadaan/penerimaan, bendahara, dan jabatan lainnya di beberapa unit kerja terus mengalami perubahan yang mengakibatkan data pelaporan juga mengalami perubahan. Perhitungan indikator kinerja ini terbantu oleh pengisian SKP dan absensi pegawai yang sudah bisa dilakukan secara online, serta peraturan yang semakin ketat dalam pengisiannya sehingga nilai yang diperoleh dari komponen ini cenderung baik. Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesiona-lisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembang¬kan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM.

Sasaran Strategis 8. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses diperoleh dari pencapaian indikator persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar berikut ini. IK32. Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang dugunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentfikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Indikator persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan BKIPM - KKP

64

yang terstandar merupakan cascading adopsi langsung dari level 0 KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan teknologi informasi Bitrix24 dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan KKP dengan alamat web kinerjakkp.bitrix24.com. Melalui sistem informasi Bitrix24 ini, pegawai KKP dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, video maupun penyebaran informasi dan polling. Perhitungan capaian indikator ini pada tahun 2016 diperoleh dari 2 komponen, yaitu jumlah satuan kerja/struktural pusat BKIPM yang telah terintegrasi dalam manajemen pengetahuan dan keaktivan dalam berinteraksi dan berbagi pengetahuan. Pada level 1, pengukuran indikator ini dihitung dari nilai rata-rata implementasi manajemen pengetahuan pada level 2. Sedangkan pada level 2, di hitung dari jumlah level 3 dan level 4 yang bergabung dengan sistem informasi Bitrix24. Pada 2016, realisasi indikator ini mencapai 61,4% dari target sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh struktural BKIPM di pusat telah ikut ambil bagian dalam berbagi informasi yang terkait dengan kebijakan dan pengetahuan yang berkembang dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Kegiatan yang menunjang indikator ini adalah: a. pengumpulan data user dari masing-masing satuan kerja Pusat lingkup BKIPM, untuk pembuatan user aplikasi manajemen pengetahuan; b. optimaslisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan dengan memperbarui berita dan informasi lingkup BKIPM. Tabel 3.35 Realisasi IK32 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 83,33

61,4

TARGET 2019

% thd Target 2019

100

26,25

Ket.: Pada tahun 2016, menggunakan rumus perhitungan yang baru

BKIPM - KKP

65

Sasaran Strategis 9. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan beroriantasi pada layanan prima Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan beroriantasi pada layanan prima diperoleh dari pencapaian indikator nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM berikut ini. IK33. Nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM Nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM merupakan nilai yang diperoleh dari proses penilaian baik secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari Kementerian PAN dan RB. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan Sembilan program mikro reformasi birokrasi. Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM dilakukan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari instansi luar oleh Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan sembilan program mikro Reformasi Birokrasi. Target indikator nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM pada 2016 adalah 87 (kategori A/ Memuaskan), dengan nilai realisasi pada 2016 sebesar 88,52. Hasil ini lebih tinggi dari nilai kinerja reformasi birokrasi yang diperoleh pada tahun 2015 yaitu A (84,29). Tabel 3.36 Realisasi IK33 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 84,29

88,52

TARGET 2019

% thd Target 2019

>90

98,36

Secara keseluruhan pelaksanaan Sembilan program mikro reformasi birokrasi yang menjadi komponen pendukung penilaian kinerja ini berjalan dengan baik. Namun sebagian besar pelaksanaan program reformasi birokrasi kurang didukung data pelaksanaan evaluasi dan tindakan perbaikan. Beberapa elemen juga belum dipenuhi, yaitu pelaksanaan assessment terhadap seluruh pegawai yang target pelaksanaannya akan dilakukan secara terintegrasi oleh Biro Kepegawaian di tahun 2017.

BKIPM - KKP

66

Sasaran Strategis 10. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel diperoleh dari pencapaian indikator nilai kinerja anggaran BKIPM dan persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM berikut ini. IK34. Nilai kinerja anggaran BKIPM Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Realisasi indikator ini pada 2016 adalah 95,99% dari target 83%, atau mencapai 115,65%. Tabel 3.37 Realisasi IK34 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Nilai kinerja anggaran BKIPM

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 Baik Sangat baik (86,88%) (95,99%)

TARGET 2019

% thd Target 2019

90%

105,66

IK35. Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada 2016, realisasi indikator persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan hasil audit semester I tahun 2016 yang dilakukan BPK, di mana semua hasil temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. BKIPM - KKP

67

Tabel 3.38 Realisasi IK35 pada Tahun 2015-2016 dan Target RPJM

INDIKATOR KINERJA Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM

3.3

CAPAIAN INDIKATOR 2015 2016 100%

100%

TARGET 2019

% thd Target 2019

100%

100

Realisasi Anggaran

Berdasarkan data per 27 Januari 2016 dengan menggunakan aplikasi online monitoring SPAN, realisasi penyerapan DIPA BKIPM TA 2016 untuk semua jenis belanja sebesar Rp510.687,64 miliar atau mencapai 97,52% dari total pagu sebesar Rp523.730,00 milyar. Realisasi penyerapan DIPA tahun 2016 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 97,34%. Realisasi penyerapan DIPA dalam periode 2012-2016 sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.2 di bawah ini.

Grafik 3.4 Realisasi Penyerapan DIPA BKIPM Tahun 2012-2016

BKIPM - KKP

68

Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2016 ini, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp174.709.372.978 (97,53% dari pagu Rp179.130.000.000), belanja barang sebesar Rp204.354.550.910 (97,38% dari pagu Rp209.860.000.000), dan belanja modal mencapai sebesar Rp131.623.716.734 (97,69% dari pagu Rp134.740.000.000). Adapun rincian realisasi per jenis belanja selama periode 2011-2016 adalah sebagai berikut. Tabel 3.39 Rincian Realisasi Anggaran BKIPM Tahun 2012-2016

BKIPM - KKP

69

3.4 A.

Capaian kinerja lainnya Bulan Bakti

Kegiatan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan dilaksanakan selama bulan Mei 2016, dengan tema “Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (GEMASATUKATA) Kita Wujudkan Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.” Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peran BKIPM; membangkitkan dan menggerakan kesadaran masyarakat dalam pengendalian penyakit ikan, mutu dan keamanan hayati ikan; serta pemberian apresiasi kepada stakeholders. Serangkaian acara yang dilaksanakan pada bulan bakti, antara lain: • Sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder yang melibatkan 15.000 orang; • Pelepasliaran lobster di Manado, Jakarta dan Batam dengan jumlah total sebanyak 103.164 ekor dan penanaman 1000 batang mangrove di pantai Bengkulu, Palu dan Denpasar; • Donor darah 500 Kantong kerjasama dengan PMI; • Pelepasan benih ikan arwana banjar red (184 ekor), papuyu (50.000 ekor), kelabau (20.000 ekor), gurame (10.000 ekor), jelawat (5.000 ekor), dan patin (30.000 ekor).

BKIPM - KKP

70

Gambar 3.7 Pelepasan Benih Ikan Bersama Gubernur Kalimantan Selatan

B.

Dwelling time

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Periksanan (KKP) terus mendorong perbaikan sistem dwelling time atau waktu bongkar muat yang terdapat di berbagai pelabuhan di Tanah Air. Dalam dwelling time atau waktu tunggu layanan di pelabuhan, BKIPM memberikan kontribusi selama 0,03 hari dari waktu tunggu layanan nasional selama 3,7 hari. Hasil tersebut merupakan rata-rata waktu tunggu layanan di UPT BKIPM, yaitu di sejumlah pelabuhan besar di Indonesia, seperti di Pelabuhan Belawan (Sumatra Utara) kontribusi BKIPM 8 menit 42 detik terhadap dwelling time 3,9 hari, di Pelabuhan Tanjung Priok kontribusi BKIPM 37 menit 8 detik terhadap dwelling time 2,07 hari, di Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) kontribusi

BKIPM - KKP

71

BKIPM 26 menit 2 detik terhadap dwelling time 3,4 hari, dan di Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah) kontribusi BKIPM mengambil waktu 76 menit 34 detik terhadap dwelling time 5,19 hari. C.

E-payment PNBP

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) meluncurkan layanan pembayaran non tunai atau e-payment untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelayanan non tunai telah diaplikasikan di 47 Unit Pelaksana Teknis BKIPM. Layanan e-payment ini bertujuan mempercepat proses penyetoran PNBP ke negara, sekaligus mendukung program pelayanan birokrasi yang bersih dan transparan. Selain itu, penggunaan layanan non tunai tersebut juga bisa membantu petugas dalam meringkas transaksi keuangan agar aman, mudah, cepat dan terkontrol. Melalui e-payment pengguna jasa BKIPM tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai, pembayaran bisa langsung dilakukan secara debit ataupun kartu kredit melalui mesin EDC (Electric Data Capture) kepada Bank Persepsi, yaitu Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri

BKIPM - KKP

72

BKIPM - KKP

73

BAB 4 PENUTUP 4.1 KESIMPULAN Pada tahun berjalan, BKIPM secara rutin telah melakukan pemantauan capaian indikator kinerja, output maupun realisasi anggaran. Hal ini dilakukan sebagai early warning system atas pencapaian target kinerja di tahun anggaran berjalan, serta bahan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU BKIPM yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016, antara lain: a. Ada beberapa indikator kinerja yang tingkat capaiannya di atas 120%, yang mengindikasikan target yang ditetapkan masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan; b. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target yang ditetapkan; c. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di wilayah perbatasan dan sentra kelautan dan perikanan terpadu.

4.2 REKOMENDASI Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BKIPM pada tahun 2016, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun berikutnya. Penganggaran juga diintegrasikan dengan penentuan target kinerja sehingga lebih menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik (bulanan dan triwulanan) agar pelaksanaannya lebih efektif dan menghasilkan rencanarencana aksi yang mendukung pencapaian target IKU. c. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di wilayah perbatasan dan sentra kelautan perikanan terpadu, melalui koordinasi dengan koordinasi dan penanganan terpadu bersama Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan, Kemendag, Barantan.

BKIPM - KKP

74

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BKIPM Tahun 2016

BKIPM - KKP

76

BKIPM - KKP

77

BKIPM - KKP

78

Lampiran 2. Aktifitas Perkarantinaan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BKIPM - KKP

79

Pemeriksaan Domestik Masuk Ikan Bubara, Kakap, Tenggiri, Kaci-Kaci, Asal Dobo

BKIPM - KKP

80

BKIPM - KKP

81

Pelepasliaran Lobster Bertelur di Perairan Pulau Panjang Jepara

BKIPM - KKP

82

Pemeriksaan Media Pembawa (Importasi) Fish Feed di Instalasi Puspa Agro

BKIPM - KKP

83

Pemurnian Bakteri di Laboratorium Balai KIPM Semarang

BKIPM - KKP

84

Lampiran 3. Bulan Bakti BKIPM

BKIPM - KKP

85

Pembukaan Bulan Bakti BKIPM bersama Gubernur Bangka Belitong

BKIPM - KKP

86

Puncak Kegiatan Bulan Bakti BKIPM bersama Gubernur Kalimantan Selatan

BKIPM - KKP

87

Lampiran 3. Retreat “Evaluasi Program Prioritas KKP” Tahun 2016-2017”

Retreat III KKP Tahun 2016

BKIPM - KKP

88

Retreat I KKP Tahun 2017

BKIPM - KKP

89

BKIPM - KKP

90

Lampiran 4. Penerapan Pelayanan Publik di BKIPM

BKIPM - KKP

91