KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari Kepala Badan Karantina Pertanian. Ir. Banun Harpini, M.Sc NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNYA sehingga Badan Karantina Pertanian telah mampu melaksanakan kinerjanya melalui program dan kegiatan tahun 2012 Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2012 berisi pencapaian pelaksanaan kinerja Badan Karantina Pertanian sekaligus permasalahan dan upaya solusinya yang terangkum ke dalam 6 (enam) kegiatan utama Badan Karantina Pertanian, yaitu : (1) Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, (2) Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, (3) Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan, (4) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, (5) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, (6) Peningkatan kualitas pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap besaran anggaran tahun 2012 yang telah digunakan dan sekaligus sebagai alat bantu evaluasi guna penyempurnaan hasil-hasil serta manfaat yang telah dicapai maupun yang belum dicapai. Selain itu laporan ini dapat digunakan sebagai bahan informasi kinerja terutama di lingkup Kementerian Pertanain maupun instansi terkait lainnya. Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian periode tahun 2010 – 2014 telah dilalui selama 3 (tiga) tahun dan diharapkan program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dapat mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.sampai dengan tahun 2014. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Saran perbaikan sangat diharapkan sehingga kinerja Badan Karantina Pertanian pada tahun mendatang menjadi semakin meningkat.

Jakarta,

Januari 2013

Kepala Badan Karantina Pertanian

Ir. Banun Harpini, M.Sc NIP 19601019 198503 2 001

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

i

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN

i ii v vii

IKHTISAR EKSEKUTIF Bab I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan

x 1 1 2

Bab II. VISI DAN MISI BADAN KARANTINA PERTANIAN

3

Bab III. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI 3.1. Bahan Kebijakan Karantina Hewan (KH) dan Keamanan Hayati Hewani (KHH) 3.2.Rekomendasi Penerbitan Ijin Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Imstalasi Karantina Produk Hewan (IKPH) 3.3. Kajian Pulau Karantina

7

Bab IV. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI 4.1. Bahan Kebijakan Karantina Tumbuhan (KT) dan Keamanan Hayati Nabati (KHN) 4.2. Bimbingan Teknis KT dan KHN 4.3. Capaian Kegiatan Pusat KT dan KHN Lainnya

10

Bab V. PENINGKATAN KEPATUHAN, KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERKARANTINAAN PERTANIAN 5.1. Bidang Kepatuhan 5.1.1. Rumusan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan 5.1.2. Bimbingan Teknis Pengawasan dan Penindakan 5.1.3. Laporan Tindak Lanjut Pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 5.1.4. Dokumen Hasil Kegiatan (Output) Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kepatuhan

22

7 8

8

10 12 18

22 22 23 24 26

5.2. Bidang Kerjasama 5.2.1. Kerjasama Internasional A. Kerjasama Bilateral B. Kerjasana Regional C. Kerjasama Multilateral

27 27 27 28 29

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

ii

5.2.2. Kerjasama Nasional 5.2.3. Laporan Pelayanan Informasi dalam rangka pelaksanaan fungsi National Notification Authority dan Enguiry Point SPS-WTO 5.3. Bidang Informasi 5.3.1. Pelayanan Infomasi 5.3.2. Sistem Aplikasi 5.3.3. Capaian Inhouse System 5.3.4. PPK on line

29 29

31 31 36 36 36

Bab VI. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN LABORATORIUM UJI STANDAR DAN UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN 6.1. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar 6.1.1. Bidang Pelayanan Pengujian 6.1.2. Bidang Mutu 6.2. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Uji Terap TMKP 6.2.1. Rekomendasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian 6.2.2. Diseminasi Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

37

Bab VII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARANTINA DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI 7.1. Kinerja Tindakan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati 7.1.1. Cegah Tangkal OPTK 7.1.2. Cegah Tangkal HPHK 7.1.3. Pengawasan Keamanan Hayati 7.2. Tindakan Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan 7.2.1. Tindakan Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan Hewan dan Produknya 7.2.2. Tindakan Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan Tumbuhan dan Produknya 7.2.3. Tindakan Penolakan Terhadap Komoditas PSAT

47

Bab VIII. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA 8.1. Pengembangan SDM 8.1.1. Keadaan Pegawai 8.1.2. Kenaikan Pangkat, Pengangkatan Pertama, Pensiun, Pemberhentian PNS, Mutasi Alih Tugas 8.1.3. Pendidikan Formal (S-2 dan S-3) 8.1.4. Pendidikan dan Pelatihan Reguler 8.1.5. Pelatihan Teknis

74

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

37 37 41 44 44 45

47 47 54 58 60 60 68 71

74 74 74

75 76 78 iii

8.1.6. Pelatihan Non Teknis 8.1.7. Training Luar Negeri 8.2. Capaian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 8.3. Capaian Serapan Anggaran 8.4. Sarana dan Prasarana 8.5. Capaian Kelembagaan 8.6. Kegiatan Kerumahtanggaan 8.7. Penyelesaian Peraturan Perundangan Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati 8.8. Kegiatan Kehumasan Bab IX. PERMASALAHAN DAN UPAYA SOLUSI Bab XII. KESIMPULAN DAN SARAN

78 80 82 82 83 86 86 89 91 91 102

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

iv

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1.

Daftar AROPT Benih dan Non-Benih Tahun 2012

11

Tabel 2.

Daftar NNC Impor Produk Tumbuhan Tahun 2012

19

Tabel 3.

Daftar NNC Ekspor Produk Tumbuhan Tahun 2012

19

Tabel 4.

Daftar Tindak Lanjut Pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 Yang Dilakukan Pada Tahun 2012

25

Tabel 5.

Daftar Notifikasi 15 Draft Terkait SPS Tahun 2012

29

Tabel 6.

Rekapitulasi Tindakan Karantina Terhadap Benih/Bibit Tahun 2012

Tumbuhan

47

Tabel 7.

Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Hidup Impor Strategis Tahun 2012

49

Tabel 8.

Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Mati Impor Strategis Tahun 2012

51

Tabel 9.

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) Yang Terdeteksi Posistif Melalui Benih/Bibit Tumbuhan Asal Luar Negeri Tahun 2012

54

Tabel 10.

Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Hidup Impor Pada Tahun 2012

55

Tabel 11.

Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Asal Hewan (BAH) Impor Pada Tahun 2012

56

Tabel 12.

Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa Lain Impor Pada Tahun 2012

57

Tabel 13.

Hasil temuan HPHK terhadap Hewan Tahun 2012

58

Tabel 14.

Rekapitulasi Pengawasan Komoditas PSAT Tahun 2012

58

Tabel 15.

Tindakan Penahanan terhadap Komoditas Hewan dan Produknya Impor, Ekspor dan Antar Area TA 2012

60

Tabel 16.

Tindakan Penolakan terhadap Komoditas Hewan

63

Peraturan-Peraturan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

v

dan Produknya Impor, Ekspor dan Antar Area TA 2012 Tabel 17.

Tindakan Pemusnahan terhadap Komoditas Hewan dan Produknya Impor, Ekspor dan Antar Area TA 2011

65

Tabel 18.

Tindakan Penahanan terhadap Komoditas Tumbuhan dan Produknya Impor, Ekspor dan Antar Area TA 2012

68

Tabel 19.

Tindakan Penolakan terhadap Komoditas Tumbuhan dan Produknya Impor, Ekspor dan Antar Area TA 2012

70

Tabel 20.

Tindakan Pemusnahan terhadap Komoditas Tumbuhan dan Produknya Impor, Ekspor dan Antar Area TA 2012

71

Tabel 21.

Tindakan Penolakan Terhadap Komoditas PSAT Tahun 2012

73

Tabel 22.

Pegawai Badan Karantina Pertanian Yang Terkena Sangsi Tahun 2012

74

Tabel 23.

Pegawai Badan Karantina Pertanian Yang Sedang Melanjutkan Program S-3

75

Tabel 24.

Pegawai Badan Karantina Pertanian Yang Sedang Melanjutkan Program S-2

75

Tabel 25.

Pejabat Struktural Badan Karantina Pertanian Yang Telah Mengikuti Diklatpim Tingkat III (Eselon III) Tahun 2012

76

Tabel 26.

Pejabat Struktural Badan Karantina Pertanian Yang Telah Mengikuti Diklatpim Tingkat IV (Eselon IV) Tahun 2012

77

Tabel 27.

Pegawai Badan Karantina Pertanian Yang Mengikuti Workshop/Training/Seminar Luar Negeri Tahun 2012

80

Tabel 28.

Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Badan Karantina Pertanian

83

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

vi

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.

Keadaan Pegawai Badan Karantina Pertanian TA 2012

Lampiran 2.

Struktur Organisasi Baru Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian

Lampiran 3.

Dokumen Kegiatan Sekretariat Badan Karantina Pertanian TA 2012

Lampiran 4.

Dokumen Kegiatan Kegiatan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani TA 2012

Lampiran 5.

Dokumen Kegiatan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati TA 2012

Lampiran 6.

Dokumen Kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan TA 2012

Lampiran 7.

Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih/Bibit Impor Per UPT TA 2012

Lampiran 8.

Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih/Bibit Ekspor Per UPT TA 2012

Lampiran 9.

Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih/Bibit Domestik Masuk Per UPT TA 2012

Lampiran 10. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih/Bibit Domestik Keluar Per UPT TA 2012 Lampiran 11. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Hidup (Bukan Benih) Impor Per UPT TA 2012 Lampiran 12. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Hidup (Bukan Benih) Ekspor Per UPT TA 2012 Lampiran 13. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Hidup (Bukan Benih) Domestik Masuk Per UPT TA 2012 Lampiran 14. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Hidup (Bukan Benih) Domestik Keluar Per UPT TA 2012 Lampiran 15. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Mati Impor Per UPT TA 2012

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

vii

Lampiran 16. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Mati Ekspor Per UPT TA 2012 Lampiran 17. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Mati Domestik Masuk Per UPT TA 2012 Lampiran 18

Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Mati Domestik Keluar Per UPT TA 2012

Lampiran 19. Rekapitulasi Tindakan Karantina TumbuhanTerhadap Benda Lain Impor Per UPT TA 2012 Lampiran 20. Rekapitulasi Tindakan Karantina TumbuhanTerhadap Benda Lain Ekspor Per UPT TA 2012 Lampiran 21. Rekapitulasi Tindakan Karantina TumbuhanTerhadap Benda Lain Domestik Masuk Per UPT TA 2012 Lampiran 22. Rekapitulasi Tindakan Karantina TumbuhanTerhadap Benda Lain Domestik Keluar Per UPT TA 2012 Lampiran 23. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Hidup Impor Per UPT TA 2012 Lampiran 24. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Hidup Ekspor Per UPT TA 2012 Lampiran 25. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Hidup Domestik Masuk Per UPT TA 2012 Lampiran 26. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Hidup Domestik Keluar Per UPT TA 2012 Lampiran 27. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Asal Hewan Impor Per UPT TA 2012 Lampiran 28. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Asal Hewan Ekspor Per UPT TA 2012 Lampiran 29. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Asal Hewan Domestik Masuk Per UPT TA 2012 Lampiran 30. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Asal Hewan Domestik Keluar Per UPT TA 2012 Lampiran 31. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hasil Bahan Asal Hewan Impor Per UPT TA 2012

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

viii

Lampiran 32

Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hasil Bahan Asal Hewan Ekspor Per UPT TA 2012

Lampiran 33

Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hasil Bahan Asal Hewan Domestik Masuk Per UPT TA 2012

Lampiran 34

Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hasil Bahan Asal Hewan Domestik Keluar Per UPT TA 2012

Lampiran 35

Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Benda Lain Impor Per UPT TA 2012

Lampiran 36

Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Benda Lain Ekspor Per UPT TA 2012

Lampiran 37

Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Benda Lain Domestik Masuk Per UPT TA 2012

Lampiran 38

Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Benda Lain Domestik Keluar Per UPT TA 2012

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

ix

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam perjalanan kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2012 telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal luar negeri. Sebagai pendukung terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Pada tahun 2012 ini telah dihasilkan output-output penting dalam rangka menunjang tupoksi Badan Karantina Pertanian. Dalam rangka menjalankan tupoksinya Badan Karantina Pertanian pada tahun 2012 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya, dengan total frekuensi 425.341 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 468.492 kali, sehingga secara keseluruhan total sertifikasi ada 911.893 kali. Hal ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2011 yaitu 759.936 kali. Dari frekuensi pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia. Beberapa OPTK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Tilletia laevis yang terinfestasi pada biji gandum asal Australia dan Rusia melalui BBKP Makasar; BBKP Tanjung Priok dan BKP Kelas II Cilegon; Tilletia tritici yang terinfestasi pada biji gandum asal Australia dan Rusia melalui BBKP Makasar dan BKP Kelas II Cilegon; Pseudomonas syringae pv syringae yang terinfestasi pada benih jagung hibrida asal Thailand melalui BBKP Surabaya dan terinfestasi pada bibit krisan asal Jepang melalui BBKP Soekarno-Hatta; Pseudomonas syringae pv lachrimans yang terinfetasi pada benih Semangka dan Melon asal Thailand melalui BBKP Surabaya; Pantoea stewartii yang terinfestasi pada benih Jagung asal Thailand melalui BBKP Tanjung Priok Adapun HPHK yang terdeteksi dan tertangkal adalah John’s Disease yang terinfestasi pada Sapi asal Australia melalui BKP Kelas I Bandar Lampung. Sedangkan cemaran-cemaran pangan yang melebihi BMR pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tertangkal adalah Aflatoxin pada kacang tanah asal India melalui BBKP Surabaya; Salmonella pada sayuran wortel asal Cina, Jerman melalui BBKP Surabaya; Cadmium (logam berat) pada cabe kering dan daun bawang asal Cina melalui BBKP Soekarno-Hatta Capaian terhadap cegah tangkal HPHK/OPTK maupun cemaran PSAH/PSAT tentunya tidak terlepas dari ouput-output yang dihasilkan pada tahun 2012 maupun tahun-tahun sebelumnya. Beberapa output kegiatan utama secara terperinci terlampir.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

x

Kebijakan teknis yang efektif untuk cegah tangkal HPHK/OPTK serta cemaran pangan segar asal hewan/tumbuhan juga tidak terlepas dari beberapa output terbitnya aturan main di lapangan dalam bentuk peraturan perundangan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis maupun hasil-hasil rekomendasi teknis. Pada tengah tahun 2012 ini Badan Karantina Pertanian telah menghasilkan kebijakan teknis operasional baik yang telah terbit maupun dalam bentuk keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sehingga akan meningkatkan terhadap capaian sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2012 telah terbit Peraturan Perundangan yang terkait dengan tupoksi Badan Karantina Pertanian sebagai berikut : 1) Permentan No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012 2) Permentan No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012 3) Permentan No. 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum tanggal 21 Desember 2012 Beberapa bahan kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Pedoman Pengawasan Tindakan Karantina Di Negara Asal Pedoman Biosafety Laboratorium Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Terhadap MBM dan Kulit Industri Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Produk Hewan Berupa Telur dan Produk Susu Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Pangan Patogen, Sediaan Biologik dan Obat Hewan Pedoman Pemantauan Daerah Sebar HPHK Tindakan Karantina Antar Area Berdasarkan Penetapan Area Penyusunan Status dan Situasi HPHK Pedoman Tindakan Karantina terhadap Pakan dan Serangga (Insekta) Kajian Sistem Karantina Hewan dan Pulau Karantina

Beberapa bahan kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Kajian Teknis Tentang Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Media Pembawa OPTK Non Benih Untuk Pameran/Konferensi /Eksebisi 2) Manual Teknis Perlakukan Irradiasi 3) Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih Yang Dimasukkan dari Luar Negeri 4) Hasil AROPT Benih 5) Kajian Teknis Tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Benda Lain

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

xi

6) Kajian Teknis Pengawasan PRG di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran 7) Diagnostik Protokol MP OPTK yang telah disempurnakan 8) Daftar OPTK yang telah diupdate 9) Informasi Teknis Ekspor Benih 10) Kajian Standar Internasional dan Nasional 11) Hasil AROPT Non-Benih 12) Informasi Teknis Ekspor Non-Benih 13) Phytosanitary Requirement Beberapa bahan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Pedoman Kegiatan Pre-emptif dalam Membina Kesadaran Masyarakat di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati 2) Mekanisme Opersional Pengawasan untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan hayati 3) Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian 4) Tata Laksana Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian Pada TA 2012 beberapa peningkatan pencapaian kerjasama perkarantinaan terutama kerjasama internasional melalui kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral Kerjasama Bilateral, antara lain : Indonesia – Cina 1) First Bilateral Meeting antara Badan Karantina Pertanian dan Department for Supervision on Animal and Plant Quarantine of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People Republic of China (Jakarta, 27 Maret 2012) 2) Penandatanganan Protocol of Inspection, Quarantine and Hygiene Requirements for the Importation of Bird Nest Products from Indonesia to China between the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China and the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, 24 April 2012 di Beijing 3) Akselerasi Ekspor Alpukat dan Duku ke Cina Indonesia – New Zealand Badan Karantina Pertanian mengajukan Capacity Building on Strengthening Quarantine and Biosafety System in Indonesia. New Zealand sudah menyetujui dan sudah mendesign program yang akan dilaksanakan mulai September 2012 Indonesia – USA Badan Karantina Pertanian mengajukan Capacity Building Strengthening Quarantine and Biosafety System in Indonesia

on

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

xii

Indonesia – Thailand Thailand mengajak Indonesia untuk membangun kerjasama bilateral antara Department of Agriculture – Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand dan Badan Karantina Pertanian di bidang perkarantinaan tumbuhan berupa Working Group Indonesia – LAO PDR Kunjungan Wakil Menteri Keuangan Lao PDR dan rombongan ke Badan Karantina Pertanian (24 Mei 2012) untuk memperoleh informasi mengenai penerapan sistem pelaporan karantina secara elektronik Dalam pengembangan teknologi informasi beberapa output TA 2012 terdapat 11 aplikasi, antara lain : 1) Manual Aplikasi (SIPMEN, SAB, SIMLAB KH dan KT), telah tersusun, sedang dalam proses koreksi dan revisi untuk pencetakan dan perbanyakan 2) Pengembangan aplikasi PPK Online (KH dan KT) versi web telah tersusun aplikasinya versi web, yang merupakan persyaratan utama penerapan SSO di Barantan 3) Aplikasi Single Sign On pada Portal NSW antara DCBC dan Badan Karantina Pertanian. Aplikasi sedang dalam tahap integrasi dengan portal INSW, draft manual penggunaan aplikasi telah tersusun, 4) Aplikasi Pemanfaatan Barcode dalam Pengawasan Pemeriksaan PSAT 5) Aplikasi E- Fumigation Certificate 6) Aplikasi Fungsional KH 7) Aplikasi Fungsional KT 8) Web monitoring perijinan terintegrasi 9) 2 (dua) aplikasi berbasis android 10) E- Cert KH dan KT antar negara Terkait dengan pengembangan pelayanan sistem informasi perkarantinaan maka telah terjadi peningkatan penggunaan PPK online oleh pengguna jasa sebesar 4,5 % (pada tahun 2011 dimanfaatkan oleh 3.753 pengguna jasa dan pada tahun 2012 telah dimanfaatkan oleh 3.932 pengguna jasa) Dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian beberapa output kegiatannya antara lain 1) Telah dilakukan uji coba di BBUS-KP, yaitu : a) Pengaruh Suhu dan Waktu Perendaman Dalam Air Terhadap Penurunan Kadar Nitrit Pada Sarang Burung Walet Dengan Menggunakan Tes Cepat, Spektro UV-VIS dan HPLC b) Pengaruh Berbagai Jenis Bahan Preservasi terhadap Stabilitas Bakteri E. coli dan Salmonella sp untuk Kering Beku (Freeze Drying) c) Deteksi Unsur Spesies Berbeda pada Produk Hewan yang mengalami Perlakuan Perbeda-an Pemanasan Menggunakan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Forensik Molekuler d) Perlakuan air panas dan chitosan untuk eliminasi bakteri Erwinia

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

xiii

caratovora subsp. atroseptica pada umbi kentang e) Perlakuan fungisida terhadap cendawan Fusarium oxysporum pada kelapa sawit f) Perbandinagn metode “FACE” dan Metode “QUICHERS” dalam analisis residu pestisida 2) Telah dilakukan uji coba di BUT-TMKP, yaitu : a) Perlakuan Kemasan Media Pembawa Tercemar Virus Avian Influenza dengan Menggunakan Beberapa Desinfektan b) Uji Terap Deteksi Media Pembawa Potensial OPTK / HPHK Menggunakan Teknologi X-ray c) Efektifitas Ethyl Formate terhadap Mortalitas Dysmicoccus sp. pada Manggis, Colletotrichum gloeosporioides pada Strawberi, dan Pisang d) Uji Terap Penggunaan Phosphin Cair sebagai Perlakuan Kutu Putih pada Manggis (Garccinia mangostana), Nanas (Ananas sp.) dan Anggrek Bulan (Phalaenopsis sp. e) Efektifitas Teknik Perlakuan Sarang Burung Walet terhadap Cemaran Mikroba dan Nitrit Terkait pengakuan terhadap kualitas uji laboratorium, maka perkembangan akreditasi laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian bahwa pada tahun 2012 telah ada tambahan 5 UPT yang laboratoriumnya mendapatkan Sertifikat ISO-17025 (Akreditasi Laboratorium) , yaitu di BBKP Tanjung Priok , BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas I Palembang, BKP Kelas I Denpasar. Badan Karantina Pertanian senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. Jumlah SDM pada 31 Desember tahun 2012 sebanyak 3.498 orang. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM telah dilakukan berbagai pendidikan formal dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi antara lain : Pendidikan formal/Diklat Reguler, antara lain 1) Pendidikan Program S-2 : 9 orang dan S-3 : 7 orang 2) Diklat Teknis Dasar Karantina Hewan/Tumbuhan (320 orang) 3) Diklat Penjejangan Karantina Hewan/Tumbuhan (53 orang) 4) Lan”Gaskara (275 orang) 5) Diklatpim III (4 orang) dan Diklatpim IV (16 orang) 6) Training Ke Luar Negeri (9 orang) Pendidikan dan Pelatihan Teknis : 1) Desiminasi Teknik Surveillance (46 orang) 2) Desiminasi Teknik dan Metode Pemeriksaan HPR (52 orang) 3) Desiminasi Peningkatan Keterampilan PPC PSAT (30 orang) 4) Desiminasi Metodologi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (30 orang) 5) Desiminasi Aplikasi Pengujian Kesehatan Benih (39 orang) 6) Desiminasi Penilaian Persyaratan Teknis IKT (31 orang)

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

xiv

7) Desiminasi Penilaian Persyaratan Teknis IKH (30 orang) 8) Desiminasi Penggunaan Teknologi X-Ray untuk Mendeteksi MP Potensial Karantina (30 orang)

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

xv

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam perjalanan kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2012 telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal luar negeri. Sebagai pendukung terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Pada tahun 2012 ini telah dihasilkan output-output penting dalam rangka menunjang tupoksi Badan Karantina Pertanian. Dalam rangka menjalankan tupoksinya Badan Karantina Pertanian pada tahun 2012 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya, dengan total frekuensi 425.341 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 468.492 kali, sehingga secara keseluruhan total sertifikasi ada 911.893 kali. Hal ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2011 yaitu 759.936 kali. Dari frekuensi pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia. Beberapa OPTK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Tilletia laevis yang terinfestasi pada biji gandum asal Australia dan Rusia melalui BBKP Makasar; BBKP Tanjung Priok dan BKP Kelas II Cilegon; Tilletia tritici yang terinfestasi pada biji gandum asal Australia dan Rusia melalui BBKP Makasar dan BKP Kelas II Cilegon; Pseudomonas syringae pv syringae yang terinfestasi pada benih jagung hibrida asal Thailand melalui BBKP Surabaya dan terinfestasi pada bibit krisan asal Jepang melalui BBKP Soekarno-Hatta; Pseudomonas syringae pv lachrimans yang terinfetasi pada benih Semangka dan Melon asal Thailand melalui BBKP Surabaya; Pantoea stewartii yang terinfestasi pada benih Jagung asal Thailand melalui BBKP Tanjung Priok Adapun HPHK yang terdeteksi dan tertangkal adalah John’s Disease yang terinfestasi pada Sapi asal Australia melalui BKP Kelas I Bandar Lampung. Sedangkan cemaran-cemaran pangan yang melebihi BMR pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tertangkal adalah Aflatoxin pada kacang tanah asal India melalui BBKP Surabaya; Salmonella pada sayuran wortel asal Cina, Jerman melalui BBKP Surabaya; Cadmium (logam berat) pada cabe kering dan daun bawang asal Cina melalui BBKP Soekarno-Hatta Capaian terhadap cegah tangkal HPHK/OPTK maupun cemaran PSAH/PSAT tentunya tidak terlepas dari ouput-output yang dihasilkan pada tahun 2012 maupun tahun-tahun sebelumnya. Beberapa output kegiatan utama secara terperinci terlampir.

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012

i

Kebijakan teknis yang efektif untuk cegah tangkal HPHK/OPTK serta cemaran pangan segar asal hewan/tumbuhan juga tidak terlepas dari beberapa output terbitnya aturan main di lapangan dalam bentuk peraturan perundangan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis maupun hasil-hasil rekomendasi teknis. Pada tengah tahun 2012 ini Badan Karantina Pertanian telah menghasilkan kebijakan teknis operasional baik yang telah terbit maupun dalam bentuk keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sehingga akan meningkatkan terhadap capaian sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2012 telah terbit Peraturan Perundangan yang terkait dengan tupoksi Badan Karantina Pertanian sebagai berikut : 1) Permentan No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012 2) Permentan No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012 3) Permentan No. 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum tanggal 21 Desember 2012 Beberapa bahan kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Pedoman Pengawasan Tindakan Karantina Di Negara Asal Pedoman Biosafety Laboratorium Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Terhadap MBM dan Kulit Industri Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Produk Hewan Berupa Telur dan Produk Susu Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Pangan Patogen, Sediaan Biologik dan Obat Hewan Pedoman Pemantauan Daerah Sebar HPHK Tindakan Karantina Antar Area Berdasarkan Penetapan Area Penyusunan Status dan Situasi HPHK Pedoman Tindakan Karantina terhadap Pakan dan Serangga (Insekta) Kajian Sistem Karantina Hewan dan Pulau Karantina

Beberapa bahan kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Kajian Teknis Tentang Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Media Pembawa OPTK Non Benih Untuk Pameran/Konferensi /Eksebisi 2) Manual Teknis Perlakukan Irradiasi 3) Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih Yang Dimasukkan dari Luar Negeri 4) Hasil AROPT Benih 5) Kajian Teknis Tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Benda Lain

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012

ii

6) Kajian Teknis Pengawasan PRG di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran 7) Diagnostik Protokol MP OPTK yang telah disempurnakan 8) Daftar OPTK yang telah diupdate 9) Informasi Teknis Ekspor Benih 10) Kajian Standar Internasional dan Nasional 11) Hasil AROPT Non-Benih 12) Informasi Teknis Ekspor Non-Benih 13) Phytosanitary Requirement Beberapa bahan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Pedoman Kegiatan Pre-emptif dalam Membina Kesadaran Masyarakat di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati 2) Mekanisme Opersional Pengawasan untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan hayati 3) Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian 4) Tata Laksana Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian Pada TA 2012 beberapa peningkatan pencapaian kerjasama perkarantinaan terutama kerjasama internasional melalui kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral Kerjasama Bilateral, antara lain : Indonesia – Cina 1) First Bilateral Meeting antara Badan Karantina Pertanian dan Department for Supervision on Animal and Plant Quarantine of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People Republic of China (Jakarta, 27 Maret 2012) 2) Penandatanganan Protocol of Inspection, Quarantine and Hygiene Requirements for the Importation of Bird Nest Products from Indonesia to China between the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China and the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, 24 April 2012 di Beijing 3) Akselerasi Ekspor Alpukat dan Duku ke Cina Indonesia – New Zealand Badan Karantina Pertanian mengajukan Capacity Building on Strengthening Quarantine and Biosafety System in Indonesia. New Zealand sudah menyetujui dan sudah mendesign program yang akan dilaksanakan mulai September 2012 Indonesia – USA Badan Karantina Pertanian mengajukan Capacity Building Strengthening Quarantine and Biosafety System in Indonesia

on

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012

iii

Indonesia – Thailand Thailand mengajak Indonesia untuk membangun kerjasama bilateral antara Department of Agriculture – Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand dan Badan Karantina Pertanian di bidang perkarantinaan tumbuhan berupa Working Group Indonesia – LAO PDR Kunjungan Wakil Menteri Keuangan Lao PDR dan rombongan ke Badan Karantina Pertanian (24 Mei 2012) untuk memperoleh informasi mengenai penerapan sistem pelaporan karantina secara elektronik Dalam pengembangan teknologi informasi beberapa output TA 2012 terdapat 11 aplikasi, antara lain : 1) Manual Aplikasi (SIPMEN, SAB, SIMLAB KH dan KT), telah tersusun, sedang dalam proses koreksi dan revisi untuk pencetakan dan perbanyakan 2) Pengembangan aplikasi PPK Online (KH dan KT) versi web telah tersusun aplikasinya versi web, yang merupakan persyaratan utama penerapan SSO di Barantan 3) Aplikasi Single Sign On pada Portal NSW antara DCBC dan Badan Karantina Pertanian. Aplikasi sedang dalam tahap integrasi dengan portal INSW, draft manual penggunaan aplikasi telah tersusun, 4) Aplikasi Pemanfaatan Barcode dalam Pengawasan Pemeriksaan PSAT 5) Aplikasi E- Fumigation Certificate 6) Aplikasi Fungsional KH 7) Aplikasi Fungsional KT 8) Web monitoring perijinan terintegrasi 9) 2 (dua) aplikasi berbasis android 10) E- Cert KH dan KT antar negara Terkait dengan pengembangan pelayanan sistem informasi perkarantinaan maka telah terjadi peningkatan penggunaan PPK online oleh pengguna jasa sebesar 4,5 % (pada tahun 2011 dimanfaatkan oleh 3.753 pengguna jasa dan pada tahun 2012 telah dimanfaatkan oleh 3.932 pengguna jasa) Dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian beberapa output kegiatannya antara lain 1) Telah dilakukan uji coba di BBUS-KP, yaitu : a) Pengaruh Suhu dan Waktu Perendaman Dalam Air Terhadap Penurunan Kadar Nitrit Pada Sarang Burung Walet Dengan Menggunakan Tes Cepat, Spektro UV-VIS dan HPLC b) Pengaruh Berbagai Jenis Bahan Preservasi terhadap Stabilitas Bakteri E. coli dan Salmonella sp untuk Kering Beku (Freeze Drying) c) Deteksi Unsur Spesies Berbeda pada Produk Hewan yang mengalami Perlakuan Perbeda-an Pemanasan Menggunakan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Forensik Molekuler d) Perlakuan air panas dan chitosan untuk eliminasi bakteri Erwinia

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012

iv

caratovora subsp. atroseptica pada umbi kentang e) Perlakuan fungisida terhadap cendawan Fusarium oxysporum pada kelapa sawit f) Perbandinagn metode “FACE” dan Metode “QUICHERS” dalam analisis residu pestisida 2) Telah dilakukan uji coba di BUT-TMKP, yaitu : a) Perlakuan Kemasan Media Pembawa Tercemar Virus Avian Influenza dengan Menggunakan Beberapa Desinfektan b) Uji Terap Deteksi Media Pembawa Potensial OPTK / HPHK Menggunakan Teknologi X-ray c) Efektifitas Ethyl Formate terhadap Mortalitas Dysmicoccus sp. pada Manggis, Colletotrichum gloeosporioides pada Strawberi, dan Pisang d) Uji Terap Penggunaan Phosphin Cair sebagai Perlakuan Kutu Putih pada Manggis (Garccinia mangostana), Nanas (Ananas sp.) dan Anggrek Bulan (Phalaenopsis sp. e) Efektifitas Teknik Perlakuan Sarang Burung Walet terhadap Cemaran Mikroba dan Nitrit Terkait pengakuan terhadap kualitas uji laboratorium, maka perkembangan akreditasi laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian bahwa pada tahun 2012 telah ada tambahan 5 UPT yang laboratoriumnya mendapatkan Sertifikat ISO-17025 (Akreditasi Laboratorium) , yaitu di BBKP Tanjung Priok , BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas I Palembang, BKP Kelas I Denpasar. Badan Karantina Pertanian senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. Jumlah SDM pada 31 Desember tahun 2012 sebanyak 3.498 orang. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM telah dilakukan berbagai pendidikan formal dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi antara lain : Pendidikan formal/Diklat Reguler, antara lain 1) Pendidikan Program S-2 : 9 orang dan S-3 : 7 orang 2) Diklat Teknis Dasar Karantina Hewan/Tumbuhan (320 orang) 3) Diklat Penjejangan Karantina Hewan/Tumbuhan (53 orang) 4) Lan”Gaskara (275 orang) 5) Diklatpim III (4 orang) dan Diklatpim IV (16 orang) 6) Training Ke Luar Negeri (9 orang) Pendidikan dan Pelatihan Teknis : 1) Desiminasi Teknik Surveillance (46 orang) 2) Desiminasi Teknik dan Metode Pemeriksaan HPR (52 orang) 3) Desiminasi Peningkatan Keterampilan PPC PSAT (30 orang) 4) Desiminasi Metodologi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (30 orang) 5) Desiminasi Aplikasi Pengujian Kesehatan Benih (39 orang) 6) Desiminasi Penilaian Persyaratan Teknis IKT (31 orang)

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012

v

7) Desiminasi Penilaian Persyaratan Teknis IKH (30 orang) 8) Desiminasi Penggunaan Teknologi X-Ray untuk Mendeteksi MP Potensial Karantina (30 orang)

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012

vi

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Januari 2012 GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR

I

II

III

IV

JMLH

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

D3

S1

S2

S3

L

P

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN FUNGSIONAL

MEDIK PRMD POPT POPT ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V VET VET AHLI TRMPL

1

Kantor Pusat Barantan

3

27

175

33

238

3

1

45

9

111

64

5

138

100

1

4

13

30

0

17

3

16

1

2

BBUS - Karantina Pertanian

1

27

53

10

91

0

2

22

14

26

26

1

35

56

0

1

3

7

0

4

4

15

1

3

BBKP Surabaya

5

74

140

19

238

6

1

89

25

74

43

0

147

91

0

1

4

9

0

10

40

25

20

4

BBKP Tanjung Priok

4

73

116

13

206

2

3

90

21

54

36

0

130

76

0

1

4

9

0

6

15

21

22

5

BBKP Soekarno Hatta

0

37

82

13

132

0

0

47

18

34

31

2

83

49

0

1

4

9

0

4

14

17

11

6

BBKP Belawan

1

45

96

14

156

0

1

55

15

69

16

0

85

71

0

1

4

9

0

5

16

25

10

7

BBKP Makassar, Sulsel

1

49

93

10

153

1

0

62

12

48

30

0

85

68

0

1

4

9

0

2

17

15

15

8

BKP Kelas I Denpasar

0

27

84

7

118

1

0

65

3

31

18

0

80

38

0

0

1

4

0

10

32

8

10

9

BKP Kelas I Semarang

5

29

54

8

96

1

5

26

14

33

17

0

57

39

0

0

1

4

0

4

5

12

11

10 BKP Kelas I Balikpapan

0

21

32

1

54

0

0

25

5

12

12

0

32

22

0

0

1

4

0

2

7

5

5

11 BKP Kelas I Bandar Lampung

0

27

57

6

90

0

0

29

11

35

15

0

55

35

0

0

1

4

0

2

13

4

10

12 BKP Kelas I Pekanbaru

0

40

52

4

96

0

0

43

13

27

13

0

57

39

0

0

1

4

0

3

11

9

12

13 BKP Kelas I Pontianak

0

31

24

1

56

0

0

25

8

12

11

0

36

20

0

0

1

4

0

2

1

4

4

14 BKP Kelas I Kupang

0

61

44

1

106

0

3

59

11

19

14

0

75

31

0

0

1

4

0

3

16

2

5

15 BKP Kelas I Banjarmasin

0

29

38

1

68

0

0

29

8

19

12

0

34

34

0

0

1

4

0

3

9

4

4

16 BKP Kelas I Mataram

0

34

34

4

72

0

0

33

8

19

12

0

50

22

0

0

1

4

0

5

13

4

8

17 BKP Kelas I Manado

1

17

25

2

45

0

1

18

4

13

9

0

30

15

0

0

1

4

0

3

5

4

3

18 BKP Kelas I Padang

0

22

23

2

47

0

1

16

9

17

4

0

27

20

0

0

1

4

0

1

3

2

4

19 BKP Kelas I Jayapura

0

14

18

1

33

0

0

14

5

7

7

0

25

8

0

0

1

4

0

3

6

1

2

20 BKP Kelas I Palembang

1

31

45

8

85

1

1

28

9

32

14

0

49

36

0

0

1

4

0

1

6

16

7

21 BKP Kelas I Jambi

0

27

27

3

57

0

0

24

7

19

7

0

41

16

0

0

1

4

0

1

3

3

4

22 BKP Kelas I Batam

0

15

22

2

39

0

0

12

5

11

11

0

25

14

0

0

1

4

0

2

2

4

1

23 BKP Kelas II Medan

0

15

30

6

51

0

0

17

3

25

6

0

21

30

0

0

1

3

0

1

8

12

3

24 BKP Kelas II Tanjung Pinang

1

31

25

1

58

0

1

22

11

12

12

0

38

20

0

0

1

3

0

5

5

3

7

25 BKP Kelas II Ternate

0

27

13

2

42

0

0

21

7

10

4

0

34

8

0

0

1

3

0

1

5

0

5

26 BKP Kelas II Kendari

1

18

26

0

45

0

1

20

2

14

8

0

32

13

0

0

1

3

0

2

5

4

1

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang

0

20

14

1

35

0

0

17

5

9

4

0

26

9

0

0

1

3

0

0

3

1

9

28 BKP Kelas II Tarakan

1

30

19

1

51

0

1

24

8

10

8

0

31

20

0

0

1

3

0

2

6

2

4

29 BKP Kelas II Cilegon

0

35

25

2

62

0

1

26

14

13

8

0

42

20

0

0

1

3

0

0

5

3

7

30 BKP Kelas II Yogyakarta

0

22

34

3

59

0

0

21

10

18

10

0

32

27

0

0

1

3

0

2

4

7

4

31 BKP Kelas II Palangkaraya

0

31

25

1

57

0

0

22

12

13

10

0

41

16

0

0

1

3

0

2

6

2

4

32 BKP Kelas II Palu

0

23

16

1

40

0

0

17

8

7

8

0

29

11

0

0

1

3

0

2

4

0

6

33 BKP Kelas II Gorontalo

0

32

19

0

51

0

0

24

11

12

4

0

30

21

0

0

1

3

0

2

4

2

7

34 SKP Kelas I Biak

0

22

12

0

34

0

0

14

10

7

3

0

21

13

0

0

0

1

2

0

3

0

5

35 SKP Kelas I Entikong

1

19

7

0

27

1

0

13

7

4

2

0

24

3

0

0

0

1

2

1

3

1

4

36 SKP Kelas I T. Balai Asahan

0

14

24

2

40

0

0

14

5

16

5

0

28

12

0

0

0

1

2

2

6

5

4

37 SKP Kelas I Cilacap

2

20

19

2

43

2

1

18

9

8

5

0

26

17

0

0

0

1

2

2

4

1

5

38 SKP Kelas I Sumbawa Besar

0

26

20

0

46

0

0

20

9

10

7

0

30

16

0

0

0

1

2

4

14

1

2

39 SKP Kelas I Banda Aceh

0

19

29

2

50

0

0

20

5

13

12

0

36

14

0

0

0

1

2

7

14

1

5

40 SKP Kelas I Sorong

0

20

13

0

33

0

1

16

3

8

5

0

25

8

0

0

0

1

2

0

1

1

4

41 SKP Kelas I Samarinda

0

12

20

0

32

0

0

11

3

13

5

0

21

11

0

0

0

1

2

1

6

3

3

42 SKP Kelas I Ambon

0

24

16

0

40

0

0

21

5

9

5

0

19

21

0

0

0

1

2

2

6

1

3

43 SKP Kelas I Bengkulu

0

17

14

1

32

0

0

12

7

9

4

0

20

12

0

0

0

1

2

0

2

2

3

44 SKP Kelas I Timika

0

11

11

0

22

0

0

7

5

7

3

0

14

8

0

0

0

1

2

0

2

1

1

45 SKP Kelas I Merauke

0

16

6

0

22

0

0

12

5

4

1

0

14

8

0

0

0

1

2

0

3

0

1

46 SKP Kelas I Bandung

1

20

28

1

50

1

0

18

10

14

7

0

36

14

0

0

0

1

2

1

4

6

8

47 SKP Kelas I Pare-pare

0

10

22

0

32

1

0

11

3

11

6

0

18

14

0

0

0

1

2

1

6

1

1

48 SKP Kelas II T. Balai Karimun

0

19

15

1

35

0

0

13

7

10

5

0

21

14

0

0

0

1

1

0

2

2

2

49 SKP Kelas II Ende

1

25

13

1

40

1

0

20

9

5

5

0

32

8

0

0

0

1

1

2

3

0

2

50 SKP Kelas II Mamuju

0

13

15

0

28

0

0

8

6

8

6

0

17

11

0

0

0

1

1

1

3

4

1

51 SKP Kelas II Manokwari

0

21

12

0

33

0

0

13

9

6

5

0

20

13

0

0

0

1

1

1

1

0

1

52 SKP Kelas II Bangkalan

0

12

21

1

34

0

0

16

4

8

6

0

23

11

0

0

0

1

1

2

12

3

0

53 BUT Teknik & Metode KP

1

9

23

6

39

2

0

9

1

15

11

1

27

12

0

0

1

4

0

3

0

11

6

23

25

1,373 447 1,050 612

9

2,204

1,335

1

10

63

198

33

142

391

296

288

JUMLAH

31 1,390 1,920 198 3,539

Sumber: SIMPEG per 31 Januari 2012

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Maret 2012 GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR

I

II

III

IV

JMLH

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

D3

S1

S2

S3

L

P

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN FUNGSIONAL

MEDIK PRMD POPT POPT ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V VET VET AHLI TRMPL

1

Kantor Pusat Barantan

3

26

177

31

237

3

1

45

9

111

63

5

135

102

1

4

13

30

0

17

4

16

1

2

BBUS - Karantina Pertanian

1

26

51

10

88

0

2

21

14

25

25

1

33

55

0

1

3

7

0

3

4

15

1

3

BBKP Surabaya

5

76

148

20

249

6

1

92

24

77

49

0

154

95

0

1

4

9

0

14

41

26

30

4

BBKP Tanjung Priok

4

70

108

11

193

2

3

87

22

49

30

0

124

69

0

1

4

9

0

5

17

20

25

5

BBKP Soekarno Hatta

0

41

81

11

133

0

0

45

18

35

33

2

80

53

0

1

4

9

0

5

9

15

15

6

BBKP Belawan

1

46

96

16

159

0

1

54

15

71

18

0

87

72

0

1

4

9

0

6

17

28

9

7

BBKP Makassar, Sulsel

1

50

95

9

155

1

0

64

12

49

29

0

87

68

0

1

4

9

0

2

18

16

15

8

BKP Kelas I Denpasar

0

27

85

7

119

1

0

64

3

31

20

0

80

39

0

0

1

4

0

12

31

7

10

9

BKP Kelas I Semarang

5

28

56

8

97

1

5

27

13

33

18

0

58

39

0

0

1

4

0

4

5

12

13

10 BKP Kelas I Balikpapan

0

20

32

1

53

0

0

23

5

12

13

0

31

22

0

0

1

4

0

2

7

4

5

11 BKP Kelas I Bandar Lampung

0

28

59

6

93

0

0

29

12

38

14

0

58

35

0

0

1

4

0

2

13

5

9

12 BKP Kelas I Pekanbaru

0

38

50

4

92

0

0

42

12

26

12

0

56

36

0

0

1

4

0

3

10

9

12

13 BKP Kelas I Pontianak

0

32

21

0

53

0

0

26

8

11

8

0

36

17

0

0

1

4

0

1

1

4

4

14 BKP Kelas I Kupang

0

59

45

2

106

0

3

57

11

20

15

0

74

32

0

0

1

4

0

3

16

2

4

15 BKP Kelas I Banjarmasin

0

29

38

1

68

0

0

29

8

19

12

0

34

34

0

0

1

4

0

3

9

4

4

16 BKP Kelas I Mataram

0

35

34

4

73

0

0

33

9

19

12

0

51

22

0

0

1

4

0

5

14

4

8

17 BKP Kelas I Manado

1

17

26

2

46

0

1

19

4

13

9

0

31

15

0

0

1

4

0

3

6

4

3

18 BKP Kelas I Padang

0

22

20

2

44

0

1

16

9

14

4

0

24

20

0

0

1

4

0

0

3

1

3

19 BKP Kelas I Jayapura

0

14

17

1

32

0

0

15

4

7

6

0

24

8

0

0

1

4

0

2

5

1

2

20 BKP Kelas I Palembang

1

30

45

8

84

1

1

27

9

33

13

0

49

35

0

0

1

4

0

1

6

17

7

21 BKP Kelas I Jambi

0

28

26

3

57

0

0

25

7

18

7

0

41

16

0

0

1

4

0

1

4

3

4

22 BKP Kelas I Batam

0

15

21

2

38

0

0

12

5

11

10

0

25

13

0

0

1

4

0

1

2

4

1

23 BKP Kelas II Medan

0

15

33

4

52

0

0

17

3

26

6

0

23

29

0

0

1

3

0

1

7

11

4

24 BKP Kelas II Tanjung Pinang

1

31

24

1

57

0

1

22

11

11

12

0

37

20

0

0

1

3

0

5

5

2

7

25 BKP Kelas II Ternate

0

24

13

2

39

0

0

18

7

10

4

0

31

8

0

0

1

3

0

1

4

0

5

26 BKP Kelas II Kendari

1

16

23

0

40

0

1

16

2

14

7

0

28

12

0

0

1

3

0

1

3

5

1

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang

0

20

14

1

35

0

0

17

5

8

5

0

25

10

0

0

1

3

0

0

3

1

9

28 BKP Kelas II Tarakan

1

29

18

1

49

0

1

23

8

11

6

0

30

19

0

0

1

3

0

1

5

3

4

29 BKP Kelas II Cilegon

0

35

28

4

67

0

1

27

14

15

10

0

46

21

0

0

1

3

0

1

6

4

8

30 BKP Kelas II Yogyakarta

0

23

39

3

65

0

0

24

10

18

13

0

33

32

0

0

1

3

0

3

6

7

5

31 BKP Kelas II Palangkaraya

0

31

25

1

57

0

0

22

12

12

11

0

41

16

0

0

1

3

0

3

6

2

4

32 BKP Kelas II Palu

0

22

16

1

39

0

0

17

7

7

8

0

29

10

0

0

1

3

0

2

4

0

7

33 BKP Kelas II Gorontalo

0

35

18

0

53

0

0

26

12

12

3

0

32

21

0

0

1

3

0

1

4

2

8

34 SKP Kelas I Biak

0

22

12

0

34

0

0

14

10

7

3

0

21

13

0

0

0

1

2

0

3

0

5

35 SKP Kelas I Entikong

1

17

7

0

25

1

0

12

6

4

2

0

23

2

0

0

0

1

2

1

2

1

4

36 SKP Kelas I T. Balai Asahan

0

14

23

2

39

0

0

14

5

15

5

0

27

12

0

0

0

1

2

2

6

4

4

37 SKP Kelas I Cilacap

2

20

20

3

45

2

1

18

9

8

7

0

27

18

0

0

0

1

2

3

4

1

5

38 SKP Kelas I Sumbawa Besar

0

27

18

0

45

0

0

21

9

10

5

0

30

15

0

0

0

1

2

2

14

1

2

39 SKP Kelas I Banda Aceh

0

18

30

2

50

0

0

19

5

13

13

0

36

14

0

0

0

1

2

7

14

1

4

40 SKP Kelas I Sorong

0

19

13

0

32

0

1

15

3

8

5

0

24

8

0

0

0

1

2

0

1

1

4

41 SKP Kelas I Samarinda

0

14

20

0

34

0

0

12

4

13

5

0

22

12

0

0

0

1

2

1

6

3

3

42 SKP Kelas I Ambon

0

23

16

0

39

0

0

21

4

9

5

0

18

21

0

0

0

1

2

2

5

1

3

43 SKP Kelas I Bengkulu

0

17

12

1

30

0

0

11

7

9

3

0

19

11

0

0

0

1

2

0

2

2

3

44 SKP Kelas I Timika

0

10

12

0

22

0

0

7

4

7

4

0

13

9

0

0

0

1

2

0

2

1

1

45 SKP Kelas I Merauke

0

16

7

0

23

0

0

12

5

4

2

0

15

8

0

0

0

1

2

0

3

0

1

46 SKP Kelas I Bandung

1

24

28

1

54

1

0

21

11

14

7

0

39

15

0

0

0

1

2

1

4

6

8

47 SKP Kelas I Pare-pare

0

11

22

0

33

1

0

12

3

11

6

0

19

14

0

0

0

1

2

1

7

1

1

48 SKP Kelas II T. Balai Karimun

0

19

15

1

35

0

0

13

7

10

5

0

21

14

0

0

0

1

1

0

2

2

2

49 SKP Kelas II Ende

1

24

13

1

39

1

0

19

9

5

5

0

31

8

0

0

0

1

1

2

3

0

1

50 SKP Kelas II Mamuju

0

13

14

0

27

0

0

8

6

7

6

0

17

10

0

0

0

1

1

1

3

3

1

51 SKP Kelas II Manokwari

0

20

12

0

32

0

0

12

9

5

6

0

19

13

0

0

0

1

1

1

1

0

1

52 SKP Kelas II Bangkalan

0

12

21

1

34

0

0

16

4

8

6

0

23

11

0

0

0

1

1

2

12

3

0

53 BUT Teknik & Metode KP

1

12

25

7

45

2

0

13

3

16

10

1

32

13

0

0

1

4

0

2

2

12

6

23

25

1,371 447 1,049 615

9

2,203

1,336

1

10

63

198

33

142

391

297

306

JUMLAH

31 1,390 1,922 196 3,539

Sumber: SIMPEG per 31 Maret 2012

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Mei 2012 GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR

I

II

III

IV

JMLH

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

D3

S1

S2

S3

L

P

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN FUNGSIONAL

MEDIK PRMD POPT POPT ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V VET VET AHLI TRMPL

1

Kantor Pusat Barantan

3

26

176

32

237

3

1

45

9

110

64

5

135

102

1

4

13

30

0

18

4

18

1

2

BBUS - Karantina Pertanian

1

27

51

10

89

0

2

22

14

25

25

1

34

55

0

1

3

7

0

5

5

17

1

3

BBKP Surabaya

5

75

147

20

247

6

1

91

24

76

49

0

153

94

0

1

4

9

0

20

42

27

30

4

BBKP Tanjung Priok

4

69

107

11

191

2

3

85

22

49

30

0

123

68

0

1

4

9

0

12

19

21

25

5

BBKP Soekarno Hatta

0

39

82

11

132

0

0

45

18

35

32

2

79

53

0

1

4

9

0

7

13

17

21

6

BBKP Belawan

1

46

96

16

159

0

1

54

15

71

18

0

87

72

0

1

4

9

0

6

19

29

9

7

BBKP Makassar, Sulsel

1

50

95

9

155

1

0

64

12

49

29

0

87

68

0

1

4

9

0

6

21

17

18

8

BKP Kelas I Denpasar

0

27

85

7

119

1

0

63

3

32

20

0

80

39

0

0

1

4

0

12

30

8

10

9

BKP Kelas I Semarang

5

28

56

8

97

1

5

27

13

33

18

0

58

39

0

0

1

4

0

8

7

13

13

10 BKP Kelas I Balikpapan

0

20

32

1

53

0

0

23

5

12

13

0

31

22

0

0

1

4

0

3

7

6

5

11 BKP Kelas I Bandar Lampung

0

28

59

6

93

0

0

29

12

38

14

0

58

35

0

0

1

4

0

5

15

7

12

12 BKP Kelas I Pekanbaru

0

38

50

4

92

0

0

42

12

26

12

0

56

36

0

0

1

4

0

4

12

10

12

13 BKP Kelas I Pontianak

0

32

20

1

53

0

0

26

8

11

8

0

36

17

0

0

1

4

0

3

3

5

6

14 BKP Kelas I Kupang

0

59

45

2

106

0

3

57

11

20

15

0

74

32

0

0

1

4

0

6

18

6

5

15 BKP Kelas I Banjarmasin

0

29

38

1

68

0

0

29

8

19

12

0

34

34

0

0

1

4

0

4

9

5

4

16 BKP Kelas I Mataram

0

35

34

4

73

0

0

33

9

19

12

0

51

22

0

0

1

4

0

6

15

6

8

17 BKP Kelas I Manado

1

17

26

2

46

0

1

19

4

13

9

0

31

15

0

0

1

4

0

4

9

6

3

18 BKP Kelas I Padang

0

22

20

2

44

0

1

16

9

14

4

0

24

20

0

0

1

4

0

0

3

2

4

19 BKP Kelas I Jayapura

0

15

17

1

33

0

0

15

5

7

6

0

25

8

0

0

1

4

0

2

7

2

2

20 BKP Kelas I Palembang

1

30

45

8

84

1

1

27

9

32

14

0

49

35

0

0

1

4

0

3

7

19

7

21 BKP Kelas I Jambi

0

28

25

3

56

0

0

25

7

17

7

0

40

16

0

0

1

4

0

2

5

4

8

22 BKP Kelas I Batam

0

15

21

2

38

0

0

12

5

11

10

0

25

13

0

0

1

4

0

3

4

6

6

23 BKP Kelas II Medan

0

15

33

4

52

0

0

17

3

26

6

0

23

29

0

0

1

3

0

1

7

11

5

24 BKP Kelas II Tanjung Pinang

1

31

24

1

57

0

1

22

11

11

12

0

37

20

0

0

1

3

0

7

7

3

9

25 BKP Kelas II Ternate

0

24

13

2

39

0

0

18

7

10

4

0

31

8

0

0

1

3

0

2

6

1

5

26 BKP Kelas II Kendari

1

16

23

0

40

0

1

15

2

15

7

0

28

12

0

0

1

3

0

2

4

5

2

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang

0

20

14

1

35

0

0

17

5

8

5

0

25

10

0

0

1

3

0

2

4

2

9

28 BKP Kelas II Tarakan

1

29

18

1

49

0

1

23

8

11

6

0

30

19

0

0

1

3

0

1

7

3

6

29 BKP Kelas II Cilegon

0

35

28

4

67

0

1

27

14

15

10

0

46

21

0

0

1

3

0

4

9

5

10

30 BKP Kelas II Yogyakarta

0

23

39

3

65

0

0

24

10

18

13

0

33

32

0

0

1

3

0

5

6

9

5

31 BKP Kelas II Palangkaraya

0

31

24

1

56

0

0

22

12

11

11

0

40

16

0

0

1

3

0

6

8

3

6

32 BKP Kelas II Palu

0

22

16

1

39

0

0

17

7

7

8

0

29

10

0

0

1

3

0

3

5

2

8

33 BKP Kelas II Gorontalo

0

35

17

0

52

0

0

26

12

12

2

0

31

21

0

0

1

3

0

0

6

3

8

34 SKP Kelas I Biak

0

22

12

0

34

0

0

14

10

7

3

0

21

13

0

0

0

1

2

0

6

0

5

35 SKP Kelas I Entikong

1

17

7

0

25

1

0

12

6

4

2

0

23

2

0

0

0

1

2

0

5

2

5

36 SKP Kelas I T. Balai Asahan

0

14

23

2

39

0

0

14

5

15

5

0

27

12

0

0

0

1

2

3

6

5

5

37 SKP Kelas I Cilacap

2

20

20

3

45

2

1

18

9

8

7

0

27

18

0

0

0

1

2

5

5

2

7

38 SKP Kelas I Sumbawa Besar

0

27

18

0

45

0

0

21

9

10

5

0

30

15

0

0

0

1

2

2

18

4

4

39 SKP Kelas I Banda Aceh

0

18

30

2

50

0

0

19

5

13

13

0

36

14

0

0

0

1

2

9

16

2

5

40 SKP Kelas I Sorong

0

19

13

0

32

0

1

15

3

8

5

0

24

8

0

0

0

1

2

1

1

2

4

41 SKP Kelas I Samarinda

0

15

20

0

35

0

0

13

4

13

5

0

22

13

0

0

0

1

2

3

9

3

3

42 SKP Kelas I Ambon

0

23

16

0

39

0

0

21

4

9

5

0

18

21

0

0

0

1

2

2

6

3

3

43 SKP Kelas I Bengkulu

0

17

12

1

30

0

0

11

7

9

3

0

19

11

0

0

0

1

2

0

3

2

5

44 SKP Kelas I Timika

0

10

12

0

22

0

0

7

4

7

4

0

13

9

0

0

0

1

2

0

2

1

2

45 SKP Kelas I Merauke

0

16

7

0

23

0

0

12

5

4

2

0

15

8

0

0

0

1

2

0

3

0

1

46 SKP Kelas I Bandung

1

23

28

1

53

1

0

20

11

14

7

0

37

16

0

0

0

1

2

1

3

6

8

47 SKP Kelas I Pare-pare

0

11

22

0

33

1

0

12

3

11

6

0

19

14

0

0

0

1

2

3

8

3

1

48 SKP Kelas II T. Balai Karimun

0

19

15

1

35

0

0

13

7

10

5

0

21

14

0

0

0

1

1

1

3

4

4

49 SKP Kelas II Ende

1

24

13

1

39

1

0

19

9

5

5

0

31

8

0

0

0

1

1

2

9

2

3

50 SKP Kelas II Mamuju

0

13

14

0

27

0

0

7

6

8

6

0

17

10

0

0

0

1

1

2

5

4

2

51 SKP Kelas II Manokwari

0

19

12

0

31

0

0

11

9

5

6

0

18

13

0

0

0

1

1

3

1

0

2

52 SKP Kelas II Bangkalan

0

12

21

1

34

0

0

16

4

8

6

0

23

11

0

0

0

1

1

3

15

5

2

53 BUT Teknik & Metode KP

1

12

25

7

45

2

0

13

3

16

10

1

32

13

0

0

1

4

0

2

2

12

6

23

25

1,365 448 1,047 615

9

2,196

1,336

1

10

63

198

33

214

469

360

360

JUMLAH

31 1,387 1,916 198 3,532

Sumber: SIMPEG per 31 Mei 2012

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Juni 2012 GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR

I

II

III

IV

JMLH

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

D3

S1

S2

S3

L

P

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN FUNGSIONAL

MEDIK PRMD POPT POPT ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V VET VET AHLI TRMPL

1

Kantor Pusat Barantan

3

26

176

32

237

3

1

45

9

110

64

5

135

102

1

4

13

30

0

18

4

18

1

2

BBUS - Karantina Pertanian

1

27

51

10

89

0

2

22

14

25

25

1

34

55

0

1

3

7

0

5

5

17

1

3

BBKP Surabaya

5

75

147

20

247

6

1

91

24

76

49

0

153

94

0

1

4

9

0

20

42

27

30

4

BBKP Tanjung Priok

4

69

106

11

190

2

3

84

22

49

30

0

123

67

0

1

4

9

0

12

19

21

25

5

BBKP Soekarno Hatta

0

39

82

11

132

0

0

45

18

35

32

2

79

53

0

1

4

9

0

7

13

17

21

6

BBKP Belawan

1

46

95

16

158

0

1

54

15

70

18

0

86

72

0

1

4

8

0

6

19

29

9

7

BBKP Makassar, Sulsel

1

50

95

9

155

1

0

64

12

49

29

0

87

68

0

1

4

9

0

6

21

17

18

8

BKP Kelas I Denpasar

0

27

85

7

119

1

0

63

3

32

20

0

80

39

0

0

1

4

0

12

30

8

10

9

BKP Kelas I Semarang

5

28

56

8

97

1

5

27

13

33

18

0

58

39

0

0

1

4

0

8

7

13

13

10 BKP Kelas I Balikpapan

0

20

32

1

53

0

0

23

5

12

13

0

31

22

0

0

1

4

0

3

7

6

5

11 BKP Kelas I Bandar Lampung

0

28

59

5

92

0

0

29

12

38

13

0

57

35

0

0

1

3

0

5

15

7

12

12 BKP Kelas I Pekanbaru

0

38

49

4

91

0

0

41

12

26

12

0

55

36

0

0

1

4

0

4

11

10

12

13 BKP Kelas I Pontianak

0

32

20

1

53

0

0

26

8

11

8

0

36

17

0

0

1

4

0

3

3

5

6

14 BKP Kelas I Kupang

0

59

45

2

106

0

3

57

11

20

15

0

74

32

0

0

1

4

0

6

18

6

5

15 BKP Kelas I Banjarmasin

0

29

38

1

68

0

0

29

8

19

12

0

34

34

0

0

1

4

0

4

9

5

4

16 BKP Kelas I Mataram

0

35

34

4

73

0

0

33

9

19

12

0

51

22

0

0

1

4

0

6

15

6

8

17 BKP Kelas I Manado

1

17

26

2

46

0

1

19

4

13

9

0

31

15

0

0

1

4

0

4

9

6

3

18 BKP Kelas I Padang

0

22

20

2

44

0

1

16

9

14

4

0

24

20

0

0

1

4

0

0

3

2

4

19 BKP Kelas I Jayapura

0

15

17

1

33

0

0

15

5

7

6

0

25

8

0

0

1

4

0

2

7

2

2

20 BKP Kelas I Palembang

1

30

45

8

84

1

1

27

9

32

14

0

49

35

0

0

1

4

0

3

7

19

7

21 BKP Kelas I Jambi

0

28

25

3

56

0

0

25

7

17

7

0

40

16

0

0

1

4

0

2

5

4

8

22 BKP Kelas I Batam

0

15

21

2

38

0

0

12

5

11

10

0

25

13

0

0

1

4

0

3

4

6

6

23 BKP Kelas II Medan

0

15

33

4

52

0

0

17

3

26

6

0

23

29

0

0

1

3

0

1

7

11

5

24 BKP Kelas II Tanjung Pinang

1

31

24

1

57

0

1

22

11

11

12

0

37

20

0

0

1

3

0

7

7

3

9

25 BKP Kelas II Ternate

0

24

13

2

39

0

0

18

7

10

4

0

31

8

0

0

1

3

0

2

6

1

5

26 BKP Kelas II Kendari

1

16

23

0

40

0

1

15

2

15

7

0

28

12

0

0

1

3

0

2

4

5

2

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang

0

19

14

1

34

0

0

17

4

8

5

0

25

9

0

0

1

3

0

2

4

2

9

28 BKP Kelas II Tarakan

1

29

18

1

49

0

1

23

8

11

6

0

30

19

0

0

1

3

0

1

7

3

6

29 BKP Kelas II Cilegon

0

35

28

4

67

0

1

27

14

15

10

0

46

21

0

0

1

3

0

4

9

5

10

30 BKP Kelas II Yogyakarta

0

24

39

3

66

0

0

24

11

18

13

0

33

33

0

0

1

3

0

5

8

9

5

31 BKP Kelas II Palangkaraya

0

31

24

1

56

0

0

22

12

11

11

0

40

16

0

0

1

3

0

6

8

3

6

32 BKP Kelas II Palu

0

22

16

1

39

0

0

17

7

7

8

0

29

10

0

0

1

3

0

3

5

2

8

33 BKP Kelas II Gorontalo

0

35

17

0

52

0

0

26

12

12

2

0

31

21

0

0

1

3

0

0

6

3

8

34 SKP Kelas I Biak

0

22

12

0

34

0

0

14

10

7

3

0

21

13

0

0

0

1

2

0

6

0

5

35 SKP Kelas I Entikong

1

17

7

0

25

1

0

12

6

4

2

0

23

2

0

0

0

1

2

0

5

2

5

36 SKP Kelas I T. Balai Asahan

0

14

23

2

39

0

0

14

5

15

5

0

27

12

0

0

0

1

2

3

6

5

5

37 SKP Kelas I Cilacap

2

20

20

3

45

2

1

18

9

8

7

0

27

18

0

0

0

1

2

5

5

2

7

38 SKP Kelas I Sumbawa Besar

0

27

18

0

45

0

0

21

9

10

5

0

30

15

0

0

0

1

2

2

18

4

4

39 SKP Kelas I Banda Aceh

0

18

30

2

50

0

0

19

5

13

13

0

36

14

0

0

0

1

2

9

16

2

5

40 SKP Kelas I Sorong

0

19

13

0

32

0

1

15

3

8

5

0

24

8

0

0

0

1

2

1

1

2

4

41 SKP Kelas I Samarinda

0

15

19

0

34

0

0

12

4

13

5

0

21

13

0

0

0

1

2

3

8

3

3

GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR JMLH

I

II

III

IV

42 SKP Kelas I Ambon

0

23

16

0

39

0

0

43 SKP Kelas I Bengkulu

0

17

12

1

30

0

0

44 SKP Kelas I Timika

0

10

12

0

22

0

45 SKP Kelas I Merauke

0

16

7

0

23

46 SKP Kelas I Bandung

1

23

28

1

47 SKP Kelas I Pare-pare

0

11

22

0

48 SKP Kelas II T. Balai Karimun

0

19

15

49 SKP Kelas II Ende

1

24

50 SKP Kelas II Mamuju

0

51 SKP Kelas II Manokwari

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN FUNGSIONAL

MEDIK PRMD POPT POPT ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V VET VET AHLI TRMPL

D3

S1

S2

S3

L

P

21

4

9

5

0

18

21

0

0

0

1

2

2

6

3

3

11

7

9

3

0

19

11

0

0

0

1

2

0

3

2

5

0

7

4

7

4

0

13

9

0

0

0

1

2

0

2

1

2

0

0

12

5

4

2

0

15

8

0

0

0

1

2

0

3

0

1

53

1

0

20

11

14

7

0

37

16

0

0

0

1

2

1

3

6

8

33

1

0

12

3

11

6

0

19

14

0

0

0

1

2

3

8

3

1

1

35

0

0

13

7

10

5

0

21

14

0

0

0

1

1

1

3

4

4

13

1

39

1

0

19

9

5

5

0

31

8

0

0

0

1

1

2

9

2

3

13

14

0

27

0

0

7

6

8

6

0

17

10

0

0

0

1

1

2

5

4

2

0

19

12

0

31

0

0

11

9

5

6

0

18

13

0

0

0

1

1

3

1

0

2

52 SKP Kelas II Bangkalan

0

12

21

1

34

0

0

16

4

8

6

0

23

11

0

0

0

1

1

3

15

5

2

53 BUT Teknik & Metode KP

1

12

25

7

45

2

0

13

3

16

10

1

32

13

0

0

1

4

0

2

2

12

6

23

25

1,362 448 1,046 614

9

2,192

1,335

1

10

63

196

33

214

469

360

360

JUMLAH

31 1,387 1,912 197 3,527

Sumber: SIMPEG per 30 Juni 2012

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Agustus 2012 GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR

I

II

III

IV

JMLH

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

D3

S1

S2

S3

L

P

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN FUNGSIONAL

ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V

MEDIK PRMD POPT POPT VET VET AHLI TRMPL

1

Kantor Pusat Barantan

3

25

175

34

237

3

1

45

9

110

63

6

135

102

1

4

13

30

0

18

4

18

2

BBUS - Karantina Pertanian

1

26

52

10

89

0

2

22

14

25

25

1

34

55

0

1

3

7

0

5

5

17

3

3

BBKP Surabaya

5

75

145

20

245

6

1

91

24

73

50

0

150

95

0

1

4

9

0

22

42

26

30

4

BBKP Tanjung Priok

3

70

104

13

190

2

3

84

22

49

30

0

123

67

0

1

4

9

0

12

19

21

25

5

BBKP Soekarno Hatta

0

39

82

11

132

0

0

45

18

35

32

2

79

53

0

1

4

9

0

7

13

17

21

6

BBKP Belawan

1

46

94

16

157

0

1

53

15

70

18

0

85

72

0

1

4

8

0

6

19

29

9

7

BBKP Makassar, Sulsel

1

48

95

10

154

1

0

64

12

48

29

0

87

67

0

1

4

9

0

6

21

17

18

8

BKP Kelas I Denpasar

0

27

83

8

118

1

0

63

3

30

21

0

79

39

0

0

1

4

0

12

30

8

12

9

BKP Kelas I Semarang

5

27

57

8

97

1

5

27

13

33

18

0

58

39

0

0

1

4

0

8

7

13

13

10 BKP Kelas I Balikpapan

0

18

34

1

53

0

0

23

5

12

13

0

31

22

0

0

1

4

0

4

7

6

5

11 BKP Kelas I Bandar Lampung

0

28

60

5

93

0

0

29

12

39

13

0

58

35

0

0

1

3

0

5

15

7

12

12 BKP Kelas I Pekanbaru

0

38

49

4

91

0

0

41

12

26

12

0

55

36

0

0

1

4

0

4

11

10

12

13 BKP Kelas I Pontianak

0

32

20

1

53

0

0

26

8

11

8

0

36

17

0

0

1

4

0

3

3

5

6

14 BKP Kelas I Kupang

0

58

45

2

105

0

3

57

11

20

14

0

73

32

0

0

1

4

0

6

18

6

5

15 BKP Kelas I Banjarmasin

0

27

39

1

67

0

0

29

7

19

12

0

34

33

0

0

1

4

0

4

9

5

4

16 BKP Kelas I Mataram

0

35

34

4

73

0

0

33

9

19

12

0

51

22

0

0

1

4

0

6

15

6

8

17 BKP Kelas I Manado

0

18

26

2

46

0

1

19

4

13

9

0

31

15

0

0

1

4

0

4

9

6

3

18 BKP Kelas I Padang

0

20

20

4

44

0

1

15

9

15

4

0

24

20

0

0

1

4

0

0

3

2

4

19 BKP Kelas I Jayapura

0

13

19

1

33

0

0

14

5

8

6

0

25

8

0

0

1

4

0

2

7

2

2

20 BKP Kelas I Palembang

1

30

45

8

84

1

1

27

9

32

14

0

49

35

0

0

1

4

0

3

7

19

10

21 BKP Kelas I Jambi

0

28

25

3

56

0

0

25

7

17

7

0

40

16

0

0

1

4

0

2

5

4

8

22 BKP Kelas I Batam

0

15

21

2

38

0

0

12

5

11

10

0

25

13

0

0

1

4

0

3

4

6

6

23 BKP Kelas II Medan

0

15

32

4

51

0

0

16

3

26

6

0

22

29

0

0

1

3

0

1

5

11

6

24 BKP Kelas II Tanjung Pinang

1

31

24

1

57

0

1

22

11

11

12

0

37

20

0

0

1

3

0

7

7

3

9

25 BKP Kelas II Ternate

0

23

14

2

39

0

0

18

7

10

4

0

31

8

0

0

1

3

0

2

6

1

5

26 BKP Kelas II Kendari

1

15

24

0

40

0

1

15

2

15

7

0

28

12

0

0

1

3

0

2

4

5

2

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang

0

19

14

1

34

0

0

17

4

8

5

0

25

9

0

0

1

3

0

2

4

2

9

28 BKP Kelas II Tarakan

0

30

18

1

49

0

1

23

8

11

6

0

30

19

0

0

1

3

0

1

7

3

6

29 BKP Kelas II Cilegon

0

35

28

4

67

0

1

27

14

15

10

0

46

21

0

0

1

3

0

4

9

6

10

30 BKP Kelas II Yogyakarta

0

21

40

3

64

0

0

24

10

18

12

0

33

31

0

0

1

3

0

5

8

9

5

31 BKP Kelas II Palangkaraya

0

31

24

1

56

0

0

22

12

11

11

0

40

16

0

0

1

3

0

6

8

3

6

32 BKP Kelas II Palu

0

22

16

1

39

0

0

17

7

7

8

0

29

10

0

0

1

3

0

3

5

2

8

33 BKP Kelas II Gorontalo

0

35

17

0

52

0

0

26

12

12

2

0

31

21

0

0

1

3

0

0

6

3

8

34 SKP Kelas I Biak

0

22

12

0

34

0

0

14

10

7

3

0

21

13

0

0

0

1

2

0

6

1

5

35 SKP Kelas I Entikong

1

17

7

0

25

1

0

12

6

4

2

0

23

2

0

0

0

1

2

0

5

2

4

36 SKP Kelas I T. Balai Asahan

0

14

23

2

39

0

0

14

5

15

5

0

27

12

0

0

0

1

2

3

6

5

5

37 SKP Kelas I Cilacap

1

21

20

3

45

2

1

18

9

8

7

0

27

18

0

0

0

1

2

5

5

2

7

38 SKP Kelas I Sumbawa Besar

0

27

18

0

45

0

0

21

9

10

5

0

30

15

0

0

0

1

2

2

18

4

4

39 SKP Kelas I Banda Aceh

0

18

29

2

49

0

0

19

5

12

13

0

35

14

0

0

0

1

2

9

16

2

4

40 SKP Kelas I Sorong

0

19

13

0

32

0

1

15

3

8

5

0

24

8

0

0

0

1

2

1

1

2

5

41 SKP Kelas I Samarinda

0

15

19

0

34

0

0

12

4

13

5

0

21

13

0

0

0

1

2

3

8

3

4

42 SKP Kelas I Ambon

0

23

16

0

39

0

0

21

4

9

5

0

18

21

0

0

0

1

2

2

6

3

3

43 SKP Kelas I Bengkulu

0

17

12

1

30

0

0

11

7

9

3

0

19

11

0

0

0

1

2

0

3

2

5

44 SKP Kelas I Timika

0

10

12

0

22

0

0

7

4

7

4

0

13

9

0

0

0

1

2

0

2

1

2

45 SKP Kelas I Merauke

0

16

6

0

22

0

0

12

5

3

2

0

14

8

0

0

0

0

2

0

3

0

1

46 SKP Kelas I Bandung

1

23

27

1

52

1

0

19

11

14

7

0

36

16

0

0

0

1

2

1

3

6

7

47 SKP Kelas I Pare-pare

0

11

22

0

33

1

0

12

3

11

6

0

19

14

0

0

0

1

2

3

8

3

2

48 SKP Kelas II T. Balai Karimun

0

19

15

1

35

0

0

13

7

10

5

0

21

14

0

0

0

1

1

1

3

4

4

49 SKP Kelas II Ende

1

24

13

1

39

1

0

19

9

5

5

0

31

8

0

0

0

1

1

2

9

2

3

50 SKP Kelas II Mamuju

0

13

14

0

27

0

0

7

6

8

6

0

17

10

0

0

0

1

1

2

5

4

2

51 SKP Kelas II Manokwari

0

19

12

0

31

0

0

11

9

5

6

0

18

13

0

0

0

1

1

3

1

0

2

52 SKP Kelas II Bangkalan

0

10

23

1

34

0

0

16

4

8

6

0

23

11

0

0

0

1

1

3

15

5

2

1

12

25

7

45

13

3

16

10

1

32

13

0

0

1

4

0

2

2

12

6

2,183

1,332

1

10

63

195

33

217

467

361

368

53 BUT Teknik & Metode KP JUMLAH

27 1,370 1,913 205 3,515

Sumber: SIMPEG per 31 Agustus 2012

2

0

23

25

1,357 446 1,041 613 10

1

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per September 2012 GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR

I

II

III

IV

JMLH

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

D3

S1

S2

S3

L

P

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN FUNGSIONAL

MEDIK PRMD POPT POPT ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V VET VET AHLI TRMPL

1

Kantor Pusat Barantan

3

25

175

34

237

3

1

45

9

110

63

6

135

102

1

4

13

30

0

18

4

18

2

BBUS - Karantina Pertanian

1

26

52

10

89

0

2

22

14

25

25

1

34

55

0

1

3

7

0

5

5

17

1 3

3

BBKP Surabaya

5

75

145

19

244

6

1

91

24

72

50

0

149

95

0

1

4

8

0

23

42

26

30

4

BBKP Tanjung Priok

3

70

104

13

190

2

3

84

22

49

30

0

123

67

0

1

4

9

0

12

19

21

25

5

BBKP Soekarno Hatta

0

39

82

11

132

0

0

45

18

35

32

2

79

53

0

1

4

9

0

7

13

17

21

6

BBKP Belawan

1

46

94

16

157

0

1

53

15

70

18

0

85

72

0

1

4

8

0

6

19

29

9

7

BBKP Makassar, Sulsel

1

48

95

10

154

1

0

64

12

48

29

0

87

67

0

1

4

9

0

6

22

17

18

8

BKP Kelas I Denpasar

0

27

83

8

118

1

0

63

3

30

21

0

79

39

0

0

1

4

0

12

30

8

12

9

BKP Kelas I Semarang

13

5

27

56

8

96

1

5

27

13

32

18

0

58

38

0

0

1

4

0

8

7

13

10 BKP Kelas I Balikpapan

0

18

34

1

53

0

0

23

5

12

13

0

31

22

0

0

1

4

0

4

7

6

5

11 BKP Kelas I Bandar Lampung

0

28

60

5

93

0

0

29

12

39

13

0

58

35

0

0

1

3

0

5

15

7

12

12 BKP Kelas I Pekanbaru

0

38

49

4

91

0

0

41

12

26

12

0

55

36

0

0

1

4

0

4

11

10

12

13 BKP Kelas I Pontianak

0

32

20

1

53

0

0

26

8

10

9

0

36

17

0

0

1

4

0

3

3

5

6

14 BKP Kelas I Kupang

0

58

44

2

104

0

3

56

11

20

14

0

72

32

0

0

1

4

0

6

17

6

5

15 BKP Kelas I Banjarmasin

0

27

39

1

67

0

0

29

7

19

12

0

34

33

0

0

1

4

0

4

10

5

4

16 BKP Kelas I Mataram

0

35

34

4

73

0

0

33

9

19

12

0

51

22

0

0

1

4

0

6

15

6

8

17 BKP Kelas I Manado

0

18

26

2

46

0

1

19

4

13

9

0

31

15

0

0

1

4

0

4

9

6

3

18 BKP Kelas I Padang

0

20

20

4

44

0

1

15

9

15

4

0

24

20

0

0

1

4

0

0

3

2

4

19 BKP Kelas I Jayapura

0

13

19

1

33

0

0

14

5

8

6

0

25

8

0

0

1

4

0

2

7

2

2

20 BKP Kelas I Palembang

1

30

45

8

84

1

1

27

9

32

14

0

49

35

0

0

1

4

0

3

7

19

10

21 BKP Kelas I Jambi

0

28

24

3

55

0

0

24

7

17

7

0

39

16

0

0

1

4

0

2

5

4

7

22 BKP Kelas I Batam

0

15

21

2

38

0

0

12

5

11

10

0

25

13

0

0

1

4

0

3

4

6

6

23 BKP Kelas II Medan

0

15

32

4

51

0

0

16

3

26

6

0

22

29

0

0

1

3

0

1

5

11

6

24 BKP Kelas II Tanjung Pinang

1

31

24

1

57

0

1

22

11

11

12

0

37

20

0

0

1

3

0

7

7

3

9

25 BKP Kelas II Ternate

0

23

14

2

39

0

0

18

6

11

4

0

31

8

0

0

1

3

0

2

6

1

5

26 BKP Kelas II Kendari

1

15

24

0

40

0

1

15

2

15

7

0

28

12

0

0

1

3

0

2

4

5

2

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang

0

19

14

1

34

0

0

17

4

8

5

0

25

9

0

0

1

3

0

2

4

2

9

28 BKP Kelas II Tarakan

0

30

18

1

49

0

1

23

8

11

6

0

30

19

0

0

1

3

0

1

7

3

6

29 BKP Kelas II Cilegon

0

35

29

4

68

0

1

27

14

15

11

0

46

22

0

0

1

3

0

4

9

6

10

30 BKP Kelas II Yogyakarta

0

21

40

3

64

0

0

24

10

18

12

0

33

31

0

0

1

3

0

5

8

9

5

31 BKP Kelas II Palangkaraya

0

31

24

1

56

0

0

22

12

11

11

0

40

16

0

0

1

3

0

6

8

3

6

32 BKP Kelas II Palu

0

22

16

1

39

0

0

17

7

7

8

0

29

10

0

0

1

3

0

3

5

2

8

33 BKP Kelas II Gorontalo

0

35

17

0

52

0

0

26

12

12

2

0

31

21

0

0

1

3

0

0

6

3

8

34 SKP Kelas I Biak

0

22

12

0

34

0

0

14

10

7

3

0

21

13

0

0

0

1

2

0

6

1

5

35 SKP Kelas I Entikong

1

17

7

0

25

1

0

12

6

4

2

0

23

2

0

0

0

1

2

0

5

2

4

36 SKP Kelas I T. Balai Asahan

0

14

23

2

39

0

0

14

5

15

5

0

27

12

0

0

0

1

2

3

6

5

5

37 SKP Kelas I Cilacap

1

20

20

3

44

1

1

18

9

8

7

0

26

18

0

0

0

1

2

5

5

2

7

38 SKP Kelas I Sumbawa Besar

0

27

18

0

45

0

0

21

9

10

5

0

30

15

0

0

0

1

2

2

18

4

4

39 SKP Kelas I Banda Aceh

0

18

29

2

49

0

0

19

5

12

13

0

35

14

0

0

0

1

2

9

16

2

4

40 SKP Kelas I Sorong

0

19

13

0

32

0

1

15

3

8

5

0

24

8

0

0

0

1

2

1

1

2

5

41 SKP Kelas I Samarinda

0

15

19

0

34

0

0

12

4

13

5

0

21

13

0

0

0

1

2

3

8

3

4

42 SKP Kelas I Ambon

0

23

16

0

39

0

0

21

4

9

5

0

18

21

0

0

0

1

2

2

6

3

3

43 SKP Kelas I Bengkulu

0

17

12

1

30

0

0

11

7

9

3

0

19

11

0

0

0

1

2

0

3

2

5

44 SKP Kelas I Timika

0

10

12

0

22

0

0

7

4

7

4

0

13

9

0

0

0

1

2

0

2

1

2

45 SKP Kelas I Merauke

0

16

6

0

22

0

0

12

5

3

2

0

14

8

0

0

0

0

2

0

3

0

1

46 SKP Kelas I Bandung

1

23

27

1

52

1

0

19

11

14

7

0

36

16

0

0

0

1

2

1

3

6

7

47 SKP Kelas I Pare-pare

0

11

22

0

33

1

0

12

3

11

6

0

19

14

0

0

0

1

2

3

8

3

2

48 SKP Kelas II T. Balai Karimun

0

19

15

1

35

0

0

13

7

10

5

0

21

14

0

0

0

1

1

1

3

4

4

49 SKP Kelas II Ende

1

24

13

1

39

1

0

19

9

5

5

0

31

8

0

0

0

1

1

2

9

2

3

50 SKP Kelas II Mamuju

0

13

14

0

27

0

0

7

6

8

6

0

17

10

0

0

0

1

1

2

5

4

2

51 SKP Kelas II Manokwari

0

19

12

0

31

0

0

11

9

5

6

0

18

13

0

0

0

1

1

3

1

0

2

52 SKP Kelas II Bangkalan

0

10

22

1

33

0

0

16

4

8

5

0

23

10

0

0

0

1

1

3

15

5

2

53 BUT Teknik & Metode KP

1

12

25

7

45

2

0

13

3

16

10

1

32

13

0

0

1

4

0

2

2

12

6

22

25

2,179

1,331

1

10

63

194

33

218

468

361

367

JUMLAH

27 1,369 1,910 204 3,510

Sumber: SIMPEG per 30 September 2012

1,355 445 1,039 614 10

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Oktober 2012 GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR

I

II

III

IV

JMLH

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

D3

S1

S2

S3

L

P

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN FUNGSIONAL

ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V

MEDIK PRMD POPT POPT VET VET AHLI TRMPL

1

Kantor Pusat Barantan

3

25

175

34

237

3

1

44

9

111

63

6

133

104

1

4

13

30

0

18

4

18

2

BBUS - Karantina Pertanian

1

24

53

10

88

0

2

22

13

25

25

1

33

55

0

1

3

7

0

5

5

17

3

3

BBKP Surabaya

5

75

144

19

243

6

1

90

24

72

50

0

148

95

0

1

4

8

0

23

42

26

30

4

BBKP Tanjung Priok

3

70

103

14

190

2

3

84

22

49

30

0

124

66

0

1

4

9

0

12

19

21

25

5

BBKP Soekarno Hatta

0

39

82

11

132

0

0

45

18

35

32

2

79

53

0

1

4

9

0

7

13

17

21

6

BBKP Belawan

1

46

93

16

156

0

1

53

15

69

18

0

84

72

0

1

4

7

0

6

19

29

9

7

BBKP Makassar, Sulsel

1

48

94

11

154

1

0

64

12

48

29

0

87

67

0

1

4

9

0

6

22

17

18

8

BKP Kelas I Denpasar

0

27

83

8

118

1

0

63

3

30

21

0

79

39

0

0

1

4

0

12

30

8

12

9

BKP Kelas I Semarang

5

27

56

8

96

1

5

27

13

32

18

0

58

38

0

0

1

4

0

8

7

13

13

10 BKP Kelas I Balikpapan

0

18

34

1

53

0

0

23

5

12

13

0

31

22

0

0

1

4

0

4

7

6

5

11 BKP Kelas I Bandar Lampung

0

28

60

5

93

0

0

29

12

38

14

0

58

35

0

0

1

3

0

5

15

7

12

12 BKP Kelas I Pekanbaru

0

38

49

4

91

0

0

41

12

26

12

0

53

38

0

0

1

4

0

4

11

10

12

13 BKP Kelas I Pontianak

0

32

20

1

53

0

0

26

8

10

9

0

36

17

0

0

1

4

0

3

3

5

6

14 BKP Kelas I Kupang

0

58

44

2

104

0

3

56

11

20

14

0

72

32

0

0

1

4

0

6

17

6

5

15 BKP Kelas I Banjarmasin

0

27

39

1

67

0

0

29

7

19

12

0

34

33

0

0

1

4

0

4

10

5

4

16 BKP Kelas I Mataram

0

35

34

4

73

0

0

33

9

19

12

0

51

22

0

0

1

4

0

5

15

6

8

17 BKP Kelas I Manado

0

18

26

2

46

0

1

19

4

13

9

0

31

15

0

0

1

4

0

4

9

6

3

18 BKP Kelas I Padang

0

20

20

4

44

0

1

15

9

15

4

0

23

21

0

0

1

4

0

0

3

2

4

19 BKP Kelas I Jayapura

0

13

19

1

33

0

0

14

5

8

6

0

25

8

0

0

1

4

0

2

7

2

2

20 BKP Kelas I Palembang

1

30

44

9

84

1

1

27

9

32

14

0

49

35

0

0

1

4

0

3

7

19

10

21 BKP Kelas I Jambi

0

28

24

3

55

0

0

24

7

17

7

0

39

16

0

0

1

4

0

2

5

4

7

22 BKP Kelas I Batam

0

15

21

2

38

0

0

12

5

11

10

0

26

12

0

0

1

4

0

3

4

6

6

23 BKP Kelas II Medan

0

15

32

4

51

0

0

16

3

26

6

0

23

28

0

0

1

3

0

1

5

11

6

24 BKP Kelas II Tanjung Pinang

1

31

24

1

57

0

1

22

11

11

12

0

37

20

0

0

1

3

0

7

7

3

9

25 BKP Kelas II Ternate

0

23

14

2

39

0

0

18

6

11

4

0

31

8

0

0

1

3

0

2

6

1

5

26 BKP Kelas II Kendari

1

15

24

0

40

0

1

15

2

15

7

0

28

12

0

0

1

3

0

2

4

5

2

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang

0

19

14

1

34

0

0

17

4

8

5

0

25

9

0

0

1

3

0

2

4

2

9

28 BKP Kelas II Tarakan

0

30

18

1

49

0

1

23

8

11

6

0

31

18

0

0

1

3

0

1

7

3

6

29 BKP Kelas II Cilegon

0

35

29

4

68

0

1

27

14

15

11

0

46

22

0

0

1

3

0

4

9

6

10

30 BKP Kelas II Yogyakarta

0

21

40

3

64

0

0

24

10

18

12

0

33

31

0

0

1

3

0

6

8

9

5

31 BKP Kelas II Palangkaraya

0

31

24

1

56

0

0

22

12

11

11

0

40

16

0

0

1

3

0

6

8

3

6

32 BKP Kelas II Palu

0

22

16

1

39

0

0

17

7

7

8

0

29

10

0

0

1

3

0

3

5

2

8

33 BKP Kelas II Gorontalo

0

35

17

0

52

0

0

26

12

12

2

0

31

21

0

0

1

3

0

0

6

3

8

34 SKP Kelas I Biak

0

22

12

0

34

0

0

14

10

7

3

0

21

13

0

0

0

1

2

0

6

1

5

35 SKP Kelas I Entikong

1

17

7

0

25

1

0

12

6

4

2

0

23

2

0

0

0

1

2

0

5

2

4

36 SKP Kelas I T. Balai Asahan

0

14

23

2

39

0

0

14

5

15

5

0

27

12

0

0

0

1

2

3

6

5

5

37 SKP Kelas I Cilacap

1

20

20

3

44

1

1

18

9

8

7

0

26

18

0

0

0

1

2

5

5

2

7

38 SKP Kelas I Sumbawa Besar

0

27

18

0

45

0

0

21

9

10

5

0

30

15

0

0

0

1

2

2

18

4

4

39 SKP Kelas I Banda Aceh

0

18

29

2

49

0

0

19

5

12

13

0

35

14

0

0

0

1

2

9

16

2

4

40 SKP Kelas I Sorong

0

19

13

0

32

0

1

15

3

8

5

0

24

8

0

0

0

1

2

1

1

2

5

41 SKP Kelas I Samarinda

0

15

19

0

34

0

0

12

4

13

5

0

22

12

0

0

0

1

1

4

8

3

4

42 SKP Kelas I Ambon

0

23

16

0

39

0

0

21

4

9

5

0

17

22

0

0

0

1

2

2

6

3

3

43 SKP Kelas I Bengkulu

0

17

12

1

30

0

0

11

7

9

3

0

18

12

0

0

0

1

2

0

3

2

5

44 SKP Kelas I Timika

0

10

12

0

22

0

0

7

4

7

4

0

13

9

0

0

0

1

2

0

2

1

2

45 SKP Kelas I Merauke

0

16

6

0

22

0

0

12

5

3

2

0

14

8

0

0

0

0

2

0

3

0

1

46 SKP Kelas I Bandung

1

23

27

1

52

1

0

19

11

14

7

0

35

17

0

0

0

1

2

1

4

6

7

47 SKP Kelas I Pare-pare

0

11

22

0

33

1

0

12

3

11

6

0

19

14

0

0

0

1

2

3

8

3

2

48 SKP Kelas II T. Balai Karimun

0

19

15

1

35

0

0

13

7

10

5

0

21

14

0

0

0

1

1

1

3

4

4

49 SKP Kelas II Ende

1

24

13

1

39

1

0

19

9

5

5

0

32

7

0

0

0

1

1

2

9

2

3

50 SKP Kelas II Mamuju

0

13

14

0

27

0

0

7

6

8

6

0

17

10

0

0

0

1

1

2

5

4

2

51 SKP Kelas II Manokwari

0

19

12

0

31

0

0

11

9

5

6

0

19

12

0

0

0

1

1

3

1

0

2

52 SKP Kelas II Bangkalan

0

10

22

1

33

0

0

16

4

8

5

0

23

10

0

0

0

1

1

3

15

5

2

1

12

25

7

45

13

3

16

10

1

33

12

0

0

1

4

0

2

2

12

6

2,176

1,331

1

10

63

193

32

219

469

361

367

53 BUT Teknik & Metode KP JUMLAH

27 1,367 1,906 207 3,507

Sumber: SIMPEG per 31 Oktober 2012

2

0

22

25

1,353 444 1,038 615 10

1

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Nopember 2012 GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR

I

II

III

IV

JMLH

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

D3

S1

S2

S3

L

P

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN FUNGSIONAL

ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V

MEDIK PRMD POPT POPT VET VET AHLI TRMPL

1

Kantor Pusat Barantan

3

24

175

34

236

3

1

43

9

111

63

6

132

104

1

4

13

30

0

19

4

18

2

BBUS - Karantina Pertanian

1

24

53

10

88

0

2

22

13

25

25

1

33

55

0

1

3

7

0

5

5

21

2

3

BBKP Surabaya

5

75

144

19

243

6

1

90

24

72

50

0

148

95

0

1

4

8

0

23

42

26

30

4

BBKP Tanjung Priok

3

70

103

14

190

2

3

84

22

49

30

0

124

66

0

1

4

9

0

12

19

21

25

5

BBKP Soekarno Hatta

0

39

82

11

132

0

0

45

18

35

32

2

79

53

0

1

4

9

0

7

13

17

21

6

BBKP Belawan

1

44

95

16

156

0

1

52

15

70

18

0

84

72

0

1

4

7

0

6

19

29

9

7

BBKP Makassar, Sulsel

1

48

94

11

154

1

0

64

12

48

29

0

87

67

0

1

4

9

0

6

22

19

18

8

BKP Kelas I Denpasar

0

27

83

8

118

1

0

63

3

30

21

0

79

39

0

0

1

4

0

12

30

8

12

9

BKP Kelas I Semarang

4

28

56

8

96

1

5

26

13

33

18

0

58

38

0

0

1

4

0

8

7

13

13

10 BKP Kelas I Balikpapan

0

18

34

1

53

0

0

23

5

12

13

0

31

22

0

0

1

4

0

4

7

6

5

11 BKP Kelas I Bandar Lampung

0

28

60

5

93

0

0

29

12

38

14

0

58

35

0

0

1

3

0

6

15

7

12

12 BKP Kelas I Pekanbaru

0

38

49

4

91

0

0

41

12

26

12

0

53

38

0

0

1

4

0

4

11

10

12

13 BKP Kelas I Pontianak

0

32

20

1

53

0

0

26

8

10

9

0

36

17

0

0

1

4

0

3

3

5

6

14 BKP Kelas I Kupang

0

58

44

2

104

0

3

56

11

20

14

0

72

32

0

0

1

4

0

6

17

6

5

15 BKP Kelas I Banjarmasin

0

27

39

1

67

0

0

29

7

18

13

0

34

33

0

0

1

4

0

4

10

5

4

16 BKP Kelas I Mataram

0

35

34

4

73

0

0

32

9

20

12

0

51

22

0

0

1

4

0

6

15

6

8

17 BKP Kelas I Manado

0

18

26

2

46

0

1

19

4

13

9

0

31

15

0

0

1

4

0

4

9

6

3

18 BKP Kelas I Padang

0

20

20

4

44

0

1

15

9

15

4

0

23

21

0

0

1

4

0

0

3

3

4

19 BKP Kelas I Jayapura

0

13

19

1

33

0

0

14

5

8

6

0

25

8

0

0

1

4

0

2

7

3

2

20 BKP Kelas I Palembang

1

28

46

9

84

1

1

25

9

34

14

0

49

35

0

0

1

4

0

3

7

19

10

21 BKP Kelas I Jambi

0

28

24

3

55

0

0

24

7

17

7

0

39

16

0

0

1

4

0

2

5

4

7

22 BKP Kelas I Batam

0

15

21

2

38

0

0

12

5

11

10

0

26

12

0

0

1

4

0

3

4

6

6

23 BKP Kelas II Medan

0

15

32

4

51

0

0

16

3

26

6

0

23

28

0

0

1

3

0

1

5

11

6

24 BKP Kelas II Tanjung Pinang

1

31

23

1

56

0

1

21

11

11

12

0

36

20

0

0

1

3

0

7

7

3

9

25 BKP Kelas II Ternate

0

23

14

2

39

0

0

18

6

11

4

0

31

8

0

0

1

3

0

2

6

1

5

26 BKP Kelas II Kendari

1

15

24

0

40

0

1

15

2

15

7

0

28

12

0

0

1

3

0

2

4

5

2

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang

0

19

14

1

34

0

0

17

4

8

5

0

25

9

0

0

1

3

0

2

4

2

9

28 BKP Kelas II Tarakan

0

30

18

1

49

0

1

23

8

11

6

0

31

18

0

0

1

3

0

1

7

3

6

29 BKP Kelas II Cilegon

0

35

29

4

68

0

1

27

14

15

11

0

46

22

0

0

1

3

0

4

9

6

10

30 BKP Kelas II Yogyakarta

0

21

40

3

64

0

0

24

10

18

12

0

33

31

0

0

1

3

0

6

8

9

6

31 BKP Kelas II Palangkaraya

0

30

25

1

56

0

0

22

12

11

11

0

40

16

0

0

1

3

0

6

8

3

6

32 BKP Kelas II Palu

0

22

16

1

39

0

0

17

7

6

9

0

29

10

0

0

1

3

0

4

5

3

8

33 BKP Kelas II Gorontalo

0

35

17

0

52

0

0

26

12

12

2

0

31

21

0

0

1

3

0

1

6

3

8

34 SKP Kelas I Biak

0

22

12

0

34

0

0

14

10

7

3

0

21

13

0

0

0

1

2

0

6

1

5

35 SKP Kelas I Entikong

1

17

7

0

25

1

0

12

6

4

2

0

23

2

0

0

0

1

2

0

5

2

4

36 SKP Kelas I T. Balai Asahan

0

14

23

2

39

0

0

14

5

15

5

0

27

12

0

0

0

1

2

3

6

5

5

37 SKP Kelas I Cilacap

1

20

20

3

44

1

1

18

9

8

7

0

26

18

0

0

0

1

2

5

5

4

7

38 SKP Kelas I Sumbawa Besar

0

27

18

0

45

0

0

21

9

10

5

0

30

15

0

0

0

1

2

2

18

4

4

39 SKP Kelas I Banda Aceh

0

18

29

2

49

0

0

19

5

12

13

0

35

14

0

0

0

1

2

9

16

2

4

40 SKP Kelas I Sorong

0

19

13

0

32

0

1

15

3

8

5

0

24

8

0

0

0

1

2

1

1

2

5

41 SKP Kelas I Samarinda

0

15

19

0

34

0

0

12

4

13

5

0

22

12

0

0

0

1

1

4

8

3

4

42 SKP Kelas I Ambon

0

22

17

0

39

0

0

21

4

9

5

0

17

22

0

0

0

1

2

2

6

3

3

43 SKP Kelas I Bengkulu

0

17

12

1

30

0

0

11

7

9

3

0

18

12

0

0

0

1

2

0

3

2

5

44 SKP Kelas I Timika

0

10

12

0

22

0

0

7

4

7

4

0

13

9

0

0

0

1

2

0

2

1

2

45 SKP Kelas I Merauke

0

16

6

0

22

0

0

12

5

3

2

0

14

8

0

0

0

0

2

0

3

0

1

46 SKP Kelas I Bandung

1

23

27

1

52

1

0

19

11

14

7

0

35

17

0

0

0

1

2

1

4

6

11

47 SKP Kelas I Pare-pare

0

11

22

0

33

1

0

12

3

11

6

0

19

14

0

0

0

1

2

3

8

3

2

48 SKP Kelas II T. Balai Karimun

0

19

15

1

35

0

0

13

7

10

5

0

21

14

0

0

0

1

1

1

3

4

4

49 SKP Kelas II Ende

1

24

13

1

39

1

0

19

9

5

5

0

32

7

0

0

0

1

1

2

9

2

3

50 SKP Kelas II Mamuju

0

13

14

0

27

0

0

7

6

8

6

0

17

10

0

0

0

1

1

2

5

4

2

51 SKP Kelas II Manokwari

0

19

12

0

31

0

0

11

9

5

6

0

19

12

0

0

0

1

1

3

1

0

2

52 SKP Kelas II Bangkalan

0

10

22

1

33

0

0

16

4

8

5

0

23

10

0

0

0

1

1

3

15

5

2

1

12

24

7

44

12

3

14

12

1

32

12

0

0

1

4

0

2

2

12

6

2,173

1,331

1

10

63

193

32

224

469

372

371

53 BUT Teknik & Metode KP JUMLAH

26 1,361 1,910 207 3,504

Sumber: SIMPEG per 30 Nopember 2012

2

0

22

25

1,345 444 1,039 619 10

1

Lampiran 1. Keadaan Pegawai Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2012 GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR

I

II

III

IV

JMLH

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

D3

S1

S2

S3

L

P

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN FUNGSIONAL

MEDIK PRMD POPT POPT ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V VET VET AHLI TRMPL

1

Kantor Pusat Barantan

3

23

177

34

237

3

1

42

9

111

65

6

132

105

1

4

13

30

0

19

4

18

1

2

BBUS - Karantina Pertanian

1

24

53

10

88

0

2

22

13

25

25

1

33

55

0

1

3

7

0

5

5

21

2

3

BBKP Surabaya

5

74

145

20

244

6

1

90

24

71

52

0

149

95

0

1

4

8

0

23

42

27

30

4

BBKP Tanjung Priok

3

68

105

13

189

2

3

83

21

51

29

0

124

65

0

1

4

9

0

12

19

21

25

5

BBKP Soekarno Hatta

0

38

81

12

131

0

0

43

18

36

32

2

78

53

0

1

4

9

0

7

13

17

21

6

BBKP Belawan

1

44

92

17

154

0

1

51

15

70

17

0

84

70

0

1

4

7

0

5

18

29

10

7

BBKP Makassar, Sulsel

1

48

94

11

154

1

0

64

12

48

29

0

87

67

0

1

4

9

0

6

22

19

18

8

BKP Kelas I Denpasar

0

27

82

9

118

1

0

63

3

30

21

0

79

39

0

0

1

4

0

12

30

9

12

9

BKP Kelas I Semarang

4

28

56

7

95

1

5

26

13

33

17

0

57

38

0

0

1

4

0

7

7

13

15

10 BKP Kelas I Balikpapan

0

18

34

1

53

0

0

23

5

12

13

0

31

22

0

0

1

4

0

4

7

10

6

11 BKP Kelas I Bandar Lampung

0

28

61

5

94

0

0

29

12

39

14

0

58

36

0

0

1

3

0

7

15

8

12

12 BKP Kelas I Pekanbaru

0

37

50

4

91

0

0

40

12

27

12

0

53

38

0

0

1

4

0

4

11

10

12

13 BKP Kelas I Pontianak

0

32

20

1

53

0

0

26

8

10

9

0

36

17

0

0

1

4

0

3

3

5

6

14 BKP Kelas I Kupang

0

58

44

2

104

0

3

55

11

21

14

0

72

32

0

0

1

4

0

6

17

6

5

15 BKP Kelas I Banjarmasin

0

27

39

1

67

0

0

29

7

18

13

0

34

33

0

0

1

4

0

4

10

5

4

16 BKP Kelas I Mataram

0

35

34

4

73

0

0

32

9

20

12

0

51

22

0

0

1

4

0

6

15

6

8

17 BKP Kelas I Manado

0

18

26

2

46

0

1

19

4

13

9

0

31

15

0

0

1

4

0

4

9

6

3

18 BKP Kelas I Padang

0

20

20

4

44

0

1

15

9

15

4

0

23

21

0

0

1

4

0

0

3

3

4

19 BKP Kelas I Jayapura

0

13

19

1

33

0

0

14

5

8

6

0

25

8

0

0

1

4

0

2

7

3

2

20 BKP Kelas I Palembang

1

28

45

10

84

1

1

25

9

33

15

0

49

35

0

0

1

4

0

3

7

19

10

21 BKP Kelas I Jambi

0

27

25

3

55

0

0

24

6

18

7

0

39

16

0

0

1

4

0

2

5

4

7

22 BKP Kelas I Batam

0

15

21

2

38

0

0

12

5

11

10

0

26

12

0

0

1

4

0

3

4

5

6

23 BKP Kelas II Medan

0

16

32

4

52

0

0

17

3

26

6

0

24

28

0

0

1

3

0

1

5

11

7

24 BKP Kelas II Tanjung Pinang

1

31

22

1

55

0

1

21

11

11

11

0

36

19

0

0

1

3

0

6

7

3

9

25 BKP Kelas II Ternate

0

23

14

2

39

0

0

18

6

11

4

0

31

8

0

0

1

3

0

2

6

1

5

26 BKP Kelas II Kendari

0

16

24

0

40

0

1

15

2

15

7

0

28

12

0

0

1

3

0

2

4

5

2

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang

0

19

14

1

34

0

0

17

4

8

5

0

25

9

0

0

1

3

0

2

4

2

9

28 BKP Kelas II Tarakan

0

30

18

1

49

0

1

23

8

11

6

0

31

18

0

0

1

3

0

1

7

3

6

29 BKP Kelas II Cilegon

0

35

29

4

68

0

1

27

14

15

11

0

46

22

0

0

1

3

0

7

12

10

12

30 BKP Kelas II Yogyakarta

0

21

39

4

64

0

0

24

10

18

12

0

33

31

0

0

1

3

0

6

8

9

6

31 BKP Kelas II Palangkaraya

0

28

25

1

54

0

0

21

11

11

11

0

39

15

0

0

1

3

0

6

8

3

6

32 BKP Kelas II Palu

0

22

16

1

39

0

0

17

7

6

9

0

29

10

0

0

1

3

0

4

5

3

8

33 BKP Kelas II Gorontalo

0

35

17

0

52

0

0

26

12

12

2

0

31

21

0

0

1

3

0

1

6

3

8

34 SKP Kelas I Biak

0

22

12

0

34

0

0

14

10

7

3

0

21

13

0

0

0

1

2

0

6

1

5

35 SKP Kelas I Entikong

1

16

7

0

24

1

0

11

6

4

2

0

22

2

0

0

0

1

2

0

5

2

4

36 SKP Kelas I T. Balai Asahan

0

14

21

2

37

0

0

14

5

13

5

0

25

12

0

0

0

1

2

4

6

5

5

GOLONGAN NO.

SATUAN KERJA

PENDIDIKAN TERAKHIR JMLH

I

II

III

IV

37 SKP Kelas I Cilacap

1

20

20

3

44

1

1

18

38 SKP Kelas I Sumbawa Besar

0

27

18

0

45

0

0

21

39 SKP Kelas I Banda Aceh

0

18

29

2

49

0

0

40 SKP Kelas I Sorong

0

19

13

0

32

0

1

41 SKP Kelas I Samarinda

0

15

19

0

34

0

42 SKP Kelas I Ambon

0

22

17

0

39

43 SKP Kelas I Bengkulu

0

16

13

1

44 SKP Kelas I Timika

0

10

12

45 SKP Kelas I Merauke

0

16

46 SKP Kelas I Bandung

1

47 SKP Kelas I Pare-pare 48 SKP Kelas II T. Balai Karimun

JABATAN FUNGSIONAL

MEDIK PRMD POPT POPT ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V VET VET AHLI TRMPL

S2

S3

L

P

9

8

7

0

26

18

0

0

0

1

2

5

5

4

7

9

10

5

0

30

15

0

0

0

1

2

2

18

4

4

19

5

12

13

0

35

14

0

0

0

1

2

9

16

2

4

15

3

8

5

0

24

8

0

0

0

1

2

1

1

2

5

0

12

4

13

5

0

22

12

0

0

0

1

1

4

8

3

4

0

0

21

4

9

5

0

17

22

0

0

0

1

2

2

6

3

3

30

0

0

10

7

10

3

0

18

12

0

0

0

1

2

0

3

2

5

0

22

0

0

7

4

7

4

0

13

9

0

0

0

1

2

0

2

1

2

6

0

22

0

0

12

5

3

2

0

14

8

0

0

0

0

2

0

3

0

2

22

28

1

52

1

0

19

11

14

7

0

35

17

0

0

0

1

2

1

4

6

10

0

11

22

0

33

1

0

12

3

11

6

0

19

14

0

0

0

1

2

3

8

3

2

0

19

16

1

36

0

0

13

7

10

6

0

21

15

0

0

0

1

1

2

3

4

4

49 SKP Kelas II Ende

1

24

13

1

39

1

0

19

9

5

5

0

32

7

0

0

0

1

1

2

9

2

3

50 SKP Kelas II Mamuju

0

12

14

0

26

0

0

6

6

8

6

0

16

10

0

0

0

1

1

2

5

4

2

51 SKP Kelas II Manokwari

0

19

13

0

32

0

0

12

9

5

6

0

20

12

0

0

0

1

1

3

1

0

2

52 SKP Kelas II Bangkalan

0

10

22

1

33

0

0

16

4

8

5

0

23

10

0

0

0

1

1

3

15

5

2

53 BUT Teknik & Metode KP

1

12

24

7

44

2

0

12

3

14

12

1

32

12

0

0

1

4

0

2

2

12

6

22

25

2,169

1,329

1

10

63

193

32

227

471

382

378

25 1,350 1,912 211 3,498

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2012

D3

JABATAN STRUKTURAL

S1

JUMLAH

SD SMP SMA

JENIS KELAMIN

1,336 441 1,043 621 10

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KARANTINA PERTANIAN TH 2014

LAMPIRAN 2

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

SEKRETARIS BADAN KARANTINA PERTANIAN

KEPALA BAGIAN PERENCANAN

KEPALA PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KAHAYATI HEWANI

KEPALA BAGIAN KEUANGAN & PERLENGKAPAN

KEPALA BAGIAN UMUM

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI & PELAPORAN

KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN

KEPALA SUB BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERKARANTINAAN HEWAN

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI & VERIVIKASI

KEPALA SUB BAGIAN TU DAN RUMAH TANGGA

KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERKARANTINAAN TUMBUHAN

KEPALA SUB BAGIAN ANGGARAN

KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN HUMAS

KEPALA PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KAHAYATI NABATI

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG HEWAN HIDUP

KEPALA BIDANG PRODUK HEEAN

KEPALA SUB BIDANG HEWAN HIDUP IMPOR

KEPALA SUB BIDANG PRODUK HEWAN IMPOR

KEPALA SUB BIDANG KAHAYATI HEWANI IMPOR

KEPALA SUB BIDANG BENIH IMPOR

KEPALA SUB BIDANG NON BENIH IMPOR

KEPALA SUB BIDANG PRODUK HEWAN EKSPOR & ANTAR AREA

KEPALA SUB BIDANG KAHAYATI HEWANI EKSPOR DAN ANTAR AREA

KEPALA SUB BIDANG BENIH EKSPOR DAN ANTAR AREA

KEPALA SUB BIDANG NON BENIH EKSPOR DAN ANTAR AREA

KEPALA SUB BIDANG HEWAN HIDUP EKSPOR DAN ANTAR AREA

KEPALA BIDANG KAHAYATI HEWANI

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG KT BENIH

BBKP, BBUSKP, BUTMKP, BKP , SKP (52 UPT)

KEPALA BIDANG KT NON BENIH

KEPALA PUSAT KEPATUHAN,KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG KAHAYATI NABATI

KEPALA BIDANG KEPATUHAN

KEPALA BIDANG KERJASANA PERKARANTINAAN

KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI

KEPALA SUB BIDANG KAHAYATI NABATI IMPOR

KEPALA SUB BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN HEWAN

KEPALA SUB BIDANG KERJASAMA

KEPALA SUB BIDANG SISTEM INFORMASI

KEPALA SUB BIDANG KAHAYATI NABATI EKSPOR DAN ANTAR AREA

KEPALA SUB BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN TUMBUHAN

KEPALA SUB BIDANG SPS

KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN INFORMASI

Lampiran 3. DOKUMEN KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN TA 2012

1) Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional lingkup Badan Karantina Pertanian TA 2012 Rapat Kerja Nasional merupakan agenda rutin tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 8 – 10 Januari 2012 di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian. Rakernas ini telah dihadiri oleh seluruh Unit Kerja Badan Karantina Pertanian dan dibuka langsung secara Resmi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Dalam arahan Kepala Badan Karantina Pertanian bahwa Tahun 2012 merupakan tahun kerja (bekerja tidak seperti biasa) Hasil Rumusan Memperhatikan sambutan dan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian, paparan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, rencana pencapaian kinerja Sekretariat Badan, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, perwakilan Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian serta hasil diskusi dan pembahasan selama berlangsung Rapat Kerja Nasional Badan Karantina Pertanian 2012, dirumuskan hal-hal sebagai berikut : A. PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2010 – 2014 telah ditetapkan untuk jadi pedoman dalam penjabaran pencapaiann visi dan misi menuju karantina pertanian yang tangguh dan terpercaya. Oleh sebab itu perlu dipersiapkan sasaran dan target pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan jelas. Pencapaian kinerja yang sifatnya prioritas dan mempengaruhi sasaran akhir sebagaimana dituangkan dalam Renstra Barantan, tentu harus dikawal konsistensi dan kesinambungan pelaksanaannya serta menjadi kesepakatan dan komitmen bersama antara pimpinan dan staf sebagai penetapan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kontrak kinerja. 1.

SEKRETARIAT BADAN INDIKATOR KINERJA Meningkatnya kualitas manajemen kinerja penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

111

a. Opini laporan Keuangan (WTP) b. Kualifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal Baik c. Terpenuhinya SDM yang sesuai dengan Standar kompetensi Badan Karantina Pertanian d. Indeks Budaya Kerja, minimal 70 e. Tingkat penyelesaian rancangan peraturan yang sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundangan terhadap rumusan kebijakan teknis f. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu perkarantinaan minimal kenal 2.

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani INDIKATOR KINERJA Jumlah Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Pedoman Pengawasan Tindakan Karantina di Negara Asal. b. Pedoman Biosafety Laboratorium. c. Juknis Tindakan Karantina terhadap MBM dan Kulit Industri. d. Pedoman Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa Produk Hewan berupa Telur dan Produk Susu e. Pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap pemasukan Produk Rekayasa Genetik (PRG). f. Pedoman Tindakan Karantina tehadap Bahan Patogen, Sediaan Biologik dan Obat Hewan

3.

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati INDIKATOR KINERJA Jumlah Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Kajian Teknis tentang Tatacara Tindakan KT terhadap MP OPTK Non Benih untuk Pameran/Konferensi/Eksibisi b. Manual teknis perlakuan irradiasi c. Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Benih yang dimasukan dari Luar Negeri d. Persyaratan Teknis Pemasukan Benih ke Wilayah RI e. Kajian Teknis tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Benda Lain

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

112

f.

Kajian Teknis Pengawasan PRG di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

4.

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan INDIKATOR KINERJA Jumlah Rumusan Kebijakan operasional pengawasan dan penindakan peraturan perundangan, kerjasama dan sistem informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina b. Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati c. Sistem informasi yang optimal dalam mendukung manajemen dan operasional perkarantinaan pertanian dan keamanan

5.

Balai Besar Karantina Pertanian INDIKATOR KINERJA

a. Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati. b. Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metoda yang diberlakukan. c. Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina d. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Akreditasi Laboratorium ISO/SNI 17025 : 2008 b. Sistem Manajemen Mutu Pelayanan ISO/SNI 9001: 2008 c. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) d. Jumlah dan jenis HPHK/OPTK dan keamanan pangan yang diperiksa. 6.

Balai Karantina Pertanian Kelas I/II INDIKATOR KINERJA a. Realisasi target operasional pengawasan keamanan hayati.

sertifikasi

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

karantina

dan

113

b. Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metoda yang diberlakukan. c. Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina d. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa.

TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Sistem Manajemen Mutu Pelayanan ISO/SNI 9001: 2008 b. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) c. Jumlah dan jenis HPHK/OPTK dan keamanan pangan yang diperiksa. 7.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I/II INDIKATOR KINERJA

a. Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati. b. Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metoda yang diberlakukan. c. Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina d. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Sistem Manajemen Mutu Pelayanan ISO/SNI 9001: 2008 b. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) B. RENCANA KEGIATAN NASIONAL 1. Agenda Kegiatan Nasional Agenda kegiatan melibatkan seluruh (beberapa) UPT KP antara lain kegiatan rapat, seminar, workshop, apresiasi, diklat, sosialisasi yang bersifat nasional/regional sudah direncanakan oleh masing-masing unit eselon II dalam bentuk matrik jadual pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 2012, namun masih perlu dibahas kembali agar tidak terjadi tumpang tindih waktu dan tempat pelaksanaan. 2. Rencana Aksi Tahun 2012 a. Pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Peraturan Menteri Pertanian yang telah ditetapkan pada tahun 2011 yang lalu, antara lain Permentan no. 88, 89, 90 tahun 2011. b. Mensosialisasikan secara intern dan extern kepada stakeholders terhadap pemberlakuan Permentan No. 88 Tahun 2011, tentang Pengawasan Keamanan Pangan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

114

Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; Permentan No. 89 Tahun 2011, tentang Perubanhan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 37 Tahun 2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-buahan dan/atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan Permentan No. 90 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. C.

FOKUS-FOKUS KEGIATAN OPERASIONAL 1. Implementasi kebijakan Permentan No. 50, 51 dan 52 tentang pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan, pemasukan benih/bibit ternak dan bakalan/ternak potong. 2. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini masuk dan menyebarnya HPHK/OPTK. 3. Pengembangan dan pembangunan Instalasi Karantina Terpadu. 4. Mempercepat serapan anggaran dengan target triwulan I sebesar 25%, triwulan II 60%, triwulan III 80%, triwulan IV 95%, serta tetap memperhatikan aspek prudential dan akuntabilitas; 5. Selaras dengan percepatan dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan swakelola tetap memperhatikan pedoman PP 54 tahun 2010 tentang pemilihan sistem pengadaan. 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pertanian harus ditumbuhkembangkan pelaksanaannya di setiap UPT jajaran Barantan sebagai bagian administrasi perkantoran dalam fungsi pengawasan untuk menuju kedisiplinan penggunaan anggaran Negara yang dapat dipertanggung jawabkan, efesien/efektif, pelaporan yang handal, pengamanan asset Negara dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. 7. Berdasarkan hasil evalasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian, jajaran Badan Karantina Pertanian harus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 8. Peningkatan pemahaman dan implementasi kode etik pegawai Barantan. 9. Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani pegawai Barantan melalui pembinaan olahraga tertentu yang diberikan tanggung jawab kepada beberapa UPT KP.

2) Pengukuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelayanan Teknis (UPT) Lingkup Badan Karantina

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

115

Pertanian dan Sosialisasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 dan PP No. 61/2010 Sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya PPID oleh Kepala Badan Karantina Pertanian di 52 UPT lingkup Badan Karantina Pertanian, maka telah dilakukan pengukuhan pejabat tersebut pada tanggal 31 Januari 2012 diruang rapat Gd E lantai 7 Kementerian Pertanian. Kegiatan ini pengukuhan ini langsung dipimpin Kepala Badan Karantina Pertanian dan dihadiri pejabat eselon II /III lingkup kantor pusat Badan Karantina dan 52 Pejabat UPT. Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana diperlukan pengelola informasi dan dokumentasi. Agar dalam pengelolaan informasi public dan dokumentasi dapat berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan penyediaa, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan,informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja UPT. b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi diunit kerja UPT. c. Menerbitkan daftar informasi public lingkup unit kerja UPT. d. Menyiapkan sarana / tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik. e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik. f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan g. Menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan unit kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID. Setelah kegiatan ini dilanjutkan dengan sosialisasi kepada seluruh PPID di lingkup Badan Karantina Pertanian mengenai Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 dan PP No. 61/2010 dengan narasumber dari : a. Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika b. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat c. Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal d. Kepala Bidang Informasi Publik 3) Pelatihan Pengenalan Tugas Karantina (LAN’GASKARA) Pelatihan Pengenalan Tugas Karantina (LAN‟GASKARA) ini dilaksanakan pada tanggal 5-17 Februari 2012 di Resimen Induk Daerah militer Jakarta Raya (RINDAM JAYA) dan dibuka oleh drh Sujarwanto,MM (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani). Peserta berjumlah 275 Orang CPNS Golongan II dan III. Tujuan Pengenalan Tugas ini diharapkan para peserta dan cepat memahami tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

116

4) Seleksi Calon Para Medik Veteriner (PMV) dan Calon Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT Terampil). Sebagai langkah persiapan pelaksanaan Pelatihan Dasar Karantina Untuk PMV dan POPT Terampil, maka diperlukan seleksi peserta. Seleksi ini dilaksanakan di Balai Uji Terap Tehnik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) pada tanggal 2-6 Februari 2012, dan ujian ini terbagi menjadi 2 terdiri : - Tes calon Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT Terampil) dilaksanakan pada tanggal 2-4 Februari 2012 dengan jumlah peserta 129 orang. Materi : Physikologi,Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum. - Tes calon Para Medik Veteriner (PMV) dilaksanakan pada tanggal 4-6 Februari 2012 dengan jumlah peserta 179 orang. Materi : Physikologi,Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum. 5) Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Pertanian, Kementan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam rangka kerjasama nasional Badan Karantina Pertanian telah menjalin kerjasama dengan instansi terkait dengan maksud untuk memperkuat pengawasan karantina pertanian dan keamanan hayati di lapangan. Salah satunya adalah kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kerjasama ini telah dirintis sejak tahun 2007 melalui Kesepahaman bersama antara Kepolisian Republik Indonesia dan Departemen Pertanian RI No. POL B/1539/VI/2007, Nomor : 1724/HK.060/L/6/2007 tentang penyelenggaraan tugas pembinaan operasional PPNS dibidang Karantina Pertanian dengan tujuan : b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembinaan operasional PPNS karantina oertanian c) Mewujudkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja PPNS Karantina Pertanian Dengan telah berakhirnya kesepahaman bersama sejak tahun 2007, maka telah dilakukan perpanjangannya dimana pada tanggal 6 Maret 2012 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Pertanian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 1848/HK.020/3/L/2012 dan B/12/III/2012 Tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati. Penandatanganan ini di lakukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian Ir. Banun Harpini ,MSc dan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti. 6) Konsolidasi Tim Satlak PI Badan Karantina Pertanian Sebagai wujud dari amanat PP 60 tahun 2008 dan Permentan No. 23 Tahun 2009 maka telah dilakukan koordinasi Tim Satlak PI Badan Karantina Pertanian pada tanggal 13 Februari 2012 yang langsung dipimpin oleh Ketua Tim Satlak PI Badan Karantina Pertanian (Sekretaris Badan Karantina Pertanian). Tujuan Rapat konsolidasi Satlak PI ini bertujuan untuk :

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

117

a) Membahas Rencana Kerja Tim Satlak PI Badan Karantina Pertanian TA 2012 b) Mengidentifikasi kembali kegiatan-kegiatan yang menjadi tindak lanjut dari kegiatan Tim Satlak PI TA 2011 c) Membuat jadual agenda secara detail kegiatan Tim Satlak PI Hasil dan Tindak Lanjut a) Sebagai referensi untuk menyusun agenda dalam merumuskan rencana kerja Tim Satlak PI Badan Karantina Pertanian TA 2012 agar melihat hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal TA 2011 tentang temuan 5 Unsur SPI serta evaluasi operasional SPI tahun 2011 b) Status terakhir 5 unsur SPI (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern) perlu dilihat kembali c) Petunjuk Teknis Pembinaan ke UPT TA 2012 agar segera disusun d) Melanjutkan dan segera menyelesaikan identifikasi titik-titik kritis dari kegiatan strategis Kantor Pusat Barantan dan UPT e) Penyusunan agenda tahun 2012 secara detail direncanakan akan dibahas dengan mengundang narasumber baik dari Itjen Kementan maupun dari Pembina SPI Pusat 7) Hasil Penilaian Dupak Pejabat Fungsional POPT Ahli, POPT Terampil, Paramedik Veteriner dan Medik Veteriner Lingkup Badan Karantina Pertanian. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 s/d 13 Januari 2012 di Hotel Griya Shakinah Cisarua-Bogor untuk agenda penilaian oleh P1 dan P2, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 di Kanpus Kementerian Pertanian bertempat di Gd.E Lt 5. Tim Penilai yang hadir tediri dari 19 orang meliputi Tim Penilai Kementerian dan Tim Penilai Pusat. Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Tumbuhan (POPT) yang dinilai berjumlah 446 POPT yang tersebar diseluruh UPT Karantina Pertanian yang terdiri dari : a) Ahli : 207 DUPAK b) Terampil : 81 DUPAK c) Calon Ahli : 68 DUPAK d) Calon Terampil : 5 DUPAK JUMLAH : 447 DUPAK Dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Rabu 18 januari 2012 bertempat di Lt.2 GdE Kanpus Kementan yang dihadiri oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Kepala Pusat Tumbuhan, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, serta Tim Penilai Pusat dan Kementerian lingkup Badan Karantina Pertanian. Rapat Pleno menghasilkan keputusan berupa: a) PAK : 158 POPT b) HAPAK : 289 POPT

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

118

Pada tanggal 16 - 20 Januari 2012 di Hotel Griya Sakinah Cisarua telah dilasanakan penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pejabat Fungsional Paramedik Veteriner (PV) dan Medik Veteriner (MV) sekaligus dilakukan sidang pleno oleh tim penilai Kementerian Pertanian. Pada periode penilaian Juni 2011 Jumlah Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner (PV) berjumlah 238 orang dan Medik Veteriner (MV) berjumlah 133 orang dengan hasil : I. Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner (PV) : 1. Penetapan Angka Kredit (PAK) : a. Pengangkatan Pertama : 75 Orang. b. Kenaikan Pangkat (KP) : 50 Orang. c. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat (KJ/KP) : 8 Orang. d. Kewajiban mengumpulkan 10 angka kredit per th : 15 Orang. 2. Hasil Akhir Penilaian Angka Kredit (HAPAK) : 80 Orang. 3. Tidak dapat dinilai : 10 Orang Jumlah : 238 Orang II. Pejabat Fungsional Medik Veteriner (MV) : 1. Penetapan Angka Kredit (PAK) : a. Pengangkatan Pertama : 75 Orang. b. Kenaikan Pangkat (KP) : 2 Orang. c. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat (KJ/KP) : 14 Orang. d. Kenaikan Jabatan : 1 Orang. 2. Hasil Akhir Penilaian Angka Kredit (HAPAK) : 40 Orang. 3. Tidak dapat dinilai : 1 Orang Jumlah : 133 Orang 8) Kegiatan Service Excelent Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 -10 Februari 2012 di Hotel Sahid Montana Jl. Kahuripan No. 9 Malang Jawa timur. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Umum Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh 22 pesertaterdiri dari peserta pusat, Balai Besar dan UPT Se-Jawa lingkup Badan Karantina Pertanian. Tujuan diadakannya kegiatan service exelen ini adalah untuk membentuk karakter pegawai Badan Karantina Pertanian supaya dapat meningkatkan pelayanan publik dan dapat memberikan pelayanan yang prima serta mengetahui bagaimana layaknya sebagai seorang Pegawai Negri Sipil (PNS) yang berkarakter. 9) Rapat Koordinasi Terbatas antara Dirjen Bea Cukai dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dan Instansi Terkait Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2011 di Ruang Rapat Nusantara, Lt VII, Gd. E, Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Rapat koordinasi dihadiri oleh 19 (sembilan belas) peserta, dengan rincian sebagai berikut: Barantan : Kepala Badan Banun Harpini Para pendamping:

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

119

1. Mulyanto (Sekretaris Badan Karantina Pertanian) 2. Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani) 3. Arifin Tasrif (Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati). 4. Catur Budiman (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan). 5. Agus Sunanto (Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok). 6. Para staf pendamping lainnya (Hukum dan Humas, Bagian Perencanaan, staf BBKP Tg Priok) Dirjen Bea dan Cukai

:

Agung Kuswandono (Direktur jenderal Bea dan Cukai) Para Pendamping:

1. Yansani Suryawan (Wakil Kantor Pusat DJBC) 2. Nirmala DH (wakil KPU BC Tg Priok) 3. Kitty Kartika (Wakil KPU BC Tg Priok) BPOM

:

Diwakili oleh perwakilan dari Kedeputian 1, 2 dan 3

1. Suratmono (Kedeputian 1, Pengawasan Produk Therapeutic) 2. Roland Hutapea (Kedeputian 2) 3. Sukiman said Umar (Kedeputian 3) Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Perikanan

:

Bidang

Rusnanto (Ka. Balai BKIPM Tg Priok)

HASIL RAPAT a) Arahan umum disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian perihal tujuan pertemuan, yaitu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan dan efektifitas pelayanan dan pengawasan di lapangan yang akan berdampak pada kelancaran arus barang serta kendali resiko yang memadai dibidangnya masing-masing. b) Dirjen Bea dan Cukai memaparkan hal hal yang berkaitan dengan arus barang di Pelabuhan, beberapa kondisi yang mempengaruhi arus barang di Pelabuhan adalah:  Status Barang, ditentukan oleh adanya Kebijakan teknis yang menyebabkan adanya kondisi Pelarangan dan atau Pembatasan, kemudian barulah diberlakukan penilaian tarif bea masuk dengan semua prosedur dan ketentuan yang ada.  Sarana dan Prasarana Pemeriksaan, Tempat pemeriksaan atau TPS kondisinya sudah tidak layak dan kurang dalam kuantitasnya. Tempat pemeriksaan tersebut tidak dibawah kendali Ditjen Bea dan Cukai. Demikian pula dengan jadwal arus barang menuju

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

120

tempat pemeriksaan yang lebih banyak ditentukan oleh pihak ketiga yg menanganinya serta dibawah koordinasi PT. Pelindo  Arus Data, Ditjen Bea dan Cukai pada saat ini sedang dalam rekondisi TIK berkaitan dengan tingkat kecepatan arus data, dengan target Real Time on line seluruh satker.  Dipaparkan konsep Tempat Pemeriksaan Terpadu sebagai salah satu solusi peningkatan kelancaran arus barang di Pelabuhan Tg. Priok. Konsep tersebut mencakup analisis proses penyelesaian impor (dwelling time), fakta dan data kondisi sarana kepabeanan, TPS, Benchmarking kondisi ideal dan Layout Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu. c) Selanjutnya Ditjen Bea dan Cukai akan mengkoordinir kebutuhan tempat pemeriksaan bersama di Pelabuhan yang melibatkan Instansi Teknis lingkup CIQS dan BPOM. Tahap awal, pada Hari Rabu Tanggal 8 Februari Dirjen Bea Cukai akan melakukan pertemuan dengan Dirut PT. Pelindo II dengan agenda membangun komitmen penyediaan lokasi pemeriksaan bersama. d) Lokasi pemeriksaan bersama yang ditawarkan oleh PT. Pelindo II yaitu di Graha Segara berdasarkan kajian awal belum memenuhi syarat baik dari aspek luasannya (kurang lebih hanya 5,5 Ha) maupun dari aspek legalitasnya. Untuk itu Ditjen BC telah mengidentifikasi lokasi baru yang berdasarkan pengamatan selama ini kurang aktif dipergunakan untuk penumpukan Barang yaitu di UPTK-II (luas kurang lebih 12 Ha). Rapat menyepakati prioritas lokasi tempat pemeriksaan terpadu adalah UPTK-II. e) Sambil menunggu komitmen dari Direktur PT Pelindo II perihal persetujuan lokasi di UPTK-II diharapkan masing-masing Instansi terkait menyiapkan kajian terkait dengan target implementasi operasional pemeriksaan bersama, disamping itu diharapkan setiap Instansi terkait menunjuk tim untuk diakomodir Ditjen Bea dan Cukai dalam rangka pengkajian segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana lokasi pemeriksaan bersama, sarana prasarana, pembiayaan dan risk manajemen. Setiap Instansi terkait agar segera memulai menyiapkan Kebijakan Teknis, standar prosedur serta Sumberdaya pendukungnya. Diharapkan standar dan prosedur yang nantinya diberlakukan harmonis satu sama lain dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip manajemen resiko yg diamanatkan. Forum pertemuan juga menghendaki agar diterbitkannya prosedur bersama yang diberlakukan ditempat pemeriksaan bersama. 10) Penataan Tatalaksana /Evaluasi dan Penyempurnaan SOP Lingkup Badan Karantina Pertanian Kegiatan Evaluasi dan Penyempurnaan SOP dilaksanakan pada tanggal 19-20 Maret 2012 di Hotel Topas Galeria, Bandung, dengan jumlah peserta kegiatan 97 orang, Penataan Tatalaksana /Evaluasi dan Penyempurnaan SOP Lingkup Badan Karantina Pertanian dibuka oleh Kepala Bagian Umum atas nama Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Dalam pengarahannya beliau mengharapkan pelaksanaaan SOP dapat dilakukan dengan baik dan dilaksanakan bukan karena keterpaksaan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

121

melainkan karena memang SOP diperlukan. Selain itu juga untuk memberikan pelayanan rutin serta menghindari tumpang tindih pelayanan tugas dan mempermudah untuk penelusuran kesalahan prosedur. Dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelayanan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah : a) Identifikasi SOP Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian b) Identifikasi SOP Balai Besar KP, BBUSKP dan BUT KP melakukan SOP Makro c) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I dan II melakukan penyempurnaan SOP Makro dan menyusun SOP Mikro. Tindak Lanjut SOP hasil identifikasi akan dikumpulkan di kantor pusat Badan Karantina Pertanian paling lambat minggu ke 4 April 2012 dan akan dikompilasi. 11) Rapat Program dan Rencana Kerja TA 2013 UPT Badan Karantina Pertanian Wilayah Timur di Denpasar, Bali Sehubungan dengan perencanaan dan penyusunan pagu indikatif TA 2013 maka telah dilakukan Rapat Program dan Rencana Kerja TA 2013 UPT Badan Karantina Pertanian Wilayah Timur di Denpasar, Bali pada tanggal 2 – 5 April 2012. Kegiatan ini langsung dibuka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang didampingi oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati serta Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Innformasi Perkarantinaan. Sebegai peserta adalah Kepala dan Staf UPT wilayah Timur, yaitu : 1. BBKP Surabaya 2. BBKP Makasar 3. BKP Kelas I Denpasar 4. BKP Kelas I Banjarmasin 5. BKP Kelas I Balikpapan 6. BKP Kelas I Manado 7. BKP Kelas I Mataram 8. BKP Kelas I Jayapura 9. BKP Kelas I Kupang 10. BKP Kelas II Palangkaraya 11. BKP Kelas II Tarakan 12. BKP Kelas II Kendari 13. BKP Kelas II Palu 14. BKP Kelas II Gorontalo 15. BKP Kelas II Ternate 16. SKP Kelas I Sumbawa Besar 17. SKP Kelas I Samarinda 18. SKP Kelas I Pare-Pare 19. SKP Kelas I Ambon 20. SKP Kelas I Biak 21. SKP Kelas I Timika 22. SKP Kelas I Sorong

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

122

23. 24. 25. 26. 27.

SKP Kelas I Merauke SKP Kelas II Bangkalan SKP Kelas II Ende SKP Kelas II Mamuju SKP Kelas II Manokwari

Tujuan a) Sinkronisasi kebijakan dan program Badan Karantina Pertanian dengan UPT Karantina Pertanian b) Melakukan penyusunan program dan rencana kerja TA 2013 UPT Wilayah Timur lingkup Barantan Materi Rapat : a) Arahan Kepala Badan tentang Kebijakan Tahun 2013 (oleh Kepala Badan) b) Arah Kebijakan pembangunan Pertanian TA 2013 (oleh Bappenas, Biro Perencanaan, Setjen,Kementan) c) Arah Kebijakan Pusat KH dan Keamanan Hayati Hewani d) Arah Kebijakan Pusat KT dan Keamanan Hayati Nabati e) Arah Kebijakan Pusat KKIP f) Sinkronisasi Rencana Kerja UPT dengan Pusat Dalam arahan Kepala Badan Karantina Pertanian pada kegiatan ini yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan TA 2013 adalah : a) Pada saat sekarang bahwa basis pemberian pagu adalah seberapa besar proposal Badan Karantina Pertanian yang mendukung 4 target sukses Kementerian Pertanian b) Kita harus dapat menjustifikasi kerugian ekonomi apabila HPHK/OPTK masuk c) Melakukan dukungan terhadap pembangunan kawasan ekonomi, yaitu di : o Sumatera dan Kalimantan (Sawit dan Karet) o P. Jawa (sentra industry pangan) o Sulawesi (Beras, Jagung dan Kakao) o Bali, NTB, NTT (sentra jagung, kedelai dan peternakan : sapi, babi) o Papua (Padi dan Kedelai, Tebu, Kakao, Sawit dan Kopi, peternakan sapi dan babi) d) Mendukung 4 target suskses melalui penetapan persyaratan dan tata cara tindakan karantina terhadap benih/bibit impor dan antar area di dalam negeri e) Memastikan kebijakan operasonal memiliki justifikasi ilmiah yang memadai, memenuhi tatacara penyusunan kebijakan public yang baik dan memiliki tingkat kesiapan yang cukup untuk dimplementasikan. f) Dalam aspek manajemen operasional, al : menuntaskan sistem penjaluran didalam pelayanan dan pengawasan,mengimplementasikan prinsip pelayanan publik yang

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

123

baik (standar pelayanan minimal), membangun system kewasdakan untuk memeberikan keyakinan yg memadai bahwakebijakan karantina pertanian terlaksana sesuai amanatnya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mengantisipasi hambatan di dalam pelayanan yang diakibatkan karena kurangnya prosedur, mengoptimalkan fungsi teknologi dan system infoirmasi dalam pelayanan sesuai perkembangan INSW. g) Dalam aspek pengembangan sumber daya dengan : o Mengoptimalkan fungsi TIK dalam manajemen kinerja o Mengimplementasikan system pengukuran kinerja,sebagai tindak lanjut reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran o Meningkatkan kualitas manajemen diklat untuk menjamin kompetensi o Meningkatkan tata kelola PNBP terutama berhubungan dengan system pelayanan dan pelaporan operasional o Meningkatkan peran kerjasama 12) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Bidang Karantina Hewan. Pembahasan Rancangan Permentan dilaksanakan pada tanggal 9-11 April 2012 di Hotel Lorin Sentul Bogor jawa Barat dan dibuka oleh Kepala Badan karantina Pertanian dihadiri oleh Kepala Pusat karantina Hewan, Kepala Biro Hukum, Dir kesehatan Hewan dan Kesmavet, UPT sejabotabek serta Pejabat Kantor Pusat Karantina Hewan lingkup Badan Karantina Pertanian. Dalam pembukaan ini Kepala Badan memberikan arahan sebagai berikut : a. Sesuai dengan Pasal 296 dan Pasal 297 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan karantina pertanian. Dalam melaksanakan tugas pertanian, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi: - Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; - Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian. b.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terlaksana dengan efektif dan efisien apabila didukung dengan instrumen regulasi / peraturan yang menjadi payung hukum dan dasar pengaturannya.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

124

c.

Regulasi / peraturan perundang-undangan lingkup Badan Karantina Pertanian dapat mejadi payung hukum dan dasar pengaturan bagi pelaksanaan tindakan karantina yang baik apabila mulai dari penyusunan, pembahasan dan sampai dengan implementasinya di lapangan dapat dilakukan dengan baik pula.Selain itu regulasi / peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi persyaratan antara lain: - Memiliki kejelasan tujuan; - Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - Dapat dilaksanakan; - Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

d.

Penyusunan Regulasi / peraturan perundang-undangan sampai dengan implementasinya di lapangan selain harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum harus dapat pula dipertanggungjawabkan secara teknis / ilmiah, oleh karena itu diharapkan kajian teknis (position paper) yang dilakukan oleh Pusat Teknis (Pusat Karantina Hewan dan Kemanan Hayati Hewani) dapat menjawab semua semua aspek teknis/ilmiah yang mendasari persyaratan dan tindakan yang diatur dalam Penyusunan Regulasi / peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan/ditetapkan.

e.

Pembahasan Rancangan Permentan Bidang Karantina Hewan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tindakan karantina hewan yang efektif dan efisien serta memberikan kejelasan serta kepastian kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan palksanaan tindakan karantina hewan.

Dalam Rapat Pembahasan Rancangan Permentan telah dilakukan pembahasan mengenai ; - Tindakan Karantina Hewan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan Penularan rabies - Tindakan Karantina Hewan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran Media pembawa Brucellosis. - Tindakan Karantina Hewan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran Ruminansia Options. Hasil Diskusi a. RANCANGAN PERMENTAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN RUMINANSIA Kepala Biro Hukum : secara substansi sudah cukup memadai, hanya perlu disusun ulang mengenai outline supaya memudahkan dalam penyusunannya serta memudahkan bagi petugas karantina dalam melaksanakan Permentan ini dan juga bagi setiap orang dalam memahami substansi Permentan ini. - Penyusunan outline rancangan permentan mengenai ruminansia diharapkan dapat menjadi acuan outline bagi penyusunan rancangan Permentan Bidang Karantina Hewan yang akan datang.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

125

- Mengenai judul sebaiknya ruminansi besar menjadi ruminansia saja. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan tindakan karantina terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran ruminansia, disamping untuk untuk efisiensi dan efektivitas cakupan Permentan (tidak perlu lagi menerbitkan beberapa permentan untuk media pembawa yang jenis penyakitnya, cara pencegahannya sama). b. RANCANGAN PERMENTAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN PENULAR RABIES - Pemasukan HPR dari negara bebas dengan vaksinasi dapat dilakukan ke negara bebas dengan tidak vaksinasi dengan persyaratan khusus (sesuai dengan ketentuan dalam OIE dimana pemasukan HPR dapat dilakukan dari daerah/negara asal yang tertular namun dengan persyaratan khusus). - Istilah historis pada kalimat pulau bebas historis Rabies sebaiknya disesuaikan dengan pemasukan HPR ke dalam wilayah negara Republik Indonesia (pulau bebas historis ►pulau bebas dengan tidak menerapkan vaksinasi); - Peraturan terkait HPR selama ini cenderung kaku sehingga dapat menimbulkan niat pengguna jasa untuk mencari celah/menyiasati peraturan tersebut. - Perlu ditambahkan salah satu lalu lintas HPR dari daerah tertular: tidak terjadi kasus dalam kurun waktu tertentu (perlu diperjelas berapa lama kurun waktu tersebut). - Untuk analisa resiko perlu dijabarkan lebih lanjut ►dalam bentuk apa dan bagaimana melakukannya serta hasil dari hasil analisa resiko berupa rekomendasi atau yang lain ? - Bagaimana justifikasi HPR dalam keadaan bunting/tidak ? dengan mekansime bagaimana melakukannya ? Ketentuan ini cenderung bias. Perlu ditelusuri lebih lanjut dari sumber pustaka yg ada. - Pemberlakuan kewajiban pemakaian microchip pada HPR yang akan dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, perlu diberikan waktu persiapan yang cukup bagi pengguna jasa untuk menyelaraskan dengan kewajiban tersebut (sebaiknya kewajiban pemakaian microchip tersebut diberlakukan 1 tahun setelah diundangkannya Permentan). c. RANCANGAN PERMENTAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA BRUCELLOSIS - Jenis hewan penular brucellosis perlu dicek lagi daftarnya di Permentan 3238 tentang Tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan Dan Klasifikasi Media Pembawa. Apabila dipandang perlu dalam rancangan Permentan ini dapat dimasukkan semua jenis hewan penular brucellosis yang perlu dikenakan tindakan karantina, tidak hanya sapi dan kerbau.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

126

- Susu dan produk susu juga merupakan media pembawa (MP) brucellosis, bagamana pengaturannya ? Apakah akan dimasukkan sekalian ke dalam rancangan Permentan ini ? - Bagaimana untuk pemasukan MP brucellosis dari negara tertular brucellosis (diperolehkan/tidak) ? Perlu dikaji lagi justifikasinya bagamana. - Pemasukan dari luar negeri ke daerah bebas brucellosis harus sama perlakuannya dengan ketentuan antar area. - Sertifikat silsilah bukan merupakan obyek pengawasan karantina (perlu dimasukkan sbg persyaratan atau tidak ?). Disepakati persyaratan sertifikat silsilah dihilangkan dan tidak perlu dicantumkan menjadi persyaratan pemasukan dalam rancangan Permentan ini. - Istilah hasil uji laboratorium apakah perlu disesuaikan menjadi sertifikat uji laboratorium, perlu dicarikan justifikasinya. Menurut ketentuan ISO 17025, hasil uji laboratorium tidak dinyatakan dalam bentuk sertifikat namun hanya laporan hasil uji. - Di tempat pemasukan kalau memungkinkan tidak perlu dilakukan pengujian, namun di nyatakan dalam Sertifikat Kesehatan Hewan. Kalau ditemukan positif brucellosis diberikan perlakukan, penolakan dan/atau pemusnahan. - Prosedur pengujian disesuaikan dengan jenis hewan sesuai peruntukannya (untuk jenis hewan tertentu perlu dipertimbangkan mana pengujian yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan) - Apabila ada metode pengujian terbaru perlu dimasukkan/ditambahkan; - Dari Daerah Bebas Ke Daerah Tertular ►Pengujian RBT dan vaksinasi dilakukan petugas karantina di tempat pengeluaran. 13) Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Pelatihan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran dilaksanakan di Pusat Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor pada tanggal 23 April – 8 Mei 2012 dan diikuti oleh 48 peserta terdiri dari Staf Pusat Badan Karantina Pertanian 2 orang dan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian berjumlah 46 orang peserta. Narasumber Pelatihan ini adalah pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Pusat Pelatihan manajemen dan Kepemimpinan. Tujuan diadakan pelatihan ini adalah agar peserta memahami dan mampu mengelola keuangan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN di unit kerja Badan Karantina Pertanian Pusat maupun di lingkup UPT Badan Karantina Pertanian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diklat Sertifikasi bendahara Pengeluaran ini dibuka oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Dalam pembukaan ini Sekretaris Badan mengharapkan kepada peserta dapat mengikuti dengan sungguhsungguh supaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme bendahara pengeluaran. Dengan mengikuti diklat ini nantinya bisa digunakan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

127

sebagai bendahara penerima, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu di wilker masing masing. Materi yang diberikan adalah : Mata Pelajaran Pokok - Pengelolaan Uang Persediaan; - Pengujian dan Pembayaran Tagihan; - Perpajakan Bendahara Pengeluaran; - Pembukuan Bendahara Pengeluaran; - Pelaporan dan Penanggung jawaban Bendahara Pengeluaran. Mata Pelajaran Penunjang - Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara; - Etika Profesi PNS. Ceramah - Pemberantasan Korupsi & Penyelesaian Kerugian Negara; - Kebijakan APBN. Dalam Pelatihan ini peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan yang berlaku dan akan diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan manajemen dan Kepemimpinan beserta kualifikasi kelulusannya dan disampaikan melalui instansi masing – masing. 14) Workshop Sinkronisasi Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian 2012 Workshop Sinkronisasi Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Mei 2012 di Wina Holiday Hotel, Denpasar dihadiri oleh seluruh pejabat yang menangani ketata usahaan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian sejumlah 52 Orang. Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Berdasarkan arahan Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Karantina Pertanian, narasumber yang berasal dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta hasil diskusi selama Workshop berlangsung dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut : a) Badan Karantina Pertanian memiliki sistem ketatausahaan (sistem arsip) yang unik di lingkup Kementerian Pertanian bahkan instansi pemerintah lainnya. Keunikan sistem ketatausahaan tersebut harus diimbangi dengan manajemen pengelolaan ketatatausahaan yang signifikan. b) Pejabat yang menangani ketatausahaan (Subbag TU/Kepala TU) di Badan Karantina Pertanian baik di pusat maupun di UPT memiliki peranan yang sangat strategis sebagai penunjang bagi kegiatan operasional perkantoran dan penunjang kegiatan operasional perkarantinaan. c) Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian merupakan pusat dari seluruh kegiatan yang harus di arahkan pada pencapaian tujuan organisasi karantina, sehingga seluruh informasi dan instruksi (kebijakan pimpinan) dapat dijadikan pedoman bagi kegiatan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

128

d)

e)

f)

g)

h)

i)

perkarantinaan. Fokus kegiatan ketatausahaan di Badan Karantina Pertanian adalah segenap kegiatan tata kelola persuratan yang dimulai dari menghimpun (menerima), mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh Badan Karantina Pertanian. Keberadaan forum ketatausahaan lingkup Barantan baik pusat maupun UPT sangat diperlukan agar tercipta komunikasi yang baik dan saling bertukar informasi didalam penyelenggaraan ketatausahaan khususnya terkait dengan kegiatan tata kelola arsip dari mulai penyusunan maupun pemusnahan arsip.Perlu diselenggarakan pelatihan tentang Tata Kelola Arsip untuk seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian secara rutin. Dalam rangka mengimplementasikan UU 43 Tahun 2009Tentang Arsip dan PP 28 Tahun 2012 di Badan Karantina Pertanian, diperlukan dukungan kebijakan pimpinan terutama di dalam perencanaan anggaran agar kegiatan yang menunjang ketatausahaan (persuratan dan kearsipan) disiapkan secara sistematis, terarah dan terencana baik kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan maupun kesiapan SDM dan pembinaannya.Sehingga di usulkan anggaran (DIPA) yang optimal untuk pengelolaan / penataan arsip bagi seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian. Kendala yang dihadapi dalam urusan ketatausahaan di Badan Karantina Pertanian baik di pusat maupun di UPT Karantina Pertanian adalah penyampaian informasi yang lambat, serta alat komunikasi yang terkendala masalah teknismaupun sarana prasarana. Kendala tersebut dapat diatasi apabila pembenahan ketatusahaan didukung penuh oleh pimpinan masing-masing UPT dan dukungan dari Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Karantina Pertanian khususnya persoalan anggaran. Perlunya sosialisasi UU 43 Tahun 2009dan PP 28 Tahun 2012 kepada Kepala UPT lingkup Badan Karantina Pertanian agar diperoleh kesepahaman antara Kepala UPT dan pejabat pengelola Ketatausahaan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian. Mengusulkan pengadaan gedung/ruang arsiplingkup Badan Karantina Pertanian dan penambahan SDM Fungsional Arsiparis dengan tunjangan yang memadai sebagai bentuk penghargaan /reward. Peserta Workshop Sinkronisasi Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian berkomitmen untuk mewujudkan Karantina yang Tangguh dan Terpercaya melalui pembenahan pengelolaan ketatausahaan yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

15) Temu Wicara Badan Karantina Pertanian dan Kepolisian RI dalam rangka Peningkatan Kerjasama Tindakan Perkarantinaan Pertanian Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Temu Wicara yang diselenggarakan dalam rangka pembukaan Bulan Bakti Karantina Pertanian TA 2012, bersama ini disampaikan rangkaiannya sebagai berikut :

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

129

-

-

-

-

-

Temu Wicara dengan judul Peningkatan Kerjasama dalam Pengawasan dan Penindakan Tindakan Karantina Pertanian diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel Lampung pada tanggal 15 Juni 2012 pada pukul 08:30 – 10:30 wib. Peserta yang hadir berjumlah 250 orang yang terdiri dari Kepala Polsek se-Provinsi Lampung, para Kepala UPT Karantina Pertanian, pelaku usaha agribisnis dan media massa baik cetak maupun elektronik. Acara dipandu oleh Moderator : Sdr. Livi Tania dari TVRI Lampung, dengan narasumber : Gubernur Propinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Direktur Karwas PPNS, Pelaku Usaha yang diwakili oleh Direktur Operasional PT GGLC dan Badan Karantina Pertanian yang diwakili oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian; Diskusi dan tanya jawab menitikberatkan pada dukung karantina pertanian terhadap potensi agribisnis Provinsi Lampung, dukungan Kepolisian Republik Indonesia terhadap upaya perlindungan keamanan hayati Provinsi Lampung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya serta masukan dari wakil dari pelaku usaha agribisnis. Setelah kegiatan Temu Wicara, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan atau field trip ke lokasi penggemukan sapi di PT GGLC Kalianda, Lampung Selatan dimana pada kegiatan tersebut di liput langsung oleh tim 811 Metro TV. Tayangan liputan telah disiarkan pada hari Senin, 25 Juni 2012.

16) Rapat Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 Menindaklanjuti Rapat Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 pada tanggal 9 Agustus 2012, telah dilaksanakan Rapat Lanjutan Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 pada tanggal 29 Agustus 2012. Sehubungan dengan hal tersebut dilaporkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Rapat Lanjutan Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Rapat dihadiri oleh: - Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian; - Kepala Pusat Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian; - Kepala Pusat Karantina Ikan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu; - Perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Berdasarkan kesimpulan Rapat Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012, terdapat beberapa hal yang perlu dibahas dan disepakati pada Rapat Lanjutan Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 yaitu: - perlunya ditentukan date line (batas waktu) penyelesaian naskah akademik dan RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992 mengingat

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

130

batas akhir pengajuan RUU untuk Prolegnas 2013 adalah bulan Nopember 2012; - penentuan waktu pelaksanaan rapat antar Kementerian; dan - mengingat perubahan UU No 16 Tahun 1992 melibatkan 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu ditentukan siapa yang akan memproses pengajuan Ijin Prakarsa ?. 3. Dari Rapat Lanjutan Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 dapat dihasilkan beberapa kesepakatan dan kesimpulan sebagai berikut: a. mengingat inisiasi perubahan UU No 16 Tahun 1992 dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian), disepakati bahwa yang akan memproses Ijin Prakarsa adalah Kementerian Pertanian (Biro Hukum dan Informasi Publik); b. pengajuan Ijin Prakarsa dilakukan simultan dengan tahapan yang lain (rapat antar kementerian dan proses harmonisasi) dan sebagai kelengkapan pengajuan Ijin Prakarsa, dilampirkan draft Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992 yang sudah ada terlebih dahulu dengan catatan draft tersebut perlu disempurnakan selama proses pengajuan Ijin Prakarsa berjalan; c. mengingat substansi draft Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992 yang sudah ada (yang dipersiapkan oleh Badan Karantina Pertanian) hanya menampung aspek Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan, maka perlu segera dilakukan integrasi dengan substansi dari aspek Karantina Ikan ke dalam draft Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992; d. forum rapat lanjutan pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 telah berhasil menyusun time table terkait dengan persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka memasukkan RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992 ke dalam Prolegnas 2013 sebagai berikut: No 1

2

Kegiatan Pembentukan Tim

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

Susunan tim:  Biro Hukum Kementan;  Sesban;  Pusat Teknis Barantan;  Biro Hukum KKP;  Sesban BKIPM;  Puskari;

Penyempurnaan Pertengahan Draft NA + RUU+ September Policy Paper (15 September 2012)

 Tgl 5-6 Sept (rapat

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

131

internal/konsinyasi Barantan dan Badan Karantina Ikan)  Tgl 12-14 Sept (rapat dg mengundang Setneg dan Menkumham (Dit PP), Eselon I lingkup Kementan, Eselon I KKP) 3

Pembahasan antar Kementerian

Minggu Ke-3 Sept s/d Minggu I Oktober 2012 Rapat pembahasan antar Kementerian (setelah diterima daftar anggota tim dari masing2 Kementerian terkait) a. Tgl 25-27 Sept (rapat I) b. Tgl 2-4 Okt (rapat II)

4

Ijin Prakarsa

Akhir Oktober 2012

              

Kemenkumham; Setneg; Kemenkes; Kemendag; Kemenindustri; Kemenhut; KLH; BPOM; Kemenkeu; Kominfo; Kemenhub; Kemendagri; BNPP; Kemenhan; Polri Kementan

17) Rapat Pengembangan SDM Rapat Pengembangan Pedoman ini dilaksanakan pada hari senin dan selasa tanggal 27 s/d 28 Agustus 2012 di Hotel Bumi Wiyata Depok Jawa Barat. Dalam rapat pengembangan SDM dibahas mengenai kebutuhan pejabat fungsional yang ada di Badan karantina Pertanian . Pejabat fungsional sampai saat ini adalah Medik Veteriner berjumlah 369 org, Paramedik Veteriner ada794 org, POPT ahli 521 org dan POPT trampil 590 org. Jumlah Pejabat Fungsional Badan Karantina Pertanian sangat sedikit maka perlu ditambah sekitar 1255 orang terdiri dari Medik Veteriner berjumlah 248 org, Paramedik Veteriner 401 org, POPT ahli 125 org dan POPT trampil 481 org. Hasil rapat telah dilaporkan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian. Dalam rapat pengembangan SDM nantinya akan dihasilkan output  PedomanPengembangan SDM Barantan .  Pedoman Kebutuhan SDM Barantan dan  Pedoman Diklat SDM Barantan.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

132

18) Workshop Finalisasi Anggaran TA. 2013 Kegiatan Workshop Finalisasi Anggaran tahun 2013 lingkup Badan Karantina Pertanian merupakan agenda rutin tahunan untuk memantapkan besaran dan struktur penganggaran di 53 Satker Barantan dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan ramburambu baik dari Kemenkeu, Kementan maupun intern Badan Karantina Pertanian. Kegiatan ini telah berlangsung pada tanggal 22 – 25 Oktober 2012 di Hotel Horison, Bandung. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian yang didampingi oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati serta Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. Beberapa arahan dalam rangka finalisasi anggaran lingkup Barantan tahun 2013 antara lain : a. Mengacu dan mempertimbangkan Surat Mentan No. 2681/KU.110/A/09/2012, 17 September 2012 perihal rambu-rambu penyusunan RKA-KL 2013 lingkup Kementan, antara lain:  Meningkatkan efisiensi & efektivitas belanja barang (belanja barang operasional, perjalanan dinas, seminar, konsinyering, dll)  Mengutamakan kegiatan prioritas dlm RKP 2013  Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional  Mendukung program MP3EI untuk pembangunan infrstruktur pada 6 koridor ekonomi b. Memperhatikan hasil evaluasi dari Kemenpan dan RB melalui Surat Edaran No. B/2491/M.PAN-RB/09/2012, 6 Sept. 2012 sebagai berikut : • 4,26 % : tidak relevan dgn Tupoksi Organisasi • 6,65 % : tidak relevan dgn tujuan kegiatan • 2,20 % : jumlah personilnya tdk wajar dlm unit organisasi ybs. • 4,49 % : komposisi personil tdk wajar (a.l.: instrukstur & panitia lebih 50% dari jumlah peserta pelatihan) • 1,88 % : jumlah hari (jangka waktu) tdk wajar • 2,79 % : lokasi (tempat tujuan) perjalanan dinasnya tdk relevan dgn kegiatan • 23,76% : Pengendalian atas pengesahan SPPD belum dilaksanakan secara memadai c.

Memperhatikan Kebijakan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati serta Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

133

d. Merapikan Struktur Anggaran disetiap Satker sehingga dalam penyusunan RKA-KL itu sendiri tidak terjadi kesalahan posisi di dalam MAK. 19) Workshop Sistem Manajemen Mutu Badan Karantina Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 10 di Hotel Novotel Jl. Jenderal Sudirman Nomor 89. Peserta dalam workshop ini adalah pejabat Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Badan karantina Pertanian Tujuan diadakannya workshop ini adalah : - Persiapan pelaksanaan Implementasi SMM di UPT lingkup Badan Karantina Pertanian terkait Rencana Kerja TA.2013. - Peningkatan pengetahuan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian tentang SMM terkait proses pelaksanaan SMM, Persyaratan Teknis, Persyaratan administrasi. - Memotivasi UPT lingkup Badan Karantina Pertanian tentang pentingnya SMM sebagai salah satu tool dalam pengawasan kegiatan operasional. Hasil dari Workshop Sistem manajemen Mutu Badan Karantina Pertanian ini adalah - Memberikan pengetahuan kepada peserta Workshop Sistem manajemen Mutu . - Dokumen Manajemen Mutu sebagai panduan pelaksanaan manajemen mutu di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan karantina Pertanian. 20) Internalisasi Analisa Jabatan Kegiatan Internalisasi Analisa jabatan ini dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jum‟at, tanggal 17 s/d 19 Oktober 2012 di Hotel paragon Solo. Acara ini tindaklanjut dari Penyusunan Analisa Beban kerja yang telah dilaksanakan pada tanggal 12-13 Oktober 2012 yang diselenggarakan di Bogor jawa Barat. Dalam kegiatan Internalisasi analisa jabatan ini diikuti oleh perwakilan dari masing masing bagian lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian. Hasil dari kegiatan ini adalah Revisi Analisa jabatan untuk Jabatan Struktural dilingkup Badan Karantina Pertanian. 21) Apresiasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pegawai (SAKIP) Dalam kesempatan apresiasi SAKIP ini merupakan ajang pencerahan, pendalaman terhadap makna-makna suatu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporam kinerja serta evaluasi kinerja yang merupakan siklus dalam SAKIP. Harmonisasi dan kesesuaian mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan pelaporan klnerja sangat penting untuk diperhatikan.Pelaporan Kinerja (yang tertuang dalam LAKIP) akan sangat tergantung dari Perencanaan Kinerjanya baik itu Rensra, RKT, PK, Indikator pengukurannya

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

134

Kegiatan Apresiasi SAKIP ini diselenggarakan Badan Karantina Pertanian mengingat masih ada perbedaan persepsi terhadap pelaporan kinerja (LAKIP) satker lingkup Barantan menurut Permenpan No. 29/2010 sehingga dengan kegiatan ini kedepan LAKIP satker dapat lebih baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan dalam penyelenggaraan Apresiasi SAKIP ini antara lain : a) Memberikan tambahan wawasan tentang makna SAKIP b) Memberikan pemahaman dan penghayatan dalam rangka penyusunan LAKIP unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian sesuai dengan Permenpan 29 Tahun 2010. c) Memahami arti penting Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja d) Sebagai langkah persiapan dan perbaikan penyusunan LAKIP unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian TA 2012. e) Memperbaiki pelaporan kinerja Eselon I yang pengisian fisiknya melalui aplikasi PMK 249/2011 di 53 Satker.Barantan. Apresiasi SAKIP lingkup Badan Karantina Pertanian di jadualkan dari tanggal 12 s/d 14 November 2011 di tempat ini (Hotel Cimbeuleuit, Bandung). Peserta workshop terdiri dari kantor pusat dan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian dengan total peserta 152 orang. Narasumber pada kegiatan workshop ini dari Kementerian PAN dan RB, DJA Kemenkeu, Biro Perencanaan Setjen dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Sedangkan materi yang disampaikan pada Workshop SAKIP ini adalah : a) Implementasi dan Keterkaitan SAKIP Kementan dengan Barantan (Biro Perencanaan, Setjen Kementan) b) Rambu-Rambu Penyusunan LAKIP Eselon I, Eselon II Kantor Pusat serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian.(Itjen,Kementan) c) Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja (KemenPAN dan RB) d) Tata cara Pengisian Realisasi Fisik Kegiatan dalam Aplikasi PMK No.249/PMK.02/2011 (DJA, Kemenkeu) Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang beberapa catatan perbaikan sebagai tindak lanjut kegiatan ini antara lain : a) Perlu pengkajian kembali indikator kinerja baik di kantor pusat maupun UPT Badan Karantina Pertanian sehingga pengukuran kinerja dimasing-masing unit kerja dapat benar-benar terukur dengan jelas. b) Badan Karantina Pertanian akan menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal, sehingga nilai SAKIP ditahun mendatang akan lebih baik. c) Seluruh Unit Pelaksana Teknis agar segera mengisi realisasi fisik kegiatan dalam aplikasi PMK 249/2011, karena akan berpengaruh pada penilaian kinerja di Eselon I (Barantan)

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

135

22) Internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa sampai dengan Kamis tanggal 6 s/d 8 November 2012 diHotel Topaz galleria Jl.Djundjun no.153 Bandung. Dan dihadiri oleh 20 orang peserta lingkup Badan Karantina Pertanian. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Badan dan dilanjutkan pemaparan oleh narasumber dari BKN. Standarisasi SOP berupa SOP Pelayanan terdiri dari : a. SOP Administrasi, terdiri dari 16 SOP Pelayanan administrasi yaitu : - Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan. - Pelayanan pengusulan perubahan status pegawai. - Pelayanan pengusulan perubahan alih jabatan fungsional tertentu. - Pelayanan pengusulan pension dini. - Pelayanan pengusulanpensiun janda/ duda. - Pelayanan pengusulanpencantuman gelar. - Pelayanan pengusulan izin belajar. - Pelayanan pengusulan penyesuaian ijazah. - Pelayanan pengusulan cuti pegawai. - Pelayanan pengusulan tidak masuk kerja. - Pelayanan pengusulan Dupak fungsional tertentu. - Pelayanan pengaduan dan penanganan keluhan internal. - Pelayanan pengusulan pencairan anggaran. - Pelayanan peminjaman BMN. - Pelayanan penggunaan BMN. - Pelayanan pengusulan kebutuhan ATK. b. SOP Pelayanan Karantina Hewan, terdiri dari 10 SOP Pelayanan Karantina Hewan, Yaitu : - Pelayanan penanganan keluhan pelanggan eksternal. - Pelayanan uji laboratorium - Pelayanan sertifikasi karantina hewan impor dan produknya. - Pelayanan sertifikasi karantina hewan ekspor dan produknya. - Pelayanan sertifikasi domestik masuk hewan dan produknya. - Pelayanan sertifikasi domestik keluar hewan dan produknya. - Pelayanan registrasi PPK online. - Pelayanan persetujuan tempat pemeriksaan karantina terhadap media pembawa tertentu. - Pelayanan penilaian IKH. - Pelayanan persetujuan tempat lain. c. SOP Pelayanan Karantina Hewan, terdiri dari 10 SOP Pelayanan Karantina Tumbuhan, Yaitu : - Pelayanan penanganan keluhan pelanggan eksternal. - Pelayanan uji laboratorium - Pelayanan sertifikasi impor MP OPTK. - Pelayanan sertifikasi ekspor MP OPTK. - Pelayanan sertifikasi antar area masuk MP OPTK. - Pelayanan sertifikasi antar area keluar MP OPTK. - Pelayanan registrasi PPK online.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

136

-

Pelayanan persetujuan tempat pemeriksaan karantina terhadap media pembawa tertentu. - Pelayanan penilaian IKT. - Pelayanan persetujuan tempat lain. d. SOP Pelayanan Pengawasan dan penindakan (Wasdak) terdiri dari 3 SOP Pelayanan Wasdak yaitu : - Pelayanan pengaduan pelanggaran peraturan perundangan perkarantinaan. - Pelayanan narasumber peraturan perundangan perkarantinaan. - Pelayanan penyebarluasan informasi peraturan perundang undangan Karantina Hewan dan karantina Tumbuhan. Pelaksanaan internalisasi standar operasional prosedur ini sangat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi Tim tentang Penyusunan, pendokumentasian, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi SOP. Sehingga mendapatkan bentuk SOP pelayanan yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan jaminan pelayanan dibidang administrasi karantina hewan, karantina tumbuhan dan kewasdakan di UPT lingkup Badan Karantina Pertanian se Indonesia. Sebagai tindaklanjut SOP perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan internalisasi di tingkat pelaksanaan dan monitoring terhadap SOP. 23) Peningkatan Kompetensi SDM Karantina Pertanian dalam Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah Dalam rangka kegiatan Perpustakaan Badan Karantina Pertanian, diselenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya tulis ilmiah dengan tema “Peningkatan Kompetensi SDM Karantina Pertanian dalam Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah” pada tanggal 30 Oktober – 1 November 2012 di Balai Uji Terap TMKP, Bekasi. Pelatihan yang diikuti oleh 52 peserta dari seluruh UPT lingkup Barantan ini menghadirkan pembicara : - Prasetyohadi Prayitno, Sekolah Tingi Desain Interstudy : Strategi dan Etika Penulisan serta Kerangka Pemikiran Karya Tulis Ilmiah. - Dr. Irwansyah, Universitas Indonesia : Kiat Menulis Artikel Ilmiah pada Jurnal Nasional dan Internasional. - Ir. Eka Kusmayadi, Pustaka Pertanian : Optimalisasi Pemanfaatan Perpustakaan Digital Kementerian Pertanian. - Wahyu, Pustaka Pertanian : Teknik Fotografi Ilmiah (Lensa Makro). - Agus Triharjanto, Universitas Paramadina : Etika Komunikasi dalam Layanan Perpustakaan. 24) Seleksi Mengikuti Pelatihan Dasar Karantina Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kecukupan pejabat fungsional sebagai pelaksanan tindakan karantina Hewan/Karantina Tumbuhan Badan Karantina Pertanian secara periodik menyelenggarakan pelatihan dasar karantina. Oleh karena sebelumnya telah dilakukan seleksi terhadap calon-calon pejabat fungsional karantina melalui ujian seleksi. Ujian seleksi diselenggarakan pada tanggal 4 – 6 November 2012 untuk calon Medik Veteriner dan POPT Ahli, kemudian

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

137

dilakukan pada tanggal 7 – 9 November 2012 untuk calon Paramedik Veteriner dan POPT Terampil. Peserta ujian seleksi untuk MV : 61 orang, PMV : 51 orang, POPT Ahli : 66 orang dan POPT Terampil 52 orang diselenggarakan di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian. Rencana pelaksanaan Pelatihan Dasar Karantina Pertanian dilakukan pada bulan Januari 2013. 25) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2012 Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11-14 Desember 2012 bertempat di Hotel Safari Royal Garden Bogor. Dihadiri sekitar 160 peserta pejabat struktural dan fungsional lingkup UPT dan Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian. Kegiatan ini dibuka oleh Ibu kepala Badan Karantina Pertanian. Hasil Rumusan Memperhatikan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian, paparan Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, dan diskusi serta pembahasan yang berkembang selama Rapat Evaluasi Nasional berlangsung, dirumuskan sebagai berikut : Rapat evaluasi nasional tahun 2012 diselenggarakan oleh Badan Karanina Pertanian untuk menilai hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh jajaran Badan Karantina Pertanian pada tingkat Pusat dan tingkat Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) dalam kurun waktu tahun anggaran 2012. Evaluasi dilakukan terhadap aspek realisasi anggaran, capaian output yang telah dilaksanakan oleh Pusat dan UPTKP, serta rencana aksi tahun 2013 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun 2012. Dalam rangka menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan perubahan, dirumuskan beberapa hal sebagai berikut : a) Segera menyiapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai tindak lanjut ditandatanganinya DIPA Program, cermati rencana penarikkan kas kemudian menyusunnya dengan akurat karena kebijakan „Cost Management‟ akan diberlakukan lebih ketat oleh otoritas keuangan mengikuti kebijakan satu DIPA. Semua permasalahan yang berkaitan dengan kondisi Dokumen Anggaran yang akan berdampak pada target realisasi anggaran agar segera ditindak lanjuti untuk mendapat respon dengan cepat, terutama yang memerlukan revisi; b) Kepada setiap Satker agar menjadwalkan proses pengadaan selambatnya pada awal Bulan Januari 2013 dan merencanakan penarikan kasnya sesuai jadwal pengadaan. Menurut informasi DJA Petikan DIPA akan didistribusikan setelah tanggal 15 Des 2012. Untuk

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

138

kegiatan kantor pusat yang melibatkan UPT serta bersifat nasional ataupun regional agar mengkoordinasikan penjadwalannya dengan Sekretariat Badan. Pada prinsipnya pengendalian terhadap kegiatan2 perjadin dan konsinyasi akan dilakukan mengikuti kebijakan nasional dan kementerian yang berlaku; c) Kegiatan perumusan/penerbitan kebijakan operasional agar mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan kebijakan yang baik sebagaimana tertuang dalam Renstra Barantan dan Peraturan/Ketentuan berlaku dibidang kebijakan publik, perlu diingatkan bahwa potensi penyimpangan yang terjadi akan di audit sejak dari perumusan kebijakan, oleh karena itu selain substansi kebijakan/pengaturan maka tatalaksana penyusunan dan penerbitannyapun perlu mendapat pengendalian yang memadai; d) Perlu peningkatan profesional SDM yang terpola sesuai dengan kebutuhan pagawai secara kulitas dan kuantitas. Peningkatan kemampuan SDM melalui program pendidikan strata formal maupun pelatihan teknis ; e) Realisasi anggaran Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani telah diupayakan untuk mencapai prediksi yang telah ditargetkan dalam rencana strategis Badan Karantina Pertanian dan Renstra Kementerian Pertanian, meski hasilnya masih perlu ditingkatkan. Ke depan diperlukan adanya strategi pencapaian realisasi anggaran yang tepat dan penyelesaian permasalahan teknis operasional yang sistematis, sehingga keduanya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan ; f) Memperhatikan hasil evaluasi tahun 2012, pada tahun 2013 Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani memprioritaskan kegiatan untuk menyempurnakan/menyusun beberapa kebijakan dan pedoman teknis operasional antara lain: 1) Tata cara penetapan IKH; 2) Tindakan karantina di luar tempat pemasukan, di luar tempat pengeluaran, terhadap alat angkut, penumpang dan muatan lainnya; 3) Tindakan karantina terhadap transit; 4) Tindakan karantina terhadap unggas; 5) Tindakan karantina terhadap bahan biologik reproduksi; 6) Tindakan karantina terhadap HBAH untuk konsumsi; 7) Tindakan karantina terhadap hydrolized feather meal dan feather meal; 8) Pengawasan dan tindakan karantina terhadap media pembawa lain; 9) Pedoman Manajemen Risiko Masuk, Tersebar dan Keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK); 10) Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa BVD (Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Tahun 2012), dan Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Media Pembawa Hog Cholera ; g) Komitmen seluruh UPT jajaran Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan tugas dengan sasaran selalu berpegang referensi misi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. UPT agar memperluas wacana pengembangan operasional mendatang tidak terfokus pada perlindungan sumber daya pertanian tetapi akan ditambah ruang lingkup tugas pada keamanan hayati, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan. Strategi operasional karantina tumbuhan “pre-border policy” lebih efektif untuk antisipasi terhadap

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

139

pintu pemasukkan yang cukup banyak di Wilayah NKRI. UPT dalam memberikan layanan ekspor komoditas pertanian agar memperkuat layanan prima, membuat profiling pengguna jasa, pengembangan sistem sertifikasi merujuk ISPM 7, melakukan pemantauan status perkembangan OPT pada komoditas ekspor. Pusat Karantina Tumbuhan membuat peta status UPT yang memiliki potensi ancaman resiko OPTK dari klasifikasi sangat tinggi hingga risiko rendah, tentunya dijadikan referensi untuk penguatan infrastruktur operasional, kelembagaan, penataan SDM dan pendistribusian pembiayaan operasional; h) Tugas dan fungsi bidang kepatuhan berjalan dengan kemajuan signifikan, tidak terbatas pada indikasi dari serapan tahun 2012 mencapai 95% akan tetapi respon UPT Jajaran Barantan telah menjalankan fungsi kepatuhan implementasi peraturan perkarantinaan oleh para pengguna jasa. Penguatan kelembagaan fungsi kepatuhan perlu diperluas hingga tingkat stasiun dengan pembentukan team kewasdakan yang ditetapkan oleh Kepala Barantan. Fungsi kewasdakan diharapkan oleh UPT agar dapat berperan sebagai filter perlindungan bagi UPT untuk mengantisipasi dari jeratan hukum yang bila terjadi kesalahan prosedur. Membuat kode etik dalam kewasdakan agar tersedia batasan/ruang lingkup pelaksana fungsi kewasdakan; i) Bidang kerjasama untuk lebih pro-aktif untuk dapat mengantisipasi keperluan UPT yang bersifat nasional, diantaranya implementasi dari MoU dengan POLRI, dan untuk mendukung operasional karantina sebagai unsur CIQ di lingkup Bandara perlu dibuat suatu kesepakatan bersama antara Badan Karantina Pertanian dengan Kementerian Perhubungan yangakan memperkuat koordinasi UPT di daerah. Fasilitasi kerjasama bilateral, regional, dan multilateral terus ditingkatkan untuk memfasilitasi kepentingan pusat teknis diantara preshipment inspection, negosiasi penyelesaian perubahan kebijakan teknis ; j) Badan Karantina Pertanian perlu membuat grand design sistem teknologi informasi perkarantinaan untuk mendukung operasional penyelenggaraan karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati ; k) BBUSKP dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan telah menghasilkan out put uji coba pemeriksaan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati yaitu: 1) Pengaruh Berbagai Jenis Bahan Preservasi Terhadap Stabilitas Bakteri E. coli dan Salmonella sp. Untuk Metode Kering Beku; 2) Deteksi Unsur Spesies Berbeda Pada Produk Hewan yang Mengalami Perlakuan Perbedaan Pemanasan Menggunakan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Forensik Molekuler; 3) Perlakuan Air Panas dan Chitosan untuk Eliminasi Bakteri Erwinia caratovora subspecies atroseptica pada umbi kentang; 4) Perlakuan Fungisida terhadap Cendawan Fusarium oxysporum pada Kelapa Sawit; 5) Pengaruh Suhu dan Waktu Perendaman dalam Air Terhadap Penurunan Kadar Nitrit pada Sarang Burung Walet dengan Menggunakan Tes Cepat, Spektro, UV-Vis, dan HPLC; 6) Perbandingan Metode FACE dan Metode QUICHERS dalam Analisis Risidu Pestisida.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

140

Hasil uji coba tersebut akan ditindaklanjuti oleh BBUSKP dengan melakukan validasi metode pada tahun 2013, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Badan Karantina Pertanian sebagai dasar penyusunan pedoman teknis; l) BUTTMKP dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan telah menghasilkan out-put dari uji terap untuk perlakuan karantina sebagai pengganti metil bromide dengan phosphine cair dosis 200 ppm selama 7 jam untuk buah manggis, nenas, bunga angrek terhadap kutu putih dan untuk tembakau 1000 ppm selama 72 jam untuk serangga Lasioderma serricorne dapat digunakan secara operasional. Sedangkan untuk penggunaan ethyl format untuk perlakuan buah manggis untuk perlakuan kutu putih dengan dosis 233 ppm selama 1 jam. Perlakuan terhadap kemasan pembungkus tercemar virus A1 dapat dibebaskan dengan desinfektan golongan peroksigen dosis 0,8 % dan Sodium Hipoklorit dosis 4 %. Perlakuan irradiasi sinar gamma 7 kGy dapat mengeliminasi cemaran Staphylococcus aureus pada sarang wallet. Pencucian dengan larutan NaCl 1% dapat mengurangkan cemaran nitrit serta mampu mengeliminasi cemaran bakteri pada sarang wallet. Pictorial guide dengan scanning X-ray hasil uji terap membantu petugas karantina pertanian dalam mendeteksi media OPTK/HPHK. Capaian BUTTMKP telah melaksanakan kegiatan desiminasi teknis dalam rangka pengutan SDM jajaran Badan Karantina Pertanian sebanyak 10 kegiatan desiminasi. Beberapa hasil uji terap yang sudah dapat operasional agar segera dibuat SOP serta dilakukan desiminasi kepada seluruh UPT terutama perlakuan pengganti MB. BUTTMKP agar memberikan informasi program desiminasi dan inhouse training kepada UPT sehingga dapat diikuti pejabat fungsional UPT. BUTTMKP agar memfasilitasi kegiatan pengembangan profesi para pejabat fungsional karantina berupa kegiatan seminar nasional dengan materi hasil inovasi UPT, uji terap, makalah gagasan untuk penyempurnaan penguatan Barantan. 26) Pembahasan Tata Hubungan Kerja Badan Karantina Pertanian Kegaiatan pembahasan tata hubungan kerja lingkup Badan karantina Pertanian tahun 2012 diselenggarakan pada tanggal 29 November – 1 Desember 2012 bertempat di Hotel Ria Diani Jl. Raya Puncak No. 111 Bogor . Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah Terlaksananya tata hubungan kerja yang harmonis, efektif dan efisien antara satu organisasi diseluruh UPT lingkup Badan karantina Pertanian, Terjadinya keseragaman kerja dan menghindari tumpang tindih Tugas dan Fungsi UPT. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh pejabat bagian umum dan Tim pembahas. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tata hubungan kerja badan Karantina Pertanian Tahun 2012 adalah : - Draf Rancangan Peraturan kepala Badan Karantina Pertanian tentang Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian dengan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat karantina Tumbuhan dan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

141

Keamanan Hayati Nabati, pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (KKIP) serta Sekretariat Badan karantina Pertanian. -

Draf Rancangan tata Hubungan Kerja ini akan dibahas kembali tahun 2013.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

142

Lampiran 4. DOKUMEN KEGIATAN PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI TA 2012 1) Pertemuan Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional (National Animal Quarantine Coordinating Committee/NAQCC) Pertemuan NAQCC ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Maret 2012 di Hotel Sahid Raya, Yogyakarta. Instansi yang terlibat dalam pertemuan ini selain Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati, Badan Karantina Pertanian, adalah : seluruh Balai Besar Veteriner dan Balai Penyidikan Veteriner, Balai Besar Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan, Ditkeswan, Balai Besar Penelitian Veteriner, BBUS KP, BBKP Tanjung Priok, BBKP Surabaya dan BKP Yogyakarta Pertemuan telah menghasilkan ouput berupa rumusan sebagai berikut : Memperhatikan arahan Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Presentasi Narasumber, dan merujuk pada hasil diskusi dan pembahasan kelompok selama pertemuan berlangsung, dihasilkan rumusan tindak lanjut sebagai berikut: Kesiagaan Dini Pencegahan HPHK a) Pedoman Kesiagaan Dini Pencegahan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) mulai dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) pada Tahun 2012, setelah dilakukan apresiasi dan instruksi dari Kepala Badan Karantina Pertanian. b) Pelaksanaan Kesiagaan Dini Pencegahan HPHK oleh UPTKP, dalam implementasinya berkoordinasi secara intensif dengan instansi veteriner terkait. c) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani diharapkan segera memulai penyusunan peta lalu lintas media pembawa HPHK pada tahun 2012 sejalan dengan implementasi Pedoman Kesiagaan Dini Pencegahan HPHK. Peta dimaksud disampaikan kepada instansi veteriner terkait sebagai bahan penyusunan kebijakan. d) Perlu dilakukan koordinasi antara Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dengan Direktorat Kesehatan Hewan terkait sinergi antara Kesiagaan Dini dan Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia dengan aspek pembahasan meliputi kesiapan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, yang diharapkan dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun 2012. Status dan Situasi Penyakit Hewan a) Ketersediaan peta dan informasi mengenai status dan situasi penyakit hewan di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, menjadi

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

143

b)

c)

d)

e)

kebutuhan seluruh instansi veteriner dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, khususnya bagi Badan Karantina Pertanian dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan karantina hewan dan pembatasan lalu lintas media pembawa HPHK. Hasil pengujian laboratorium karantina hewan pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) terkait dengan penyakit hewan yang sudah endemis di wilayah tersebut, secara berkala 1 (satu) bulan sekali disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dengan tembusan kepada Balai Besar Veteriner/Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BBV/BPPV) dan Dinas Propinsi setempat. Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menginformasikan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium karantina hewan termasuk diantaranya hasil pengujian pemantauan daerah sebar HPHK kepada Direktorat Kesehatan Hewan sebagai salah satu bahan penyusunan peta penyakit hewan di Indonesia. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya menginformasikan peta status dan situasi penyakit hewan di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Menteri, kepada Badan Karantina Pertanian. Mekanisme informasi tersebut diatas dimulai pada awal April 2012.

Tata Hubungan Laboratorium dalam Meningkatkan Performa Tindakan Karantina Hewan a) Balai Besar Penelitian Veteriner (BBALITVET) diharapkan untuk senantiasa melibatkan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) dalam membuat dan mengembangkan teknik dan metode yang berkaitan dengan karantina hewan. b) Sebagai upaya peningkatan kualitas pengujian laboratorium veteriner, diperlukan keberadaan provider uji profisiensi bidang veteriner, untuk itu BBalitvet diusulkan untuk menjadi salah satu provider uji profisiensi. c) Dalam pelaksanaan uji profisiensi maka dibuat kesepakatan antar laboratorium veteriner untuk menentukan jenis uji yang diusulkan kepada KAN. Program rencana kerja akan dilakukan pada awal April 2012. Koordinasi Sistem Informasi Sinkronisasi pengembangan aplikasi sistem informasi antara Badan Karantina Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar dapat diperoleh akses kebutuhan data yang cepat dan akurat, yang dimulai pada pertengahan tahun 2012. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Badan Karantina Pertanian.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

144

2) Verifikasi Pulau Karantina Pelaksanaan Verifikasi Pulau Karantina didasarkan dengan Surat tugas Kepala Pusat karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang direkomendasikan dalam rangka Penyusunan Sistem Karantina Hewan dan Kajian Pulau Karantina. Dan Kegiatan ini dilaksanakan di Kendari-Muna pada tanggal 18-21 Maret 2012. Pelaksana kegiatan ini adalah Dr. Drh Budi Tri akoso,MSc. Sebagai Tenaga Ahli KH, drh Bambang Erman dan drh Arief setyawan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Verifikasi Pulau Karantina yang rekomendasikan dalam rangka Penyusunan sistem Karantina Hewan dan Kajian Pulau Karantina adalah : a) Melakukan Survei terhadap pulau-pulau di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai Pulau Karantina. b) Mengidentifikasi berbagai potensi pulau di kabupaten Muna untuk dijadikan sebagai Pulau Karantina. c) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya di kabupaten Muna terkait dengan pulau yang memilki potensi untuk ditetapkan sebagai pulau karantina. Hasil Kegiatan ini adalah : a) Koordinasi dengan UPT BKP Kelas II Kendari dan Dinas Pertanian Kabupaten Muna. b) Melakukan Audiensi dengan bupati Muna untuk persiapan pelaksanaan kegiatan. c) Melakukan Verifikasi dan survey ulang ke target Pulau Karantina. d) Menyampaikan hasil kunjungan ke pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah. Kesimpulan : Dari beberapa pulau yang dikunjungi Pulau Bangkomalampe lebih berpotensi untuk dijadikan Pulau Karantina dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : a) Kondisi pulau yang datar dan subur, sehingga memungkinkan dapat mendukung kebutuhan akan pakan dan sumber pakan lainnya. b) Kondisi perairan laut disekitar pulau cukup dalam, hal ini akan memudahkan dalam pembuatan dermaga pelabuhan. c) Dari luas pulau kurang lebih 1400 ha. Dengan topografi datar dan dipenuhi oleh pepohonan, sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pulau karantina. 3) Issu actual : TERTULAR BSE, INDONESIA HENTIKAN IMPORTASI PRODUK HEWAN ASAL USA

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

145

Indonesia menghentikan importasi produk hewan asal Amerika Serikat, karena telah terjadi kasus penyakit Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) di California, USA pada tanggal 24 April 2012, sesuai pernyataan Chief Veterinary Officer (CVO) USDA No. 0132.12 tanggal 24 April 2012 dan Penjelasan dari pihak kedutaan besar USA untuk Indonesia pada hari Rabu tanggal 25 April 2012. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa, penyakit Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) atau penyakit sapi gila digolongkan sebagai hama penyakit hewan karantina (HPHK) Golongan I, karena penyakit ini memiliki karakteristik:     

belum terdapat di Indonesia; mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat; dapat membahayakan kesehatan manusia; menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat; serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pertanian No. 3238 Tahun 2009 tersebut, maka pemasukan media pembawa yang berasal dari negara yang tertular HPHK golongan I dilarang. Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) adalah penyakit syaraf yang progresif yang terjadi pada sapid an bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh prion yaitu protein yang mengalami perubahan dari protein normal sehingga disebut sebagai prion protein. Bentuk tidak normal dari protein ini menyerang syaraf pusat dan menimbulkan kerusakan pada system syaraf pusat. Hewan yang terinfeksi menunjukkan gejala syaraf atau progresif, posture abnormal, pergerakan yang tidak terkoordinasi, penurunan produksi susu dan berat badan. Guna melindungi Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya penyakit BSE, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 

Menteri Pertanian telah menerbitkan Instruksi No. 02/Inst/PD.620/4/2012 tanggal 26 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Notification Body SPS-WTO mengumumkan melalui fasilitas emergency notification tentang penghentian pemasukan produk hewan dari USA, serta melakukan tindakan teknis pencegahan masuknya penyakit BSE dari USA melalui produk hewan ke dalam wilayah R.I.



Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 3238 Tahun 2009 dan Instruksi Menteri Pertanian No. 02/Inst/PD.620/4/2012, Kepala Badan Karantina Pertanian telah menginstruksikan kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan untuk melakukan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

146

tindakan penolakan terhadap pemasukan produk hewan yang berasal dari Amerika Serikat yang dinaikkan ke atas alat angkut sejak tanggal 24 April 2012 sesuai dengan bukti pengangkutan antara lain bill of lading dan/atau cargo manifest. Sedangkan produk hewan yang telah dinaikkan ke atas alat angkut sebelum tanggal 24 April 2012 dan memenuhi persyaratan karantina dengan dilampirkan dokumen lain yang menyatakan bahwa pengapalan dilakukan sebelum tanggal 24 April 2012 berdasarkan bill of loading dan/atau cargo manifest dapat diperbolehkan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Produk hewan yang dilarang sesuai rekomendasi dari komisi ahli terbatas kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tersebut adalah meat bone meal (MBM), jeroan, daging bertulang (bone in meat), dan gelatin. 

Penghentian importasi produk hewan asal USA diberlakukan sampai dengan adanya keputusan Menteri Pertanian yang didasarkan : 1.

Penjelasan oleh Otoritas Veteriner dan tenaga ahli USA kepada pemerintah RI tentang kasus BSE tanggal 24 April 2012 dan tindakantindakan pengendalian yang telah, sedang dan akan dilakukan;

2.

Setelah mendapat justifikasi dan klarifikasi dari pemerintah USA selanjutnya dilakukan kajian ilmiah lebih lanjut oleh Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

3.

Justifikasi dan klarifikasi dari pemerintah USA yang dapat menyakinkan pemerintah RI bahwa pemasukan produk hewan tersebut di atas dari USA tidak membawa risiko masuknya penyakit BSE ke dalam wilayah RI.

4) Dokumen Kegiatan Pre-Shipment Inspection (PSI) Karantina Hewan sampai dengan Semester I TA 2012 Penilaian/audit dilakukan terhadap 5 Unit Usaha Pengolahan Bahan Pakan Asal Hewan Ruminansia (Rendering Plant) MBM Terhadap Agen BSE di Amerika Serikat dan Kanada. No Tim PSI 1 Tim Pelaksana SK Direktur Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan No. 44/Kpts/OT.160/F/ 02/2012 1. drh. Pudjiatmiko,PhD 2. Prof. Dr. Iwayan Teguh Wibawan, MS 3. drh Tjahjani Widiatuti 4. drh. Iswan Haryanto,MS (Barantan) 5. Ir. Triatuti Andayani Fathoni, M.Si

Pelaksanaan dan Hasil Fokus audit rendering plant di Canada dan USA Pada penilaian atas tindak eliminasi dari hazards prion pada specified risk material/SRM hewan ruminansia serta manajemen risiko yang dilakukan oleh pemrintah Negara asal dan oleh perusahaan rendering plant

Kesimpulan Penilaian

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

147

Waktu : On-site audit dilaksanakan pada tanggal 18 – 25 Maret 2012 Lokasi : Unit Usaha Pengolahan bahan pakan MBM di Kanada dan Amerika Serikat : 1) West coast Reduction Ltd. 7375 Ogdendale Place SE, Calgary, Alberta, Canada T2C2A3 2) XL Foods Inc; Lakeside Packers HWY 1 West, Brooks AB T1R 1 C6, Calgary,Canada 3) Onsite Inspection pada Cargill Meat Solution PO Bag 3850, 472 Ave & Hwy 2 AN, High River, AB T1V 1P4 4) Baker commodities Inc 5795 South 130th place, seatle WA 98138 5) Baker commodities Inc, Head quarter,Los Angeles 4020 Bandini Boulevard, Vemon,CA 90058

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 5 unit usaha pengolahan Bahan Pakan Asal Hewan Ruminansia (Rendering Plant) MBM terhadap agen BSE dengan menggunakan check list audit MBM berbasis analisis risiko, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Baker commodities Los Angeles mendapatkan penilaian dengan kategori Baik (80,6 %) 2) Baker commodities Seatle mendapatkan penilaian dengan kategori Cukup Baik (80,2 %) 3) Cargill Inc mendapatkan penilaian dengan kategori Cukup Baik (79,6 %) 4) Lakr Side mendapatkan penilaian dengan kategori Cukup Baik (76,4 %) 5) Weast Coast Reduction mendapatkan penilaian dengan kategori Cukup Baik (71,7 %)

5) Workshop Penyusunan Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan (HPHK) di Wilayah Republik Indonesia di 3 Wilayah Denpasar Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasional perkarantinaan pertanian, khususnya dalam pencegahan hama dan penyakit hewan karantina atau HPHK (penyakit hewan yang mempunyai dampak sosioekonomi nasional dan perdagangan internasional), diperlukan pemetaan status dan situasi penyakit hewan karantina. Badan Karantina Pertanian bersama instansi terkait menggelar workshop untuk menyusun pemetaan penyakit hewan pada tanggal 16-18 April 2012 di Denpasar, Bali. Diharapkan rumusannya dapat dijadikan bahan penyusunan regulasi teknis pengawasan lalu lintas hewan nasional yang lebih efisien berdasarkan penetapan area di dalam wilayah Republik Indonesia. Regulasi teknis ini sekaligus sebagai langkah kongkrit dalam mendukung perwujudan sistem kesehatan hewan nasional yang lebih tangguh. Melihat perubahan situasi dan penyakit hewan global yang semakin dinamis dewasa ini, menuntut pengawasan lalu lintas hewan dan produk-produknya yang berpotensi memasukkan dan menyebarkan penyakit tersebut harus mampu dieleminir sejak dini oleh pemerintah. Hal ini tak lepas sebagai dampak

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

148

perdagangan global yang membawa konsekuensi tersendiri dalam peningkatan mobilitas / lalu lintas hewan antar Negara dan dalam negeri. Status penyakit didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan keberadaan penyakit pada daerah tertentu. Pemberian status penyakit pada suatu daerah dapat dikategorikan menjadi : 1. daerah bebas (tidak pernah tertular atau terlaporkan adanya suatu penyakit hewan), 2. daerah tertular (secara diagnosis klinis dan laboratories ada kejadian penyakit) dan 3. daerah diduga (pernah ditemukan kejadian penyakit secara klinis, patologi anatomi, histopatologik dan didukung sifat epidemiologiknya, namun tidak ditemukan agen penyakitnya). Sedangkan situasi penyakit dapat didefinisikan sebagai kondisi penyakit pada suatu daerah tertular. Pencegahan penyakit hewan secara dejure telah diamanatkan kepada Badan Karantina Pertanian khususnya Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Namun diungkapkan pula oleh drh. Sujawarto Kepala Pusat Karantina Hewan upaya pencegahan tersebut akan semakin optimal dengan keterlibatan masyarakat, tidak hanya pemerintah. Strategi Karantina Hewan dalam operasional perkarantinaan hewan antar area dalam negeri tidak lagi didasarkan pada media pembawa HPHK (baca : komoditas hewan dan produknya) yang akan dilalulintaskan antar area melainkan mengacu pada status dan situasi penyakit antara tempat asal dan tujuan. Pendekatan ini digunakan sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pencegahan HPHK. Pewilayahan penyakit ini akan memberikan simplisitas operasionalisasi perkarantinaan termasuk kemudahan/kelonggaran bagi public, namun tetap tidak meninggalkan maximum security introduksi dan penyebaran penyakit hewan. Selain itu diungkapkan pula oleh drh. Sujarwanto, MM bahwa : a. Perubahan sistem operasionalisasi tindakan karantina hewan ini mampu meminimalisir permasalahan dalam pengawasan lalu lintas hewan dan produknya, b. Dapat meminimalisir kejadian penyakit hewan dan memaksimalkan kesehatan serta produktivitas hewan termasuk ternak dalam negeri dan; c. Sebagai referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan penyakit hewan sedini mungkin. Hasil o Diusulkan beberapa Penyakit Hewan untuk ditambahkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis HPHK, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa tahun 2009, diantaranya: a. Pink Eye b. Moraxiella c. Strangles d. Bovine Ephemeral Fever e. Streptococcosis f. Toxoplasmosis pada sapi g. ORF

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

149

h. i. j. k. l.

Fasciolosis Coccidiosis Chronic Respiratory Disease (CRD) Pulorum Salmonellosis

Penyakit hewan tersebut di atas diusulkan dengan pertimbangan bahwa masih ditemukannya kejadian penyakit tersebut di beberapa wilayah. Namun penambahan penyakit hewan tersebut dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis HPHK masih perlu dikaji ulang oleh Komisi Ahli. A Diusulkan penggolongan HPHK tidak memperhatikan host rentannya, antara lain:  HPAI dan LPAI menjadi AI,  Anaplasmosis, Gall Sickness/Malaria Sapi dan Bovine Anaplasmosis menjadi Anaplasmosis,  Bovine Tuberculosis dan Avian Tuberculosis menjadi Tuberculosis,  Cysticercosis dan Porcine Cysticercosis menjadi Cysticercosis. B Perlu dilakukan koordinasi secara reguler antara Karantina, BBVet, BPVet, BBalitvet, Dirjennakeswan dan Dinas-dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner minimal setiap tahun terkait dengan perkembangan penyakit, dengan demikian terbina harmonisasi dan sinergitas antara instansi teknis terkait dalam hal mendukung implementasi sistem kesehatan hewan nasional. C Perlu penetapan status dan situasi HPHK secara rinci hingga setiap pulau sesuai prosedur tetap penetapan status dan situasi HPHK, yang dikuatkan dengan justifikasi ilmiah. D Status dan Situasi HPHK yang berada di masing-masing Provinsi per kabupaten sebagaimana terlampir. Data tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menyusun Area di wilayah RI yang akan ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri Makasar Workshop Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina di Wilayah Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Mei 2012 di Makassar dan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan hewan se Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua; BBalitvet, BBVet Maros, dan BPVet Banjarbaru, serta UPT Karantina Pertanian se Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

150

Memperhatikan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian dan masukan dari semua peserta Workshop, maka dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut: 1. Diusulkan

beberapa penyakit untuk dimasukkan dalam Lampiran Permentan HPHK Golongan II, a) Streptococcus epidemymicus, ditemukan di Papua Barat pada tahun 2008 b) Campylobacter sp c) Salmonella sp d) Toxoplasmosis e) Schistomatosis

2. Beberapa penyakit yang jarang ditemukan

dan tidak ada laporan yaitu Lumpy Skin Disease, Echinococcosis, Enzootic Bovine Leukosis, dan Erysipelas, kemungkinan besar penyakit tersebut tidak ada di Indonesia sehingga dapat diusulkan dimasukkan dalam HPHK Golongan I (penyakit eksotik). 3. Terdapat beberapa HPHK dalam lampiran II Permentan No. 3238 tahun 2009 yang sama sehingga diusulkan untuk disatukan dengan tidak memperhatikan host rentannya, antara lain: a) HPAI dan LPAI (nomor 1 dengan nomor 38) menjadi AI, b) Anaplasmosis, Gall Sickness/ Malaria Sapi (nomor 2) dengan Bovine anaplasmosis (nomor 11); c) Bovine Tuberculosis (nomor 13) dengan Avian Tuberculosis (nomor 7) dan Tuberculosis (nomor 57); d) Cysticercosis/ Baberasan/ Barrasan/ Manisan (nomor 18) dengan Porcine Cysticercosis (nomor 45); e) Babesiosis/ Reas Fever/Tick Fever/Piroplasmosis/ Demam Ginjal (nomor 8) dengan Bovine babesiosis (nomor 12). 4. Agar dilakukan kajian ulang yang melibatkan pakar penyakit hewan/ Komisi

Ahli Karantina Hewan terhadap HPHK Golongan II, yaitu Avian chlamydiasis, Runting and Stunting Syndrome (RSS), Old World Screwworm, Echinococcosis, Enzootic Bovine Leukosis, Erysipelas, Pebrine dan Swine Dysentri/Black Disease, dengan pertimbangan tidak pernah ditemukan/ dilaporkan kejadiannya. Hasil kajian dapat memungkinkan dihapuskannya HPHK tersebut dari daftar HPHK Golongan II ataupun memasukkan HPHK tersebut ke dalam HPHK Golongan I. Beberapa penyakit unggas seperti Fowl Cholera, Fow Pox, Egg Drop Syndrom, Runting Stunting Syndrom status tidak ada laporan di wilayah regional BBPV Banjarbaru, namun demikian vaksin untuk penyakit tersebut beredar. Sehingga kemungkinan besar penyakit tersebut ada di peternakan ayam. Hal ini menjadi bahan evalusi, karena selama ini fokus lebih kepada

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

151

peternakan sapi. Disarankan agar Blitvet melakukan penelitian terhadap penyakit tersebut. Medan Workshop Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina di Wilayah Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 4 – 8 Juni 2012 di Medan dan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, BBalitvet, Dinas Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan hewan sePulau Sumatera dan Sumatera Kepulauan, BPPV Regional I, II dan III serta UPT Karantina Pertanian se Pulau Sumatera dan Sumatera Kepulauan. Memperhatikan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian dan masukan dari semua peserta Workshop, maka dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut: 5. Pencegahan penyakit hewan merupakan salah satu bentuk pengendalian

dan penanggulangan penyakit hewan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Pencegahan adalah tindakan karantina hewan dan merupakan bagian dari Kesehatan Hewan dalam upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia (UU 18/2009 Pasal 39 dan Pasal 41); 6. Diusulkan beberapa penyakit hewan sebagai berikut: PRRS, Pink eye,

Coccidiosis, Bali ziekte, demam tiga hari (Bovine Epemerhal Fever), Salmonellosis, Distemper dan Toxoplasmosis untuk dimasukkan dalam HPHK Golongan II Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis HPHK, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa. Penyakit hewan tersebut diusulkan dengan pertimbangan bahwa masih ditemukan kejadian penyakit di beberapa wilayah dan masih perlu dikaji ulang oleh Komisi Ahli. 7. Terdapat beberapa HPHK dalam lampiran I Kepmentan Nomor 3238

Tahun 2009 yang sama sehingga diusulkan penamaannya disatukan dengan tidak memperhatikan host rentannya, antara lain:  HPAI dan LPAI (nomor 1 dengan nomor 38) menjadi AI,  Anaplasmosis, Gall Sickness/Malaria Sapi (nomor 2) dengan Bovine anaplasmosis (nomor 11);  Babesiosis/Reas Fever/Tick Fever/Piroplasmosis/ Demam Ginjal (nomor 8) dengan Bovine babesiosis (nomor 12).  Bovine Tuberculosis (nomor 13) dengan Avian Tuberculosis (nomor 7) dan Tuberculosis (nomor 57);  Cysticercosis/Baberasan/Barrasan/Manisan (nomor 18) dengan Porcine Cysticercosis (nomor 45); 152

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

8. Diusulkan untuk mengkaji lebih lanjut beberapa Penyakit Hewan yang

tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis HPHK, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa, yaitu Chicken Anemia Syndrome dan Runting and Stunting Syndrome dengan pertimbangan:  Tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, karena tingkat kejadiannya sangat kecil.  Sudah dapat ditangani oleh masing-masing breeding farm. 9. Penyakit-penyakit yang statusnya tidak pernah dilaporkan tapi diduga

ada (klinis), agar ditindaklanjuti dengan surveilance oleh BPPV masingmasing regional dan penelitian oleh BBalitvet, antara lain: Bovine Tubercullosis, Black Leg, Avian Tubercullosis, Erysipelas, Fowl Cholera, Cysticercosis, Fowl Pox dan Trichinellosis. 10. Rekomendasi pemasukan/pengeluaran pada masing-masing daerah perlu dilakukan standarisasi dan diputuskan di tingkat pusat. Apabila rekomendasi tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan disampaikan kepada pemerintah daerah yang mempersyaratkannya untuk ditindaklanjuti. Dan apabila rekomendasi tersebut akan menjadi bagian dari pengawasan karantina maka pemerintah daerah supaya menyampaikan secara resmi hal dimaksud kepada Menteri Pertanian sesuai dengan Pasal 89 PP 82/2000 tentang Karantina Hewan. 11. Diperlukan adanya pengembangan sistem informasi status dan situasi penyakit hewan dengan memanfaatkan teknologi sehingga memungkinkan masing-masing instansi veteriner dapat melakukan up date dan akses data secara reguler dan saling terkoneksi. Tindak lanjut workshop Medan: Akan dilakukan rapat penyusunan untuk mengkompilasi data yang diperoleh dari Dinas Provinsi melalui penyelenggaraan workshop di 3 (tiga) wilayah yaitu Denpasar, Makassar dan Medan. Data kemudian akan diolah dan dibuat peta HPHK. Peta yang diperoleh akan dijadikan dasar untuk menetapkan area. Selanjutnya akan diadakan pembahasan yang akan membahas rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang penetapan area. Pembahasan akan melibatkan Dirjennakeswan, BBalitvet, BBV/BPPV serta narasumber yang berasal dari perguruan tinggi. 6) Kajian Analisa Risiko Media Pembawa hama Penyakit Hewan Karantina Rapat konsinyasi penyusunan Kajian ini dilaksanaka pada tanggal 7-9 Agustus 2012 di Hotel pajajaran Suites Bogor Jawa Barat dan diikuti 19 peserta terdiri dari pejabat struktural dan fungsional lingkup Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pejabat Fungsional dari UPT Karantina Pertanian. Adapun narasumber kegiatan ini berasal dari akademisi/ perguruan tinggi yaitu IPB yang ahli di bidangnya yaitu Dr. Drh. Hadri Latief, MSc dan drh. Chaerul Basri, M. Epid.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

153

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan penyusunan analisa resiko media pembawa HPHK berupa produk hewan dalam rangka penggolonganHPHK dan klasifikasi media pembawa HPHK berdasarkan tingkat risiko sehingga output yang dihasilkan dapat tercapai. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun analisa resiko media pembawa HPHK berupa produk hewan sehingga dapat tersusun penggolongan HPHK dan Klasifikasi media pembawa HPHK berdasarkan tingkat resiko yang dapat dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana Teknis Karantina. Hasil Rapat penyusunan ini adalah: - Menyusun kriteria dan skor untuk menggolongkan jenis HPHK berdasarkan tingkat resikonya. - Menyusun kriteria dan skor untuk menggolongkan jenis media pembawa HPHK berdasarkan tingkat resikonya. - Mengkaji metode serta kriteria yang disepakati telah sesuai atau tidak, melakukan simulasi serta diulang beberapa kali untuk menentukan yang paling ideal dan mendekati ilmiah. - Menyepakati tingkat resiko yang akan digunakan adalah sangat rendah (Very low), rendah (low), sedang (medium), tinggi (high) dan sangat tinggi (veri high). - Tim penyusun akan menyempurnakan hasil penyusunan untuk dibahas pada rapat pembahasan dengan para narasumber. Hasil Kegiatan ini adalah : - Disepakati bahwa analisa resiko yang dilakukan adalah merupakan sebagian dari tahapan analisa resiko dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip analisa risiko dalam penyakit hewan. - Hasil dari penyusunan analisa resiko ini adalah sebagai bahan untuk menggolongkan dan mengklasifikasikan HPHK dan MP HPHK berdasarkan 5 tingkat resiko sesuai kriteria dan pemberian skor yang telah disepakati. - Konsep analisa risiko yang disusun akan dibahas kembali dengan rapat pembahasan dengan melibatkan narasumber terkait. 7) Rapat Penyusunan Kebijakan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Antraks Kegiatan ini dilakukan pada hari senin dan selasa tanggal 13 dan 14 Agustus 2012 di Hotel Pangrango 2 di Jl. Pajajaran no.32 Bogor. Acara ini dihadiri oleh pejabat karantina Hewan , pejabat fungsional, Koordinator Fungsional, Perwakilan dari BBUSKP dan BBKP Tanjung Priok. Hasil dari kegiatan ini adalah Penyusunan Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Ruminansia sebagai Media Pembawa Antraks yang akan di bahas pada workshop. 8) Rapat Pembahasan Rancangan Kebijakan Status dan Situasi HPHK di wilayah Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 juli-2 Agustus 2012 bertempat di Hotel New Ayuda Cipayung Bogor .Rapat Pembahasan ini dihadiri oleh pejabat

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

154

struktural dan fingsional lingkup Pusat Karantina Hewan dan Keamanan hayati Hewani, perwakilan dari UPT Baadan Karantina Pertanian, perwakilan dari instansi terkait seperti Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan, BBalitvet, BBVet Denpasar, BBVet Wates, BBVet Maros, BPPV Subang, BPPV Medan, BBVet Lampung, BBVet Bukit Tinggi, Komisi ahli Karantina Hewan. Hasil dan Rumusan Pembahasan Status dan Situasi HPHK di wilayah RI adalah : Kegiatan Pembahasan Rancangan Kebijakan Status Dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina ini dilaksanakan mengundang narasumber dari Perguruan Tinggi dan Instalasi terkait, adapun metode pembahasan dilakukan dengan pemaparan dan diskusi. Setelah dilakukan diskusi dan pemaparan, akhirnya disepakati beberapa hasil dan rumusan penting yang perlu segera dilakukan tindak lanjut yaitu: a) Dalam pelaksanaan tindakan karantina antar area, dimana selama ini penetapan area belum ada acuan atau pedoman dalam pelaksanaanya, sesui dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran penyakit HPHK. b) Menurut Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dijelaskan bahwa penetapan area-area di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan status, situasi dan epidemiologi HPHK dengan memperhatikan sosioekonomi dan budaya masyarakat setempat, ayat (2) menyatakan bahwa area-area sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan sebagai dasar kebijaksanaan, pengaturan dan pengawasan lalu lintas media pembawa. Selanjutnya diamanatkan pada ayat (3) bahwa area-area sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri. c) Selanjutnya berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan Pasal 76 : ayat (1) kebijaksanaan karantina dan pembatasan lalu lintas media pembawa diatur berdasarkan penggolongan HPHK dan pemetaan HPHK, ayat (2) Pemetaan hama penyakit hewan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggambarkan status suatu negara, area, atau tempat yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan dan ayat (3) Kegiatan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara langsung di tempat pemasukan, transit, pengeluaran, instalasi karantina, dan alat angkut atau secara tidak langsung di tempat lainnya dengan melibatkan atau memperoleh informasi dari pihak yang berwenang dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 76 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud “pihak yang berwenang” adalah pihak-pihak yang tugas dan fungsi utamanya melakukan penyidikan hama penyakit hewan, antara lain seperti Balai Penyidikan Penyakit Hewan, Dinas Peternakan, OIE, FAO. d) Status dan situasi penyakit hewan disusun berdasarkan pada jenis-jenis HPHK yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

155

Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa yang termasuk dalam HPHK Golongan II (56 jenis penyakit) dan Highly Patogenic Avian Influenza (HPAI) yang sudah ada di Indonesia sehingga jumlah seluruhnya adalah 57 jenis penyakit. Rumusan yang telah disusun oleh tim pembahasan anatara lain: - Sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, maka dalam rangka pencegahan masuk/ keluar dan tersebarnya HPHK ke/ dalam dan dalam wilayah Republik Indonesia, status HPHK ditetapkan BEBAS dan TERTULAR. Sedangkan situasi ditetapkan WABAH dan TIDAK WABAH. - Berdasarkan data status dan situasi HPHK yang diperoleh dari Dinas Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan hewan/ kesehatan masyarakat veteriner dan BBVet/ BPPV seluruh wilayah Republik Indonesia, maka disimpulkan sebagai berikut: a. Status HPHK berupa Bebas dengan Vaksinasi (BV), Bebas Tanpa Vaksinasi (BTV), Bebas Tidak Ada Kasus (BTA), Bebas Historis (dari jaman dahulu tidak ada kasus) disepakati menjadi status BEBAS. b. Status HPHK berupa ditemukannya agen penyakit, secara serologis/ Diduga (D), klinis, pernah terjadi kasus (walau saat data diunduh tidak terjadi kasus) disepakati menjadi status TERTULAR. c. Apabila status HPHK sebagian besar Area menjadi status BEBAS, maka seluruh Area dinyatakan berstatus BEBAS. Penetapan status dilakukan melalui pembobotan nilai. d. Data Status HPHK Provinsi/ Kabupaten yang diisi dengan Tidak Ada Laporan (TAL) atau tidak diisi, disepakati menjadi status Tidak Ada Laporan (TAL) dan disarankan untuk tindakan karantinanya disamakan dengan tindakan karantina untuk status HPHK tertular. - Status HPHK TAL sebagaimana angka 2 huruf d akan ditindaklanjuti konfirmasi kejelasan statusnya hingga pembahasan tindakan karantinanya, dengan Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan, melalui surveillan serta dengan Komisi Ahli. - Kriteria penetapan Area Karantina adalah sebagai berikut : a. Status dan situasi HPHK; b. Epidemiologi penyakit - Morbiditas - Mortalitas - Zoonosis/ tidak - Cara penularan dan potensi penyebaran kepada populasi rentan; c. Sosial ekonomi masyarakat setempat; d. Budaya masyarakat setempat; e. Barier alam berupa laut;

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

156

- Penetapan area didasarkan pada pendekatan pulau-pulau besar di dalam wilayah RI dengan batas wilayah administratif, terbagi menjadi: Area 1 : Pulau Sumatera (barier laut) Area 2 : Pulau Simeulue (positif Rabies) Area 3 : Pulau Nias (positif Rabies, barier laut) Area 4 : Pulau Batam, Area 5 : Pulau Karimun Besar dan sekitarnya Area 6 : Pulau Bintan Area 7 : Pulau Singkep Area 8 : Kepulauan Anambas Area 9 : Kepulauan Natuna Area 10 : Pulau Bangka Belitung Area 11 : Pulau Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya Area 12 : Pulau Bali dan pulau-pulau di sekitarnya Area 13 : Pulau Lombok dan pulau-pulau di sekitarnya Area 14 : Pulau Sumbawa dan pulau-pulau di sekitarnya Area 15 : Pulau NTT dan pulau-pulau di sekitarnya Area 16 : Pulau Kalimantan Area 17 : Pulau Nunukan Area 18 : Pulau Sulawesi Area 19 : Pulau Tual Area 20 : Pulau Buton Area 21 : Pulau Muna Area 22 : Pulau Wakatobi Area 23 : Pulau Selayar Area 24 : Pulau Tahuna Area 25 : Pulau Sangihe Talaud Area 26 : Pulau Ambon Area 27 : Pulau Seram Area 28 : Pulau Buru Area 29 : Pulau Ternate Area 30 : Pulau Halmahera Area 31 : Pulau Papua Area 32 : Kepulauan Raja Ampat Area 33 : Kepulauan Tanimbar Area 34 : Pulau Biak Area 35 : Kepulauan Aru Area 36 : Pulau Rupat Area 37 : Pulau Bengkalis 9) Penyusunan Juklak/Juknis Tindakan Karantina Terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) Karantina hewan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sesuai dengan tugas pokok karantina yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta PP

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

157

Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Pelaksanaan pencegahan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip karantina hewan dan dalam beberapa hal dikoordinasikan dengan instansi terkait. Berdasarkan Permentan No. 3238/2009 beberapa HPHK merupakan zoonosis. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) bahwa pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa yang membahayakan kesehatan manusia, dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan zoonosis. Mengacu pada Pasal 90 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan bahwa petugas karantina yang dokter hewan karantina juga berwenang dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di atas alat angkut, instalasi karantina, atau tempat-tempat di dalam lingkungan wilayah tempat pemasukan atau pengeluaran. Salah satu HPHK yang ada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan bersifat zoonosis adalah Rabies. Penyakit ini tergolong sebagai HPHK Golongan II dan mengakibatkan dampak keresahan masyarakat yang luas mengingat tingkat kefatalannya mencapai angka 100%, merugikan secara ekonomi serta membahayakan kesehatan manusia karena dapat mengakibatkan sakit dan kematian pada penderitanya. Sampai dengan saat ini Rancangan Peraturan Menteri tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies yang sebelumnya telah selesai disusun sedang dilakukan finalisasi legal drafting oleh Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan notifikasi ke World Trade Organization (WTO) guna mendapatkan tanggapan dari berbagai Negara mitra. Simultan dengan hal tersebut, sebagai petunjuk bagi petugas karantina hewan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri tersebut perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Hewan Penular Rabies (HPR), sehingga performa teknis tindakan karantina terhadap media HPR antraks dapat menjadi optimal. Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap Hewan Penular Rabies dan penerbitan paspor hewan. Sehingga tersusun rancangan petunjuk pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap Hewan Penular Rabies dan penerbitan paspor hewan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17-18 September 2012 di Hotel Pangrango I Bogor Jl. Pangrango No. 23 16151 Bogor, dengan peserta adalah Pejabat Struktural dan Fungsional yang berasal dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

158

Hatta dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan narasumber berasal dari Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit Hewan Jakarta.

Hasil Kegiatan Seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Kebijakan Tindakan Karantina Hewan Pembawa Rabies tahun 2012 telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut: Rapat Persiapan Hasil rapat persiapan adalah sebagai berikut: a) Bahwa bentuk rancangan pedoman yang akan disusun berupa rancangan keputusan kepala badan karantina pertanian. b) Disepakati untuk memisahkan petunjuk pelaksanaan yang sifatnya teknis operasional tindakan karantina terhadap HPR dengan petunjuk pelaksanaan penerbitan paspor hewan. c) Ruang lingkup meliputi dua bagian utama yaitu tindakan karantina di tempat pengeluaran dan tindakan karantina di tempat pemasukan. Adapun untuk rincian petunjuk berupa tindakan karantina 8P yaitu Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan, dengan memperhatikan kejelasan yang sudah ada pada Rancangan Peraturan Menteri. Terhadap substansi teknis yang sudah jelas dalam Rancangan Peraturan Menteri, tidak diperlukan lagi adanya kalimat/substansi petunjuk pelaksanaannya. d) Judul rancangan pedoman adalah Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies. Pertemuan Penyusunan Hasil pertemuan penyusunan pada tahap pertama adalah sebagai berikut: a) Rancangan pedoman yang dihasilkan ada 2 yaitu: 1) dengan judul Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies, dan 2) Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Paspor Hewan. b) Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies meliputi tindakan karantina hewan di tempat pengeluaran, dan tindakan karantina hewan di tempat pemasukan. c) Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Paspor Hewan meliputi tata cara pelayanan permohonan paspor hewan, tata cara penerbitan paspor hewan, dan masa berlaku-pencabutan-dan pembaharuan paspor hewan. d) Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies terdiri dari 4 Bab yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tindakan Karantina di Tempat Pengeluaran, Bab 3 Tindakan Karantina di Tempat Pemasukan, Bab 4 Penutup.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

159

e) Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Paspor Hewan terdiri dari 5 Bab yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tata Cara Pelayanan Permohonan Paspor Hewan, Bab 3 Tata Cara Penerbitan Paspor Hewan, Bab 4 Masa Berlaku, Pencabutan, dan Pembaharuan Paspor Hewan, Bab 5 Penutup. f) Kedua rancangan petunjuk pelaksanaan telah diselesaikan sebagaimana terlampir dan selanjutnya disampaikan ke Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan proses penetapan. Kesimpulan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies dan Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Paspor Hewan telah selesai disusun dan selanjutnya akan disampaikan ke Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk diproses penetapannya. 10) Apresiasi Pelaksanaan Kebijakan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Ruminansia Dari Dan Ke Luar NegeriTahun 2012 Berdasarkan Permentan No 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Pusat KHKehani) merupakan unit kerja dibawah Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. Agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik, Pusat KHKehani menjalankan fungsi yang salah satunya adalah Pemberian Bimbingan Teknis. Kita ketahui bahwa pelaksanaan operasional karantina hewan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) dapat mengalami perbedaan antara UPTKP yang satu dengan UPTKP lainnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain kondisi ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan sumber daya, sehingga masih dapat dimaklumi. Namun dalam konteks diluar hal tersebut, maka kesepahaman terhadap kebijakan yang akan dan telah ditetapkan perlu diupayakan oleh Pusat KHKehani. Pada kegiatan ini diapresiasikan materi kebijakan yaitu Kebijakan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut sebelumnya telah dibahas, disusun, dan dinotifikasikan ke World Trade Oraganization (WTO) untuk mendapatkan tanggapan dari Negara mitra. Sejauh ini Negara mitra tidak ada yang menyampaikan keberatan kepada Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, proses penetapan kebijakan akan segera dilakukan. Selanjutnya diapresiasikan juga Petunjuk Teknis Tindakan Karantina terhadap Lalu Lintas Sapi (Impor dan Antar Area) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 853/Kpts/KH.020/L/5/2011.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

160

Melalui kegiatan ini diharapkan materi kebijakan yang disampaikan dapat dipahami sepenuhnya oleh Petugas Karantina Hewan, sehingga implementasinya tidak menyimpang dari garis kebijakan yang telah ditetapkan. Maksud kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang memadai bagi petugas karantina hewan dalam mengimplementasikan kebijakan pemasukan dan pengeluaran ruminansia ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya pemahaman yang optimal dari peserta terhadap kebijakan yang diapresiasikan. Kegiatan Apresiasi Pelaksanaan Kebijakan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Ruminansia Dari dan Ke Luar Negeri TA 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 29-30 Oktober 2012 di Braja Mustika, Bogor. Peserta adalah Dokter Hewan Karantina dari 10 Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) yang terdapat pemasukan dan pengeluaran ruminansia dari dan/atau ke luar negeri, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP), serta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Lingkup Pusat KHKehani. Narasumber adalah Pakar Perkarantinaan Non PNS. Pada hari pertama kegiatan, apresiasi dibuka oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa menjadi tanggungjawab bagi Pusat KHKehani untuk memberikan bimbingan teknis kepada UPTKP. Para peserta diharapkan untuk aktif menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi sehingga pemahaman yang optimal terhadap kebijakan yang diapresiasikan tercapai. Setelah apresiasi tersebut, diharapkan kepada UPTKP untuk mempersiapkan implementasi dan melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya, Pusat KHKehani akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sebelum presentasi Narasumber, peserta diberi lembar identifikasi permasalahan teknis terlebih dahulu untuk menuliskan implementasi kebijakan pemasukan dan pengeluaran ruminansia yang telah diterapkan selama ini, gap antara kebijakan yang ada dengan implementasi yang telah dilakukan, serta saran solusi. Setelah mengisi identifikasi tersebut, setiap peserta secara bergiliran diminta untuk menyampaikan poin utama permasalahan yang mereka hadapi. Lembar identifikasi tersebut adalah sebagaimana terlampir. Selanjutnya, Narasumber yaitu drh. Mucahtar A. Baraniah, menyampaikan ulasan mengenai kebijakan pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia sapi sekaligus merespon permasalahan yang telah disampaikan oleh para peserta. Materi presentasi dan kebijakan yang diapresiasikan adalah sebagaimana terlampir.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

161

Pada sesi diskusi, peserta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya kepada Narasumber dan juga kepada Pusat KHKehani terkait dengan kebijakan pemasukan dan pengeluaran ruminansia dari dan ke luar negeri. Dengan demikian diharapkan tidak ada perbedaan persepsi dan peserta telah memahami secara optimal terkait dengan substansi kebijakan pemasukan dan pengeluaran ruminansia dari dan ke luar negeri. 11) Rapat Penyempurnaan Pakan Yang dimaksud pemasukan dan pengeluaran termasuk dengan pemasukan dan pengeluaran di dalam wilayah indonesia (antar area) Pakan harus jelas terdefinisikan apa yang dimaksud pakan, bahan pakan dan jenis2 yang akan diatur dalam permentan Konsep ini akan bersamaan masuknya dengan yang diusulkan dir pakan yang saat ini sedang merancang syarat dan tata cara pemasukan bahan pakan, terkait ijin ekpor impor. Sinkronisasi peraturan akan dibahan jumat nanti, oleh biro hukum. apakah akan digabung atau tidak. Dari judul dan aturan / outline yang akan diatur: persyaratan teknis, tindakan karantina, tindakan karantina khusus, pemantauan, imbalan jasa karantina dan pelaporan. Persyaratan : umum, persyaratan teknis pemasukan, persyaratan teknis pengeluaran, bag 3 mengenai SPP: semua hewan dan produk hewan pengeluarannya harus mendapatkan persetujuan dari kementrian perdagangan, seedngkan kementrian teknis hanya mengatur rekomendasi. Sedangkan permendag 24 hanya beberapa komodiiti yang diatur SPP nya diluar dari itu belum jelas. Oleh sebab itu harus ada alternatif rekomendasi. Tindakan karantina: Pakan dan bahan pakan digolongkan sebagai media pembawa berisiko rendah sehingga fokus bahwa persyaratan kesehatan hewan atau keamanan pakan sudah dilakukan di negara asal. Sehingga fokus bagaimanan pakan dan bahan pakan sudah melalui proses2 sehingga penyakit yang terbawa maupun cemaran sudah masuk standar. Sehingga persyaratannya sudah termasuk negara asal dan unit usahanya. Sehingga tidak ada lagi larangan2, risikonya apa, manajemen risikonya apa, tindakan karantinanya apa?? Sehingga dalam pelabuhan/ bandara dominan hanya pemeriksaan dokumen dan kesesuaian dengan fisik. Kalo ada perlakuan dan pengujian yang harus dilakukan sifatnya hanya sebagai monitoring artinya hasil pengujian tidak menjadi dasar untuk melakukan pembabasan (tidak perlu ditunggu) tapi jika terkait fisik tadi tidak benar maka dilakukan penahanan, penolakan dan pemusnahan. Tidak ada masa pengasingan dan pengamatan - hari. Hasil pemantauan akan dijadikan sebagai feedback kepada pemegang kebijakan untuk menegur/ memberikan sanksi kepada orang atau badan usaha yang akan memasukkan/ mengeluarkan= sifatnya sebagai evaluasi tindakan berikutnya. 12) Seminar Nasional Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina, Uji Coba Dan Uji Terap

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

162

Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2012 di Hotel Golden View Batam, dengan hasil rumusan sebagai berikut : Memperhatikan arahan Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pemaparan hasil pemantauan daerah sebar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Prioritas Nasional dan Prioritas Regional oleh Tim Pemantauan UPTKP di Regional Bukittinggi; Medan; Lampung; Jawa; Kalimantan; Bali dan Nusa Tenggara; Sulawesi, Maluku dan Papua; Pemaparan hasil uji coba teknik dan metode pemeriksaan karantina hewan, Pemaparan hasil uji terap teknik dan metode perlakuan karantina hewan, masukan dari Narasumber: Prof. Dr. drh. Bambang Sumiarto, SU, M.Sc (FKH UGM), Dr. drh. Sudarisman, MS (BBalitvet), Dr. drh. Widagdo Sri Nugroho (FKH UGM) dan diskusi yang berkembang selama seminar berlangsung, dirumuskan beberapa hal sebagai berikut: A. Hasil Seminar Pemantauan Daerah Sebar HPHK 1. Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK Prioritas Nasional terhadap BVD akan dilakukan berkesinambungan pada tahun 2013 dan 2014, dengan pengalokasian anggaran yang memadai oleh setiap UPTKP yaitu berupa pengusulan penyediaan anggaran jasa pengujian dengan memperhatikan urutan pengujian BVD mulai dari uji ELISA Antibodi secara paired sera sampai dengan uji PCR. Pelaksanaan pemantauan daerah tersebut selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan faktorfaktor resiko yang mempengaruhinya. 2. Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK Prioritas Regional terhadap HPHK Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, dan Rabies agar dilakukan berkesinambungan sampai dengan tahun 2014, dengan mempertimbangkan faktor-faktor resiko yang mempengaruhinya dan situasi lalulintas media pembawa. 3. Kedepan, agar pelaksanaan kegiatan pemantauan daerah sebar HPHK prioritas nasional berjalan dengan lebih optimal, maka Badan Karantina Pertanian perlu: a. Menyempurnakan pedoman teknis Pemantauan Daerah Sebar HPHK tahun 2012 untuk prioritas nasional BVD; b. Melakukan koordinasi standarisasi metode pengujian BVD dan HPHK lainnya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga dapat memberikan performans peneguhan diagnosa yang memadai bagi keperluan monitoring penyakit hewan di Indonesia; c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengujian laboratorium untuk kegiatan pemantauan daerah sebar HPHK tahun berikutnya dengan laboratorium rujukan terkait pengadaan kit/bahan pengujian, metode pengujian, besarnya biaya pengujian dan pelaksanaan pengujian.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

163

4. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian agar terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK. 5. Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Tahun 2012 selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk peta yang memuat keterangan hasil seropositif dan positif kasus, sebagai bahan kebijakan Badan Karantina Pertanian dalam pengaturan lalu lintas Media Pembawa HPHK serta sebagai masukan kepada Ditjennakeswan untuk menjadi bagian dari peta penyakit hewan nasional. 6. Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Prioritas Nasional dan Prioritas Regional akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan Karantina Hewan dalam bentuk Pedoman Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa BVD dan Hog Cholera untuk dipedomani oleh seluruh UPTKP. 7. Badan Karantina Pertanian selanjutnya akan memperbaharui ketentuan persyaratan dan tata cara tindakan karantina terhadap BVD baik impor, maupun antar area. 8. Matrik hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Prioritas Nasional terhadap Bovine Viral Diarrhea (BVD) adalah sebagaimana terlampir. 9. Matriks hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Prioritas Regional adalah sebagaimana terlampir. B. Hasil Uji Coba Teknik dan Metode Pemeriksaan KH 1. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani perlu menyempurnakan pedoman uji coba yang memuat target capaian strategis uji coba pemeriksaan dengan mengacu pada kebutuhan pelaksanaan tindakan karantina di UPTKP. 2. Hasil uji coba teknik dan metode pemeriksaan karantina hewan tahun 2012 perlu segera divalidasi oleh BBUSKP dan dijadikan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan Pedoman Teknis Pemeriksaan oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani untuk tahun 2013 dan 2014. 3. Matriks hasil uji coba teknik dan metode pemeriksaan karantina hewan adalah sebagaimana terlampir. C. Hasil Uji Terap Teknik dan Metode Perlakuan KH 1. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani perlu segera menyusun pedoman uji terap yang memuat target capaian strategis uji terap perlakuan dengan mengacu pada kebutuhan pelaksanaan tindakan karantina di UPTKP. 2. Hasil uji terap teknik dan metode perlakuan karantina hewan tahun 2012 dijadikan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan Pedoman Teknis

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

164

Perlakuan oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani untuk tahun 2013 dan 2014. 3. Matriks hasil uji terap teknik dan metode perlakuan karantina hewan adalah sebagaimana terlampir.

13) Workshop Kebijakan Karantina Hewan Di Wilayah Perbatasan Workshop dilaksanakan di Hotel Salak The Heritage, Jl. Ir. H. Juanda No. 8, Bogor. Kegiatan workshop dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 3-4 November 2012. Dihadiri oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) yang ada di perbatasan, instansi terkait lingkup internal Kementerian Pertanian, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Imigrasi – Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum – Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri – Kementerian Perdagangan, Dinas di daerah yang membidangi fungsi peternakan, Dinas di daerah yang membidangimasalah perbatasan, Perguruan Tinggi, stake holder, instansi terkait lainnya, serta dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani-Badan Karantina Pertanian. Narasumber yaitu Drs. Indra Purnama, M.Si dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Budi Winanto dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan moderator Winarko Dian Subagyo dari Bea dan Cukai dan drh. Muchtar A. Baraniah. Kegiatan ini dibuka Kepala Badan Karantina Pertanian. Setelah memperhatikan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian yang disampaikan oleh Sekretaris Badan, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, pemaparan Narasumber tentang Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas Negara dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pemaparan hasil diskusi Kelompok I (Wiayah Sumatera), Kelompok II (Wilayah Kalimantan), Kelompok III (wilayah Sulawesi dan Maluku Utara) dan Kelompok IV (Papua dan Nusa Tenggara Timur) serta diskusi pleno maka dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut: a) Wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga terdiri dari wilayah perbatasan darat (kontinen) dan wilayah perbatasan laut (maritim), merupakan serambi Negara yang memiliki posisi strategis bagi kepentingan Negara, termasuk dalam pengamanan dan pencegahan terhadap kemungkinan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dari Negara tetangga. b) Wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian khusus karena wilayah perbatasan kurang tersentuh pembangunan, keterbatasan akses ke pemerintah pusat, dan keterbatasan penyediaan infrastruktur sedangkan Negara tetangga proaktif melakukan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan. Adanya ketimpangan ini telah menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan lebih

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

165

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

berorientasi ke negara tetangga dalam pemenuhan kebutuhan hidup seharihari. Selain itu, pada tataran kebijakan, di wilayah perbatasan masih mengalami beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi antar intansi teknis yang ada di wilayah perbatasan (CIQS), belum adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi serta keterbatasan kebijakan khusus dari masing-masing instansi dalam rangka memfasilitasi lalulintas komoditas kedua Negara. Merujuk pada UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip urusan bersama (concurrence). Secara kelembagaan, melalui Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010 telah terbentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP antara lain mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan perbatasan. Badan Karantina Pertanian sebagai institusi yang bertugas di tempat pemasukan termasuk wilayah perbatasan, perlu berkoordinasi dengan BNPP dan intansi lain seperti Ditjen Bea Cukai, Imigrasi, Perdagangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dinas daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Keterbatasan akses ke pusat dan infrastruktur yang terbatas menjadi kendala dalam pengurusan ijin /rekomendasi yang selama ini harus ke Pemerintah pusat, sehingga diharapkan mekanisme perijinan dapat dipersingkat atau dipermudah, dapat berupa pemberian rekomendasi cukup dari Pemerintah Daerah atau otoritas yang berwenang diperbatasan. Apabila dari sisi risiko masuk dan tersebarnya HPHK dinilai kecil atau dapat diabaikan, maka diusulkan dapat dilalulintaskan tanpa ada rekomendasi, namun demikian tetap perlu ada pembatasan nilai, jumlah maupun volume untuk menghindari kemungkinan barang yang dilalu lintaskan yang sebenarnya hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah perbatasan, namun diperdagangkan di luar wilayah perbatasan. Nilai, jumlah dan volume yang dapat dilalu lintaskan tanpa rekomendasi diusulkan selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMk.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-MDAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan atau dapat juga ditentukan melalui perjanjian bilateral perdagangan lintas batas (Permendag 24/2011 pasal 16 ayat 5). Terhadap hewan dan produk hewan tertentu yang masih memiliki risiko penyebaran HPHK tinggi, lalu lintasnya di wilayah perbatasan dikecualikan dari pengaturan ini dan tetap memerlukan rekomendasi dari Pemerintah Pusat, misalnya hewan bibit, DOC/DOD, bahan patogen dan obat hewan. Definisi wilayah perbatasan yang perlu dipertegas terutama tempat pemeriksaan di pos lintas batas/pelabuhan laut yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah untuk mempermudah pengawasan karantina.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

166

k) Petugas UPT KP dalam melakukan pengawasan perlu memiliki pengetahuan tentang profiling terkait barang yang dilalu lintaskan apakah tergolong barang dagangan, barang pelintas batas, atau barang bawaan penumpang melalui kartu identitas kendali khusus untuk pengawasan terhadap pelintas batas/penumpang terhadap jumlah dan jenis yang dilalu lintaskan. l) Dalam melakukan pemeriksaan di wilayah perbatasan perlu dilakukan koordinasi yang tertuang dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus, sehingga jelas siapa yang terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di wilayah perbatasan. Setelah SOP tersusun selanjutnya perlu ada sosialisasi dan simulasi SOP, sehingga dalam operasional yang berupa pemeriksaan bersama dapat berjalan dengan baik. 14) Pembahasan Penyempurnaan Pedoman Persyaratan dan tatacara pelaksanaan Tindakan Karantina terhadap MP Produk Hewan MBM, Daging, Kulit dan susu dan telur. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-7 November 2012 di Hotel Griya Sakinah Bogor. Dan dihadiri oleh 16 orang orang peserta terdiri dari pejabat struktural dan fungsional lingkup Pusat KH dan Kehani, tim pembahas, narasumber dari Universitas dan Komisi Ahli Karantina Hewan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas pedoman persyaratan dan tata cara pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Meat Bone Meal (MBM), Daging, Kulit Industri, Susu dan Telur sehingga tersusun sebuah pedoman tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap media pembawa Meat Bone Meal (MBM), Daging, Kulit Industri, Susu dan Telur dan membantu petugas karantina hewan dilapangan dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan ini menghasilkan Pembahasan Penyempurnaan adalah : a) Menetapkan dasar dari penyempurnaan pedoman tindakan karantina hewan terhadap media pembawa meat bone meal (MBM), daging, kulit industri, susu dan telur yaitu Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. b) Menbahas konsep/ draft permentan oleh tim pembahas dengan masukan dari peserta rapat dan narasumber. c) Menyepakati bahwa dalam penyusunan pedoman tindakan karantina hewan media pembawa berupa produk hewan terdiri dari Bahan Asal Hewan (BAH), Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH), dan Media Lain dengan judul permentan yaitu: Tindakan Karantina Media pembawa BAH, HBAH dan Benda Lain. 15) Pembahasan bahan kajian resiko dalam rangka penyusunan Analisa Resiko MP Produk Hewan.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

167

Kegiatan Pembahasan bahan kajian resiko dalam rangka penyusunan Analisa Resiko MP Produk Hewan Dilaksanakan pada tanggal 18-21 November 2012 di Hotel Griya sakinah Bogor. dihadiri oleh 16 orang peserta terdiri dari pejabat struktural dan fungsional lingkup Pusat KH dan Kehani. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas penyusunan analisa risiko media pembawa HPHK berupa produk hewan sehingga tujuan yang diharapkan yaitu tersusunnya analisa risiko terhadap media pembawa HPHK berupa produk hewan dapat tercapai. Hasil Rapat Pembahasan Penyusunan : a. Disepakati analisa risiko adalah penting merupakan ilmu dokter hewan, sehingga analisa risiko ini adalah penting untuk menentukan risiko yang selanjutnya sebagai acuan dalam melakukan tindakan karantina. b. Susbtansi dalam analisa risiko yang akan dikaji disepakati adalah khusus untuk produk hewan. c. Konsep pedoman yang disusun akan dibahas lebih lanjut dalam rapat konsinyasi penyusunan dan rapat pembahasan bersama dengan narasumber.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

168

Lampiran 5. DOKUMEN KEGIATAN PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI TA 2012

1) Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80, 89, 90 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Impor Buah dan Sayuran Pada acara Sarasehan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2012 di jombang Jawa Timur dalam acara ini Badan karantina Pertanian yang diwakili oleh Dr.Ir. Arifin Tasrif, MSc memberikan penjelasan kepada para Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengenai Permentan Nomor 80, 89, 90 tahun 2011 Tentang Pengaturan Impor Buah dan Sayuran, Permentan ini hanya mengatur pintu masuk sepanjang pintu tersebut bisa menjadi jalur internasional. Hal ini juga dilakukan oleh Negara Negara lain. Defisit neraca perdagangan buah dan sayuran Indonesia mencapai Rp 15 Triliun akibat ketidak berpihakkan pemerintah terhadap petani lokal, defisit sebesar ini akibat volume impor buah dan sayur tahun lalu mencapai 1.162 juta ton sedangkan volume ekspor mencapai 63 juta ton. Ekspor produk Indonesia umumnya masuk kenegara-negara Timur Tengah, sedangkan Negara Negara lain masih sulit ditembus karena persyaratan terlalu ketat. Disisi lain Indonesia menjadi keranjang sampah bagi produk pertanian dari Negara lain. Ironisnya, produkproduk tersebut berkualitas rendah dan sering tidak laku dinegara lain.Hal ini perlu diwaspadai karena banyak yang tidak layak dikonsumsi karena kandungan logam beratnya sangat tinggi. Saat ini saja dari 1000 orang di Indonesia menderita autis. Jika impor tidak ditekan maka jumlahnya akan lebih banyak. Dari volume impor buah, diperkirakan 1000 ton lebih ditolak karena mengandung bahan berbahaya. Sebagian besar produk berformalin adalah kacang tanah dan pir, Badan karantina Pertanian telah memusnahkan apel berformalin di Sulawesi Selatan. Maka dari itu Pemerintah harus melakukan Politik Will / kemauan politik yang tidak hanya menekan impor, tetapi juga melindungi konsumen.untuk itu pemerintah telah menerbitkan Permentan Nomor 80, 89, 90 tahun 2011 Tentang Pengaturan Impor Buah dan Sayuran. Dengan pembatasan ini diharapkan impor buah dan sayuran bisa ditekan secara signifikan. Salah satunya karena biaya yang harus dikeluarkan akan jauh lebih besar. Di Contohkan jika biaya distribusi dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok hanya membutuhkan Rp.3 Juta per Kontainer. Tetapi biaya distribusi dari Surabaya akan mencapai Rp.12 juta dan Makassar Rp.30 Juta per kontainer. Memang terasa mahal dan dapat mempengaruhi harga produk impor, sehingga bisa mengangkat daya saing buah lokal.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

169

2) Laporan Pelaksanaan Verifikasi dalam rangka recognisi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) a. Negara New Zealand Pelaksanaan kegiatan verifikasi dimulai tanggal 23 April sampai dengan 27 April 2012 pada beberapa tempat di Selandia Baru seperti Wellington, Napier dan Tauranga. Pelaksana Kegiatan yang melakukan kunjungan verifikasi adalah : 1. Ridwan Alaydrus, SP.,MP. Kepala Sub Bidang Keamanan Hayati Nabati Impor, Pusat Karantina Pertanian dan Keamanan hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI. 2. Ir. Purwo Widiarto Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Hasil pengkajian terhadap penyampaian dan penjelasan dari pihak yang di verifikasi serta penilaian langsung di lapang, dapat disarikan sebagai berikut: 1. Ketentuan terkait pengaturan penggunaan Pestisida sudah diselenggarakan dengan baik oleh NZFSA-MAF. Dengan terjadinya penggabungan pada kelembagaan dan menjadi Single Competent Authority, MPI akan menunjukkan intergritasnya untuk menyesuaikan. 2. Penerapan GAP oleh petani produsen(growers) dan penerapan GHP oleh Perusahaan Pengemas dilaksanalkan terpadu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Global GAP dan BRC(British Retail Consortium) berdasarkan kesepakatan bersana, kesadaran untuk dapat terus berkiprah dalam menembus pasar domestik dan international sekaligus melindungi kesehatan konsumen, serta membangun kepercayaan dan pengakuan internasional. 3. Fasilitas laboratorium penguji keamanan pangan termasuk residu pestisida sudah terakreditasi sebagai laboratorium yang memenuhi ISO 17025. 4. Program monitoring residu pestisida dan mutu dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Kegiatam ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan target yang ditetapkan terhadap komoditas tertentu Rekomendasi Dari hasil pengkajian terhadap dokumen yang disampaikan serta kondisi sebenarnya yang telah diperlihatkan pada pelaksanaan verifikasi lapang baik sebagai hasil kunjungan verifikasi yang telah dilaksanakan sebelumnya maupun yang telah dilakukan baru-baru ini sebagai tindakan verifikasi penyempurnaan, menunjukkan kesesuaian dengan akurasi tinggi sehingga dapat direkomendasikan untuk mendapatkan pengakuan dari Menteri Pertanian terhadap Sistim Keamanan PSAT Selandia Baru.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

170

b. Negara Australia Permohonan perpanjangan pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan yang telah diajukan oleh Pemerintah Australia. Tim verifikasi ke Australia pada tanggal 20-26 Mei 2012. Tim terdiri dari empat orang adalah sebagai berikut: 1. Dr.Ir. Gardjita Budi, M.Agr.St (Direktur Mutu dan Standardisasi), Ditjen PPHP. 2. Ir. Andjar Rochani, MM (Kasubdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu), Ditjen PPHP. 3. Ir. Islana Ervandiari, MM. (Kasubdit Keamanan Hayati Nabati), Badan Karantina dan 4. Ir. Endang Suparman (Kasubdit Non Benih Impor) Badan Karantina. Adapun hasil verifikasi tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut: a) Australia sesuai peraturannya, mempunyai sistem mutu dan keamanan pangan sebagaimana Indonesia. Perbedaan sistem dengan Indonesia adalah KAN (Komite Areditasi Nasional) mengakreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian (laboratorium, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Inspeksi) sedangkan Australia dalam hal ini National Association of Testing Authority (NATA) tidak melakukan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi. b) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (Segar) dan para pelaku industri produk pertanian segar Australia sangat responsif terhadap tuntutan keamanan pangan baik untuk pasar internasional maupun domestik. Begitu juga untuk komoditi serealia, sistem jaminan mutu dan keamanan pangan telah dilaksanakan dengan baik, baik untuk keperluan ekspor termasuk ke Indonesia maupun konsumsi domestik. c) Dengan ketersediaan waktu yang terbatas, Tim tidak dapat secara utuh mengkaji rangkaian rantai pasok mulai dari grower, receiver atau packing house sampai ke pelabuhan ekspor untuk komoditas yang sama. Namun demikian, informasi yang berhasil digali selama kunjungan, Tim berpendapat bahwa penanganan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan buah segar khususnya orange, apel dan pear telah diterapkan dengan baik sesuai standar internasional (Codex Alimentarius) dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia (Permentan No. 27 tahun 2009 maupun Permentan No. 88 tahun 2011). Tim juga mencatat bahwa: - Untuk pemasaran dan konsumsi buah dan sayur domestik diterapkan program sistem jaminan mutu, sedangkan untuk produk ekspor lebih kepada end product testing yang dilakukan secara berkala dan tidak setiap pengiriman. Hal ini juga diperlihatkan dari hasil kunjungan ke Mildura Fruit Company (packer dan eksportir) dan Plunket (grower, packer, pemasar domestik).

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

171

- Terkait dengan monitoring terhadap cemaran mikrobiologi, belum diperoleh informasi yang akurat karena tidak didukung data. Untuk itu, Tim masih memintakan tambahan data mengenai catatan hasil monitoring terhadap cemaran mikrobiologi. - Terkait klarifikasi kandungan phenilphenol pada jeruk dan Pb (lead) pada paprika. Pihak Australia menjelaskan bahwa telah mengambil langkah koreksi dan antisipatif bagi para grower maupun packing house. d) Sehubungan dengan penanganan wabah lalat buah, Tim telah mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari Otoritas Karantina Australia tentang program eradikasi fruit fly di Negara South Australia dengan anggaran Aus $ 4,5 juta per tahun. Dari observasi lapang di daerah perbatasan Victoria dan South Australia serta menyaksikan secara langsung operasional harian di Road Block Quarantine Station di Yamba, penggunaan Quarantine bin dan partisipasi industri buah dan masyarakat awam dalam program penanggulangan fruit fly. Tim berkesimpulan bahwa Australia telah melakukan langkah-langkah kongkrit penanggulangan fruit fly dengan baik walaupun harus diakui bahwa wabah fruit fly masih ada dengan intensitas yang semakin menurun. Sehubungan dengan hal tersebut, impor buah dari sentra produksi ke Indonesia masih harus mensyaratkan perlakuan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya penyebaran fruit fly ke wilayah Indonesia. c. Negara Amerika Serikat Kegiatan verifikasi ini dipandang penting untuk menggali informasi terkini tentang penerapan sistem jaminan mutu keamanan pangan segar serta langkah-langkah perkarantinaan Amerika Serikat dalam mempertahankan status bebas lalat buah (Mediteranian Fruit Fly) pada tanaman anggur yang telah mendapatkan pengakuan Pest Free Status Area oleh Badan Karantina Pertanian, sebagaimana diketahui bahwa lokasi California berdekatan dengan Mexico yang merupakan Negara terinfeksi Mediteranian Fruit Fly. Hasil verifikasi akan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pimpinan Kementerian Pertanian untuk menetapkan atau memperpanjang status recognition Importasi Pangan Segar Asal Amerika Serikat ke Indonesia. Tujuan dan Ruang Lingkup Verifikasi 1. Memverifikasi apakah „Food Safety Control System‟ yang meliputi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar yang diterapkan di Amerika Serikat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian khususnya Peraturan Menteri Pertanian No. 88 tahun 2011. 2. Mempelajari kebijakan dan implementasi Keamanan Pangan Segar dan Perkarantinaan terutama dalam mempertahankan wilayahnya bebas dari Mediteranian Fruit Fly.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

172

Tim Verifikasi Kementerian Pertanian telah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni – 1 Juli 2012, Tim terdiri dari tiga orang adalah sebagai berikut: 1. Dr.Ir. Gardjita Budi, M.Agr.St (Direktur Mutu dan Standardisasi), Ditjen PPHP. 2. Ir. Islana Ervandiari, MM. (Kasubdit Keamanan Hayati Nabati), Badan Karantina dan 3. Ir. Bambang Hesti S, MSc (Kabidang Karantina Tumbuhan Non Benih) Badan Karantina. Hasil 1. Penanganan sistem keamanan pangan USA, termasuk Minnesota dan California di terapkan mulai dari GAP sampai pengawasan peredaran di pasar. Penggunaan jenis benih, pupuk, dan pestisida oleh petani, dilaksanakan dibawah bimbingan para penyuluh (extention) disetiap Negara bagian yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Universitas. 2. Penerapan pestisida bersifat secara sukarela dilakukan oleh petugas yang certified (berlisensi) dan wajib mengikuti petunjuk yang tertera pada label. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang pidana dan lisensi secara otomatis dicabut dan tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali. 3. Program monitoring residu pestisida dan mikotoksin dilaksanakan dalam skala nasional dan dilakukan konsisten setiap tahun oleh FDA dan USDA bekerjasama dengan instansi terkait dari negara bagian (states) yang mencakup buah-buahan, sayuran dan grain. Kesimpulan dari hasil monitoring 2 tahun terakhir (2010-2011), menunjukkan sampel yang melebihi ambang batas kurang dari 1 persen. 4. Pemeriksaan/pengujian terhadap grain difokuskan pada penilaian kualitas. Sedangkan pemeriksaan pengujian cemaran kimia adalah pilihan/berdasarkan permintaan atau kesepakataan antara pihak pembeli (eksportir) dan importir di negara tujuan ekspor dan terbatas hanya pada pengujian mikotoksin. 5. Protokol terhadap pestisida ditetapkan oleh Environment Pesticide Authority (EPA) dengan ruang lingkup perijinan/lisensi dan sertifikasi produsen dan pengguna pestisida, serta program montoring residu pestisida. Peredaran dan penggunaan pestisida diawasi dengan sangat ketat mulai dari tingkat industri pestisida, distribusi dan petani, penyalahgunaan atau pelanggaran ketentuan terhadap penggunaan pestisida akan dikategorikan kedalam tindak pidana, dengan demikian terbangun tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa kontaminasi residu pestisida adalah kasus yang jarang terjadi. 6. Untuk menjamin bahwa GAP telah dilakukan Pengambilan sampel dilakukan secara multilayer yaitu dimulai pada tingkat petani dalam rangka program monitoring, kemudian ditingkat pengumpul (grain terminal) dilakukan pengambilan sampel pertama ketika grain diterima dari petani

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

173

yang bertujuan untuk menentukan harga yang diterima petani. GIPSA mensertifikasi lembaga penguji swasta untuk melakukan sampling kedua ketika grain dimasukkan ke tongkang atau kereta. Petugas laboratorium GIS di pelabuhan ekspor melakukan sampling ketiga. Dari sudut pandang mereka, sampling kedua dan ketiga bertujuan untuk menetapkan grading pada grain yang dikapalkan untuk negara tujuan ekspor. 7. Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Amerika Serikat yaitu mewabahnya mikotoksin pada grain khususnya di wilayah Minnesota sebagai penghasil utama grain, maka pengambilan sampel dan pengujian terhadap mikotoksin dilaksanakan di setiap tingkatan mulai dari grower, processing house, penyimpanan dan pelabuhan ekspor, baik terhadap grain untuk pangan maupun pakan ternak dengan anggapan bahwa mikotoksin dapat berkembang pada tahap-tahap tersebut. Hasil pengujian menunjukkan selama 15 tahun terakhir ini tidak pernah dijumpai Mikotoksin di atas ambang batas yang ditetapkan. 8. Hasil verifikasi area bebas lalat buah di California menunjukkan bahwa keberadaan hama lalat buah terdeteksi secara tidak signifikan pada bulan September 2011 dan telah berhasil dieradikasi. Sampai saat kunjungan verifikasi, populasi lalat buah di lokasi pengawasan (trapp area) berhasil ditekan sampai pada titik nol. Dengan demikian, Tim menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap Negara bagian California sebagai area bebas hama lalat buah Mediterania masih relevan. 9. Kesimpulan sementara dari sisi keamanan pangan dan karantina kiranya perpanjangan status recognition dapat dipertimbangkan. Namun demikian, sambil menunggu informasi tambahan terkait sistem sertifikasi keamanan pangan dari pihak Amerika, kami segera rapatkan hasil ini dengan wakil dari instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian sebelum mengusulkan status rekognisi kepada Bapak Menteri Pertanian. d. Negara Kanada Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan untuk menggali informasi terkini tentang peraturan keamanan pangan yang diberlakukan di Kanada dengan penerapan sistem jaminan mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan. Hasil verifikasi akan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pimpinan Kementerian Pertanian untuk menetapkan atau memperpanjang status recognition terhadap system pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan Kanada. Tujuan Menverifikasi apakah „Food Safety Control System‟ yang meliputi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar yang diterapkan di Kanada memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 Tahun 2011.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

174

Tim Teknis Pengkajian dan Verifikasi Pengawasan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Kementerian pada tanggal 24 Oktober - 2 November 2012, Tim terdiri dari tiga orang adalah sebagai berikut: 1. Dr.Ir. Gardjita Budi, M.Agr.St (Direktur Mutu dan Standardisasi), Ditjen PPHP. 2. Ir. Islana Ervandiari, MM. (Kasubdit Keamanan Hayati Nabati), Badan Karantina dan 3. Ridwan Alaydrus, SP. MP (Kasubidang Keamanan Hayati Nabati Impor) Badan Karantina. Hasil 1. Dalam hal kebijakan dan penerapan GAP pemerintah Kanada melakukan kajian terhadap manual GAP spesifik komoditas bersama tenaga ahli dan assosiasi produsen, kemudian pihak assosiasi produsen dan industri pengemasan melaksanakan Manual GAP bersama anggotanya mulai dari persiapan sampai dengan sertifikasi; 2. Dokumentasi GAP dan penerapannya secara konsisten dilakukan oleh grower/produsen dan industri pengemasan. Hal ini diketahui dari verifikasi terhadap grower dan industri pengemasan dimana telah bersertifikat GAP dan HACCP; 3. Pestisida diatur oleh Health Kanada berdasarkan The Pest Conrol Products Act, meliputi tata cara pendaftaran pestisida, penentuan batas maksimum residu pestisida dan lain-lain. Setiap pestisida dievaluasi secara ilmiah untuk menentukan apakah pestisida sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan. Hanya pestisida yang memenuhi standar dan yang terbukti efektif yang boleh digunakan di Kanada; 4. Sistem Pengawasan Keamanan Pangan di Kanada diterapkan secara konsisten dan terpadu antara kebijakan, pengawasan oleh instansi Pusat dan Daerah serta pelaksanaan oleh stakeholder (grower, elevator dan industri pengemasan dan assosiasi). Para produsen/grower dan industry pengemasan terdorong untuk menerapkan GAP, karena pihak pembeli dan eksportir mempersyaratkan jaminan mutu dimana hal tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan GAP, sehingga secara bersama-sama dikoordinasikan oleh assosiai produsen agar produknya memenuhi persyaratan keamanan pangan guna memperoleh akses market. Hal ini dibuktikan dari setiap sampel dari grower yang diuji oleh elevator menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan, karena sebelum produk dikirim ke elevator, grower telah melakukan pengujian produk masingmasing, demikan juga terminal elevator melakukan pengambilan dan pengujian terhadap sampel yang dikirim oleh elevator, selain itu dilakukan pengambilan sampel dan pengujian sampel secara acak ata sesuai permintaan eksportir pada kargo sebelum diberangkatkan; 5. Untuk menjamin bahwa grower hanya menggunakan pestisida yang terdaftar, maka setiap pengguna dan pemasok pestisida diberi lisensi dan dimonitor penggunaannya dimasing-masing provinsi. Berdasarkan Pest

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

175

Control Product Act, setiap penyalahgunaan atau pemalsuan pestisida akan dikenakan sanksi pidana dan pencabutan lisensinya. Rekomendasi Dari hasil verifikasi dapat diperoleh gambaran bahwa pangan dan implementasi penerapan dilapangan menunjukkan bahwa biji-bijian dan kacang-kacangan yang dihasilkan di daerah Ottawa, Montreal dan Winniped, baik untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik maupun ekspor, telah melalui proses pengawasan keamanan pangan yang baik. Demikan “Status Pengakuan” yang telah diberikan kepada Kanada dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang. Namun demikian, perlu diperjuangkan upaya agar kemudahan yang diberikan kepada Kanada untuk mengekspor komoditas biji-bijian melalui pemberian pengakuan (khususnya gandum dan kedelai) dapat diimbangi dengan kemudahan atau perluasan akses pasar bagi komoditas pertanian Indonesia ke Kanada. 3) Operasional Komisi Agens Hayati A. Pembahasan Permohonan Pemasukan Agaricus bisporus (spawn) dan Phytoseiulus persimilis dan Amblyseius swirskii a. Permohonan pemasukan Agaricus bisporus (spawn) dari Australia oleh PT. Sentosa Esa Swadaya melalui surat Nomor 007/SES/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Permohonan Izin Pemasukan Benih Ke Dalam Wilayah Negara RI. b. Permohonan pemasukan Phytoseiulus persimilis dan Amblyseius swirskii dari Belanda oleh PT. Strawberindo Lestari melalui surat Nomor 02/P/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 tentang Ijin Impor agens hayati predator Hasil Pembahasan 1) Berdasarkan hasil rapat Komisi, Kelompok Ahli berpandangan bahwa informasi yang disampaikan oleh PT. Sentosa Esa Swadaya masih kurang lengkap dan meminta agar menyertakan informasi detail seperti ; a) Biologi bibit jamur Agaricus bisporus (spawn); b) Hasil penelitian terhadap bibit jamur Agaricus bisporus (spawn) yang pernah dilakukan di negara asalnya dan/atau negara lain; c) Manfaat dan laporan pengkajian tentang dampak negatif yang ditimbulkan dalam penggunaan bibit jamur Agaricus bisporus (spawn) di negara asalnya dan/atau negara lain; d) Langkah-langkah penanggulangan yang telah dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan bibit jamur Agaricus bisporus (spawn) di negara asalnya dan/atau negara lain; e) Musuh alami, antagonis serta kompetitor bibit jamur Agaricus bisporus (spawn);

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

176

f) Habitat asal, karakteristik serta spesifikasi bibit jamur Agaricus bisporus (spawn); g) Cara penangkaran dan/atau produksi bibit jamur Agaricus bisporus (spawn); h) Deskripsi kemasan pembungkus bibit jamur Agaricus bisporus (spawn) yang digunakan (bentuk dan ukuran unit); i) Fasilitas yang dimiliki pada tempat produksi di Brebes; j) Penanganan terhadap medium tumbuh bibit jamur Agaricus bisporus (spawn) setelah panen. 2) Setelah melengkapi informasi tersebut, untuk rapat selanjutnya, Kelompok Ahli menyarankan untuk menghadirkan tim ahli dari perusahaan tersebut untuk dimintakan penjelasannya terkait permohonan pemasukan tersebut. 3) Terhadap permohonan pemasukan Phytoseiulus persimilis dan Amblyseius swirskii dari Belanda, Kelompok Ahli menyatakan bahwa kedua agens hayati pernah dimasukkan ke wilayah Indonesia dan telah dikaji keamanan, kemurnian dan keefektifan sehingga dapat diberikan rekomendasi dengan syarat PT. Strawberindo Lestari menyampaikan laporan pemasukan dan penggunaan sesuai dengan ketentuan dalam Kepmentan Nomor 4632/Kpts/HK.310/11/2011. B. Rapat Pleno Komisi Agens Hayati 1. Rancangan Permentan masih perlu penyempurnaan substansi dengan memperhatikan beberapa masukan dari berbagai pihak. Definisi agens hayati harus dipertajam sehingga penanganan agens hayati lebih jelas. 2. Program kerja Komisi Agens Hayati 2013 memprioritaskan penyempurnaan rancangan Permentan hingga diterbitkan Permentan Persyaratan dan Tata Cara Pemasukan Agens Hayati Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan ditindakjanjuti dengan sosialisasi ke berbagai pihak C. Rapat Pembahasan Permohonan Ijin Pemasukan Vectobact (Bacillus thuringensis) dari Amerika Serikat oleh YASPEM) Maumere Kegiatan ini bertujuan membahas permohonan ijin pemasukan Vectobac (Bacillus thuringiensisi) yang berasal dari Amerika Serikat oleh Yayasan Sosial Pembangunan Masyarakat (YASPEM) Maumere dalam rangka pemberian rekomendasi kepada Menteri Pertanian. Berdasarkan hasil pembahasan dan pengkajian terhadap dokumen permohonan Yayasan Sosial Pembangunan Masyarakat (YASPEM) Maumere untuk pemasukan Vectobact yang bertujuan untuk penanganan vector penular penyakit kaki gajah dan malaria yang sedang menjadi wabah di Kabupaten Sikka, NTT, Kelompok Ahli KAH menyimpulkan bahwa dokumen tersebut telah lengkap. Akan tetapi masih diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk substansi tertentu (misal rencana uji coba penggunaan vectobact untuk penanganan kaki gajah harus didampingi oleh salah satu pakar dalam bidang entomologi). Setelah melengkapi atau memenuhi

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

177

persyaratan direkomendasikan kepada Menteri Pertanian untuk dimasukan ke wilayah RI.

4) Penerbitan Sertifikat Fumigasi dan penggunaan bahan yang dapat menghambat penetrasi MB. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan fumigasi terhadap kayu dan produk pasca pemberlakuan Notice To Industry AQIS No. 88/2011 tanggal 8 September 2011 dan pengggunaan form sertikat fumigasi (AFAS-Metyl Bromide Certificate) diinformasikan bahwa Badan Karantina Pertanian telah melakukan komunikasi dengan pihak AQIS untuk pemecahan masalah agar tidak menghambat kelancaran ekspor komoditas Indonesia ke Australia. Terdapat beberapa hal penting yang harus diinformasikan kepada pimpinan perusahaan fumigasi AFASID di wilayah UPT yaitu : a) Penggunaan bahan yang dapat menghambat penetrasi Metil Bromida (MB)

 Tidak boleh dilakukan terhadap komoditas kayu atau produk kayu yang telah dilapisi dengan menggunakan bahan yang dapat menghambat evektivitas penetrasi MB kedalam kayu yaitu cat, veneer, lacquer, wax, stain atau minyak alami (natural oil) seperti teak oil. AQIS akan mengenakan sanksi pembekuan (suspend) apabila terbukti perusahaan fumigasi terhadap kayu atau produk kayu yang telah dilapisi dengan bahan tersebut.  Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penolakan atau treatment ditempat pemasukan (Australia), maka komoditas kayu atau produk kayu harus terlebih dahulu di fumigasi sebelum bahan digunakan (finishing). Pelaksanaan fumigasi dapat dilakukan dengan stacking (stack under-sheet). Perusahaan fumigasi menerbitkan Fumigation Certificate dengan komoditi sebagai target fumigasi. Komoditas yang telah di fumigasi paling lambat 21 hari harus dikirim ke Negara tujuan (diekspor).  AQIS tidak mempersyaratkan treatment fumigasi dengan MB terhadap kontener yang memuat komoditas kayu atau produk kayu yang telah di fumigasi. Persyaratan AQIS terhadap kontener yang masuk ke Australia hanya berupa Cleanliness Declaration yang diterbitkan oleh Shipping agent atau cargo.  Target fumigasi dalam FC hanya berupa packing (tidak boleh mencantumkan komoditas) dengan melampirkan FC pelaksanaan fumigasi terhadap komoditas sebelum finishing.  Pada kolom additional dalam FC harus dituliskan bahwa : “the certificate covers the container only (sertifikat ini hanya untuk kontener); and (dan) the commodity has beeb fumigated prior finishing within FC No….. dated…(komoditas telah difumigasi sebelum dilakukan finishing sesuai dengan FC No…tanggal….)”

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

178

b) Fumigasi dalam kontener untuk komoditas campuran

Pelaksanaan fumigasi pada kontener yang berisi kayu/produk kayu, handicraft yang sudah di finishing atau belum finishing atau produk lain yang termasuk non quarantine risk material (non QRM) seperti garmen, patung batu, mirror dan sebagainya maka perusahaan fumigasi menerbitkan FC dengan both packing and commodity sebagai target fumigasi. c) Fumigasi terhadap kontener yang berisi barang non QRM seperti garmen,

keramik, batu teracota, kaca dan sejenisnya tidak menjadi keharusan (requirement) untuk di fumigasi dengan MB. d) Penetapan tempat pemasukan buah dan sayuran buah segar ke dalam

wilayah RI Terkait Peraturan menteri Pertanian Nomor : 37/Kpts/Hk.060/1/2006 jo Peraturan menteri Pertanian Nomor : 89/Permentan/OT.140/12/2011 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buahbuahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Badan karantina Pertanian telah meminta kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pelindo I dan II serta Angkasa Pura I untuk memberi bantuan terkait sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan dalam rangka memperlancar arus bongkar muat berbagai produk pertanian. Tempat pemasukan yang ditetapkan berdasarkan Permentan No. 89 tahun 2011 yaitu : pelabuhan Belawan, pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan Makassar dan Bandara Soekarno Hatta. 5) Dokumen Kegiatan Pre-Shipment Inspection (PSI) Karantina Tumbuhan sampai dengan Semester I TA 2012 No

Tim PSI

1

SK Kabadan No. 193/Kpts/OT160/L/2012 Tim PSI thd Pemasukan Benih Padi Asal India

Pengambilan sampel : 20 lot

1. 2. 3. 4.

Hasil Tidak ditemukan target pest yang merupakan list OPTK

Iyar, SP Ir. Hasmiah Hamid Ir. Feri Kornida, M.Si Ir. Latif Imanadi, MMA

Waktu : 29 Feb – 14 Maret 2012 Milik :

Hasil Metode Uji PCR, blotter test, perendaman, direct inspection

Rekomendasi Seluruh lot harus difumigasi terlebih dahulu dengan Phosphin dosis 2 gr/m3, selama 7 hari dan setelah itu diberi perlakuan dengan memakai fungisida (Captain), sebelum pengiriman

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

179

2

PT Sang Hyang Sri

dilakukan dan harus dicantumkan dalam PC

Lokasi : Hyderabad

Total lot yang direkomendasikan Tim untuk diekspor ke Indonesia sebanyak 20 atau sekitar 200 ton

SK Kabadan No. 422/Kpts/OT160/L/3/2012 Penunjukan Tim PSI Thd Pemasukan Benih Padi Hibrida Asal Wuhan, Prov. Hubei-China Milik Sang Hyang Seri

Pengambilan sampel : 25 lot

1. 2. 3. 4.

Nurjanah, SP. M.Si Fahri Usman, SP, MP Nolis Hertiningsih, SP Ir. Suwandi

Waktu : 19 April – 02 Mei 2012

Metode Uji : ELISA, PCR, Blotter Test, perendaman, direct inspection Hasil Tidak ditemukan target Pest yang merupakan list OPTK Rekomendasi Wuhan Guoying Seed Co. Ltd. Dapat mengirimkan 500 ton benih padi hibrida varietas BSHS – 6 H ke Indonesia melaui pelabuhan pemasukan Tanjung prok Jakarta

Milik : PT Sang Hyang Sri Lokasi : Wuhan 3

SK Kabadan No. 543/Kpts/OT160/L/4/2012 Penunjukan Tim PSI Thd Pemasukan Benih Kentang Asal Australia Barat milik PT Clarexindo Mega Sukses 1. Dr. Ir. Eliza Suryati Rusli, M.Si 2. Ir. Suyatman Waktu : 02 – 09 Mei 2012 Milik : PT Clarexindo Mega Sukses

Pengambilan sampel : 8 sampel dari 6 lokasi Metode Uji : ELISA, PCR, morfologi Hasil Tidak ditemukan target Pest yang merupakan list OPTK Rekomendasi Semua Potato Seed yang telah diperiksa melalui PSI dapat dikirim ke Indonesia dengan terlebih dahulu diberi perlakuan fungisida Tecto Flowable SC dengan bahan aktif 500 g/L Thiabendazole yang diaplikasikan dengan teknik misting (pengabutan)

Lokasi : Western Australia 4

Tim PSI SK Kabadan No. 420/Kpts/OT160/L/3/2012 Penunjukan Tim PSI Thd

Pengambilan sampel : total lot : 75 untuk DG 1 SHS, dan total lot 30 untuk DG 2 Menentukan 30 titik/karung per lotsecara

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

180

Pemasukan Benih Padi Hibrida Asal India milik PT Sang Hyang Seri 1. 2. 3. 4. 5.

Serlina, SP. M.Si Ir. Mustaghfirin Ir. Riza Desnurvia,M.Sc Primadani Kuliahsari, SP Ir. Anni Anwar,MP

Waktu : 15 – 29 Mei 2012 Milik : PT Sang Hyang Seri

5

random,masing-masing diambil 100 g sehingga diperoleh sampel primer = 3 Kg, lalu dihomogenkan (composite sampel) dan dg alat devider diambil sebanyak masing-masing 1 kg untuk setiap target OPTK (submitted sample). Sampel tersebut dibawa ke lab untuk dibagi berdasarkan target OPTK (working sampel), yaitu : serangga, cendawan,nematode, bakteri Metode Uji : PCR, blotter test, perendaman, direct inspection Hasil Tidak ditemukan target Pest yang merupakan list OPTK

Lokasi : Hyderabad

Rekomendasi : Jumlah benih padi yang direkomendasikan Tim untuk diekspor ke Indonesia sebanyak 1.050 ton

SK Kabadan No. 544/Kpts/OT160/L/IV/2012 Penunjukan Tim PSI Thd Pemasukan Benih Padi Hibrida Asal Phillipine milik PT Sang Hyang Seri

Pengambilan sampel : total 3 lot (53 ton) Pengambilan sampel dilakukan pada 30 titik untuk setiap lot sebagai primer sampel, lalu dihomogenkan menjadi composite sampel,lalu ditimbang dan diperoleh jumlah antara 5 kg. Dari composite sampel diambil kurang lebih 1,5 kg sebagai submitted sample untuk dibawa ke lab

1. Cucu Umi Kulsum, SP 2. Jati Adiputra, S.Si, M.Si 3. Juwarti,SP

Metode Uji : PCR, blotter test, penyaringan, direct inspection

Waktu : 3 – 15 Juni 2012

Hasil Ditemukan OPTK A2 : Aphelencoides besseyi

Milik : PT Sang Hyang Seri

Rekomendasi : Fumigasi Phosphin dosis 3 g/m3 selama 5 hari

Lokasi : Los Banos dan Santa Cruz

Jumlah total untuk di ekspor : 53 ton

6) Temu Koordinasi Jabatan Fungsional POPT Kegiatan Temu Koordinasi Jabatan Fungsional POPT di laksanakan pada tanggal 29 Pebruari – 2 Maret 2012 dilaksanakan di Hotel Sahid Raya, Jl. Babarsari, Yogyakarta dan diikuti oleh Koordinator Fungsional POPT Karantina Tumbuhan dari UPT Karantina di Seluruh Indonesia.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

181

Berdasarkan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian, pemaparan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, penyampaian dari beberapa pemakalah dan Narasumber serta mencermati hasil diskusi yang berkembang, bersama ini disampaikan hasil rumusan pada temu koordinasi jabatan fungsional POPT tahun 2012, sebagai berikut : I. NON TEKNIS a) Barantan diharapkan turut membantu mendorong segera terealisasinya rencana kenaikan tunjangan bagi pejabat fungsional POPT yang selama ini dalam proses. b) Dalam rangka mendapatkan masukan secara konprehensif perlu dilaksanakan temu koordinasi tingkat regional (wilayah tengah, barat dan timur) sebelum pelaksanaan temu koordinasi nasional. c) Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebijakan nasional dan internasional khususnya dibidang perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati maka diperlukan peraturan-perundangan jabatan fungsional yang sesuai dengan perkembangan jaman, saat ini masih ada kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh pejabat fungsional POPT namun belum termuat didalam Peraturan Perundang-undangan jabatan fungsional POPT oleh karena itu perlu segera mengusulkan revisi peraturan dimaksud, termasuk penambahan jenjang jabatan utama dan batas usia pensiun. d) Diklat teknis dasar perkarantinaan tumbuhan agar tetap diwajibkan bagi calon pejabat fungsional POPT sebagai persyaratan untuk dapat diangkat/ditetapkan sebagai pejabat fungsional POPT Badan Karantina Pertanian. e) Pelaksanaan perputaran atau alih tugas seorang POPT dari suatu wilker ke wilker lainnya di dalam suatu UPT agar dilakukan secara bijaksana, adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan Angka Kredit yang mencukupi untuk kenaikan pangkat. f) Diperlukan perubahan nomenklatur jabatan fungsional POPT menjadi Jabatan Fungsional Karantinawan agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan karantina pertanian di Indonesia. g) Revisi UU Nomor 16 Tahun 1992 agar dilakukan secara komprehensif menyangkut perundang-undangan itu sendiri, yang berorientasi ke depan dan bertujuan memperbaiki system perkarantinaan yang berbasis pada perkembangan deteksi, teknologi dan kecepatan pelayanan yang kredibel dan akuntabel. h) Diusulkan pengembangan struktur organisasi di lingkup Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang khusus menangani analisis risiko OPT dan Import Risk Analysis. i) Kepengurusan Ikatan POPT Karantina Tumbuhan Indonesia (IPOKTI) perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai wadah bagi para pejabat POPT j) Perlu ditetapkan logo Badan Karantina Pertanian sebagai identitas Institusi dan standarisasi atribut yang dipakai pada pakaian seragam karantina.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

182

II. TEKNIS a) Sehubungan dengan kebutuhan operasional di lapangan mengenai tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap benih impor dengan target pest virus/phytoplasma kiranya Pedoman Teknis Pengasingan dan Pengamatan dapat segera ditetapkan. b) Sehubungan masih banyaknya perbedaan pengertian tentang antar area antara UPT dengan UPT lainya maka perlu dirumuskan definisi Karantina Tumbuhan Antar Area. c) Perlu adanya tindak lanjut bagi area yang dimana disana ditemukan OPTK untuk ditetapkan sebagai Kawasan Karantina. d) Perlu penguatan pelaksanaan AROPT terhadap media pembawa Benih dan Non Benih. e) Perlunya dilakukan uji petik terlebih dahulu di beberapa Laboratorium UPT untuk SLA pengujian OPT/OPTK sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.. f) Sistem manajemen mutu harus diterapkan di laboratorium UPT seluruh Indonesia. g) Perlu validasi metode deteksi dan identifikasi untuk OPTK yang sering terintersepsi melalui pintu-pintu pemasukan yang telah ditetapkan. h) Peningkatan koordinasi bagi setiap koordinator POPT dalam setiap tindakan karantina antar UPT yang berhubungan. 7) Pembinaan In-Line Inspection komoditas buah alpokat Kegiatan Pembinaan In-Line Inspection komoditas buah alpokat dilaksanakan pada tanggal 26-28 Januari 2012 di Probolinggo Jawa Timur, Instansi terkait yang mengikuti acara tersebut adalah Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Direktorat Budidaya dan Pasca panen Buah, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Pemasaran Internasional dan calon eksportir (PT AMS). Hasil dan Keputusan kegiatan Pembinaan In-Line Inspection komoditas buah alpokat adalah Bahwa pelaksanaan In-line inspection dalam rangka ekspor komoditas alpukat yang berasal dari kecamatan Tiris, Probolinggo ke China dapat diterapkan sehingga akan mengurangi risiko kerusakan komoditas yang akan di ekspor. Tindak Lanjut a) Percepatan registrasi kebun oleh Dinas Pertanian Jatim untuk kelompok yang belum diregistrasi, karena ada lokasi kebun yang sudah beebrntuk hamparan dan sudah melaksanakan GAP/SOP belum diregistrasi. b) Identifikasi lokasi kebun lain sebagai alternatif dari kebun yang ada. c) Perbaikan kondisi kebun sesuai dengan GAP/SOP, perbaikan pencatatan yang belum lengkap, perbaiakan tata cara panen yang sesuai SOP pasca panen alpukat. d) Eradikasi selektif terhadap tanaman terserang penyakit mati meranggasa serta pengamanan tanaman dengan menggunakan tricho kompos belerang. e) Perbaiakan sanitasi kondisi tempat pengumpulan di lokasi Gapoktan.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

183

f) Perbaikan sistem identitas asal usul buah yang akan dikirim ke eksportir untuk keperluan penelusuran ketidaksesuaian. g) Perbaikan data surveilen OPT. h) Pembuatan sistem sertifikasi ekspor oleh petugas Karantina Tumbuhan. i) Antisipasi kemungkinan pengiriman melalui bandara Juanda (pembuatan packing house di Surabaya atau Probolinggo). j) Identifikasi permasalahan selama pengiriman baik dari kebun ke packing house maupun dari packing house ke China. 8) Rapat Koordinasi Koordinator lapangan dan Workshop Implementasi SKIM AUDIT Badan karantina Pertanian Rapat Koordinasi Koordinator lapangan dan Workshop Implementasi SKIM AUDIT Badan karantina Pertanian dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Maret 2012 di Cipayung. Rapat koordinasi ini diikuti oleh 250 peserta dibuka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dalam pembukaannya Kepala Badan mengharapkan bahwa dengan adanya Program Skim Audit Badan karantina Pertanian lebih berkembang karena tunututan masyarakat yang mengharapkan Pelayanan Pemerintah yang harus transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Sejauh ini, Program Skim Audit Barantan telah berhasil melakukan registrasi 129 perusahaan fumigasi, 118 perusahaan kemasan kayu, dan 52 Instalasi Karantina Tumbunan Milik Pihak ke-3. Dari jumlah tersebut lebih kurang 20 % dikenakan sanksi berupa pembekuan dan pencabutan karena dinilai kurang komitmen dalam mengikuti program ini. bersyukur bahwa pasca workshop tahun lalu telah banyak hal-hal penting yang dilakukan, diantaranya penyempurnaan ke-sistem-an program registrasi, dan aspek legalitas keberadaan Skim Audit Barantan. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam bentuk “Ozon Award”, membuktikan bahwa program ini telah mendapat pengakuan dan berperan dalam pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan Barantan sudah final bahwa keberadaan Program ini dibutuhkan dan akan terus ditingkatkan eksistensinya. Skim Audit Barantan sebatas program Badan Karantina Pertanian bukan kelembagaan atau organisasi tersendiri. Keberadaan program ini telah memberikan banyak manfaat antara lain : (1) memfasilitasi kelancaran dan kelangsungan komoditas ekspor Indonesia, (2) memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja; (3) memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dalam bentuk pajak. Dari berbagai manfaat itu semua yang sangat penting program ini diharapkan akan mempercepat proses quarantine minded masyarakat Indonesia sehingga sistem perkarantinaan tangguh dan terpercaya lebih mudah diwujudkan. Dalam membangun program ini Badan Karantina Pertanian mengusung prinsip S A V E (Simple, Akuntable, Voluntary and Efficient). Simple, proses registrasi dilakukan sesederhana mungkin, dengan tidak mengabaikan kaidah akreditasi secara umum. Akuntable, proses registrasi dapat dipertanggunjawabkan.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

184

Voluntary, proses registrasi berlangsung sukarela. Efficient, proses registrasi dilakukan dengan biaya relative murah. Melalui prinsip itu, diharapkan setiap masalah yang terjadi karena masih adanya kelemahan sistem dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian permasalahan yang kontra produktif dengan tujuan pemberian kewenangan kepada pihak ke-3 dapat dihindari. Kami masih mencatat adanya complain bahkan somasi sebagai wujud dan cerminan ketidakpahaman makna filosofis dari pendelegasian kewenangan. Berkaitan dengan efektifitas pengawasan, kami telah meminta kepada pelaksana program Skim Audit untuk memanfaatkan teknologi informasi. Untuk pelaksanaan fumigasi, pengawasan akan lebih efektif apabila setiap penerbitan Sertifikat Fumigasi yang dilakukan oleh perusahaan Fumigasi AFASID dapat dikontrol secara langsung oleh Petugas Karantina pada UPT yang bersangkutan. Sistem ini akan mengurangi terjadinya ketidaksesuaian dalam penerbitan Sertfikat Fumigasi sekaligus dapat mengontrol secara langsung jumlah pemakaian metil bromida. Dalam pelaksanaan Sertifikasi Kemasan Kayu, Badan Karantina harus memiliki sistem untuk dapat menjawab secara pasti ketika ada pertanyaan berapa jumlah kemasan kayu yang dibubuhi marka ISPM No. 15 yang dikeluarkan dari wilayah RI ? Untuk itu, menurut hemat kami yang dapat dilakukan adalah mengontrol pemberian marka ISPM No. 15 yang dilaksanakan oleh provider ISPM 15 melalui sistem barcode. Berkaitan dengan komitmen, kami mengharapkan seluruh stakeholder yang hadir dalam workshop ini dapat menyepakati beberapa perubahan mendasar dalam Draft Pedoman Registrasi yang telah disiapkan oleh secretariat Skim Audit Barantan. Tentunya perubahan draft yang akan disampaikan nanti dilatarbelakangi keinginan bersama dalam memperbaiki sistem yang ada selama ini. Hasil Rumusan Kelompok Instalasi Karantina Tumbuhan, sebagai berikut : - Hasil rumusan working group discussion IKT Tahun 2011 sebagian besar telah ditindak lanjuti. - Pelaksanaan Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT)  Mengingat biaya investasi yang tinggi, Forum mengusulkan waktu perpanjangan penetapan IKT selama 5 tahun. Monitoring dan evaluasi terhadap IKT yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai ketentuan, minimal sekali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan dan bila terdapat ketidaksesuaian pemilik wajib melakukan perbaikan.  Penetapan IKT milik pihak ketiga di setiap UPT disesuaikan antara lain dengan: 1) kebutuhan setiap UPT untuk memperlancar tindakan karantina tumbuhan. 2) volume dan frekuensi arus barang.  Lokasi IKT diutamakan berada di tempat pemasukan/pengeluaran, namun bila tidak memungkinkan dan dengan pertimbangan tertentu dapat dilakukan diluar tempat pemasukan/pengeluaran.  Disarankan pelaksanaan Penilaian IKT dilakukan oleh penilai yang berasal dari UPT setempat.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

185

-

Tarif Forum menyarankan bahwa besaran tarif penggunaan IKT milik pihak ketiga ditentukan oleh Asosiasi pemilik IKT dan pengguna IKT berdasarkan mekanisme pasar.

-

Sumber Daya Manusia (SDM) Diupayakan penilai IKT diseluruh Indonesia memiliki kemampuan dan pemahaman yang sama dalam menilai suatu IKT sesuai dengan peruntukannya.

-

Keorganisasian Asosiasi pemilik IKT telah dibentuk dengan nama APJASIKAPI yang berkedudukan di Jakarta, dan diharapkan menjadi asosiasi pemilik IKT lingkup nasional.

Berdasarkan hasil diskusi dan masukan mengenai beberapa permasalahan yang berkembang saat Diskusi Kelompok Perusahaan Kemasan Kayu, masukan dan tanggapan dari narasumber, koorlap dan Kepala UPT lingkup Badan Karantina Pertanian maka bersama ini, disampaikan hasil rumusan sebagai berikut : a) Perlu ditentukan persyaratan jumlah minimal SDM untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan kemasan kayu , baik yang telah memiliki nomor registrasi maupun yang akan diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian dikaitkan dengan kapasitas produksi,volume kegiatan perlakuan dan sertifikasi; b) Dalam rangka peningkatan kompetensi personal kunci diperusahaan (manager mutu dan manager teknis) diharapkan adanya perbaikan sistem pelatihan dan penilaian ulang terhadap kompetensi personal kunci; c) Adanya penerapan sanksi kepada personal kunci (MT dan MM) berupa pembekuan/pencabutan sertifikat kompetensi/attenden MT atau MM, apabila keterlibatan MT atau MM terbukti secara jelas mengakibatkan terjadi suspend pada perusahaan provider ISPM#15 tempatnya bekerja; d) Bagi perusahaan yang akan mengajukan registrasi pertama kali untuk mendapatkan nomor ID perlu dipersyaratkan kembali pengalaman satu tahun memproduksi sendiri kemasan kayu; e) Bagi perusahaan yang akan mengajukan registrasi pertama kali untuk mendapatkan nomor ID perlu dipersyaratkan surat rekomendasi dari Assosiasi, sedangkan bagi perusahaan yang akan memperpanjang nomor registrasi mohon agar dipersyartkan kartu anggota sebagai bukti keanggotaan dalam Assosiasi;

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

186

f) Bagi perusahaan yang baru mendapatkan nomor registrasi perlu dipersyaratkan keharusan hanya memberi marka pada hasil produksinya sendiri selama 1 tahun berturut-turut; g) Bagi perusahaan kemasan kayu yang telah memiliki nomor ID harus mempunyai target minimal 30% memproduksi sendiri dan hanya memberi marka pada kemasan kayu hasil produksi sendiri atau vendor dari ID yang sudah diikat dengan sub kontrak; h) Perlu ditetapkan aturan/kebijakan yang jelas tentang incomming pallet; i) Incoming pallet harus berasal dari vebdor yang diikat dengan sub kontrak, dan di Pedoman Reg. Perlu di atur sub kontrak; j) Perusahaan kemasan kayu harus memiliki subkontrak MoU dengan perusahaan fumigasi AFASID, jika perusahaan menggunakan perlakuan untuk kemasan kayu dengan MB, sebaliknya jika perusahaan kemasan kayu yang menerapkan secara penuh perlakuan HT tidak dipersyaratkan lagi melakukan kerjasama (MoU) dengan perusahaan fumigasi AFASID; k) Perusahaan Kemasan Kayu dan Fumigasi AFASID tidak diperkenankan berada dalam satu kepemilikan dan nama yang sama; l) ID.999 milik Badan Karantina Pertanian hanya boleh dipergunakan sesuai peruntukannya; m) Kemasan kayu dimarking sebelum diberi perlakuan pada dasarnya tidak diperbolehkan namun untuk kondisi-kondisi tertentu kiranya dapat diperkenankan; n) Kemasan Kayu yang sudah berisi komoditas yang berasal dari wilayah layanan luar pulau Jawa yang dikapalkan lewat pelabuhan pengeluaran Tanjung Priok atau Surabaya sebaiknya perlakuan/marking harus dilakukan sebelum diisi komoditas (di tempat asal kemasan kayu dan komoditas) namun dalam kondisi-kondisi tertentu kiranya dapat diperkenankan; o) Ketentuan keharusan memarking kemasan kayu hasil produksi sendiri sekurang-kurangnya 30% dari order yang diterima setiap bulannya dengan menggunakan Perlakuan HT masih sulit diterapkan terutama untuk wilayah layanan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk itu mohon ditinjau kembali; p) Wilayah layanan pelaksanaan marking/sertifikasi kemasan kayu tetap dibatasi berdasarkan Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Barantan; q) Perusahaan kemasan kayu yang sudah mendapat nomor ID harus mempunyai akses penuh terhadap eksportir, customer, atau klient nya: r) Setuju dengan rencana penggunaan system barcode pada setiap kemasan kayu yang dimarking, namun kami mohon diberi cukup waktu untuk persiapan biaya, sarana dan prasarana, SDM, serta sosialisasi kepada eksportir, customer atau client; s) Sambil menunggu kesiapan system barcode secara online, diusulkan untuk sementara pelaksanaan system barcode terhadap kemasan kayu dengan cara penempelan stiker pada setiap kemasan kayu dimana biaya

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

187

t)

u) v)

w)

x) y) z)

pencetakan stiker dibebankan kepada anggaran pencetakan yang ada di setiap UPT, sedangkan sistim penomorannya ditentukan oleh Pusat; Setuju dengan rencana pengenaan pajak PNBP terhadap setiap marka (sebagai pengganti sertifikat karantina) yang dipakai oleh pihak ketiga,namun demikian agar diperjelas terlebih dahulu landasan hukumnya; Koperasi yang telah mendapatkan nomor AFASID agar dapat bersaing secara professional dan mandiri dengan pihak ketiga yang non koperasi; Koorlap/Kepala UPT agar lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan perlakuan dan sertifikasi/marking kemasan kayu oleh pihak ketiga; Peran dan fungsi Assosiasi APJASKINDO sebagai wadah sarana komunikasi penyebaran informasi terbaru dari Barantan harus lebih ditingkatkan; APJASKINDO perlu dilibatkan dalam Management Review SAB; APJASKINDO dapat dilibatkan dalam proses penilaian hasil audit terhadap perusahaan kemasan kayu; Mohon dengan hormat kepada Ibu Kepala Badan Karantina Pertanian untuk memberikan teguran tertulis bagi perusahaan kemasan kayu pemilik ID yang dengan sengaja menolak untuk hadir didalam acara workshop implementasi SAB;

9) Workshop Kajian Standar Pemasukan Media Pembawa Pada hari Rabu – Jumat /7 – 9 Maret 2012 di Hotel New Ayuda, Jl. Raya Puncak Km 17, Cipayung Bogor telah diadakan Workshop Kajian Standar Pemasukan Media Pembawa. Acara ini di hadiri oleh BBKP Soekarno Hatta, BBKP Tanjung Priok, BBKP Belawan, BBKP Surabaya, BBKP Makassar, BKP Kelas I Pekanbaru, BKP Kelas I Semarang, BKP Kelas I Denpasar, BKP Kelas II Medan, BKP Kelas II Cilegon, Pejabat Struktural lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati, Pejabat Fungsional lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati dan Staf lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati. Pembicara pada acara Workshop Kajian Standar Pemasukan Media Pembawa adalah : 1. Ir. Achmad Hidayat, MS (Ahli Bid. Peraturan Perundang-undangan) 2. Ir. Arfany Bastony, MM (Ahli Bid. Kemasan Kayu) Moderator : Drs. Suwanda, ZA, M.Sc (Ahli Bid. Peraturan Perkarantinaan Internasional) Kegiatan pembahasan Workshop Kajian Standar Pemasukan Media Pembawa didapatkan beberapa hasil antara lain : a) Masih terdapat ketidaksepahaman diantara institusi dalam penerapan Permentan No. 12/2009, salah satunya yang terjadi antara Barantan dan Ditjen Bea Cukai.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

188

b) Perlu pembahasan bersama dengan bea cukai terkait dengan penerapan ISPM 15 c) Penolakan kemasan kayu beserta komoditasnya lebih implementatif dan lebih menunjukkan kewibawaan bagi petugas karantina d) Perkembangan ISPM yang menjadi acuan harus terus diikuti dan diadopsi oleh negara kita sehingga tidak mengalami ketertinggalan e) Ada kemungkinan pemasukan kemasan kayu yang tidak diketahui oleh petugas f) Penolakan kemasan kayu beserta komoditasnya tidak mudah dilakukan karena memerlukan dukungan pihak lain, alat berat untuk memindahkan alat, dan g) Perlu penegasan penolakan kemasan kayu berserta komoditas apabila tidak sesuai aturan ISPM 15. h) Munculnya beberapa usulan perubahan terhadap Permentan tersebut sehingga menjadi lebih implementatif (usulan perubahan terlampir). i) Usulan dimasukkannya Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 295/Kpts/OT.140/L/09/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permentan Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu Ke Dalam Wilayah RI, ke dalam Lampiran Permentan 12/2009 agar menjadi satu kesatuan. Dari kajian Permentan Nomor 12/2009 ini dihasilkan masukan dan koreksian terhadap permentan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih implementatif di lapangan dan sesuai dengan perkembangan peraturan yang baru terkait kemasan kayu. 10) Rapat Persiapan Implementasi Permentan 88/2011 Lingkup Barantan Rapat persiapan Implementasi permentan 88/2011 lingkup Barantan dilaksanakan pada hari Jumat, 13 April 2012 di Badan Karantina Pertanian dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementan, Inspektorat IV Kementan, Bagian Hukum dan Humas Barantan, Bidang Kepatuhan - Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kapasitas laboratoriumlaboratorium penguji keamanan PSAT yang ditunjuk dalam Lampiran V Permentan 88/2011 diperoleh bahwa kemampuan pengujian keamanan PSAT laboratorium yang ditunjuk belum seragam disebabkan ketersediaan jenis bahan standar yang dimiliki oleh laboratorium-laboratorium tersebut bervariasi dan hanya berkisar 40% dari jumlah parameter yang harus diuji (sesuai Lampiran I Permentan 88/2011). Padahal sesuai Permentan 88/2011 pengujian keamanan PSAT harus meliputi seluruh parameter uji seperti pada Lampiran I Permentan tersebut. - Beberapa solusi yang dapat diambil yaitu merevisi Lampiran Permentan 88/2011 untuk memyesuaikan jumlah parameter yang harus diuji dengan kemampuan laboratorium yang ditunjuk dan mereview daftar laboratorium yang ditunjuk dalam Lampiran V.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

189

-

Mengusulkan laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian sebagai laboratorium penguji keamanan pangan yang ditunjuk. Perlu disusun suatu daftar laboratorium terakreditasi yang mampu melakukan pengujian seluruh parameter uji pada Permentan 88/2011 (100%). Rencana tindak lanjutnya Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati akan mengadakan rapat lanjutan bersama laboratorium-laboratorium penguji keamanan pangan baik yang ditunjuk dan laboratorium terakreditasi serta UPT Karantina Pertanian guna menetapkan langkah-langkah yang harus ditindak lanjuti pada Selasa, 17 April 2012

11) Rapat Persiapan Implementasi Permentan 88/2011 dengan laboratorium penguji yang ditunjuk dan terkarediatsi Pelaksanaan rapat persiapan implementasi permentan Jumat, 13 April 2012 di Badan Karantina Pertanian, dihadiri oleh Inspektur IV Kementan, Wakil dari Biro Hukum dan Informasi Publik Kementan, Bagian hukum dan Humas, Wakil dari 11 laboratorium yang ditunjuk, wakil dari 5 laboratorium terkareditasi, 12 UPT Karantina Pertanian - Seluruh laboratorium yang ditunjuk dalam lampiran V Permentan 88/2011 bersedia dan sanggup untuk bekerjasama dengan Badan Karantina Pertanian dalam pelaksanaan pengujian keamanan PSAT, namun kemampuan laboratorium yang ditunjuk masih berkisar anatara 10-50 % dari target pengujian yang dipersyaratkan pada Permentan 88/2011. Sedangkan untuk 5 laboratorium swasta kemampuan pengujian berkisar 70-100% meskipun belum keseluruhan parameter ujinya terakreditasi. - Menurut Prof Made, untuk mengatasi terbatasnya ketersediaan bahan standar di laboratorium pemerintah, laboratorium tersebut sebaiknya melakukan sharing bahan standar dengan saling berbagi larutan induk dari bahan standar yang dimiiliki masing-masing laboratorium sehingga sebaran bahan aktif pestisida yang diuji dapat seragam dan merata. - BBUSKP telah menyusun dokumen sistem mutu terhadap 8 jenis pestisida dan logam berat, aflatoksin, cemaran mikrobiologi, dan formalin pada tahun 2012. Beberapa laboratorium di UPT KP jtelah melakukan uji coba pengujian untuk kegiatan monitoring terhadap PSAT dari negara yang telah diakui. - Beberapa pilihan yang dapat diambil dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut: - Menggunakan laboratorium terakreditasi yang memiliki kemampuan pengujian sesuai Permentan 88/2011. - Sesuai Permentan 88/2011 pemilihan laboratorium penguji dilakukan oleh pengguna jasa, akan tetapi mengingat keterbatasan kemampuan laboratorium yang ditunjuk Badan Karantina Pertanian dapat membuat suatu daftar laboratorium terakreditasi yang mampu melakukan seluruh pengujian (100%) sesuai Permentan 88/2011 sehingga pengguna jasa dapat memilih berdasarkan daftar tersebut. Sebelumnya dilakukan sosialisasi terhadap pengguna jasa bahwa laboratorium yang dipilih harus merupakan laboratorium yang mampu menguji seluruh parameter uji yang dipersyaratkan.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

190

- Melakukan revisi terhadap lampiran Permentan 88/2011. - Revisi dilakukan terhadap lampiran I untuk menyesuaikan parameterparameter yang harus diuji dengan kemampuan laboratorium dan Lampiran V guna mengevaluasi daftar laboratorium yang ditunjuk. Berdasarkan peraturan, setelah dua tahun laboratorium yang ditunjuk harus dibina untuk memperoleh akreditasi dan jika hingga empat tahun laboratorium yang ditunjuk tersebut belum mampu memperoleh akreditasi maka penunjukkan terhadap laboratorium tersebut dapat dicabut. Selain itu, diusulkan untuk menambahkan Laboratorium keamanan PSAT lingkup Barantan sebagai laboratorium penguji yang ditunjuk. Hasil Rapat akan dilaporkan dengan Kepala Badan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut. 12) Rapat Finalisasi Informasi Teknis Alpukat, Duku, dan Salak Gula Pasir ke Cina Rapat finalisasi informasi teknis alpukat, duku, dan salak, gula pasir ke Cina dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 di Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian, dihadiri oleh pejabat Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah – Ditjen Hortikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura – Ditjen Hortikultura, Direktorat Mutu dan Standarisasi – Ditjen PPHP, Badan Karantina Pertanian, Rapat bertujuan melakukan finalisasi informasi teknis untuk alpukat, duku, dan salak gula pasir ke Cina yang rencananya akan diserahkan ke pihak AQSIQ Cina pada saat kunjugan kerja Menteri Pertanian RI ke Beijing-Cina dalam rangka penandatanganan protokol ekspor sarang walet pada tanggal 24-27 April 2012. Hasil Pertemuan tersebut adalah: - Informasi teknis untuk alpukat dan duku sudah pernah disampaikan ke pihak Cina melalui Badan Karantina Pertanian sebagai focal point NPPO. Namun demikian, informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut masih perlu diupdate kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Hal-hal yang disesuaikan lagi meliputi: informasi tentang produk, penerapan sistem budidaya, penanganan pasca panen dan daftar organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. - Informasi teknis untuk salak gula pasir disepakati agar cukup dengan memperbaiki informasi teknis salak dari Yogyakarta dengan memperluas ruang lingkup tempat produksinya saja. Rencana tindaklanjut akan memperbaiki Draft informasi teknis dan disampaikan ke direktorat teknis untuk dapat dicermati kembali sebelum disampaikan ke pihak AQSIQ Cina. 13) Rapat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Negara Pengekspor Rapat persiapan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 di Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh pejabat instansi terkait antara lain Direktorat

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

191

Mutu dan Standardisasi - Dirjen PPHP, BBKP Surabaya, BUTTM KP, Bidang Non Benih. Hasil rapat persiapan : a) Dalam rangka menetapkan pengakuan (recognition) terhadap sistem pengawasan keamanan pangan negara asal, pada Permentan 88/2011 diamanatkan bahwa harus dilaksanakan pengkajian dan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan pangan negara asal oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi. b) Telah disusun Rancangan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Tim Pengkajian dan Verifikasi Sistim Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dalam Rangka Pengakuan Terhadap Suatu Negara atau Tempat Produksi serta dalam Rangka Perjanjian Ekivalensi seperti yang diatur dalam Lampiran II Permentan 88/2011. c) Tim verifikasi pest free area lalat buah untuk verifikasi ke Australia dan Amerika Serikat tidak termasuk dalam SK tersebut. d) Hasil verifikasi ke Selandia Baru pada tahun 2010 perlu dikaji kembali sebagai dasar pelaksaan verifikasi berikutnya. e) Untuk verifikasi sistem keamanan pangan Australia, proses verifikasi akan difokuskan pada temuan ketidaksesuaian dalam proses monitoring tahun 2012 yaitu: residu pestisida (2-phenylphenol) pada jeruk dan logam berat (timbal) pada paprika terutama terkait tindak lanjut dan tindakan korektif yang telah dilakukan. f) Untuk verifikasi sistem keamanan Amerika Serikat diusulkan agar selain rencana verifikasi yang telah disusun juga dilakukan juga verifikasi terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap wabah Listeria mycotogenes yang terjadi di Amerika Serikat pada akhir tahun 2011. g) Direktorat Mutu dan Standardisasi mengusulkan agar jenis PSAT yang masuk kedalam ruang lingkup pengakuan disesuaikan dengan permintaan negara asal PSAT pada saat pengajuan pengakuan sistem keamanan pangannya. Rencana tindaklanjut dari kegiatan ini adalah Rancangan SK Menteri Pertanian tentang Penetapan Tim Pengkajian dan Verifikasi akan disampaikan kepada Bagian Hukum dan Humas untuk ditindaklanjuti. 14) Rapat Pembahasan Tata Cara Pengujian Formalin pada PSAT Pada tanggal 16 Mei 2012 bertempat di Hotel Maharani Jakarta, telah diadakan Rapat Pembahasan Tata Cara Pengujian Formalin pada PSAT yang dihadiri oleh UPT Karantina Pertanian dan BPOM Hasil dari kegiatan ini adalah : - BPOM menetapkan kebijakan zero level formalin untuk menghindari terjadinya persepsi yang keliru dari masyarakat dalam pemanfaatan formalin yang tidak bijaksana. - Dua metode pengujian formalin yang cukup sederhana dan akurat dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis yang selama ini digunakan oleh BPOM, yaitu: a. Menggunakan Pereaksi Hantzch b. Menggunakan Pereaksi Asam Kromatopat.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

192

Tindak lanjutnya Akan ditentukan metode pengujian formalin yang sesuai untuk diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT yang selanjutnya dimasukkan kedalam Juklak Permentan 88/2011. 15) Apresiasi Bahan Kajian Teknis Pengawasan PRG. Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 15-16 Mei 2012 di Hotel Maharani dan dihadiri oleh UPT Karantina Pertanian, Balai Biogen dan BPOM. Hasil dari kegiatan ini adalah : a) Low Level Present (LLP) adalah tercampurnya suatu produk dengan materi lainnya yaitu tercampurnya biji-bijian atau bahan makanan dengan sejumlah kecil biji/bahan yang berasal dari produk PRG yang belum diterima (approved). Dalam perdagangan antara negara, kemurnian produk impor atau ekspor merupakan isu yang hangat. Badan POM menetapkan 0,5 % LLP sedangkan standar umum biasanya 5 % LLP. b) Ruang lingkup pengawasan PRG telah disepakati yaitu pemasukan tanaman PRG, pangan segar PRG dan jasad renik PRG, dalam hal ini untuk pengawasan pakan PRG tidak dimasukkan karena akan diusulkan ke Ditjen Peternakan yang sedang membahas pemasukan pakan. c) Tata alur pengawasan yang telah dirancang berupa pemasukan PRG dari negara produsen, pemasukan PRG dari negara yang bukan negara produsenn dan pemasukan non PRG dari negara produsen akan dikaji kembali dan disesuaikan dengan kemampuan petugas karantina. d) Pelaksanaan monitoring terhadap pemasukan PRG adalah terhadap PRG yang telah dikaji dan telah mendapat surat pelepasan dari Menteri yang berwenang, misalnya untuk pangan segar adalah BPOM, Benih adalah Lingkungan Hidup, jasad renik adalah Kementan. Surat tersebut dapat dilakukan untuk pemeriksaan identitas. Tetapi karena yang melaksanakan pengkajian dan yang mengeluarkan surat keputusan pelepasan bukan dari pihak karantina, diusulkan dalam pelaksanaan pengawasan pemasukan PRG tidak dilakukan monitoring. e) Perlu adanya alur yang menerangkan mengenai pemasukan PRG yang pertama kali masuk ke wilayah RI dan alur yang menerangkan pemasukan kedua serta selanjutnya. f) Dalam pengawasan PRG di tempat pemasukan diusulkan agar hanya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang telah dikaji sebelumnya oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Tindakan-tindakan yang sifatnya monitoring sewaktu-waktu dan pengujian laboratorium tidak perlu diatur dalam peraturan ini, karena sarana prasarana belum siap baik kelembagaan, SDM dan tatacaranya. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian adalah Draft Bahan Kajian Teknis Pengawasan PRG yang telah diperbaiki akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pembahasan berikutnya.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

193

16) Rapat Pembahasan Pengawasan Keamanan Pangan terhadap PSAT yang mengalami Minimal Processing Rapat Pembahasan Pengawasan Keamanan Pangan terhadap PSAT yang mengalami Minimal Processing dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 bertempat di Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi – Deputi III (Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya) BPOM Bagian Hukum dan Humas Barantan. Adapun hasil dari pembahasan tersebut diatas adalah : - Terkait tepung terigu, karena tepung terigu merupakan SNI wajib (SNI 3751:2009: Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan dengan nomor Pos Tarif HS 1101.00.10.00), maka wewenang pengawasan keamanan pangannya berada dibawah Kementerian Perdagangan yaitu Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Sehubungan dengan protes yang diajukan oleh APTINDO mengenai perbedaan parameter uji yaitu residu pestisida, jika memang ada justifikasi ilmiahnya maka dapat dilakukan revisi SNI untuk menambahkan uji residu pestisida. SNI wajib lain untuk bahan makanan yaitu gula kristal rafinasi, kakao bubuk, dan garam beryodium. - Definisi secara umum untuk pangan olahan adalah pangan yang jika disimpan pada suhu kamar ≥ 7 hari tidak mengalami kerusakan/pembusukan (masih awet). - Saat ini, pengawasan keamanan pangan untuk pangan kering, beku, iris, bubuk atau tepung, tidak termasuk dalam wewenang BPOM. Demikian pula produk yang hanya mendapatkan penambahan gula atau garam (pemanisan atau pengasinan) seperti kismis atau kurma. - Sedangkan pengawasan keamanan pangan untuk pangan yang telah mendapatkan penambahan bahan lain seperti French fries, masih dalam wewenang BPOM. - Produk dalam bentuk pati/starch selain pati gandum juga tidak lagi menjadi wewenang BPOM, sehingga perlu dibahas kembali apakah PSAT dalam bentuk pati akan diawasi oleh Badan Karantina Pertanian. - BPOM akan membahas kembali dan menetapkan produk-produk pangan yang telah dikeluarkan/tidak lagi menjadi wewenang BPOM untuk pengawasan keamanan pangannya. - Berdasarkan usulan dari Kabag Hukum, sebaiknya penetapan jenis pangan dan wewenang pengawasan keamanan pangannya dibuat menjadi suatu Surat Edaran Bersama atau SKB antara Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Badan POM. Rencana tindak lanjut Rapat tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyampaian dan pembahasan jenis dan bentuk produk PSAT yang menjadi wewenang masing-masing instansi, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk MoU atau SKB antara Badan Karantina Pertanian dan BPOM. 17) Juklak Pengawasan Keamanan Pangan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

terhadap

Pemasukan

dan

194

Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan Permentan No. 88/2011 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan yang akan digunakan sebagai acuan bagi Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan dan pengeluaran dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan terhadap PSAT. A. Beberapa permasalahan dalam juklak pengawasan keamanan pangan antara lain: a. Dalam draft Juklak pengawasan keamanan PSAT, juklak ini dimasukan ke dalam lampiran. Sebaiknya diberi judul tersendiri, karena di dalam juklak tersebut terdapat lampiran-lampiran yang akan dipisahkan sehinga jangan terjadi adanya istilah lampiran dalam lampiran. b. Daftar table dan form yang terdapat di dalam batang tubuh juklak, disarankan dikelompokan di dalam lampiran tersendiri c. Laboratorium yang terakreditasi yang terdapat surat permohonan pemilihan laboratorium penguji, perlu adanya kejelasan yang rinci, terutama nama laboratorium dan ruang lingkup pengujian, diupayakan kantor pusat mengirim surat ke KAN yang isinya menanyakan mengenai laboratorium yang telah terakreditasi yang dapat menguji keamanan pangan yang terdapat di Indonesia d. Dalam sertifikat atau dokumen yang dipersyaratkan, diperlukan pemberitahuan kepada importir bahwa sertifikat tersebut harus menggunakan bahasa Inggris, meskipun bahasa Internasional terdapat 5 bahasa adalah Inggris, Spayol, China, Portugal dan .. e. Dalam Lampiran I mengenai bahan aktif pengujian residu pestisida, untuk penentuan uji jenis bahan aktif diperlukan penjelasan mengenai jumlah bahan aktif yang akan diuji apakah seluruhnya bahan aktif yang terdapat di dalam jenis PSAT atau selektif bahan aktif yang digunakan di Negara asal, karena ketersediaan bahan aktif di laboratorium penguji belum seragam. f. Format surat keterangan PSAT atau Prior notice dalam lampiran Permentan 88/2011, perlu adanya revisi karena tidak sesuai dengan batang tubuh, format tersebut mengartikan bahwa keterangan tersebut untuk importer yang dapat diisi di tempat pemasukan di Indonesia, tetapi di dalam Permentan 88 tahun 2011 wajib diisi keterangan PSAT harus diisi di Negara asal. g. Apabila pemasukan PSAT dari Negara Singapura yang tidak dilengkapi Sertifikat/dokumen, sedangkan Negara tersebut belum diakui sistem keamanan pangannya oleh Indonesia maka ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pemasukan pangan segar asal tumbuhan yang teerdapat pada Permentan 88 tahun 2011. h. Dalam pelaksanaan tindakan karantina, terlebih dahulu dilakukan pengawasan keamanan pangan karena hal tersebut tidak terdapat dilakukan tindakan perlakuan, dan dilanjutkan tindakan karantina tumbuhan, tetapi terdapat beberapa tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan pangan yang dapat dilakukan berbarengan, misalnya pemeriksaan dokumen, identitas, pemeriksaan fisik dan pengambilan contoh. Sedangkan untuk

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

195

i.

j.

pemeriksaan kesehatan secara laboratoris karantina tumbuhan menunggu hasil laboratorium keamanan pangan. Pengawasan terhadap barang tentengan atau kemasan kecil yang termasuk pada PSAT, khusus di daerah perbatasan. Untuk pemasukan PSAT dalam jumlah kecil (barang tentengan, barang kiriman pos, atau barang dari jasa kiriman) perlu diatur dengan SK Kepala Badan Karantina Pertanian Surat Keterangan PSAT (Prior Notice), wajib diisi oleh produsen atau ekportir di Negara asal, sedangkan aplikasinya dapat dilihat di web site Barantan dan manualnya dapat dilihat dalam lampiran.

B. Prosedur pengambilan contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Dalam prosedur pengambilan contoh PSAT terdapat langkah-langkah yang harus diketahui oleh petugas pengambil contoh di lapangan adalah sebagai berikut: a. Persiapan Pengambilan Contoh b. Pelaksanaan Pengambilan Contoh 1) Untuk Keperluan Pengujian Cemaran Kimia dan Formulir Dalam pengambilan contoh khususnya di Badan Karantina Pertanian dapat diklasifikasikan sesuai dengan nilai ekonomi jenis PSAT, diantaranya adalah sebagai berikut: - Pelaksanaan PSAT curah di dalam palka/container - PSAT dalam kemasan primer ditempatkan di dalam kemasan sekunder/palka/kontainer - PSAT yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. - PSAT yang terdiri dari berbagai jenis PSAT dalam satu consignment. - PSAT yang terdiri dari berbagai jenis PSAT dalam satu kemasan (campuran). - PSAT dalam jumlah besar tetapi masuk tidak secara sekaligus (bertahap) 2) Untuk Keperluan Pengujian Cemaran Mikrobiologi  Tatacara pengambilan contoh, pengemasan dan pengiriman a. Pengambilan contoh harus dilakukan secara aseptis dan tidak diperbolehkan untuk dikomposit/dicampur agar tidak terjadi kontaminasi silang. b. Dibutuhkan tempat penyimpanan khusus (dried ice) untuk menjaga kondisi contoh yang diambil tetap stabil. c. Untuk memastikan akurasi hasil pengujian maka contoh yang diambil harus segera diuji (kurang dari 24 jam, khususnya untuk PSAT dalam bentuk basah).  Laboratorium Badan Karantina Pertanian harus diberdayakan untuk pengujian cemaran biologi karena menyangkut pengiriman sampel yang waktunya terbatas (kurang dari 24 Jam) harus segera dilakukan pengujian laboratorium, disarankan laboratorium karantina harus

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

196

dilengkapi dengan mikrobiologi. 3) Pelaporan

bahan

kimia

yang

menyangkut

pengujian

18) Revisi Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 411 Tahun 1995 tentang Pemasukan Agens Hayati ke dalam Wilayah Indonesia Untuk merevisi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/1995 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan agens hayati untuk berbagai keperluan termasuk pengendalian organisme pengganggu tuumbuhan Beberapa substansi yang perlu revisi dalan Surat Keputusn Menteri Pertanian No. 411 tahun 1995 a. Alasan disusunnya revisi Kepmentan 411/1995 b. Pengawasan Pemasukan AH ke dalam wilayah RI Untuk peredaran c. Meninjau kembali definisi AH d. Ruang lingkup Pengaturan e. Tugas dan tanggung jawab (secara rinci) dari komisi agens hayati f. Batas waktu perijinan, kuota, tahapan pemasukan ditetapkan berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari KAH. g. Pemasukan agens hayati untuk emergency action/keadaan darurat, perlu difasilitasi dan definisi emerge ncy action harus jelas h. Waktu pemrosesan usulan pemasukan s/d penerbitan izin relatif lama, perlu penetapan SLA dalam setiap tahapan. i. Perlu adanya klausul yang memuat mengarahkan kepada sanksi pelanggaran dengan menunjuk undang-undang yang berlaku j. Perlu pengkajian terhadap pasal 30 (pengecualian), Pasal mengenai Pengecualian dihilangkan, tetapi dibatasi dalam definisi serta dimasukkan kedalam Juklak. 19) Kajian Teknis tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Benda Lain Media pertumbuhan tumbuhan merupakan media pembawa yang potensial dalam penyebaran OPT/OPTK karena sejumlah OPT/OPTK baik seluruh atau sebagian siklus hidupnya dapat bertahan atau hidup pada media pertumbuhan tumbuhan. Dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya OPT/OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui media pertumbuhan tumbuhan, Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 mengenai pemasukan media pertumbuhan tanaman ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan adanya perkembangan dan pemuktahiran peraturan perundangundangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi khususnya yang berkaitan dengan pertanian, lingkungan, dan kegiatan non pertanian lainnya, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

197

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali persyaratan dan tata cara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan media pertumbuhan tumbuhan ke dalam wilayah RI. Tujuan penyusunan draft kajian teknis ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Peraturan Menteri Pertanian tentang persyaratan dan tata cara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan media pertumbuhan tumbuhan ke dalam wilayah RI. Dalam pembahasan tentang kajian teknis pengawasan terhadap benda lain secara substansi membahas mengenai: I. Persyaratan Karantina Tumbuhan II. Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan a. Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pertumbuhan Tumbuhan ke dalam wilayah RI. b. Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap media pertumbuhan tumbuhan yang melekat pada tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah RI. c. Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap media pertumbuhan tumbuhan yang melekat pada peralatan, alat angkut, atau kemasan, yang dimasukkan ke dalam wilayah RI 20) Pengkajian Profil Keamanan Hayati Pangan Segar Asal Tumbuhan Kegiatan ini bertujuan untuk: a) Mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan kajian dalam penyusunan profil keamanan pangan segar asal tumbuhan di wilayah negara Republik Indonesia b) Menjalin kerjasama dengan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan petani guna mendukung akselerasi ekspor produk-produk pertanian daerah. HASIL 1. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan daerah (OKKPD) di Propinsi terbentuk sejak tahun 2007 melalui SK Gubernur. Penetapan struktur organisasi OKKPD, dibeberapa provinsi terdapat yang sedang melakukan revisi dan OKKPD masih dalam tahap diverifikasi sehingga belum dapat mengeluarkan sertifikat prima 2 dan 3. 2. Beberapa permasalahan yang dihadapi eksportir pala yaitu: a. Belum ada laboratorium penguji keamanan pangan di daerah terutama di Sulawesi Utara yang mampu melakukan pengujian aflatoksin; b. Persyaratan Uni Eropa bahwa pengambilan contoh harus dilakukan oleh PPC dari OKKPD sulit dipenuhi karena OKKPD Propinsi Sulawesi Utara belum memiliki PPC terlatih; c. Selain harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dari Uni Eropa, eksportir juga harus memenuhi persyaratan dari buyer (industri) yang

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

198

terkadang menyulitkan sehingga menyebabkan barang yang telah dikirim tertolak. 3. Laboratorium Penguji Keamanan Pangan masih sangat terbatas sehingga kedepan terdapat beberapa OKKPD yang akan merencanakan secara bertahap membangun laboratorium keamanan pangan pada tahun 2013 21) Koordinasi jejaring kerja laboratorium keamanan pangan segar asal tumbuhan Bertujuan Untuk meninjau kembali perkembangan dan potensi laboratorium penguji keamanan pangan untuk melakukan pengujian keamanan PSAT, sehingga hasil pengujian laboratorium tersebut menjamin PSAT yang dimasukkan ke dalam wilayah RI aman dan layak dikonsumsi. a) Peralatan yang tersedia pada laboratorium pemerintah dan metode yang digunakan bervariasi. b) Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia relatif masih rendah jika dibandingkan dengan sampel yang ditangani, sehingga berpengaruh terhadap lamanya pengujian. Lamanya pengujian untuk cemaran kimia berkisar antara 4 – 7 hari, sedangkan pengujian untuk cemaran mikrobiologi berkisar antar 2 – 8 hari. c) Pengujian residu pestisida dapat dilakukan oleh seluruh laboratorium, namun total ketersediaan bahan standar yang dimiliki oleh laboratorium-laboratorium tersebut kurang lebih 40 % dari jumlah yang ditetapkan dalam Permentan, dan jenisnya bervariasi antara laboratorium yang satu dengan yang lainnya sedangkan pengujian logam berat, mikotoksin, formalin dan mikrobiologi hanya dapat dilakukan oleh beberapa laboratorium. d) Ruang lingkup pengujian Laboratorium Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan saat ini fokus pada pengujian hasil perikanan, sehingga tidak dapat melakukan pengujian terhadap pangan segar asal tumbuhan. e) Belum seluruh laboratorium-laboratorium tersebut mendapatkan status terakreditasi, sebagian masih dalam tahap proses akreditasi dan belum terakreditasi bahkan parameter akreditasi belum sinkron dengan parameter yang harus diuji berdasarkan Permentan No. 88 tahun 2011. 22) Penyempurnaan Protokol Diagnosis OPTK Penyempurnaan protokol diagnosis OPTK dilaksanakan pada hari Kamis – Sabtu tanggal 21 – 23 Juni 2012 di Grand Jaya Raya Hotel, Jl. Raya Puncak Km.17, Cipayung – Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno Hatta, BBUS KP, BUT KT, Pejabat Struktural lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati, Pejabat Fungsional lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati dan Staf lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati. Narasumber kegiatan ini adalah Dr. Ir. Sri Hendrastuti Hidayat, M.Si (IPB), Dr. Ir.Giyanto, M.Si (IPB) dan Dr. Efi Toding,Tondok, SP,M.Sc Agr (IPB).

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

199

Dalam kegiatan ini dibahas mengenai metode pengujian yang implementatif di UPTKP terhadap virus, bakteri dan cendawan yang menjadi pathogen pada komoditas pertanian strategis sesuai dengan arahan Mentan. Adapun komoditas pertanian strategis tersebut adalah: a) Tanaman Pangan: Padi, jagung dan kedelai b) Tanaman Perkebunan terdiri dari tebu, kelapa, kelapa sawit, kapas, kopi, kakao, jambu mete, teh, kemiri dan nilam, c) Tanaman Hortikultura terdiri dari:  tanaman sayuran (kentang, bawang merah, cabai,dan paprika)  tanaman buahan (jeruk, durian, alpukat, manggis, strawberry, jambu biji, sri kaya, pisang dan duku), dan  tanaman hias (krisan, lilium dan anggrek). Penentuan satu metode pengujian ini bertujuan untuk menyeragamkan metode pengujian yang dapat dilakukan di UPTKP. Dari hasil pembahasan tersebut, diperoleh satu metode pengujian terhadap satu OPTK. Adapun metode pengujian yang digunakan adalah PCR, RT-PCR, BIOPCR, ELISA, dan Morfometri. Tindaklanjut kegiatan ini adalah Akan dibuatnya Pedoman Metode Pengujian Terhadap Media Pembawa OPTK Strategis 23) Workshop Hasil Pemantauan OPTK dan Penetapan Daftar OPTK Pelaksanaan Pemantauan OPT/OPTK merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis yang mengacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Dalam Permentan 93/2011 tercantum Jenis-Jenis OPTK Golongan I kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya. Daftar tersebut perlu dilakukan review dan pemutakhiran data. Bahan review diperoleh dari hasil AROPT dan Pemantauan OPT/OPTK yang dilakukan oleh UPT. Hasil Pemantauan OPT/OPTK yang telah dilakukan oleh masing-masing UPT dilakukan evaluasi melalui Workshop Hasil Pemantauan OPTK yang dilalukan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Hasil Workshop Pemantauan OPTK ini akan dijadikan bahan dalam penetapan perubahan daftar OPTK yang tercantum dalam Permentan No. 93 Tahun 2011. Selanjutnya, hasil workshop Pemantauan OPTK ini dijadikan bahan dalam workshop Penetapan Daftar OPTK untuk pemutakhiran daftar OPTK. Secara umum, hasil rumusan dari Workshop Penetapan Daftar OPTK, terdapat perubahan status pada species untuk setiap kelompok OPTK, penambahan daerah sebar dan perubahan nama. Namun, secara khusus terdapat usulan perubahan dan penambahan jenis OPTK pada beberapa kelompok OPTK, yaitu sebagai berikut : a. Kelompok Serangga : - Penambahan Bactrocera dorsalis Hendel sebagai OPTK Kategori A1

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

200

- Penambahan Paraleyoides minei dan Aleurodicus dugesii Cockerell sebagai OPTK Kategori A2 - Perubahan status OPTK Kategori A1 menjadi Kategori A2 : Phenacoccus manihoti b. Kelompok Virus Penambahan 6 Jenis virus menjadi OPTK Kategori A2 (Bean Common Mosaic Virus, Tomato Clorosis Crinivirus, Tomato Infectious Clorosis Crinivirus, Shallot Yellow Stripe Virus/SYSV, Cucumber Yellow Stunting Disorder Crinivirus dan Mungbean Yellow Mozaic Begomovirus) c. Kelompok Bakteri Penambahan 6 OPT ke dalam Daftar OPTK Kategori A1 : Pantoea citrea, Acetobacter aceti, Erwinia carotovora subsp.betavasculorum, Potato witches broom phytoplasma, Xanthomonas axonopodis pv.alfafae dan Pseudomonas pasiflora. d. Kelompok Nematoda Perubahan status OPTK kategori A1 menjadi Kategori A2 : Aphelenchoides fragariae 24) Pengkajian Standar Internasional dan Nasional Dalam menyusun kebijakan teknis, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam negeri juga mengacu pada Standar Internasional yang salah satunya diterbitkan oleh organisasi perlindungan tanaman Internasional (International Plant Protection Organization/IPPC) berupa International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM). Dalam penerapannya, standar internasional tersebut seringkali tidak dapat langsung diaplikasikan dan perlu diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut mutak diperlukan agar tindakan phytosanitary benar-benar berfungsi sebagai fasilitator dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan kegiatan Pengkajian Standar Internasional dan nasional. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkaji standar internasional untuk diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan. Pengkajian ini juga dilakukan berdasarkan hasil implementasi peraturan yang sudah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Kajian tersebut dilakukan terhadap : 25) Kesekretariatan Komisi Ahli/NPPO dan IPPC di Indonesia Dalam mewujudkan pertanian yang tangguh diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dan pakar yang memiliki kompetensi di bidang pertanian yang dalam hal ini, instansi di lingkup Kementerian Pertanian dan Perguruan Tinggi. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian selaku focal point NPPO di Indoneisa berusaha memfasilitasi dan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

201

berkoordinasi dengan instansi terkait dan perguruan tinggi, sehingga kontribusi dan masukan yang disampaikan ke IPPC bersifat nasional dan komprehensif. Untuk itu, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati memfasilitasi kegiatan tersebut melalui Kesekretariatan Komisi ahli/NPPO/IPPC. Tahun 2012 Kesekretariatan Komisi Ahli/NPPO/IPPC memfasilitasi administrasi kegiatan NPPO/IPPC di Indonesia dan rapat NPPO terkait dengan persiapan pertemuan Internasional dan nasional, serta memfasilitasi pertemuan dengan komisi ahli karantina tumbuhan. Adapun fasilitasi pertemuan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2012 adalah : a) Pembahasan Status OPTK Pantoea stewartii dan Erwinia carotovora subsp.atroseptica Hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah : 1. Untuk mencegah menyebarnya Pantoea stewartii dan Erwinia carotovora subsp.atroseptica di wilayah Indonesia, maka pada Tahun 2012 OPTK Pantoea stewartii ditetapkan sebagai salah satu target pada Pemantauan OPTK yang dilakukan oleh UPT Karantina Pertanian. 2. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap keberadan Pantoea stewartii dan Erwinia carotovora subsp.atroseptica yang terindikasi telah menyebar di daerah sentra produksi Jagung dan Kentang, khususnya di Luar Pulau Jawa. b) Pembahasan Draft Revisi Kepmentan No. 264/2006 Dilakukan corrective actions terhadap ketidakefektifan Kepmentan No. 264 Tahun 2006 sebagai berikut : 1. Badan Karantina Pertanian (Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati) telah melakukan kajian akademis dalam rangka penyempurnaan payung hukum pelaksanaan kesekretariatan NPPO sejak tahun 2009 sampai 2010. 2. Telah disiapkan draft Permentan untuk menggantikan Kepmentan No. 264/2006 3. Sebagai alternatif lainnya sambil menunggu ditetapkannya Permentan tersebut, Badan Karantina Pertanian telah menyiapkan draft Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai penjabaran amar ke Enam Kepmentan No. 264/2006. c) Persiapan Pertemuan CPM ke – 7 di Roma Badan Karantina Pertanian selaku focal point NPPO di Indonesia, akan menyampaikan masukan terhadap 2 (dua) draft ISPM, yaitu : 1. System Approach for Pest Risk Management of Fruit Flies (Tephritadae) 2. Integrated Measures for The Production of Plants for Planting in International Trade d) Pembahasan Hasil Verifikasi Pemasukan Benih Kentang dari Australia Hasil pembahasan menetapkan bahwa Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menunda selama 3 (tiga) bulan untuk memberikan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

202

pengakuan Pest Free Area (PFA) terhadap tempat produksi benih kentang dari Australia. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya informasi tambahan berupa dokumen dan data-data yang diperlukan oleh Tim Verifikasi yang belum dipenuhi pada saat melakukan verifikasi. e) Persiapan Pemasukan Benih Tebu ke Dalam Wilayah Negara RI Hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah : 1. Pemasukan benih tebu dari Kolombia merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kolombia, dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang pertanian 2. Berkaitan dengan rencana tersebut, pengkajian lebih lanjut terhadap pemasukan tebu dari kolombia sangat diperlukan mengingat Kolombia merupakan negara endemis South African Leaf Blight (SALB). Dikhawatrkan apabila tebu tersebut akan menjadi media pembawa bagi SALB dan akan menyebabkan kerusakan pada tanaman karet di Indonesia 3. Dari hasil penilaian risiko, tebu dari Kolombia mempunyai rata-rata nilai risiko tinggi, dikarenakan OPT/OPTK tersebut mempunyai inang yang banyak di Indonesia terutama family Graminae dan lingkungan di Indonesia sangat mendukung perkembangan OPT/OPTK tersebut. 4. Hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan rencana pemasukan benih tebu antara lain : - Perlu mengetahui dengan jelasa bentuk dari benih yang akan dimasukan ke dalam wilayah negara RI (stek, mata tunas atau kultur jaringan) - Perlu mencari solusi agar tindakan Pengasingan dan Pengamatan tidak membutuhkan waktu yang lama (kurang dari 2 tahun) f) Pembahasan Draft Pedoman Pengakuan Area Bebas OPTK tertentu di Negara Asal Hasil pembahasan draft tersebut adalah : 1. Perlu penambahan ruang lingkup untuk masa berlaku pengakuan dan sumber pembiayaan 2. Masa berlaku pengakuan ditetapkan : - Pengakuan terhadap area bebas OPTK tertentu diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan - Area bebas OPTK tertentu yang telah habis masa berlaku pengakuannya, dapat diajukan kembali untuk perpanjangan masa berlaku pengakuannya - NPPO negara mitra dagang wajib mengajukan permohonan ulang perpanjangan masa pengakuan area bebas OPTK tertentu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pengakuan - Terhadap area bebas OPTK tertentu yang diajukan kembali masa pengakuannya akan dilakukan penialain ulang sebagaimana prosedur pengakuan yang dilakukan sebelumnya

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

203

-

Perpanjangan masa pengakuan akan diberikan setelah seluruh proses dan persyaratan dipenuhi Perpanjangan masa pengakuan akan diberikan setelah seluruh proses dan persyaratan dipenuhi.

Pembiayaan meliputi : - Seluruh pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan pengakuan termasuk perjalanan dinas ke luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia dan menjadi tanggung jawab pemohon. - Biaya pelaksanaan review/verifikasi terhadap negara yang sudah diberi pengakuan dibebankan kepada Pemerintah RI.

g) Kajian Rencana Penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Tempat Pemasukan Buah-Buahan dan/atau Sayuran Buah Segar serta Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah RI Hal yang menjadi dasar penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tempat pasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar serta sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah Ri adalah : 1. Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak optimal lagi, karena volume kegiatan impor sangat besar 2. SDM (terutama untuk pengujian PSAT) sangat terbatas 3. Berdasarkan hasil kongres Fitopatologi di Solo Tahun 2011, disampaikan bahwa telah ditemukan OPT yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok 4. Terjadinya outbreak OPTK : - Outbreak Kutu Putih (Paraccocus sp) di Bogor, Sukabumi, Tangerang, Bekasi dan sentra pertanaman lainnya di Jawa Barat - Outbreak Nematoda Sista Kuning pada sentra pertanaman Kentang di Jawa Tengah dan Jawa Timur - Ditemukannya OPTK Pantoea stewartii pada tanaman Jagung di Jawa Timur dan Padang - Ditemukannya sekitar 15 jenis OPTK yang sebagian besar masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok 26) Evaluasi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Tahun 2012 a) Hasil evaluasi terhadap implementasi peraturan perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan pangan seperti Permentan 20/2011 dan Permentan 11/2009 menunjukkan bahwa beberapa aturan tersebut perlu ditinjau kembali untuk dicabut dengan alasan teknis yang tepat atau diperluas (menjadi bersifat lebih global) serta disesuaikan dengan peraturan lain yang telah ditetapkan. b) Permasalahan utama pada implementasi Permentan 88/2011 yaitu terbatasnya kemampuan laboratorium pengujian keamanan pangan yang ditunjuk dalam melakukan pengujian dan memenuhi SLA yang ditetapkan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

204

dikarenakan keterbatasan alat, bahan standar, SDM, waktu kerja, dan lainlain sehingga penunjukan laboratorium tersebut perlu ditinjau kembali. Selain itu, guna mendukung pelaksanaan pengawasan keamanan pangan khususnya di tempat pemasukan, pengembangan laboratorium keamanan pangan di lingkup Badan Karantina Pertanian perlu ditindaklanjuti dengan mempersiapkan tenaga analis dan sarana prasarana laboratoriumnya. c) Implementasi Permentan 09/2011 terutama terkait pelaksanaan Pre-shipment Inspection (PSI) dirasakan masih kurang efektif sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap tatacara PSI yang telah dilakukan. d) Pelaksanaan Permentan lain seperti Permentan 42/2012, Permentan 43/2012, dan Permentan 12/2009 sebagian besar sudah dapat terimplementasikan dengan baik meskipun belum sepenuhnya optimal karena beberapa hambatan baik teknis maupun non teknis yang dihadapi di lapangan 27) Evaluasi pelaksanaan pengujian laboratorium keamanan pangan A. PT. Angler BioChem Laboratory - Surabaya a) PT. Angler BioChem Laboratory mampu melaksanakan pengujian terhadap sampel dari UPT Karantina Pertanian untuk seluruh parameter uji seperti yang dipersyaratkan Permentan 88/2011. b) Saat ini, PT. Angler BioChem Laboratory sedang menunggu hasil pleno dari KAN terhadap pengajuan akreditasi untuk menyempurnakan ruang lingkup akreditasi pada Permentan 88/2011. Sebelumnya, PT. Angler BioChem Laboratory telah memperoleh akreditasi untuk 80% bahan aktif residu pestisida yang tercantum pada Permentan 88/2011. B. PT. Saraswanti Indo Genetech (SIG) dan PT. Mutu Agung Lestari (MAL) a) PT. SIG dan PT. MAL mampu melaksanakan pengujian terhadap sampel dari UPT Karantina Pertanian untuk seluruh parameter uji seperti yang dipersyaratkan Permentan 88/2011. b) PT. SIG telah mengembangkan kapasitas laboratoriumnya dengan menambah peralatan uji baru seperti AAS, HPLC, UPLC, GC, dan lainlain; c) PT. SIG telah memperoleh akreditasi KAN untuk ruang lingkup pengujian aflatoksin, cemaran mikrobiologi, logam berat dan formalin, sedangkan untuk residu pestisida hanya 10% dari jenis bahan aktif yang diatur dalam Permentan 88/2011 yang telah terakreditasi untuk periode 31 Oktober 2012 s/d 26 Agustus 2016. d) PT SIG merencanakan untuk mengajukan akreditasi untuk melengkapi ruang lingkup akreditasi khususnya untuk residu pestisda pada tahun 2013. e) PT MAL telah mengajukan akreditasi untuk ruang lingkup pengujian residu pestisida (sebanyak 45 %), logam berat dan aflatoksin. Hasil assessment dinyatakan memuaskan dan diharapkan sertifikat akreditasi dapat diperoleh pada akhir tahun 2012

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

205

28) Update Data IKT yang telah ditetapkan sampai dengan TA. 2012 (Jumlah : 76 IKT pada 16 UPT) No. UPT A. BBKP Tanjung Priok 1.

Perusahaan/ No. Penetapan

PT. Arcola Jasa Utama 2. PT. Dunia Express Transindo 3. PT. Manguni Express No. 513/KPTS/KT.210/L/4/2012 Tanggal 12 April 2012 Berlaku 3 tahun Tanggal 10 Maret 2012 – 2015 4. PT. Perkasa Tangguh Mandiri 5. PT. Transporindo Lima Perkasa 6. PT. Berdikari 7. PT. Indonesia Air & Marine Supply (AIRIN)

B.

BBKP SoekarnoHatta

8. CV. Deliyana Karya Mandiri No. 1018/KPTS/KT.210/L/7/2012 tanggal 26 Juli 2012 Berlaku 2 April 2012 - 2015 9. PT. Winon Internasional No. 803/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 27 April 2012 - 2015 10. PT. Branita Sandini 11. PT. Zona Lintas samudera No. 1019/KPTS/KT.210/L/7/2012 tanggal 26 Juli 2012 Berlaku 6 Juli 2012 - 2015 12. Sub Terminal Agribisnis Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut No. 1345/KPTS/KT.210/L/9/2012 tanggal 25 September 2012 Berlaku 6 Juli 2012 - 2015 13. PT. Sang Hyang Seri 14. PT. Puri Sekar Asri No. 301/KPTS/KT.210/L/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Berlaku 28 Pebruari 2012 - 2013 15. Alesscia Bunga Potong 16. PT. Tridharma Polakarsa No. 1021/ KPTS/KT.210/L/7/12 tanggal 26 Juli 2012 Masa berlaku Tanggal 26 Juli 2012 - 2013 17. Alesscia Bunga Potong No. 302/KPTS/KT.210/L/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Berlaku 28 Pebruari 2012 - 2013 18. PT. Melrimba Sentra Agrotama No. 1020/ KPTS/KT.210/L/7/12 tanggal 26 Juli 2012 Masa berlaku Tanggal 26 Juli 2012 - 2013 1. PT. East West Seed Indonesia 2. PT. Kosato Raya 3. PT. Monfori Nusantara 4. PT. Planters 5. PT. Ekakarya Graha Flora 6. PT. Florex Farmindo 7. PT. Transplants Indonesia

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

206

No.

UPT

Perusahaan/ No. Penetapan 8. PT. Strawberindo Lestari No. 1346/KPTS/KT.210/L/9/2012 tanggal 25 September 2012 Berlaku 27 April 2012 - 2015 9. PT. Darmawan Greenleaf Rumohra 10. PT. Nirmala Agung

C.

BKP Kelas I Batam

D.

BKP Kelas II Cilegon

E.

BBKP Surabaya

F.

BKP Kelas I Semarang

1. PT. Catur Batavia Transindo, Batam No. 889/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 Berlaku 29 juni 2012 - 2013 1. PT. Pundi Kencana No. 888/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 Berlaku 29 juni 2012 - 2013 2. PT. Charoen Pokphand Indonesia Feedmil, Serang No. 1749/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013 3. PT. Kerta Mulya Saripakan No. 1753/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013 4. PT. Cerestar Flour No. 1348/KPTS/KT.210/L/9/2012 tanggal 25 September 2012 Berlaku 25 September 2012 - 2013 1. PT. Jangkar Pacific 2. PT. Excellent Kencana No. 1022/KPTS/KT.210/L/7/2012 tanggal 26 Juli 2012 Berlaku 2 April 2012 - 2015 3. PT. Mitra Tani Dua Tujuh 4. PT. Indra Jaya Swastika 5. PT. BISI No. 304/KPTS/KT.210/L/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Berlaku 28 Januari 2012 - 2015 6. PT. Buana Amanah Karya 7. PT. Fugui Flour & Grain Indonesia No. 800/KPTS/KT.210/L/7/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 6 Juli 2012 - 2015 8. PT. Asal Jaya No. 515/KPTS/KT.210/L/4/2012 tanggal 12 April 2012 Berlaku 14 Maret 2012 - 2015 9. PT. Branita Sandhini No. 512/KPTS/KT.210/L/4/2012 tanggal 12 April 2012 10. PT. Depo Surabaya Sejahtera No. ......../KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013 1. PT. Kem Farm Indonesia 2. PT. Monang Sianipar Abadi 3. PT. Garbantara Depo 4. PT. Taman Delta Indonesia 5. PT. Java Agritech 6. PT. Primatexco Indonesia

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

207

No.

G.

UPT

H.

BKP Kelas I B. Lampung BKP Kelas II Medan

I.

BBKP Belawan

J.

SKP Kelas I Bandung BKP Kelas II Palangkaraya

K.

L.

BBKP Makassar

M.

SKP Kelas I Timika

N.

BKP Kelas I

Perusahaan/ No. Penetapan No. 1023/KPTS/KT.210/L/7/2012 tanggal 26 Juli 2012 Berlaku 26 Juli 2012 - 2013 7. PT. Tigaha Sono Timber 8. PT. Panca Persada Mulia 9. PT. Sentra Jaya Logistik No. 801/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 6 juli 2012 - 2015 10. PT. Ocean Buana Logistics No. 798/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 13 juni 2012 - 2013 1. PT. Great Giant Pineapple 1. PT. Bakrie Sumatra Plantations 2. PT. Bibit Baru 3. PT. Socfin Indonesia 4. PT. Tamora Stekindo 5. PT. Sumatera Busan No. 802/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 27 April 2012 - 2015 6. PT. PP. London Sumatra Indonesia No. 1747/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 6 Juli 2012 - 2015 1. PT. Catur Batavia Transindo. Medan No. 1347/KPTS/KT.210/L/9/2012 tanggal 25 September 2012 Berlaku 6 Juli 2012 - 2015 2. PT. Samudera Lautan Luas No. ......../KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013 1. PT. Satria Perkasa Indonesia 1. 2.

PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi PT. Perdagangan Perindustrian Dan Pengangkutan Sampit 3. PT. Borneo Makmur Lestari 4. PT. Sinar Alam Permai No. ......../KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013 1. PT. ADM Cocoa 2. PT. Gerbang Cahaya Utama No. 1745/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013 3. PT. Comextra Majora No. 1746/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013 1. PT. Pangansari Utama No. 1748/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012

1. PT. Sinar Alam Permai No. 1751/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

208

No. O. P.

UPT Banjarkmasin SKP Kelas I TB Asahan

Perusahaan/ No. Penetapan Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013 1. PT. Bakrie Sumatra Plantation, Tbk No. 1744/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013 1. PT. Budi Wahana Binaswasta No. 303/KPTS/KT.210/L/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Berlaku 28 Pebruari 2012 - 2013 2. PT. Bina Sawit Makmur No. 514/KPTS/KT.210/L/4/2012 tanggal 12 April 2012 Berlaku 27 April 2012 - 2015 3. PT. Tania Selatan No. 799/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 13 juni 2012 - 2013

BKP Kelas I Palembang

29) Laporan kegiatan SAB (Update Perusahaan Fumigasi/Kemasan Kayu yang telah registrasi s/d TA. 2012 dan lainnya) -

Perusahaan Fumigasi Afasid : 96 perusahaan pada 22 UPT Provider ISPM 15 kemasan kayu : 79 perusahaan pada 23 UPT No . 1.

UPT

Fumigasi

1. BBKP Tanjung Priok 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

PT. Lineg Fumindo, Jakarta PT. Agricon Putra Citra Optima (Terminix Int. Ind.), Jakarta PT. Mitra wisesa Bersama, Jakarta PT. Rentokil Cabang Jakarta PT. Multitech Yasa Guna, Jakarta PT. Dimensi Indo Nusa PT. Turacon Wirasta, Jakarta PT. Proton Gumilang PT. Fumigan Utama Internasional, Jakarta PT. Neutron Mitra Abadi PT. Eka Energi Selaras PT Abdi Jasa Karya Nusantara Cabang Jakarta PT. Sarana Gama Sejahtera, Jakarta PT. Jasindo Lintas Bahari, Jakarta PT. Pisbo Jaya CV. Anaya Kesuma PT. Metro Pest Control PT. Supra Indonesia

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

Kemasan Kayu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

PT. Mitra Sejati Beribu PT. Karuna Sumber Jaya CV. Mitra Dunia Palletindo CV. Mitra Karya Utama PT. Mitra Pratama PT. Adi Putra Perkasa PT. Trinaga Internusa PT. Palapa Bumi Serasi CV. Anisa Mulya PT. Karsa Mitra Suksesindo PT. Mitra Asia Packing CV. Mulia Citra Mandiri CV. Kurnia Jaya PT. Bumi Mandiri Resources

209

No .

UPT

2.

BBKP Soekarno Hatta

3.

BBKP Surabaya

4.

BBKP Belawan

5.

BBKP Makassar

Fumigasi 19. CV. Rama Bintang Fumindo 1. PT. Era Resik Hunian, Jakarta

1. PT. Sucofindo cabang Surabaya 2. PT. Prana Argentum, 3. PT. Waringin Internusa Jasa Pratama, Surabaya 4. PT Patriot Murni, Surabaya 5. CV. Prima, Surabaya 6. PT. Rentokil Cabang Surabaya 7. KPRI Primkokara, Surabaya 8. PT. Citra Anugerah Nusantara, Surabaya 9. PT. Setra Sari Cab. Surabaya 10. CV. Karya Nugraha Pratama 11. CV. Prisma Karya Linarius, Surabaya 12. CV. Wahana Global Inspectindo, Surabaya 13. PT. Beckjorindo Paryaweksana Cabang Surabaya 14. PT Sinar Jaya Berlian, Surabaya 15. CV. Armanda Nusantara, Surabaya 16. PT. Tantular, Malang 17. PT. Agricon Putra Citra Optima (Terminix) cabang Surabaya 18. PT. Fumitama Andalan Timur 19. CV. Liberro 1. PT. Sucofindo cabang Medan 2. PT. Abdi Jasa Karya Nusantara, Medan 3. PT. Pestcindo Centra Utama 4. PT. Fumindo Abdi Lestari, Medan 5. PT. Anugerah Bestari, Medan 6. PT. Gucimas Pratama, Medan 7. CV. Yedija Jaya Pratama 8. PT. Insurindo Inter Services 9. PT. Kembang Samudera Inspection Service, Medan 1. PT. Sucofindo cabang Makassar 2. PT. Agricon Putra Citra Optima (Terminix Cabang Makassar),

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

Kemasan Kayu

1. PT. Sriwijaya Sukses Sejahtera 2. CV. Dwi Putra 3. CV. Multi Prima Mandiri 1. PT. Gaya Sukses Mandiri Kaseindo (Safeway Indonesia) 2. PT. Meka Cipta Karyatama cabang Surabaya 3. CV. Mitra Dunia Palletindo Cabang Surabaya 4. PT. Pacific Indo Packing Cabang Surabaya 5. CV. Arjuna Securitas Abadi Cabang Surabaya 6. PT. Eka Manunggal Sejahtera 7. PT. Yasa Bali Sujati Cabang Surabaya 8. PT. Murni Jaya Sentosa 9. CV. Surya Pratama

1. PT. Carsurindo Siperkasa 2. CV. NUR 3. CV. Mandiri Pratama Sejahtera 4. CV. Rimba Lestari Indo Makmur 5. CV. Nuzlindo Prima Utama (ID119)

1. PT. Pacific Indo Packing Cabang Makassar

210

No .

UPT

Fumigasi Makassar 3. PT. Cahaya Timur 4. PT. Beckjorindo Paryaweksana cabang Makassar 5. PT. Pan Asia Superintendence Cab. Makassar 1. PT. Agricon Putra Citra Optima (Terminix Cabang Lampung), Lampung 2. CV. Glora Samudra Jaya (Glora Pest Control), Lampung 3. CV. Fesindo Maju Bersama (AFASID0133) 1. PT. Sucofindo cabang Cilegon 2. PT. Rimasindo Buana Perkasa cabang Banten

6.

BKP Kelas I Bandar Lampung

7.

BKP Kelas II Cilegon

8.

BKP Kelas I Pontianak

1. CV. Mascaya 2. CV. Ilham Price, Pontianak

9.

BKP Kelas I Denpasar

1. PT. Sucofindo cabang Denpasar 2. PT. Jasa Dwi Karya, Denpasar 3. PT. Waringin Internusa Jasa Pratama Cabang Denpasar 4. CV. Karya Mandiri, Denpasar 5. CV. Dana Karya, Denpasar 6. CV. Global Treatop 7. PT. Biofrost Indonesia

10. BKP Kelas I Jambi 11. BKP Kelas I Semarang

1. Koperasi Idola Prima 1. PT. Sucofindo cabang Semarang 2. CV. Jasindo, Semarang 3. PT. Waringin Internusa Jasa Pratama Cabang Semarang 4. PT. Beckjorindo Paryaweksana Cabang Semarang 5. PT. Louis Pratama Sejati, semarang 6. CV. Mega Benafindo Protection 7. KPRI Sejahtera Bersama

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

Kemasan Kayu

1. PT. Mitra Sejati beribu Cabang Lampung

1. PT. Gaya Sukses Mandiri Kaseindo (Safeway Indonesia) Cabang Banten 2. CV. Sumber Rejeki 3. CV. Quaranta Jaya Abadi 1. CV. Bhakti Nusantara 2. CV. Surya Kemasan Abadi cabang Pontianak 1. PT. Bali Reka Mandiri 2. PT. Wisnu Karya Putra International 3. CV. Surya Kemasan Abadi 4. CV. Bali Cipta Sarana 5. PT. Yasa Bali Sujati 6. CV. Arjuna Securitas Abadi Cabang Denpasar 7. PT. Pacific Indo Packing Cabang Denpasar 8. PT. Multi Utama Cabang Denpasar 9. PT. Narayana Bali 10. UD. Bina Sarana Cipta 1. PT. Sumatera Prima Sanita 2. CV. Idola Packing Sejati 1. CV. Arjuna Securitas Abadi 2. PT. Gaya Sukses Mandiri Kaseindo (Safeway Indonesia) Cabang Semarang 3. PT. Pacific Indo Parking Cabang Semarang 4. PT. Kemasan Jaya Indah 5. CV. Mitra Dunia Palletindo Cabang Semarang

211

No .

UPT

Fumigasi

Kemasan Kayu

8. PT. Jessindotama Lintas Bahari Cabang Semarang

6. CV. Inarista Inspectama, Semarang 7. PT. Equality Indonesia Cab. Semarang 8. PT. Catur Packing Indonesia 1. PT. Nanwa Inti Indonesia 2. PT. Kemasan Mitra Bersama 3. PT. Mitra Sejati Beribu Cabang Palembang 4. CV. Widya Karya Mandiri (ID 120) 1. CV. Multi Guna Bersama 2. CV. Minang Jaya Abadi 1. PT. Brilian Cipta Mandiri 2. PT. Harta Agung Lestari 3. PT. Alam Permata Riau

12. BKP Kelas I Palembang

1. PT. Indar Cipta Servindo, Palembang 2. PT. Fupestindo Sejahtera, Palembang 3. PT. Indo Prima Jaya, Palembang

13. BKP Kelas I Padang 14. BKP Kelas I Pekan Baru

1. PT. Sucofindo Cabang Padang

15. BKP Kelas I Batam 16. BKP Kelas II Palu 17. BKP Kelas I Balikpapan 18. BKP Kelas I Manado 19. BKP Kelas I Banjarmasin 20. BKP Kelas II Yogyakarta 21. BKP Kelas II Palengkaraya 22. SKP Kelas I Bandung

1. PT. Sucofindo cabang Pekanbaru 2. PT. Agricon Putra CitraOptima (Terminix) Cabang Pekanbaru 3. PT. Abdi Jasa Karya Nusantara, Pekanbaru 1. PT. Sucofindo cabang Batam 2. PT. Kembang Samudra International, Batam 3. PT. Veronika Prima Sanita 1. PT. Sucofindo cabang Palu 2. PT. Pan Asia Superintendence Cab. Palu 1. PT. Sucofindo cabang Balikpapan 2. PT. Etam Sanitation Global Persada 1. PT. Kembang Samudera Internasional Cabang Manado 1. PT. Sucofindo Cabang Banjarmasin 1. CV. Juniterra Muda Tama, Yogyakarta 2. CV. Pancanaka Jaya Utama (AFASID0132) --

1. CV. Jasprim Putra 2. PT. Duta Artha Selaras 3. CV. Triana Bhakti

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

1. PT. Ekasurya Sejati 2. PT. Bintang Terang Sejati 3. PT. Batam Pallteindo Jaya 1. PT. Gaya Suskses Mandiri Kaseindo (Safeway Indonesia) Cabang Palu 1. PT. Pacific Indo Parking Cabang Balikpapan

-1. PT. Packing Material Indonesia 2. PT. Wood Packing Lestari --

1. PT. Packing Material Indonesia Cabang Palangkaraya 1. PD. Sumber Sari 2. PT. Genamo Top International 3. CV. Riksa Persada

212

No .

UPT

23. SKP Kelas I Samarinda

Fumigasi

--

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

Kemasan Kayu 4. CV. Tirtasari 1. PT. Sanitakara Moeda Berkarya

213

Lampiran 6. DOKUMEN KEGIATAN PUSAT KEPATUHAN, KERJASAMA DAN INFORMASI PERKARANTINAAN TA 2012

BIDANG KEPATUHAN 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Karantina Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Karantina ini dilaksanakan pada tanggal 13 Maret – 12 April 2012 dengan pola 200 jam Pelajaran ( 1 Bulan). Peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang Petugas Karantina. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen karantina bekerja sama dengan Mabes POLRI dan dipusatkan pada Pusat Pendidikan Intelijen dan Keamanan (PUSDIK Intelkam) Polri, Soreang Bandung. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang diwakili oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh Kepala badan Intelkam mabes Polri, Para pejabat Kepolisian lingkup Mabes Polri, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Intelkam Polri, Para pejabat lingkup Pusdik Intelkam Polri, Para Pejabat lingkup Badan Karantina Pertanian. Tujuan diadakannya Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Karantina adalah untuk meningkatkan kemampuan para petugas karantina dalam menganalisa setiap informasi dan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan tugas perkarantinaan sehari hari sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam Pelaksanaan tugas. Inspektur Upacara drh. Mulyanto mengharapkan kepada para petugas karantina agar dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan intelijen karantina dengan penuh semangat dan kebersamaan serta penuh tanggung jawab, agar dapat memperoleh pengetahuan dan peningkatan antisipasi dan sense of early warning terhadap perkembangan yang terjadi baik dalam pelaksanaan tugas perkarantinaan secara umum maupun implementasi peraturan perkarantinaan pada khususnya. sehingga para peserta dapat mengimplementasikan didaerahnya masing-masing, khususnya dalam mendukung aspek pengawasan dan pendidikan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan hayati. 2) Rapat Penerapan Import Management terhadap Pemasukan Komoditas Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Rapat Penerapan Import Management terhadap Pemasukan Komoditas Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan in dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2012 di Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh pejabat instansi terkait yaitu Pejabat Badan Karantina Pertani, BBKP Tanjung Priok, BBKP Surabaya, BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Semarang. Agenda rapat meliputi: 1) Kategorisasi Risiko HPHK dan OPTK; 2) Penerapan Service Level Arrangement (SLA) untuk Kategorisasi Risiko

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

214

HPHK dan OPTK; dan 3) Tindakan Karantina di Tempat Pemasukan sesuai dengan Kategorisasi Risiko HPHK dan OPTK. Rapat ini menghasilkan dan memutuskan Sbb: a) Kategorisasi risiko untuk media pembawa OPTK diusulkan untuk dibagi ke dalam Risiko Tinggi (High Risk), Risiko Sedang (Medium Risk), dan Risiko Rendah (Low Risk). Yang termasuk ke dalam Risiko Tinggi adalah benih dan bibit tanaman untuk pertumbuhan. Yang termasuk ke dalam Risiko Sedang adalah media pembawa yang tergolong produk segar serta pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Sedangkan yang termasuk ke dalam Risiko Rendah adalah produk tanaman yang telah mengalami perubahan bentuk/semi olahan/semi proses. b) Service Level Arrangement (SLA) untuk layanan karantina tumbuhan ditetapkan dengan jangka waktu layanan selama 1 jam s/d 1 hari untuk media pembawa yang tergolong risiko rendah, 3 jam s/d 4 hari untuk media pembawa yang tergolong risiko sedang, dan 3 jam s/d 10 hari untuk media pembawa yang tergolong risiko tinggi. Jangka waktu layanan disepakati untuk dihitung mulai dari lengkapnya dokumen yang dipersyaratkan. c) Dalam rangka kerjasama dengan instansi kepabeanan, disepakati bahwa pelaksanaan pemeriksaan fisik dapat dilakukan di tempat yang sama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi lain (Bea Cukai). d) Kategorisasi risiko untuk media pembawa HPHK diusulkan untuk dibagi ke dalam Risiko Tinggi (High Risk), Risiko Sedang (Medium Risk), dan Risiko Rendah (Low Risk). Yang termasuk ke dalam Risiko Tinggi adalah hewan hidup. Yang termasuk ke dalam Risiko Sedang adalah bahan asal hewan dan vaksin. Sedangkan yang termasuk ke dalam Risiko Rendah adalah hasil bahan asal hewan dan benda lain. e) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani diminta untuk menyisir komoditi yang ada dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) untuk dimasukkan ke dalam kategorisasi risiko media pembawa HPHK serta menetapkan SLA untuk layanan karantina hewan dengan mempertimbangkan kategorisasi risiko media pembawa HPHK. Kategorisasi risiko tersebut diharapkan dapat selesai secepatnya sehingga dapat dibahas pada rapat lanjutan. Rapat lanjutan untuk membahas lebih lanjut mengenai penetapan kategorisasi risiko media pembawa OPTK dan HPHK akan dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 Februari 2012 di Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya telah setuju untuk menjadi penyelenggara rapat lanjutan tersebut. 3) Simulasi Penyidikan terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Kegiatan Simulasi Penyidikan terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dilaksanakan pada Tanggal 13-16 Mei 2012 di Hotel Pesona Anggraini, Cisarua, Bogor, dengan dihadiri oleh 30 PPNS dari 30 UPT lingkup Badan Karantina Pertanian.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

215

Narasumber pada kegiatan Simulasi ini adalah: NO. NAMA INSTANSI 1 AKBP. Endang Rasidin,S.IK Pusdik Reskrim 2 Kompol Kusumo Hendro Pusdik Reskrim 3 Kompol Budi W., SH.M.Si Pusdik Reskrim 4 Dian Frits Nalle,SH Kejaksaan Agung R.I 5 Adi Ashari,SH,MA Kemen Hukum & HAM RI. Simulasi Penyidikan terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 diawali dengan pemaparan materi: 1. Tinjauan Pengenaan Pasal Pidana UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan oleh Dian Frits Nalle, Kejaksaan Agung RI. 2. Proses Penyidikan Tindak Pidana UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan oleh AKBP Endang Rasidin,S.IK. 3. Implementasi PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana oleh Adi Ashari,SH.MA. Sedangkan kasus atau perkara yang dijadikan sebagai perkara simulasi adalah kasus/peristiwa pelanggaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, yaitu: 1. Pelanggaran importasi komoditas Karantina Tumbuhan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan tanpa dilakukan pemeriksaan uji PSAT dan tanpa disertai hasil uji PSAT dari daerah asal. 2. Pelanggaran eksportasi komoditas karantina tumbuhan tanpa dilengkapi dengan hasil uji PSAT dan tidak dilakukan tindakan fumigasi terhadap kemasan ke negara yang mempersyaratkan hasil uji dan fumigasi terhadap kemasan. 3. Pelanggaran importasi komoditas Karantina Hewan yang tidak dilengkapi Health Certificate dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada Petugas Karantina. 4. Pelanggaran eksportasi komoditas Karantina Hewan tanpa dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Petugas Karantina. 5. Pelanggaran pengiriman antar area komoditas karantina tumbuhan dan pangan segar asal tumbuhan tanpa dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Petugas Karantina. 6. Pelanggaran pengiriman antar area komoditas Karantina Hewan tanpa dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Petugas Karantina. 4) Fasilitasi administrasi PPNS dan Intelijen Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penegakan hukum perkarantinaan, petugas PPNS dan Intelejen perlu dukungan sistem administrasi yang baik. Administrasi tidak saja terhadap kartu keanggotaan, SKEP Mutasi, lencana, pin, serta surat penugasan (SPRINT), namun juga terhadap jumlah anggota dan distribusinya.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

216

Perlunya dilakukan fasilitasi administrasi PPNS agar setiap PPNS Karantina Pertanian memiliki Kartu Anggota PPNS yang sah serta keberadaannya di suatu daerah sesuai dengan daerah tugas yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai PPNS sehingga dapat melaksanakan tugas penegakan hokum di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu fasilitasi administrasi PPNS dilakukan untuk menyediakan atribut PPNS yang akan digunakan oleh PPNS sehingga memiliki identitas yang jelas dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai PPNS Karantina. 5) Pemasukan Bawang Merah Ilegal di Pelabuhan Dumai dan Bengkalis Menindaklanjuti informasi dari Bapak Wakil Menteri Pertanian tentang Pemasukan Bawang Merah yang diduga Ilegal di Pekanbaru, Tim Barantan yang berkoordinasi dengan instansi terkait langsung melakukan pendalaman ke 2 lokasi yaitu di Pelabuhan Dumai dan Bengkalis pada tanggal 29-30 November 2012 dan pada tanggal 19 Desember 2012 di Bengkalis, sebagai berikut : 1. Kegiatan pendalaman di Pelabuhan Dumai dilakukan dengan cara melakukan peninjauan langsung kegiatan bongkar-muat barang di pelabuhan, kondisi gudang penyimpanan barang di pelabuhan dan isi gudang penyimpanan di pasar/agen penjualan, dengan hasil sebagai berikut : a. Di Pelabuhan Pelindo I Dumai (Dermaga A, B, C dan D), Kawasan Industri Dumai-Plintung, Pelabuhan Berikat (PT. Sari Dumai Sejati (SDS), PT. Sentosatama Indah Abadi (SIA) dan PT. Pacific Indopalm), Pelabuhan Rakyat (Pelabuhan TPI, Pelabuhan Ayan, Pelabuhan Burhan, Pelabuhan Nasir, Pelabuhan Edy, Pelabuhan Petak Panjang, Pelabuhan H. Abu dan Pelabuhan Sungai Masjid) dan Pelabuhan Penumpang (Ferry) tidak ditemukan adanya kegiatan bongkar-muat bawang merah. b. Gudang penyimpanan/penumpukan yang dulu digunakan untuk penyimpanan bawang merah, sekarang sebagian diantaranya gudang sudah dibongkar, dan gudang lainnya digunakan untuk keperluan penyimpanan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. c. Hasil pengamatan di gudang penyimpanan milik agen/distributor bawang merah, tidak ditemukan adanya bawang merah dan bawang putih termasuk bawang bombay dari luar negeri. Di Toko pengecer terdapat jenis bawang tersebut yang dikirim dari Medan (Sumut) atau dari Brebes (Jateng) diangkut ke Dumai untuk dipasarkan di wilayah Dumai yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan Antar Area dari area asal/transit. 2. Kegiatan pendalaman di Bengkalis dilakukan dengan cara melakukan koordinasi sekaligus peninjauan langsung ke lokasi penyimpanan 7 ton bawang merah yang ditahan dan akan dimusnahkan di Polsek Bengkalis, sekaligus peninjauan langsung ke lokasi penyimpanan 3,3 ton bawang merah yang ditahan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Bengkalis. Kemudian menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemusnahan 7 ton bawang merah dari Malaysia bersama-sama dengan Polsek Bengkalis pada tanggal 30 November 2012.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

217

3. Pada perkembangan selanjutnya, POLAIR Bengkalis berhasil menangkap dan menahan 60 ton bawang merah dari Malaysia di perairan Siak yang akan dimasukkan ke Bengkalis. Tindaklanjut dari penahanan tersebut, dilakukan pemusnahan bawang merah impor sebanyak 63,3 ton yang terdiri atas 3,3 ton bawang merah tangkapan Bea dan Cukai dan 60 ton tangkapan POLAIR di Bengkalis yang disaksikan oleh pejabat Barantan, Mabes Polri, Polda Riau, Polres, Polsek, Koramil, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, Kejaksaan, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai setempat dan masyarakat; 4. Bawang merah impor tersebut melanggar peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Karantina Tumbuhan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut diatur, bahwa media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (bawang merah) wajib disertai Phytosanitary Certificate (PC) dari negara asal, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Sesuai dengan ketentuan dalam Permentan tersebut, Pelabuhan Jangkang tidak ditetapkan sebagai tempat pemasukan umbi lapis segar (bawang merah) dari luar negeri, sehingga bawang merah tersebut harus ditolak atau dimusnahkan. 5. Setelah kegiatan pemusnahan, dilakuikan briefing oleh Kepala Biro Korwas PPNS Mabes Polri yang didampingi Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan kepada jajaran Polres Bengkalis dan BKP Kelas I Pekanbaru untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama operasional dalam penegakan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan, khususnya terhadap pencegahan masuknya bawang merah secara ilegal di Bengkalis.

BIDANG KERJASAMA A. Dokumen Kerjasama Nasional Rumusan Hasil Pertemuan Optimalisasi Kerjasama Perkarantinaan Di Wilayah Lintas Batas Negara Pertemuan ini diselengarakan di Solo, pada tanggal 14-16 Maret 2012 dan dihadiri peserta dari Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian yang berada di wilayah perbatasan antara lain BBKP Belawan, BKP Kelas I Batam, BKP Kelas I Pekanbaru, BKP Kelas I Pontianak, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas I Kupang, BKP Kelas I Manado, BKP Kelas I Jayapura, BKP Kelas II tanjung Pinang, BKP Kelas II Tarakan, SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan, SKP Kelas I Entikong, SKP Kelas I Merauke, SKP Kelas I Tanjung Balai Karimun, dan narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Badan Karantina Pertanian. Memperhatikan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, dan pemaparan kebijakan dan pelaksanaan operasional

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

218

oleh narasumber dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Kepabeanan-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, serta hasil diskusi yang berkembangan selama pertemuan, bersama ini disampaikan hasil rumusan sebagai berikut: I. Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati a) Pada tahun 2011 kegiatan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hewani di wilayah lintas batas laut dan darat terdiri atas kegiatan ekspor 16 jenis komoditas hewan dengan jumlah frekuensi ekspor 686 kali, sementara itu kegiatan impor mencakup 16 jenis komoditas tumbuhan dengan jumlah frekuensi impor 311 kali. Untuk kegiatan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati meliputi kegiatan ekspor mencakup 153 jenis komoditas tumbuhan dengan jumlah frekuensi ekspor 4.541 kali, sedangkan kegiatan impor meliputi 144 jenis komoditas tumbuyhan dengan jumlah frekuensi impor sebanyak 4.311 kali. b) Di wilayah perbatasan darat terdapat tempat pemasukan dan pengeluaran berupa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) meliputi : (i) Entikong (Kabupaten Sanggau, Kalbar-Malaysia), (ii) Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar-Malaysia), (iii) Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang, Kalbar-Malaysia), (iv) Jasa Senaning (Kabupaten Sintang, Kalbar-Malaysia), (v) Aruk (Kabupaten Sambas, Kalbar-Malaysia), (v) Mota‟ain (Atambua, NTT-Timor Leste), Metameuk/Metamasin (Atambua, NTT-Timor Leste), (vi) Napan/Wini (Atambua, NTT-Timor Leste), (vii) Skou (Jayapura, Provinsi PapuaPNG), (ix) Sota (Merauke, Provinsi Papua-PNG). c) Di wilayah perbatasan laut terdapat tempat pemasukan dan pengeluaran meliputi : (i) Tenau (NTT-Timor Leste), (ii) Wini (NTTTimor Leste), (iii) Atapupu (NTT-Timor Leste), (iv) pelabuhan ferry Bolok (NTT-Timor Leste), (v) Nunukan (Kaltim-Malaysia), (vi) Sebatik (Kaltim-Malaysia), (vii) Panipahan (Riau Kepulauan-MalaysiaSingapura), (viii) Tambelan, (ix) Moro, (x) Tanjung Medang, (xi) Tarempa, (xii) Sedanau, (xiii) Teluk Belitung, (xiv) Kuala Gaung, (xv) Belakang Padang, (xvi) Tanjung Kedabu, (xvii) Kuala Enok, (xviii) Tanjung Batu, (xix) Sinaboi Letung, (xx) Selat Batu, (xxi) Senayang, (xxii) Sekunyang, (xxiii) Sei Pakning, (xxiv) Sei Guntung, (xxv) Serasan, (xxvi) Serapung, (xxvii) Midai, (xxvii) Bagansiapi-api, (xxviii) Siak Sri Indrapura, (xxix) Dabo Singkep, (xxx) Tanjung Balai Karimun, (xxxi) Tembilahan, (xxxii) Rengat, (xxiii) Selat Panjang, (xxxiv) Dumai, (xxxv) Tanjung Pinang, dan (xxxvi) Pekanbaru.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

219

d) Penyediaan sarana, prasarana dan petugas karantina hewan dan karantina tumbuhan serta peraturan dan petunjuk pelaksanaan/teknis dilaporkan oleh UPT Badan Karantina Pertanian di wilayah perbatasan khususnya untuk pos lintas batas darat dan laut tertentu belum optimal untuk dapat melaksanakan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati secara efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan untuk dilakukan langkah-langkah optimalisasi tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati antara lain sebagai berikut: (i) pengaturan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati secara khusus terhadap lalu lintas barang tentengan, (ii) pos lintas batas dikelola secara terpadu agar fungsi instansi Pusat dan Daerah dapat terkoordinasi dengan baik, (iii) meningkatkan sarana dan prasarana serta petugas karantina, (iv) meningkatkan keamanan dan kesejahteraan petugas karantina, (v) regulasi perijinan pemasukan dan pengeluaran di PPLBN diatur secara khusus dan proporsional, (vi) meningkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati melalui kegiatan pre-emtif, preventif dan penegakan hukum. II. Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan a) Dalam Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan di Pos Lintas Batas Negara dilakukan pengaturan secara khusus terkait dengan lalu lintas : (i) penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara denga menggunakan sarana pengangkut v tetapi bukan awak sarana pengangkut danbukan Pelintas Batas, (ii) awak sarana angkut adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut, (iii) pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan Negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos lintas batas. b) Dalam Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan di Pos Lintas Batas Negara dilakukan pengaturan secara khusus terkait dengan lalu lintas barang meliputi : (i) Barang Pribadi Pelintas Batas, yaitu semua barang yang dibawa oleh Pelintas Batas, tetapi tidak termasuk barang dagangan, (ii) Barang Pribadi Penumpang, yaitu semua barang yang dibawa oleh Penumpang, tetapi tidak termasuk barang dagangan, (iii) Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut, yaitu semua barang yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut, tetapi tidak termasuk barang dagangan, (iv) Barang Dagangan, yaitu barang yang menurut jenis, sifat, dan jumlahnya

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

220

tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan, barang contoh, barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau penolong industry, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi, (v) Barang Impor, yaitu semua barang yang masuk melalui Pos Pengawasan Lintas Batas tetapi tidak dibawa oleh Pelintas Batas. c) Pengaturan bea masuk terhadap Barang Penumpang berupa : (i) pembebasan bea masuk terhadap nilai pabean paling banyak FOB USD 250,00 (dua ratus lima puluh UD Dollar) per orang atau FOB USD 1.000,00 (seribu US Dollar) per keluarga per kedatangan, (ii) Barang Kena Cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, dan 1 (satu) liter minuman mengandul etil alkohol. d) Pengaturan bea masuk terhadap Barang Awak Sarana Angkut berupa : (i) pembebasan bea masuk terhadap nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (dua ratus lima puluh UD Dollar) per orang atau per kedatangan, (ii) Barang Kena Cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, atau 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, dan 1 (satu) liter minuman mengandul etil alkohol. e) Pengaturan bea masuk terhadap Barang Pelintas Batas berupa : (i) Indonesia-Papua New Guinea : nilai pabean paling banyak FOB USD 300,00 (tiga ratus US Dollar) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, (ii) Indonesia-Malaysia : nilai pabean paling banyak FOB MYR 600,00 (enam ratus ringgit Malaysia) per orang untuk jangka waktu satu bulan apabila melewati batas darat (land border), dan nilai pabean paling banyak FOB MYR 600,00 (enam ratus ringgit Malaysia) setiap perahu untuk setia trip, apabila melewati batas laut (sea border), (iii) Indonesia-Filipina : nilai pabean paling banyak FOB USD 250,00 (tiga ratus US Dollar) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, (iv) Indonesia – Timor Leste : nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (tiga ratus US Dollar) per orang per hari. III. Perhubungan Laut a) Dasar hukum Perhubunan Laut merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dan Peraturan Pemerintah Noor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perbatasan.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

221

b) Kegiatan perdagangan luar negeri dilakukan melalui Pelabuhan Utama dan Terminal Khusus. Terminal Khusus wajib memenuhi persyaratan : (i) aspek administrasi, (ii) aspek ekonomi, (iii) aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, (iv) aspek teknis fasilitas kepelabuhanan, (v) fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi intansi pemegaang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea an cukai, imigrasi dan karantina, (vi) jenis komoditas khusus. c) Kegiatan angkutan laut lintas batas dimaksudkan untuk memperlancar operasional kapal, memenuhi kepentingan dengan Negara tetangga, ditetapkan oleh Menteri, dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan pelayaran rakyat. Penetapan oleh Menteri berdasarkan kepada : (i) usulan kelompok kerjasama sub-regional dan (ii) jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 mil laut. Perusahaan angkutan laut nasional menggunakan kapal berukuran paling besar GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Toonage). Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan diharapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berperan aktif dalam memfasilitasi angkutan laut untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan antara pulau dan wilayah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

IV. Fasilitasi Perdagangan Lintas Batas Negara a) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara, dan Perpres Nomor 22 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam Grand Design dan rencana Induk Pengelolaan Batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan mempunyai 7 (tujuh) RE jangka panjang, yaitu : reorientasi, re-posisi, re-formulasi, re-konsolidasi, re-strukturisasi, revitalisasi, dan re-formulasi di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran di kawasan perbatasan. b) Re-posisi peran strategis kawasan perbatasan yang semula sebagai beranda belakang Negara menjadi beranda depan Negara melalui 4 (empat) elemen strategis yaitu: (i) penyediaan sarana, prasarana, (ii) pengembangan simpul-simpul pertumbuhan, (iii) penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, (iv) peningkatan pengamanan dan penegakan hukum. c) Pengertian perdagangan lintas batas Negara (Dagtasbara) adalah perdagangan secara khusus yang dilakukan antara penduduk

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

222

kedua Negara, yang berdomisili diperbatasan kedua Negara, memiliki Tanda Pas Lintas Batas (TPLB) yang diterbitkan oleh otoritas yang ditetapkan oleh masing-masing pihak. Falsafah Dagtasbara adalah perlakuan khusus bagi masyarakay di wilayah perbatasan untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun wilayah terdepan Negara Republik Indonesia. d) Permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah : (i) ketersedian personel yang tahan di daera terpencil, (ii) kebutuhan mendorong leberanian, (iii) sarana dan prasarana yang masih belum memadai, (iv) dukungan insentif perbatasan, (v) penguatan sinergitas fungsi-fungsi Pusat dan Daerah, (vi) peran pemerintah Daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan.

B. Dokumen Kerjasama Bilateral 1) First Bilateral Phytosanitary Meeting Indonesia-Cina General Adimistration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China and the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, Badan Karantina Pertanian First Bilateral on Phytosanitary Meeting dilakukan di Ruang Rapat Lantai 1 Badan Karantina Pertanian. Pihak Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan Pihak China dipimpin oleh Director General of Shanxi Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China. Delegasi AQSIQ terdiri dari Mr. Zhi Yilong, Director General of Shanxi Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China; Mr. Bai Zhanghong, Director of Animal and Plant Quarantine Division Shanxi Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau; Mr. Wu Hao, Deputy Director of Bioseciruty Division, Departement of Supervision on Animal and Plat Quarantine – AQSIQ; Mr. He Rirong, Deputy Director of Animal and Plant Quarantine Division Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau; Mr. Pu Min, Director of SPS Research Division Center of International Inspection and Quarantine Standart and Technical Regulation-AQSIQ; Mr. Yan Jin, Deputy Director of Institute of Plant Quarantine, Chinese Academy of Inspection and Quarantine. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Pertanian, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; Kepala Pusat karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; Kepala Bidang Kerjasama Karantina Pertanian; perwakilan dari Ditjen Hortikultura; serta perwakilan dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai tindaklanjut kesiapan ekspor buah duku dan alpukat Indonesia ke China; rencana ekspor buah

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

223

salak pasir asal Prov. Bali ke China; serta pertukaran e-cert phytosanitary. Hasil dari pertemuan diperoleh kesepakatan antara lain: a. Pada prinsipnya China siap menerima ekspor buah duku dan alpukat asal Indonesia, dan mereka akan melakukan verifikasi ke kebun buah tersebut pada bulan November (pada saat panen buah). b. Badan Karantina Pertanian akan segera menyiapkan technical information duku dan alpukat pada akhir bulan April 2012 dan technical information buah salak pasir pada awal bulan Mei 2012. c. Pihak China akan mempertimbangkan penggunaan e-cert phytosanitary karena akan lebih menguatkan kerjasama dan komunikasi antara Barantan dengan AQSIQ. Sehubungan dengan waktu kunjungan AQSIQ yang sangat singkat maka kunjungan ke kebun buah percontohan hanya dapat dilakukan di Taman Buah Mekar Sari, namun dengan kunjungan tersebut pihak China menyadari bahwa banyak buah tropis Indonesia yang dapat melengkapi pasar buah di China. Mereka juga berharap dikemudian hari lebih banyak buah tropis Indonesia yang diekspor ke China. Salah satu delegasi China menyampaikan bahwa pada tanggal 9-11 November 2012 akan diadakan China World Fruit and Vegetable Trade Fair’12 di Beijing dan diharapkan Indonesia dapat mengikuti pameran buah tersebut untuk mengenalkan keragaman buah tropis Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Australia untuk mempromosikan buah cherry sehingga kini Australia dapat mengekspor buah cherry ke China. 2) Laporan Kunjungan Menteri Pertanian Ke RRT, Dalam Rangka Penandatanganan Protokol Ekspor Sarang Walet Dari Indonesia Ke RRT, AQSIQ, Beijing-RRT Penandatanganan Protokol Ekspor Sarang Walet dari Indonesia ke RRT oleh Dr. Suswono (Menteri Pertanian Republik Indonesia) dan Mr. Zhi Shuping (Menteri Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China/AQSIQ) dilakukan pada tanggal 24 April 2012 di Ruang Pertemuan Lantai 3 gedung AQISQ, Beijing-RRT. Acara penandatanganan didahului dengan pertemuan persahabatan antara Menteri Pertanian RI dengan Menteri AQSIQ. Menteri Pertanian didampingi oleh Ir. Banun Harpini, MSc (Kepala Badan Karantina Pertanian); Bp. Soerwarso (Staf Ahli Menteri); Bp. Achyar Aldine (Staf Ahli Menteri); Bp. Dedi Junaedi (Staf Ahli Menteri); Bp. Dedi Saleh (Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan); Bp. Suryadi abdul Munir (Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Peertanian); Dr. Catur Putra Budiman (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan); drh. Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani); Bp. Marjoko (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan) dan Bp. Yusral Tahir (Kepala Bagian Kerjasama Bilateral, Pusat Kerjasama Luar negeri, Kementerian Pertanian).

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

224

Selanjutnya pada tanggal 25 dan 26 April 2012 dilakukan pertemuan teknis sebagai tindak lanjut Protokol Ekspor Sarang Walet dari Indonesia ke RRT dan rencana pertukaran Electronic Certificate (e-Phytosanitary Certificate) antara Badan Karantina Pertanian dengan AQSIQ. Pertemuan Teknis dilakukan 3 (tiga) session yang meliputi (i). Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Protokol Ekspor Sarang Walet yang diketuai oleh Dr. Catur Putra Budiman; (ii) Prosedur dan Persiapan Verifikasi dan Sertifikasi Processing House oleh China National Certification, Accreditation and Administration (CNCA) yang diketuai oleh drh. Sujarwanto dan (iii). Pertemuan tentang Persiapan Pertukaran ePhytosanitary Certificate yang diketuai oleh Dr. Catur Putra Budiman. Hasil Pertemuan tersebut sebagai berikut: 1. Technical Meeting of Standar Operation Procedure of Bird Nest Pertemuan Teknis membahas SOP sarang walet dilaksanakan di kantor AQSIQ tanggal 25 April 2012 diikuti oleh Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Catur Putra Budiman (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Pertanian) dengan anggota yaitu, drh. Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati hewani) Dr. Hari Latif (Komisi Ahli karantina Hewan), drh. Boedhy Angkasa (Kasubdit Pengawasan dan Sertifikasi Produk Hewan), drh. Risma JPS (Kepala Sub Bidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area) dan pihak RRT diwakili oleh Ms. Bai Lu (Direktur food Safety Division 4) dan Ms. Zhang Heng (staf Safety Division 4) yang menangani Sarang Walet. Rapat membahas tentang isi Protokol yang baru saja ditandatangani. Delegasi RI mengusulkan beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan dari AQSIQ yaitu : a) Sistem ketertelusuran (tracebility) b) Draft Sertifikat Veteriner c) Surat Keterangan Asal d) Tindakan karantina pemasukan sarang walet e) Definisi Edible Bird Nest pada protokol f) Metode sampling dan pengujian sarang walet g) Latar belakang penetapan standar nitrit 30 ppm dan apa yang dilakukan oleh AQSIQ bila ditemukan sarang walet yang melebihi batas ambang h) Waktu kunjungan tim verifikasi sarang walet ke Indonesia Tanggapan AQSIQ terhadap hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sistem ketertelusuran akan dibahas lebih lanjut pada saat kunjungan tim verifikasi AQSIQ ke Indonesia pada bulan Juni 2012 2. Draft Sertifikat Veteriner Satu tahun yang lalu AQSIQ telah menginformasikan format sertifikat ke negara-negara pengekspor SBW ke Negara China melalui instansi berwenang, mengenai draft yang disampaikan oleh pihak Indonesia akan dipelajari dan disarankan supaya disampaikan secara resmi

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

225

3.

4.

5.

6.

7.

8.

karena harus disetujui terlebih dahulu sesuai isi protocol, bentuk stempel dan specimen tanda tangan pejabat penandatangan juga harus disampaikan kepada AQSIQ. Surat Keterangan Asal SKA yang dimaksud pihak AQSIQ adalah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Dokter Hewan dalam dua bahasa (Inggris dan China) Tindakan Karantina pemasukan sarang walet (impor) ke RRT yang dilakukan oleh AQSIQ yaitu: Lama masa pemeriksaan karantina tergantung jenis produk dan jenis pengujian, jika produk yang berbeda maka waktu pemeriksaan berbeda pula. Namun untuk sarang walet akan diperlakukan khusus, masa karantina mungkin bisa cepat namun untuk pengujian yang kemungkinan akan lama. Menanggapi informasi mengenai masa karantina terhadap impor buah-buahan dari Indonesia ke RRT hanya dilakukan selama 3 (tiga) hari, AQSIQ menyatakan bahwa RRT memiliki aturan yang sangat ketat dan hal dimaksud dilakukan bukan hanya terhadap pemasukan sarang wlet dari Indonesia tetapi untuk semua produk pangan sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan pihak AQSIQ. Definisi Edible Bird Nest dalam protokol Definisi edible bird nest terkait dengan standar dan metode nitrit yang dilakukan di RRT dan mendapat tanggapan bahwa penetapan standar nitrit di RRT adalah kewenangan Kementerian Kesehatan RRT dan AQSIQ hanya sebagai pelaksana dan metode apa yang digunakan untuk pengujian dapat dilihat dalam website Kementerian Kesehatan RRT. AQSIQ memandang bahwa perendaman yang dilakukan sebelum pengujian merupakan hal yang penting, dan telah diketahui bahwa setelah perendaman kadar nitrit dalam sarang walet bisa menurun, RRT akan mengirimkan pakar beberapa waktu yang akan datang untuk membahas hal tersebut. Metode sampling dan pengujian sarang walet Tidak dapat direspon saat itu karena kewenangan berada di Kementerian Kesehatan Latar Latar belakang penetapan standar nitrit 30 ppm dan apa yang dilakukan oleh AQSIQ bila ditemukan sarang walet yang melebihi batas ambang Berdasarkan UU di RRT jika ditemukan hal tersebut maka sarang walet akan dikembalikan atau dimusnahkan. Atau sesuai permintaan importir akan dikembalikan atau dimusnahkan. AQSIQ juga akan mengumumkan hal tersebut dan akan informasikan ke negara asal. Bila berkali-kali hal tersebut terjadi, AQSIQ akan perketat pemeriksaan dan bahkan impor akan berhentikan dan jika hal tersebut tidak sesuai dengan Sertifikat Kesehatan akan dilakukan perundingan kembali. Waktu kunjungan tim verifikasi sarang walet ke Indonesia

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

226

Pihak AQSIQ sudah merencanakan hal tersebut di bulan Juni namun dapat didiskusikan kembali. Biasanya sebelum penandatangan harus ada pakar ke Indonesia namun karena pertimbangan lain dilakukan setelah penandatanganan. Verifikasi biasanya dilakukan dua kali yaitu sebelum dan setelah penandatanganan protokol ekspor. Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh Indonesia yaitu: a) Undang undang atau peraturan yang berlaku Indonesia b) Standar keamanan pangan di Indonesia c) Instansi terkait yang menangani sarang walet d) Procesing sarang walet e) Perusahaan sarang walet ditinjau dari sistem kesehatan, keamanan, dan asal usul f) Perusahaan yang melakukan pemrosesan sarang walet, instansi pemerintah, laboratorium, dan tata cara pemeriksaan/ pengawasan karantina g) Surat ijin perusahaan sarang walet h) Manajemen kesehatan produk hewan (UU tentang penanganan penyakit hewan, bahan beracun, pembinaan terhadap karyawan pada perusahaan pengolahan sarang walet) i) Sertifikasi terhadap sarang walet. Persyaratan tersebut diatas diberlakukan terhadap semua negara yang akan mengekspor ke RRT. AQSIQ meminta kontak person via email terhadap kepastian waktu, namun yang menjadi pertimbangan karena sampai bulan September 2012 AQSIQ telah memiliki jadual kegiatan dan akan dilakukan perencanaan kembali (penjadualan ulang). Persiapan yang perlu dilakukan Indonesia agar lebih mempercepat perdagangan sarang walet ke RRT yaitu: a) Form Certificate segera dikirim ke AQSIQ dan dipastikan bisa dipakai dan digunakan b) Registrasi Rumah Burung Walet harus disampaikan kepada AQSIQ c) Eksportir sarang walet harus terdaftar di instansi berwenang dan disampaikan kepada AQSIQ d) Perusahaan pengolahan harus diakreditasi CNCA dan dilaporkan ke AQSIQ e) Segera mengirimkan peraturan terkait sebagaimana pasal 4 protokol ekspor sarang walet. Sebelum dimulai perdagangan akan dilakukan kunjungan verifikasi ke-2. 2. Technical Meeting with Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA) Pertemuan bilateral meeting dilakukan di kantor AQSIQ pada tanggal 26 April 2012 jam 09.00 – 10.00 waktu Beijing. Delegasi Indonesia dipimpin

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

227

oleh drh. Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati hewani) dengan anggota yaitu Dr. Catur Putra Budiman (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Pertanian), Dr. Hari Latif (Komisi Ahli karantina Hewan), drh. Boedhy Angkasa (Kasubdit Pengawasan dan Sertifikasi Produk Hewan) serta beberapa anggota asosiasi sarang walet Indonesia. Pihak CNCA dipimpin oleh Mr. Chen Haiyang (Deputy Director General Dept. for Registration) dan didampingi oleh Mr. Huang Bin (Deputy Devision Director Dept. for Registration) serta Ms.Chen Lin (Bagian Kerjasama CNCA), CNCA bertanggungjawab melakukan sertifikasi dan akreditasi terhadap perusahaan produk makanan dan produk kelautan. Sesuai peraturan di RRT semua perusahaan makanan baik domestik maupun yang diimpor harus terakreditasi, dan kegiatan ini telah berjalan selama 10 tahun, namun pada bulan Maret 2012 ada beberapa peraturan yang diperbaharui. CNCA terdiri dari beberapa bagian yang salah satunya adalah bagian sertifikasi. Sarang walet merupakan produk makanan sehingga CNCA memperlakukan perusahaan sarang walet seperti perusahaan makanan lainnya. Sarang walet juga merupakan produk hewan oleh karena itu sistem kesehatan hewan dan food safety sangat diperlukan. CNCA akan fokus pada perusahaan processing dan akan melakukan akreditasi terhadap: a) Apakah perusahaan tersebut telah terdaftar di pemerintah b) Apakah daerah asal walet merupakan daerah bebas penyakit AI dan sebagainya c) Apakah perusahaan tersebut telah mendapat pengawasan dari instansi terkait tentang dokumen, prosedur serta sistem tracebility CNCA akan melakukan akreditasi dan sertifikasi pada perusahaan produksi dan menjamin bahwa produk yang tersebut aman dikonsumsi. Dengan telah ditandatanginya protokol ekspor sarang walet ke RRT, maka CNCA dalam waktu dekat akan melakukan akreditasi ke beberapa perusahaan walet di Indonesia. 3. Pertemuan Tentang Persiapan Pertukaran E-Phytosanitary Certificate Pertemuan bilateral meeting dilakukan di kantor AQSIQ pada tanggal 26 April 2012 jam 10.00 – 12.00 waktu Beijing. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Catur Putra Budiman (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Pertanian) dengan anggota yaitu drh. Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati hewani), Dr. Sophia Setyawati (Kepala Bidang Kerjasama Karantina Pertanian), Ichwandi, S.TP.,MP (Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Perkarantinaan) dan pihak AQSIQ dipimpin oleh Ms. Tao Yuhua (Deputy Consultan AQSIQ) beserta tim. Kedua pihak memperkenalkan pengembangan sistem informasi untuk mendukung kegiatan operasional pemeriksaan karantina tumbuhan dan keamanan pangan. Pada saat ini AQSIQ melakukan kerjasama

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

228

pertukaran sertifikat secara elektronik dengan New Zealand, Australia dan Belanda, kemudian akan diperluas dengan Thailand, Korea Selatan dan Perancis. Badan Karantina Pertanian juga sudah melakukan pertukaran e-phytosanitary certificate dengan New Zealand, dan juga sedang dipersiapkan kerjasama dengan Malaysia Agriculture Quarantine Inspection Services (MAQIS). Kondisi pada saat ini penerbitan sertifikat oleh AQSIQ untuk keperluan ekspor mencapai 2 juta sertifikat yang tersebar di 300 tempat pemasukan dan pengeluaran, sementara itu jumlah sertifikat impor yang berasal dari negara pengekspor termasuk Indonesia kurang lebih 300.000 sertifikat.Pada tahun 2011 Badan Karantina Pertanian menerima sebanyak 26.066 Phytosanitary Certifcate dari China, dan menerbitkan 57.000 sertifikat ekspor dari 30 tempat pengeluaran dengan jumlah sebanyak 18.128 sertifikat ekspor untuk tujuan China. Memperhatikan kondisi dan situasi perkembangan perdagangan yang terus meningkat, kedua pihak sependapat untuk mempersiapkan dan menerapkan pertukaran e-phytosanitary certifiacate dalam rangka memfasilitasi perdagangan antara kedua negara. Berdasarkan pertukaran informasi tentang sistem Informasi antara AQSIQ dan Badan Karantina Pertanian, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam pengembangan system informasi, baik platform maupun alur yang digunakan, sesuai dengan International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) 12. Sehubungan dengan itu, kedua pihak yakin dapat melakukan harmonisasi antara kedua sistem melalui penyiapan payung hukum berupa protokol yang akan disepakati bersama, dan penyiapan integrasi kedua sistem oleh tim teknis untuk melakukan pertukaran e-phytosanitary certificate. Pihak AQSIQ menyetujui usulan dari Badan Karantina Pertanian untuk segera melakukan persiapan secara bertahap, sebagai berikut : a) Tahap I: Pengenalan sistem informasi kedua negara (sudah dilakukan pada tanggal 26 April 2012 di AQSIQ, Beijing-China), pembahasan oleh Tim Teknis untuk menetapkan format, model pertukaran pertukaran dan penyiapan dan in house data e-phyto yang akan digunakan (akan dilakukan pada akhir Mei atau paling lambat awal Juni di AQSIQ, Beijing) b) Tahap II: Ujicoba pertukaran data elektronik pada beberapa tempat pengeluaran di Indonesia c) Tahap III : Penerapan secara penuh pertukaran e-phytosanitary certificate antara Indonesia dan China Badan Karantina Pertanian mengusulkan agar kedua pihak dapat segera menyiapkan draft protocol tentang pertukaran e-phytosanitary certificate antara Indonesia dan China. Dalam hal ini AQSIQ menyampaikan contoh dokumen Protokol tersebut untuk dipelajari oleh Badan Karantina Pertanian, dan segera memberikan tanggapan kepada AQSIQ guna finalisasi draft protocol tersebut. Diharapkan finalisasi draft protocol dapat

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

229

diselesaikan sebelum pertemuan Tim Teknis pada akhir Mei atau paling lambat awal Juni 2012. Untuk mempererat kerjasama e-phytosanitary certificate, pihak AQSIQ menyambut baik tawaran untuk melakukan studi banding ke Indonesia untuk mengetahui sistem informasi Badan Karantina Pertanian. Dalam rangka memperlancar proses persiapan lebih lanjut kedua negara, disepakati Ms. Tao Yuhua, Deputy Consultan AQSIQ dan Dr. Catur Putra Budiman dari Barantan sebagai Co Chairman yang akan memimpin dari setiap pihak untuk membangun kerjasama sertifikat elektronik antar kedua negara. Dan disepakati sebagai kontak point, Dr. Sophia Setyawati dari pihak Barantan dan Ms. Tao Yuhua ([email protected]) dari pihak AQSIQ untuk menjalin komunikasi yang instensif guna mempercepat keberhasilan terwujudnya pertukaran e-phytosanitary certificate ini. 3) Kerjasama Indonesia – Malaysia  Pertemuan The 1st Meeting of Task Force on SPS and Trade Facilitation Indonesia-Malaysia akan diselenggarakan pada bulan Maret 2012 di Putra Jaya Malaysia.  Indonesia mengusulkan agenda sebagai berikut: - Indonesia may present import requirement for plant quarantine purposes and food safety on fruits and vegetables and other agriculture commodities; - Current issue of Indonesian Import Risk Analysis of plant products exported to Malaysia (dried nipah leaves, Vitex trifolia); - Import Risk Analysis and Monitoring on Quarantine Purposes for Imported Animal Products from Malaysia; - Review on Application of Animal and Plant quarantine Measures to protect Kalimantan (Borneo) island/area - Malaysia presents on spesific animal disease status and situation (Nipah, Hendra and FMD); 4) Kerjasama Indonesia – Namibia Untuk meningkatkan kerjasama pertanian antara Indonesia dan Namibia, Ministry of Agriculture, Water and Forestry Namibia mengusulkan Draft Agreement between the Government of the Republic of Namibia (MAWF) and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Areas of Sanitary and Phytosanitary. 5) Kerjasama Indonesia – Selandia Baru Rapat Persiapan Proses Seleksi Konsultan dan Capacity Building untuk Sektor Karantina (MoU Indonesia-Selandia Baru): a) Sebagai tindak lanjut ditandatanganinya MoU di bidang kerjasma Pertanian antara Menteri Pertanian Selandia Baru dan Menteri Pertanian Indonesia dan sebagai bentuk bantuan Pemerintah Selandia Baru terhadap dibebaskannya 12 tarif diantaranya daging,

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

230

b) c)

d)

e)

f)

g)

h)

susu dan kentang maka Pemerintah Selandia Baru memberikan bantuan kepada Indonesia; MoU tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kedua negara dalam forum Trade and Investment Framework (TIF); Dalam MoU tersebut, Indonesia mengusulkan 8 (delapan) program yang ditujukan untuk peningkatan pembangunan pertanian Indonesia khususnya sektor peternakan dan karantina yang telah dibahas dan disepakati kedua belah pihak; Di antara program yang dimaksud, kedua pihak sepakat untuk menggunakan jasa konsultan yang bertugas mengidentifikasi dan merancang detail kegiatan program yang diusulkan secara rinci; Selandia Baru mengharapkan partisipasi aktif Kementerian Pertanian dalam program dimaksud mulai dari penunjuan konsultan sampai program selesai dilaksanakan; Sebagai tindak lanjut program kerjasama Indonesia-New Zealand berupa capacity building untuk pemerintah Indonesia, khususnya di bidang penguatan sistem biosecurity dan biosafety untuk karantina Pertanian Indonesia, pemerintah New Zealand telah merancang suatu program penguatan dengan nilai 1.5 M NZ$ yang akan diberikan kepada Indonesia dengan waktu implementasi tahun 2013; Sebagai persiapan awal, pihak New Zealand telah menunjuk konsultan yang akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 3-7 September 2012 untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas Indonesia dalam program kerjasama tersebut; Beberapa poin penting kebutuhan karantina yang dibicarakan dalam rapat antara lain: - Diagnosis laboratorium untuk pemeriksaan keamanan pangan; - Import risk analysis untuk kebutuhan akses pasar khususnya buah tropis Indonesia terkait penguatan SDM untuk implementasi PRA; - Pemahaman tentang persyaratan teknis impor termasuk GAP, GHP dan rantai keamanan pangan; - Pengembangan kemandirian petugas karantina pertanian untuk meningkatkan kualitas produk pertanian dalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat; - Pemenuhan sumber protein, sumber ternak yang dapat dikembangkan di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah petani/peternak Indonesia; - Capacity building untuk mencegah masuknya penyakit zoonosis dengan cara peningkatan petugas karantina dalam mendeteksi ancaman penyakit zoonosis, food borne disease dan dalam lingkup food safety - Pemenuhan bibit dalam negeri untuk mengembangkan potensi peternakan Indonesia; - Perlu adanya kajian mengenai pulau karantina; - Pengembangan sistem biosecurity karantina pertanian Indonesia; - Capacity building biosafety dan biosecurity laboratory;

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

231

- Peningkatan petugas karantinan pertanian untuk mendeteksi dan mendiagnosis cemaran kimia (residu pestisida, mikotoksin) dan mikroba; - Sistem sertifikasi elektronik. i) Poin penting tersebut akan secara rinci dan prioritas dikaji dan dibahas pada saat kunjungan tim konsultan New Zealand. 6) Kerjasama Indonesia – Argentina a) Rapat dimaksudkan untuk mempersiapkan kajian atas penawaran kerjasama teknis di Bidang Sanitary and Phytosanitary (SPS) untuk disampaikan pada saat kunjungan Pihak Argentina ke Indonesia pada tanggal 10-12 September 2012; b) Pada rapat tersebut, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyampaikan kemajuan kerjasama antara Indonesia dan Argentina. Sampai saat ini, belum ada kerjasama spesifik antara Indonesia dan Argentina di Bidang SPS. Namun demikian, telah terdapat payung kerjasama antara Indonesia dan Argentina yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dan disepakati dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-4 Indonesia-Argentina pada tahun 2008 dan SKB ke-5 Indonesia-Argentina pada tahun 2010. Sidang tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang perlu memperoleh tindak lanjut, antara lain: - kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang produksi benih, penyakit tanaman dan bioteknologi untuk tanaman hortikultura; - Argentina mengharapkan informasi tentang lembaga di Kementerian Pertanian terkait updating agribisnis persusuan; - keinginan Argentina untuk membentuk Working Group on Livestock; - keinginan Indonesia untuk membentuk Working Group on Food Crop, Horticulture and Estate Crops; - Indonesia mengharapkan informasi mengenai prosedur impor, peraturan phytosanitary dan kemungkinan ekspor untuk komoditi kopi, kakao, minyak kelapa sawit, karet dan buah-buahan tropis; - Argentina mengharapkan informasi tertulis mengenai pemasukan daging sapi, daging ayam dan pakan ternak di Indonesia; - Argentina menyampaikan draft “Sanitary Certificate for the Export of Poultry Meat, Heat Processed Products, Byproducts and Derivates” dan draft “Sanitary Certificate for Boneless Fresh Meat and Bovine Animals (Chilled of Frozen); - usulan pembentukan MoU antara Kementerian Pertanian RI dan Institut Teknologi Pertanian Argentina (INTA). c) Sehubungan dengan rencana kunjungan Pihak Argentina ke Badan Karantina Pertanian pada hari Senin, tanggal 10 September 2012, rapat menyepakati bahwa pertemuan tersebut akan diprioritaskan untuk membahas permasalahan terkait SPS saja, antara lain:

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

232

- Pembahasan mengenai industri agribisnis persusuan dan mengusulkan proposal bantuan teknis untuk industri kecil dan menengah di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta; - Rencana ekspor perkebunan dan hortikultura dari Indonesia ke Argentina. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditentukan terlebih dahulu komoditas-komoditas yang diekspor ke Argentina, misalnya pengembangan ekspor kakao bubuk, karet, kayu manis, kelapa parut, kunyit, dsb.; - Indonesia akan mengajukan untuk fasilitasi harmonisasi SPS antara Indonesia dan Argentina sehingga dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pemenuhan persyaratan/prosedur ekspor ke Argentina; - Indonesia selama ini juga mengimpor kulit dari Argentina untuk bahan baku industri kulit dan sepatu. Untuk kerjasama perdagangan, Indonesia mengajukan untuk dapat mengekspor hasil industri kulit tersebut ke Argentina secara langsung. d) Proposed Agenda yang disampaikan Argentina antara lain: 1) Bovine Offal Meat; 2) Bovine Genetics; 3) Poultry Meat & By Products, Products elaborated on poultry meat base; 4) Egg Products; 5) Ovine, Lamb & Goat Offal Meat; 6) Edible Oils (Both Animal & Vegetal Origin), Hydrogenated Bovine Fat, etc.; 7) Meat & Bone Flour; 8) Animal Feed; 9) Live Equine Cattle; 10) Access of Fresh Fruits and Vegetables to Indonesia. Masing-masing sektor diharapkan menyiapkan bahan-bahan terkait permasalahan lainnya. 7) Kerjasama Indonesia – Australia Pertemuan 17th Working Group on Agriculture, Food and Forestry (WGAFFC) Indonesia-Australia yang telah dilaksanakan pada tanggal 57 Desember 2012 di Perth Australia dengan hasil sebagai berikut : - Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan diikuti oleh 19 orang Delegasi Kementerian Pertanian dari Badan Karantina Pertanian, Pusat Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Direktorat Jenderal Hortikultura, 7 orang Delegasi Kementerian Kehutanan dan 5 orang pelaku usaha yaitu dari PT. Agung Mustika Selaras (Eksportir Manggis), CV. Karuna Sumber Jaya (produsen kemasan kayu), CV. Megah Mandiri Bali (Eksportir Wooden Handycraft) dan PT. Biogene (pelaku industri di bidang tanaman pangan). - Delegasi Australia dipimpin oleh Ms. Jo Evans, First Assistance Secretary, Food Exports, DAFF dan diikuti oleh 22 delegasi dari DAFF, institutsi pemerintah terkait serta 13 delegasi dari pelaku industri. - Pertemuan diawali dengan plenary session, dimana Australia memaparkan presentasi IA-CEPA Business partnership group position paper, including pilot project “A Healthy Diet”. Secara garis besar pihak Australia menyampaikan bahwa program „Healthy diet‟ merupakan implementasi dari kerangka kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong konsumsi daging merah di Indonesia dan konsumsi buah tropis Indonesia di Australia. Tujuan dari

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

233

program tersebut adalah untuk mengembangkan mutual investasi antara Indonesia dan Australia. Dalam plenary session tersebut Indonesia juga memaparkan Proposal for Alternative Treatments for Methyl Bromide. Indonesia menyampaikan alternatif treatment dengan menggunakan liquefied phosphine, gamma irradiation, semi permanent immunozation treatment, ECO2 dan ethyl formate. Untuk melakukan kajian efikasi terhadap beberapa alternatif treatment tersebut, Indonesia dapat bekerjasama dengan Australia sebagai negara mitra untuk mencari alternatif treatment yang tepat yang dapat diberlakukan dan diterima oleh kedua belah pihak. 1. Bersama ini disampaikan juga poin-poin penting hasil dari pertemuan tiap task force sebagai berikut : Quarantine and Trade Dialogue a. Pihak Australia menyampaikan update report terkait status Hendra virus dan Avian Influenza H7N7 outbreak. Australia menyampaikan bahwa saat ini telah ditemukan vaksin untuk melawan Hendra virus, Indonesia menyampaikan bahwa Hendra Virus masuk dalam kategori HPHK golongan I sehingga pemasukan kuda dilarang di Indonesia, untuk Avian Influenza outbreak, pihak Australia melaporkan bahwa outbreak tersebut telah berhasil dikendalikan, namun Indonesia masih melarang pemasukan unggas dan produknya sampai ada pernyataan resmi dari OIE terkait hal tersebut. b. Terkait dengan isu update report on Australian Fumigation Accreditation Scheme, pihak Australia menyampaikan bahwa kerjasama AFAS selama ini dengan Badan Karantina Pertanian telah berhasil dengan baik dan sukses. Hal ini dibuktikan dengan ditingkatnya perjanjian AFAS dari lingkup bilateral ke lingkup multilateral. Badan Karantina Pertanian telah sukses untuk mendukung AFAS dan merekomendasikan untuk memasukan heat treatment dalam scope item kerjasama dalam AFAS. c. Indonesia menyampaikan presentasi berupa rencana Pre-shipment Inspection (PSI) untuk pemasukan sapi bibit ke Indonesia yang rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2013. Tujuan dari PSI tersebut adalah untuk memudahkan traceability, manajemen mitigasi risiko penyakit hewan karantina, pemenuhan persyaratan karantina negara tujuan serta simplifikasi prosedur pemasukan sapi bibit. Tahap pertama akan diberlakukan untuk sapi bibit, sedangkan tahap selanjutnya akan diberlakukan oleh pemasukan sapi betina produktif. Australia menyambut baik rencana PSI oleh Indonesia, dan meminta agar detail pelaksanaan PSI dapat didiskusikan secara bilateral lebih lanjut. d. Dalam kesempatan ini, pelaku usaha juga menyampaikan beberapa isu terkait dengan importation of wooden handicraft, approval of tissue culture laboratory dan SPS complain terkait dengan persyaratan ISPM 15. Isu-isu tersebut berisi permintaan pelaku industri di Indonesia terkait pemenuhan persyaratan yang diberlakukan oleh Australia. Terkait dengan importation of wooden handicraft, Australia mempersyaratkan adanya 2 (dua) macam perlakuan karantina untuk non-

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

234

finished product dengan periode waktu tertentu. Pelaku industri merasa berkeberatan dan mengusulkan untuk non-finished product diberi perlakuan karantina satu kali. Terkait dengan approval tissue culture laboratory saat ini sedang dalam proses kajian oleh pihak Australia untuk diterbitkan sertifikasi auditnya, sedangkan untuk isu kemasan kayu, akan ditinjau kembali persyaratan ISPM 15 karena tidak lagi efektif untuk perlakuan terhadap kemasan kayu.

Task Force on Crops and Plant Product a. Indonesia berterima kasih kepada Australia terkait market access mangosteen yang secara perdana telah masuk pasar Australia pada bulan November 2012. Indonesia juga menyampaikan bahwa diperlukan beberapa perbaikan untuk persyaratan impor Australia yaitu persyaratan kemasan, priority handling untuk mangosteen clearance berserta fasilitas karantina serta alternatif treatment selain methyl bromide untuk pengendalian hama. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia mengusulkan agar dilakukan pembicaraan lebih detail secara bilateral. b. Indonesia menyampaikan recognition of pest free area-cyst nematode on potatoes untuk Western Australia dan recognition of fruit fly freedom untuk Riverland dan Tasmania. c. Setelah manggis berhasil masuk ke pasar Australia, Indonesia juga telah mengirimkan technical information terkait buah Salak dan Mangga yang menjadi prioritas ekspor selanjutnya. Indonesia juga meminta agar Australia dapat memproses market access untuk Salak dan Mangga secara bersamaan. Pihak Australia saat ini sedang melakukan Import Risk Analysis terhadap Salak dan tidak dapat melakukan kajian PRA secara bersamaan dikarenakan terbatasnya sumber daya. d. Terkait dengan Permendag 60 tahun 2012 dan Permentan No. 60 tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Product Hortikultura, pihak Australia berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas periode perpanjangan implementasi peraturan tersebut sampai tanggal 28 November 2012, sehingga memberikan waktu yang cukup kepada pelaku industri hortikultura di Australia untuk memenuhi persyaratan tersebut. Pihak Australia juga menyampaikan keberatannya atas persyaratan preshipment inspection yang dilakukan oleh pihak ketiga serta additional labelling dan persyaratan kemasan. Hal tersebut akan berdampak naiknya biaya produksi yang akan menjadi beban eksportir Australia dan Importir Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga juga dirasakan oleh Australia akan berimbas kepada keamanan phytosanitary. Australia beranggapan bahwa verifikasi food safety system terkait dengan persyaratan regulasi tersebut, tidak perlu dilakukan lagi untuk Australia, karena pada saat kunjungan verifikasi ke Australia pada bulan Mei 2012, Indonesia telah melihat sistem keamanan pangan yang sudah baik di Australia. Pihak Indonesia menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Pertanian sedang melakukan kajian untuk mengintegrasikan Permendag 60 tahun 2012 dengan regulasi terkait PSAT termasuk memasukkan beberapa

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

235

klausul terkait pengecualian. Pihak Australia juga akan mengundang Kementerian Perdagangan untuk berkunjung ke Australia dan melihat bahwa sistem sertifikasi ekspor yang dimiliki oleh Australia berkelas internasional.

Task Force on Livestock and Animal Products a. Terkait dengan co-investment in development of Indonesia Industry, pihak Australia menyampaikan concern terkait permintaan Australia untuk melakukan investasi RPH beserta capacity building untuk mendukung industri halal di Indonesia serta agar Indonesia dapat menghasilkan daging untuk diekspor ke negara tetangga dan negara-negara timur tengah. Australia juga mengingatkan bahwa untuk menarik investor ke Indonesia, Indonesia perlu menetapkan regulasi yang stabil sehingga akan mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan investasinya khususnya untuk daging sapi. b. Pada tahun 2013 Indonesia telah menetapkan kuota impor daging sapi sebanyak 80.000 ton yang terdiri dari 32.000 boxed beef dan 267.000 sapi potong (setara dengan 48.000 ton daging). Alokasi impor untuk sapi terbagi 4 yaitu 21 (56.610 ekor), 45 persen (117.930 ton daging), 17 persen (46.230 ton daging) dan 17 persen (46.230 ton daging). Indonesia juga menyampaikan bahwa ijin impor untuk boxed beef akan diterbitkan tahunan, tetapi alokasinya akan terbagi menjadi 2 (dua) semester. Semester pertama Indonesia akan menerima sebanyak 60 persen dari total alokasi, sedangkan sisanya akan diterima pada semester kedua. Australia juga menyampaikan klarifikasinya terkait pemberitaan di media masa tentang kenaikan harga daging sapi. Kenaikan harga daging sapi tersebut bukan dikarenakan tingginya harga sapi impor dari Australia. Indonesia menanggapi bahwa kenaikan harga daging sapi tersebut terkait dengan mekanisme suplai pasar di Indonesia. c. Terkait dengan persyaratan impor sapi bibit, Indonesia menyampaikan bahwa setiap impor sapi bibit wajib disertai dengan sertifikat pedigree. Adanya penahanan dan penolakan terhadap sapi bibit yang masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu dikarenakan ada kesalahan dalam kategorisasi dan sapi-sapi yang masuk tersebut tidak disertai dengan certificate of pedigree. Berdasarkan dengan Permentan No. 51 tahun 2011 dan Undang-Undang No. 19 tahun 2012, dipersyaratkan bahwa certificate of pedigree harus disertakan untuk sapi perah, dua generasi diatasnya untuk dam dan sire, untuk daging sapi, satu generasi diatasnya. Individual certification juga harus disertakan untuk tiap hewan dan harus memuat estimated breeding values. Indonesia juga menyampaikan bahwa saat ini regulasi terkait sapi betina produktif sedang dalam proses finalisasi. d. Australia menyampaikan concernya terkait dengan ditemukannya sample positif bovine johne‟s disesase (BJD) terhadap sapi asal Australia. Pihak Australia juga menyampaikan bahwa temuan dengan metoda ELISA dan PCR lebih banyak menghasilkan positif palsu. Untuk menjembatani hal tersebut, Indonesia berniat untuk meminta technical assistance kepada laboratorium rujukan OIE di Victoria. Indonesia juga menyampaikan untuk kedepannya perlu dilakukan tindakan karantina di negara asal sebelum

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

236

komoditi dikapalkan. Hal ini untuk memastikan traceability khususnya untuk sapi bibit. Indonesia juga meminta Australia untuk menyediakan data area yang bebas BJD. e. Terkait dengan AANZFTA tariff transposition untuk feeder atau slaughter cattle sebesar 5%, Australia menyampaikan bahwa tarif tersebut akan berdampak terhadap harga sapi asal Australia. Untuk itu pihak Australia menyampaikan bahwa regulasi tentang sapi betina produktif untuk segera difinalisasi agar dicapai kesepakatan tarif yang baru dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan. f. Indonesia menyampaikan bahwa banyak fasilitas RPH di Indonesia yang hanya digunakan untuk memotong sapi asal Australia sehingga produsen sapi lokal kesulitan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di RPH tersebut. Indonesia juga menyampaikan bahwa proses stunning tidak wajib, tetapi eksportir Australia dapat melakukan stunning di Indonesia sesuai dengan persyaratan Majelis Ulama Indonesia. Australia menyampaikan bahwa beberapa eksporter mempersyaratkan stunning tetapi Australia juga menyarankan agar Indonesia dapat menyetujui sapi yang tidak melalui proses stunning sesuai dengan kaidah animal welfare framework yang akan mulai diberlakukan pada akhir Desember. g. Untuk mendukung program peningkatan animal welfare, Australia menawarkan beberapa training pada tahun 2013 yaitu meat inspection training, training on handling and welfare livestock in feedlots during transport and at the time of slaughter, Australia-Indonesia university collaboration in improving existing veterinary curriculum, auditor training, animal welfare legislation, livestock traceability management system. h. Indonesia menyampaikan proposal project strengthening the management of pasture and ranches in Indonesia. Proposal tersebut berupa training untuk petugas teknis dan feed inspector untuk tingkat provinsi maupun kabupaten. Indonesia akan menyediakan transportasi dan uang harian bagi peserta training tersebut, dan meminta Australia agar dapat menanggung akomodasi peserta training. Terkait dengan hal tersebut Australia dan the Northern Territory Government akan mempertimbangkan proposal Indonesia tersebut.

Task Force on Forestry a. Isu di bidang kehutanan yang menjadi concern Indonesia dan Australia adalah progress of Illegal Logging Prohibition Act 2012, MoU on illegal logging dan implementasi Indonesian Timber Assurance System (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). b. Illegal Logging Prohibition telah disetujui oleh dewan senat Amerka pada 28 November 2012 dan telah berlaku di Australia. Terkait dengan MoU on Illegal Logging pihak Australia mengusulkan untuk mengikat kembali MoU tersebut dengan memperluas scope kerjasama dan periode waktu negosiasi. 2. Pada rangkaian kegiatan WGAFFC tersebut juga dilakukan kunjungan ke grain terminal di kwinana serta kunjungan ke terminal ekspor sapi di Gingin, West Australia.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

237

3. Mengingat bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia telah berjalan dengan baik dan banyaknya isu dalam WGAFFC yang progresnya belum terimplementasi dan terukur dalam waktu satu tahun, maka Indonesia mengusulkan agar pertemuan WGAFFC dapat dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun untuk efektifitas hasil dan efisiensi biaya. Australia menerima usulan Indonesia tersebut dan akan dipertimbangkan untuk proses persetujuan.

C. Dokumen Kerjasama Regional 1) Laporan Menghadiri Pertemuan 1st Taskforce Meeting On Sanitary And Phytosanitary (SPS) And Trade Facilitation Between Malaysia And Indonesia, 9-10 April 2012 st Pertemuan, 1 Taskforce Meeting on SPS and Trade Facilitation diselenggarakan di Putra Jaya, 9-10 April 2012 merupakan bagian dari tindak lanjut Pertemuan 3rd Technical Working Group on Food Crops and Horticulture held in Kota Kinabalu, Sabah on 13 November 2011. Delegasi dari Indonesia yaitu: Dr. Catur Putra Budiman, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi (Ketua Delegasi), dengan anggota : Dr. Arifin Tasrif, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; Dr. Antarjo Dikin (Kepala BUTTMKP), Edy Purnomo Maha Matahari, SE, MH (Kepala Bagian Hukum dan Humas, Barantan), Dedeng Gunawan, SE.MM (Kasubid Asia dan Pacific, Sekjen). Beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan bertujuan untuk membahas permasalahan gangguan teknis (SPS) serta memacuh akselerasi ekspor Indonesia: a) Sidang setuju menominasikan Dr. Antarjo Dikin dan Ms. Sri Ikarostika sebagai notulen dari kedua wakil Negara. b) Sidang membahas Term of Reference (TOR) dalam ruang lingkup kesehatan tumbuhan dan keamanan pangan, sedang untuk ruang lingkup TBT akan dibahas dalam draft TOR mendatang. c) Sidang membahas perkembangan peraturan karantina tumbuhan kedua Negara. Malaysia mempresentasikan peraturan karantina dan organisasi baru Malaysian Quarantine and Inspection Service (MAQIS) dalam Act 2011 (Act 728). Organisasi MAQIS mempunyai tugas penerbitan izin import/export, melakukan analisa risiko OPT terhadap produk baru yang akan diimport dan produk yang sudah ada namun ditemukan dalam pemeriksaan OPT Karantina. Hal yang sama disampaikan delegasi Indonesia terkait peraturan karantina tumbuhan. d) Dalam kerangka kerjasama kedua Negara setuju untuk tukar informasi terhadap adanya persyaratan impor untuk fasilitasi perdagangan. Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas diakuinya Indonesia sebagai Negara bebas kumbang khapra (Trogoderma granarium Everts), sehingga persyaratan import tidak memberlakukan fumigasi dengan 80 gr/M3 terhadap produk pertanian asal Indonesia. Hal ini selaras dengan komitmen pada Montreal Protokol.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

238

e) Malaysia dalam pengembangan sistem aplikasi layanan karantina secara elektronik. Indonesia mempresentasikan kemajuan sistem layanan karantina secara elektronik (e-Plaq) termasuk pengembangan elektronik phytosanitary certificate (e-Phyto) yang disepakati oleh IPPC, FAO. Malaysia ingin belajar dengan Indonesia dan membangun kerjasama penggunaan e-Phyto. Untuk terwujudnya aplikasi e-Phyto kedua Negara maka ditetapkan kelompok kerja kecil dengan diketuai Mr. Arizal Arshad (MAQIS) dan Sdr. Ichwandi (IAQA) untuk mewujudkan implementasi e-Phyto termasuk untuk membuat draft SOP e-Phyto dan draft MoU penggunaan e-Phyto yang dipersiapkan Indonesia dengan pilot projek untuk Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Port Klang, Malaysia. f) Kedua Negara sepakat untuk membangun pengakuan bersama terhadap kedua sistem akreditasi skim fumigasi antara MAFAS dan IFAS. Untuk mewujudkan itu ditetapkan wakil dari masing-masing Negara Sdr. Turhadi dan Mr. Moch. Ridzuan Ismail guna membuat rekomendasi kepada Taskforce. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi penggunaan fumigant Metil Bromida kecuali keperluan Quarantine and Pre-Shipment (QPS). Selaras kebijakan ini maka Indonesia akan menggunakan perlakuan alternative melalui penelitian dan pengembangan karantina yang sedang dilakukan oleh Balai Uji Terap TM Karantina Pertanian diantaranya SPIT, fumigasi dengan liquid phospine, controlled atmosphere, ethylene oxide, ethylene formate dan gamma irradiation. g) Hasil penelitian yang dilakukan Balai Uji Terap TM Karantina Pertanian dimintakan datanya oleh Malaysia untuk bahan pertimbangan untuk kesepakatan perlakuan karantina. h) Malaysia mempresentasikan „import pre-clearance procedure dan accredititation pertanian. Khusus untuk export buah manga dari Indonesia diharuskan berasal dari area bebas dari serangga „Mango Stone Weevil‟ atau perlakuan irradiasi dengan sinar gamma atau dengan teknik perlakuan lain yang setara (equivalent). Malaysia meminta Indonesia memberikan informasi area-area yang bebas serangga tersebut guna kelancaran eksport buah manga var. arum manis dan lainnya. i) Malaysia mempresentasi hasil intersepsi terhadap produk pertanian asal Indonesia yang tidak memperhatikan syarat-syarat kesehatan tumbuhan diantaranya setiap produk pertanian yang akan diekport ke Malaysia harus disertai Phytosanitary Certificate dengan bebas dari cemaran tanah, bebas dari OPT Karantina dan OPT tertentu. Sehingga diharapkan IAQA dapat melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir (siap ekspor) alur rantai produksi selaras ISPM No. 7 IPPC. j) Terhadap lalu lintas produk pertanian lintas batas di Borneo, agar kedua Negara dari Petugas Karantina Pertanian setempat untuk selalu melakukan komunikasi untuk penyelesaian terkait adanya hambatan/gangguan kelancaran arus mobilitas media potensial OPT

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

239

k)

l)

m)

n) o)

p)

Karantina. IAQA dalam presentasinya memaparkan keinginan melakukan pengamanan Borneo oleh ketiga Negara (Brunei, Indonesia, Malaysia) dari introduksi OPK Karantina ketiga Negara dengan satu regulasi karantina bersama. Hal yang sama terhadap OPT Karantina golongan A2 untuk kedua Negara. Tindak lanjut pengamanan Borneo kedua Negara sepakat untuk disampaikan pada BIMP-EAGA agar Brunei dapat menerima keinginan ini. Dalam pengamanan Bornea maka masing-masing selalu konsisten melakukan surveillance OPT dan dapat melaksanakan joint inspection untuk karantina. Adanya hambatan eksport Indonesia (daun Nipah dan tanaman hias, Vitex trifolia), pada dasarnya diizinkan bila dilengkapi izin import dan diberikan perlakuan fumigasi Methyl bromide. Tentunya tindakan karantina ini dilakukan bila dari hasil pemeriksaan karantina Malaysia tidak ditemukan OPT Karantina, sehingga bila ditemukan maka akan dikaji ulang melalui analisa risiko. Kedua Negara sepakat untuk melaksanakan pengaman terhadap mobilitas produk pertanian yang terkontaminasi cemaran pestisida/bahan kimia berbahaya. Penerbitan sertifikat jaminan keamanan pangan produk pertanian oleh Malaysia dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan Malaysia untuk saat ini dalam masa transisi pada MAQIS. IAQA bersifat pengontrol produk pangan segar agar bebar dari cemaran yang telah ditetapkan dari hasil Sertifikat Analisis, atau melalui progrom pengakuan dan monitoring. Terkait labeling produk yang diekspor ke Malaysia disampaikan keinginan Malaysia, agar menggunakan bahasa Melayu (Malaysia). Pengembangan kerjasama laboratorium untuk kedua Negara disepakati dalam identifikasi OPT dan untuk pengembangan jejaring Remote Mikroskop. Disepakati sebagai kontak personal dalam pengembangan jejaring Remote Mikroskop Sdr. Muhammad Achrom (Indonesia) dan Mr. Ab Wasa Mohd Nor (Malaysia). Sepakat pertemuan mendatang tahun 2013 direncanakan berlokasi Menado, Indonesia. Akhir pertemuan kedua ketua delegasi melakukan penanda tanganan laporan ini.

2) Laporan The 7th Customs, Immigration, Quarantine And Security (CIQS) Task Force Meeting, Balikpapan Kaltim, 10 – 11 Mei 2012 Pertemuan ke-7 BIMP-EAGA Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) Task Force telah dilakukan pada tanggal 10-11 May, 2012 di Le Grandeur Hotel, Balikpapan, Kaltim. Pertemuan ini dihadiri oleh 102 orang. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari the Asian Development Bank (ADB). Chairman dalam pertemuan ini oleh Mr. Anju Nereo C. Castigador (District Collector of Customs Port Cagayan de Oro, Bureau of Customs,

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

240

Philippines) dan dengan Co-Chaired oleh Dr. Arifin Tasrif (Director of Plant Quarantine and Plant Bio-safety of Indonesian Agricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Antario Dikin, (Director of Applied Research Institute for Agricultural Quarantine, Indonesian Agricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture), Brunei Darusalam oleh Ms. Noramali Dato Jumat, (Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Trade), Delegasi Malaysia oleh Datu Robert Lian, (Director of Immigration Department, Sarawak) dan delegasi Phillipine oleh Mr. Thomas L. Alcid, (Collector, Bureau of Customs). Opening Ceremony Welcoming Remarks from the Host Country Atas nama Kepala Badan Karantina Pertanian Dr. Catur Putra Budiman, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan membacakan sambutan Kepala Badan Karantina Pertanian. Dalam kata sambutannya beliau mengucapkan selamat datang kepada semua delegasi the 7th CIQS Task Force Meeting to Balikpapan, Kaltim. Beliau berharap bahwa kerjasama sub-regional ini (BIMP-EAGA) dapat menjadi contoh yang baik terhadap kerjasama diperbatasan dan dapat membangun harmonisasi dan fasilitasi perdagangan lintas batas secara regional. Beliau mengajak agar para peserta dapat berpartisipasi aktif untuk mendukung seluruh program kerjasama BIMP-EAGA untuk menghasilkan kerjasama yang harmonis. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada the Asian Development Bank yang memberikan dukungan dalam kerjasama BIMP-EAGA dan meningkatkan technical support, khususnya dalam pengembangan sector-sektor strategis termasuk hubungan transportasi, pengembangan energy, fasilitasi perdagangan, management lingkungan, penguatan institusi. Beliau juga berharap agar ADP dapat meningkatkan dukungan terhadap private sector development, capacity building of sub-regional institutions. Untuk implementasi program BIMP-EAGA Beliau memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan khususnya sebagai tuan rumah yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan the 7th BIMP-EAGA CIQS Task Force Meeting in Balikpapan.

Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina mengadakan pertemuan yang ketujuh dalam kerangka kerjasama BIMP - East ASEAN Growth Area (EAGA). Kerjasama ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah sub regional keempat Negara tersebut

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

241

yang menitik-beratkan pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan. Perkembangan rencana aksi BIMP – EAGA Custom, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) Task Force saat ini telah mencapai pengembangan dan koordinasi yang menyeluruh antar Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan sebagai pelaksana operasional di lintas batas Negara. Koordinasi antar instansi diharapkan dapat mengharmonisasikan dan menyederhanakan prosedur perdagangan di wilayah perbatasan. Karakteristik kerjasama dalam BIMP EAGA adalah program kemitraan antara pemerintah dan sector swasta. Sector swasta inilah nantinya digunakan sebagai mesin penggerak pertumbuhan di keempat wilayah Negara tersebut. Peran pemerintah disini adalah fasilitator pertumbuhan dan perkembangan kerjasama melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan public guna membangun iklim usaha yang lebih kondusif untuk investasi terpadu. Diharapkan pula ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai untuk menghubungkan bisnis dari sub regional dan meningkatkan akses mereka ke pasar regional dan global. Untuk itu disusun Road Map to Development dengan berbagai rencana strategis untuk meningkatkan perdagangan intra dan ekstra EAGA, investasi dan pariwisata di sektor-sektor prioritas. Road Map yang dibangun antara lain meliputi : 1). agroindustri dan sumber daya alam, pariwisata, transportasi, infrastruktur dan Informasi komunikasi dan teknologi dengan penekanan pada pengembangan Usaha Kecil Menengah, 2). Koordinasi pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan keberlanjutan sub regional tersebut, 3). Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan dukungan infrastruktur untuk integrasi ekonomi dengan partisipasi aktif sector swasta dan memperkuat struktur kelembagaan BIMP – EAGA dan mekanisme pelaksanaan yang efaktif dari Road Map to Development dan rencana aksinya. Pentingnya BIMP – EAGA dalam konteks menjembatani kesenjangan pembangunan di kawasan ASEAN dan percepatan pembangunan ekonomi ditegaskan kembali oleh M Yadi Sabian Noor - Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur saat membuka Pertemuan BIMP –EAGA Ke-7. Pembangunan ekonomi ini untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat kawasan perbatasan khususnya, menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya, dan menjaga stabilitas di sub kawasan pelabuhan prioritas yang menghubungkan Negara anggota tersebut.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

242

D. Kerjasama Multilateral 1) Laporan Pertemuan Commission Phytosanitary Measures (CPM-7), International Plant Protection Convention, 19-23 Maret 2012 SidangCPM-7sebagai rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Sekretariat Internasional Plant Protection Convension (IPPC), FAO,berkedudukan di Roma, Italia. Sidang CPM-7 IPPC ini dihadiri oleh para wakil pejabat tinggi dari negara-negara anggota berjumlah 177 negara. Pembahasan umum materi sidang terkait kebijakan internasional sistem perlindungan tumbuhan dan penetapan standard internasional dengan ruang lingkup pertanian, kehutanan, lingkungan hidup dan tumbuhan yang hidup diair dalam mewujudkan ketahanan pangan dan harmonisasi perdagangan globa lselaras dalam WTO-SPS. Delegasi Indonesia pada sidang CPM-7dihadiri olehKetua delegasi Ir. BanunHarpini, MSc, Kepala Badan Karantina Pertanian dengan anggota Dr. Ir. ArifinTasrif, MSc, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Ir. Erma Budiyanto, M.Si., Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Dr. Ir. Antarjo Dikin, Wakil Asia Anggota Standard Committee IPPC dari Badan Karantina Pertanian, YadiRusyadi, Kepala Subdit Teknologi Pengendalian OPT. Pada Pembukaan Sidang CPM–7disampaikan sambutan Direktur Jenderal FAOdengan catatan pentingnya kehadiran delegasi untuk berkontribusi mengentaskan kerawanan pangan dunia dalam kebijakan perlindungan dan pendistribusian pangan tanpa ada hambatan denngan penggunaan standard yang disepakati bersama. Sambutan singkat dari sekretaris jenderal IPPC menyampaikan ucapan terima kasih kepada delegasi untuk membangun komitmen mengentaskan berbagai kesulitan dalam berbagai sektor terutama pada pertanian, kehutanan serta melibatkan generasi muda. Agenda sidang CPM-7 yang disepakati membahas butir-butir penting yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut: 1. Laporan kerja Standard Committee selama tahun 2011 telah membuat konsep standard atas usulan dari Sidang CPM dalam pertemuan Standard Committee 25 negara secara rutin dan pemanfaatan virtual elektronik, namun masih lambat penyelesaian draft, serta kompleksitas permalahan untuk penerapan kebijakan internasional tersebut dalam perdagangan global antara lain: konsep standard pemeriksaan kontainer kosong (empty sea container) dari mobiltas antar negara dalam pencegahan kontaminasi quarantine pests, perlakuan dielectric treatment (microwave) hanya terbatas pada komodtas kayu bukan untuk kemasan kayu. 2. Diterimanya pada pleno CPM terhadap revisi terminologi dari istilah Official Control dan Not Widely Distributed yang masih selas definisi dalam PP No. 14 tahun 2002 tentang karantina tumbuhan. 3. Diterimanya dalam pleno terdapat Annex ISPM 27 Diagnostic Protocol untuk Trogoderma granarium Everts dan Plum Pox Virus sedangkan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

243

4.

5.

6.

7.

8.

9.

untuk perlakuan Cold treatment diserahkan kembali kepada Standard Committee (SC) untuk dilakukan kaji ulang pada pertemuan SC mendatang. Cold treatment terhadap buah untuk perlakuan lalat buah dibatalkan diterima untuk CPM, tentunya ini akanditeruskan ke SC untuk pembahasan lebih lanjut. Beberapa hal disampaikan pembahasan terkait untuk upaya peningkatan percepatan proses dan kualitas pembuatan standard IPPC dengan 30 rekomendasi yang disampaikan dari Focus Group antara lain: selama masa 14 hari sebelum sidang CPM, masingmasing negara hanya diperkenankan mengajukan koreksi bersifat substansi dengan alasan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan,Sekretariat akan memperhatikan usulan NPPO bila adanya surat resmi keberatan terhadap akan ditetapkan standard dansetiap standard harus memuat kajian dampak terhadap biodiversity. NPPO perlu memperhatikan usulan revisi dari proces pengembangan standard dari IPPC yang akan disyahkan dalam CPM meliputi tahapan umum: Pengembangan program kerja IPPC berupa pembuatan daftar topik standard yang akan dibuat; drafting; member consultation dan adopsi serta publikasi. Dalam pleno disampaikan review terhadap kelangsungan pelaksanaan IPPC meliputi: Strategic Framework tahun 2012-2019; Financial report 2011; Budget and operational plan 2012; the IPPC resource mobilization strategy. Sekretariat IPPC melakukan kajian ulang terhadap daftar standard yang akan diselesaikan oleh SC berdasarkan urutan prioritas kebutuhan serta sekretariat menghapus terhadap usulan CPM sebelumnya untuk dikerjakan SC. Indonesia keberatan akan dihapuskannya standard IPPC tentang Appropriate Level of Protection (ALOP). Standard ini perlu dibuat oleh sekretariat mengingat setiap negara menetapkan batasan ALOP beragam yang tidak diketahui parameter yang digunakan, diharapkan bila ada standard untuk penetapan ALOP maka akan lebih transparan suatu negara dan dapat meminimalkan hambatan import terutama dari negara maju. STDF dari WTO Geneva akan menyelenggarakan seminar internasional Invasive Aliens Species, IAS pada tanggal 12-13 July 2012 sebelum sidang WTO-SPS. Tujuan dari seminar untuk memberikan pemahaman tentang IAS dan hubungan yang penting antara SPS, lingkungan pada perdagangan. Diharapkan negara anggota dapat menghadiri seminar dengan pendaftaran 16 April 2012 secara online. Selaras dengan pengembangan layanan single window dalam upaya percepatan arus barang dalam perdagangan, STDF WTO akan membentuk working group untuk mewujudkan harmonisasi perdangan dan peningkatan pengelolaan SPS pada perbatasan negara. Topik

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

244

bahasan merupakan kerjasama antara Karantina, Badan POM dan instansi Bea Cukai. 10. Terbentuknya organisasi perlindungan tumbuhan regional untuk kelompok negara Near East (NEPPO) merupakan bagian dari IPPC, semoga NEPPO dapat berkontribusi dan kerjasama dengan APPPC. 11. e-Phyto yang telah dibahas dalam workshop diselenggarakan di Korea merupakan bentuk sertifikat elektronik dari ISPM 12 diharapkan secara voluntari negara anggota dapat mengembangkannya dengan negara mitra dalam perdagangan. Usulan dari CPM agar untuk dapat operasionalnya e-phyto akan dibentuk sterring committee atas nama CPM forum. Indonesia menyampaikan dalam sidang CPM bahwa telah siap aplikasi e-phyto untuk bermitra dari aplikasi yang telah dikembangkan Badan Karantina Pertanian. 12. Penggunaan logo ISPM 15 pada kemasan kayu sebagai pengganti sertifikat kesehatan (Phytosanitary Certificate,PC) yang dikeluarkan oleh NPPO masing-masing negara sebagai mandat penggunaan logo ISPM 15 dikeluarkan oleh FAO perlu dilindungi secara hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan. PC merupakan dokumen resmi negara yang dikeluarkan NPPO, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Badan Karantina Pertanian wajib mengendalikan penggunaan mark logo ISPM 15 pada kemasan kayu dalam perdagangan internasional. Logo ISPM 15 yang dikeluarkan oleh NPPO wajib dipatenkan dari lembaga paten Indonesia, selanjutnya secara resmi disampaikan kepada FAO untuk pengawasan penyalah gunaan tingkat internasional, ditetapkan persyaratan penggunaan logo dapat diterima internasional oleh NPPO. Selanjutnya NPPO wajib berkontribusi kepada FAO terkait untuk jaminan perlindungan terhadap logo ISPM 15 NPPO Indonesia secara internasional untuk biaya perpanjangan registrasi sebesar US $ 27,000.00. 13. Adanya MoU IPPC dan Ozone secretariat agar menjadi perhatian Negara anggota IPPC sebagai tindak lanjut pertemuan Montereal Protocol di Bali 21-25 Nopember 2011, maka penggunaan fumigan methyl bromide (MB) hanya untuk aplikasi karantina dan prapengapalan. Terkait perlakuan karantina hanya untuk eradikasi quarantine pests saja dan dilarang untuk penggunaan karantina terhadap non-quarantine pests. Upaya yang perlu dilakukan untuk pengurangan/pengganti penggunaan methyl bromide oleh setiap negara yaitu: penggunaan alternative MB, mengurangi penggunaan MB, mengurangi secara fisik dari emisi MB, dan mencatat penggunaan MB secara kuantitas, jenis OPTK yang diberikan treatment, komoditas yang diberikan perlakuan, untuk tujuan impor atau export pada tindakan karantina. Penggunaan MB selama ini agar dilaporkan kepada sekretariat ozone, the United Nation of Environmental Program, Nairobi, Kenya sebelum 13 Maret 2013. 14. Pembahasan rules dan procedures terkait pemilihan ketua dan wakil ketua dari CPM masih memerlukan perhatian untuk disepakati serta

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

245

pertimbangan pemberlakuan urutan 7 regional IPPC, serta pengusulan ketua mendatang sidang CPM-8 akan dipimpin oleh wakil regional Asia. Indonesia untuk pemilihan ketua CPM-8 mendatang mendukung Korea selaku wakil Regional Asia, namun dari hasil voting dari 128 negara dihasil sbb: 2 abstaint, 1 rusak, 63 untuk UK dan 62 untuk Korea (Asia). 15. Simposium dilakukan disela-sela CPM dan materi penting yang perlu menjadi perhatian terhadap perdagangan tumbuhan melalui internet global sebagai pathway, dari hasil observasi bahwa umumnya tidak dilengkapi persyaratan kesehatan dan sungguh berisiko bagi negara. Selain itu terhadap perhatian mobilitas tumbuhan aquatik diperdagangkan yang belum diketahui status tanaman dapat bermanfaat atau sebagai pests (gulma). Disela sela sidang CPM-7 dilakukan pertemuan bilateral dengan negara mitra dagang Indonesia terkait adanya hambatan dagang: Indonesia-Malaysia: Indonesia meminta klarifikasi terkait adanya hambatan dagang daun Nypa fruticans dan tumbuhan Vitex trifolia ke Malaysia terhadap penerapan analisa risiko (Pest Risk Analysis, PRA) yang dilakukan Malaysia. Penjelasan Malaysia bahwa dari hasil intersepsi kedua komoditas yang dilalu lintaskan dengan PRA sementara tidak ditemukan quarantine pests (OPTK) dan pihak Malaysia segera membuat pernyataan resmi akan dibukanya hambatan dagang tersebut. Canada – Indonesia: Canada meminta penjelasan terhadap adanya hambatan Indonesia kentang Atlantis asal Canada dengan adanya Virus Potato Mop Top dan kontaminasi Erwinia carotovoraserta meminta bagaimana upaya penyelesaian bersama sesuai dengan aturan SPS yang berlaku. Berikut adanya pemberlakuan keamanan pangan terhadap kentang Canada. Canada juga akan menawarkan capacity building untuk Indonesia, kiranya peluang mana yang dapat dibantu oleh Canada. Berdasarkan hasil analisa risiko terhadap kentang asal Canada dan hasil intersepsi terhadap bibit kentang yang pernah masuk ke Indonesia, bahwa pernah ditemukan adanya cemaran virus mop top dan bakteri Erwinia pada kentang tersebut sehingga dilakukan pemusnahan. Untuk penyelesaian dengan Indonesia maka diberikan peluang sepanjang Canada dapat memproduksi kentang dari area yang bebas quarantine pests tersebut sebagaimana aturan SPS dan telah dibuktikan oleh team ahli Indonesia melalui pengujian lapang dan laboratorium. Selain dari pada itu disampaikan kebijakan importasi bibit kentang di Indonesia hanya untuk varietas Atlantik dan tidak diijinkan untuk varietas

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

246

Granola. Untuk kebutuhan kentang konsumsi, Indonesia menerapkan aturan keamanan pangan (Permentan No. 88 tahun 2011 tentang PSAT), bahwa harus bebas dari cemaran bahan kimia dan mikiroorganisme berbahaya/pestisida pada produk yang dikirim ke Indonesia. Untuk pembuktian tersebut Indonesia menawarkan untuk pengujian terlebih dahulu terhadap budidaya pertanian yang bebas penggunaan bahan kimia berbahaya/pestisida serta industri hilirnya terhadap produk kentang yang akan dikirim bebas dari cemaran. Pembuktian tersebut akan dilakukan oleh team ahli Indonesia. Indonesia menawarkan pada Canada untuk uji lapang oleh team ahli Indonesia kemungkinan dapat dilakukan pada bulan Juni 2012 sekaligus team ahli akan melakukan pengujian keamanan pangan di USA. Untuk tawaran Canada pada capacity building, Indonesia mengajukan long term scholarship untuk degree Master dan PhD di Canada pada bidang bioteknologi molukuler,sistem keamanan pangan di Canada dan mengirim expert Canada dalam penguatan sistem perkarantinaan Indonesia. Indonesia-Philippines: Indonesia memintakan penjelasan kepada Phillipine terhadap proses analisa risiko pada rencana export buah berry (black berry, blue berry dan rash berry) ke Phillipine belum diselesaikan yang telah berlangsung selama 1 tahun, data dukung apa yang masih diperlukan dari permintaan yang telah dipenuhi. Philipine telah mengkaji keinginan Indonesia dari analisa risiko, dan pada dasarnya sudah tidak ada hambatan, surat resmi akan segera diselesaikan untuk menerima produk buah berry Indonesia. Hal ini karena buah berry tidak ditanam luas di Phillipine. Indonesia-Vietnam: Indonesia menanyakan kepada Vietnam terhadap hambatan export benih jagung yang sudah cukup lama belum terselesaikan terhadap adanya perbedaan temuan jenis organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dari analisa risiko yang dilakukan oleh team Vietnam. Hasil observasi Vietnam ada 39 jenis OPT yang berbahaya dari Indonesia sehingga lama waktu diperlukan untuk pengkajian.

Indonesia-Japan Terkait ekspor rock-melon ke Jepang yang terhambat, disampaikan bahwa melon di Mataram ditanam di Rumah kaca, tanpa bahaya lalat buah.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

247

Indonesia menjelaskan bahwa market access rock melon ke Jepang, seharusnya tidak perlu menunggu hasil kerjasama Jica (Jepang) – Indonesia tentang “Implementasi VHT buah mangga”, karena Rock Melon yang diusulkan dikultivasi pada agribisnis rumah kaca (Screen House) dan bebas dari infestasi lalat buah. Apabila Jepang ingin melakukan Verifikasi Lapang, maka pihak Indonesia akan sangat menghargai. Indonesia mengharapkan agar akses pasar rock melon ke Jepang dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perwakilan Jepang Mr. Masato Fukushima masih memerlukan data sistem pengamanan dari investasi yang pernah dikirimkan melalui KBRI Jepang yang belum diberika tanggapan. Jepang meminta agar data tersebut segera dikirimkan untuk segera diselesaikan. Perwakilan Jepang menjelaskan terhadap banyaknya permintaan import produk pertanian yang akan dimasukkan ke Jepang sedangkan proses analisa risiko (PRA) cukup banyak, maka diminta Indonesia memilih prioritas antara Melon dan Mangga. Pada posisi ini, Badan Karantina Pertanian selaku fasilitasi perdagangan (market akses) akan melakukan negosiasi untuk dapat memfasilitasi kedua produk tanpa harus melakukan pilihan dengan strategi konsep PRA dibuat oleh team ahli Badan Karantina Pertanian untuk negara Jepang guna percepatan membantu team Jepang. 2) Laporan Sidang Komite Sanitary And Phytosanitary (SPS) ke-53 (28-29 Maret 2012), ke-54 (9-11 Juli 2012), ke-55 (15-19 Oktober 2012) Di WTO, Jenewa a. Penyusunan Posisi Pertemuan Kegiatan Penyusunan Posisi Pertemuan Kerjasama Multilateral dimaksudkan untuk menyusun posisi Indonesia sebagai bahan negosiasi delegasi Indonesia dalam berbagai pertemuan kerjasama multilateral. Kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi penyusunan posisi Indonesia untuk beberapa pertemuan kerjasama multilateral, antara lain Sidang Komite Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO dan Sidang Commission on Phytosanitary Measures (CPM). Sekretariat SPS-WTO secara reguler mengadakan Sidang Komite SPSWTO sebanyak tiga (3) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret, Juni dan Oktober. Pertemuan rutin yang diadakan tiga kali setiap tahunnya ini merupakan forum bagi upaya harmonisasi perdagangan dalam kerangka Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures. Selama tahun 2012 telah diselenggarakan Sidang Komite SPS-WTO ke-53, 54, dan 55. Sidang CPM merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan setahun sekali di Kantor Pusat FAO di Roma-Italia. Sidang tersebut dihadiri oleh anggota CPM yang berasal dari negara-negara anggota IPPC dan obeserver yang berasal dari organisasi perlindungan tumbuhan regional,

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

248

WTO-SPS Committee, Standard and Trade Development Facility, dan Convention on Biological Diversity. Hal-hal yang dibahas selama sidang CPM antara lain: review status perlindungan tanaman di seluruh dunia, identifikasi tindakan yang dapat ditempuh untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang tersebar di suatu daerah baru, pengembangan standar internasional, penetapan peraturan dan prosedur untuk penyelesaian perselisihan, pengesahan pedoman pengakuan terhadap organisasi perlindungan tumbuhan regional, dan kerjasama dengan lembaga internasional lainnya mengenai hal-hal yang tercakup dalam IPPC. 1. Sidang Komite SPS-WTO ke-53 (28-29 Maret 2012) Pada Sidang Komite SPS-WTO ke-53, delegasi Indonesia diwakili oleh Atase Perdagangan Indonesia di Jenewa. Pada Sidang kali ini Badan Karantina Pertanian tidak mengirimkan delegasi. Pada Sidang Komite SPS ke-53, posisi runding Indonesia disusun untuk menanggapi beberapa isu SPS yang diangkat baik pada agenda Specific Trade Concern yang diajukan beberapa negara anggota WTO maupun pada Pertemuan Bilateral dengan beberapa negara anggota WTO, antara lain Amerika Serikat, Uni Eropa, Brazil, Kanada, Afrika Selatan, Chile, Australia, Selandia Baru, dan Korea. Hasil sidang selengkapnya tercantum pada (Dokumen Kerjasama). 2. Sidang Komite SPS-WTO ke-54 (9-11 Juli 2012) Pada Sidang Komite SPS-WTO ke-54, delegasi Indonesia diketuai oleh Kepala Pusat KKIP, Badan Karantina Pertanian, dengan anggota Kepala Bidang Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Pertanian, Atase Perdagangan Indonesia untuk Jenewa, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan. Pada Sidang Komite SPS ke-54, posisi runding Indonesia disusun untuk menanggapi beberapa isu SPS yang diangkat baik pada agenda Specific Trade Concern yang diajukan beberapa negara anggota WTO maupun pada Pertemuan Bilateral dengan beberapa negara anggota WTO, antara lain Afrika Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Thailand, dan Filipina. Pada Sidang Komite ini Indonesia mengajukan pertemuan bilateral dengan Chile, Australia, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat untuk mempertanyakan perkembangan akselerasi ekspor buah-buahan tropis Indonesia ke negara tersebut. Hasil sidang selengkapnya tercantum pada (Dokumen Kerjasama). 3. Sidang Komite SPS-WTO ke-55 (15-19 Oktober 2012) Pada Sidang Komite SPS-WTO ke-55, delegasi Indonesia diketuai oleh Kepala Bidang Kerjasama Perkarantinaan, Pusat KKIP, Barantan dengan anggota Kepala Bidang Karantina Hewan Hidup, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Barantan; perwakilan dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

249

Keamanan Hasil Perikanan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Luar Negeri; serta perwakilan Atase Perdagangan Indonesia untuk Jenewa. Pada Sidang Komite SPS ke-55, posisi runding Indonesia disusun untuk menanggapi beberapa isu SPS yang diangkat baik pada agenda Specific Trade Concern yang diajukan beberapa negara anggota WTO maupun pada Pertemuan Bilateral dengan beberapa negara anggota WTO, antara lain China, Uni Eropa, Thailand, Korea Selatan, Australia, Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Thailand. Hasil sidang selengkapnya tercantum pada (Dokumen Kerjasama). 3) Laporan Pertemuan Standard Committee (SC and SC7) International Standard for Phyotosanitary Measures (ISPM), International Plant Protection Convention, FAO tanggal 23 -30 April 2012, di Roma Pada tanggal 23-30April 2012 telah diadakan pertemuan Standard Committee (SC) dan dilanjutkan SC-7, International Standard for Phytosanitary Measures, International Plant Protection Convention (IPPC), di kantor pusat FAO di Roma. Sidang rutin diselenggarakan 2 kali dalam setahun oleh Sekretariat IPPC, FAO, berkedudukan di Roma, Italia. Sidang SC dan SC-7 dihadiri oleh para professional/pejabat kompeten membidangi PerkarantinaanTumbuhan (Phytosanitary) dari wakil Negara anggota IPPC berjumlah25 negara dari 7 regioal dan khusus Sidang SC-7 Indonesia mewakili regional Asia. Delegasi Indonesia padasidang SC dan SC-7 oleh Dr. Ir. Antarjo Dikin, MSc. Sebagai Wakil Asia Anggota Standard Committee IPPC dari BadanKarantinaPertanian. Pada Pembukaan Sidang SC diawali dengan sambutan Wakil Sekretariat IPPC dan Ketua SC Ms. Jane Chard dilanjutkan pemilihan wakil ketua SC dan rapportuar untuk sidang SC. Wakil Ketua SC sesuai giliran regional dari Timur Tengah, Mr. Nahal, Jordania. Materi-materi penting dari sidang SC merupakan pembahasan dan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan perlindungan tumbuhan dalam kaitan untuk instrumen harmonisasi perdagangan dalam koridor WTO-Sanitary and Phytosanitray Measures. Berikut ringkasan pembahasan kebijakan teknis yang akan dijadikan dasar standard internasional terkait perkarantinaan tumbuhan dan perlindungan tumbuhan dalam arti luas dan perlindungan bio-diversity : a) Berdasarkan laporan dari sidang CPM-7 Maret 2012 telah diterimanya standard dari hasil kerja SC yaitu : Systems approach for pest risk management of fruit flies (Tephritidae) sebagai ISPM No. 35 tentunya standard ini dapat digunakan referensi kebijakan teknis pengendalian lalat buah untuk kepentingan market akses expor buah-buahan tropis; Integrated measures for plants for planting sebagai ISPM No. 36 tentunya standard ini dapat dijadikan referensi kebijakan teknis mitigasi risiko pada importasi benih;

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

250

b) Sekretariat IPPC menerima penolakan dari China, Australia, EU terhadap usulan penetapan standard perlakuan dingin (cold treatment) sebagai lampiran dari ISPM No. 28 dikarenakan kurang lengkapnya data riset untuk efektif perlakuan yaitu: Cold treatment for Bactrocera tryoni on Citrus sinensis (2007-206E); Cold treatment for Bactrocera tryoni on Citrus reticulata x C. sinensis (2007-206F), 2007 Cold treatment for Ceratitis capitata on Citrus paradisi (2007-210), Cold treatment for Ceratitis capitata on Citrus reticulata cultivars and hybrids (2007-212) sehingga kebijakan peraturan impor buah tersebut harus disesuaikan untuk pemberlakuan perlakuan pendingin. Tertundanya penetapan akan dibahas dalam sidang biro setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari SC. c) Penolakan standard perlakuan dingin oleh Ketua SC, berdasarkan hasil diskusi bagi negara yang mengajukan penetapan sebagai standard maka perlu melengkapi data yang kurang termasuk pedoman praktis perlakuan tersebut, team Technical Panel Phytosanitary Treatment yang diketui oleh Dr.Antarjo Dikin akan bekerja sama dengan para ahli perlakuan dingin dari Afrika Selatan dan Australia untuk pengkajian ulang melalui forum diskusi secara elektronik direncanakan pada tanggal 18 Mei 2012 d) Diterimanya dalam CPM-7 Diagnostic protocol for Plum pox virus (2004-007) dan Diagnostic protocol for Trogoderma granarium (2004006) sebagai Lampiran dari ISPM No. 27 tentunya pedoman ini dapat digunakan oleh Jajaran UPT Badan Karantina Pertanian untuk operasional laboratorium pengujian. e) Terkait dengan perlakuan untuk kemasan kayu maka perlu mencara alternative treatment pengganti penggunaan Methyl Bromide (MB), khusus untuk perlakuan menggunakan pemanasan microwave (dielectric heat treatment) maka diperlukan pedoman operasional untuk keperluan komersial. Catatan penting bahwa usulan Indonesia terhadap standard perlakuan kayu kemasan agar mempertimbangan terhadap kayu tropis yang kadar air tinggi dan jenis beragam dengan treatment MB sulit penetrasi tanpa penurunan kadar air. Indonesia perlu mengkaji ini untuk memberikan pertimbangan teknis untuk treatment karantina. f) Pembahasan mekanisme baru untuk dilakukan percepatan pengesahan standard yaitu: komentar draft terhadap rencana standard melalui elektronic (ocs.ippc.int) telah dilkeluarkan sejak tanggal 30 September, selanjutnya Steward standard tersebut mempersiapkan respon komentar untuk sidang SC November. SC menyetujuan tau tidaknya untuk konsultasi dengan negara anggota melalui electronik (e-decision).Khusus untuk standard diagnosis protocol telah dimandatkan untuk pengesyahannya oleh SC atas nama CPM , dan dilaporkan pada sidang CPM tahun mendatang. Dalam pembuatan standard maka steward dibantu satu atau 2 anggota berasal dari anggota SC, atau dari potential anggota SC, atau mantan anggta SC

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

251

g)

h)

i)

j)

atau anggota EWG atau anggota Technical Panel. Editorial dari standard menggunakan translater khusus dan SC wajib berkonsultasi dengan ahlinya baik secara internal maupun external. Masa waktu untum konsultasi dengan negara anggota IPPC dari 100 hari menjadi 150 hari dengan tujuan untuk peningkatan mutu standard dpat diterima semua negara anggota. Secara umum pembutan standard melalui 4 tahapan utama yaitu : tahap 1 – menyusun program kerja standard; tahap 2 –Penyusunan konsep, tahap 3 –konsultasi dengan negara anggota, tahap 4 – pengesahan dan publikasi. Catatandari secretariat agar anggotaIPPC lebih optimal menggunakan informasi dari web site IPPC untuk bahan referensi dalam pembuatan kebijakan teknis. Sekretariat IPPC mempunyai program pengembangan penguatan melalui kegiatan workshop untuk mengkaji terhadap konsep ISPM secara regional. Khusus untuk regional APPPC maka pada tanggal 3-7 September 2012 akan diadakan workshop dengan pembiayaan dari pemerintah Korea yang harus dihadiri anggota SC Asia sebagai narasumber dan anggota APPPC lainnya dalam pembahasan konsep SC mempresentasikan dari konsep standard tersebut untuk bahan pembahasan. Selain dari pada itu banyak aktifitas projek lainnya terkait untuk penguatan Negara anggota diantaranya: “Global Phytosanitary Manuals, Standard Operating Procedures and Training Kits” dengan biaya beras dari STDF, WTO. Sekretariat mempresentasikan projek Implementation Review and Support System (IRSS) dari hasil survey pada beberapa Negara anggota terhadap pemberlakuan ISPM No. 4 (Pest Free Area, PFA); No. 6 dan No. 8 denganhasil yang perlu mendapat perhatian bagi pembuat standard: a. Pada ISMP No. 4 PFA bahwa masih terbatas pada sumber informasi tentang Pest itu sendiri dan teknik management risiko, terbatas referensi yang digunakan tentang jenis-jenis pest, belum adanya pedoman yang menyatakan area tersebut itu bebas, perlunya pedoman penentuan waktu pelaksanaan monitoring sehingga dinyatakan PFA, perlu pengembangan analisa statistic untuk mengkaji hasil monitoring untuk penetapan PFA, masih belum memahami tentang konsep buffer zone, belum memiliki aturan untuk monitoring dan pencegahan perpindahan komoditas pada PFA. b. Pada ISPM No. 6 Surveillance perlu tindaklanjut antara lain:Membangun data base OPT sebagai sumber informasi untuk perdagangan, Mempunyai daftar laboratorium yang terakreditasi untuk deteksi/identifikasi, Perlu membuat pedoman teknis pelaksanaan surveillance dari perencanaan, pelaksanaan, verifikasidan monitoring/evaluasi, Pembuatan Pictorial Guide tentang Organisme Pengganggu

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

252

k)

l)

m)

n)

Tumbuhan (OPT) guna memudahkan pelaksanaan surveillance serta perlunya program kampanye tentang OPT . c. Pada ISPM No. 8 Penentuan Status OPT diperlukan tindaklanjut antara lain: Mempunyai daftar ahli taxonomy, Tersedia fasilitas laboratorium uji mampu lakukan deteksi/identifikasi. Pengembangan aplikasi sertifikat elektronik (e-Phytosanitary) dari konsep minimal data untuk pertukaran antar entiti kedua negara maka diperlukan sistem pengamanan terhadap transmisi data dan team proyek IRSS diminta untuk melakukan kajian terhadap kelayakan penggunaan e-Phytosanitary dari aspek untung/rugi dalam menopang aspek perdagangan. Sekretariat IPPC akan mengadakan workshop pengembangan e-Phytosanitary pada November minggu kedua 2012 di Brazil diharapkan Badan Karantina Pertanian dapat menghadiri workshop tersebut guna memaksimalkan sistem aplikasi yang ada pada Badan Karantna Pertanian. Selain dari pada itu diusulkan oleh forum agar IPPC dapat mempunyai Hub Global yang dapat memfasilitasi pertukaran data keperluan e-Phyto. Pembuatan konsep pedoman Phytosanitary Pre-Export Clearance (PEC) dilatar belakang untuk memfasilitasi perdagangan, tetap berpegang pada mitigasi risiko khususnya negara yang berisiko tinggi. Tentunya langkah awal terwujudnya pengaturan perjanjian pesetujuan bilateral kedua negara. Pelaksananaan tindakan karantina khususnya pemeriksaan dilakukan oleh negara pengimpor di negara pengexpor dalam upaya memenuhi persyaratan negara pengimpor. Pelaksanaan PEC bersifat sementara atau jangka panjang tergantung keperluan kedua negara. Pembahasan pedoman untuk mendeterminasi status infestasi inang lalat buah (Tephritidae) pada buah tertentu. Pedoman ini sangat diperlukan bagi Indonesia yang cukup banyak daftar spesies lalat buah yang dapat mengganggu market akses terkait infestasi oleh jenis lalat buah tersebut . Pedoman ini memberikan panduan pengklasifikasian terhadap lalat buah yang ada pada buah tertentu bersifat sebagai inang lalat buah (Host), bukan inang lalat buah (Non-Host). Pedoman ini memberikan petunjuk teknis secara laboratorium untuk rearing lalat buah, pengumpulan lalat buah dari kebun buah, teknik trapping. Perlu mendapat pengkajian lebih mendalam bahwa bulan September 2012 akan masuk dalam daftar konsultasi negara anggota IPPC untuk dimintakan tanggapan penyempurnaan. Pembahasan pedomanPhytosanitary Procedures for Fruit Fly (Tephritidae) Management. Pedoman ini sangat berguna bagi Indonesia yang mempunyai permasalahan lalat buah yang mengganggu market akses. Pedoman ini sangat terpadu untuk pengendalian lalat buah pada perkebunan buah. Tujuan pedoman ini dapat memberikan petunjuk teknis mengurangi populasi lalat buah hingga ambang ekonomi, pencegahan penyebaran, mengeliminasi populasi lalat buah pada kawasan terinfestasi, dan mencegah

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

253

o)

p)

q)

r)

penyebaran lalat buah pada area bebas. Konsep ini akan ditindak lanjuti pada konsultasi berikut, diharapkan Direktorat Perlindungan Hortikultur dapat mengkaji pedoman ini sebagai pembuatan pedoman pengendalian lalt buah di Indonesia untuk mendukung pemasaran produk buah dalam negeri. Pembahasan standard penetapan kawasan karantina terhadap peledakan lalat buah dalam kawasan bebas lalat buah (Establishment of fruit fly quarantine areas within a pest free area in the event of an outbreak (2009-007). Standard ini memberikan petunjuk teknis pengelolaan kawasan terinfestasi lalat buah baru untuk dibebaskan kembali sebagai kawasan bebas lalat buah dalam pemenuhan persyaratan impor suatu Negara, yang harus dilakukan Negara pengekspor. Pedoman ini contoh nyata terjadi di Australia terhadap ledakan lalat buah B. tryoni. Pendekatan strategis yang lakukan membangun kawasan bebas lalat buah dengan metoda identifikasi sebaran lalat buah batas administrative dan radius penyebaran lalat buah berdasarkan karakteristik biologi lalat buah serta upaya lain secara teknis untuk mengeliminasi lalat buah tersebut dilakukan pada setiap tahapan dari rantai produksi (kawasan perkebunan, packing house, transportasi dan pengapalan) termasuk perlakuan karantina. Pemberlakuan peraturan perkarantinaan untuk larangan terhadap pemindahan media potensial dari kawasan terinfestasi. Beberapa ISPM yang adaakansegeradilakukanrevisiyaitu ISPM No. 4,6dan 8. Sidang telah memberikan masukkan kepada Expert Working Group untuk penyempurnaan dalam pembuatan konsep perubahan ISPM yang ada. Diantaranya pada ISPM No. 6 perlu dilengkapi pedoman untuk pengumpulan specimen dari lapang sebelum pengujian laboratorium, perlu pedoman pengumpulan dan pemeliharaan data base hasil surveillance. Pembahasan rencana pembuatan Pedoman standard: Pensertifikasian terhadap bunga potong untuk export dan import (International movement of cut flowers and branches) dan Pedoman sertifikasi Bijibijian serealia untuk konsumsi (International Movement of Grain). Sidang memberikan masukan teknis kepada Team Expert Working Group untuk membuat konsep standard tersebut diantaranya: Penerapan pendekatan analisa risiko untuk mitigasi risiko terhadap perdagangan biji-bijian untuk konsumsi, perlunya tindakan devitalisasi bunga potong yang berpotensi disalahgunakan untuk bibit. Sidang SC-7 diwakili oleh masing-masing 7 regional, Dr. Antarjo Dikin merupakan wakil dari Asia dalam sidang ini membahas draft Perlakuan Karantina untuk kemasan kayu (ISPM No. 15) dan draft standard untuk penetapan tumbuhan sebagai OPT dari hasil analisa risiko yang dikomentari oleh 177 negara serta. Catatan dari pembahasan perlakuan ISPM No. 15 menggunakan HT, DH dan MB antara lain: NPPO mempunyai kewajiban untuk melakukan jadwal spesifikasi calibrasi terhadap pelatanan yang digunakan oleh provider,

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

254

penggunaan sensor temperature perlu mendapat perhatian, diameter/ketebalan kayu agar tidak melebihi dari 20 cm, pengkajian terhadap jenis kayu yang beragam maka kadar air yang beragam mempengaruhi daya penetrasi MB serta perlakuan panas pada kadar air tinggi mempengaruhi hasil perlakuan. Catatan pada draft pedoman analisa risiko tumbuhan sebagai OPT antara lain: kajian melalui 2 pendekatan bahwa tumbuhan sebagai pembawa OPT dan tumbuhan sendiri dapat sebagai OPT.Pendekatan lain antara lain: Jenis tumbuhan (species/varietas), Tujuan pengimportasian tumbuhan (budidaya, obat-obatan, ornamental, aklaminasilahan, cover crop, ditanam dikawasan terbuka/t\ertutup), status keberadaantumbuhan di kawasan PRA. Beberapa bahan pembahasan ini perlu disampaikan dalam forum NPPO, maupun internal Badan Karantina Pertanian agar segera dapat mengambil langkah kebijakan teknis sebelum pemberlakuan standard yaitu: a. Draft Annex 1 to ISPM 15: Approved treatments associated with wood packaging material (2006-011) b. Protocol to determine host status of fruits and vegetables to fruit fly (Tephritidae) infestation (2006-031) c. Draft appendix 1 to ISPM 12: Electronic certification (2006-003) d. Draft annex to ISPM 20:2004 – Phytosanitary pre-export clearance (2005-003) e. Draft annex to ISPM 26:2006 – Phytosanitary procedures for fruit fly (Tephritidae) management (2005-010) f. Draft annex to ISPM 26:2006 Establishment of fruit fly quarantine areas within a pest free area in the event of an outbreak (2009-007) g. Safe handling and disposal of waste with potential pest risk generated during international voyages (2008-004): h. Draft Annex 4: Pest risk analysis for plants as quarantine pests, ISPM 11:2004, and core text changes to ISPM 11: 2004: Pest risk analysis for quarantine pests including analysis of environmental risks and living modified organisms (2005-001) i. Revision to ISPM 15:2009 Annex 1 (Regulation of wood packaging material in international trade): Guidelines for heat treatment; Correction of two titles on MeBr between text and ISPM 15:2009, Annex 1; Addition of sulfuryl fluoride and microwave irradiation treatments (2006011).

E. Kehadiran DELRI Dalam Pertemuan Internasional di Dalam Negeri Selama tahun 2012, Badan Karantina Pertanian telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan internasional yang diselenggarakan di dalam negeri, diantaranya:

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

255

1. Sidang The Second Meeting of The ASEAN-India Working Group on Agriculture and Forestry (The 2nd AIWGAF), Tanggal 6-8 Maret 2012 di Palembang Indonesia akan mengikuti training yang diajukan India dalam proposalnya. Pimpinan rapat menginfomasikan India memberikan kesempatan kepada ASEAN untuk 10 orang mengikuti traning yang diajukan. Indonesia melalui Kementerian Pertanian diharapkan dapat mengajukan proposal kegiatan ASEAN Farmer, terkait hal ini India dalam proposalnya tidak mengajukan kegiatan yang sama namun India bersedia menfasilitasi 2 orang petani dari tiap negara anggota ASEAN untuk magang di India. Rapat menyepakati untuk menginformasikan kepada ASEAN Sekretariat agar Sekolah Teknologi Pertanian dan Institut Pertanian Bogor dapat ikut pada kegiatan 2nd AIWGAF sebagai observer. Rapat menyepakati untuk mengagendakan kegiatan yang spesifik di bidang kehutanan dan perikanan pada pertemuan 2nd AIWGAF, atau dimasukkan ke dalam agenda other matter Sidang membahas action program dalam Medium Term Plan of Action (POA) ASEAN-India Cooperation in Agriculture and Forestry yang dibagi kedalam 3 (tiga) action programme, yaitu: (i) Action Programme 1 untuk meningkatkan kerjasama di bidang pangan, pertanian dan kehutanan; (ii) Action Programme 2 untuk mendukung networking antar otoritas pemerintah terkait, serta antar tenaga ahli pertanian dan ilmuwan dari beberapa institut/universitas pertanian baik di negara anggota ASEAN dan di India, dan (iii) Action Programme 3: untuk mendukung capacity building, transfer teknologi, serta research and development di bidang pertanian. Untuk Action Programme 3, Indonesia mengajukan 3 (tiga) proposal, yaitu: - Women’s ASEAN Partnership Programme on Sustaining Forest Management in the Local Knowledge Perspective – Indonesia (ASEAN Senior Officials on Forestry – ASOF). - Evaluation of Post-Harvest Losses in Fish Industry – Indonesia (ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries – ASWGFi, ASEAN Sectoral Working Groupon Agricultural Training and Extention – AWGATE). - ASEAN Forestry Extension Study Comparative – Indonesia (ASOF). 2. Pertemuan Teknis Pembahasan Transposisi Product Specific Rules (PSR) pada ASEAN-Korea Free Trade Agreement dan ASEAN-Japan CEP di Bogor  Pertemuan dilaksanakan dalam rangka pembahasan transposisi Product Specifik Rules (PSR) dari HS 2007 ke HS 2012 pada

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

256

 



 



ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP). Dit. Kerja Sama ASEAN, Kemendag akan meminta masukan ASEAN Secretariat terkait pemahaman Annex 3 rules of origin, Rule 2 ayat 1 huruf (b) origin criteria TIG-AKFTA. Apabila kepastian yang dimaksud pada poin nomor 1 (satu) telah sesuai dengan pemahaman bahwa or itu mencakup salah satu Rule 2 ayat 1 huruf (b) maka pertemuan sepakat dengan proposal Korea terkait Transposisi 545 Products Specific Rules (PSR) AKFTA dalam HS 2012. Sedangkan untuk implementasi PSR HS 10 digit AKFTA, masingmasing sektor akan menganalisa kembali sesuai dengan data dari BKF, Kemenkeu, kemudian, akan menyampaikan masukannya ke Dit. Kerja Sama ASEAN, Kemendag paling lambat tanggal 9 April 2012. Transposisi Products Specific Rules (PSR) HS 2007 ke HS 2012 AJCEP posisinya disepakati sesuai dengan poin 1, 2, dan 3. Dit. Kerja Sama ASEAN, Kemendag akan mengirimkan email klarifikasi 293 pos tarif transposisi HS 2002 ke HS 2007 AJCEPA kepada peserta rapat yang hadir pada pertemuan ini (21-22 Maret 2012 di Bogor) dan surat resmi menyusul. Diharapkan masingmasing sektor dapat menyampaikan tanggapannya paling lambat tanggal 16 April 2012. Untuk Treatment for Certain Products AKFTA (HS 2002 dan 2007 3907.20 Other Polyethers menjadi HS 2012 ex3002.10 Antisera, other fractions and immunological products, whether or not modified or obtained by means of biotechnological processes dan HS 2002 dan 2007 9114.20 Jewels menjadi HS 2012 ex9114.90 Other), diminta masukan dari Dit. KII wilayah II & Regional untuk disampaikan kepada Dit. Kerja Sama ASEAN paling lambat tanggal 9 April 2012.

3. Chief Ministerial Meeting on Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Bukitinggi  Entry/Exit Points Posisi Indonesia : - Bea Cukai menyampaikan bahwa sebelum menentukan Entry/Exit Points, sebaiknyaTOR harus sudah disusun terlebih dahulu, supaya lebih jelas manfaat dan tujuannya di masa mendatang. Disampaikan juga bahwa instansi terkait agar melakukan pembahasan lebih detail sehubungan dengan entry/exit points tanpa melibatkan pihak pemerintah daerah. - Setelah TOR disusun langkah selanjutnya adalah membuat point evaluasi, hal ini dilakukan supaya aplikasi sistem Entry/Exit Points di lapangan nanti dapat dipantau dan di evaluasi oleh pihak-pihak terkait.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

257

-

Imigrasi menyampaikan bahwa sebelum menentukan entry/exit points, perlu dilakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu. Sehingga propinsi yang akan dijadikan entry/exit points nantinya merupakan propinsi yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan di wilayah perbatasan.  Terms of Reference of the CIQ Task Force Bea Cukai menyampaikan bahwa walaupun beberapa kegiatan sudah berjalan namun belum ada TOR untuk CIQ Task Force. Berkaitan dengan TOR tersebut, bea cukai juga menyampaikan bahwa sebaiknya keanggotaan CIQ Task Force ini terbatas hanya instansi pemerintah saja, dan apabila diperlukan pembahasan dengan pihak JBC atau swasta dapat dilakukan di forum yang berbeda. Di dalam TOR juga sebaiknya disebutkan beberapa manfaat yang dapat menguntungkan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.  Draft MoU IMTGT CIQ Cooperation Posisi Indonesia : - Bea Cukai dan Imigrasi sepakat untuk tidak melanjutkan MoU tersebut, karena peraturan di bidang Imigrasi dan Bea Cukai di Indonesia berlaku secara Nasional, sehingga tidak mungkin diterapkan perbedaan perlakuan antara daerah perbatasan dengan daerah lain. - Imigrasi menyampaikan bahwa telah ada MOU antara Indonesia dengan negara ASEAN sehubungan dengan pembebasan Visa. - Disepakati oleh Bea Cukai dan Imigrasi bahwa sebaiknya dalam Task Force ini juga melibatkan pihak Security, karena semua kegiatan di wilayah perbatasan selalu terkait dengan Kepolisian ataupun ABRI. 4. Fourth Meeting Expert Working Group Indonesia-RRT di Yogyakarta  Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk joint task force untuk kerjasama di bidang industri dan akan membentuk list keterlibatan instansi terkait. Joint task force ini akan berada dibawah expert working group. Saat ini Indonesia mencari focal point untuk kontak person dari Kementerian Industri dan Teknologi China untuk membawahi dan koordinasi task force industri. Sementara dari pihak Indonesia akan berada dibawah Direktorat Kerjasama industi internasional, Kementerian Perindustrian;  China menyampaikan beberapa pembatasan terhadap ekspor mineral serta persyaratannya dan menyatakan bahwa restriksi sebesar 51% mempunyai dampak kerugaian ekonomi yang cukup besar untuk China. China menyampaikan bahwa seluruh tindakan terkait dengan perdagangan dan investasi harus

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

258











menganut asas predictable, transparnet dan stable konsisten dengan aturan WTO serta ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement). Indonesia menyampaikan bahwa pembatasan tersebut dengan adanya regulasi adalah untuk melindungi efek negatif perdagangan terhadap lingkungan dan ketersediaan bahan mentah untuk processing dan refining tambang yang ada di Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia telah sesuai dengan aturan yang ada dalam WTO. Indonesia menyampaikan analisis asimetri terkait data perdagangan antara Indonesia dan China. Menindaklanjuti penandatanganan MoU on Exchange of External Merchandise Trade Statistical Data pada bulan Maret 2012 di Beijing, kedua belah pihak setuju untuk mengkaji ulang adanya perbedaan data perdagangan antara China dan Indoensia serta mempersempit kesenjangan yang ada. Indonesia menyampaikan kesempatan untuk pertukaran form e secara elektronik dalam rangka untuk memfasilitasi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan Form E dalam kerangka kerjasama ACFTA. Indonesia akan menyediakan draft konsep pertukaran elektornik form E yang akan didiskusikan pada pertemuan mendatang. Kedua belah pihak menyepakati pentingnya untuk mencegah penggunaan Sertifikat palsu Asal (Form E). Dengan demikian, kedua belah pihak akan membentuk titik kontak untuk klarifikasi Formulir E. Sementara itu, Focal Point dari Indonesia adalah Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan Indonesia; dan Focal Point dari Cina adalah Ketentuan Asal, Kantor Administrasi Pengawasan Kualitas, Inspeksi dan Karantina (AQSIQ) dan Administrasi Umum Bea Cina. Kedua belah pihak setuju pada prinsipnya untuk mengembangkan saluran atau mekanisme pertukaran informasi elektronik. Cina menyatakan keprihatinan terhadap beberapa pembatasan mengenai fasilitasi perdagangan, yang meliputi keputusan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan pada impor untuk produk hortikultura, pembatasan pada pintu pemasukan untuk produk hortikultura di Indonesia, dan ketentuan untuk identifikasi pengimpor nomor. Mengenai pembatasan pelabuhan impor untuk produk hortikultura, Indonesia menjelaskan kebijakan tersebut untuk melindungi konsumen dan memiliki pemeriksaan mutu yang tepat. Dalam pertemuan tersebut, Badan Karantina Pertanian juga menjelaskan penutupan Tanjung Priok dikarenakan adanya perbaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan operasional di pelabuhan sebagai pintu masuk utama produk hortikultura dari negara mitra.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

259



Pihak China juga meminta penurunan beberapa tarif bea masuk khusunya untuk beberapa produk. Hal tersebut masih dalam kajian Kementerian Keuangan.

5. Pertemuan Border Trade Agreement Indonesia-Filipina di Manado Pertemuan ini membahas klausul yang ada dalam BTA IndonesiaFilipina dimana perjanjian tersebut mengatur hal-hal pokok operasional untuk barang-barang yang diperdagangkan di lintas batas. Badan Karantina Pertanian menyampaikan bahwa untuk tempattempat pemasukan yang ada diperbatasan laut antara Bitung dan Philipina mengacu pada Permentan tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk harmonisasi peraturan perdagangan komoditi wajib periksa karantina mengikuti regulasi/peraturan perkarantinaan yang berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK dan OPTK. 6. Special Meeting of the Coordinating Committee On the Implementation of the ATIGA (CCA), Tanggal 27-28 November 2012 di Bandung Sidang antara lain membahas mengenai (i) ASEAN Roadmap on NTMS (Non Tariff Measures) Streamlining yaitu bagaimana menentukan dan mengembangkan mekanisme data base NTMs untuk memfasilitasi perdagangan; (ii) tanggapan dari private sector terhadap hambatan perdagangan yang dapat digunakan sebagai rekomendasi ataupun pendekatan praktis untuk mengatasi hambatan perdagangan yang ditimbulkan melalui AFTX dan AAF; (iii) verifikasi Matrix of Actual Cases on NTMs/trade barriers yang telah disusun sebelum matrik tersebut di masukkan dalam situs web Sekretariat ASEAN; dan (iv) proposal yang telah disiapkan Thailand mengenai revisi NTBs mengingat adanya pemeriksaan silang pada setiap NTBs yang dikenakan oleh Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. 7. Pertemuan 3rd IMT-GT CMGF Retreat di Bangka Belitung  Pertemuan 3rd IMT-GT CMGF Retreat merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan di Melaka, Malaysia (1st IMT-GT CMGF Retreat, Maret 2012) dan Hat Yai, Songkhla, Thailand (2nd IMT-GT CMGF Retreat, Juli 2012). Pertemuan bertujuan sebagai forum untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka IMT-GT.  Pertemuan dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua Sekretaris Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) BIMP-EAGA dan IMT-GT.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

260

Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari masing-masing negara IMTGT, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand yang terdiri atas perwakilan Ketua Sekretariat Nasional Indonesia, Malaysia dan Thailand, anggota Working Group IMT-GT, perwakilan Gubernur dan Chief Ministers dari Indonesia, Malaysia dan Thailand, perwakilan Kementerian dan Badan lingkup Indonesia antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan POM. Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain perwakilan Pusat IMTGT (CIMT), Joint Bussiness Council (JBC) Anggota IMT-GT, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Asian Development Bank (ADB).  Agenda pertemuan meliputi: - Opening Remarks oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; - Matter Arising from the 2nd IMT-GT CMGF Retreat oleh Governor of Songkhla Province, Thailand; - Report and Update on the 9th IMT-GT CMGF in Port Dickson, Negeri Sembilan State, Malaysia oleh Chief Minister of Negeri Sembilan as the Standing Chair IMT-GT CMGF; - Report and Update on the 18th IMT-GT Ministers Meeting in Port Dickson, Negeri Sembilan State, Malaysia by CIMT; - Report and Update IMT-GT Working Group (AAE, HAPAS, HRD, T, TI, dan IT); - Report and Update of Terms of Reference CMGF; - Report and Update on ADB Technical Assistance; - Provincial/States’ Cross Border Development Plan; - Presentation of ASEAN Ro-Ro Feasibility Study by JICA Study Team; - Report and Update of the IMT-GT Joint Bussiness Council; - Other Matters; - Closing Remarks.  Hasil Pertemuan: - Matter Arising from the 2nd IMT-GT CMGF Retreat oleh Governor of Songkhla Province, Thailand; Ketua Delegasi Thailand menyampaikan perkembangan terakhir The 2nd CMGF. Pertemuan ini telah dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juli 2012, di Hat Yai, Songkhla, Thailand, dan membahas hal-hal yang signifikan yang telah diusulkan oleh perwakilan dari negara anggota IMT-GT, antara lain penyiapan Term of Reference (ToR) dan pembentukan Sekretariat CMGF

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

261

-

-

-

di masing-masing negara anggota IMT-GT (Medan untuk Indonesia, Melaka untuk Malaysia, dan Songkhla untuk Thailand) dalam upaya meningkatkan peran dan partisipasi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha daerah dalam kegiatan IMT-GT. Report and Update on the 9th IMT-GT CMGF in Port Dickson, Negeri Sembilan State, Malaysia oleh Chief Minister of Negeri Sembilan as the Standing Chair IMT-GT CMGF; Perwakilan delegasi Malaysia mempresentasikan perkembangan terakhir hasil pertemuan The 9th IMT-GT CMGF yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 September 2012, di Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia. Pertemuan CMGF ini membahas paparan ADB tentang Green Cities Initiatives dan paparan JBC yang menginformasikan mengenai kegiatan JBC dan usulan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata di wilayah IMT-GT. Pertemuan menyepakati rekomendasi ADB agar Green Cities Initiatives dijadikan proyek unggulan yang harus didukung pada Summit IMT-GT ke 7. Selain itu, disampaikan pula bahwa berdasarkan rotasi secara alphabetik, pertemuan The 10th CMGF akan dilaksanakan di Thailand pada tahun 2013. Report and Update on the 18th IMT-GT Ministers Meeting in Port Dickson, Negeri Sembilan State, Malaysia by CIMT; CIMT melaporkan bahwa pertemuan The 18th IMT-GT Ministerial Meeting telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012, di Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia. Disampaikan pula mengenai perkembangan IMT-GT Summit ke-6, di antaranya kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu BIMP-EAGA and IMT-GT Business Transformation Leaders’ Conference and Consumer Fair, yang telah dilaksanakan ada tanggal 30 November 2012 – 2 Desember 2012 di Melaka, Malaysia. Terkait dengan Term of Refence (ToR), Thailand akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan workshop untuk membahas finalisasi ToR dan isu-isu yang berkaitan dengan rotasi Ketua Working Group pada awal tahun 2013. Report and Update IMT-GT Working Group (AAE, HAPAS, HRD, T, TI, dan IT); Dalam kerjasama IMT-GT terdapat 6 (enam) Working Group, yaitu: Working Group on Transport and Energy; Working Group on Trade and Investment; Working Group on Tourism; Working Group on Halal Products and Services; Working Group on Human Resources Development; dan Working Group on Agriculture, Agro-Industry, and Environment. Masing-masing Working Group menyampaikan perkembangannya.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

262

Working Group on Trade and Investment (WGTI) diketuai oleh Malaysia dan Focal Point untuk Indonesia adalah Kementerian Perdagangan (cq. Direktorat Kerjasama ASEAN – Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional). Pada Working Group tersebut terdapat Custom, Immigration and Quarantine Task Force (CIQ TF). WGTI menyampaikan laporan perkembangan berupa capaian utama yang terdapat dalam Implementation Blue Print yang terdiri atas: a. Penyederhanaan Peraturan dan Prosedur CIQ; b. IMT-GT Annual Trade Mission and Trade Fairs; c. IMT-GT Contact Centers; d. Exchange of Study Visit of CIQ; Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam penyederhanaan peraturan dan prosedur CIQ tersebut meliputi: finalisasi Term of Reference (TOR) CIQ TF, penentuan ruang lingkup yang diusulkan dalam kerangka kerjasama yang mengacu pada ASEAN Trade Facilities Initiative, dan penyusunan Action Plan CIQ TF yang dikembangkan berdasarkan konsultasi dengan sektor swasta. 8. The 1st Consultative Committee on Agriculture (CCA) Meeting Indonesia-Mexico di Jakarta 1st CCA Meeting merupakan salah satu bentuk kerjasam di bidang pertanian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Meksiko. Topik yang dibahas pada pertemuan tersebut: 1. Pengembangan Penelitan dan Capacity Building 2. Promosi Perdagangan dan Investasi 3. Isu Fitosaitari Hasil Pertemuan: 1. Pengembangan Penelitan dan Capacity Building: Dalam hal penelitian dan capacity building, kedua pihak sepakat membahas sejumlah proposal kerjasama, antara lain di bidang: a. Hortikultura: kedua pihak sepakat untuk bekerjasama mengenai buah-buahan tropis. b. Tanaman Perkebunan: kedua pihak sepakat untuk bekerjasama dalam mengendalikan penyakit lethal yellowing pada kelapa dan teknologi produksi dan pertukaran plasma nutfah untuk tanaman karet. c. Pangan: pihak Meksiko tertarik mengembangkan kerjasama untuk komoditas padi. d. Peternakan: kedua pihak tertarik untuk menjajaki kerjasama di sektor peternakan dan sepakat untuk bekerja secara bersama-sama dalam menetapkan kerjasama dalam sistem pertanian-kehutanan-ternak, diagnosis dan pengobatan Avian-influenza berbasis herbal, peningkatan ketersediaan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

263

indukan ayam untuk produksi daging, pengembangan tanaman pangan polong semak di berbagai agroekosistem, dan pengembangan dll. e. Pertukaran Ilmu Pengetahuan: kedua pihak sepakat untuk mengembangkan proyek kerjasama untuk memastikan kulaitas produk tanaman perkebunan melalui pertukaran pengetahuan mengenai perlindungan tumbuhan berkelanjutan dan pertukaran musuh alami untuk pengendalian hama dan penyakit. 2. Capacity Building: kedua pihak sepakat untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam capacity building dan sepakat untuk membahas Promosi Perdagangan dan Investasi: Akses Pasar dan Isu WTO Kedua pihak menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki akses pasar dan kemungkinan untuk menurunkan hambatan teknis dan tarif untuk komoditas tertentu. Pihak Meksiko menyampaikan ketertarikan akses pasar untuk bawang bombay, telur, dan daging ke Indonesia, sedangkan pihak Indonesia menyampaikan ketertarikan untuk meningkatkan akses pasar untuk kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan kunyit ke Meksiko. 3. Isu Fitosaitari Sebagaimana diinginkan oleh pihak Meksiko, pihak Indonesia menyampaikan informasi mengenai isu zoosanitary: sistem pelaporan penyakit, pengakukan mengenai pemotongan dan penanganan daging ekspor ke Indonesia, pemeriksaan produksi hewan dan tumbuhan, persyaratan impor untuk ternak dan produk susu, termasuk pula buah-buahan dan sayuran ke Indonesia. Indonesia menyampaikan permintaan informasi mengenai persyaratan karantina yang ditetapkan untuk ekspor produk buah-buahan, sayuran dan peternakan dari Indonesia. 9. The 1st Working Group on Agriculture Cooperation (WGAC) Indonesia-New Zealand di Jakarta Merupakan pertemuan pertama sebagai implementasi dari Memorandum of Understanding on Agriculture Cooperation Indonesia-New Zealand. Pertemuan dilaksanakan sebagai wadah resmi forum bilateral kedua negara. Pertemuan membahas hal-hal sebagai berikut: 1. Cooperation and assistance in the beef and dairy sector. Kegiatan-kegiatan yang disepakati oleh kedua pihak antara lain:  Strengthening National Dairy Breeding Center in Baturraden  Farmer internship in New Zealand  Field Officers internship in New Zealand  Capacity Building in food safety laboratory testing 2. Export facilitation for Indonesian agricultural products

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

264

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Terkait masalah akses pasar buah-buahan tropis dari Indonesia ke New Zealand, direncanakan pada tahun 2013 bisa terealisasi ekspor buah manggis ke New Zealand atau maksimal pada quarter pertama tahun 2014. Capacity building for Quarantine Terkait kegiatan di sektor karantina, telah ditunjuk consultant dari New Zealand yaitu Landcare Consultant, yang akan melakukan scoping study untuk kegiatan di bidang penguatan biosafety dan biosecurity. Education and Training for Indonesian officers in the field of Agriculture Pada kegiatan pendidikan dan training bagi pegawai Kementan, telah diselenggarakan tawaran Beasiswa dari Pemerintah New Zealand kepada Kementan, dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan promosi lagi terkait tawaran tersebut dan Pihak New Zealand akan melakukan penyesuaian terhadap persyaratan-persyaratan beasiswa. Short-term capacity building for international negotiations on agricultural trade issues of mutual interest Kegiatan terkait butir ini, akan diselenggarakan pada tahun 2013 selama 4 kali / tahap dimana akan diseleksi menjadi 5 peserta yang akan ditraining langsung ke New Zealand. Comparative study on agricultural development for Indonesian agricultural officials Pelaksanaan studi banding ini akan dilaksanakan pada tahun 2013 dengan melibatkan sektor swasta dan mengundang para petani. Kontak Person untuk kegiatan tersebut adalah Direktur Pemasaran Internasional Ditjen PPHP. Technical assistance on technology for potato soil sterilization and pest control Update kegiatan dalam kerjasama ini di-drop karena tidak terdapat masukan dari Ditjen Hortikultura, namun Pihak New Zealand menyampaikan arti penting komoditas kentang yang ada di Papua Barat (sweet potato) yang mirip dengan makanan pokok di New Zealand. Other Matters Pembahasan terkait isu food security terutama mengenai pembahasan isu Food Security dalam forum APEC dimana di tahun 2013 Indonesia akan menjadi ketua dan tempat penyelenggaraan sidang APEC. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi dalam pembahasan masalah tersebut. Date and Vanue of the Next Working Goup Kedua delegasi menyepakati pertemuan kedua dari WGA Indonesia-New Zealand akan diselenggarakan di New Zealand dan akan dikomunikasikan melalui jalur diplomatik.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

265

10. Pertemuan Working Group on Trade and Investment (WGTI) ke-5 Indonesia- Uni Eropa, Tanggal 12-13 Juli 2012 di Jakarta Hasil Pertemuan terkait karantina antara lain sebagai berikut: Bilateral Issues between Indonesia and EU: Issues on Importation of Horticulture Products Delegasi UE meminta klarifikasi Indonesia terkait Peraturan Menteri Pertanian No. Peraturan Menteri Pertanian No. 42/2012, No. 43/2012, dan No. 88/2011, khususnya mengenai penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu pemasukan buah dan sayuran segar, serta permintaan EU akan recognition of food safety system. Terkait dengan Peraturan Menteri Pertanian dalam pembatasan tempat-tempat pemasukan bagi importasi produk hortikultura berupa buah dan sayuran buah segar, serta umbi lapis, Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia sama sekali tidak menutup pintu pemasukan buah dan sayuran buah segar, tetapi mengatur pelabuhan pemasukan agar upaya perlindungan sumber daya pertanian dari OPTK eksotik dapat lebih efektif. Pembenahan sedang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok yang meliputi: pembentukan satu sistem pemeriksaan terpadu antara Karantina dan Bea Cukai, pembangunan infrastruktur untuk menampung komoditas impor di dalam wilayah Pelabuhan selama dilakukan pemeriksaan karantina, sekaligus jalur khusus untuk keluar masuk kontainer (komoditas). Kedua Peraturan Menteri Pertanian tersebut telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor G/SPS/N/IDN/53 dan 54. Terkait dengan Permintaan EU akan recognition of food safety system, Indonesia menyampaikan bahwa pengakuan sistem keamanan pangan (recognition of food safety system) Indonesia dilakukan berdasarkan negara (by country) bukan berdasarkan sistem. Indonesia tidak bisa mengakui sistem keamanan pangan EU secara keseluruhan, karena walaupun negara-negara anggota EU mempunyai satu sistem keamanan pangan yang sama, tapi dalam penerapannya berbeda-beda di setiap negara anggota EU. Delegasi EU menanyakan tanggapan Badan Karantina Pertanian terkait undangan EU ke Badan Karantina Pertanian untuk melakukan verifikasi ke Brusel. Perwakilan dari Badan Karantina Pertanian menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, pada bulan September 2012 akan ada Tim Verifikasi ke EU tapi belum ditentukan secara spesifik negaranya. Namun perwakilan dari Badan Karantina Pertanian menyampaikan bahwa berdasarkan Permentan 88/2012 tentang PSAT, EU terlebih dahulu harus mengajukan permohonan recognition ke Badan Karantina Pertanian untuk selanjutnya akan dilakukan kajian dan verifikasi oleh Tim dan Badan Karantina Pertanian.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

266

Terkait pembahasan Technical regulations – SPS yang terdapat dalam counter Draft Scoping Paper Agreed [Approach] to An Indonesia – The European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Ketua Delegasi Republik Indonesia menyampaikan posisi Indonesia yang sebelumnya telah dilakukan pembahasan interdep dengan instansi terkait termasuk Badan Karantina Pertanian, yaitu sebagai berikut: - The Agreement will aim to facilitate access to each Party's market, while respecting legitimate objectives to safeguard human, animal and plant health. - The Agreement will aim to prevent and eliminate to the extent possible barriers to trade by improving transparency and bringing certainty and consistency to the application of SPS measures through a mechanism to be agreed upon, and work towards the recognition of disease-free health status of the Parties for both animal and plant diseases, while maintaining essential checks at the border and the recognition of health certificates. The Agreement will foresee appropriate arrangements to address market access barriers and to facilitate the resolution of differences. Merespon posisi Indonesia tersebut, Delegasi Uni Eropa mengusulkan perlu dilakukan pertemuan ahli (expert) SPS antara Indonesia dengan EU guna menentukan batasan pembahasan yang diinginkan kedua belah pihak. Delegasi Uni Eropa berharap pertemuan ahli SPS dapat dilaksanakan secepatnya, jika memungkinkan dilakukan pada bulan September 2012. Ketua Delegasi EU menginformasikan setelah penentuan batasan pembahasan SPS selanjutnya akan dilakukan pembahasan substansi dari batasan SPS yang telah ditentukan. Indonesia akan menunggu dari pihak Uni Eropa untuk penentuan Tanggal pertemuan expert dimaksud. Pertemuan juga membahas Struktur Negosiasi, terkait hal ini wakil dari Direktorat Jenderal PPHP menginformasikan kepada Wakil Badan Karantina Pertanian agar Badan Karantina Pertanian dapat masuk ke dalam Working Group on Trade in Goods (WGTG), dan dalam WGTG tersebut perlu dibentuk sub group yang dapat memfasilitasi kepentingan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Sub Working Group on Agriculture and Fishery. Pertemuan menyetujui dibentuknya 7 (tujuh) Working Group, yaitu Working Group on Trade in Goods, Working Group on Trade in Services, Working Group on IPR and Competition Policy, Working Group on Standard, Technical Regulations and Customs Procedures (STRACAP), Working Group on Cooperation and Capacity Building, Working Group on Rules.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

267

BIDANG INFORMASI 1) Rapat Persiapan Badan Karantina Pertanian dalam penerapan single sign on (SSO) dalam implementasi INSW dan Pembahasan mengenai langkah-langkah strategis Pusat dan UPT dalam perluasan penerapan PPK Online secara wajib pada 5 UPT yang ditunjuk. Catatan Rapat : SINGLE SIGN ON (SSO) INSW a) Narasumber dari Tim Teknis INSW menyampaikan pemaparan tentang : Gambaran Umum SSO, Kebijakan Integrasi, Design Global SSO, Persyaratan Penggunaan SSO, proses Registrasi, serta mekanisme dan alur SSO yang telah dilakukan oleh BadanPOM b) SSO merupakan salah satu fitur dalam kerangka sistem INSW yang bertujuan untuk memudahkan para pengguna jasa login pada masingmasing portal. Sekali login ke system, pengguna tidak perlu login lagi jika ingin mengakses sistem lain yang berafiliasi dengan sistem INSW (once sign-in, multiple access). c) Untuk membantu K/L dalam menggunakan aplikasi SSO, tim teknis SSO akan mengirimkan pedoman pengintegrasian aplikasi, baik menyangkut software maupun standarisasi hardware yang dibutuhkan. Konten webbase SSO diserahkan pada kebijakan masing-masing K/L. d) Programer Inhouse System Barantan sanggup menyelesaikan sistem SSO dalam waktu yang tidak terlalu lama jika buku pedoman pengintegrasian sudah diterima.

PPK ONLINE : a) Bidang Informasi telah menyiapkan rencana kegiatan terkait “Pengukuran kinerja Barantan melalui pelayanan PPK OL yang diberlakukan mandatory pada UPT yang telah ditunjuk sesuai dengan Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 8600a/TU.210/L/01/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Penggunaan PPK OL sebagai Penilaian Kinerja oleh UKP4, dimana tahapan dari rencana kegiatan tersebut adalah sbb.: Rencana Kegiatan : No. 1

Bentuk Kegiatan

Waktu

Penyiapan infrastruktur IT untuk mendukung system palayanan on line

Feb – Mar 2012

Tindak Lanjut Pusat UPT Mengirim tim Menginventarisasi teknis untuk sarana dan membantu prasarana IT dan penyiapan melaporkan infrastruktur IT kesiapan sarana yang dimiliki

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

268

2

Sosialisasi kepada pengguna jasa dalam pemanfaatan aplikasi PPK Online

April

Mengirim tim sosialisasi PPK online

3

Melaksanakan uji coba PPK online pada pengguna jasa tertentu Penerapan PPK online yang lebih luas

Mei

Memantau melalui web service

Agt

Memantau melalui web service

4

Menyiapkan acara sosialisasi kepada pengguna jasa dan melaporkan hasil pelaksanaannya Melaporkan hasil uji coba terbatas Melaporkan hasil penerapan PPK online secara penuh

b) Sehubungan dengan surat tersebut diatas, UPT telah mengambil langkah-langkah strategis. Berikut adalah uraian singkat dari langkahlangkah strategis yang telah dilakukan UPT : BBKP Makassar BBKP Makassar menerbitkan SK Kabalai Makassar tentang Penunjukan Tim Implementasi Penggunaan PPK OL No. 213/Kpts/KP.430/L.10.A/02/2012. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : penyusunan jadwal palang, inventarisasi infrastruktur, penggunaan 3 wilker untuk PPK OL, mengirimkan staff untuk studi banding ke Soetta dan Priok, collect data, sosialisasi pengguna jasa (anggaran?), workshop dan simulasi ke pengguna jasa. BKP I Mataram BKP I Mataram telah mengadakan rapat dengan mengumpulkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan dimasing-masing wilker  mengidentifikasi pengguna jasa potensial sebagai user PPK OL. BKP I Mataram juga menyiapkan/menyediakan satu komputer untuk digunakan oleh pengguna jasa PPK OL di UPT induk Installasi aplikasi, uji coba juga telah dilakukan kepada pengguna jasa. BKP I Denpasar BKP I Denpasar telah menyiapkan rencana aksi terkait Surat Kepala Badan, dimana diantaranya adalah mengidentifikasi infrastruktur yang telah tersedia di UPT, melakukan perencanaan jaringan. BKP I Denpasar membutuhkan bantuan tim teknis Pusat dalam pelaksanaan sosialisasi kepada pengguna jasa dan pemeriksaan kondisi jaringan di UPT. BKP I Batam BKP I Batam menggunakan wilker Batu Ampar sebagai contoh implementasi PPK OL. Inventarisasi infrastruktur, jaringan dan identifikasi

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

269

pengguna jasa potensial juga dilakukan. Bantuan tim teknis Pusat dalam sosialisasi pengguna jasa. BKP I Banjarmasin BKP I Banjarmasin sebelumnya juga sudah menggunakan PPK Online. Sehubungan dengan surat Kepala Badan, maka telah diidentifikasi pengguna jasa potensial yang akan diundang untuk diberikan sosialisasi PPK OL. Sosialisasi bisa dilakukan di UPT induk (tidak membutuhkan anggaran yang besar), dimana sosialisasi akan dilakukan secara group/kelompok, misalnya kelompok pakan ternak, kelompok vaksin dan obat-obatan, dll. Secara umum, UPT telah mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dalam perluasan penerapan PPK OL ini. Bagian Perencanaan memberikan arahan dan alternatif solusi atas permasalahan terkait Perluasan Penerapan PPK OL tersebut, terutama tentang perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan Sosialisasi kepada pengguna jasa, LAIN-LAIN : a) Bagian perencanaan memberikan wacana untuk membuat „aplikasi Barantan” menjadi “asset Barantan”. b) Agar perluasan PPK OL ini juga disosialisasikan kepada UPT-UPT lain yang tidak ditunjuk  UPT-UPT tersebut dapat menganggarkan di tahun-tahun berikutnya apabila ditunjuk juga untuk pemberlakuan secara mandatory. c) Perlu ditetapkan aturan yang jelas untuk user PPK Online adalah IMPORTIR, bukan PPJK. (kendala di Soetta dan Priok dimana mayoritas pengurusan dilakukan oleh PPJK karena kontrak kerjasama antara PPJK dan importer adalah sampai clearance barang dan clearance dokumen). Tindak Lanjut : a) UPT akan segera menginventarisasi infrastruktur di UPT masingmasing, dan melaporkan ke Pusat tentang kekurangan perangkat yang dibutuhkan  Pusat akan mengusahakan memenuhi kebutuhan perangkat yang dibutuhkan b) UPT akan inventarisasi pengguna jasa yang potensial sebagai user PPK OL, lalu akan dilakukan sosialisasi  Pusat akan mengirimkan tim teknis dalam membantu pelaksanaan sosialisasi tersebut. Disarankan agar pelaksanaan sosialisasi terjadwal untuk 5 UPT yang telah ditunjuk. 2) Sosialisasi Sistem Informasi Lingkup Barantan Dalam rangka menyebarluaskan pemanfaatan instrumen system informasi bagi personel pengawasan dan penindakan di UPT lingkup Badan Karantina

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

270

Pertanian, maka Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan “Sosialisasi Sistem Informasi Lingkup Barantan”. Peserta kegiatan ini adalah Kepala Seksi Kewasdakan dan Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian serta pejabat lingkup Pusat Barantan. Acara diselenggarakan di Sahid Raya Hotel-Yogyakarta pada tanggal 23-25 Oktober 2012. Adapun materi sosialisasi yang diberikan adalah pemaparan tentang Progres Pemanfaatan e-Government yang disampaikan oleh Direktur E-Government dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemaparan tentang Perkembangan Aspek Kewasdakan oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Dr. Ir. Catur Putra Budiman, M. Agric.), Simulasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Sekilas Tentang Inhouse Sistem Barantan bagi Kewasdakan oleh Bidang Informasi Perkarantinaan. Disamping itu disampaikan pula pemanfaatan data operasional inhouse system Barantan oleh Dr. Eliza Rusli (Pusat Karantina Tumbuhan) dan Dr. Sriyanto (Pusat Karantina Hewan). Dengan pemaparan disertai simulasi dan ujicoba pemanfaatan inhouse system termasuk pengenalan model aplikasi kewasdakan kedepan, diharapkan pemanfaatan tehnologi informasi secara bertahap dapat menjangkau seluruh lini SDM dalam mendukung kegiatan operasional di UPT lingkup Barantan. Hasil berupa feedback dari perserta akan dijadikan substansi pengkayaan dan penguatan di dalam pembuatan aplikasi yang ada. Aplikasi Kewasdakan selanjutnya akan dirilis pada Tahun Anggaran 2013 serta akan disosialisasikan kembali untuk penggunaannya pada setiap kegiatan kewasdakan baik yang bersifat regional maupun dalam forum-forum nasional 3) Pokja Integrasi Dan Sinkronisasi Data Lalu Lintas Media Pembawa Dalam penyusunan bahan kebijakan Badan Karantina Pertanian dibutuhkan data yang valid dari sumber yang dapat dipercaya. Ketersediaan pusat data di Badan Karantina Pertanian yang dikelola oleh Bidang Informasi Perkarantinaan menjadikan adanya perubahan tupoksi yang sebelumnya dikelola oleh Bidang Teknik dan Metode Karantina Hewan dan Bidang Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan sekarang menjadi tugas Subbidang Pelayanan Informasi. Agar kebutuhan akan data sesuai dengan keinginan di masing-masing pusat dan sekretariat, maka untuk pengolahan data tersebut harus melibatkan unsur-unsur bidang/bagian yang ada di pusat maupun sekretariat, maupun kelompok jabatan fungsional. Untuk itu perlu disusun kelompok kerja yang terdiri dari masing-masing unsur tersebut dan subbidang pelayanan informasi untuk dapat mengolah dan menganalisa data yang sudah disajikan untuk kebutuhan bahan kebijakan di masing-masing pusat/sekretariat. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas adalah diselenggarakannya kegiatan “Pokja Integrasi dan Sinkronisasi Data Lalu Lintas Media

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

271

Pembawa” dengan peserta pejabat struktural dan fungsional lingkup Pusat Barantan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah :  Teridentifikasinya permasalahan terkait pengelolaan data operasional perkarantinaan yang harus segera ditindaklanjuti.  Tersusunnya Tim/Kelompok Kerja yang anggotanya merupakan perwakilan Pusat Teknis, Sekretariat dan Fungsional yang akan bekerja secara periodik untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil laporan elektronik UPT KP yang pelaporannya melalui Inhouse System Barantan (SikawanQV dan Eplaq) dengan SK Kepala Badan.  Teridentifikasinya mekanisme pengumpulan dan pengolahan data elektronis Barantan.  Teridentifikasinya masukan untuk penyempurnaan Inhouse System terkait pelaporan secara elektronik. 4) Evaluasi Hasil Laporan Elektronik Bahwa Bidang Informasi, terutama Subbidang Pelayanan Informasi sesuai dengan Permentan N0. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data, pelayanan sistem dan penyebaran data dan informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. Kegiatan “Evaluasi Hasil Laporan Elektronik” merupakan perwakilan dari masing-masing Bidang di Pusat Teknis dan Pejabat Fungsional lingkup Pusat Barantan. Terdapat beberapa hal yang disimpulkan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil laporan elektronik tahun 2012, antara lain :  Tersusunnya draft database pengelompokan media pembawa HPHK (Hewan, BAH, HBAH dan Benda Lain) yang dapat ditindaklanjuti dengan penyempurnaan di Inhouse System.  Perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap manual pengisian Inhouse System yang telah terbentuk.  Tersusunnya hasil evaluasi pelaporan elektronik UPT KP (waktu pengiriman, kebenaran dan kelengkapan input data) yang dilakukan oleh UPT. 5) Kajian Pertukaran Informasi Elektronik Uji Laboratorium Dengan Instansi Terkait Kegiatan dilaksanakan pada 03-05 Oktober 2012 di Denpasar, Bali. Tujuan kegiatan Kajian Pertukaran Informasi Elektronik Uji Laboratorium dengan Instansi Terkait adalah terwujudnya hasil kajian berupa rumusan kegiatan yang memuat substansi kesepahaman, kerjasama dan implementasi teknis pertukaran data elektronik hasil uji laboratorium. Acaran yang dibuka oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, wakil dari Direktorat Kesehatan Hewan, Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Balai Besar Veteriner Maros, Dinas Peternakan Propinsi

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

272

Bali, dan perwakilan dari UPT Karantina Pertanian (BKP Kelas I Denpasar, BKP Kelas I Mataram, SKP Mamuju) . Hasil yang disepakati adalah: 1. Kelompok Laboratorium Mengingat setiap instansi telah memiliki aplikasi yang digunakan untuk pelaporan di laboratorium masing-masing unit kerja, maka Badan Karantina Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan membentuk tim untuk mengidentifikasi, menyepakati dan menetapkan jenis data dan informasi yang akan dipertukarkan secara periodik. Pertukaran data dan informasi tersebut perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. . 2. Kelompok Dinas Terkait  Dokumen SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) yang diterbitkan perlu disepakati dan ditetapkan format maupun substansi yang memberikan data dan informasi terkait data yang dibutuhkan, termasuk model SKKH yang berbasis sistem aplikasi elektronik.  Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB siap memulai bekerjasama dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan.  Badan Karantina Pertanian diharapkan dapat menjadi inisiator & fasilitator layanan SKKH berbasis elektronik yang mampu terintegrasi dengan inhouse system Barantan. 6) Penyempurnaan Aplikasi Registrasi SAB Online Kegiatan penyempurnaan registrasi online dilaksanakan di Jakarta dan setelah dilakukan tahap menginventarisasi masukan serta input yang disampaikan oleh user, dalam hal ini perusahaan fumigasi dan kemasan kayu serta sekretariat SAB sebagai penanggunjawab pelayanan registrasi online ini. Berdasarkan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian pada pembukaan Workshop SAB pada Maret 2012, penggunaan registrasi on line SAB ini harus diperluas penggunaannya diseluruh wilayah layanan yang ada, sehingga tidak terbatas pada tahun 2011 lalu dimana hanya mencakup 5 (lima) UPT saja, yaitu: BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno Hatta, BBKP Belawan, BBKP Surabaya dan BKP Semarang. Dari data yang ditunjukan pada tahun 2012 ini, penggunaan aplikasi ini telah menjangkau 15 wilayah layanan yang tersebar di 14 UPT lingkup Badan Karantina Pertanian. Penyempurnaan pada aplikasi registrasi online TA 2012 diarahkan pada penambahan ruanglingkup pada aplikasi ini untuk dapat pula digunakan sebagai tool dalam pengawasan fumigasi. Untuk itu saat ini ini telah dikembangkan Pemanfaatan Sertifikat Fumigasi Elektronik sebagai intrumen untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perlakuan fumigasi.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

273

Sejalan dengan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian pada pembukaan workshop SAB bulan Maret 2012 lalu dimana di intruksikan agar kontrol serta kendali dalam penggunaan pestisida terbatas dalam hal ini metil bromida (MB) harus dapat diawasi oleh Badan Karantina Pertanian. Hal ini sangat relevan mengingat data penggunaan MB menjadi substansi awal bagi Kementerian Lingkungan Hidup dalam menetapkan jumlah kuota impor setiap tahunnnya. Untuk itu pada bulan Juli 2012 lalu, melalui surat edaran Kepala Pusat Karantina Tumbuhan memberlakukan sistem ini kepada seluruh AFASID di dalam setiap penerbitan sertifikat fumigasi. Jenis sertifikat fumigasi yang digunakan saat ini terdapat 2 (dua) versi yang keduanya telah di fasilitasi dalam sistem ini. Kedua jenis sertifikat dimaksud adalah: a. Sertifikat fumigasi versi Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS). Diperuntukan bagi komoditas-komoditas yang berangkat dengan tujuan Australia dan telah di beri perlakukan fumigasi oleh AFASID b. Sertifikat fumigasi versi Barantan. Jenis sertifikat ini diperuntukan bagi komoditi-komiditi yang berangkat dengan tujuan negara selain Australia Sampai akhir tahun 2012 ini tercatat telah terbit sebanyak 2052 sertifikat fumigasi elektronik dengan format AQIS dan sebanyak 2865 dengan format Barantan untuk kegiatan fumigasi yang dilakukan oleh AFASID. 7) Pembuatan Web Service Realisasi Perijinan Komoditi Pertanian (SIP DAN SRTPP) Sistem Perijinan terintegrasi ini dibangun bersama-sama antara tim IT yang Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PPVTPP) dan Ditjen Teknis Terkait serta tim IT Badan Karantina Pertanian. Sistem pengintegrasian perijinan ini dibangun dengan tujuan: • Menjamin adanya kepastian lama waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus penerbitan perijinan • Memfasilitasi aspek transparansi pada setiap tahapan proses perijinan disetiap unit kerja terkait • Menjamin kemamputelusuran dari perijinan yang telah diterbitkan (SIP dan SRTPP Kementan) • Memperkuat kendali managemen pada tahapan proses realisasi dari perijinan yang telah diterbitkan Secara singkat dapat diuraikan proses pengiriman data secara elektronik dari instansi penerbit perijinan dilingkup Kementan, sebagai berikut: • Permohonan yang disampaikan oleh pemohon dilakukan melalui system elektronik yang dikembangkan oleh PPVTPP, selanjutnya atas hasil verifikasi dokumen, data elektronik disampaikan ke Ditjen Teknis terkait

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

274

dan Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan kajian teknis dan analisa resiko atas media pembawa yang akan dilalulintaskan. • Komunikasi data elektronik dilakukan secara 2 arah yang terpantau di alur proses penerbitan pada webservice Kementerian Pertanian. • Selanjutnya data elektronik yang sudah divalidasi oleh PPVTPP di disampaikan ke seluruh pintu pemasukan yang telah ditetapkan. • Proses pemasukan media pembawa dan aktifitas yang terjadi di UPT selanjutnya dapat diakses pada proses monitoring realisasi pemasukan melalui website Kementerian Pertanian Alamat web dimaksud adalah: http://www.eplaqsystem.deptan.go.id/sipmen/ https://sikawan.deptan.go.id Selama tahun 2012 ini tercatat sebanyak 387 Perijinan berupa data elektronik yang dikirimkan oleh PPVTPP ke UPT pintu pemasukan, untuk selanjutnya di proses sesuai alur 8P serta prosedur dan tindakan karantina yang berlaku. Dengan demikian tidak akan terjadi lagi jumlah pemasukan yang melebihi kuota dan masa berlaku yang telah ditetapkan. 8) Update Aplikasi Sistem Informasi Barantan (SIKAWANQV DAN EPLAQ) Up date atau penyempurnaan in house system Barantan merupakan suatu siklus dinamika dan perbaikan berkisambungan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi pada pelaporan elektronik kegiatan operasional di UPT lingkup Barantan. Feedback berupa masukan yang disampaikan baik melalui forum bimbingan teknis, hasil evaluasi, koordinasi dengan instansi lain dan sebagainya menjadi indikator didalam pemenuhan dan terakomodirnya fiturfitur pengembangan pada in house system Barantan menuju aplikasi berbasis user friendly approach. Secara umum dapat disampaikan beberapa penyempurnaan yang dilakukan pada 2 in house system Barantan adalah: - Penyempurnaan HS code mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2012 - Fitur navigasi berdasarkan golongan media pembawa dan alur 8P - Penambahan database pintu pemasukan berdasarkan Permentan 94/2011 - Integrasi perijinan dengan in house system - Dokumen PSAT (prior notice) - Penyesuaian PNBP - Penyempurnaan fitur-fitur yang sudah ada - Integrasi dengan butir kegitan fungsional Pada tahun 2013 mendatang, proses penyempurnaan in house system ini akan terus berlanjut dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan regulasi teknis yang diterbitkan.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

275

9) Pembuatan Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Online Dalam pengiriman sampel pada pelaksanaan kegiatan operasional untuk uji laboratorium dilengkapi oleh surat pengantar atau surat permohonan pemeriksaan laboratorium dari tempat pelayanan di wilayah kerja kepada laboratorium UPT. Surat permohonan ini masih bersifat manual dan seringkali tidak memberikan informasi yang lengkap terhadap data sampel, maksud dan tujuan dikirmkan sampel tersebut ke laboratorium. Untuk memberikan informasi yang lengkap terhadap sampel dengan mencantumkan target pest atau target uji yang diinginkan dengan format yang standar maka dibuat aplikasi Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Online dimana aplikasi ini sudah diintegrasikan ke inhouse system pelayanan sehingga informasi media pembawa terkait jumlah, daerah/negara asal, pemilik dan tujuan dilaluntaskan dapat di impor dari aplikasi Inhose system (Sikawan dan E-Plaq). Untuk informasi sampel yang akan diuji data sudah disiapkan sesuai dengan standar isian yang ada di aplikasi, dengan demikian informasi sampel yang dikirim ke laboratorium menjadi lengkap. Data elektronik tersebut dari Wilker asal sampel dapat dikirim ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIMLAB) di Laboratorium UPT secara online, sehingga Laboratorium sudah mengetahui terlebih dahulu informasi dari sampel yang akan tiba secara lengkap dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan pengujian. Data yang dikirim secara elektronik tersebut jika diunduh di SIMLAB akan mengisi data pemohon, data sampel dan data pengujian. 10) Pembuatan Web Service Hasil Uji Lab UPT KP Pelaksanaan kegiatan laboratorium merupakan tindak lanjut dari proses tindakan karantina di instalasi karantina sebagai penentu dari proses pelaksanaan perkarantinaan lebih .lanjut. Di dalam proses pelaksanaan pelayanan tindakan karantina UPT Karantina Pertanian menggunakan aplikasi inhouse system (SIKAWAN QV dan EPLAQ), sementara dalam proses Pelayanan Laboratorium menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIMLAB). Pemutahiran aplikasi ini juga terkait dengan sistem manajemen proses pengujian yang dimulai dari penerimaan permohonan uji dan sampel uji sampai dengan diterbitkannya hasil uji laboratorium yang sistemnya sudah disesuaikan dan mengacu kepada ISO/IEC 17025-2008 dan ISO 9001:2008 / SNI19- 9001-:2008. Laporan berupa rekapitulasi hasil uji lab dari UPT lingkup Badan Karantina Pertanian selanjutnya dapat dipertukarkan serta dimonitor pada web service yang telah tersedia. 11) Penyempurnaan Sistem Pelaporan Elektronik LAB PSAT Perubahan regulasi Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/PP.340/5/2009 menjadi Permentan 88 tahun 2011 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, disatu sisi menyebabkan perubahan cakupan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

276

dari konten dari regulasi sebelumnya. Sehingga disisi lain, aplikasi yang digunakan sebelumnya secara pararel harus dilakukan pemutakhiran sesuai dengan cakupan regulasi yang ada. Adapun cakupan perubahan yang harus difasilitasi pada Sistem Pelaporan Elektronik Lab PSAT ini adalah;  Penambahan komoditi yang dilakukan uji PSAT menjadi 100 komoditas  Ketentuan Batas Maksimum Residu untuk setiap komoditi yang diuji  Penambahan lingkup pengujian PSAT menjadi cemaran pestisida, logam berat, toksin, mikroba dan formalin  Otomasi sistem untuk penetapan ambang batas  Penambahan user akses untuk laboratorium  Up date integrasi hasil lab PSAT dengan in house system  Perbaikan fitur penyajian data  Akselerasi koneksitas dengan web monitoring eplaq Kedepan, pengembangan serta penyempurnaan dari aplikasi ini terus dilakukan seiring dengan kebutuhan organisasi serta regulasi yang mendasarinya. Pengembangan aplikasi akan lebih difokuskan pada proses monitoring atas hasil uji lab PSAT komoditi pangan segar yang berasal dari negara-negara yang telah dilakukan pengakuan sistem keamanan pangnnya, seperti; Amerika Serikat, New Zealand, Kanada dan Australia. Laporan hasil monitoring ini selanjutnya diintegrasikan dengan in house system Barantan di UPT untuk dilakukan proses selanjutnya berdasarkan hasil uji lab yang diterima, untuk dilakukan tindakan karantina selanjutnya. Disamping itu untuk memudahkan pengawasan atas hasil uji lab yang disampaikan, diberikan fasilitasi bagi pengambil kebijakan (kantor pusat) untuk memonitor hasil uji yang disampaikan melalui akses yang dimiliki dan disediakan pada web monitoring eplaq system. Terhitung selama tahun 2012 sebanyak 30.044 hasil pengujian lab PSAT secara elektronik disampaikan ke seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian. 12) Pengkajian Aplikasi Pemanfaatan BARCODE Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 14–16 September 2012 di Hotel Accram, Bogor. Kajian Pemanfaatan aplikasi barcode dilakukan untuk dua substansi pokok bahasan yaitu: (a). Hasil Kegiatan Evaluasi Sistem Pengawasan Prior Notice Komoditas PSAT dan (b). Kajian Pemanfaatan Sistem Barcode Dalam Pengawasan Marking Kemasan Kayu Sesuai ISPM 15

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

277

A. Hasil Kegiatan Evaluasi Sistem Pengawasan Prior Notice Komoditas PSAT Kegiatan diawali dengan pemaparan dan evaluasi sistem pengawasan prior notice yang juga memanfaatkan barcode system. Penerapan aplikasi barcode untuk pengawasan pemasukan PSAT pada dokumen Prior Notice ini merupakan salah satu upaya dalam menjamin Permentan 88 tahun 2011 diimplementasi dan dipatuhi oleh seluruh pihak dengan benar. Secara substansi, sistem ini akan menelusuri keaslian penggunaan dokumen sesuai dengan yang dimandatkan dalam regulasi dimaksud bahwa dokumen Prior Notice harus diterbitkan dari negara asal. Adapun tujuan diterapkannya sistem ini adalah:  Menjamin keaslian dokumen  Mengoptimalkan monitoring pengawasan prior notice yang sudah terbit  Memudahkan profilling eksportir Sistem ini secara bertahap telah diperkenalkan dan soft implementasi dilakukan pada bulan Juni 2012, selanjutnya pada awal bulan Mei 2012 telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh perwakilan negara sahabat tentang regulasi Permentan 88 tahun 2011 termasuk kewajiban keberadaan dokumen prior notice yang harus berasal dari negara asal sebagai salah satu persyaratannya. Pada kesempatan evaluasi kajian ini, beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti, antara lain: a. Optimalisasi pemanfaataan system barcode di dalam pengawasan lalulintas produk PSAT yang masuk ke Indonesia b. Peningkatan aspek security dalam pemanfaatan barcode serta reader untuk efisiensi pemeriksaan administrasi. c. Opsi kemungkinan pemisahan akses antara fitur trace barcode dengan form isian prior notice sehingga aspek keamanan data dapat di optimalkan d. Untuk penentuan status barcode yang sudah terpakai pasca pemasukan dokumen SP1 perlu diintegrasikan in house system karantina tumbuhan. e. Berkoordinasi dengan bidang informasi terkait hal-hal teknis tentang implementasi penggunaan aplikasi barcode ini dalam kegiatan operasional UPT B. Hasil Kegiatan Kajian Pemanfaatan Sistem Barcode Pengawasan Marking Kemasan Kayu Sesuai ISPM 15

Dalam

Pada sesi kedua, dilakukan paparan mengenai system pemanfaatan barcode untuk pengawasan marking kemasan kayu yang dilanjutkan

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

278

dengan simulasi penggunaan barcode dalam pengawasan marking kemasan kayu. Dalam rangka menjaga efektifitas kegatan bahasan ini, maka ditetapkan beberapa pokok bahas yang akan didiskusikan. Pokok bahasan tersebut adalah: o Jenis dokumen yang digunakan. o Mekanisme Pengendalian nomor barcode o Identifikasi potensi penyalahgunaan dilapangan o Mekanisme pengawasannya di UPT o Penambahan substansi Panduan Mutu SAB Dari hasil paparan dan dinamika diskusi yang berkembang selama sesi kedua, diperoleh masukan antara lain sistem ini dipandang perlu sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu kinerja Barantan lebih efektif dan maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan kemasan kayu, untuk mengganti pola pengawasan yang selama ini berjalan menggunakan laporan tertulis dari perusahaan kemasan kayu. Dengan sistem ini akan didapat angka pasti jumlah kemasan kayu yang telah diproduksi, di treatment serta diberi marking ISPM 15. Untuk itu diperlukan perencanaan, dan mekanisme serta alur proses penggunaan system barcode serta pembahasan dengan Pusat KT terkait model pelaporan dan pengawasannya secara real time. Selain itu dengan sistem ini akan memudahkan proses penelusuran terhadap marking kemasan kayu serta melakukan profiling terhadap kinerja perusahaan kemasan kayu yang telah diregistrasi oleh Barantan. Secara keseluruhan, kegiatan Kajian Pemanfaatan Sistem Barcode berjalan dinamis, cukup banyak masukan dan output yang diinginkan oleh peserta untuk pemanfaatan system ini. 13) Pembuatan Aplikasi Pemanfaatan BARCODE Pembuatan aplikasi barcode untuk tahun anggaran 2012 diarahkan pada pengawasan penggunaan dokumen prior notice, yang menjadi prasyarat pada setiap pemasukan komoditi PSAT sesuai Permentan 88 tahun 2011. Mengacu pada regulasi dimaksud, prior notice adalah Surat keterangan berupa formulir isian yang menjelaskan tentang identitas PSAT yang wajib diisi oleh produsen atau eksportir PSAT di negara asal. Substansi pengaturan Prior Notice terdapat pada beberapa pasal dalam regulasi tersebut, diantaranya; Pasal 6 tentang diwajibkan setiap pemasukan disertai prior notice; Pasal 7.1: prior notice wajib diserahkan di tempat pemasukan paling lambat saat kedatangan PSAT; Pasal 7.2 tentang ketentuan dilakukan penahanan paling lama 14 hari kerja untuk melengkapi apabila tidak disertai prior notice serta Pasal 7.4: tentang penolakan apabila dalam jangka waktu tidak dipenuhi.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

279

Adapun tujuan diterapkannya sistem ini adalah:  Menjamin keaslian dokumen yang diterbitkan berasal dari negara asal  Mengoptimalkan monitoring pengawasan prior notice yang sudah terbit sehingga tidak dapat digunakan lebih dari 1 (satu) kali  Memudahkan profilling eksportir/importir terkait kepatuhan memenuhi ketentuan yang ada dalam prosedur importasi produk PSAT. Aplikasi pemanfaatan barcode di disain berbasis web, sehingga memudahkan bagi pihak eksportir (user friendly) dari negara asal untuk proses penginputan data sebelum melakukan ekspor komoditi PSAT ke wilayah Indonesia. Out dari proses tersebut secara otomatis akan memiliki nomor identifikasi dalam bentuk barcode serta kode dokumen yang bersifat unik. Selanjutnya hasil print out dokumen prior notice tersebut disertakan bersama dengan SP1 saat importir mengajukan permohonan periksaan karantina untuk importasi produk PSAT. Petugas UPT akan melakukan verifikasi atas kebenaran dan keaslian dokumen prior notice tersebut menggunakan barcode reader/menginput no barcode dan divalidasi dengan sistem yang ada. Apabila dinyatakan valid, maka proses pemasukan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, sebaliknya bila dinyatakan tidak valid, maka proses importasi akan di tunda sampai dengan tersedianya dokumen prior notice yang valid. Tercatat sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah prior notice yang diterbitkan dari sistem ini berjumlah 39.127 berasal dari negara mitra PSAT dengan jumalah dokumen yang dipalsukan sebanyak 1630. 14) Pembuatan Aplikasi In Line Inspection Pembuatan aplikasi in line inspection dimaksudkan untuk memfasilitasi serta mendukung misi Barantan dalam rangka mempercepat akselerasi ekspor komoditi pertanian. Secara prinsip, In line inspection merupakan phytosanitary measures berupa tindakan pemeriksaan kesehatan komoditi pertanian yang dapat dilakukan sejak komoditi pertanian berada pada tempat produksi (on farm), tempat pengolahan dan gudang penyimpanan. Proses pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan pada: 1. Tempat Produksi (production site) 2. Tempat Penanganan Pasca Panen (Packaging House) 3. Gudang Penampungan (warehouse) Dengan pelaksanaan in line inspection ni, diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam perdagangan komoditas ekspor Indonesia yang terkendala dalam pemenuhan persyaratan fitosanitari dinegara tujuan. Untuk memfasiliasi pelaksanaan inline inspection, maka pada tahun anggaran 2012 ini diluncurkan aplikasi inline inspection berbasis android

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

280

(froyo 2.2) sehingga mudah digunakan dimana saja dengan penyedian smartphone yang dimiliki. Sehingga hasil rekaman aktifitas selama pelaksanaan tindakan karantina dilapangan serta penerapan GAP untuk komoditas unggulan baik di production site, packaging house danwarehouse, termasuk rekam jejak riwayat lahan, integrated pest management dapat disampaikan secara cepat ke UPT sebelum diterbitkan Phytosanitary sertifikat di exit point. Disamping itu, dengan aplikasi ini secara sistemik kepercayaan negara mitra diharapkan dapat meningkat karena pemenuhuan persyaratan negara tujuan telah dibangun mulai dari on farm. 15) Pengintegrasian Sistem Informasi Fungsional Dengan In House System Pengintegrasian in house system dengan butir-butir kegiatan fungsional merupakan refleksi dari pengembangan aplikasi dalam rangka memfasilitasi seluruh kegiatan operasional. Kegiatan tindakan karantina atau yang lebih dikenal dengan 8P disatu sisi tidak semata-mata hanya berfokus pada out put hasil tindakan itu sendiri, namun disisi lain harus mengcover pula seluruh aktifitas yang dilakukan oleh petugas (dalam hal ini tenaga fungsional karantina) berdasar butir-butir kegiatan yang dilakukan. Dengan terintegrasinya kegiatan fungsional dalam in houses system Barnatan diharakan dapat dimanfaatkan pula untuk pengolahan data kegiatan pejabat fungsional dalam rangka penyusunan DUPAK perolehan angka kredit atas setiap kegiatan operasional dan tindakan karantina yang dilakukan. Namun hal mendasar agar aplikasi ini dapat berjalan dengan optimal diperlukan sebuah kebijakan dari Badan Karantina Pertanian untuk penggunaan sistem yang sudah berjalan. Dengan demikian penyiapan infrastrutur serta program-program pelatihan dapat secara parallel dilakukan serta kedepannya proses penilaian DUPAK dapat dilakukan serta data-data yang dibutuhkan, dapat disediakan secara elektronik. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam aplikasi ini telah integrasi antara kegiatan operasional (8P) serta tahapan yang menyertainya dengan butir-butir kegiatan fungsional yang dilakukan sekaligus angka kredit yang diperoleh dalam setiap tindakan karantina yang dilakukan. Sehingga dalam 1 (satu) siklus kegiatan pemasukan/pengeluaran media pembawa akan terpetakan pula dalam bentuk laporan elektronik seluruh tahapan proses yang dilakukan serta poin angka kredit yang diperoleh oleh petugas yang menangani tindakanan karantina atas media pembawa tersebut. 16) Sistem Pengolahan Data Karantina Hewan Dan Karantina Tumbuhan Sistem pengelolaan data yang baik akan menjadi salah satu instrumen penting bagi manajemen di suatu instansi. Pada tahun anggaran 2012, Bidang Informasi Perkarantinaan telah membuat sistem pengolah data

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

281

kegiatan operasional untuk karantina hewan dan karantina tumbuhan, guna memudahkan bagi pengambil kebijakan di setiap pusat teknis untuk memonitor dan menganalisa implementasi regulasi dari setiap siklus dan tindakan karantina yang dilakukan di UPT. Secara singkat dapat dijelaskan sistem pengolah data operasional KH/KT berisi kegiatan operasional yang dilaksanakan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Barantan, mulai dari permohonan sampai dengan aktifitas 8P yang menyertainya beserta detil dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya setiap pusat teknis melakukan monitoring atas data yang masuk serta melakukan evaluasi teknis atas tindakan karantina yang dilakukan oleh UPT serta mengolah data tersebut sesuai kebutuhan internal. Data dimaksud, telah disajikan dalam bentuk softcopy dalam formal excel dalam sistem tersebut. 17) Penerapan Single Sign On (SSO) Di Upt Lingkup Barantan Yang Telah Terintegrasi Dalam Sistem Indonesia National Single Window (INSW) Sebagai tindaklanjut dari agenda tahunan Tim Pelaksanan Teknis INSW pada awal tahun 2012, yang menetapkan bahwa perluasan penerapan SSO dilaksanakan di 2 (dua) instansi K/L yaitu Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Perdagangan, maka persiapan-persiapan telah dilakukan untuk mensukseskan agenda ini. Perluasan penerapan SSO ini menjadi indikator keberhasilan Tim INSW serta Kementerian/Lembaga di dalam penilaian oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Secara kesisteman, untuk mensukseskan kegiatan ini harus dilakukan beberapa penyesuaian pada aplikasi serta in house sistem Barantan yang telah terintegrasi dalam Portal INSW. Seperti diketahui, bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun ini telah 6 (lima) UPT lingkup Barantan secara bertahap terintegrasi dalam portal INSW. UPT-UPT tersebut adalah: o Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok o Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya o Balai Besar Karantina Pertanian Belawan o Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta o Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang o Balai Karantina Pertanian Kelas I Cilegon Terkait dengan implementasi SSO ini, dilakukan penyesuaian pada hal-hal mendasar baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan eksternal dalam hal ini pengguna jasa karantina(importer) yang terdaftar di UPT masing-masing. Secara umum dapat dijelaskan progres integrasi system pelayanan karantina pada portal SSO INSW adalah sebagai berikut:

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

282

A. Penggunaan PPK online versi web Penggunaan PPK on line yang selama ini digunakan (berbasis desktop) secara bertahap akan digantikan fungsinya oleh aplikasi PPK on line berbasis web. Hal ini menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi yang tergabung dalam INSW guna mengakses fasilitas SSO yang disediakan diportal INSW. Untuk itu atas perubahan ini diharapkan setiap UPT yang telah terintegrasi dengan INSW agar segera melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna jasa diwilayahnya terkait pemanfaatan PPK on line versi web ini guna memfasilitasi akses SSO bagi user. Namun hal penting yang pertama kali harus dilakukan oleh UPT adalah mencoba kestabilan serta performan PPK on line versi web ini sebelum dilakukan deployment kepada pengguna jasa. B. Registrasi Akses SSO pada Portal INSW Pengunaan SSO bagi user berlaku untuk 2 (dua) aplikasi pelayanan yang dimiliki oleh Badan Karantina Pertanian, yaitu; a. Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) online untuk Tumbuhan/Produk Tumbuhan dan b. Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) online untuk Hewan/Produk Hewan. Secara garis besar akses untuk penggunaan SSO ini bagi user dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu a. melakukan registrasi dan b. membuat aksese SSO. Tahap selanjutnya adalah pemanfaatan atas akses yang dimiliki untuk melakukan SSO pada portal INSW dan aplikasi PPK on line Barantan tanpa harus melakukan login terlebih dahulu setelah memasukan kode akses yang dimiliki pada portal SSO di web INSW. Pengguna dapat memanfaatkannya baik untuk keperluan impor maupun ekspor. Secara lengkap tentang penggunaan akses SSO serta prosedur registrasi dan create SSO seperti yang di jelaskan diatas, dapat dilihat dan dibaca pada Manual Pengunaan Single Sign On Untuk Permohonan Pemeriksaan Karantina On Line yang terbit pada Juni 2012 ini. Untuk aplikasi Inhouse system Barantan sendiri, sejak Juni 2012 telah terintegrasi dengan portal SSO dan telah dilakukan sosialiasikan ke UPT serta telah dilakukan workshop pemanfaatannya bagi pengguna jasa karantina di BBKP Surabaya, BBKP Soetta dan BKP Cilegon. Sedangkan progres implementasi SSO di Barantan sudah dilaporkan ke UKP4 via Sekretariat INSW setiap 2 bulan sekali. 18) Penyusunan Bahan Pedoman Standardisasi Tehnologi Informasi UPT Kegiatan Penyusunan Manual Standarisasi Infrastruktur diselenggarakan pada tanggal 15-17 November 2012 di Bogor. Urgensi dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah hasil evaluasi kondisi infrastruktur TI yang ada di kantor

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

283

pusat Badan Karantina Pertanian dan UPT-UPT lingkup Barantan yang belum standar. Hasi evaluasi atas kondisi infrastruktur yang ada saat ini, antara lain: o Penggunaan sarana pengolah data yang belum standar, misalnya masih banyak ditemui komputer rakitan, spesifikasi server tidak sesuai dan sebagainya. o Penggunaan Operating System yang tidak seragam. o Belum optimalnya pengamanan jaringan (penggunaan antivirus berlisensi dan update). o Maintenance infrastruktur belum optimal (UPS, AC Server, Cabelling, dll). o Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk ujicoba dan validasi sistem informasi yang dikembangkan. o Local Area Network (LAN) di lingkup Kementerian Pertanian dikelola secara terpusat, sehingga optimalisasi jaringan internet dan intranet di kantor Pusat Barantan tidak dapat dilakukan oleh Barantan. o Local Area Network (LAN) di lingkup UPT Karantina sebagian besar belum tersedia. Selain dari kondisi infrastruktur TI yang ada tersebut, beberapa permasalahan terkait antara lain: Jumlah SDM TI di Kantor Pusat belum sesuai dengan beban kerja, Jumlah SDM TI di lingkup UPT Barantan belum terpenuhi, belum tersedianya SDM dengan kompetensi yang sesuai, Belum difasilitasinya pelatihan-pelatihan TI untuk SDM di kantor pusat dan UPT Barantan. Untuk itu telah disusun standarisasi infrastruktur TI di kantor pusat Badan Karantina dan UPT-UPT lingkup Badan Karantina untuk menjamin terselenggaranya pelayanan berbasis TI lingkup Barantan, meningkatkan mutu layanan perkarantinaan berbasis TI serta menjadi dasar pemikiran bagi Barantan dalam pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung grand design pengembangan sistem informasi manajemen Badan Karantina Pertanian. Standardisasi tersebut mencakup: a. Perangkat Keras (Hardware); b. Perangkat Lunak (Software); c. Jaringan Komputer (LAN, WAN, Network Connection, Bandwith); d. Basis Data (Database); e. Sumber Daya Manusia (Brainware). Berikut standardisasi yang telah disusun, baik untuk kantor pusat dan UPT, yaitu: Standardisasi Hardware:  SERVER dengan jumlah dan spesifikasi terlampir;  Peripheral Penunjang Server seperti: Rack Server, UPS, AC Server, Cabelling, dll dengan kapasitas dan spesifikasi terlampir;

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

284

       

PC Workstation dengan spesifikasi terlampir; Ruang Server dengan spesifikasi terlampir; Display monitoring jaringan dan penyajian data; Network Operations Centre (NOC); Data Storage; Security Access ruang server; Closed Circuit Televisions (CCTV); SMS Alert System.

Standarisasi Software:  Sistem Operasi Server  Sistem Operasi PC Workstation  Software perkantoran/word processing  Software Antivirus dengan spesifikasi minimal Endpoint Protection untuk Server (Licence) dan Internet Security untuk PC workstation (Licence) Jumlah dan Kompetensi SDM:  Jumlah SDM TI di Kantor Pusat belum sesuai dengan beban kerja (minimal 5 orang)  Jumlah SDM TI di lingkup UPT Barantan belum terpenuhi (minimal 2 orang)  tersedianya SDM dengan kompetensi yang sesuai  Terfasilitasinya pelatihan-pelatihan TI untuk SDM di kantor pusat dan UPT Barantan  Adanya program studi banding TI ke instansi/negara lain

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

285

Lampiran 7. , NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENIH IMPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA 2 BBKP TANJUNG PRIOK 3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 5 6 7

BBKP BELAWAN BBKP MAKASAR BKP KELAS I DENPASAR BKP KELAS I SEMARANG

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN

22 23 24 25 26

BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN

27 BKP KELAS II CILEGON 28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE

Pemeriksaan Frek Vol 281 9,227,775.45 2 1,294.00 169 5,834,135.05 1 121.52 120 52,203.45 6 17,570.10 24 26,240.00 26 262,810.60 1 21,100.00

Singmat Frek Vol

Perlakuan Frek Vol

Penahanan Frek Vol 1 50

Penolakan Frek Vol 5 199.22

9 141,457.00 6

3,520.43

7 4 3 1 13 5

20,015.20 400 3 10 35 178,282.00

6 4 2 1 7 1

15.2 400 2 10 19 1

4 3 2 1 7 1

4.7 150 2 10 19 1.00

1 1

78 135

1

135

1

135

1 17 1

100 1,413.25 70

3

1

2 1

16 10

2 1

16 10

25 2

974.14 156

1

1,071.00

1

480

1

3,000.00

1

30

2 1 1

16 10 0.4

Pemusnahan Frek Vol 2 99.22

Pelepasan Frek Vol 276 9,091,079.93 2 1,294.00 4 32,565.00 165 5,801,570.05 1 121.52 111.00 50,153.97 1 700 6.00 17,570.10 25.00 29,480.00 29.00 297,510.60 1 21,100.00 4 4

4.7 400 2

1

20,000.00

4.00

178,281.00

1.00 14 1

100.00 1,412.45 70.00

19

1

2 1

135

16 10 22 2

1 1

964.93 156

3,000.00 30

Satuan kg KMSN kg M3 kg GRAM KMSN kg kg kg kg GRAM KMSN kg KMSN kg kg kg kg GRAM GRAM kg kg kg kg kg kg KMSN kg kg kg kg kg GRAM kg kg GRAM kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

1,071

NO

UPT

1 BBKP SURABAYA 2 BBKP TANJUNG PRIOK 3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 5 6 7

BBKP BELAWAN BBKP MAKASAR BKP KELAS I DENPASAR BKP KELAS I SEMARANG

8 9 10 11 12 46 47 48 49 50

BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 281 9,227,775.45 2 1,294.00 169 5,834,135.05 1 121.52 120 52,203.45 6 17,570.10 24 26,240.00 26 262,810.60 1 21,100.00 7 4 3 1 13 5

20,015.20 400 3 10 35 178,282.00

718.00 632.00 15.00 43

15,649,528.76 15,602,426.00 18,349.10 27,642

Singmat Frek Vol

Perlakuan Frek Vol

Penahanan Frek Vol 1 50

Penolakan Frek Vol 5 199.22

9 141,457.00 6

0.00 0.00 -

0.00 0.00 -

3,520.43

15.00 144,977.43 15.00 144,977.43 -

6 4 2 1 7 1

15.2 400 2 10 19 1

4 3 2 1 7 1

4.7 150 2 10 19 1.00

29.00 12.00 6.00 9

659.00 77.00 545.00 21

28.00 11.00 5.00 9

547.32 214.92 295.00 21

Pemusnahan Frek Vol 2 99.22

Pelepasan Frek Vol 276 9,091,079.93 2 1,294.00 4 32,565.00 165 5,801,570.05 1 121.52 111.00 50,153.97 1 700 6.00 17,570.10 25.00 29,480.00 29.00 297,510.60 1 21,100.00 4 4

4.7 400 2

1

19 4.00

19.00 33,950.92 663.00 10.00 32,668.92 604.00 7.00 1,245.00 8.00 21 28 663

Satuan

kg KMSN kg M3 kg GRAM KMSN kg kg kg 20,000.00 kg GRAM KMSN kg KMSN 178,281.00 kg kg kg kg kg kg kg kg 15,513,894.55 15,464,238.00 KG 17,726.10 GRAM 30,844 KMSN

Lampiran 11. NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TANAMAN HIDUP IMPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN

5 BBKP MAKASSAR 6 BKP KELAS I DENPASAR 7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 10 BKP KELAS I PEKANBARU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM

21 BKP KELAS II MEDAN 22 BKP KELAS II T. PINANG 23 24 25 26

123 3,794.00 3 110 2

131,117,170.00 72,817,102.00 78,000 18,053,851.47 13,000.00

3 16 48 49 2,929.00 16 3

9,155,855.00 3,465,136.00 2,147,500.00 2,170,000.00 44,674,105.37 605 735

1 1

28,875.00 22

1 246 1 1

500 1,640,677,573.00 0.55 30

77 2 14

896,625.00 182,600.00 211,941,385.00

1

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

1

1,425.00

57,365 57,104 73.00

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol 3 154,915.00

7

296,929.00

5

509.4

1

45,504.00

3

57,316,068.00

1

241.19 3,147

96

209.19

115 62

3 115,012.00

3

115,012.00

1

3

118 61

5

1,260.00

32

60 987,228.76 2

10

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 16,805.00 2,159,109,558.53 6 670,000 1 41 8 177,957 23,646.00 2,232,277,943.37 31 540,176 7 88,711 2,427.00 16,870,321.51 4 5,253 2 170 4,307.00 437,410,042.17 2 50 23 2,555 21 1,647,661 27,500,000.00 45 364,323,795.00 93 20,075.90 237.19 810 504,645,937.96 3,148 10 19,729 7 239

453,661.00

BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN

27 BKP KELAS II CILEGON 28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol (kg) 16,814.00 2,160,017,856.53 112 7,472,564.50 6 670,000 1 41 8 177,957 23,843.00 2,246,641,917.41 57 4,312,000.00 31 540,176 7 88,711 2,554.00 16,934,126.31 100 24,165.80 4 5,253 2 170 4,152.00 415,652,390.52 4 350,986.00 2 50 23 2,555 21 1,647,661 48 415,596,796.00 3 1,617,632.00 93 20,075.90 72 13,749.90 810 504,645,937.96 63 3,648 10 19,729 7 239

5

1

32

3,500.00

12

15.5 500

2

2.5

25,500.00

5

32

3

9,155,855.00

3,500.00

16 48 2,926.00 16 3

3,465,136.00 2,147,500.00 44,630,605.37 605 735

1 1

28,875.00 22

246 1 1

1,640,677,573.00 0.55 30

77 2 14

896,625.00 182,600.00 211,941,385.00

1

100,000.00

1

7 1

15.5 500

59,150,095.00 25

453.69

16

267.74

16

1

988,771.00

7,901,074,746 7,895,668,649 674,228.23

131,117,170.00 72,817,102.00 78,000 18,053,851.47 13,000.00

1

135

7 1

123 3,794.00 3 110 2

15

-

-

359 359 -

73,394,854 73,394,854 -

277 204 62.00

11.93

1,107,586 1,103,786 3,647.00

15

164 139 -

11.93

57,933,144 57,932,691 -

15

225 139 63.00

11.93

27,533,224 27,529,293 3,648.00

1,425.00

57,069 56,873 9.00

16

988,771.00

Satuan kg GRAM M3 KMSN kg M3 KMSN kg KMSN KOLI kg GRAM M3 KMSN kg kg kg GRAM M3 KMSN kg kg kg KMSN kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg M3 KMSN kg kg KMSN kg kg kg kg GRAM kg kg GRAM kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg M3 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

7,854,105,672 7,848,726,223 KG 670,080.23 GRAM

NO

UPT

Frek

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Vol Frek Vol Frek Vol (kg) 54 1,998,578 2 170 66 562,515 -

Penahanan Frek Vol 2 135 -

Frek -

Penolakan Vol -

Pemusnahan Frek Vol -

Frek

Pelepasan Vol Satuan 54 1,998,578 KMSN 2 170 KOLI 66 562,515 M3

57069

Lampiran 15. NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TUMBUHAN MATI IMPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN

5 BBKP MAKASSAR

6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG

10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK 12 BKP KELAS I KUPANG 13 BKP KELAS I BANJARMASIN 14 BKP KELAS I MATARAM 15 BKP KELAS I MANADO 16 BKP KELAS I PADANG 17 BKP KELAS I JAYAPURA 18 BKP KELAS I PALEMBANG

19 BKP KELAS I JAMBI

20 BKP KELAS I BATAM

21 BKP KELAS II MEDAN 22 BKP KELAS II T. PINANG 23 24 25 26 27

BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 29 30 31 32 33 34

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol 8,525.00 5,332,525,610.75 281 35,529,146.51 3,182 1,031,497 33 3,420 846,284.00 1,399.00 1 0.2 11,223.00 3,480,932,628.85 41 3,027,227.78 1 12,000 3 66 6,861 12,236,991 638,487.00 1,250.00 4 9 1,770.00 664,277.08 145 19,089.38 4 1,288 653 1 2 11 2,153.00 900,449,765.70 4 729,898.00 1 100,998 1,404 4,997,946 1 12 973,984.00 4 64 343,402,253.00 5 792,540.00 21 20,618 1 19 17 3,544.00 320 8,919,909.82 207 5,064,629.86 1 10 6 14 306 53 2,497.00 537,648,890.84 21 4,795 1,547 1,862,622 331,384.25 647 1 116.11 1 2 5 8,647,880.00 10 44 98 975 371 364,757,889.72 5 16,024,250.00 2 60 84 15,829.00 1,321.00 62,314,474.34 100 365,194 4 725.57 85 7,888,304.00 1 142,884 5.00 22,510,000.00 10 902,110.00 85 144,677 71 143,714 2.00 6.00 4 18,233,606.00 1 3,650,000.00 20 53,160,490.00 10 1,094 1 7,500,000.00 223 114,557,689.00 2 8,935,327.00 128 1,125,105 5 394 2,058.00 21 1 621,000.00 1 10 2 221 682 13,746,680.91 2,356 675,108 6,611.00 329 3 492.50 9 290,950.00 44,181.00 610

2 460 1 4 12

6,211,245.00 1,805,887,736.00 6,300,000 29.02 17

21 1 100

156,737.00 3,000.00 765

38

149,949,787.00

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol 1 60,000.00

Pemusnahan Frek Vol

1 4

23,000.00

1

1 39,800,000.00

2

15.00

4

1,300.00

28 21

34.17 4,795

27 21

32.67 4,795

27 21

32.67 4,795

7.25

1

0.25

1

0.25

3

47,880.00

3

47,880.00

1

1,000.00

1

1,000.00

2

6

5

2

3 2 3

6

7,825.00 172 86

1

1

861,450.00

1

1

1.00

3

861,450.00

Pelepasan Frek Vol 8,683.00 5,330,229,852.40 3,182 1,031,497 1,403.00 846,499.00 1 0.2 10,904.00 3,400,098,441.00 1 12,000 6,857 12,236,536 1,249.00 638,447.00 4 9 1,757.00 654,708.88 3 505 653 1 2 11 2,246.00 951,489,926.70 1 100,998 1,404 4,997,946 973,984.00 4 61 343,192,200.00 21 20,618 17 3,544.00 320 8,919,909.82 1 10 6 14 53 306 2,436.00 531,855,797.96 1,544 642 1 1 2 10 98 369 1 84 1,321.00 100 4 85 1 6.00 10 85 4 20 10 1 222 128 5 21 1 1 2 676 2,356 328 3 9 610

1 458 1 2 12

21 1 100

Satuan kg M3 KMSN KOLI kg GRAM M3 KMSN KOLI kg GRAM KMSN KOLI kg GRAM M3 KMSN kg M3 KOLI kg GRAM M3 KMSN kg

1,862,562 M3 331,377.00 KMSN 116.11 KOLI 2 EKOR 8,600,000.00 kg 44 KMSN 975 KOLI 364,259,701.72 kg 48 M3 15,829.00 KOLI 62,314,474.34 kg 365,194 M3 725.57 KOLI 7,888,304.00 kg 142,884 M3 22,514,000.00 kg 902,110.00 kg 144,677 M3 kg 18,233,606.00 kg 53,160,490.00 kg 1,094 M3 7,500,000.00 kg 114,556,689.00 kg 1,125,105 M3 394 KOLI 2,058.00 KMSN 621,000.00 kg 10 M3 221 KMSN 13,664,987.91 kg 675,108 M3 6,608.00 KMSN 492.5 kg 290,950.00 kg 44,181.00 KMSN kg kg kg 3,037,280.00 kg 1,800,626,286.00 kg 6,300,000 GRAM 8.02 kg 17 KMSN kg kg kg kg 156,737.00 kg 3,000.00 kg 765 M3

NO

UPT

35 SKP KELAS I CILACAP

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol 7 123,717,945.00 1,028.00 5 2 379 7,738.00 99 41 2,999.00 5 27,150,000.00 31 2

2,416 13,650,000.00

20

16,586.00

4

30,755,450.00

50,386 29,816 8 4,442 259 15,835

13,319,127,708 13,287,223,608 6,414,296 2,852,996 24,982 22,607,000

0 -

0 -

838 729 3 0 106

223,869,127 223,721,896 66 0 147,165

Penahanan Frek Vol

70 38 8 2

923,266 918,204 93 172

Penolakan Frek Vol

64 42 1 -

138,014 133,219 0 -

Pemusnahan Frek Vol

55 31 3 -

40,666,288 40,661,489 4 -

Pelepasan Satuan Frek Vol 7 123,717,945.00 kg 5 1,028.00 KMSN 2 379 KOLI 99 7,738.00 KMSN 41 2,999.00 KOLI 5 27,150,000.00 kg kg 31 2,416 M3 2.00 13,650,000.00 kg kg 20 16,586.00 kg kg kg 4 30,755,450.00 kg kg kg kg kg kg 50,190 13,271,959,066 29,655 13,240,060,926 KG 7 6,413,513 GRAM 4,439 2,853,161 KMSN 259 24,982 KOLI 15,827 22,606,474 M3

50190

Lampiran 19. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN IMPOR PER UPT TA 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

UPT BBKP SURABAYA BBKP TANJUNG PRIOK BBKP SOEKARNO HATTA BBKP BELAWAN BBKP MAKASAR BKP KELAS I DENPASAR BKP KELAS I SEMARANG BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Pengasingan/mat Frek Vol Frek Vol 132 7,484,076.81 769 32,158,820.66 46 19,027.63 65 60,548,190.00 2 69,884.16

Perlakuan Frek Vol

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 132 7,484,076.81 767 32,127,520.66 46 19,027.63 65 60,548,190.00 2 69,884.16

9 1

2,032,759.00 32

9 1

2,032,759.00 32

35 2

6,012,781.04 96,600.00

35 2

6,012,781.04 96,600.00

3

27,880.00

3

27,880.00

203 3

6,046,918.10 61

203 2

6,046,918.10 31

1

20,000.00

1,271

114,517,030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,267

1,267

114,465,700

Satuan kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

NO

UPT

Pemeriksaan Frek Vol

Pengasingan/mat Frek Vol

Perlakuan Frek Vol

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Frek

Pelepasan Vol

Satuan

Lampiran 8. , NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENIH EKSPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA 2 BBKP TANJUNG PRIOK 3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASAR 6 BKP KELAS I DENPASAR

7 8 9 10

BKP KELAS I SEMARANG BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU

11 12 13 14 15 16

BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG

17 18 19 20 21

BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN

22 23 24 25 26 27 28

BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE

Pemeriksaan Frek Vol 506 13,256,744.70 9 402.24 88 402,111.29 3 3 110 1,837,616.38 15 23,787.00 3 360 10 290,908.00 1 32.1

Singmat Frek Vol

Frek 86

Perlakuan Penahanan Vol Frek Vol 2,551,917.45

1

4.29

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 506 13,245,648.68 9 402.24 87 379,705.29 3.00 3 109.00 1,837,612.09 15 23,787.00 3 360 9.00 288,408.00 1.00 32.1

6 74 2

3,607.00 151 2

6 74 2

3,607.00 151 2.00

6

53,871.97

6

53,871.97

1 4 3

5,000,000.00 17,087.00 19,968.00

1 4.00 3.00

5,000,000.00 17,087.00 19,968.00

4 1

125.2 100

4 1

125.2 100

18

8,337.70

18

8,337.70

2 114 75 1

400,000.00 86,108.06 695,361.40 60,480.00

2.00 113 75 1

400,000.00 85,943.06 695,361.40 60,480.00

1

280

1

280

40 6 1

38,102.68 1,828.04 1,800.00

40 6 1

38,102.68 1,828.04 1,800.00

1

1.6

11

184,125.25

1

60,480.00

1

11

1.6

184,125.25

Satuan kg M3 kg KMSN kg GRAM KMSN kg M3 GRAM KMSN KOLI kg kg kg kg KMSN kg kg kg kg GRAM kg kg kg kg GRAM GRAM kg kg GRAM KMSN kg kg kg kg -

-

NO 46 47 48 49 50

UPT SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Frek

Pemeriksaan Vol

Singmat Frek Vol

Frek

Perlakuan Vol

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Frek

Pelepasan Vol

Satuan -

1,116.00 775.00 104.00 83 10 2

22,383,301.61 20,950,799.01 724,963.44 20,482 434 2

0.00 0.00 0.00 -

0.00 87.00 0.00 86.00 0.00 0.00 -

2,612,397.45 2,551,917.45 0.00 -

1.00 1.00 0.00 -

4.29 4.29 0.00 -

0.00 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 -

1,112.00 772.00 104.00 83 10 2 1112

22,347,130.30 20,937,033.70 724,963.44 20,482 434 2

KG GRAM KMSN M3 KOLI

Lampiran 12. NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TANAMAN HIDUP EKSPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA 4 BBKP BELAWAN

5 BBKP MAKASSAR 6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 12 13 14 15

BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO

16 BKP KELAS I PADANG

17 BKP KELAS I JAYAPURA 18 BKP KELAS I PALEMBANG

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol (kg) 4,627.00 179,423,966.71 573 32,116,476.43 3 350 15 27,902,460.51 2 75,890.00 4.00 70,546.00 1 4,840.00 1 23,400.00 1,405.00 51,621,742.78 18 1,544,050.00 1.00 25,000.00 3.00 16,180.00 2 12,357.00 7,266.00 10,382,518.37 14 5,291.00 1,952.00 102,933,048.98 179 12,067,939.32 1.00 42 4 63,000.00 3 60,000.00 185 31,324,690.21 161 30,992,235.21 7 10,700.00 4 9,300.00 1,022.00 670,150.12 233 468,548.74 3 1,851.00 11.00 65 11 65 4 55.00 196 4,090,760.99 3 2,100.00 50.00 17,167.01 1.00 20,000.00 11

997,060.00

1 1

25 1,600.00

20 BKP KELAS I BATAM 21 BKP KELAS II MEDAN 22 23 24 25 26

BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN

27 BKP KELAS II CILEGON 28 BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 30 31 32 33 34

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA

35 36 37 38 39 40 41 42

SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA

Frek

Penolakan Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 4,627.00 179,423,966.71 3 350 15 27,902,460.51 4.00 70,546.00 1 23,400.00 1,399.00 51,494,293.78 1.00 25,000.00 3.00 16,180.00 2 12,357.00 7,266.00 10,382,518.37 14 5,291.00 1,952.00 102,933,048.98 4 185 7 1,022.00 3 11.00 4 196 3 50.00 1.00

63,000.00 31,324,690.21 10,700.00 670,150.12 1,851.00 65 55.00 4,090,760.99 2,100.00 17,167.01 20,000.00

113 219 1.00 6 43 42

12,352,366.50 3,520,861.00 31.92 103,184.00 706,825.00 52,792.00

20 6 2 314 2 2

18,195.00 374.5 2,100.00 3,663,235.90 2,025.00 4,077.00

127 1

13,828,784.00 800

49 2 218 228 30

5,205,595.00 34.24 11,342,171.00 268,100.53 18,853.80

102 1

262,213.00 21.26

113 219 1.00 6 43 42

12,352,366.50 3,520,861.00 31.92 103,184.00 706,825.00 52,792.00

20 6 2 315 2 2

18,195.00 374.5 2,100.00 3,813,235.90 2,025.00 4,077.00

127 1

13,828,784.00 800

49 2 218 228 30

5,205,595.00 34.24 11,342,171.00 268,100.53 18,853.80

102 1

262,213.00 21.26

457 9 3 1

861,756.97 2,843.40 865 278

456 9 3 1

860,856.97 2,843.40 865 278

1 20

20 30,300,003.30

1 20

20 30,300,003.30

2 9 1 2

2,000.00 699,150.00 194.43 18,020.00

2 9 1 2

2,000.00 699,150.00 194.43 18,020.00

6

3,120.00

6

3,120.00

1

12

1

12

3

30

3

30

3 19 BKP KELAS I JAMBI

Penahanan Frek Vol

1

240

21.26

Satuan kg GRAM M3 KMSN KOLI kg M3 KMSN KOLI kg GRAM kg M3 KMSN kg GRAM kg GRAM M3 KMSN kg GRAM M3 KMSN kg kg M3 KMSN kg kg kg kg GRAM kg KMSN KOLI kg GRAM KMSN kg M3 kg kg GRAM kg kg M3 kg kg M3 KMSN KOLI kg kg kg kg kg M3 kg -

NO

UPT

43 SKP KELAS I MERAUKE 44 SKP KELAS I BANDUNG

45 SKP KELAS I PARE-PARE 46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN 47 48 49 50

SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Frek

Pemeriksaan Vol

Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol (kg)

Penahanan Frek Vol

Frek

Penolakan Vol

Pemusnahan Frek Vol

Frek

Pelepasan Vol

1,197.00 4 1.00

15,283,608.46 277,766.84 225

1,197.00 4 1.00

15,283,608.46 277,766.84 225

127 1.00

1,270,000.00 10,000.00

127 1.00

1,270,000.00 10,000.00

20,154 15,278 63.0 29 96 6

508,849,977 300,760,897 42,045.8 286,080 28,225,627 40,112

20,145 15,270 63.0 29 95 6

508,571,586 300,482,548 42,045.8 286,080 28,225,585 40,112

0.0 -

0.0 -

1,202 602 5.0 7 14 -

78,338,291 46,069,833 10,900.0 65,080 75,976 -

0.0 -

0.0 -

0.0 -

#ЗНАЧ! -

0.0 -

0.0 -

20145

Satuan kg M3 KMSN kg KMSN KG GRAM KMSN M3 KOLI

Lampiran 16. NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TUMBUHAN MATI EKSPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN

5 BBKP MAKASSAR

6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG

10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK

12 BKP KELAS I KUPANG 13 BKP KELAS I BANJARMASIN

14 BKP KELAS I MATARAM 15 BKP KELAS I MANADO

16 BKP KELAS I PADANG

17 BKP KELAS I JAYAPURA 18 BKP KELAS I PALEMBANG

19 BKP KELAS I JAMBI 20 BKP KELAS I BATAM 21 BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG 23 BKP KELAS II TERNATE 24 BKP KELAS II KENDARI

Pemeriksaan Frek Vol 11,290.00 6,893,577,144.35 11 196,890.00 5,027.00 174,773,564.25 5 110,358.00 11 607,737.28 5,883.00 494,288,091.69 1 1,040.00 1,716.00 898,446.88 43 205,128.38 53 496,668.13 1,775.00 1,512,968.89 55 17,719.55 7.00 35.33 2.00 44 2.00 4,002.00 6,931.00 1,984,000,356.48 1,230.00 63,231,223.43 19.00 367,100.00 10 29,238.45 1,768.00 257,073,910.61 65 91,030.00 9.00 227.83 2 103,800.00 316 828,929.10 1 535 3,498.00 44,140.56 4.00 55 6 33 31 12,100.00 4,578.00 34,406,942.51 4 11,505.00 36 15,185.00 44 654,728,431.00 50 236,636.00 7,635.00 1,030,710,090.93 5.00 142.48 24 8,730.00 4,148.00 3,037,779,379.91 1 1,410.00 166.00 11,150.18 89 2,236,817.00 1 74.22 1,194.00 159,592,712.28 6 1,073.00 127.00 238,086.38 5 120 8.00 18 152 276,663,852.00 96.00 2,504,152.09 83 9,857.00 4 367.1 2 3,900.00 874 386,524,199.32 6 4,300.00 6.00 660 1,115.00 648,430,109.42 14 6,400.00 3.00 155.42 58 541,293.00 414 1,318,897.00 2,343.00 11 59.00 1

633,558,909.30 4,025.00 211,975.20 201,600.00

661 93.00 649 527 124 2.00 137 1 20 1 3

155,737,771.10 459,908.93 111,306,897.75 24,954.93 208,847.20 3 21,184,560.00 100,800.00 30,646,108.00 15 1,200.00

Pengasingan/mat Frek Vol

2

1,650,000.00

Frek 850

Perlakuan Vol 83,543,785.13

556 2 3 23

5,819,644.87 14,358.00 469.28 1,656,156.18

13

291.67

667 375 7 1 433 2 7 1 10

1,088,045,399.79 13,226,184.60 68,000.00 39.14 168,578,143.87 13,900.00 200.27 40,800.00 10,563.18

######

44,070.00

6.00

33

2

67.27

33

647,510,770.00

727 1 24 8

249,903,802.80 53.37 8,730.00 65,845,340.00

2

4,917,620.05

5 1

30,300,000.00 97.16

1 354

1,500.00 256,413,312.00

6 182

660 193,454,059.00

2 55 414

155.38 300,203.00 1,318,897.00

53

56,615,260.50

202 11

27,259.00 2,592.00

55

3,648,960.00

20

30,646,108.00

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 11,406.00 6,879,039,175.13 11 196,890.00 5,027.00 174,773,564.25 5 110,358.00 11 607,737.28 5,735.00 478,018,542.47 1 1,040.00 1,701.00 897,541.66 43 205,128.38 53 496,668.13 1,775.00 1,512,968.89 55 17,719.55 7.00 35.33 2.00 44 2.00 4,002.00 7,014.00 2,023,060,276.86 1,239.00 64,340,446.70 19 367,100.00 10 29,238.45 1,767.00 256,457,180.42 65 91,030.00 9.00 227.83 2 103,800.00 316 828,929.10 1 535 3,497.00 44,070.56 4.00 55 6 33 31 12,100.00 4,574.00 34,406,406.60 4 11,505.00 36 15,185.00 43 654,706,431.00 50 236,636.00 7,616.00 1,028,402,390.93 5.00 142.48 24 8,730.00 4,143.00 3,037,683,921.11 1 1,410.00 164 11,065.25 89 2,236,817.00 1 74.22 1,189.00 159,391,042.28 6 1,073.00 127.00 238,086.38 5 120 8.00 18 152 276,663,852.00 96.00 2,504,152.09 83 9,857.00 4 367.1 2 3,900.00 866 386,393,898.52 6 4,300.00 6.00 660 932 454,823,050.42 14 6,400.00 1 0.04 3 241,090.00

2,318.00 10 59.00 1

630,463,264.80 3,775.00 211,975.20 201,600.00

660 90 648 525 124 2.00 137 1 20 1 3

155,536,171.10 3,414.44 111,206,897.75 24,952.93 208,847.20 3 21,184,560.00 100,800.00 30,646,108.00 15 1,200.00

Satuan kg GRAM M3 KMSN KOLI kg GRAM M3 KMSN KOLI kg GRAM M3 KMSN EKOR kg M3 KMSN KOLI kg GRAM M3 KMSN kg GRAM M3 KMSN KOLI GRAM M3 KMSN KOLI kg M3 kg M3 KOLI kg GRAM M3 KMSN KOLI kg GRAM M3 kg M3 kg M3 KMSN kg GRAM kg GRAM M3 kg GRAM M3 KMSN KOLI kg kg GRAM M3 KMSN KOLI kg M3 kg kg GRAM M3 kg GRAM kg kg GRAM

NO

UPT

25 BKP KELAS II P. PINANG 26 BKP KELAS II TARAKAN 27 BKP KELAS II CILEGON 28 BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA

30 BKP KELAS II PALU

31 32 33 34

BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA

35 SKP KELAS I CILACAP 36 37 38 39

SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA

40 SKP KELAS I AMBON 41 SKP KELAS I BENGKULU 42 SKP KELAS I TIMIKA 43 SKP KELAS I MERAUKE 44 SKP KELAS I BANDUNG

45 SKP KELAS I PARE-PARE 46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN

47 48 49 50

SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 9.00 318 457 32,857,274.00 3 1,500.00 147 14,645,723.00 430 8,716,617.94 147 36,491,783.84 433 3,970,436.59 324 10,292,743.74 1.00 5,000.00 238 206,119,786.24 2 1,800.00 72 230,794.89 112 36,541,087.00 3 80 14 467.72 73 1,540.00

Pengasingan/mat Frek Vol

Perlakuan Vol

Frek

Penahanan Frek Vol

14 3

7,412,014.00 1,500.00

20

518.76

74

45,568,220.00

1 102

246.69 36,261,587.00

14 69

467.72 1,424.00

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 9.00 318 457 32,857,274.00 147 424 147 434 324 1.00 238 2 71 111 3 14 4

14,645,723.00 8,716,427.75 36,491,783.84 3,970,440.09 10,292,743.74 5,000.00 206,119,786.24 1,800.00 230,548.20 36,541,059.00 80 467.72 116

551 1,958.00 25 3 539

2,589,750.00 725,866,813.01 1,639.37 188,461.98 803,097.97

551 1,944.00 25 3 539

2,589,750.00 725,483,313.01 1,639.37 188,461.98 803,097.97

45 2 31 87 8 70 1

134,840.00 20 617,139,040.84 17,764.33 159 129,045,625.60 492

45 2 31 87 8 71 1

134,840.00 20 617,139,040.84 17,764.33 159 129,247,225.60 492

3 60 1,461.00 2 824 5 14

51,909,815.00 33,357.25 67,382,913.17 1,150.00 1,191,152.99 2,016.00 7,292.00

3 60 1,458.00 2 810 5 14

51,909,815.00 33,357.25 67,354,893.47 1,150.00 937,856.83 2,016.00 7,292.00

124 1 1.00 1

1,500,505.00 60 1 150

124 1

1,500,505.00 60

1

150

75,519 53,189 339 390 570 19,069

19,153,038,409 18,575,319,826 654,300 3,796,114 2,484,005 298,307,475

74,718 52,972 338 265 156 19,027

18,959,424,911 18,382,782,518 654,050 3,494,486 1,165,108 298,703,219

1 1

3

28,019.70

22 5

274,470.33 2,016.00

1 1

2 2 0 -

1,650,000 1,650,000 0 -

100,800.00 492

8,940 3,615 3 342 459 4,520

60 1

2,991,629,323 2,970,359,121 15,400 454,061 1,330,760 19,369,180

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

74718

Satuan M3 kg M3 kg M3 kg kg M3 KMSN kg GRAM M3 kg GRAM M3 KMSN kg kg kg M3 M3 kg kg kg kg M3 kg kg M3 kg kg M3 kg GRAM M3 KMSN KOLI kg kg M3 KMSN KOLI kg kg kg kg KG GRAM KMSN KOLI M3

Lampiran 20. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN EKSPORT PER UPT TA 2012 NO

UPT

1

BBKP SURABAYA

2

BBKP TANJUNG PRIOK

3

BBKP SOEKARNO HATTA

4

BBKP BELAWAN

5

BBKP MAKASAR

6

BKP KELAS I DENPASAR

7

BKP KELAS I SEMARANG

8 9

BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG

10 11

BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK

12 13

BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN

14 15 16 17 18 19

BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI

20 21

BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN

22 23 24 25 26 27 28

BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA

29

BKP KELAS II PALANGKARAYA

30

BKP KELAS II PALU

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU

Pemeriksaan Pengasingan/mat Frek Vol Frek Vol 777 4,032,152,047.80 104 2,811,836.21 72 3,229,509.79 10 573.11 2 409 36 3,447.12 1.00 0.26 1 2,000.00 19 41,468.00 510 46,883,702.77 1.00 104,000.00 19 772.67 2 305,600.00 1 201,600.00 48 2,242,784.00 2.00 1,340.00 1 163.64 5 74 21 1,007,752.00 117 7,649.34 1 1,500.00 4 5,500,160.00 5 270,526.94 2 907 19 17,001,308.00 5 705,705.00 1 100

Perlakuan Penahanan Frek Vol Frek Vol 62 871,667.48 1

24,860.00

120

10,213,523.01

1

201,600.00

19

1,151,030.00

1 2

26.94 907

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 776 4,032,150,069.65 105 2,811,836.28 69 2,858,659.79 10 573.11 1 24 36 3,447.12 1.00 0.26 1 2,000.00 19 41,468.00 512 47,017,904.77 1.00 104,000.00 19 772.67 2 305,600.00 1 201,600.00 49 2,259,567.00 2.00 1,340.00 1 163.64 4 66 21 1,007,752.00 117 7,649.34 1 1,500.00 4 5,500,160.00 5 270,526.94 2 907 19 17,001,308.00 5 705,705.00 1 100

23 1.00 1 285 1

37,540,522.00 80 23.38 33,060.00 80

23 1.00 1 276 1

37,540,522.00 80 23.38 31,780.00 80

63 27

96,711,028.00 30,957,469.00

63 27

96,711,028.00 30,957,469.00

12 21 8 12 20 1

2,062,282.50 15,550,010.00 385 7,982,908.92 2,251.80 1.00

12 21 8 12 20 1

2,062,282.50 15,550,010.00 385 7,982,908.92 2,251.80 1.00

195

2,228.00

2

20

8 38 2 40 3 1 11

79,339.35 2,513.38 3,600,212.00 5,264.73 35.1 150 768

8 38 2

79,339.35 2,513.38 3,600,212.00

3 1 11

35.1 150 768

118

1,253,000.00

118

1,253,000.00

Satuan kg M3 kg M3 KMSN kg GRAM KMSN EKOR kg GRAM M3 KMSN KOLI kg GRAM kg M3 kg M3 KOLI kg kg KOLI kg kg GRAM kg kg GRAM M3 KMSN KOLI kg kg kg kg kg kg KMSN kg kg M3 kg kg kg M3 kg kg kg M3 kg M3 kg GRAM kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

NO

UPT

42 43 44

SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG

45 46

SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN

47 48 49 50

SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Frek

Pemeriksaan Vol

Pengasingan/mat Frek Vol

Frek

Perlakuan Vol

Penahanan Frek Vol

7 299

33,926.00 1,417,769.06

4

33,786.00

1 22

1 1,913.00

1

1

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Frek

Pelepasan Vol

4 253

13,003.00 1,414,665.94

22

1,913.00

Satuan kg kg kg M3 kg KMSN KOLI kg kg kg -

3,006 1,814 7 299 791 27

4,309,714,158 4,304,770,092 105,670 341,455 4,246,192 206,000

-

-

-

211 207 2 2

12,497,401 12,294,893 201,601 907

-

-

-

-

-

-

-

-

2,712 1,810 7 288 512 27 2,712

4,309,459,142 4,304,527,326 105,670 339,789 4,235,608 206,000

KG GRAM KMSN M3 KOLI

Lampiran 9. , NO 1 2 3 4 5

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENIH DOMAS PER UPT TA 2012 UPT

BBKP SURABAYA BBKP TANJUNG PRIOK BBKP SOEKARNO HATTA BBKP BELAWAN BBKP MAKASAR

6 BKP KELAS I DENPASAR 7 BKP KELAS I SEMARANG 8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 10 BKP KELAS I PEKANBARU 11 BKP KELAS I PONTIANAK

12 BKP KELAS I KUPANG 13 BKP KELAS I BANJARMASIN

14 15 16 17 18 19 20

BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM

21 BKP KELAS II MEDAN 22 BKP KELAS II T. PINANG 23 24 25 26

BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN

27 28 29 30

BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU

31 32 33 34 35 36 37 38

BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG

39 SKP KELAS I SAMARINDA 40 SKP KELAS I AMBON 41 SKP KELAS I BENGKULU 42 SKP KELAS I TIMIKA

Pemeriksaan Frek Vol 14 420

26 79 1 4 1 2 193 1 3 212 10.00 64 726 11 2 26 309 1 2 22 12 15 16 131 24 72 8 5 41 1 12 107 61 130 6 4 11 494 102 1 37 16

1 17 2 1 1 19 65 4.00 25 3

929 402 80.00 14 20 96 695 2 120,000.00 2.240.242.71 5,145.00 21.041.45 702.848.03 418 467 169 114 30.00 13 143 10 101 25 86 12.212.36 19 80,362.00 854 12 50 71 810,980 19 81,526 374 52 1 147,325 45,789 40.00 16 119

95 118 135 100 500 422 25 15,437.00 8,307 525.00

Singmat Frek Vol

Perlakuan Frek Vol

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

2

225

4

20,070

1

9

3

257

1

9

Pemusnahan Frek Vol

2

225

Pelepasan Frek Vol 15 420,200

28 79 1 4 1 2 193 1 3 212 10.00 64 724 11 2 26 303 1 2 22 12 15 16 131 24 72 8 3 41 1 12 107 61 130 6 4 11 493 102 1 37 16

1 17 2 1 1 19 65 4.00 25 3

1,039,000 401,767 80.00 13,723 20 96 694,579 2 120,000.00 2,240,243 5,145.00 21,041 702,780 418 467 168,907 113,791 30.00 13 143,465 9,780 101,494 24,704 86,283 12,212 19,141 80,362.00 321 11,922 50 70,785 810,980 19,057 81,526 374 52,000 1,372 147,316 45,789 40.00 15,514 119,181

95 117,922 135 100 500 421,729 24,924 15,437.00 8,307 525.00

Satuan kg kg kg kg kg KEMASAN kg EKOR kg kg KOLI EKOR kg GRAM kg kg KOLI EKOR kg kg KEMASAN KOLI kg kg kg kg kg kg kg KEMASAN kg kg KEMASAN kg kg kg kg KEMASAN kg kg kg kg KEMASAN kg kg kg kg kg kg kg kg KEMASAN KOLI kg kg kg GRAM kg GRAM

-

NO 1 2 3 4 5

UPT BBKP SURABAYA BBKP TANJUNG PRIOK BBKP SOEKARNO HATTA BBKP BELAWAN BBKP MAKASAR

6 BKP KELAS I DENPASAR 7 BKP KELAS I SEMARANG 8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 10 BKP KELAS I PEKANBARU 11 BKP KELAS I PONTIANAK

12 BKP KELAS I KUPANG 43 44 45 46

SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN

47 SKP KELAS II ENDE 48 SKP KELAS II MAMUJU 49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 14 420

Singmat Frek Vol

Perlakuan Frek Vol

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 15 420,200

26 79 1 4 1 2 193 1 3 212 10.00 64 726 11 2 26 5 38 1 7 44 1 8

929 402 80.00 14 20 96 695 2 120,000.00 2.240.242.71 5,145.00 21.041.45 702.848.03 418 467 169 2,500.00 236 100 16 13 55,000.00 98

28 79 1 4 1 2 193 1 3 212 10.00 64 724 11 2 26 5 38 1 7 44 1 8

1,039,000 401,767 80.00 13,723 20 96 694,579 2 120,000.00 2,240,243 5,145.00 21,041 702,780 418 467 168,907 2,500.00 235,578 100 16 13,020 55,000.00 98,300

12 6

4 720

12 6

4,285 720

3,275 3,140 17.00 32 15

1,381,338 #ЗНАЧ! 21,107.00 139,291 533

3,267 3,132 17.00 32 15

8,795,163 8,488,821 21,107.00 139,291 533

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

7 7 0.00 -

20,304 20,304 0.00 -

4 4 0.00 -

266 266 0.00 -

2 2 0.00 -

225 225 0.00 -

3267

Satuan kg kg kg kg kg KEMASAN kg EKOR kg kg KOLI EKOR kg GRAM kg kg KOLI EKOR kg KEMASAN kg kg kg kg KEMASAN kg kg kg KEMASAN kg KG GRAM KMSN KOLI

Lampiran 13. NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TANAMAN HIDUP DOMAS PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA 2 BBKP TANJUNG PRIOK 3 BBKP SOEKARNO HATTA 4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR 6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG 8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 10 BKP KELAS I PEKANBARU 11 BKP KELAS I PONTIANAK 12 BKP KELAS I KUPANG 13 14 15 16 17

BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA

18 19 20 21 22

BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN BKP KELAS II T. PINANG

23 BKP KELAS II TERNATE 24 BKP KELAS II KENDARI 25 26 27 28 29

BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA BKP KELAS II PALANGKARAYA

30 BKP KELAS II PALU 31 BKP KELAS II GORONTALO 32 SKP KELAS I BIAK

33 34 35 36 37 38

SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG

39 SKP KELAS I SAMARINDA

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol (kg) 284 29,430,857 17 152,850 380 183,612 1 903 59 12,884,920 1,998 27,227,206 4,221 1,705,034 6.00 2,118.00 1 40 16 93,403 8,353 22,085,234 2 516 2 1,624.00 15 12,854.00 6,400 10,447,451 3 3,000 682 7,281,109 1 69 3,484 11,855,950 2 27,000.00 2,185 6,154,527 2 2,200.00 3,332 67,409,576 1,900 5,456,941 604 1,192,597 124 13,371 1,143 4,094,409 1 500 521 36,681 776 43,239 5,497 55,507,347 42 10,819 911 4,344,881 8 30,625.00 2,636 2,216,244 2,846 6,569,172 3 11,000.00 2,052 26,642,409 1,658 2,224,354 4 10,322,790 137 11,684 1,915 3,547,043 2.00 5,029.00 464 2,285,712 504 293,558 2,439 3,335,291 2 20,200.00 3 1,500

29 241 1,637 2 784

77,980 38,544 3,532,587 2,000.00 12,274,328

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

2

2

40,048

12,450

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 284 29,430,857 17 152,850 378 183,556 1 903 64 12,934,920 1,998 27,227,206 4,220 1,705,020 6.00 2,118.00 1 40 16 93,403 8,351 22,084,986 2 516 2 1,624.00 15 12,854.00 6,400 10,447,451 3 3,000 682 7,281,109 1 69 3,484 11,855,950 2 27,000.00 2,185 6,154,527 2 2,200.00 3,332 67,409,576 1,900 5,456,941 604 1,192,597 124 13,371 1,143 4,094,409 1 500 521 36,681 774 30,789 5,495 55,492,592 40 10,544 911 4,344,881 8 30,625.00 2,636 2,216,244 2,845 6,565,172 3 11,000.00 2,052 26,642,409 1,658 2,224,354 4 10,322,790 131 11,542 1,915 3,547,043 2.00 5,029.00 464 2,285,712 504 293,558 2,438 3,334,691 2 20,200.00 3 1,500

29 241 1,637 2 780

77,980 38,544 3,532,587 2,000.00 12,234,328

Satuan kg kg kg KMSN kg kg kg KMSN KOLI kg kg GRAM KMSN KOLI kg KOLI kg KOLI kg KMSN kg KMSN kg kg kg kg kg KMSN kg kg kg kg kg KMSN kg kg KMSN kg kg kg kg kg KMSN kg kg kg KMSN KOLI kg kg kg kg kg kg KMSN kg

NO

UPT

40 SKP KELAS I AMBON 41 SKP KELAS I BENGKULU 42 SKP KELAS I TIMIKA 43 44 45 46

SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN

47 SKP KELAS II ENDE 48 SKP KELAS II MAMUJU 49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol (kg) 2,003 2,632,058 8.00 6,390.00 254 1,514,567 1 23 3,885 2,118,380 4 2,853.00 694 758,870 2 65 16 40,800 2,295 1,787,783 5 2,880.00 305 460,430 1 3,000.00 2 9,500 1,350 678,504 45 85,600 1 1,500.00 71,202 351,208,090 71,126 351,070,266 3 539 49 116,822 23 17,463 1 3,000 -

Penahanan Frek Vol

2 2 -

40,048 40,048 -

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

1

160

1

160

3 3

12,610 12,610 -

1 1

160 160 -

-

-

Pelepasan Frek Vol 2,003 2,632,058 8.00 6,390.00 253 1,514,557 1 23 3,879 2,117,290 4 2,853.00 694 758,870 2 65 16 40,800 2,295 1,787,783 5 2,880.00 304 458,430 1 3,000.00 3 12,500 1,350 678,504 45 85,600 1 1,500.00 71,177 351,183,950 71,101 351,047,626 3 539 49 116,822 23 17,463 1 3,000 71777

Satuan kg KMSN kg GRAM kg KMSN kg kg kg kg KMSN kg M3 kg kg kg KMSN KG GRAM KMSN KOLI M3

Lampiran 17. NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TUMBUHAN MATI DOMAS PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA 2 BBKP TANJUNG PRIOK 3 BBKP SOEKARNO HATTA 4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR

6 BKP KELAS I DENPASAR 7 BKP KELAS I SEMARANG 8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 10 BKP KELAS I PEKANBARU 11 BKP KELAS I PONTIANAK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN BKP KELAS II T. PINANG

23 BKP KELAS II TERNATE 24 BKP KELAS II KENDARI 25 BKP KELAS II P. PINANG 26 BKP KELAS II TARAKAN

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG

39 SKP KELAS I SAMARINDA 40 SKP KELAS I AMBON

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol 493 66,489,165.50 26 10,244,021 63 24,066 1 120 441 88,725,595.00 1828 9,528,727.00 1 6 1 1 466 955,889 9 126 5,131 42,286,412 1 500 9 9,327.00 3 1,030.00 51 131,755 138 64,522,084 1 105,000.00 1,519 54,086,067 1 2 783 54,104,103 145 1,916,483 110 16,769,574 349 1,297,760 23 49,744,356 369 58,853,746 563 263,766,353 54 3,350,862 159 31,222,166 12 443 489 8,127,721 10 290 7 113,000.00 223 4,092,711 246 16,234,765 752 13,375,905 2 600,020.00 411 13,230,302 2 80 1 45 52 1,094 232 73 297

9,318 4,895,912 5,377,324 80,324 15,467,810

4

3,432,090

1 170 627 1 1 1,061 923

7,000 50,229 20,507,145 76,180.00 49.00 65,132,327 2,412,839

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

2

40,000.00

1

750

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Satuan Frek Vol 493 66,489,165.50 kg 26 10,244,021.00 kg 62 24,052.00 kg 1 120 KMSN 441 88,725,595.00 kg 1828 9,528,727.00 kg 1 6 KMSN 1 1 KOLI 466 955,889.00 kg 9 126 kg 5131 42,286,412.00 kg 1 500 GRAM 9 9,327.00 KMSN 3 1,030.00 KOLI 51 131,755.00 kg 138 64,522,084.00 kg 1 105,000.00 KMSN 1518 54,061,067.00 kg 1 2.00 KOLI 783 54,104,103.00 kg 145 1,916,483.00 kg 110 16,769,574.00 kg 349 1,297,760.00 kg 23 49,744,356.00 kg 319 56,258,376.00 kg 563 263,766,353.00 kg 54 3,350,862.00 kg 159 31,222,166.30 kg 12 443 kg 489 8,127,721.00 kg 10 290 M3 7 113,000.00 KMSN 223 4,092,711.00 kg 245 13,534,765.00 kg 752 13,375,905.00 kg 2 600,020.00 KMSN 411 13,230,302.00 kg 2 80 KMSN 1 45 KOLI kg 51 9,287.50 kg 1094 4,895,912.00 kg 232 5,377,323.60 kg 73 80,324.00 kg 297 15,467,810.00 kg kg 4 3,432,090.00 kg kg 1 7,000.00 kg 170 50,229.00 kg 627 20,507,145.00 kg 1 76,180.00 KMSN 1 49.00 KOLI 1061 65,132,327.00 kg 923 2,412,839.00 kg

NO

UPT

41 SKP KELAS I BENGKULU 42 SKP KELAS I TIMIKA 43 44 45 46 47

SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE

48 SKP KELAS II MAMUJU 49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Vol Frek Vol Frek Vol 4 1,255.00 1 30 90 32,603,201 482 3,963,477 49 6,982,048.81 51 6,354,574 27 14,308,510 7 32,450 553 6,898,378 187 15,742,236 12 141.75 1 75,000.00 1 3,000 62 64,706 12 82,800 1 100,253.00 20,968 1,078,470,932 20,859 1,070,506,807 1 500 0 0 0 0 26 304,968 8 76,127 62 7,082,444 Frek

Penahanan Frek Vol

3 3 0 -

40,750 40,750 0 -

Penolakan Frek Vol

0 -

Pemusnahan Frek Vol

0 -

0 -

0 -

Pelepasan Vol 4 1,255.00 1 30 90 32,603,201.00 480 3,963,076.91 49 6,982,048.81 51 6,354,574.00 27 14,308,509.59 7 32,450.00 553 6,898,378.00 187 15,742,236.20 12 141.75 1 75,000.00 1 3,000.00 62 64,706.00 12 82,800.00 1 100,253.00 20,912 1,073,150,118 20,803 1,065,185,993 1 500 26 304,968 8 76,127 62 7,082,444 Frek

20912

Satuan KMSN EKOR kg kg M3 kg kg kg kg kg M3 KOLI kg kg kg M3 KG GRAM KMSN KOLI M3

Lampiran 21. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN DOMAS PER UPT TA 2012 NO

UPT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

BBKP SURABAYA BBKP TANJUNG PRIOK BBKP SOEKARNO HATTA BBKP BELAWAN BBKP MAKASAR BKP KELAS I DENPASAR BKP KELAS I SEMARANG BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA

43 44 45 46 47 48 49 50

SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol 1 2,000 13

2,660

4 2

1

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

80

Pelepasan Frek Vol 1 2,000 13

2,660

9,054 136

4 2

9,054 136

5

30,500

5

30,500

1 24 16 1 3

160,000 2,510,730 105,000 50,000 16,004

1 24 16 1 3

160,000 2,510,730 105,000 50,000 16,004

2

65

2

65

Satuan kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg KMSN kg -

3

5,000

3

5,000

10 1

2,580 42,500

10 1

2,580 42,500

4

274

4

274

12

60,200

12

60,200

5

1,162

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg -

2 1 45 1 22 1 1

29 15,000 298,500

2 1 45

16 72,653 530,466.00 129

16

210,000

191 189 2 1

4,121,496 4,123,431 65 530,466

1 22 1 1

16

29 15,000 298,500 16 72,653 530,466.00 129

210,000

kg kg kg kg kg kg kg M3 kg kg kg kg kg kg kg -

-

-

1 1 -

80 80 -

5 5 -

1,162 1,162 -

-

-

-

-

191 189 2 1 191

4,123,496 4,123,431 KG 65 KMSN 530,466 M3

NO

UPT

Pemeriksaan Frek Vol

Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol

Satuan

Lampiran 10. , NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENIH DOKEL PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASAR

6 BKP KELAS I DENPASAR 7 8 9 10

BKP KELAS I SEMARANG BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG 23 BKP KELAS II TERNATE 24 BKP KELAS II KENDARI 25 BKP KELAS II P. PINANG 26 BKP KELAS II TARAKAN 27 BKP KELAS II CILEGON 28 BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 30 31 32 33 34 35 36 37

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH

Pemeriksaan Frek Vol 1,190 14,764,089.40 4 32,000.50 13 257 439 452,528.47 3 525 10 3,306.00 541 101,129.16 5 367.5 1 1 12 296,410.00 43 372,510.00 1 10 5 9 24 10,787.00 1 5.00 39 63,067.00 42 170,023.58 70 458,694.00 609 126,454.50 1 300 131 106,416.00 8 209 42 139,966.00 84 9,639.90 32 63,063.00 21 3,929.00 43 8,846.00 17 18,289.00 398 122,894.40 13 5,192.00 27 82,411.00 2,162 797,670.36 4 132,292.00 2 170 2 325 4 75 8 197 122 12,264.00 1 8.00 3 10,046.00 4 285 129 827,666.00 3 750 148 7,533.10 53 2,814.00 2 501 23 2,342.00 15 9,852.00 1 12,225.00 3 28

14 9 1

623 2,400.00 10.00

Singmat Frek Vol

Perlakuan Frek Vol

2

10,050.00

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 1,190 14,764,089.40 4 32,000.50 13 257 439 452,528.47 3 525 10 3,306.00 541 101,129.16 5 367.5 1 1 12 296,410.00 43 452,510.00 1 10 5 9 24 10,787.00 1 5.00 39 63,067.00 42 170,023.58 70 458,694.00 609 126,454.50 1 300 131 106,416.00 8 209 42 139,966.00 84 9,639.90 32 63,063.00 21 3,929.00 43 8,846.00 18 18,304.00 398 122,894.40 13 5,192.00 27 82,411.00 2,160 797,015.36 4 132,292.00 2 170 2 325 4 75 8 197 122 12,264.00 1 8.00 3 10,046.00 4 285 129 827,666.00 3 750 145 7,496.10 50 2,619.00 2 501 23 2,342.00 15 9,852.00 1 12,225.00 3 28

14 9 1

623 2,400.00 10

Satuan kg GRAM KMSN kg GRAM KMSN kg KMSN KOLI kg kg KMSN KOLI kg KMSN kg kg kg kg GRAM kg KOLI kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg GRAM KMSN KOLI kg kg kg KMSN kg kg kg M3 kg KMSN EKOR kg kg kg kg kg kg kg kg kg M3

-

NO

UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASAR

6 BKP KELAS I DENPASAR 7 8 9 10

BKP KELAS I SEMARANG BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK 12 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

BKP KELAS I KUPANG SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 1,190 14,764,089.40 4 32,000.50 13 257 439 452,528.47 3 525 10 3,306.00 541 101,129.16 5 367.5 1 1 12 296,410.00 43 372,510.00 1 10 5 9 24 10,787.00 1 5.00 39 63,067.00 42 170,023.58 70 458,694.00 609 126,454.50 1 300 131 106,416.00 8 209 42 139,966.00

Singmat Frek Vol

Perlakuan Frek Vol

2

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

10,050.00

Pelepasan Frek Vol 1,190 14,764,089.40 4 32,000.50 13 257 439 452,528.47 3 525 10 3,306.00 541 101,129.16 5 367.5 1 1 12 296,410.00 43 452,510.00 1 10 5 9 24 10,787.00 1 5.00 39 63,067.00 42 170,023.58 70 458,694.00 609 126,454.50 1 300 131 106,416.00 8 209 42 139,966.00

2 2 2

1,263.00 1,025.00 45.5

2 2 2

1,263.00 1,025.00 45.5

34 54 1 24 2

6,951.50 4,574.00 11 115,801.00 350

34 57 1 24 2

6,951.50 4,771.75 11 115,801.00 350

20

5,431.00

20

5,431.00

6,719 6,602 12 83 1

19,448,183.62 19,274,518.62 165,118 6,743 10

6,723 6,603 12 86 1

19,368,857.87 19,194,997.87 165,118 6,938 10

0.00 0.00 -

0.00 0.00 -

2.00 2.00 -

10,050.00 10,050.00 -

0.00 0.00 -

0.00 0.00 -

0.00 0.00 -

0.00 0.00 -

0.00 0.00 -

0.00 0.00 -

6719

Satuan kg GRAM KMSN kg GRAM KMSN kg KMSN KOLI kg kg KMSN KOLI kg KMSN kg kg kg kg GRAM kg KOLI kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg KG GRAM KMSN M3

Lampiran 14. NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TANAMAN HIDUP DOKEL PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA 2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR

6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG 8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 10 BKP KELAS I PEKANBARU 11 BKP KELAS I PONTIANAK

12 BKP KELAS I KUPANG 13 BKP KELAS I BANJARMASIN 14 BKP KELAS I MATARAM 15 BKP KELAS I MANADO 16 BKP KELAS I PADANG

17 BKP KELAS I JAYAPURA 18 BKP KELAS I PALEMBANG 19 BKP KELAS I JAMBI

20 BKP KELAS I BATAM 21 BKP KELAS II MEDAN

22 23 24 25 26 27

BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 29 BKP KELAS II PALANGKARAYA

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol (kg) 14,063 34,868,215.55 1 3,000.00 6 145,750.00 12,371 32,246,956.00 3 15,000.00 5 12,150.00 218 257,850.00 13,234 2,025,479.03 5 242 3 104 104 9,968,975.50 12 2,614,612.50 6,174 76,967,750.00 98 37,570,100.00 2 4,500.00 5 10,003.00 1,640 720,693.00 1 1,000.00 3 550 1 30 1 30 746 6,065,933.00 2 83 90 113,844.00 1,986 2,121,628.00 658 25,722,023.96 1 1 3,897 38,231,605.00 1 20 4 4,756.00 1 10 1,207 11,704,109.00 3 17,100.00 35 260,506.00 2,274 8,297,585.00 6 9,030.00 1,767 1,627,206.00 1 200 2,442 6,816,078.00 7 4,988,750.00 1 489 5 2,909.00 401 2,676,008.00 3,013 8,831,778.16 1 1,000.00 284 869,919.25 5 1,500.00 1 8,000.00 332 81,721.00 13,422 4,801,700.15 1 2,500.00 14 4,272.00 2 421 24 6,768.00 344 320,330.00 481 4,465,210.00 94 1,132,276.00 26 49,142.00 21,326 105,172,625.00 11 67,000.00 12 55,500.00 2,818 2,676,008.00 2 120 53 256,816.00 2 1.00

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 14,063 34,883,793.55 6 145,750.00 12,371 32,246,956.00 3 15,000.00 5 12,150.00 218 257,850.00 13,234 2,025,140.03 5 242 3 104 104 10,043,975.50 6,174 77,141,750.00 2 4,500.00 5 10,003.00 1,640 720,693.00 1 1,000.00 3 550 1 30 1 30 746 6,067,514.00 2 83 90 113,844.00 1,986 2,124,628.00 658 25,722,023.96 1 1 3,897 38,231,605.00 1 20 4 4,756.00 1 10 1,207 11,704,109.00 3 17,100.00 35 260,506.00 2,274 8,297,585.00 6 9,030.00 1,767 1,627,206.00 1 200 2,442 6,816,078.00 1 489 5 2,909.00 401 2,676,008.00 3,013 8,831,778.16 1 1,000.00 284 869,919.25 5 1,500.00 1 8,000.00 332 81,721.00 13,422 4,797,572.15 1 2,500.00 14 4,272.00 2 421 24 6,768.00 344 320,330.00 481 4,465,210.00 94 1,132,276.00 26 49,142.00 21,326 105,193,177.00 11 67,000.00 12 55,500.00 2,818 13,956,614.00 2 120 53 256,816.00 2 1.00

Satuan kg KMSN kg GRAM M3 KMSN kg KMSN KOLI kg kg KMSN KOLI kg GRAM M3 KMSN KOLI kg KMSN kg kg kg KMSN kg M3 KMSN KOLI kg KMSN kg kg KMSN kg KMSN kg GRAM KMSN kg kg KOLI kg GRAM KMSN kg kg GRAM KMSN KOLI kg kg kg kg kg kg KMSN KOLI kg KMSN kg M3

NO 30 31 32 33 34

UPT BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA

35 SKP KELAS I CILACAP 36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR

37 SKP KELAS I BANDA ACEH

38 39 40 41 42 43

SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE

44 SKP KELAS I BANDUNG 45 SKP KELAS I PARE-PARE 46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN 47 SKP KELAS II ENDE 48 SKP KELAS II MAMUJU 49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol (kg) 1 1 1,751 6,166,026.00 2 2,000,000.00 260 5,454,762.00 332 599,424.00 357 1 1,679 2 1 428 2 1 141 17 195 31 1 1,183 2 5,506 1,103 1 472 3 1,642 1 310 228 1 36 121,323 119,822 11 293 27 13

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

2,341,530.00 2,900.00 123,404,521.00 16,000.00 8,000.00 276,237.00 41.00 500 74,504.00 53,318.00 2,054,106.00 649 123 310,341.00 600 233,146.40 1,863,260.00 2,000.00 2,082,486.00 3,600.00 8,354,281.00 15,000.00 3,029,700.00 804,985.00 2 112,500.00 546,985,553 544,285,710.00 20,489 544,546 84,968 12,762

Pelepasan Frek Vol 1 1 1,751 6,166,026.00 260 5,454,762.00 332 600,424.00 357 1

0.00 -

120 0.00 120.00 -

47,176,463 47,176,462.50 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

1,679 2 1 428 2 1 141 17 195 31 1 1,183 2 5,506 1,103 1 472 3 1,642 1 310 228 1 36 121,323 119,822 11 293 27 13

119822

2,341,530.00 2,900.00 123,264,521.00 16,000.00 8,000.00 276,237.00 41.00 500 74,504.00 53,318.00 2,054,106.00 649 123 310,341.00 600 233,146.40 1,863,260.00 2,000.00 2,082,486.00 3,600.00 8,354,281.00 15,000.00 3,029,700.00 804,985.00 2 112,500.00 558,412,403 555,712,560.00 20,489 544,546 84,968 12,762

Satuan KMSN kg kg kg kg kg KOLI kg kg KMSN KOLI kg M3 KMSN kg kg kg kg kg KMSN kg KMSN kg KMSN kg KOLI kg kg KMSN KG GRAM KMSN KOLI M3

Lampiran 18. NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TUMBUHAN MATI DOKEL PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA 2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA 4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR 6 BKP KELAS I DENPASAR 7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 10 BKP KELAS I PEKANBARU 11 BKP KELAS I PONTIANAK

12 BKP KELAS I KUPANG 13 BKP KELAS I BANJARMASIN 14 BKP KELAS I MATARAM 15 BKP KELAS I MANADO 16 BKP KELAS I PADANG 17 BKP KELAS I JAYAPURA 18 BKP KELAS I PALEMBANG

19 BKP KELAS I JAMBI 20 BKP KELAS I BATAM 21 BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG 23 BKP KELAS II TERNATE 24 BKP KELAS II KENDARI 25 26 27 28

BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 30 BKP KELAS II PALU 31 32 33 34 35

BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP

Pemeriksaan Vol 622 193,295,076.50 1,685.00 80,663,764.00 53 3,615.03 12.00 375,800.00 8,262.00 512,956.78 3 1,267.00 67 6,831,953.50 2,959.00 85,130,381.50 1.00 4,000.00 81 152,186.80 829 74,552,631.00 2,000.00 1 0.44 2.00 2 163 356,368.00 1 6.00 1,817.00 25,349,078.20 1 12 126 114,410,142.00 1 12 496 14,269,189.00 3 97 1.00 103 1,372.00 24,211,936.00 172 12,175,574.00 596 2,189,133.00 1 600 1,271.00 5,177,078.00 1 33 100 2,531,106.00 55 936,575.00 214 2,169,656.50 1 3,000.00 1 6,500.00 25 6,313,844.00 1.00 13 35 268,706.00 1 144 1,121.00 160,599.50 1 1,500.00 2 65.5 2 605 8 12,220.00 285 11,001,252.00 2 2,500.00 2,034.00 41,551,444.50 2 24,003.00 1,486.00 52,308,338.50 70 15,431.00 1,285.00 5,375,015.00 227 20,421.50 27.00 705 72 14,140,029.50 3 6.5 1,180.00 110,203,088.00 33 2,582.41 2 8,009,588.00 55 490,177.25 Frek

21

125,250.00

Pengasingan/mat Frek Vol

Frek

Perlakuan Vol

8 14

2,100,250.00 18,867,000.00

12

4,085,000.00

1 2

33.00 1,011,250.00

100

41,308,125.00

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol 622 193,295,076.50 1,685.00 80,663,764.00 53 3,615.03 12.00 375,800.00 8,261.00 512,913.78 3 1,267.00 67 7,331,903.50 2,959.00 85,130,381.50 1.00 4,000.00 81 152,186.80 829 74,552,631.00 5 2,000.00 1 0.44 2.00 2 163 356,368.00 1 6 1,817.00 25,349,078.20 1 12 126 114,410,142.00 1 12 496 14,269,189.00 3 97 1.00 103 1,370.00 24,194,136.00 172 12,175,574.00 596 2,189,133.00 1 600 1,271.00 5,177,078.00 1 33 100 2,531,106.00 55 936,575.00 214 2,169,656.50 1 3,000.00 1 6,500.00 25 6,313,844.00 1.00 13 35 268,706.00 1 144 1,120.00 160,499.50 1 1,500.00 2 65.5 2 605 8 12,220.00 285 11,001,252.00 2 2,500.00 2,034.00 41,551,444.50 2 24,003.00 1,488.00 52,325,838.50 70 15,431.00 1,285.00 5,375,015.00 213 20,206.50 27.00 705 72 14,140,029.50 3 6.5 1,180.00 110,203,088.00 33 2,582.41 2 8,009,588.00 55 490,177.25 21

125,250.00

Satuan kg kg M3 KMSN kg KMSN kg kg KMSN kg kg GRAM M3 KMSN kg KOLI kg M3 kg M3 kg M3 KMSN kg kg kg GRAM kg M3 kg kg kg GRAM KMSN kg KMSN kg M3 kg GRAM M3 KOLI kg kg GRAM kg KMSN kg kg kg kg KMSN kg M3 kg M3 kg kg kg kg kg

NO

UPT

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR

37 SKP KELAS I BANDA ACEH

38 SKP KELAS I SORONG

39 SKP KELAS I SAMARINDA 40 SKP KELAS I AMBON 41 SKP KELAS I BENGKULU 42 SKP KELAS I TIMIKA 43 SKP KELAS I MERAUKE

44 SKP KELAS I BANDUNG 45 SKP KELAS I PARE-PARE

46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN 47 SKP KELAS II ENDE

48 SKP KELAS II MAMUJU 49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Vol 442 26,883,502.00 10 83 1 10,000.00 473 1,274,316.00 46 398.17 1.00 1,000.00 401 1,273,297.00 1 1.00 1 4 17 1,490,910.00 520 14,053,647.40 1 4 9 2,040.00 23 69,261.00 225 4,335,694.00 7 277 1.00 15,000.00 191 133,000.00 1 40 1,860.00 199,554,098.00 1 120,000.00 3 4,000.00 60 2,545,965.00 2,205.00 37,267,587.59 1 28,000.00 3.00 38,000.00 15 202.04 907 9,009,500.00 31 5,393.00 2 2 2 14,000.00 36,411 1,193,468,585 33,187 1,142,256,064 12 157,600 59 470,433 5 10,615 178 7,438 Frek

Pengasingan/mat Frek Vol

0 -

Frek

0 -

Perlakuan Vol

137 136 0 1

67,371,658 67,371,625 0 33

Penahanan Frek Vol

0 -

Penolakan Frek Vol

0 -

0 -

Pemusnahan Frek Vol

0 -

0 -

0 -

Pelepasan Frek Vol 441 26,883,502.00 10 83 1 10,000.00 473 1,274,316.00 46 398.17 1.00 1,000.00 401 1,273,297.00 1 1.00 1 4 17 1,490,910.00 520 14,053,647.40 1 4 9 2,040.00 23 69,261.00 225 4,335,694.00 7 277 1.00 15,000.00 191 133,000.00 1 40 1,860.00 199,554,098.00 1 120,000.00 3 4,000.00 60 2,545,965.00 2,205.00 37,267,587.59 1 28,000.00 3.00 38,000.00 15 202.04 907 9,009,500.00 31 5,393.00 2 2 2 14,000.00 36,399 1,193,967,877 33,170 1,142,755,356 12 157,600 59 470,433 5 10,615 178 7,438

36399

Satuan kg M3 KOLI kg M3 KMSN kg M3 KOLI kg kg M3 kg kg kg M3 KMSN kg KMSN kg GRAM KMSN kg kg GRAM KMSN M3 kg kg M3 kg KG GRAM KMSN KOLI M3

Lampiran 22. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN DOKEL PER UPT TA 2012 NO

UPT

1 2 3 4 5

BBKP SURABAYA BBKP TANJUNG PRIOK BBKP SOEKARNO HATTA BBKP BELAWAN BBKP MAKASAR

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BKP KELAS I DENPASAR BKP KELAS I SEMARANG BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI

20 BKP KELAS I BATAM 21 22 23 24 25 26 27 28

BKP KELAS II MEDAN BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P. PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA

40 SKP KELAS I AMBON 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol 1 30 49 2,343,936.00 8 666 103 1

9,820,968.00 100.00

1

1 20 10

9

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

2,055,200.00

Pelepasan Frek Vol 1 30 49 2,343,936.00 8 666 103 1

9,820,968.00 100.00

15.00

1

15.00

1.00 4,127,825.00 32,075.00

1 19 10

1.00 3,150,996.00 32,075.00

1

2,000.00

1

2,000.00

1 6 1 5 1 1 1 120

20.00 5,050.00 30 690 2 113 6 35,176.00

1 6 1 5 1 1 1 120

20.00 5,050.00 30 690 2 113 6 35,176.00

3 105 1

1,800.00 1,532,558.00 30,000.00

3 105 1

1,800.00 1,532,558.00 30,000.00

6 4 1 7 21 1 1

29,000.00 19.00 20.00 202 453,180.00 12 7

6 4 1 7 21 1 1

29,000.00 19.00 20.00 202 453,180.00 12 7

2

335,000.00

2

335,000.00

30 1 2 1 2 71 1

336,504.00 5,000.00 3,000.00 8 300 1,409,790.00 15,000.00

30 1 2 1 2 71 1

336,504.00 5,000.00 3,000.00 8 300 1,409,790.00 15,000.00

13

41,217.00

13

41,217.00

21

53,000.00

21

53,000.00

1 2 1

4,000.00 22,000.00 169

1 2 1

4,000.00 22,000.00 169

Satuan kg kg kg kg kg EKOR kg kg kg kg KMSN kg kg kg kg kg kg kg kg kg GRAM KMSN KOLI kg KMSN kg kg kg kg kg kg kg kg KMSN kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg KMSN kg KMSN kg kg kg kg kg kg kg kg kg -

629

20,640,489

-

-

9

2,055,200

-

-

-

-

-

-

628

19,663,660

NO

UPT

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol 615 20,624,340 9 2,055,200 1 30 11 16,017 1 2 -

Penahanan Frek Vol -

Penolakan Frek Vol -

Pemusnahan Frek Vol -

Pelepasan Frek Vol 614 19,647,511 1 30 11 16,017 1 2

628

Satuan KG GRAM KMSN KOLI

Lampiran. 23 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HEWAN HIDUP IMPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR 6 BKP KELAS I DENPASAR 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BKP KELAS I SEMARANG BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS B. LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P.PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON

Pemeriksaan Frek Vol 14 4670 13 2016 48 7862 1 10 5 7038 1 1 2214 1202567 2 2153 62 4736 108 105 1 1 1 150 48 149238 1 16000 7 8293 97 128203 1 2000 16 32755 1 1 5 2035 3 4 2 2 6 43 59 107794

Pengamatan Frek Vol 10 4213 10 977 39 6438 1 10

Pengasingan Frek Vol 8 4211 4 477 37 5738

Perlakuan Frek Vol 13 4313 4 16 39 4537

1 1867

1 771996

1 1333

1 251626

1 1766

1 580015

51 102 1

3478 99 1

16 86 1

651 86 1

46 99 1

3265 98 1

45

136132

29

66945

41

107132

1 59

1107 63551

1 46

1107 47546

6

5066

13

26040

15

32739

15

32739

1 6 53

1 43 94709

1 7 53

1 44 92703

8 53

108 92529

3

4

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

192 1

94313 1

174

84609

112

50763

158

78356

2

2

2

2

14

23

1

1

5 2 9

18 9 18085

Penahanan Frek Vol 3 4 1 1 6 120

50

33551

10 1

1927 1

1

10

20131

10

2

20131

10

2

2

4

4

20131

1

1

2 4 1

2 3

5

8674

5

1

Pemusnahan Frek Vol

1

5

2 3 1

1

2

2377

Penolakan Frek Vol 1 2

770

2371

2 4

8674

1

1

2

2796

1

4 1

1

7

16

1

2

4 2

17 9

5

18

9

1910 1

19

Pelepasan Frek Vol 13 4668 7 1178 50 8235 1 10 5 7038 1 1 2098 1133546 2 2153 66 5253 99 99 1 1 1 150 45 123524 1 16000 7 8293 92 123193 1 2000 16 32755 1 1 3 2033

SATUAN Ekor Piece/Kepala

Ekor

Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala

1 8 60

Ekor Ekor Ekor Piece/Kepala 1 Ekor 110 Ekor 119915 Ekor

3

4 Piece/Kepala

1

1 Ekor

180

90379 Ekor Ekor

2

2 Ekor

4

4 Piece/Kepala

10

Piece/Kepala Piece/Kepala 20131 Ekor

NO 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

UPT SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN

Pemeriksaan Frek Vol

Pengamatan Frek Vol

27

1

27

1

2

1

2

2455

1770

5

449122 114493 739

5

Penolakan Frek Vol

1

998644 199686 3579

5

Penahanan Frek Vol

10

2957

5

Perlakuan Frek Vol

10

1465904 277526 25146

5

Pengasingan Frek Vol

2274

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol

4

803885 112204 3365

10

100

42232 2450 1928

1

27

1

SATUAN 10 Ekor

27

Piece/Kepala Ekor

20

8676 2422 0

23

5478 46 0

2789

1407177 246725 25657

Ekor Piece/Kepala Blanks

Lampiran. 27 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAH IMPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN

5 BBKP MAKASSAR 6 BKP KELAS I DENPASAR

Pemeriksaan Frek Vol 1 6040 8 17306.75 166 2552360.3 2 2 1446 180050998.4 1 303311 1 1 17 8165.6 1 507384 4 2986.91 385 578714 1 109303.5 449 7560214 18 1873554 21 260960 1 21515.65 1 52 7 510 1 1 4 13 1 15 2 17 2 27 1 16 13 780 10 4720 11 54065.1 2 58.1 939 1182953.91 2 7 1 17.16 176 134740.82 7 5360.19 9 1018 1 6 31 470519 22 80415 1 722 2 382.4 4 8126.24 702 3300103.61 1 568.2 2 12 408 525595.52 26 14579.04 10 23818 2 111 1 14985.7 2 96000 1 11 2 4450 1 1977 3 33158.16 1 22800 8 64888.48 7349 172781781.5 1 10101.7 1 12000 2 11029.21 4 49317.6 2 86234.7 26 89264.7 2 24 2 444 2 104125.6 761 25628815.03 1 23926 477 67486924.4 5 770274 26 38551 1 35 2 2

105 619.21

Pengamatan Frek Vol 7 14006.75 32 1463526.86 1391 173409434.2 1 303311 1 1 1 527 1 507384 361 555804 1 109303.5 18 8 1 1 1 7 7 1 390 1 2 10 -

1873554 139860 21515.65 52 16 602 4681 544382.99 866.47 2521.48 253980 -

6 3 6 1 266 4 1 2 2

Pengasingan Frek Vol 1 2000 1 48020.4 23 3195211.4 1 5 12743

Perlakuan Frek Vol 7 14006.75 30 1505777.34 1414 176968893.2 1 303311 1 1 3 4029.64 1 507384 355 546310 1 109303.5 18 8 1 1 1 5 7 1 355 1 2 9 -

1 1

43200 21515.65

-

-

1 1 1 51 1 2 4 -

90 4680 41.1 53292.37 866.47 2521.48 133920 -

125210.2 7589.31 2713 1 -

2

37622.2

1 1 -

1903 1 -

5 2 6 1 -

40905491.5 715062 750 40 619.21

425 5 2 -

61373226 770274 1212 -

443 5 2 2 2

1873554 139729 21515.65 52 -

Penahanan Frek Vol 7 711234.4 50 62944 -

Penolakan Frek Vol 2 377906 -

866.47 2521.48 240660 -

3 4 1 2 1 23 5 -

3 13 15 17 1 5906.11 28 -

1 1 -

3 4.8 -

93523.4 3040.56 2713 1 -

1 -

300 -

-

64477280 770274 1212 40 619.21

-

-

-

462 4681 41.1 473776.32 -

Pemusnahan Frek Vol -

Pelepasan Vol

Frek -

1 7 163 2 1412 1 1 21 1 4 363 1

-

-

19 23 1 1 4 1

2

2

4 1 2 1 11 5 -

13 15 17 1 26.8 28 -

1 1 13 10 11 2 930 2 1 176 7 9 1 27 17 1 2 4

-

5 -

24578.2 -

1 2 408 26 9 2 1 2 1 3 1 3 1 4 7354 1 1 2 4 2 25 2 2 2

-

-

-

1 452 5 27

2 2

6040 14006.75 2596823.53 2 176814175 303311 1 13512.61 507384 2986.91 548116 109303.5 7560214 2036078 268641 21515.65 52 8335 1

26 16 780 4686 54065.1 58.1 1181534.05 7 17.16 134824.89 5360.19 1223.29 6 370919 80387 722 382.4 8126.24 3300103.61 568.2 12 523921.82 14579.04 23518 110 14985.7 96000 11 6450 1977 33158.16 22800 58280.06 171091321.6 10101.7 12000 11029.21 49317.6 86234.7 83571.7 24 444 104125.6 25628815.03 23926 64817547.25 770274 40069 105 619.21

SATUAN Dozen Gram Kilogram Meter Persegi Metric Tonne Meter Kubik Piece/Kepala Square Feet Tonne Butir Kilogram Butir Colly Carton Ekor Kilogram Lembar Meter Persegi Meter Kubik Meter Piece/Kepala Square Feet Colly Dozen Gram Kilogram Lobs Meter Persegi Metric Tonne Piece/Kepala Package Set/Koloni Square Feet Kilogram Lembar Piece/Kepala Colly -

NO

UPT

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 33 20 21 22

BKP KELAS B.LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG SKP KELAS I ENTIKONG BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN BKP KELAS II T. PINANG

23 24 25 26 27

BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P.PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON

19 29 30 31 32 28

BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK BKP KELAS II YOGYAKARTA

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE

Pemeriksaan Frek Vol 230 123454.85 1 300 2 1300 3 34002 1 201550 997 181121944.1 2 5542 1 103460 19 100457 2 6 2 6 2 810 1 3 22 70.86 1 5 6 23 1 21515.65 9 9.5 2 17 161 2467240.01 20 64 1 2 88 166922.92 1 916.5 1 14 2 6.5 7 2399.32 8 6056 1 14 1 200 11 44625 2 392 5 4099 1 10 68 25522.62 -

Pengamatan Frek Vol 147 76133.78 1 34000 1 201550 953 178350581 2 128690 1 103460 15 95167 1 21515.65 5 28674 62 112947.82 1 916.5 1 14 3 2393 1 6 1 14 10 21908.3 -

Pengasingan Frek Vol 41 26207.33 1 34000 1 201550 887 172705026.1 2 128690 1 103460 14 95937 1 21515.65 56 105240.07 1 14 1 2 -

14 14905.5 -

Perlakuan Frek Vol 122 65567.04 182 2 1 5 1 58 1 1 3 1 -

27097107 128690 103460 5606 21515.65 94263.52 916.5 14 2393 14 -

Penahanan Frek Vol 1 300 1 900 2 2 11 25008 2 5 2 5 2 810 1 3 21 62.86 1 5 6 23 9 9.5 2 17 4 22055.8 1 2 16 50.8 1 14 2 6.5 5 306.32 8 6056 1 14 1 200 6 12550 1 292 5 4099 1 10 56 1137.97 -

Penolakan Frek Vol 1 300 1 -

3 -

2 1 11 2 -

4.32 6000 44625 392 -

Pemusnahan Frek Vol 2 1300 2 2 10 8 2 5 2 5 2 810 1 3 21 61.61 1 5 6 20 6 7.2 2 17 8 23.5 1 14 2 6.5 4 6.32 7 56 1 14 1 200 1 20 1 10 -

Pelepasan Vol 122259.68 34000 201550 178220851.1 5542 103460 98207 21515.65 -

Frek 231 1 1 953 2 1 19 1 152 20 70 1 -

2357395.26 561 155263.12 916.5 -

3

2393

1 11 2 5 -

24384.65 -

12 -

SATUAN Kilogram Piece/Kepala Gram Kilogram Lembar Metric Tonne Piece/Kepala Gram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Kilogram Butir Kilogram Kilogram Milligram Butir Kilogram Piece/Kepala Butir Butir Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram -

NO

UPT

48 SKP KELAS II MAMUJU 49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol -

15290

38975

-

261222 4720 605501987.6 192224.02 1245368.7 36489132.64 780 143 21756.75 24912 44100 11029.21 1018 8347.1 916.5 24 444 1873554 651426949.2

Pengamatan Frek Vol -

3739

-

139888 4681 220085543.7 1393.47 904957 36489132.64 602 40 14006.75 0 129440 0 0 2521.48 916.5 0 0 1873554 436629909.8

Pengasingan Frek Vol -

1538

-

43228 4680 234320928.7 866.47 242600 36489132.64 90 0 2000 0 129902 0 0 2521.48 0 0 0 0 275628032.4

Perlakuan Frek Vol -

3067

-

139757 4681 92253418.18 4896.11 792576 36489132.64 462 40 14006.75 0 129902 0 0 2521.48 916.5 0 0 1873554 312074258

Penahanan Frek Vol -

266

-

262 71196.36 0 69323 36489132.64 1 0 1710 0 0 0 0 0 0 0 0 37343538.9

Penolakan Frek Vol -

22

-

6 44634.12 0 6300 36489132.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36918370.8

Pemusnahan Frek Vol -

114

Pelepasan Vol

Frek -

262 24741.63 0 76 36489133 1 0 2110 0 0 0 0 0 0 0 0 36516408

-

14939

SATUAN -

268641 4686 417994465.4 197655.1 1100813.7 36489132.64 780 142 20456.75 22802 45618 11029.21 1223.29 8347.1 916.5 24 444 2036078 640827938.5

Butir Ekor Kilogram Meter Persegi Piece/Kepala Square Feet Carton Colly Dozen Gram Lembar Lobs Meter Meter Kubik Milligram Package Set Tonne Blanks

Lampiran. 31 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HBAH IMPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

Pemeriksaan Frek Vol 14 19493.33 2 116 490 7940466.83 1 20000 6 6 1446 105116540.4 1 125000 5 102 1 1 79 46078.83 1 121292 6 232.84 26 39288 1971 29080890.82 1 119 2 81.51 2 64455 1 201.9 1 223.9 1 180.82 1 87.8 8 270 2 60 2 20 207500 6 119 3 261.36 5 202 1 12 2 211.8 5 10419.08 1 2 712.2 497 989163.86 1 3 2 84 4 3314.4 1 3008.1 4 15844.9 212 1034633.69 90 98141.23 33 10901.79 1 24 2 2 28 79574 28 49228.6 1 20000 2 2 1 2 1 36.06 1 32.24 6 4414.94 1 237.1 2179 4337271.57 1 653.5 1 21 2 4456.1 628 484038.51 1 10 83 133415.78 1 11.25 2 2410 1 1000 1 5000 1 4500 2 44000 2 95 1 15975 1 118048.8 2 4550 2 19955.3 2 86884.32 3 90325 7608 336828761.2 1 22000 4 18797.3 1 16080

Pengamatan Frek Vol 14 19493.33 2 116 257 5987403.95 1 20000 1402 103094038.6 1 125000 7 4501.78 1 121292 11 36558 1110 20564866.98 1 119 2 64455 1 50 7 157780 2 140 161 223545.85 12 43744.57 10 3173.36 1 24 1 2 57 620306.38 6 76261.69 26 89507.83 2 2000 1 300000 -

Pengasingan Frek Vol 2 116 9 199721.86 87 7736878.4 1 125000 2 10801 18 500857.01 1 50 11 1 3

16355.83 3136.17 1340.01

17 10 -

213428.45 8516.56 -

Perlakuan Frek Vol 14 19493.33 2 116 248 5747292.07 1 20000 1399 1 7 1

107151322.5 125000 4501.78 121292

11 1117 1 2 1 5 2 144 10 10 1 1 52 5 25 2 -

36558 20840916.65 119 64455 50 101620 140 196930.89 32264.28 3173.36 24 2 557103.23 69387.34 88405.05 2000 -

Penahanan Frek Vol 122 7806635 1 125000 4 13 15 83 2 2 3 66712 -

Penolakan Frek Vol 10 -

31 -

Pemusnahan Frek Vol 1 4 14 2 -

-

10 13 79 2 -

Pelepasan Frek Vol 14 19493.33 2 116 480 7795438.55 1 20000 6 6 1447 110027866.7 1 125000 5 102 1 1 79 46013.89 1 121292 6 232.84 25 38383 1954 29053977.71 1 119 2 81.51 3 145595 1 201.9 1 223.9 1 180.82 1 87.8 8 270 2 60 2 900 20 207500 6 119 3 261.36 5 202 1 12 2 211.8 5 10419.08 1 2 712.2 486 981512.6 1 3 2 84 4 3314.4 1 3008.1 4 15844.9 212 1034633.6 90 98141.23 33 10901.79 1 24 2 2 27 77954 13 49145.6 1 20000 1 2 1 36.06 1 32.24 6 4414.94 1 237.1 2174 4324725.27 1 653.5 1 21 2 4456.1 628 380108.61 1 10 83 133415.78 1 11.25 2 2000 1 1000 1 5000 1 4500 2 44000 2 95 1 15975 1 118048.8 2 4550 2 19955.3 2 86884.32 3 90325 7224 317888646.6 1 22000 3 18008.3 1 16080

SATUAN Dozen Ekor Gram Kilogram Lembar Milligram Meter Persegi Metric Tonne Meter Kubik Piece/Kepala Square Feet Tonne Butir Colly Carton Drum Ekor Kilogram Lembar Liter ( 1 dm3 ) Meter Persegi Meter Kubik Meter Piece/Kepala Square Feet Bag Colly Carton Dozen Gram Kilogram -

NO

4 5 6 7

UPT

BBKP BELAWAN BBKP MAKASSAR BKP KELAS I DENPASAR BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 9 BKP KELAS B. LAMPUNG

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P.PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 30 31 32 33

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN

Pemeriksaan Frek Vol 19 136480 143 1501318.1 2 189792.9 1 2472.67 121 362053.24 4 35 17 5910 2 119473 1597 68957854.93 7 423400 40 2942339 1 10 97 79545.36 2 35 4 2110 15 65469 231 8525567.81 3 3 14 62935 5 283230.75 1 200 4 3195.2 1 1280 1 113.39 1 21567 1 201.9 9 16.62 2 1050 53 220.19 3 28388.75 8 5387.1 1 116920 1 250 2 5.36 28 1013.47 2 2 1 24 5 15760 4 800 14 55 207535 327.8 454652997.3 2582030.62 543874.24 102659248.1

Pengamatan Frek Vol 10 1051017 61 65685.12 1 65454 169 8293495.3 13 57413 5 280630.75 1 113.39 1 21567 -

Pengasingan Frek Vol 19 2636891 17 36232.88 1 65454 158 8230025.47 13 57413 5 280630.75 1 113.39 1 21567 -

3 -

5330 -

3 -

5330 -

-

157780 116 113033225.2 20956.07 93971 21465804.11

-

0 116 18661827 3715.84 68214 994916.21

Perlakuan Frek Vol 19 2636891 47 41884.78 1 65454 58 6415180.16 1 113.39 1 21567 3 3 -

5330 927.5 101620 116 116448580.2 18000.53 36558 21398019.88

Penahanan Frek Vol 2 35 4 2110 14 15 54 46.5 3 3 1 200 4 3195.2 1 1280 9 16.62 2 1050 53 220.19 5 1 2 24 2 1 2 14 -

57.1 250 5.36 68.47 2 24 300 55 35 0 7877019.1 0 24 0

Penolakan Frek Vol -

-

1 -

10 -

-

-

1 -

0.4 -

-

-

10 4 4 -

40.12 10000 800 -

-

0 0 10050.5 0 0 0

Pemusnahan Frek Vol -

SATUAN

2 4 14 52 3 1 4 1 5 1 32 -

35 2110 15 44.5 3 200 3195.2 1280 10.9 850 182.09 -

5 1 2 24 2 1 -

57.1 250 5.36 68.47 2 24 -

-

-

-

-

-

35 0 3581.26 0 34 0

-

-

Liter ( 1 dm3 ) Meter Persegi Metric Tonne Meter Piece/Kepala Package Set/Koloni Square Feet Tonne Kilogram Kilogram Kilogram Butir Gram Kilogram Piece/Kepala Square Feet Gram Kilogram Gram Kilogram Kilogram Gram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Gram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Kilogram -

207500 327.8 440387007.4 2556213.32 532549.24 99731046.76

Butir Ekor Kilogram Meter Persegi Piece/Kepala Square Feet

1

-

Pelepasan Frek Vol 19 136480 139 1475565.83 2 189792.9 119 4 15 1 1501 7 37

353777.24 35 5400 102148 66069113.03 423400 2896339

95

79616.53

1 169

65454 8355565.81

13 5

62435 283230.75

1 1 1 -

113.39 21567 201.9 -

-

-

3 3 1 5 1

28388.75 5330 116920 948 5760

10

NO

UPT

TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 118250.8 16094 24043.33 18028 91780.32 186 13374.46 98374.07 1 35 5910 487855 1284647.51 95

42773

Pengamatan Frek Vol

3360

140 0 19493.33 0 0 3173.36 43744.57 0 0 0 64455 379985.52 0

Pengasingan Frek Vol

380

0 0 0 0 0 1340.01 3136.17 0 0 0 0 220587.56 0

Perlakuan Frek Vol

3195

140 0 19493.33 0 0 3173.36 32264.28 0 0 0 64455 372008.39 0

Penahanan Frek Vol

345

0 0 0 4890 0 0 0 0 0 0 0 125410.36 0

Penolakan Frek Vol

30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831 0

Pemusnahan Frek Vol

176

0 0 0 4690 0 0 0 0 0 0 0 106.36 0

Pelepasan Frek Vol 118250.8 16094 24043.33 17259 86890.32 186 10901.79 98374.07 1

568995 1162183.25 95

SATUAN Carton Colly Dozen Gram Lembar Meter Meter Kubik Milligram Package Set Tonne Blanks bag

Lampiran. 35 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENDA LAIN IMPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN

Pemeriksaan Frek Vol 1 10575 1 154000 4 8 1 13500 6 40014 2038 61416554.58 1 39000 15 44976 3 11.25 1 60 17 882 2 10 2 12948.9 10 581227.06 29 88979 6 1740 4 82 29833 413 668503 1 480 1 240 3 25 8 81 7 159000 1 97 56 17849 1 6 1 1 11 15049 27 9137 23 16324 1 1 113 83923 86 287776 7 11000 2 11 35 23473 1 2 1 100 2 9500 13 730 4 2260 1 10000 21 272 38 168145 1 8000 624 2391851 2 719 4 104001 18 173 1 57281.6 1 7000 2245 52729222.27 22 77010 23 1749 165 5912 1 15000 6 79975.8 1 460000 2 40000 1 10000 563 18281604.34 1 3510

Frek

Pengamatan Vol

1 1 1 1 2022 1 15 1 7

10575 154000 13500 40000 60371580.08 39000 44976 60 855

1 10 1 29 7 4 7 11 7 1 61 1 -

6418.4 581227.06 100 30083 2040 300 953 41934 2168 200 217966 360 -

Pengasingan Frek Vol -

-

20 -

559279.6 -

9 7

12780 2040

2

134

-

-

18 1 -

42276 17422 -

Perlakuan Frek Vol 1 10575 1 154000 1 13500 1 40000 2042 61129399.1 1 39000 15 44976 1 7 1 10 1 26 7 4 7 11 7 1 56 1 1 -

60 855 6418.4 581227.06 100 40830 2040 300 953 41934 2168 200 230366 360 17422 -

Penahanan Frek Vol -

-

Penolakan Frek Vol -

-

-

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

-

-

-

Frek 1 1 4 1 6 2047 1 15 3 1 17 2 2 11 29 6 4 82 413 1 1 3 8 7 1 55 1 1 11 27 23 1 113 86 7 2 35 1 1 2 13 4 1 21 38 1 624 2 4 18 1 1 2155 21 23 156 1 6 1 2 1 564 1

Pelepasan Vol 10575 154000 8 13500 40014 61506703.48 39000 44976 11.25 60 882 2 12948.9 603227.06 120209 1740 1358 35933 709014 480 240 25 81 159000 97 17822 6 1 15049 42862 16324 1 83923 305998 11000 11 32403 2 100 9500 730 2460 10000 6643 168145 8000 2610846 719 104001 173 57281.6 7000 51535138.8 74210 1749 5551 15000 79975.8 460000 40000 10000 17902653.52 3510

SATUAN Gram Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Milligram Metric Tonne Piece/Kepala Package Square Feet Tonne Colly Drum Kilogram Lobs Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala Set/Koloni Drum Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala Package Square Feet Tonne Kilogram Liter ( 1 dm3 )

NO

UPT 5 BBKP MAKASSAR 6 BKP KELAS I DENPASAR 7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 9 BKP KELAS B LAMPUNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG

19 BKP KELAS I JAMBI 20 BKP KELAS I BATAM 21 BKP KELAS II MEDAN 22 BKP KELAS II T. PINANG

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P.PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 1 66 2 358412 37 5670115 1 125000 1 40000 1 4880 1 120000 491 6818166.2 5 3 480 97 13406300 4 5 1 50 1 26 1 5 4 804 204 47003491 1 232632 33 1881600 1 1 2 225 -

7674

21381

207224902.4 290457 92924.7 25 40014 11.25 5922 730 1041293.06 4812911.6 125497 40734

Pengamatan Vol

Frek

Pengasingan Frek Vol 2 358412 28 3692308 1 125000 1 40000 1 4880 1 120000 477 7000766.2 5 1 73 10507876 194 44615664 1 232632 -

2 29 1 1 1 1 489 5 3 74 203 1 2

358412 3991051 125000 40000 4880 120000 7160291.2

-

-

-

-

-

-

-

-

3002

480 10493994 46498363 232632 80000

128595279.3 42789 6418.4 0 40000 0 0 0 581227.06 1134094 44976 40480

Perlakuan Frek Vol 1 86740 3 355960 11 80000 68 10448634 -

66393315.8 0 0 0 842

0 0 0 0 898154 0 40240

2286

Penahanan Frek Vol -

72031415.1 42789 6418.4 0 40000 0 0 0 581227.06 403057 44976 0

-

4 1 1 1 -

5 50 26 5 -

-

-

Penolakan Frek Vol 2 -

7 50 0 0 7

0 0 0 0 37 0 0

-

Pemusnahan Frek Vol -

225 0 0 0 0

2

0 0 0 0 225 0 0

Frek -

1 1 -

26 5 -

-

-

1 2 31 1 1 1 1 488 5 4 96 -

66 358412 4462246 125000 40000 4880 120000 6535166.2

3 204 1 35 -

802 47003491 232632 2035200 -

0 0 0 0 2

0 0 0 0 32 0 0

Pelepasan Vol

7566

640 13463542 -

204461963 308629 92924.7 25 40014 11.25 5553 730 1063293.06 5160067.6 122697 40894

SATUAN Tonne Kilogram Drum Kilogram Piece/Kepala Drum Kilogram Piece/Kepala Kilogram Kilogram Kilogram Piece/Kepala Square Feet Colly Gram Meter Kubik Package Set Tonne Blanks Litter Drum

Lampiran. 24 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HEWAN HIDUP EKSPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK 3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR 6 BKP KELAS I DENPASAR 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BKP KELAS I SEMARANG BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG

23 24 25 26 27 28

BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P.PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG

45 46 47 48 49 50

SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 5 1006 41 31363 9 1507 36 2054 1 2 1 92 4845 609188 645 646 16 16 27 9824 1 1 117 10458 483 37107 1 1 7 7 16 20 1 1 4 4 3 5 8 94 1 41 491 319294 2 110 5 4165 1 1 430 79323 1 2829 6 1054 1 1 1 1 23 158 3 7 -

7232

3199 151 123333 983697

Pengamatan Frek Vol 2 2 7 7 488 317054 2 110 5 5300 1 1 48 168 6 1054 1 1 -

560

7 110 6526 317054

Pengasingan Frek Vol 2 2 6 5 488 319298 2 110 1 1000 1 1 6 1054 1 1 -

507

5 110 2058 319298

Perlakuan Frek Vol 2 2 7 7 3 2250 1 1 396 71343 4 1047 1 1 -

414

7 0 72394 2250

Penahanan Frek Vol 2 4 5 118 1 1 1 -

9

1 4 0 0 120

Penolakan Frek Vol -

-

0 0 0 0

Pemusnahan Frek Vol 2 -

2

4 4 0 0 0

Pelepasan Frek Vol 5 1006 41 31363 9 1507 34 2050 1 2 1 92 4844 609110 644 644 16 16 26 9823 1 1 117 10458 473 35937 1 1 7 7 16 20 1 1 4 4 3 5 8 94 1 41 494 323764 2 110 1 965 1 1 430 79323 1 2829 6 1054 1 1 1 1 23 158 3 7 -

7161

SATUAN Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala

Piece/Kepala Piece/Kepala Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Kilogram Kilogram Piece/Kepala Piece/Kepala Piece/Kepala Piece/Kepala

Piece/Kepala Piece/Kepala Ekor -

3195 Ekor 151 Kilogram 118963 Piece/Kepala 988086 Blanks

NO

UPT

Pemeriksaan Frek Vol 8724

Pengamatan Frek Vol

Pengasingan Frek Vol

Perlakuan Frek Vol

Penahanan Frek Vol

Penolakan Frek Vol

Pemusnahan Frek Vol

Pelepasan Frek Vol

SATUAN

Lampiran. 28 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAH EKSPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR

6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 9 10 11 12 13 14 15

BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO

Pemeriksaan Frek Vol 3 122 2 58 1 30 1 25 1 12 2846 1235251.9 3 81 2 79 1 3 1 0.54 2 60 1 3099.75 3 9063 1 1 1 80.25 10 49 1 10 471 1753 1 25 13 37 171 339 2 1 1 3 103 9 912.65 7 2349 7 279.45 1764 64970.1 1 38 1 4 8 31 1 10 5 19 9 90 64 13182 145 42146 4 20 1 1 1 476.5 1 654.5 220 788570.02 1 2 198 138107.83 3 1092.89 1 11 1 3800 1 16500 10 200311.52 35 306218 126 1326214.7 4 3070 1 316 1 1000 1 300 1 2.5 45 594.3 105 4555 24 1934 1 57.2 19 825 2501 871320.09 6 2900 35 270.8 1 1 11 10 -

Pengamatan Frek Vol -

-

Pengasingan Frek Vol -

-

Perlakuan Frek Vol -

-

Penahanan Frek Vol 3 52.6 -

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

Pelepasan Frek Vol 3 122 2 58 1 30 1 25 1 12 2846 1201892.4 3 81 2 79 1 3 1 0.54 2 60 1 3 9063 1 1 1 80.25 10 49 1 10 471 1946 1 25 13 37 171 327 2 1 1 3 103 9 3060.5 7 2349 7 1028.7 1764 65744.4 1 38 1 4 8 31 1 10 5 19 9 90 64 13182 145 42146 4 20 1 1 1 476.5 1 654.5 220 788570.02 1 2 198 138107.83 3 1092.89 1 11 1 1 16500 10 200311.52 34 304869 123 1299927.5 4 3070 1 316 1 1000 1 300 1 2.5 45 594.3 105 4555 24 1934 1 57.2 19 825 2501 791476.09 6 2900 35 270.8 1 1 11 10 -

SATUAN Ekor Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala Square Feet Colly Carton Ekor Gram Kilogram Piece/Kepala Square Feet Kilogram Piece/Kepala Square Feet Kilogram Lembar Piece/Kepala Gram Kilogram Piece/Kepala Ekor Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram -

NO

UPT

16 BKP KELAS I PADANG 17 BKP KELAS I JAYAPURA 18 BKP KELAS I PALEMBANG 19 BKP KELAS I JAMBI 20 BKP KELAS I BATAM 21 BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG 23 24 25 26 27 28

BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P.PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 1 1 3 3.5 1 1 74 544.5 31 240 1 1 193 145449.14 1 22 1 25 2 48 5 309 9 21.35 58 1033.25 1 25 2278 70093.17 1 7 2 59.9 1 12 6 2880 114 61342.6 3 14.5 2 1000 8 894 146 26362.2 5 762.8 1 228 2 8.5 2 1.5 1 20 62 3414 -

Pengamatan Frek Vol 30 232 1 2 9 1111 -

Pengasingan Frek Vol 30 232 1 2 -

Perlakuan Frek Vol 31 240 82 14576.8 -

470.2 1448041.4 326183 2114784.7 1 365 1234 3196 214158.62

0 1345 0 0

0 234 0 0

0 14816.8 0 0

11937

24047

40

0 0 0 0

31

0 0 0 0

113

0 0 0 0

Penahanan Frek Vol -

3

-

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

0 52.6 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Pelepasan Frek Vol 1 1 3 3.5 1 1 74 542.5 31 240 1 1 193 145449.14 1 22 1 25 2 48 5 309 9 1469.9 52 1019.1 1 25 2275 71176.67 1 7 2 59.9 1 12 6 2880 114 61357 3 14.5 2 1000 8 894 145 25200.2 5 762.8 1 228 2 8.5 2 1.5 1 20 62 3414 -

Colly Kilogram Kilogram Kilogram Ekor Kilogram Colly Ekor Gram Kilogram Lembar Kilogram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Piece/Kepala Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram -

470.2 1368905.6 324834 2088497.5 1 353 4830.4 3196 211093.72

Ekor Kilogram Piece/Kepala Square Feet Carton Colly Gram Lembar Blanks

11923

SATUAN

Lampiran. 32 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HBAH EKSPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR 6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BKP KELAS BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN

22 23 24 25 26 27 28

BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P.PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA

Pemeriksaan Frek Vol 12 417082 264 172523.99 1 873.5 1 63 7 5393.31 8 19674 1 26 9 1998 3 24177.75 611 25154254.77 63 313475 111 417563.41 15 155 1 2 1 1 2 5.8 1 2 120 3707.8 1 750 88 15761 133 36099 175 1136659.69 1 4594 95 75369.89 4 242.02 1 504.75 6 522273 2 5626.94 201 431904 1 700 83 836857.85 1 353 11 7369 8 72.98 46 7738 27 1865 115 621653.72 1 10698 3 1074 1 420 2 63842.75 3 1928 19 41554 7 18346 5 16.5 1 800 7 161.2 1 18 14 290.45 1 2 6 385 280 78549.53 9 2356 2 24.41

Pengamatan Frek Vol 1 6 3 24

-

10063.2

Pengasingan Frek Vol -

-

Perlakuan Frek Vol 1 108 164 51348.6 5 658 1 6

Penahanan Frek Vol -

-

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

Pelepasan Frek Vol 11 356993 263 172072.99 1 873.5 1 63 7 5393.31 8 19674 1 26 9 1998 3 24177.75 609 36144942.24 62 308145 111 1100797.57 15 551 1 2 1 1 2 805 1 2 120 3687.8 1 750 88 15907 133 36099 175 1136659.69 1 4594 95 77572.24 4 242.02 1 504.75 6 522273 2 5626.94 201 431904 1 700 86 857756.55 1 11 8 46 27 113 1 3 1 2 3 19 7 1 1 7 1 14 1 6 280 9 2

353 7369 72.98 7740.8 1865 589344.72 10698 1074 420 63842.75 1928 41554 18346 3 800 161.2 18 889.85 2 385 78563.44 2356 24.41

SATUAN Kilogram Meter Persegi Piece/Kepala Roll(s) Square Feet Colly Ekor Gram Kilogram Lembar Piece/Kepala Square Feet Kilogram Meter Persegi Piece/Kepala Square Feet Kilogram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Piece/Kepala Square Feet Kilogram Piece/Kepala Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Piece/Kepala

NO 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

UPT BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG

45 SKP KELAS I PARE-PARE 46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 47 48 49 50

SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 1 1523 7 100 18 808 1 113 1 6717.43 67 102581.22 1 24 13 224809.8 1 200 5 239 -

2707

#ЗНАЧ!

1512107.19 11020.25 494521.41 27417947.86 2 5.8 750 941489.95 26

Pengamatan Frek Vol -

34

-

11004.2 0 8000 0

0 13000 0

Pengasingan Frek Vol -

-

-

941 0 8000 0

0 10000 0

Perlakuan Frek Vol -

171

-

52289.6 0 8006 0

0 1766 0

Penahanan Frek Vol -

-

-

Penolakan Frek Vol -

-

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

-

Pelepasan Frek Vol 1 1523 7 100 18 808 1 113 1 8383.39 67 1897679.22 1 25 13 224809.8 1 200 5 239 -

2699

3275025 11020.25 494670.21 38429534.03 2 805 750 1623659.42 26

SATUAN Square Feet Kilogram Kilogram Square Feet Kilogram Kilogram Meter Persegi Piece/Kepala Square Feet Colly Gram Lembar Blanks Roll

Lampiran. 36 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENDA LAIN EKSPOR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK 3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

BBKP BELAWAN BBKP MAKASSAR BKP KELAS I DENPASAR BKP KELAS I SEMARANG BKP KELAS I BALIKPAPAN BKP KELAS BANDAR LAMPUNG BKP KELAS I PEKANBARU BKP KELAS I PONTIANAK BKP KELAS I KUPANG BKP KELAS I BANJARMASIN BKP KELAS I MATARAM BKP KELAS I MANADO BKP KELAS I PADANG BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN BKP KELAS II T. PINANG BKP KELAS II TERNATE BKP KELAS II KENDARI BKP KELAS II P.PINANG BKP KELAS II TARAKAN BKP KELAS II CILEGON BKP KELAS II YOGYAKARTA BKP KELAS II PALANGKARAYA BKP KELAS II PALU BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG SKP KELAS I SAMARINDA SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE SKP KELAS I BANDUNG

Pemeriksaan Frek Vol 2 60 2 28 1 3 77 3270954 2 6 4 240 4 8 20 5580 27 138 159 22038 4 2 1 511 4 1392 2 525 8 8560 9 3200 2 4180 11 37726 3 5 4 1176 1 600 2 1000 5 1923 9 3600 424 879335.8 40 1491700 3 49 1 10 1 5 4 368 4 19

Pengamatan Frek Vol -

-

Pengasingan Frek Vol -

-

Perlakuan Frek Vol -

-

Penahanan Frek Vol -

-

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

Pelepasan Frek Vol 2 60 2 28 1 1 77 3270954 2 6 4 190 4 8 20 11310 27 322 159 41223 4 216 2 14 1 511 4 1392 2 525 8 8560 9 11100 2 4180 11 37726 3 5 4 1296 1 600 2 1000 5 1923 9 13300 424 1514050 40 1371820 3 49 1 10 1 5 4 368 4 19

SATUAN Kilogram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Kilogram Kilogram -

NO 45 46 47 48 49 50

UPT SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU SKP KELAS II MANOKWARI SKP KELAS II BANGKALAN TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 42 393 884

1768

4764100 38119 933022.8

Pengamatan Frek Vol -

-

Pengasingan Frek Vol -

-

Perlakuan Frek Vol -

-

Penahanan Frek Vol -

-

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

Pelepasan Frek Vol 42 393 884

4644220 38119 1610736.8

SATUAN Piece/Kepala Kilogram Piece/Kepala Blanks

Lampiran. 25 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HEWAN HIDUP DOMESTIK MASUK PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

5 BBKP MAKASSAR

Pemeriksaan Frek Vol 1 5 1 2 1 1157 180241 3 12 1 1 1 4 1 15 4735 643924 1 15 3 1 15 1 100 3 1 30 5382 3216820 1 32 1 100 1 5 17 1060 475 174125 2 30 5 3 1013 1 251 5 48 1 2000 4 16 1 1 2106 3112625 5 22 2 6 1 8000 2 16400 977 2334987 1 2000 18 111

Pengamatan Frek Vol 6 4 2 51 26 -

9 131 13 959 398 -

Pengasingan Frek Vol 5 4 2 49 24 -

8 131 13 958 288 -

Perlakuan Frek Vol 10 2 1 47 18 -

260 101 1 929 201 -

Penahanan Frek Vol 4 20 13 1 1 -

33 10 7 -

-

-

Penolakan Frek Vol 4 20 -

Pemusnahan Frek Vol -

-

4 2 1 -

7 11 1 -

4 -

7 -

-

-

6 41 1 2 -

223 134 1 3 -

-

-

1 -

4 -

Pelepasan Frek Vol 1 5 1 2 1 1153 181218 3 12 1 350 1 4 1 15 4728 667965 1 15 3 1 15 1 100 3 1 30 5369 3568671 1 32 1 100 1 5 17 1045 475 383832 2 30 5 3 1977 1 251 5 48 1 2000 4 16 1 1 2106 3103166 5 22 2 6 1 8000 2 16400 976 2335584 1 2000 18 111

SATUAN Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Set/Koloni Ekor Piece/Kepala Ekor Ekor Piece/Kepala Set/Koloni

6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG

10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK

6 2 41 1 1419 1 1 1 1 704 1 117 1 4 7510 2 137 1 1 3311 1 6219 1 1 1 1 1320 8 5 643 3 1 15 1 1140 2

46651 7200 220069 1500 19877533 10000 23 6 1 4048 8 899 35 10002 4811459 8 36763 23 6 11268555 13000 24361135 14 120 9180 5 1643690 20 104 660094 12000 2 625 4000 2478508 10

-

-

6 3 851 5 7 2 1 -

16679 4 372631 88 267 11552 501 -

3 1 15 1 1122 2

12000 2 565 4000 2454764 10

1 5 3 822 4 4 -

7900 17673 2 276083 87 221 -

1 -

476 -

3 1 15

12000 2 565

1098 2

2390673 10

1 4 3 849 4 3 1 1 -

7900 17674 4 400133 87 188 32 476 -

52 50 4 -

1473 150 5 -

12 39 -

113 132 -

-

-

-

-

7 -

7084 -

5 4 -

8 4006 -

-

-

-

-

-

-

3 1 8 1 971 1

12000 2 396 4000 2151570 4

7 -

215 -

5 -

9 -

1 -

2 -

6 2 41 1 1413 1 1 1 1 654 1 116 1 4 7488 2 136 1 1 3304 1 6217 1 1 1 1 1318 8 5 642 3 1 15 1 1138 2

46651 7200 220069 1500 16664708 10000 23 6 1 3895 8 899 10002 4850109 8 39760 23 6 11247427 13000 24372333 14 120 9180 1638215 20 104 658288 12000 2 605 4000 2478625 10

Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor -

NO

UPT

12 BKP KELAS I KUPANG

14 BKP KELAS I MATARAM

15 BKP KELAS I MANADO

16 BKP KELAS I PADANG

17 BKP KELAS I JAYAPURA 18 BKP KELAS I PALEMBANG 19 BKP KELAS I JAMBI

20 BKP KELAS I BATAM

Pemeriksaan Frek Vol 3 82 65 78855 1 80 1 4 1 1 116 58708 2 47 1 3 1 2500 2 8 2 5100 1 18 5072 3104143 1 11 1 2000 2819 1614109 1 15 1 50 2 4000 1 14 2 25500 1087 193095 1 3 2108 11271103 1 1 429 842310 1 500 1116 2447314 1 1000 1 1 1 10080 727 798959 1 50 31 8075 2 104 261 362485 804 371306 57 5070 1 50 852 287508 50 4235 1 18600 1 3500 2557 7182653

Pengamatan Frek Vol 3 82 66 78846 1 80 1 4 6 17305 75 24527 45 4630 1 14 707 50853 738 2127311 -

Pengasingan Frek Vol 3 82 62 77773 1 80 1 4 1 107 230072 1 15 1 3 1 2500 63 5566 38 3801 1 14 600 11428 477 643133 -

Perlakuan Frek Vol 1 60 55 70478 1 80 1 4 1 5 63 5917 37 3427 1 14 2 25500 994 158665 2015 12103639 -

Penahanan Frek Vol -

Penolakan Frek Vol -

Pemusnahan Frek Vol -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68 -

354 -

80 -

411 -

2 42 -

166 214 -

10 25 4 1 1 -

411 1142 10 240 1 -

7 12 2 1 1 -

402 686 4 1 1 -

2 6 3 1 -

80 315 8 240 -

-

-

4 1 -

142 1 -

1 -

6 -

7 -

290 -

-

-

-

-

1 161 172 19 1 850 50 9

88 361531 226 22 50 306632 4160 25069

1 3 131 13 1 837 50 -

78 195 179 16 50 270261 4234 -

1 161 141 13 1 846 50 -

78 361530 188 16 50 275534 4235 -

1 64

4 320

3

4

1 58

4 309

9

1950

4

1049

1

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 446 1 31 177 218 11 141 1 2310 1 1 74 70 29

3200 2502674 170 35052 50357 313237 18500 2209 2 11971008 6000 1700 31292 3913 375

1 426

3200 2481235

42 20 28 188 11 137 1 1979 1 1 90 64 28

1389 659 687 258235 18500 300 2 11145870 6000 1700 36837 4300 4071

1 -

1 -

2 -

2 -

-

-

-

-

34 16

8940 73

16

8818

16 18

8097 78

4 2 9 5 -

6 3 25 5 -

3 2 14 3 -

5 3 34 5 -

1 2 3 1 -

2 3 9 3 -

Pelepasan Frek Vol 3 82 67 78880 1 80 1 4 1 1 115 254272 2 47 1 3 1 2500 2 8 2 5100 1 18 4934 3319996 1 11 1 2000 2810 1597111 1 15 1 2 9000 1 14 2 25500 1077 176474 1 3 2071 12464209 1 1 422 851916 1 500 1114 2488273 1 1000 1 1 1 10080 726 798958 1 50 31 11075 1 78 197 362151 804 371336 57 5072 1 50 845 275200 50 4235 1 18600 1 3500 2556 7235083

SATUAN Piece/Kepala Set/Koloni Ekor Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor

21 BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG

23 BKP KELAS II TERNATE

24 BKP KELAS II KENDARI

25 BKP KELAS II P.PINANG

26 BKP KELAS II TARAKAN

1 1 1738 29 1 1 1 1390 1 170 1747 507 18 2224 1 2310 1 1 1 1 1 1 2200 1 2138 6 2 1 1 2 1 621

68400 1 2051836 7360 30 3200 6240 5763453 170 179351 2147464 402973 21440 6041374 2 4977968 6000 1700 3000 2 18 4 3213514 30 2746425 7081 61 2000 5 3500 1 1331806

28 736 145 2 137 1 1978

34883 1157326 194677 3500 304 2 11183610

1 41 37 10

1700 14370 213 13

1 1 1734 29 1 1 1 1369 1 159 1695 489 18 2213 1 2271 1 1 1 1 1 1 2184 1 2143 6 2 1 1 2 1 622

68400 1 2260861 7361 30 3200 6240 5954340 170 176844 2103444 402852 21440 6018914 2 11929347 6000 1700 3000 2 18 4 3247494 30 2772837 7081 61 2000 5 3500 1 1498909

Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Piece/Kepala Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor

NO

UPT

27 BKP KELAS II CILEGON

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA

30 BKP KELAS II PALU

31 BKP KELAS II GORONTALO

32 SKP KELAS I BIAK

33 34 35 36

SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR

37 SKP KELAS I BANDA ACEH

38 SKP KELAS I SORONG

39 SKP KELAS I SAMARINDA

40 SKP KELAS I AMBON 41 SKP KELAS I BENGKULU 42 SKP KELAS I TIMIKA 43 SKP KELAS I MERAUKE

44 SKP KELAS I BANDUNG

45 SKP KELAS I PARE-PARE 46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN

47 SKP KELAS II ENDE 48 SKP KELAS II MAMUJU

Pemeriksaan Frek Vol 1 30 1321 2634509 1 5 242 1132 1 15 1 1500 5924 3671289 1 1500 1 1500 1 1500 51 3721 1 1 407 22003 1 70 1 2 1750 105446 1 925 1 3 1 5600 1 3 1 5 1517 601201 1 5 1 40 1 3 1 1 2 2 16 20501 1 21 1 1200 1 2000 1738 302990 354 227655 384 283080 1 14 295 227024 1 1500 1 2000 1 2200 767 734973 1 1100 1 2000 1 16100 1 500 530 5289326 18 18 778 167093 1 11 11419 21 1274 776 1101561 76 92741 1 288 28 4042 1 100 3 654 636 55226 1 1 696 40436 26 51 1 10 264 258062 7 7300 333 342986 1 1 32 197 20 105 1 12 1 25 17 13093 1 3000 808 2636909 2 300 714 1472741

Pengamatan Frek Vol 90 3516

Pengasingan Frek Vol 30 754

Perlakuan Frek Vol 93 3036

Penahanan Frek Vol -

-

Penolakan Frek Vol 1 15 -

Pemusnahan Frek Vol -

-

-

-

51 -

478 -

45 -

455 -

47 -

471 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

385 81107 1 2 4 19301 241745 288135 14 3400

-

-

372 1 2 3 287 348 373 1

79779 1 2 4 42108 239288 284499 14

47 1666 6179 2 4 14813 239374 286132 14

-

36 258 1 2 3 193 353 379 1 4 1 289 1 -

6 68 97 2 3 137 349 377 1

22 11 -

160 540 -

6 2 -

100 508 -

11 10 -

21 538 -

95

786

1

12

91

269

321470 2000 -

1 245 1 -

1500 261045 2000 -

38 1 -

29124 2000 -

5 15 24 -

17 40 105 -

2 16 6 -

6 54 27 -

1 12 19 -

2 40 95 -

-

-

-

-

-

-

2 198 6 -

2 16509 9900 -

2 195 4 -

2 16485 5600 -

-

-

-

-

-

6 1 4048 8 403

3 -

4 -

1 12464 2300 650 451 2 -

-

1 1 704 1 8

1 174 1 1 1 3 -

12 41 2 3 -

915 109 3 4 -

3 16 1 50 -

9 36 2 150 -

13 47 1 39 -

917 12804 1 132 -

121 2

189 6

105 1

160 5

687 24

45542 74

1

2

1

2

3

446

2

246

4

329

15

1558

23

5

12

321 -

335473 -

321 -

335463 -

319 -

330849 -

5 -

2020 -

-

-

5 -

2020 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 6

54 6769

1 -

22 -

5 5

54 6520

2 1

2 1

1 1

2 1

-

-

-

-

8

Pelepasan Frek Vol 1 30 1314 2620165 1 5 242 1131 1 15 1 1500 5924 3672774 1 1500 1 1500 1 1500 51 3721 1 1 407 21990 1 70 1 2 1736 105286 1 925 1 3 1 5600 1 3 1 5 1484 667516 1 5 1 40 1 30 1 1 2 2 16 20501 1 21 1 1200 1 2000 1548 299218 354 242950 379 287298 1 14 278 225610 1 1500 1 2000 1 2200 741 818153 1 1100 1 2000 1 16100 1 500 530 5289326 18 88 774 148579 1 2 11 11972 9 326 710 1059474 67 81438 1 288 28 4042 41 134 3 654 636 55226 1 1 693 45604 26 86 1 10 249 252967 7 7300 329 336954 1 1 32 198 20 110 1 12 1 25 17 15093 1 3000 801 2753995 2 308 713 1462377

SATUAN Piece/Kepala Set/Koloni Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Ekor Set/Koloni Ekor Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Set/Koloni Ekor Piece/Kepala Set/Koloni Ekor Piece/Kepala Ekor Ekor Piece/Kepala Set/Koloni Piece/Kepala Ekor Piece/Kepala Piece/Kepala

NO

UPT

Pemeriksaan Frek Vol 88 9894

Pengamatan Frek Vol 58 315

Pengasingan Frek Vol 55 303

Perlakuan Frek Vol 58 315

Penahanan Frek Vol -

Penolakan Frek Vol -

Pemusnahan Frek Vol -

Pelepasan Frek Vol 88 9894

SATUAN Ekor

49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

14 499 1 92057

221771

11766 558392 10 59183154 89994017 158

1 11631

100 7443653 14675366 6

10378

-

-

-

6800621 13478753 6

1 11413

100 4316039 23700422 6

31 678

81 7858 19981 0

14 354

26 2678 13839 0

16 484

35 16492 9256 0

14 464 1 85188

11766 557981 10

Ekor Piece/Kepala -

60466172 94869613 158

Ekor Piece/Kepala Set

Lampiran. 29 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAH DOMESTIK MASUK PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA 4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR

6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG

10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK

Pemeriksaan Frek Vol 1 108 5208800 40 375 3 211 837 254204.5 27 8110 1 15 64 1257168 1 1 188 387 1 36 3 72880 150 374 3 4 95 4405 15 371.5 2262 65392.7 3 603 1 8 3 955 4 19760 2 136 6 34100 1 38520 240 11503023 2 52080 2 8598 719 3046515.4 1 204 1 18000 22 719560 1 38880 1 20000 2 15 5 100000 3 4 10 24960 1417 1513637.9 275 15204701 1 1 63 468420 2 146 25 288 28 19976 743 96087 1 2 4 1350 1 400 13 23970 2 13000 1 1 16 1325600 2 8 53 35846 1 20 4 703 1 14000 1 12500 3711 11288726 1 8000 1 2 201600 35 1574051 1 12 176 568761.2 168 7328061 5 5129 998 1636352 2 12 1 700 1 3 10 252840 2 10 11 51732

Pengamatan Frek Vol 45 4746390 2 8598 671 2977509 40 108295 3 17280 12 1024000 1 14000 1 12500 1169 5192137.8 1 100800 10 252840 2 10 11 91602

Pengasingan Frek Vol 41 4499760 2 8598 665 2939129 16 1452 2 280 12 1024000 1 14000 1 12500 1114 4855208.8 1 100800 10 252840 2 10 11 91602

Perlakuan Frek Vol 36 3975600 2 8598 591 2476346 22 1739 2 280 12 1024000 1 14000 1 12500 1156 4913312 1 100800 7 142320 2 10 10 91601

Penahanan Frek Vol 1 10 4 291.4 2 136 2 2 2 400 1 2 1 50400 2 4 22 57290 -

Penolakan Frek Vol 1 1 -

1 3 -

1 -

2 -

6 -

232 -

Pemusnahan Frek Vol -

1 7 -

-

1 56049 -

Pelepasan Frek Vol 1 7 108 5404100 34 366 3 211 835 258672.5 27 8786 1 15 64 1502223 1 1 187 386 1 36 3 72880 149 373 3 4 95 4405 15 280.75 2260 90049.05 3 603 1 8 3 955 4 19760 2 136 3 25350 1 38520 236 11751223 2 52080 2 8598 708 3066761.4 1 204 1 18000 22 719560 1 38880 1 20000 2 2 5 100000 3 4 8 23600 1192 1041071.43 209 12159104 1 1 63 453420 2 146 25 288 28 19976 742 96027 1 2 4 1350 1 400 13 23970 2 13000 1 1 16 1325600 2 8 52 36845 1 20 4 903 1 14000 1 12500 3689 11285641.7 1 8000 1 13000 2 201600 35 1660451 1 12 176 528931.2 167 7281261 5 5129 998 1630988 2 12 1 700 1 3 10 252840 2 10 11 91336

SATUAN Butir Ekor Kilogram Lembar Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala Butir Colly Ekor Kilogram Lembar Piece/Kepala Kilogram Piece/Kepala Kilogram Butir Ekor Kilogram Piece/Kepala Butir Colly Kilogram Piece/Kepala Butir Colly Ekor Kilogram Piece/Kepala Butir Colly Ekor Gram Kilogram Piece/Kepala Ekor Kilogram Piece/Kepala Ekor Kilogram Piece/Kepala Tonne Butir Colly Ekor

NO

UPT

12 BKP KELAS I KUPANG

13 BKP KELAS I BANJARMASIN

14 BKP KELAS I MATARAM

15 BKP KELAS I MANADO

16 BKP KELAS I PADANG

17 BKP KELAS I JAYAPURA

18 BKP KELAS I PALEMBANG

19 BKP KELAS I JAMBI 20 BKP KELAS I BATAM

21 BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG

23 BKP KELAS II TERNATE 24 BKP KELAS II KENDARI

25 BKP KELAS II P.PINANG

Pemeriksaan Frek Vol 2 334 853 1360038.2 1 430 2 400 1 1 2 43 705 4184426.3 1 10000 24 66647 1 30 1 2 274 13768330 5 239722 1 200 2 20000 1534 6490785.2 1 1 1 35 225 6261681 3 61894 1 12000 1 140 5 4000 7 33 1 5000 5 10145 1 325 1 3750 3289 5111829.6 2 6250 13 35 362 1596 5 455 451 59513 45 914040 1 21600 1 9000 1 120 1 80 981 3046742 7 108216 7 28 1 90 35 161586.1 1 3 1 14 3 490 1 10000 1479 12468045 1 2 1 2 1 60 44 1507 2 2 2 5401 62 121566 1 2 1 4 7 17875 3 272 3897 13131035 1 40 3 1 53 2774700 2 5 5 149404 78 1861.04 1 3 125 159 339726 1 1 10 1 1206 28 1

14100 300 2626549 34089 15

Pengamatan Frek Vol 2 334 849 1359376.2 1 430 2 400 1 1 87 635380 1 2 4550 1 30 4 270720 94 492075 1 10 1 3125 373 898396.98 2 11 5 33907 2 330 1 10000 239 2288895 2 5401 61 121467 20 121748 60 128066.6 10 14100 1 300 1176 2504495 27 33939 -

Pengasingan Frek Vol 2 334 835 1356850.2 1 430 2 400 1 1 261 1713138 1 10000 1 22 1 30 73 422000 1 10 2 376 1 3 1 30000 33 338500 1 1 61 121467 52 110766.6 3 7700 1 300 998 2138053 17 24093 -

Perlakuan Frek Vol 2 334 802 1335287 1 430 1 453 1 1 89 1 1 3 1

1 3473475 10000 3500 461075 10 5000 9625 325

1864 2 4 19 1 1 231 2 61 15 27 3 1 774 18 -

4934603 6250 168 53228 180 10000 2243755 5401 121467 199000 54551 7700 300 1634988 17239 -

Penahanan Frek Vol 4 194 2 542 2 1 1 1 4 2 1 2 1 1 4 1 1 3 -

2 30 200 520 7663 50 90 3.5 3 14 1677 30 6 240 -

Penolakan Frek Vol 2 55 1 520 2 163 1 90 2 3.5 1 3 1 14 1 300 1 30 1 6 1 110 -

Pemusnahan Frek Vol 2 139 1 1 1 30 -

-

1 2 1

90 3.5 3

2 1 1 -

1280 6 110 -

Pelepasan Frek Vol 2 334 849 1359832.2 1 430 2 400 1 1 2 43 705 4216135.25 1 10000 21 66625 1 273 5

2 14456665 239722

2 1531 1 1 225 3 1 1 5 7 1 4 1 1 3265 2 13 362 5 441 45 1 1 1 1 980 7 7

20000 6597137.2 1 35 7059976 93859 12000 140 4000 33 5000 9655 325 3750 5204342.56 6250 35 1596 455 59510 914040 21600 9000 120 80 3038078 108216 28

33

157745.6

3 1 1475 1 1 1 43 2 2 61 1 1 7 3 3886 1 3 53 2 5 78 1 3 159 1

490 10000 12452564.5 2 2 60 1487 2 5401 121541 2 4 17875 272 13068722.3 40 3 2931300 109 159715 1967.54 9 125 356175.6 1

10 1 1198 28 1

14100 300 2611929 34089 15

SATUAN Kilogram Piece/Kepala Kilogram Milligram Piece/Kepala Butir Ekor Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala Butir Ekor Kilogram Lembar Piece/Kepala Butir Colly Ekor Kilogram Piece/Kepala Colly Gram Kilogram Colly Kilogram Colly Kilogram Ekor Kilogram Colly Ekor Kilogram Butir Colly Ekor Kilogram Kilogram Kilogram Piece/Kepala -

NO

UPT

26 BKP KELAS II TARAKAN

27 BKP KELAS II CILEGON

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 29 BKP KELAS II PALANGKARAYA

30 BKP KELAS II PALU

31 BKP KELAS II GORONTALO

32 SKP KELAS I BIAK

Pemeriksaan Frek Vol 2 21 3 35 5 4832 1 300 259 396707 3 18408 1 44 3 3 2 1800 515 562427 1 2000 7 11120 1 50336 2 1300 218 368009 15 5285 1 3000 2 20 1 4 1 50400 1 1 1 2 4 4080 1124 4663556 36 1319018 1 1 2 2 1 1 142 205789 2 9000 1 600 50 16385 1 140 2 14500 10 24850 1 10000

Pengamatan Frek Vol 8 21208 3 13 1 100 48 22858 1 70 39 1301

1 49 1 2 1 1

600 16657 140 14500 10000 10000

Pengasingan Frek Vol 3 10824 5 6325 88 1 1 1 47 1 2 1 1

2995 2 1 600 16530 140 14500 10000 10000

Perlakuan Frek Vol 14 35431 1 3 46 49413 1 70 1 600 48 16420 1 140 1 2000 1 10000 -

Penahanan Frek Vol 331 2 127 1 42 -

Penolakan Frek Vol 1 297 1 331 2 -

127 -

Pemusnahan Frek Vol 1 331 -

1 -

42 -

Pelepasan Frek Vol 2 21 3 35 5 4832 1 300 258 404889 3 18408 1 44 3 13 2 1800 515 613828 1 2000 7 11120 1 50336 2 1300 217 367678 15 5285 1 3000 2 20 1 4 1 50400 1 1 1 2 4 4080 1123 4706697 36 1319018 1 1 2 2 1 1 140 204055 2 9000 1 600 49 16695 1 140 2 14500 10 34850 1 10000

SATUAN Butir Colly Ekor Kilogram Piece/Kepala Colly Ekor Kilogram Piece/Kepala Butir Ekor Kilogram Lembar Piece/Kepala Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Butir Colly Ekor Kilogram Piece/Kepala Colly Drum Kilogram Piece/Kepala Ekor Kilogram Piece/Kepala Ekor -

NO

33 34 35 36

UPT

SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR

37 SKP KELAS I BANDA ACEH

38 SKP KELAS I SORONG

39 SKP KELAS I SAMARINDA

40 SKP KELAS I AMBON

41 SKP KELAS I BENGKULU 42 SKP KELAS I TIMIKA

43 SKP KELAS I MERAUKE 44 SKP KELAS I BANDUNG

45 SKP KELAS I PARE-PARE 46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN

47 SKP KELAS II ENDE

48 SKP KELAS II MAMUJU 49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 1071 3831738 1 12500

1 4 13 5 3 1 1 2 758 1 1 551 1 1 1 283 2 1 3 2 2 1 978 1 155 1 14 3 56 1 2 1 1 1 242 1 154 8

25 24300 639 5 4 4 12000 8350 4585275 10000 10000 2931355.2 1800 6000 98 1469535 8821 1 72 135 302 130 3515762 1 1290007.7 12500 456 1200 21895 45000 44 40 9000 30 510564 2000 595821.2 29975

548 7 1 1 264 1 29

2194032 25300 85.42 86 57271.65 133.1 17066.01

Pengamatan Frek Vol 829 4013898 1 12500 4 140 9 86000 1 2000 35 221724 83 896500 1 12500 1 500

38112441 611988 94788954 32746194 22375 338 18188 10000

6293950 112213 22110127.6 191586 23 0 11 0

36131

3 458870.02 54 1

90903

6112

0 108748 0 0

Pengasingan Frek Vol 765 3730693 1 12500 4 140 6 55000 15 61992 82 874500 1 12500 -

Perlakuan Frek Vol 357 1552450 9 86000 3 72 10 49296.5 74 782500 1 12500 -

Penahanan Frek Vol 3 1000 1 4 7 1562 1 2 1 2000 2 24000 2 110 -

Penolakan Frek Vol 1 4 4 1490 1 1 1 2 -

Pemusnahan Frek Vol 5 23500 1 4 3 72 1 100 -

Pelepasan Frek Vol 1051 4662688 1 12500 1 25 4 24300 13 927 5 5 3 4

5776600 106713 18755939.6 155737 10 0 3 10000

5141920 99612 24421180 175257 13 0 168 10000

0 6 147919 190 20 90 0 0

0 2 3144.5 3 21 90 0 0

0 1 81632.5 1 4 90 0 0

39472276 662891 95564463.6 30696463.6 22466 248 18864 10000

5252

0 88894 0 0

6790

0 97743 0 0

88

0 753 0 0

34

0 524 0 0

32

0 33 0 0

1 2 743 1 1 550 1 1 1 277 1 1 3 2 1 1 971 1 155 1 14 3 55 1 2 1 1 1 242 1 154 8

12000 8350 4645093 10000 10000 2929255.2 1800 6000 98 1441535 8820 1 72 135 300 130 3514452.53 1 1290007.7 12500 456 1200 21495 45000 44 40 9000 30 516073 2000 595821.2 29975

541 7 1 1 264 1 28

2325442 25300 85.42 86 73569.03 133.1 16944.57

36464

3 511858.27 54 1

SATUAN Kilogram Kilogram Kilogram Colly Kilogram Piece/Kepala Kilogram Piece/Kepala Gram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Colly Ekor Gram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Kilogram Lembar Piece/Kepala Butir Lembar Ekor Kilogram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Piece/Kepala Kilogram Piece/Kepala Butir Ekor Kilogram Piece/Kepala Colly Gram Lembar Milligram Package Tonne Blanks Litter Drum

Lampiran. 33 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HBAH DOMESTIK MASUK PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK 3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR

6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG

10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK

12 BKP KELAS I KUPANG

13 BKP KELAS I BANJARMASIN

14 BKP KELAS I MATARAM

15 BKP KELAS I MANADO

16 BKP KELAS I PADANG

17 BKP KELAS I JAYAPURA

Pemeriksaan Frek Vol 35 10300.1 1 32 6 3520 4 1200 3 36 3 10 1 63 2146 37 113037 48 4450670 4 320 1 660 3 12488 343 2103867.2 4 16 1 20000 900 924512.4 39 1807106 4 239 3 11700 1 35 31 1439 2 600 2 3600 1 20 10 277 2 5365 819 937863.6 1 500 5 175800 205 245726.8 1 172 12 349385 2 1125 374 100441 1 20 1 325 2 43 382 394030 1 54 1 100 69 149139 1 4 1 70 1 23 1 3 257400 2 5 1 5 1 510 8 17425 822 1095226.5 1 9 227809 1 1000 1 150 1 150 1 193 264 85226 4 238 6 1293 1 7200 2 200 226 427879.4 2 9 24 153 38 3807 7 1000

Pengamatan Frek Vol 38 3976320 1 660 3 12488 179 2678878.6 65 33520 1 42300 1 5275 456 816414 2 43 381 392540 1 100 9 49880 1 4 42 108900 25 8601 1 150 -

Pengasingan Frek Vol 37 3914400 1 660 3 12488 173 2665013 9 3294 1 42300 1 5275 420 803367 2 43 381 392578 1 100 20 72684 34 72410 -

Perlakuan Frek Vol 32 3289440 1 3 12488 141 1754786.6 17 3588 1 42300 1 5275 452 747441 2 43 358 373387 1 100 16 124380 37 117410 159 73412 1 150 4 290 -

Penahanan Frek Vol 1 36 1 1 1 6612 2 90 1 23 1 10 -

Penolakan Frek Vol 1 2 1 1 1 -

-

54 90 23 10 250 -

Pemusnahan Frek Vol 1 6612 1 23 -

Pelepasan Frek Vol 35 10510.1 1 32 6 3520 4 1500 3 36 3 10 1 7 63 2350 34 105024 48 4450670 4 320 1 660 3 12488 343 2672405.4 4 59 1 20000 757 645778.4 37 1764805 4 239 3 11700 1 35 31 1439 2 600 2 3600 1 20 10 277 2 5365 818 936180.6 1 500 5 175800 205 245772.2 1 172 12 349385 2 1125 373 100421 1 20 1 325 2 43 382 394030 1 67 1 1

100 149295 4 70

1 3 2 1 1 8 815 1 9 1 1 1 1 263 4 6 1 2 226 2 24 38 7

3 257400 5 5 510 17593 1096371.5 12 227809 1000 150 150 193 91164 238 1293 7200 200 427944.4 9 153 3807 1000

SATUAN Kilogram Lembar Piece/Kepala Colly Kilogram Kilogram Butir Ekor Kilogram Butir Kilogram Piece/Kepala Butir Kilogram Piece/Kepala Colly Ekor Kilogram Butir Kilogram Piece/Kepala Kilogram Kilogram Kilogram Piece/Kepala Butir Colly Ekor Kilogram Piece/Kepala Butir Ekor Gram Kilogram Lembar Piece/Kepala Butir Kilogram Colly Kilogram Kilogram

NO

UPT

18 BKP KELAS I PALEMBANG 19 BKP KELAS I JAMBI

20 BKP KELAS I BATAM

21 BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG 23 BKP KELAS II TERNATE

24 BKP KELAS II KENDARI

25 BKP KELAS II P.PINANG

26 BKP KELAS II TARAKAN

27 BKP KELAS II CILEGON 28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 29 BKP KELAS II PALANGKARAYA

30 BKP KELAS II PALU 31 BKP KELAS II GORONTALO

32 SKP KELAS I BIAK 33 34 35 36 37

SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH

38 SKP KELAS I SORONG 39 SKP KELAS I SAMARINDA 40 SKP KELAS I AMBON 41 SKP KELAS I BENGKULU 42 SKP KELAS I TIMIKA 43 SKP KELAS I MERAUKE 44 SKP KELAS I BANDUNG 45 SKP KELAS I PARE-PARE 46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 47 SKP KELAS II ENDE 48 SKP KELAS II MAMUJU

Pemeriksaan Frek Vol 11 732 6 205 1 4 1 6 1 5 1 55 17 1135 1 1 2 51 1 80 289 76948.1 1 1 6 20 1345 3 450 30 2490 2 80 226 27619 1 34 1 1 41 126842 5 282 1 9 6 31 1 370 126 53979 8 2030 1 30 67 71472.49 1 250 1 650 2 200 3 204.52 2 7 1 5 8 734 202 30965 1 66 5 172814 111 45893.8 4 282 4 19 3 25 13 1763 3 40 6 40 1 12000 7 10730 1 9 48 90431 1 20 1 2 49 90291 2 10100 107 291705.6 35 9983 1 15 7 370 165 3034771 5 119988 5 2

105 800

213 33 2

12122 123920 23500

Pengamatan Frek Vol 1 4 1 6 1 5 1 55 17 1135 1 40 1 10000 1 1 39 126712 3 178 1 370 2 2707 16 14241 1 50

Pengasingan Frek Vol 1 4 1 17 1 -

5 1135 40 1 110616 178 1303 50 5 2698 66 19 25 2956 12000 10670 9 1559 24587 342204 23988 -

18

908

4 3 12 1 7 1 37 1

19 25 2956 12000 10820 9 1559 5000

12 -

24587 -

1 29 3 5 1 1 41 1 4 3 12 1 6 1 37 12 -

10 1 -

366204 23988 -

9 1 -

Perlakuan Frek Vol 1 1 1 16 1 1 19 3 1 6 13 4 3 12 2 12 7 8 -

-

4 6 5 1045 10000 1 20328 178 370 12923 8242 19 25 2956 85 24587 370 321399 -

Penahanan Frek Vol 6 205 1 55 1 50 2 6 1 4.52 2 65 2 107 3 40 3 20 -

Penolakan Frek Vol 6 205 1 55 3 204.52 -

Pemusnahan Frek Vol 1 55 1 7 3 40 3 20 -

Pelepasan Frek Vol 11 732 1 1 1

4 6 5

17 1 2 1 289 1 1 20 3 30 2 226 1 1 41 5 1 6 1 125 8 1 67 1 1 2 2 1 8 202 1 5 111 4 4 3 12 1 7 1 48 1 1 49 2 107 35 1 7 165 5

1135 1 51 80 77324.1 1 6 1499 450 3208 80 27619 34 1 126842 282 9 38 370 59260 2030 30 71538.49 250 650 200 57 5 734 32241 66 172814 45893.8 282 19 25 2956

5 2 212 32 2

SATUAN Kilogram Colly Kilogram Ekor Kilogram Colly Kilogram Piece/Kepala Kilogram Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Colly Kilogram Piece/Kepala Colly Kilogram Piece/Kepala Kilogram Piece/Kepala Kilogram Lembar Kilogram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Piece/Kepala Colly Kilogram Piece/Kepala Ekor Kilogram Colly Kilogram Piece/Kepala

12000 10820 9 90431 20 2 93491 Kilogram 10100 291705.6 Kilogram 9983 Kilogram 15 Piece/Kepala 370 Kilogram 3014774 Kilogram 119988 Liter ( 1 dm3 ) 70 Kilogram 800 Piece/Kepala 12132 Kilogram 122320 Kilogram 23500 Piece/Kepala -

NO

UPT

49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 4 10590 1 8000 72 18321.14 4 551

6865

17606

4923770 12803 10605537 2595297 255 150 438 54919 120022

Pengamatan Frek Vol -

1399

-

3976320 12000 4655602.6 42478 40 0 150 19074 23988

Pengasingan Frek Vol -

1271

-

3914400 12000 4507114 42478 40 0 0 18710 23988

Perlakuan Frek Vol -

1337

-

3289440 0 3596339.6 42768 31 0 150 18305 0

Penahanan Frek Vol -

28

-

0 0 6944.52 21 0 0 0 323 0

Penolakan Frek Vol -

16

-

0 0 554.52 0 0 0 0 337 0

Pemusnahan Frek Vol -

10

-

0 0 6619 20 0 0 0 118 0

Pelepasan SATUAN Frek Vol 4 10590 Kilogram 1 8000 Piece/Kepala 72 18231.14 Kilogram 4 551 Piece/Kepala 4923770 Butir 12803 Ekor 10891424.6 Kilogram 2552956 Piece/Kepala 6680 262 Colly 150 Gram 438 Lembar 54819 Blanks 120022 Litter

Lampiran. 37 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENDA LAIN DOMESTIK MASUK PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK 3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR

6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG

10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK

Pemeriksaan Frek Vol 8 80 1 50 78 487150 2 27 9 22115 6 830 6 1828 1 1 50 12648 2 33 2 111 1 6870 392 517533 7 636 16 58 4 7 19 54384 166 746 5 230 20 119 22 79 41 1093 4 10 4 20 1 21000 92 8467 131 1064 2 54 2 8 8 357 1 24 4755 3 2 2000 1 5 162 11433 25 311 1 2 3 327 298 10028192 1 30 17 365 4 250 8 55 2 4 106 10867 9 1440 1 1 2 5 174 23648 1 36 2 4 26 231205 5 219 2 110 2 200 1 75 140 16825 2 200 1 3 270 1076570 441 5398 1 20 1 43 1 91 1 23 601 30892 1 4 1 1 25 469 2 9 1 15 5 36 2 12 66 215 2 5065 15 31 1 20 3 57 12 133 10 85 1 36 282 15552680 23 75 22 160 1 50 57 2621 7 212 1 20 6 12

-

Pengamatan Frek Vol 11 42000 3 15880 1 23 587 29721 1 4 1 1 25 469 2 9 1 15 4 16 2 1 66 203 2 5065 15 31 1 20 3 57 12 133 10 85 1 33 403342 23 75 22 160 154 2271 7 212 1 20 6 12

-

Pengasingan Frek Vol 11 42000 3 15880 1 23 569 28844 1 4 1 1 25 469 2 9 1 15 4 16 2 1 65 196 2 5065 13 27 1 20 1 35 12 133 10 85 1 32 403242 23 75 22 160 1 53 2251 5 157 1 20 6 12

-

Perlakuan Frek Vol 11 36000 3 15880 1 23 521 26413 1 4 1 1 23 428 1 5 1 15 4 16 2 1 60 182 2 5065 10 21 1 20 3 57 7 54 9 82 28 21 18

-

323322 69 116 -

49 5 1 6

2135 67 20 12

-

Penahanan Frek Vol 5 21000 -

-

Penolakan Frek Vol 1 9000 -

-

Pemusnahan Frek Vol 5 21000 -

Pelepasan Frek Vol 8 390 1 50 73 468650 2 27 9 22115 6 2130 6 1828 1 49 2 2 1 395 7 16 4 19 166 5 20 22 41 2 4 1 90 1 31 2 2 8 1 24 3 2 1 160 25 1 3 297 1 17 4 8 2 106 9 1 2 173 1 2 20 5 2 2 1 140 2 1 270 441 1 1 1 1 601 1 1 25 2 1 5 2 66 2 15 1 3 12 10 1 282 23 22 1 57 7 1 6

1 16888 33 111 6870 524583 636 58 7 54384 813 230 119 78 1782 8 20 21000 10077 5 1116 54 8 487 4775 650 2000 5 11491 388 2 327 10058042 30 366 350 51 4 11775 1447 1 5 21676 36 4 201205 269 110 200 75 22690 235 3 1072820 5369 20 43 91 23 30808 4 1 469 9 15 36 12 213 5065 31 20 57 133 85 36 15516680 75 160 50 2571 212 20 12

SATUAN Ekor Kilogram Piece/Kepala Colly Ekor Kilogram Kilogram Colly Ekor Kilogram Piece/Kepala Set/Koloni Colly Kilogram Colly Ekor Kilogram Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Set/Koloni Ekor Kilogram Drum Ekor Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala

NO

UPT

12 BKP KELAS I KUPANG

13 BKP KELAS I BANJARMASIN

14 BKP KELAS I MATARAM

15 BKP KELAS I MANADO

16 BKP KELAS I PADANG

17 BKP KELAS I JAYAPURA

18 BKP KELAS I PALEMBANG

Pemeriksaan Frek Vol 1 3 2 68 69 7135 5 500 1 200 2 4048 1 35 1 41250 575 16474884 1 30 99 541 6 2 1 300 1 807 2 67 2808 2 6 1 48 438 2766 3 22502 6 52017 1 12000 4 120 1 20000 3656 104508534 1 3 380 1234 8 40 4 2 210 1 15 1 2 3 3 60 3 2 40 1 2 20 354 24 1648 3 5 21 4319 1 1 6 18 3 3000 32 71 1 20000 1 20000 346 6797000 1 9000 7 43 2 30 2 1500 26 53 2 10002 1 5 22 571 42 6067 2 14 8 296 1 3 12 3 15 3 151 50 2180000 18 181 4 43 1 2 3 49 2810 2 52 3 150 1 1 3 54 1 70 58 14083 1 2 3 10 226 6430706 1 2 2 6 1 2 4 40 468 29159 1 23 359 1 3 1 3 1 4 2 12 2 4 1 1 1 6 4 24 56 2213 1 50

Pengamatan Pengasingan Frek Vol Frek Vol 1 3 1 3 2 68 2 68 69 6890 68 6790 5 500 5 500 1 200 1 200 2 4048 1 35 2 8500 38 401128 1 30 9 15 33 123 2 4 1 145 855000 5 325 2 1 2 2 -

Perlakuan Penahanan Frek Vol Frek Vol 65 6440 1 1 1 200 6 425750 1 5 84 2040750 1 22000 1 9000 1 10000 2 2-

-

Penolakan Pemusnahan Frek Vol Frek Vol 1 1 -

Pelepasan Frek Vol 1 3 2 68 69 7035 5 500 1 200 2 4048 1 35 1 41250 581 16810486 1 30 99 959 6 19 1 300 1 807 2 40 67 4877 2 6 1 48 438 2764 3 22502 6 52017 1 12000 4 120 1 20000 3656 104348210 1 3 379 1256 8 217 4 3500 2 235 1 15 1 25 2 3 3 60 3 2 40 1 2 20 1294 24 2833 3 5 21 4334 1 1 6 100 3 3000 32 69 1 20000 1 20000 343 6770000 1 9000 7 43 2 30 2 1500 26 69 2 10002 1 5 22 916 42 6965 2 8 8 208 1 3 3 12 3 15 3 151 50 2180000 18 262 4 43 1 75 2 3 49 3318 2 52 3 150 1 1 3 71 1 70 58 16453 1 2 3 10 226 6430706 1 2 2 6 1 2 4 50 468 31869 1 50 23 456 1 3 1 3 1 4 2 12 2 5 1 1 1 6 4 51 56 2190 1 50

SATUAN Kilogram Piece/Kepala Butir Colly Ekor Gram Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Milligram Piece/Kepala Colly Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Milligram Piece/Kepala Colly Kilogram Package Piece/Kepala Colly Kilogram Kilogram Liter ( 1 dm3 ) -

NO

UPT

19 BKP KELAS I JAMBI

20 BKP KELAS I BATAM

21 BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG

Pemeriksaan Frek Vol 608 93397 30 2830 1 1 1 2 3 50 182 9066 16 286 2 2 1 2 4 9 1 3 1 10 76 4566 10 560 1 2 172 23160 1 1 1 50 69 5897 1 2 4 14 1 1 1 1 50 118 253 17346680 81 394 21 700 1 12 1 14 1 25 2 200 2 50 7 131 4 225 2 120 1 10 63 22372 1 80 1 8 36 9 118 9 72 624 37886 1 68400 27 1110 2 27 1 100 3 5 1 54 5 149 2 5 1 20 39 2102 5 416 4 20 1 120 4 200 28 601 1 20 6 3300 1 9 26 439 91350 17 2150 4 16 10 12 2 3 28 29 1 40000 487 94622630 110 317 9 19 38 1799 1

23 BKP KELAS II TERNATE

24 BKP KELAS II KENDARI

1 2 2 2 12 6 1 1 2

3090 2 648 310 19 142009 1 1050 2025

1 2 1 1 86 1 2 2 3 7

4 2 13 12 3397 1 4 2 4 14

25 BKP KELAS II P.PINANG

Pengamatan Pengasingan Perlakuan Frek Vol Frek Vol Frek Vol 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 150 3 150 3 150 140 6618 137 6375 132 6351 14 272 13 260 13 260

4 1 1 66 7 1 138 -

9 3 10 4505 270 2 19616 -

6 -

10800000

1

120

10 6 1 1 1

-

-

-

-

4 1 1 64 7 1 134

21 142009 1 1050 25

-

-

9 3 10 4260 270 2 19816

1 1700000 1 120 10 21 5 122009 1 1 1 1050 1 25 -

4 1 1 64 5 1 133

-

9 3 10 4260 270 2 19666 -

9 5 1 1 1

20 122009 1 1050 25 -

-

Penahanan Frek Vol -

-

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

Pelepasan Frek Vol 608 100196 30 4665 1 1 1 2 3 150 182 9432 16 286 2 2 1 2 4 9 1 3 1 10 76 4872 10 560 1 2 172 24510 1 1 1 50 69 5899 1 2 4 14 1 1 1 1 50 117 253 17346680 81 458 21 700 1 12 1 14 1 25 2 200 2 50 7 131 4 225 2 120 1 10 63 22372 1 80 1 600 8 42 9 148 9 612 624 56622 1 68400 27 1497 2 27 1 100 3 11 1 54 5 149 2 5 1 20 39 2913 5 642 4 100 1 120 4 1200 28 962 1 20 6 4300 1 5 9 32 439 133965 17 6732 4 16 10 54 2 21 28 67 1 40000 483 102552630 110 1095 9 20 38 3410 1 3 1 2 2 2 9 6 1 1 2

3090 2 648 310 20 142009 1 1050 2025

1 2 1 1 86 1 2 2 3 7

4 2 13 12 3744 1 4 2 4 18

SATUAN Colly Liter ( 1 dm3 ) Kilogram Piece/Kepala Butir Colly Ekor Kilogram Colly Kilogram Piece/Kepala Colly Colly Kilogram Piece/Kepala Set/Koloni Ekor -

NO

UPT

26 BKP KELAS II TARAKAN

27 BKP KELAS II CILEGON 28 BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA

30 BKP KELAS II PALU

Pemeriksaan Frek Vol 2 9 81 1900499 27 674 1 70 1 41 2 38000 6 530 99 7766 4 313 124 2887335 2 30000 3 25 161 1 1 2 2 1 2 1 2 7 1 1 1 159 24.3297 39 4 18 17 7 1 2 857 2 10 11 5 3 3 3 104 174 69 1 7 1

31 BKP KELAS II GORONTALO

32 SKP KELAS I BIAK 33 34 35 36

SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR

37 SKP KELAS I BANDA ACEH

38 SKP KELAS I SORONG 39 SKP KELAS I SAMARINDA

40 SKP KELAS I AMBON 41 SKP KELAS I BENGKULU

42 SKP KELAS I TIMIKA

43 SKP KELAS I MERAUKE 44 SKP KELAS I BANDUNG

45 SKP KELAS I PARE-PARE 46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN

1 2 3 1 4 10 14 5

264 2 1 6 1 3 3 6 2 169 1 1 284 1 1 7 2 1 2 1 41 2 1 4 2 2 1 70 1 2 102 2

12520 900 2 25 10 1 2 250 252 4800 1000 200 34159 11291.8532 2634 7 38 29 935 30 26 16114357 2 42 90397 12 510 8 6 317 5948926 241 3 20758 10

-

-

-

-

34 8 3 1 31 148 283140 401 738000 5000 5705 35528 62450 35000 3351100 70 40000 19329352 40 25 685 251 43111234 2206 342000 221098 321866088 360 -

Pengamatan Frek Vol 2 4 1 800 1 6 32 736 2 17 1 40 1 500 1 34 2 8 3 3 1 1 4 21 10 148 4 40140 2 5000 1 7000 12 30 -

-

-

-

-

Pengasingan Perlakuan Frek Vol Frek Vol 16 940 10 1790 4 2640 1 32 415 23 2 830 1 30 1 683 2078 8 21 1 40 1 500 1 34 1 34 2 8 2 8 3 3 3 3 1 1 1 1 4 31 4 21 10 148 9 66 3 20140 2 5000 1 3000 1 7000 1 7000 7 684 2 251 1 4 2 3 1 1 40 11884 -

-

Penahanan Frek Vol 1 12 2 25 2

2 -

11 1 1 -

-

252

Penolakan Frek Vol 1 12 2 25 2

252

264.714

264.714 -

1

21

11 -

1 -

20000 10 -

21 -

1

22000 -

-

Pemusnahan Frek Vol -

Pelepasan Frek Vol 2 9 81 1900499 27 663 1 70 1 41 2 38000 6 530 99 7745 4 528 124 2932335 2 30000 3 25 159 1 1

12388 900 2

2 1 2 1

23 1 2 250

7 1 1 1 159 26.5517 39 4 18 17 6 1 2 853 2 10 11 5 3 3 3 104 174 67 1 7 1

6800 1000 200 60 39929 11529.35345 2644 7 38 29 930 30 26 16074703 2 45 90397 12 510 8 6 351 5949076 238 3 20758 10

1 2 3 1 4 10 14 5

34 8 3 1 31 148 303140 401

263 2 1 6 1 3 3 6 2 169 1 1 284 1 1 7 2 1 2 1 41 2 1 4 2

735000 5000 5 1074 3 5528 6 5456 35000 3351100 70 40000 19329352 40 25 685 251 4 3 1 12184 2 206 342000 2

2 1 70

2 50 1793 -

1 2 102 2

3 2 1866088 360

SATUAN Kilogram Kilogram Piece/Kepala Butir Carton Piece/Kepala Colly Ekor Kilogram Piece/Kepala Set/Koloni Colly Kilogram Piece/Kepala Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala Set/Koloni Kilogram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Ekor Kilogram Kilogram Piece/Kepala Colly Colly Kilogram Colly Kilogram Colly Kilogram Piece/Kepala

NO

UPT

47 SKP KELAS II ENDE 48 SKP KELAS II MAMUJU 49 SKP KELAS II MANOKWARI

50 SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

Pemeriksaan Pengamatan Frek Vol Frek Vol 10 336 28 373665 12 281000 1 329 470800 6 11 -

18414

41297

69306 88305 285547087 196170 25 3248 12000 1500 43 2040 1019496.85 138 36

1511

0 800 11849885 1098 0 21 0 0 0 28 32622 44 16

-

Pengasingan Frek Vol -

1554

0 830 1856227 1098 0 21 0 0 0 28 32038 44 16

-

Perlakuan Frek Vol -

1430

0 251 2172759 11058 0 20 0 0 0 28 58011 44 16

-

Penahanan Frek Vol 4 8 -

23

0 0 42015 260 25 0 0 0 0 0 297.714 0

Penolakan Pemusnahan Pelepasan Frek Vol Frek Vol Frek Vol 10 336 28 373665 12 281000 1 3 29 470800 3 5 2 3-

13

0 0 22011 257 25 0 0 0 0 0 297.714 0

7

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

18345

69306 88300 293312954 195908 0 3381 12000 5000 43 2040 1125922.353 342 36

SATUAN Kilogram Colly Kilogram Piece/Kepala Butir Ekor Kilogram Piece/Kepala Carton Colly Gram Milligram Package Set Blanks Litter Drum

Lampiran. 26 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HEWAN HIDUP DOMESTIK KELUAR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA 4 BBKP BELAWAN

5 BBKP MAKASSAR

Pemeriksaan Frek Vol 1 1 1 2 1 1 1 4 5 1 1 8 28064 2 1 55 2 1 1 1 5004 2 1 2 1 5 1 1

1 4700 300 9500 500 6 2 8 1984 2 2600 2263 21220492 12500 2 338 16 2 3 16200 31092417 9029 17000 6000 2 31 1 1

1 10 9 2 1 1 1 2 10577 1 1 1 1 1 5 1 1 70 1 2 3 15 6 23 1 1 806 1 2 1 1 1 3860 1 1 1 1 1 2754 1 1 1 3

3000 28 539 9198 2 1 2 52 17943589 1 1 22 500 1000 60 15 150 257340 2 78 1522 62 915 2 508635 4000 500 5000 400 35000 8834204 2800 1 1200 20000 3500 7473963 1 400 5000 3000

Pengamatan Frek Vol -

-

Pengasingan Frek Vol -

-

Perlakuan Frek Vol -

-

1 657

22 21218

1 661

22 21357

1 678

22 21615

-

-

-

-

-

-

115

7774

113

7869

115

7512

3

7

-

-

2

3

57

2172

59

2168

59

2191

Penahanan Frek Vol 4 -

8 -

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

Pelepasan Frek Vol -

SATUAN

1 1 1 2 1 1 1 4 5 1 1 8 28045 2 1 54 2 1 1 1 4982 2 1 2 1 5 1 1

1 47000 300 9500 500 6 2 8 1984 2 2600 2263 21331789 Ekor 12500 2 331 16 2 3 16200 30843839 Piece/Kepala 9029 17000 6000 2 31 Set/Koloni 1 1 -

1 10 9 2 1 1 1 2 10567 1 1 1 1 1 5 1 1 70 1 2 3 15 5 23 1 1 806 1 2 1 1 1 3859 1 1 1 1 1 2753 1 1 1 3

3000 30 1240 9198 2 1 2 52 81326509 Ekor 1 1 24 500 1000 65 15 150 257340 Piece/Kepala 2 310 78 Set/Koloni 2682 45 Ekor 915 Piece/Kepala 2 508210 Ekor 4000 500 5000 400 35000 8819369 Ekor 2800 1 1200 20000 3500 7560464 Piece/Kepala 1 400 5000 3000 -

NO

UPT

6 BKP KELAS I DENPASAR

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG

10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK

12 BKP KELAS I KUPANG

13 BKP KELAS I BANJARMASIN

14 BKP KELAS I MATARAM 15 BKP KELAS I MANADO

16 BKP KELAS I PADANG

Pemeriksaan Frek Vol 6 6 1 15 64 160002 1 15 5 1056 337 616081 3 58 7283 17140069 3 8015 2 40 1 2000 1 15 2 70 6 100 4 10 3350 31469 2 6 2 4 2 11 16 196 1 3 1 5 2 2 2 9500 1 1600 5 10500 3774 5770651 1 1 1 14 1 10 1 1500 7034 7837367 2 68 1 4 1 17 1 14200 1 12 7359 7147576 1 17 1 16 1 700 1 17 1 17 2 5500 4772 12097179 45 2002 100 82099 1 4 1 4 2 4 3 3063 2045 2495359 1 4 65 113598 1 1 1 1000 3 6 4690 3125507 1 28 1 2 615 293145 1 5000 1864 1367235 1 3 139 53103 95 34618 1 1200 1 3 747 226908 1 200 1725 560747 1 3 1 4 1902 1300579

Pengamatan Frek Vol 1

Pengasingan Frek Vol

Perlakuan Frek Vol

15

1

15

1

15

5 1056 12 762 1 15 4661 10437773 1 15 1 15

5 24 1 4181 1 1

1056 914 15 1949438 15 15

5 23 1 3978 1 1

1056 914 15 1659932 15 15

1 1 67 1 1 2 3 2044 1 64 1 1130 1 13 4 89 80 3 3 -

1 1 52 1 1 2 3 2013 1 56 1 1 1605 1 3 43 36 -

15 1 117 4 4 4 3063 2523268 4 113466 1000 1 907721 28 12 19499 11919 -

1 1 54 1 1 2 3 1849 1 64 -

15 1 129 4 4 4 3063 2174242 4 112475 -

705 3 109 91 5 2 -

79070 12 53111 34037 168 5 -

15 1 157 4 4 4 3063 2538358 4 113474 1 126871 28 241 132 44798 31858 117 65 -

Penahanan Frek Vol 42 353 8 325 7 696 2 3 1 1 24 172 10 36 -

Penolakan Frek Vol 17 153 1 1 15 1746 2 61 8 10 1 1 11 493 54 166 182 490 -

Pemusnahan Frek Vol 14 157 1 1 -

Pelepasan Frek Vol 6 6 1 15 64 160001 1 15 5 1056 309 605921 2 30 6550 17607881 3 8015 2 40 1 2000 1 15 2 70 6 100 4 10 3345 31428 2 6 2 4 2 11 16 196 1 3 1 5 2 2 2 9500 1 1600 5 10500 3769 5751321 1 1 1 14 1 10 1 1500 7002 7998729 2 68 1 4 1 17 1 14200 1 12 7351 7287803 1 17 1 16 1 700 1 17 1 17 2 5500 4764 12062131 45 2002 99 77397 1 4 1 4 2 4 3 3063 2045 2568256 1 4 65 113598 1 1 1 1000 3 104 4668 3104696 1 28 1 2 606 292636 1 5000 1863 1367218 1 3 138 53701 93 34094 1 1200 1 3 670 226767 1 200 1530 559992 1 3 1 4 1902 1300573

SATUAN Set/Koloni Ekor Piece/Kepala

Ekor Ekor Piece/Kepala

Ekor Piece/Kepala

Ekor Piece/Kepala

ekor Piece/Kepala

Piece/Kepala

Ekor Piece/Kepala

Ekor Piece/Kepala

Ekor Piece/Kepala

Ekor

NO

UPT

17 BKP KELAS I JAYAPURA

18 BKP KELAS I PALEMBANG

19 BKP KELAS I JAMBI

20 BKP KELAS I BATAM 21 BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG

23 BKP KELAS II TERNATE 24 BKP KELAS II KENDARI

Pemeriksaan Frek Vol 41 22892 1 1 1 2200 1 1 1 200 2 2 2282 2575289 1 1 3167 7679885 1 1 1 1000 4 45 1 30 1 17 931 59223 16 225 18 250 1645 3157236 1 2 2 6 2 8 1 6240 4424 6960467 1 48 23 52467 260 138428 5 1860 1 1 299 74822 1 1 56 379 1 4 2 401 561 325712

25 BKP KELAS II P.PINANG 26 BKP KELAS II TARAKAN 27 BKP KELAS II CILEGON

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA

30 BKP KELAS II PALU 31 BKP KELAS II GORONTALO 32 SKP KELAS I BIAK 33 34 35 36 37 38

SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR SKP KELAS I BANDA ACEH SKP KELAS I SORONG

323 530 2596 1 2 1 1 10308 1 2 1 1 1 1 149 1 3887 1 1 1 1 2 1 533 1 3294 1 1161 197 364 1

922 1429 7576 15300 8063 10200 23 40698008 1600 165 1 2 2000 7 18499 2000 448012 4 7 1 5 7 5 1279 1 7660 2 25224 294586 28507 4

37

10540

3113 886 4 737 38

109600 121867 66 54288 780

Pengamatan Frek Vol 1 2200 1 1 1 200 1570 9 1 931 16 18 17 5 1 3 2 506 762 5 10 357 262 920 526 197 151 36 3078 21 -

2608845 112 17 59126 223 250 8457 1860 200 70 401 281131 2391 187 4524 38377 411 1643 17121 294583 12521 10040 67910 92 -

Pengasingan Frek Vol 1 3 9 112 1 17 929 59060 16 224 17 230 12 7602 1 200 3 70 2 401 417 214247 92 283 152 1 2296 517 194 115 33 3056 19 -

222 4722 16828 291120 5906 9240 67185 90 -

Perlakuan Frek Vol 1 2200 1 1 1 200 1569 9 1 919 15 18 2 1 329 625 1 1 1 1 1 144 1 3691 1 1 258 1 1743 518 197 36 3063 15 -

2602349 112 17 58758 223 250 60 1 76972 1959 18 1 2 2000 7 17483 2000 416685 4 7 374 3245 17099 294583 937 67962 29 -

Penahanan Frek Vol 1 135 3 13 22 39890 4 8 -

Penolakan Frek Vol 153 102542

4 -

8 -

Pemusnahan Frek Vol 4 -

8 -

Pelepasan Frek Vol 41 22892 1 1 1 2200 1 1 1 200 2 2 2280 2583477 1 1 3166 7775338 1 1 1 1000 4 45 1 30 1 17 931 59130 16 225 18 250 1643 3137387 1 2 2 6 2 8 1 6240 4420 6971098 1 48 23 52467 259 137428 5 1860 1 1 297 73322 1 1 56 379 1 4 2 401 554 320192 323 922 530 1427 2588 7508 1 15300 2 8063 1 10200 1 23 10156 40710212 1 1600 2 165 1 1 1 2 1 2000 1 7 149 20499 1 2000 3878 443494 1 4 1 7 1 1 1 5 2 7 1 5 533 1272 1 1 3290 7640 1 2 1154 25170 197 294586 363 28495 1 4 37 3099 877 3 709 38

SATUAN Piece/Kepala

Set/Koloni Ekor Ekor Piece/Kepala

Set/Koloni Ekor Piece/Kepala

Set/Koloni Ekor Ekor Piece/Kepala

Ekor Piece/Kepala

Set/Koloni Ekor Piece/Kepala

Piece/Kepala Piece/Kepala

Ekor Piece/Kepala

Ekor Ekor Piece/Kepala

Ekor Piece/Kepala

Piece/Kepala Piece/Kepala

Ekor Set/Koloni -

10540 Piece/Kepala 109272 Piece/Kepala 116029 Piece/Kepala 61 51743 Ekor 780 Piece/Kepala

-

NO

UPT

39 SKP KELAS I SAMARINDA 40 SKP KELAS I AMBON

Pemeriksaan Frek Vol 34 562 821 8357 280 16874

Pengamatan Frek Vol 2 3 10 818

Pengasingan Frek Vol 2 3 10 818

Perlakuan Frek Vol 1 2 12 821

Penahanan Frek Vol -

Penolakan Frek Vol -

Pemusnahan Frek Vol -

Pelepasan SATUAN Frek Vol 34 562 821 8360 Piece/Kepala 280 16874 Piece/Kepala

NO

UPT

41 SKP KELAS I BENGKULU 42 SKP KELAS I TIMIKA 43 SKP KELAS I MERAUKE 44 SKP KELAS I BANDUNG

45 SKP KELAS I PARE-PARE

46 SKP KELAS II T.B KARIMUN

47 SKP KELAS II ENDE

48 SKP KELAS II MAMUJU 49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

Pemeriksaan Frek Vol 215 1171 22 725 531 2551 1 1 1 1 1 1 2069 49697 4 6 3801 84989 1 2 1 1 1 200 2 1300 541 297654 1 17 1648 45444 1 1 1971 64350 3 34 107 13316 1 13 1 1 4620 334946 1 5 158074

127586066 46507836 393856

Pengamatan Frek Vol 9 8 2 651 459 2238 3187 71356 1 2 1 1 1143 34445 2 33 10 1566 23257

5316035 11499832 8922

Pengasingan Frek Vol 3 4 459 3141 1 1 1141 2 736 1 22249

2240 69219 2 1 34436 33 132996 5 2654453 3791932 4666

Perlakuan Frek Vol 213 1167 1 650 2 2 3158 71148 1 2 1 1 1133 34471 2 33 757 135134 1 5 26204

4944948 2973617 10659

Penahanan Frek Vol 1 2 4 35 4 146 137

41052 1792 0

Penolakan Frek Vol 1 2 4 35 1 2 9 47 463

106241 1323 0

Pemusnahan Frek Vol 1 20 40

1 -

Pelepasan Frek Vol 213 1167 18 690 531 2535 1 1 1 1 1 1 2062 48820 4 6 3789 84491 1 2 1 1 1 200 2 1300 541 297646 1 17 1630 44846 1 1 1971 64382 3 34 107 13316 1 13 1 1 4586 333857 1 5

2 104883 165 0

SATUAN Ekor Ekor Ekor Piece/Kepala

Piece/Kepala

Set/Koloni Piece/Kepala

Ekor Piece/Kepala

Set/Koloni Ekor Piece/Kepala Piece/Kepala

Piece/Kepala

-

191389630 Ekor 47294889 Piece/Kepala 396085 Blanks

Lampiran. 30 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAH DOMESTIK KELUAR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

3 BBKP SOEKARNO HATTA

4 BBKP BELAWAN

5 BBKP MAKASSAR

6 BKP KELAS I DENPASAR

Pemeriksaan Frek Vol 1 8820 2 433 682 40527133 2 38617 2 2 7 18134 1 1000 48 402256 4 14000 23 16242 1 14000 1 200 19317 93355598 2 8019 1 2 1 2000 3 21000 1 1000 7 13 1 13000 11 132141.5 676 34167841 8 278584 1 30343 3 25300 1 1 1 1 225 787 2 91 4631303 3 5 155 953 18 71 1 1 2 4 18 351945 1 30 25 1225 1 100 2439 168566.09 1 80 1 42 1 2 1 5 943 1 2 3 34 3 2 900 6 4228 14699517 1 2 9000 1 10000 499 3787960 1 54000 16 11684 50 1893840 3 43220 1 38 1 15 9 4720 1902 2280980.5 1 500 73 11331 100 1361781 430 626657.26 1 3125 18 2946 3388 10141470 1 3125

Pengamatan Frek Vol 1 1000 4 222 1 3125 1881 43749105 -

Pengasingan Frek Vol 3 200 343 1128027 -

Perlakuan Frek Vol 1 1000 4 222 334 1037126 -

Penahanan Frek Vol 1 -

3 -

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

Pelepasan SATUAN Frek Vol 1 8820 2 433 680 40347253 Butir 2 38617 Colly 2 2 7 18134 1 1000 48 402254 Ekor 4 14000 23 16242 1 14000 1 200 19274 93319016 Kilogram 2 8019 1 2 1 2000 3 21000 1 1000 7 13 1 13000 11 133607.5 Liter ( 1 dm3 ) 674 34082665 Piece/Kepala 8 278584 1 30343 3 25300 1 1 1 1 225 927 2 395 91 4631303 Butir 3 5 155 950 Colly 18 73 Carton 1 1 Drum 2 4 18 351945 Ekor 1 30 25 1225 1 100 2437 167675.65 Kilogram 1 80 1 42 Lembar 1 2 1 5 5 943 1 2 3 34 3 830 2 900 6 4233 14643692 Kilogram 1 2 9000 Ekor 1 10000 497 3786920 Kilogram 1 54000 16 11684 Lembar 50 1893840 Butir 3 43220 Ekor 1 38 1 15 9 4720 1897 2273980.5 Kilogram 1 500 73 11331 Lembar 100 1361781 Piece/Kepala 429 625296.15 Butir 1 3125 18 2505 3367 10090375 Kilogram 1 3125 -

NO

UPT

7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS B.LAMPUNG

10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK

12 BKP KELAS I KUPANG

13 BKP KELAS I BANJARMASIN

14 BKP KELAS I MATARAM

15 BKP KELAS I MANADO

16 BKP KELAS I PADANG

Pemeriksaan Frek Vol 2 277 15 202355 8 72008 24 8008 559 907661.2 13 604117 10 46468 8 604 853 67799.95 13 4895 2 85 3 2400 321 11716771 20 207443 1 10 1559 2310756 1 650 151 14421 848 22403406 1 15 2 2240 11 3067 2727 632865 5 800 24 540950 5 125 1 20 22 714 1238 140891.5 1 20 60 27087

Pengamatan Frek Vol 1 3125 24 540950 5 125 1 20 21 699 1236 142281 1 20 60 27087

Pengasingan Frek Vol 2 30 24 540950 5 125 1 20 21 699 1216 141799 1 20 59 26562

2 31 1 3 402 4

120 681300 6 390 174373 1950

2 3 1 7 -

120 60000 43 2062 -

2 22 -

120 479100 -

57 -

124 150 1 2 6 1026 1 69

94331 7227360 48600 48690 420 53672.5 15 48388

14 -

1255 -

130 1 134 2 4

3259565 4 23292.6 650 18

17 -

4608.7 -

7 2 1 2 1 2138 1 4

2450 16920 140 703 10 1009933 280 1400

2 -

750 -

11 186 7 2 309 1

11155 453 461 31 20659.4 11

-

-

Perlakuan Frek Vol 3 3155 21 457550 4 123 1 20 21 699 1146 139276 1 20 56 25862

Penahanan Frek Vol 8 9050 -

Penolakan Frek Vol 7 8500 -

Pemusnahan Frek Vol 2 550 -

Pelepasan Frek Vol 2 277 15 202155 8 24283 24 8008 558 902663.2 13 604117 10 46468 8 604 851 67739.95 13 4895 2 85 3 2400 321 11671771 20 207443 1 10 1549 2399157 1 650 151 14421 846 22298349 1 15 2 2240 7 3021 2727 629613.5 5 800 24 540950 5 125 1 20 22 714 1236 142661 1 20 60 27087

7075 -

2 56 -

120 8720 -

-

-

-

-

-

-

2 31 1 3 403 4

120 681300 6 390 174773 1950

28 -

72545 -

3 -

600 -

-

-

-

-

-

-

123 150 1 2 6 1026 1 69

94176 7227360 48600 48690 420 53657.5 15 48388

1 -

50 -

54 2 -

14428.9 650 -

1 -

300 -

-

-

-

-

130 1 134 2 4

3259565 4 23256.6 650 18

-

-

6 -

2150 -

-

-

2 -

50 -

-

-

7 2 1 2 1 2132 1 4

2450 16920 140 703 10 1007443 280 1400

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -

2 -

11 186 7 2 309 1

11155 453 461 31 20659.4 11

SATUAN Milligram Piece/Kepala

Butir Kilogram Butir Ekor Kilogram Lembar Piece/Kepala

Butir Ekor Kilogram Lembar Piece/Kepala

Ekor Kilogram Lembar Butir Ekor Kilogram Lembar Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Butir Colly Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Butir Colly Ekor Kilogram Lembar Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Kilogram Lembar Liter ( 1 dm3 ) Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Butir Colly Ekor Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Colly Ekor Kilogram -

NO

UPT

17 BKP KELAS I JAYAPURA

18 BKP KELAS I PALEMBANG

19 BKP KELAS I JAMBI

Pemeriksaan Frek Vol 1 18000 74 1431857 4 41101 3 203 325 243838.5 2 81 6 3505 1 160 7 33000 8 8103 1 4000 2710 5389676.8 126 30677 20 1 2 3250 3 40 1 141 4 1630 6 909 73542.7 365 5

22 BKP KELAS II T. PINANG

23 BKP KELAS II TERNATE

26 BKP KELAS II TARAKAN

27 BKP KELAS II CILEGON

4 3 1 20 2 3 3250 1 2 4 141 6 1630 897 69720.7 5 365

-

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

70 50 -

1 4 -

6 50 -

1

6

-

-

-

-

-

17673 180 214.5 11 1248.5 38732.7 20 28667

1 4 -

-

-

-

1 -

40 -

-

2 10 1 2 1 8 4 612.4 2536 1400015.4 2 40

1 -

200 -

1 -

200 -

-

-

-

-

-

-

-

117 1 6 1 36 1616 1 85

3250 2 141 1630 72309 365

77680 152 -

Penahanan Frek Vol -

70 50 -

Pelepasan Frek Vol 1 18000 74 1431857 4 41101 3 203 325 243838.5 2 81 6 3505 1 160 7 33000 8 8103 1 4000 2707 5520088.6 126 30677 1 20 2 3 3250 1 2 4 141 6 1630 909 73550.7 5 365

1 4

70 50

-

117 1 6 1 36 1616 1 85

17673 180 214.5 11 1248.5 39300.1 20 28667

-

2 10 1 2 1 8 4 612.4 2535 1405678.1 2 40

1 35

25 4459

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 35

25 4458

5

2915

69

26268

1

75

63 -

23908 -

-

-

-

-

-

-

2915

27032 500 75

26418 500 75

5

74 1 1

71 1 1

74 1 1

26732 500 75

53 1 3 4 455 10 6

16692 52 20 533 15238.05 1159 798

48 8 -

16112 1055 -

28 -

12780 -

16 8 -

1840 975 -

-

-

-

-

-

-

51 1 3 4 455 10 6

16562 52 20 533 15238.05 1159 798

51 3 94 2 1

11613 377 8733 500 5

2 57 1 -

207 6059 400 -

-

-

12

1033

-

-

3 40 1 -

377 3526 400 -

-

-

-

-

-

-

51 3 93 2 1

11613 377 8673 500 5

16 525 10

742.5 23271442 220162

4 -

454 -

-

4 -

454 -

-

-

2 -

95500 -

-

-

16 523 10

743.5 23175942 220162

24 BKP KELAS II KENDARI

25 BKP KELAS II P.PINANG

Perlakuan Frek Vol

3250 2 141 1630 72336 365

1 4

4 3 20

Pengasingan Frek Vol 20

77680 152 1 2 3 1 4 6 903 5

70 50 20 BKP KELAS I BATAM 21 BKP KELAS II MEDAN

Pengamatan Frek Vol

-

SATUAN Butir Ekor Kilogram Lembar Butir Ekor Kilogram Lembar Butir Ekor Kilogram Lembar Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Butir Ekor Gram Kilogram Lembar Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Colly Gram Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Butir Ekor Kilogram Lembar Liter ( 1 dm3 ) Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Kilogram Lembar Liter ( 1 dm3 ) Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar Butir Ekor

NO

UPT

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA

30 BKP KELAS II PALU

31 BKP KELAS II GORONTALO

32 SKP KELAS I BIAK

33 34 35 36

Pemeriksaan Frek Vol 4 6924 2010 6287514 1 2000 1 2000 1 50 34 5452.5 190 34388.8 1 30

38 SKP KELAS I SORONG 39 SKP KELAS I SAMARINDA

40 SKP KELAS I AMBON

41 SKP KELAS I BENGKULU

-

1 26 -

100 4591 -

Pengasingan Frek Vol -

-

Perlakuan Frek Vol 1 50 26 4685.5 119 20505 1 30

Penahanan Frek Vol 4 5800 -

Penolakan Frek Vol 26 91180 -

Pemusnahan Frek Vol -

-

2 41 2 34 650 1 1 1

715 229600 205 1558.2 32914.1 146 500 4

8 4 29 -

14500 190 1390 -

7 1 75 -

14300 60 3762.5 -

7 4 8 -

13000 190 183 -

-

-

-

-

-

-

22 20 1 92

38496 63 25 72684

2 -

7070 -

1 -

70 -

1 -

70 -

-

-

-

-

-

-

7 2 115

221 400 19234

2 115

400 19234

2 113

400 18654

2 114

400 19034

2 -

5 -

-

-

-

-

11 1 2 732 4

5053 65 700 191625.5 2250

5053 85899 1000 2280

11 94

5053 58775

4655425

11 158 1 10

10

2280

140 231597 1121 495

1 537 1 1

140 62543 3 295

1 534 1

140 61617 295

11 1 1 524 1

5053 1500 140 61130 295

-

-

-

-

-

-

729 1 1 86 11

12141 70 5 4926 246

233 43 -

4998 1284 -

232 43 -

4955 1284 -

228 -

4980 -

-

-

-

-

-

-

7 106 1 13 1 1

131 49061 700 1091 600 350

1 -

32 -

1 -

32 -

-

-

-

-

-

-

-

-

31 23

15390 56448

1

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 336 1

700 33095.5 300

2 -

100 -

-

-

329 1

30876 300

-

-

-

-

-

-

SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA 334 SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 1 1439 194 2

37 SKP KELAS I BANDA ACEH

Pengamatan Frek Vol -

Pelepasan SATUAN Frek Vol 4 6924 1983 6191334.4 Kilogram 1 2000 1 2000 1 50 34 5452.5 190 34388.8 Kilogram 1 30 Liter ( 1 dm3 ) Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 2 715 41 229600 Butir 2 205 Colly 34 1615.1 648 62868.1 Kilogram 1 146 Lembar 1 500 Lobs 1 4 Liter ( 1 dm3 ) Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 22 38496 20 63 Colly 1 25 92 72684 Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 5 216 2 400 115 19234 Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 11 5053 1 65 Gram 2 700 732 191595.5 Kilogram 4 2250 Lembar 334 4655425 Kilogram 1 140 1439 233818 Kilogram 194 1116 Liter ( 1 dm3 ) 2 495 Milligram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 729 12137 1 70 Gram 1 5 86 4926 Kilogram 11 246 Lobs Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 7 131 106 1 13 1091 Kilogram 1 600 Lembar 1 350 Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 31 15390 22 56198 Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 1 700 336 33095.5 Kilogram 1 300 Lembar

NO

UPT

42 SKP KELAS I TIMIKA

Pemeriksaan Frek Vol 1 37 361 376350

Pengamatan Frek Vol 1 37 4 3350

Pengasingan Frek Vol -

Perlakuan Frek Vol -

-

Penahanan Frek Vol -

Penolakan Frek Vol -

Pemusnahan Frek Vol -

1 1 2 4 1520 6

1 50 15 367 290974 3501

1 347 -

255 154109 -

1 345 -

255 153569 -

1 21 -

255 23040 -

-

-

-

-

-

-

2 7 1 56

4 87 85 2484.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 32 1 1763 1

474 38 120 2121005 1000

1502 1

1739785 1000

1469 1699955 1 1000

1475 1

1712575 1000

-

-

-

-

-

-

18 2 2 828 1 2

16020 350 270 145533.3 40 1175

15 -

13780 -

15 -

13780 -

15 -

13780 -

-

-

1

1000

-

-

49 SKP KELAS II MANOKWARI

1 1 1 18 300

300 1 360 83472 81511

1 -

7000 -

1 -

7000 -

-

-

1

488

1

488

1

488

50 SKP KELAS II BANGKALAN

10 115

3618 108950

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

2586

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

693130 1034350 125 125 46017728 3311548 52749 109365 0 0 37 0 0 0 82691 79933.7 28487 26562 295 295

548230 123 3098176 32202 0 0 0 27212 295

43 SKP KELAS I MERAUKE

44 SKP KELAS I BANDUNG

45 SKP KELAS I PARE-PARE

46 SKP KELAS II T.B.KARIMUN

47 SKP KELAS II ENDE

48 SKP KELAS II MAMUJU

TOTAL

70844

93471618 1408286.5 151736119 61633252 71 89163 154 84406 192003 772 1 662992.6 136107.5 1 746

387953.1

0 7704 3 0 0

0 3593 0 0 0

0 7837.5 30 0 0

23

0 0 15641 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40

95500 0 101258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

0 0 1038 0 0 2 0 0 0 0 936 0 0 0

Pelepasan Frek Vol 1 37 361 381455

SATUAN

Colly Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 1 1 1 50 2 15 Ekor 4 367 1520 290974 Kilogram 6 3501 Lembar Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 2 4 7 160 Colly 1 85 56 2509 Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 12 474 32 37 1 120 1757 2114135 Kilogram 1 1000 Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 18 16020 2 350 Ekor 2 270 828 145533.3 Kilogram 1 40 Liter ( 1 dm3 ) 1 175 Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 1 300 1 1 Set/Koloni 1 360 Ekor 18 83472 Kilogram 300 81358 Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 10 3618 115 108850 Kilogram Piece/Ekor/Ke pala/Buah/Biji/ Lembar 12 2586 93102152 Butir 1408284.5 Ekor 151732409 Kilogram Piece/Ekor/Kepala/Buah/Biji/Lembar 61442526 73 Carton 89233 Colly 154 Gram 70012 192003 Lembar 772 Milligram Package 1 Set 613234.5 Blanks 137568.5 Litter 1 Drum 746 Lobs

Lampiran. 34 NO 1

2

3 4 5

6

7 8

9

10 11 12

13

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HBAH DOMESTIK KELUAR PER UPT TA 2012

Pemeriksaan Frek Vol BBKP SURABAYA 10 344780 1 1 1 3785 10 548 1 50 36 136776 1 35 4008 3598793 1 1 1 133 5 66068 8 83196 1 61920 BBKP TANJUNG PRIOK 1 140 127 567 6 652 3 120620 2 13 174 1292 12 48 6 690 6 343 1167 100513.6 1 12 1 100 5 75 1 50 1 25 1 400 1 7 3 30 10 1920 BBKP SOEKARNO HATTA 1 510 3044 5915098 BBKP BELAWAN 6 292800 BBKP MAKASSAR 8 182160 5 748 1 75 753 41840 1 25 7 999 BKP KELAS I DENPASAR 1 40 43 3656 1739 758564.3 1 50 10 56401 BKP KELAS I SEMARANG 5 522 34 33106 BKP KELAS I BALIKPAPAN 1 222 1 69 71 10565.49 3 694 1 50 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG 1 500 179 109991.5 1 25 22 635710 BKP KELAS I PEKANBARU 1 1800 23 4509 BKP KELAS I PONTIANAK 18 519 BKP KELAS I KUPANG 45 14137 1 120 3 880 BKP KELAS I BANJARMASIN 1 4000 1 15 UPT

Pengamatan Frek Vol 129 97704 2 1486 18 519 -

Pengasingan Frek Vol 86 66479 2 1486 17 516 5 167 -

Perlakuan Frek Vol 84 65029 2 1486 16 473 -

Penahanan Frek Vol 4 73 -

Penolakan Frek Vol 4 73 -

Pemusnahan Frek Vol -

-

Pelepasan Frek Vol 10 344780 1 1 1 3785 10 548 1 50 35 131541 1 35 3996 3598601 1 1 1 133 5 66068 8 83196 1 61920 1 140 127 567 6 652 3 120620 2 13 173 1260 12 48 6 690 6 343 1167 100685.64 1 12 1 100 1 2 1 50 1 25 1 400 1 7 3 30 10 1920 1 510 3049 5989544.1 6 292800 8 182160 5 748 1 75 751 41655 1 25 7 999 1 40 43 3601 1675 671964.28 1 50 10 56401 5 522 34 33006 1 222 1 69 71 10565.49 3 694 1 50 1 500 179 109991.5 1 25 22 635710 1 1800 23 5508 18 519 45 14137 1 120 3 880 1 4000 1 15

SATUAN Butir Ekor Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala

Butir Colly Carton Ekor Kilogram Kilogram Kilogram Butir Ekor Kilogram Piece/Kepala

Ekor Kilogram Piece/Kepala

Kilogram Ekor Kilogram Lembar Piece/Kepala

Kilogram Lembar Piece/Kepala

Kilogram Kilogram Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala

Butir -

NO

UPT

14 BKP KELAS I MATARAM

15 BKP KELAS I MANADO 16 BKP KELAS I PADANG 17 18 19 20 21

BKP KELAS I JAYAPURA BKP KELAS I PALEMBANG BKP KELAS I JAMBI BKP KELAS I BATAM BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG 23 BKP KELAS II TERNATE 24 BKP KELAS II KENDARI 25 BKP KELAS II P.PINANG

26 BKP KELAS II TARAKAN 27 BKP KELAS II CILEGON

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA

30 BKP KELAS II PALU 31 32 33 34 35 36

BKP KELAS II GORONTALO SKP KELAS I BIAK SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR

37 SKP KELAS I BANDA ACEH

38 SKP KELAS I SORONG 39 SKP KELAS I SAMARINDA

40 41 42 43

SKP KELAS I AMBON SKP KELAS I BENGKULU SKP KELAS I TIMIKA SKP KELAS I MERAUKE

44 SKP KELAS I BANDUNG

Pemeriksaan Frek Vol 11 479 4 59250 1 22 15 1310 1 300 1 60 517 58574 2 500 6 13 37 1347 2 88 328 21448 10 1587 4 121.5 173 12486 6 2180 1 40 4 632 1 5 1 200 4 598 6 157.6 1 50 1 180 3 740 1 7 4 174021 2 131 16 46964 2 4266 4 6728 1 5200 4236 9988996 41 1618.5 159 14086.84 5 53.5 31 4800 3 864 4 23000 2 95 7 475 5 671 1 75 5 2200 1 50 1 300

3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 2 3 828 3 50 4

3582 3 250 15 33 15 750 1500 6000 1100 1800 200 64 3010 141240 2260 177 121

Pengamatan Frek Vol 1 300 2 88 1 200 4 598 1 5 31 3571 15 2 1 1 2 2 1 254 -

2250 2000 50 582 250 33 80610 -

Pengasingan Frek Vol 2 88 1 130 2 2000 1 1 50 2 582 2 250 1 33 253 80310 -

Perlakuan Frek Vol 4 200 1 300 2 88 1 130 34 1507 95 10369 4 26.5 28 3850 2 2000 1 1 50 2 582 2 250 2 64 8 3235 -

Penahanan Frek Vol 3 15061 -

Penolakan Frek Vol 2 131 15 16832 -

Pemusnahan Frek Vol -

-

Pelepasan Frek Vol 11 479 4 59250 1 22 15 1293 1 300 1 60 515 58779 2 500 6 13 37 2 328 10 4 172 6 1 4 1 1 4 6 1 1 3 1 4

1347 88 21448 1587 121.5 12394 2180 40 632 5 200 598 157.6 50 180 740 7 174021

16 46964 2 4266 4 6728 1 5200 4220 9959404.4 41 1618.5 159 14086.84 5 53.5 31 4800 3 864 4 23000 2 95 7 475 5 671 1 75 5 2200 1 50 1 300

3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 2 3 828 3 50 4

3582 3 250 15 33 15 750 1500 6000 1100 1800 200 64 3010 141240 2260 177 121

SATUAN Kilogram Piece/Kepala

Piece/Kepala

Colly Kilogram Kilogram Piece/Kepala

Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Lembar Kilogram Kilogram Piece/Kepala

Kilogram Lembar Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala

Kilogram Butir Colly Ekor Kilogram Kilogram Piece/Kepala

Butir Kilogram Piece/Kepala

Kilogram Piece/Kepala

Kilogram Kilogram Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala

Kilogram Lobs Kilogram Lembar Piece/Kepala

Kilogram Kilogram Kilogram Lembar Colly -

NO

45 46 47 48 49 50

Pemeriksaan Frek Vol 84 4624.6 1 7 1 2 3 7 SKP KELAS I PARE-PARE 5 2250 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 1 20 517 18452 SKP KELAS II ENDE 1 30 2 196 SKP KELAS II MAMUJU 1 9000 SKP KELAS II MANOKWARI 21 3678 SKP KELAS II BANGKALAN 1 24

Pengamatan Frek Vol 5 2250 -

Pengasingan Frek Vol 3 1150 -

Perlakuan Frek Vol 3 850 -

848581 49232 21173417 848080 18865 48 1660 6309 15 237652.5

2000 0 185407 4884 0 0 0 0 205

2000 0 149375 1866 0 0 0 0 0

2000 0 80940 6016 0 0 0 0 1533.5

UPT

TOTAL

38800

472

378

292

Penahanan Frek Vol -

7

-

0 0 15061 0 0 0 0 0 73

Penolakan Frek Vol -

21

-

0 0 16832 0 0 131 0 0 73

Pemusnahan Frek Vol -

0

-

Pelepasan Frek Vol 84 4624.6 1 7 1 2 3 7 5 2250 1 20 517 18452 1 30 2 196 1 9000 21 3678 1 24

0 0 0 0 18765 0 0 0 0 0

848581 49232 21132461 848080 48 1497 6309 15 232289.5

SATUAN Kilogram Piece/Kepala

Kilogram Ekor Kilogram Kilogram Piece/Kepala

Kilogram Kilogram Piece/Kepala

Butir Ekor Kilogram Piece/Kepala

Carton Colly Lembar Lobs Blanks

Lampiran. 38 NO

REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENDA LAIN DOMESTIK KELUAR PER UPT TA 2012 UPT

1 BBKP SURABAYA

2 BBKP TANJUNG PRIOK

Pemeriksaan Frek Vol 1 8000 1 30 6 26 1013 109710 15 410 2 4 477 2830 1 1 42 203499 2 4 205 1325 29 51291 1 30 27 57016 1 10000 1 20000 12465 301700534.9 11 215 1 1 1 40 1 1 2 80000 286 24521 1 3 2 69 20 19050 312 1751 33 177181 2 4 10 62 1 6 5 21400 2 1000 3 124 1 20 1 5 1 1 3 84 603 192570 5 715 1 47 968 1 5 73 1081 100 1858 6667 386703 4 101 11 685 2 1 216 4810 42 239 11 67 2 16 3 27 1 4990 2 50000 40 93 1 3 3 110003 46 113 1 10 1 20 7 39 1 50 20 182 64 321 9 28 5 55 11 139 42 3911.5

Pengamatan Frek Vol -

-

Pengasingan Frek Vol -

-

Perlakuan Frek Vol -

-

Penahanan Frek Vol -

-

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

Pelepasan Frek Vol 1 8000 1 30 6 26 1013 109670 15 410 2 4 477 2810 1 1 42 203229 2 4 205 1326 29 51291 1 30 27 57016 1 10000 1 20000 12465 300605578 11 215 1 1 1 40 1 1 2 80000 286 24513 1 3 2 69 20 19050 312 1751 33 177181 2 4 10 62 1 6 5 21400 2 1000 3 124 1 20 1 5 1 1 3 84 603 192676 5 715 1 600 47 994 1 5 73 1176 100 5534 6667 458456 4 101 11 685 2 54 1 52 216 6418 42 294 11 75 2 16 3 27 1 4990 2 50000 40 104 1 3 3 110003 46 127 1 10 1 20 7 39 1 50 20 175 64 384 9 28 5 65 11 248 42 3911.5

SATUAN Butir Colly Ekor Kilogram Liter ( 1 dm3 ) Milligram Piece/Kepala Set/Koloni Butir Colly Drum Dozen Ekor Gram Kilogram

NO

UPT

3 BBKP SOEKARNO HATTA 4 BBKP BELAWAN 5 BBKP MAKASSAR

6 BKP KELAS I DENPASAR 7 BKP KELAS I SEMARANG

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN

9 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG

10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK

12 BKP KELAS I KUPANG

13 BKP KELAS I BANJARMASIN

Pemeriksaan Vol 2 8 35 282 1 20 1 8 124 3392 1 50 1 26 510 24691 1 12 49 2880 20 886 3 155 24 1069 1 40 41 1857 7 171 92 11686 267 17083 32 2485 5 12 66 27907 2 600 7 3 38 15246 1 50 1 60 7498 1097002 1 287 17982 885 120122030 65 14314000 42 98 1 2 1 20000 23 2069650 241 557 2 367 3 3 1 1 1 1 1 3 1 2 3 304 39 943320 1 20 16 363 1 15 4 4 2 20 4 13 43 2514 1 1 1 200 391 112351 1 90 3 17500 1 3500 305 1191501 236 1249 3 50 1 500 8 20021 5 15 1 1 1 10 2 6 2 991 16 875 226 228050 14 66 27 20205 4 157 5 40 11 12

Frek

Pengamatan Frek Vol 6 1050000 3 50 1 500 5 16 5 15 1 1 1 10 2 6 2 991 14 676 2 2 -

Pengasingan Frek Vol 6 1050000 3 50 1 500 3 13 4 10 1 1 1 10 2 6 2 991 14 676 7 45 -

Perlakuan Frek Vol 6 1050000 3 50 1 500 3 13 5 15 1 1 1 10 2 6 2 991 15 867 1 500 -

Penahanan Frek Vol -

-

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

Pelepasan Frek Vol 2 8 35 311 1 20 1 8 124 3674 1 50 1 26 510 29830 1 12 49 2880 20 1140 3 155 24 1121 1 40 41 2018 7 171 92 15266 267 21047 32 2485 5 12 66 35667 2 600 7 12 38 15288 1 50 1 60 7498 1312714 1 300 287 58451 885 120107030 65 14314000 42 98 1 2 1 20000 22 1869650 241 556 2 367 3 3 1 1 1 1 1 3 1 2 3 304 38 940320 1 20 16 363 1 15 4 4 2 20 4 13 43 2514 1 1 1 200 391 115051 1 90 3 17500 1 3500 305 1192751 236 1249 3 50 1 500 8 20021 5 15 1 1 1 10 2 6 2 991 16 965 226 236800 14 66 27 20205 4 157 5 40 11 12

SATUAN Liter ( 1 dm3 ) Piece/Kepala Set/Koloni Kilogram Kilogram Colly Ekor Kilogram Piece/Kepala Set/Koloni Colly Gram Kilogram Colly Kilogram Ekor Kilogram Ekor Kilogram Gram Kilogram Piece/Kepala Set/Koloni Kilogram Piece/Kepala Kilogram -

NO

UPT

14 BKP KELAS I MATARAM 15 BKP KELAS I MANADO

16 BKP KELAS I PADANG

17 BKP KELAS I JAYAPURA 18 BKP KELAS I PALEMBANG

19 BKP KELAS I JAMBI 20 BKP KELAS I BATAM

21 BKP KELAS II MEDAN

22 BKP KELAS II T. PINANG

23 BKP KELAS II TERNATE 24 BKP KELAS II KENDARI 25 BKP KELAS II P.PINANG

26 BKP KELAS II TARAKAN 27 BKP KELAS II CILEGON 28 BKP KELAS II YOGYAKARTA

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 30 BKP KELAS II PALU

31 BKP KELAS II GORONTALO

Pemeriksaan Vol 2 42 6 293 563 1487005 6 6 5 26 9 13 4 59 3 41 1 2 9 1721 1 1250 16 257 2 55 186 1419.5 1 200 1 1 1 1 1 18 1 19 1 80 1 5 12 125 3 3 11 7226 24 609 24 885 3 307 2 400 6 6150 1 40 2 9 154 6995 1 1 1 18 2 2 14 36 40 47160 2 900 6 23 26 384 1 1 16 123 12 170 1 10 1 4 1 60 2 150 1 10 1 20 5 5 9 69 4 13 2 10 1 80

Frek

1 1 2 2 2 6

1 500 2 30 6 406

10 42 179 1 6 4 4 10 1 3 2

116150 395 4512.44 48 20 231 4 11 1 5 2

Pengamatan Frek Vol 175 467503 1 19 1 80 1 1 29 2 140 1 1 2 2

Pengasingan Frek Vol 1 3000 1 19 1 80 1 1 1 1 2 2

Perlakuan Frek Vol 552 1457003 1 19 1 80 1 1 1 50 72 3115 3 230 2 2

Penahanan Frek Vol 1 3000 -

Penolakan Frek Vol -

-

Pemusnahan Frek Vol -

-

Pelepasan Frek Vol 2 42 6 293 563 1487005 6 6 5 26 9 13 4 59 3 41 1 2 9 1721 1 1250 16 257 2 55 186 1419.5 1 200 1 1 1 1 1 18 1 19 1 80 1 5 12 125 3 3 11 7226 24 609 24 885 3 307 2 400 6 4056 1 40 2 9 154 6995 1 1 1 18 2 1 14 36 40 45960 2 900 6 23 25 332 1 1 16 123 12 170 1 10 1 4 1 60 2 150 1 10 1 20 5 198 9 69 4 13 2 10 1 80 1 1 2 2 2 6

1 500 2 30 6 406

10 42 179 1 6 4 4 10 1 3 2

116150 395 4513.44 48 20 231 4 11 1 5 2

SATUAN Piece/Kepala Kilogram Colly Kilogram Kilogram Kilogram Colly Kilogram Piece/Kepala Kilogram Colly Ekor Kilogram Colly Ekor Gram Kilogram Piece/Kepala Kilogram Set/Koloni Colly Kilogram Butir Kilogram Kilogram Piece/Kepala Colly -

NO

UPT

32 SKP KELAS I BIAK

33 34 35 36

SKP KELAS I ENTIKONG SKP KELAS I TBA SKP KELAS I CILACAP SKP KELAS I SUMBAWA BESAR

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 38 SKP KELAS I SORONG 39 SKP KELAS I SAMARINDA 40 SKP KELAS I AMBON 41 SKP KELAS I BENGKULU 42 SKP KELAS I TIMIKA 43 SKP KELAS I MERAUKE 44 SKP KELAS I BANDUNG

45 46 47 48

SKP KELAS I PARE-PARE SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN SKP KELAS II ENDE SKP KELAS II MAMUJU

Frek

Pemeriksaan Vol 3 1 16 1 1

357

10875300

4 2 1 1 2 5 146 1 1

6 5200 5500 1 4200 36 66863 200 1

456 1 327 3 46 120 71

950 25 947 119 140 271 6051000

2 1 1

51 7000 4500

49 SKP KELAS II MANOKWARI 50 SKP KELAS II BANGKALAN

TOTAL

8 1 6074 4 3

37891

76609

541 300245 459276307.3 198672 3368 3 1441 19050 55 2340821.989 3461 27

Pengamatan Frek Vol 3 8 2 558 1 2 2000 1 200 58 4866000 321 -

Pengasingan Frek Vol 3 8 2 558 1 57 4726000 114 -

Perlakuan Frek Vol 3 8 141 63063 1 200 56 4686001 -

0 2000 6385436 349 1 0 500 0 6 1827 0 0

0 0 5779590 9 1 0 500 0 6 1865 0 0

0 63063 7196651 439 1 0 500 0 6 2065 0 0

-

-

874

Penahanan Frek Vol 1

-

-

0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penolakan Frek Vol -

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pemusnahan Frek Vol -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pelepasan Frek Vol 3 8 1 1 16 6074 1 4 1 3 353

10770000

4 2 1 1 2 5

6 5200 5500 1 4200 36

146 1 1

66863 200 1

456 1 327 3 46 120 71 2 1 1

950 25 943 27 140 271 6051000 51 7000 4500

37844

541 299045 457870607 198672 3403 3 1441 19050 55 2694361.4 3743 27

SATUAN Piece/Kepala Colly Kilogram Set/Koloni Kilogram Colly Kilogram Kilogram Kilogram Ekor Piece/Kepala Colly Colly Kilogram Piece/Kepala Kilogram Colly Kilogram Kilogram Butir Ekor Kilogram Square Feet Colly Dozen Gram Milligram Set Blanks Litter Drum

2727 11 2437 429 1897 851 134 2707 903 1616 2535 16 1983 732 828 19806