KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2015 Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Banun Harpini, M.Sc NIP

KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian Tahun 2014 telah dapat diselesaikan dengan baik Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan dalam melakukan pengelolaan anggaran Badan Karantina Pertanian tahun 2014. Dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari aspek teknis maupun non-teknis. Pada tahun 2014 Kepala Badan telah melakukan kontrak kinerja dengan Menteri Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian berisikan realisasi target dari penetapan kinerja berikut evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya. Upaya peningkatan kinerja Badan Karantina Pertanian telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul memicu Badan Karantina Pertanian untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target. Sebagai suatu unit kerja yang memberikan pelayanan ingin melakukan kinerja yang lebih terukur sehingga pelayanan kepada publik dapat lebih optimal. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2014 berarti Badan Karantina Pertanian telah menyelesaikan kegiatan untuk tahun terakhir dari Rencana Strategis Badan Karantian Pertanian tahun 2010 -2014 sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan- kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja BARANTAN ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan laporan sangat diperlukan. Saran dan masukan diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran yang dapat lebih akuntabel dimasa mendatang.

Jakarta,

Januari 2015

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. Banun Harpini, M.Sc NIP 19601019 198503 2 001

Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian 2014

i

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ..............................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................

1

I

PENDAHULUAN ..........................................................................

5

1.1.

Latar Belakang...................................................................

5

1.2.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan kewenangan ...................

6

1.3.

Organisasi dan Tata Kerja .................................................

6

1.4.

Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas..............................

7

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...........................

8

III

AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................

22

3.1.

Pengukuran Kinerja............................................................

22

3.2

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja........................

23

PENUTUP ....................................................................................

49

IV

LAMPIRAN . 1. 2.

PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam perjalanan kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2014 telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal luar negeri. Sebagai pendukung terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Dalam rangka menjalankan tupoksinya Badan Karantina Pertanian pada tahun 2014 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya, dengan total frekuensi 556.331 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 471.868 kali, sehingga secara keseluruhan total sertifikasi ada 1.028.199 kali. Hal ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 866.274 kali. Sehingga hal ini sebagai gambaran bahwa meningkatnya sertifikasi akan diikuti juga dengan risiko masuk dan menyebarnya HPHK/OPTK ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia. Beberapa HPHK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Paratuberculosis, Babesia sp, Thelleria sp, Anaplasma sp., Brucellosis yang terinfestasi pada sapi asal Australia dan OPTK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Burkholderia glumae yang terinfestasi pada benih padi asal Cina, Pantoea stewartii yang terinfestasi pada benih jagung dan sayuran asal India dan Thailand, Pseudomonas syringae pv. syringae yang terinfestasi pada benih/bibit sawi, jagung, strawberry dan pak choy green asal Jepang Thailand, Belanda, New Zealand P. viridiflava yang terinfestasi pada bawang bombay dan benih cabe asal Belanda dan Cina, Raspberry ring spot nepovirus (RpRSV) yang terinfestasi pada bibit strawberry asal Belanda, Clavibacter michiganinsis subsp sepedonicus yang terinfestasi pada bibit kentang asal Belanda, Clavibacter michiganinsis subsp michiganensis yang terinfestasi pada benih cabe asal India, Helmintosphorium solani yang terinfestasi pada kentang asal Belanda, Erwinia chrysanthemi yang terinfestasi pada Bibit Dendrobium asal Malaysia, Tilletia laevis yang terinfestasi pada gandum biji asal India, T. indica yang terinfestasi pada gandum biji asal India, Aphelenchoides fragariae yang terinfestasi pada bawang bombay asal India, Ditylenchus destructor yang terinfestasi pada bawang putih asal Cina, D. dipsaci yang terinfestasi pada bawang putih asal Cina, Globodera rostochiensis yang terinfestasi pada wortel asal Cina, Pratylenchus vulnus yang terinfestasi pada bawang putih asal Cina, Sphacelothecha reiliana yang terinfestasi pada gandum biji asal Rusia dan Australia , Urocystis agropyri yang terinfestasi pada gandum bijil asal India, Stenocarpella macrospora yang teinfestasi pada gandum asal Australia dan jagung asal Argentina, Peronospora mansyurica yang teinfestasi pada Kedele asal USA, Trogoderma granarium yang teinfestasi pada Corn Meal asal USA.


1

Adapun cemaran PSAT yang berhasil terdeteksi melebihi ambang batas aman pada buah anggur asal Cina melalui BBKP Surabaya, yaitu cemaran pestisida Fluzilazole dan Difenoconazole. Selain itu sayuran asal Cina yang masuk melalui BKP kelas I Batam juga telah terdeteksi positif di atas ambang batas aman dan tertangkal adanya cemaran biologi, Escherichia coli. Sesuai dengan rencana strategis Badan Karantina Pertanian bahwa sasaran Badan Karantina Pertanian tahun 2010-2014 adalah : “Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati” Untuk mencapai sasaran tersebut maka dapat diketahui dengan indikator dan target tahun 2014 sebagai berikut : 1) Efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional (90 %) 2) Efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan (95%) 3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina terhadap pengawasan dan pelayanan karantina pertanian (95 %) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui 3 (tiga) indikator di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran kinerja Badan Karantina Pertanan pada tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut : Sasaran Strategis Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati

Indikator Kinerja Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

Target 90 %

Realisasi 90 %

% 100

95 %

99.98 %

111.09

95 %

99.73 %

104,98

Sehingga rata-rata total nilai presentase capaian kinerja program dengan sasaran meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati adalah 105,35 %. Apabila capaian kinerja ini kita bandingkan dengan tahun 2013 lebih kecil nilai presentasenya (tahun 2013 : 109,58 %), akan tetapi tetap melebihi target yang kita harapkan. Salah satu penyebab turunnya skor karena target IKU Badan Karantina Pertanian naik 5 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2 Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian 2014

Selain cegah tangkal HPHK/OPTK terdapat beberapa keberhasilan kinerja manajerial Badan Karantina Pertanian tahun 2014 antara lain : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 82,62 (Sangat Baik), Indeks Penerapan NilaiNilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK) : 83,30 (Sangat Baik), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I Barantan : 82,62 (Sangat Baik), Website Badan Karantina Pertanian mendapatkan peringkat ke1 lingkup Kementerian Pertanian, Anugerah SPI Eselon I Barantan dengan predikat terbaik ke-3 lingkup Kementerian Pertanian, Peta Kerawanan (Penyimpangan) : Bebas, bertambahnya UPT yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 (Mutu Pelayanan) dimana tahun 2014 terdapat 32 UPT (sebelumnya tahun 2013 : 30 UPT) dan terdapat 10 UPT yang laboratoriumnya mendapatkan Sertifikat ISO 17025 : 2008. Namun demikian beberapa hambatan-hambatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lapangan yang muncul sebagai berikut : 1) Pengembangan dan penguatan fungsi Badan Karantina Pertanian antara lain untuk melaksanakan pengawasan keamanan hayati maupun pengawasan dan penindakan serta penguatan kelembagaan ke depan belum terpayungi dengan UU No. 16 Tahun 1992, sehingga perlu segera merevisi Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan 2) Dalam rangka melaksanakan tindakan karantina hewan antar area, sampai dengan saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dibidang karantina hewan dengan peraturan daerah. Ketidaksesuaian terjadi karena beberapa daerah mengatur ketentuan teknis yang tidak sesuai dengan kebijakan karantina hewan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi petugas karantina dalam penegakkan peraturan di lapangan, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang tidak sinergi dengan peraturan perundangan karantina kemudian melakukan langkah-langkah harmonisasi. 3) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bahwa arus pemasukan dan pengeluaran barang akan semakin terbuka sehingga risiko masuknya HPHK/OPTK akan semakin meningkat. Selain itu tuntutan untuk memenuhi aturan perdagangan terkait Trade Facilitation semakin meningkat, sehingga perlunya ditetapkan suatu kesepakatan untuk melakukan harmonisasi terhadap Pre-Clearance antara negara-negara ASEAN serta membuat aturan mengenai pengawasan pre-border antar negara ASEAN. 4) Pada tahun 2012 - 2013 Badan Karantina Pertanian sama sekali tidak mendapatkan tambahan SDM dimana sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya Berkurangnya SDM karena pensiun, meninggal dunia maupun terkena punishment. Permasalahan ini telah disampaikan pada LAKIP tahun 2013. Pada tahun 2014 telah mendapatkan tambahan CPNS sebanyak 234 orang sehingga total pegawai Barantan menjadi 3.678 orang atau lebih banyak dibandingkan tahun 2013 sejumlah 3.466 orang. Namun demikian jumlah SDM senantiasa menjadi permasalahan disebagian besar satker Badan Karantina Pertanian dari tahun ke tahun baik dari aspek


3

kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas jumlah SDM Badan Karantina Pertanian tahun 2014 bertambah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya termasuk khusus petugas karantina dari 1.750 orang menjadi 1.948 orang. Namun khusus untuk POPT terampil dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung jumlahnya lebih rendah dibanding POPT ahli yang seharusnya lebih banyak. Sehingga ke depan perlu pelatihan dasar calon POPT terampil dapat lebih diprioritaskan. Hal ini sebagai dukungan dalam mengoptimalkan tindakan karantina tumbuhan di lapangan. 5) Walaupun Notification of Non Compliance (NNC) pada tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013, dalam rangka peningkatan dukungan akselerasi ekspor terkait dengan sertifikasi ekspor masih dijumpai beberapa produk pertanian mendapatkan complain dinegara tujuan. Hal ini kemungkinan salah satunya mungkin karena pelaksanaan tindakan karantina khususnya perlakuan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak standar sehingga dimungkinkan masih ada ditemukan serangga hidup di Negara tujuan. Sehingga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Peningkatan efektifitas pengawasan untuk produk-produk pertanian ekspor terutama yang memerlukan tindakan perlakuan karantina. 2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi terhadap petugas-petugas karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina 3. Terus melakukan kajian-kajian terhadap alternative perlakuan selain dengan metil bromide 6) Adapun hambatan dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 serta peningkatan kualitas pelayanan petugas karantina sering dihadapkan dengan beberapa hal berikut : 1. Masih banyaknya pintu-pintu pemasukan illegal sehingga kemungkinan penyelundup memasukkan MP HPHK/OPTK tidak melalui pintu-pintu yang telah ditetapkan masih sangat terbuka 2. Kerbatasan jumlah PPNS, intelijen di lingkup Badan Karantina Pertanian Sehingga ke depan perlu dilakukan penguatan sumber daya secara bertahap baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terutama di pintu-pintu yang rawan dengan pemasukan illegal. Selain itu dalam aspek kelembagaan diperlukan adanya struktur di bidang pengawasan dan penindakan maupun intelijen pada organisasi UPT Badan Karantina Pertanian


4

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya HPHK/OPT, kelestarian lingkungan, keamanan pangan yang sehat, utuh, dan halal. Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat, peranan karantina harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary and Phytosanitary dari Negara tujuan ekspor. Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya menekan tarif bea masuk maka instrument non tariff dan SPS-WTO merupakan persyaratan sebagai instrumen perdagangan. Oleh karena itu, Badan Karantina Pertanian harus diperkuat secara bertahap seiring dengan perkembangan IPTEK dibidang perkarantinaan. Dalam upaya mendukung program pembangunan pertanian di Indonesia, Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Badan Karantina Pertanian) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tupoksi. Pembenahan-pembenahan tersebut erat kaitannya dengan yang sudah dilakukan Badan Karantina Pertanian yang terangkum dalam program dan kegiatan tahun 2014 Kinerja yang optimal dari seluruh Organisasi Badan Karantina Pertanian dapat diukur beberapa indikator kinerja, yaitu : 1. Tercegahnya masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dari luar negeri 2. Tercegahnya penyebaran HPHK/OPTK antar area di dalam wilayah RI 3. Tercegahnya pemasukan pangan segar asal hewan dan asal tumbuhan yang tidak aman untuk konsumsi 4. Meningkatkan akses ekspor komoditas pertanian strategis yang semula terkena hambatan teknis/SPS 5. Meningkatkan pelayanan prima (cepat, efektif, transparan dan akuntanel) 6. Meningkatkan kredibilitas laboratorium karantina pertanian di tingkat internasional 7. Diterapkannya sistem teknologi informasi karantina


5

8. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan pertanian dan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Untuk mewujudkan kinerja yang optimal tersebut di atas, maka peran Badan Karantina Pertanian adalah menumbuhkan iklim kondusif bagi terselenggaranya misi Badan Karantina Pertanian berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat maupun UPT yang ada di daerah. Namun demikian kinerja Badan Karantina Pertanian tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang serasi dengan unit kerja dilingkup internal Barantan dan Kementerian Pertanian, institusi-institusi tingkat internasional serta pengguna jasa karantina. 1.2. Kedudukan, tugas dan fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan Fungsi Badan Karantina Pertanian adalah sbb: Kedudukan Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian RI. Tugas Pokok Badan Karantina Pertanian, perkarantinaan pertanian

mempunyai

tugas

melaksanakan

Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:  Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan, tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;  Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;  Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan  Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian 1.3. Organisasi dan Tata Kerja Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan Karantina Pertanian selama tahun 2014 dibantu oleh unsur-unsur:  Sekretariat Badan Karantina Pertanian;  Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani  Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati  Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan  52 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian


6

Secara rinci struktur organisasi Badan Karantina Pertanian terdapat pada Lampiran 1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas  UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)  UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan  PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan  PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan  PP No. 28 /2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan


7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Badan Karantina pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selaras dengan arah kebijakan strategis Kementerian Pertanian, maka Kepala Badan Karantina Pertanian menetapkan rencana strategis Badan Karantina Pertanian 2010 – 2014 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan operasional, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010 – 2014. 2.1. Visi dan Misi Visi ” Menjadi Instansi Yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Sistem Perlindungan Sumber Daya Pertanian” . Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten) Terpercaya (setiap kebijakan dan tindakan karantina perlu mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati). Misi Untuk mencapai VISI tersebut, ditetapkan misi Badan Karantina Pertanian yang menggambarkan ruang lingkup hal yang harus dilaksanakan, yaitu:  Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta resiko ancaman lainnya yang ditetapkan  Memfasilitasi perdagangan dan mendukung akses pasar komoditas pertanian  Mendukung terwujudnya keamanan pangan  Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik


8

2.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan/di derivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan Merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Barantan dalam kurun 5 tahun kedepan. Sesuai sifat Tupoksi Barantan yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Tujuan Barantan 2010-2014 adalah : 1) Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati dalam rangka mencegah masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang tidak sehat / aman. 2) Meningkatnya kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik Untuk dapat mengukur keberhasilan visi dan misi maka tujuan harus memiliki indikator keberhasilan, berdasarkan sifat pelaksanaan tugas dan kriteria output yang dihasilkan organisasi yaitu ’sertifikasi karantina pertanian’, dan berdasarkan hasil perbandingan dengan institusi yang memiliki tupoksi serupa, maka indikator keberhasilan tujuan dapat diidentifikasi sbb: Indikator keberhasilan tujuan diukur dari: 1) Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati; 2) Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati; 3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran Strategis Barantan terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, prioritas misi berkontribusi langsung pada pencapaian tugas pokok barantan. Sedangkan Strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasasaran prioritas misi. Strategi pengambangan sumberdaya atau lazim juga disebut ‘capacity building’ berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan angggaran yang optimal, pengelolaan asset, sumberdaya informasi, kelembagaan dan peraturan perundangan yang secara prinsip melandasi operasional perkarantinaan.


9

Berdasarkan prinsip hubungan sebab-akibat, sasaran strategis pada Perspektif Internal Process menjadi sebab dari pencapaian sasaran strategis pada perspektif di atasnya (Perspektif Stakeholder & Customer). Inti dari sasaran strategik dalam Perspektif Internal Process ini berfokus kepada kegiatan utama/inti dari Badan Karantina Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Badan Karantina Pertanian terlihat pada Tabel berikut :


10

Tabel 1. Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Badan Karantina Pertanian 2010 - 2014 No. 1 12

PROGRAM/KEGIATAN 2 Peningkatan Kualitas Peng-karantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

12.1

Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

12.2

Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

SASARAN 3 Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati

Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, me-nyebar dan keluarnya HPHK Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHK


INDIKATOR 2010 5 50 %

2011 6 75 %

TARGET 2012 7 80 %

2013 8 85 %

2014 9 90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

95 %

75 %

85 %

90 %

90 %

95 %

Kebijakan teknis operasional karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

3

6

6

6

6

Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

3

6

6

6

6

4

Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12.3

Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan

Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian

Kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang dapat diimplementasikan

2

2

2

2

2

Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati Peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian Realisasi target sertifikasi dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberlakukan Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5%

10 %

10 %

10 %

10 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

≤1%

≤1%

≤1%

≤1%

≤1%

15 %

15 %

10 %

10 %

10 %

Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina

12.4

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif


12

1 12.5

12.6

2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan labo ratorium uji standar dan uji terap teknik dan metode karantina pertanian

Dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Badan Karantina Pertanian

3 Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian risiko ditempat pemasukan dan pengeluaran

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati


4 Jumlah uji terap teknik dan metode tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat diterapkan dan jumlah desimenasi teknik dan metode yang dapat diimplementasikan Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (uji standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi sesuai rencana Kualifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik Terpenuhinya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Badan Karantina Pertanian Indeks Budaya Kerja Tingkat penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati Tingkat kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan dan keamanan hayati

5 4

6 2

7 2

8 2

9 2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

6

2

2

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5%

25 %

5%

5%

5%

≥ 3,5 100 %

≥ 3,5 100 %

≥ 3,5 100 %

≥ 3,5 100 %

≥ 3,5 100 %

-

5%

7,5 %

10 %

15 %

13

2.3. Program dan Kegiatan Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian serta Badan Karantina Pertanian, dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati maka kegiatan Badan Karantina Pertanian yang menunjang hal tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dengan sasaran “Kebijakan Teknis Yang Efektif Dalam Operasional Pencegahan Masuk, Menyebar dan Keluarnya HPHK, Pangan Hewani Yang Tidak Aman Serta Media Lain Yang Mengancam Kelestarian Sumberdaya Hayati Hewani dan Kesehatan Pangan Hewani. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah kebijakan teknis operasional karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi. Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan ini maka pada tahun 2014 telah direncanakan menyusun beberapa kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani, yaitu : 1) Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Transit 2) Revisi Dokumen Karantina Hewan 3) Revisi Penggolongan HPHK dan Jenis Media Pembawa 4) Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Biologik Reproduksi 5) Persyaratan dan Tindakan KH Terhadap Ekspor Sarang Walet ke China 6) Pedoman Pengawasan & Tindakan Karantina Terhadap Kulit 7) Juknis Tindakan Karantina Terhadap Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) 8) Penyempurnaan Persyaratan dan Tindakan Karantina Terhadap Pakan dan Bahan Pembuat Pakan Ternak 9) Pedoman Pengawsan dan Tindakan Karantina Terhadap Vektor 2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dengan sasaran “Kebijakan Teknis Yang Efektif Dalam Operasional Pencegahan Masuk dan Menyebarnya OPTK, Pangan Nabati Yang Tidak Aman Serta Media Lain Yang Mengancam Kelestarian Sumberdaya Hayati Tumbuhan dan Kesehatan Pangan Nabati. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi. Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan ini maka pada tahun 2014 direncanakan penyusunan beberapa kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati sebagai berikut :


14

1) Penyempurnaan Permentan No,3237/2009 (Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan KT dan Pengawasan PSAT) 2) Pedoman Tindakan Karantina Pemeriksaan MP di Negara Asal 3) Penyempurnaan Daftar OPTK 4) Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan MP OPTK Oleh Pihak Ketiga 5) Kajian Akademis Pedoman pelaksanaan Karantina Tumbuhan preBorder di negara lain (Program Pre-Clearance) 6) Penyusunan Standar Teknis Perlakuan Ethylene Oxide 7) Penyusunan AROPT Non Benih 8) Penyusunan Bahan Kebijakan untuk Revisi Permentan No. 42/2012 dan Permentan No. 43/2012 9) Penyusunan SOP Sistem Sertifikasi Ekspor Komoditas Unggulan 10) Pedoman Analisis Risiko Keamanan Pangan 11) Kajian Teknis tentang tatacara Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda lain 3. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dengan 3 sasaran. Sasaran pertama yaitu “Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Yang Dapat Mendukung Meningkatnya Kepatuhan Pengguna Jasa Karantina dan Integritas Petugas Karantina. Indikator kinerja yang pertama yaitu kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang dapat diimplementasikan Untuk mendukung kinerja tersebut maka direncanakan beberapa kegiatan penting sebagai berikut : 1) Pedoman Pemusnahan Media Pembawa HPHK dan OPTK 2) Pedoman pengawasan dan penindakan melalui pertukaran data elektronik Sasaran kedua yaitu “Kerjasama Yang Kondusif Dalam Mendukung Efektifitas Perumusan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program Perkarantinaan Pertanian, dengan indikator kinerja yaitu Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah : 1) Koordinasi Kerjasama Internasional, antara lain : a) Kerjasama Multilateral b) Kerjasama Bilateral c) Koordinasi Tindak lanjut Hasil Pertemuan Internasional d) Seminar Hasil Pertemuan Internasional 2) Koordinasi Kerjasama Perkarantinaan, antara lain : a) Pertemuan WGAFFC b) Workshop Negosiasi Internasional 15


c) Koordinasi Pelabuhan Penyeberangan d) Koordinasi Akselerasi Ekspor e) Koordinasi Instansi Terkait f) Seminar AEC 2015 3) Koordinasi dan Kerjasama SPS, antara lain : a) Penyusunan Notifikasi b) Pembahasan Tanggapan Notifikasi c) Penyusunan SPS News Letter Sasaran ketiga dari Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan adalah Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina dengan indikator kinerja yaitu peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian. Dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1) Sistem dan Prosedur Informasi Perkarantinaan Pertanian a) Workshop Pertukaran Data Elektronik (PDE) Manifest b) Revisi Permentan No. 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik INSW c) Update Manual Aplikasi Barantan d) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Informasi Perkarantinaan 2) Sistem Aplikasi a) Pembuatan Aplikasi Lab KT b) Update Aplikasi Inhouse System (2 Paket) c) Update Aplikasi Sistem Informasi Fungsional Lab KH (e-vet) d) Update Aplikasi Sistem Informasi Lab KH (e-Vet lab) e) Pengembangan Aplikasi Inline Inspection f) Penyempurnaan Aplikasi Kewasdakan g) Update aplikasi KH Web Monitoring h) Update Aplikasi BMN Barantan i) Penyempurnaan Aplikasi Fungsional KT j) Optimalisasi Penerapan NSW 4. Dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Badan Karantina Pertanian Kegiatan prioritas ini melekat pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Ada beberapa Indikator kinerja. Pada indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik, beberapa kegiatan yang mendukung yaitu : a. Penyusunan dokumen rencana kerja Barantan b. Penyusunan dokumen rencana kerja Anggaran c. Penyusunan dokumen DIPA Barantan d. Penyusunan Laporan Barantan e. Penyusunan Laporan Keuangan Barantan 16


Pada indikator terpenuhinya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Badan Karantina Pertanian. Beberapa kegiatan yang mendukung, antara lain yaitu : a. Pelatihan Dasar Teknis Calon POPT Ahli b. Pelatihan Dasar Teknis Calon POPT Terampil c. Pelatihan Dasar Teknis Calon Medik Veteriner d. Pelatihan Dasar Teknis Calon Paramedik Veteriner Pada indikator Indeks Budaya Kerja, beberapa kegiatan penting yang mendukung yaitu: a. Pembinaan pegawai b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM c. Apresiasi kepegawaian Badan Karantina Pertanian d. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan e. Arsip ketatausahaan Pada indikator tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis, dengan beberapa kegiatan penting yang mendukung yaitu : a. Tinjauan peraturan perundang-undangan b. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan karantina pertanian c. Pertimbangan dan bantuan hukum d. Publikasi peraturan-peraturan Pada indikator tingkat kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan, dengan beberapa kegiatan penting yang mendukung antara lain, yaitu : a. Penyebaran Informasi b. Pengembangan Sistem Publik Awareness c. Kepustakaan Badan Karantina Pertanian

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Kegiatan prioritas ini melekat pada tupoksi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP). Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan laboratorium dan uji terap teknik dan metode dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran., dengan 3 indikator kinerja yaitu (1) Jumlah uji terap teknik dan metode tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat diterapkan dan jumlah desimenasi teknik dan metode yang dapat diimplementasikan, (2) Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (uji standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi) dan (3) jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi sesuai rencana


17

Dalam mendukung sasaran tersebut kegiatan penting di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah : 1) Rekomendasi teknik dan metode pemeriksaan laboratorium 2) Fasilitasi akreditasi laboratorium Karantina Hewan 3) Fasilitasi akreditasi laboratorium Karantina Tumbuhan 4) Layanan pemeriksaan sampel uji laboratorium standar a. Uji rujukan dan konfirmasi b. Uji profisiensi c. Uji banding d. Koleksi standar Sedangkan kegiatan penting di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, sebagai berikut : 1. Rekomendasi teknik dan metode tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati a. Pengujian standar teknik dan metode tindakan karantina hewan sesuai OIE. b. Pengujian standar teknik dan metode tindakan karantina tumbuhan sesuai IPPC. c. Pengujian standar teknik dan metode pengawasan keamanan hayati hewani suai standar CAC & SNI. 2. Desiminasi teknik dan metode karantina dan pengawasan keamanan hayati a. Desiminasi teknik dan metode pengawasan keamanan hayati b. Desiminasi teknik dan metode tindakan karantina tumbuhan c. Desimenasi teknik dan metode tindakan karantina hewan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Kegiatan prioritas ini melekat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian di daerah berjumlah 50 UPT yaitu terdiri dari 5 Balai Besar, 27 Balai Kelas I/II dan 18 Stasiun kelasI/II. Sasaran kegiatan ini Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif. Adapun Indikator dari kegiatan ini adalah (1) Realisasi target sertifikasi dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati, (2) Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberlakukan, (3) Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian dan (4) Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa. Untuk mencapai sasaran dari UPT maka dilakukan kegiatan penting sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan Media Pembawa hama penyekit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) 2) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK/OPTK 3) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK/OPTK 18


4) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati 5) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan; 6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati 7) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan; 8) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati Pada tahun 2014 telah ditandatangani Penetapan Kinerja antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Menteri Pertanian, yaitu : Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, dengan indikator kinerja : 1) Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati (90 %); 2) Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati (95 %); 3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian (95 %) 2.3. Analisis Lingkungan Strategik Perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesat akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantinaan pertanian. Pengaruh lingkungan strategis tersebut berhubungan dengan kondisi internal Badan Karantina Pertanian dan pengaruh lingkungan eksternal sebagai tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat diraih dalam menyusun rencana strategis Badan Karantina Pertanian a) Faktor Internal Kekuatan : Beberapa kekuatan yang dimiliki Barantan untuk mewujudkan visi,misi, tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) Karantina merupakan salah satu dari 3 (tiga) unsur teknis (Customs, Imigration and Quarantine – CIQ) yang berdasarkan ketentuan internasional harus ada di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu Negara. 2) Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi Perlindungan Tanaman (IPPC) dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX). 3) Berdasarkan peraturan perundangan Barantan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. 19


4) Karantina Pertanian memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual; 5) Barantan senantiasa meningkatkan SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraaan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), tenaga fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Intelijen Karantina; 6) Mempunyai Sarana dan Prasarana Operasional pokok diseluruh provinsi di Indonesia yang mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina. 7) Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, Barantan mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai saat ini merupakan PNBP terbesar dilingkungan Kementerian Pertanian Kelemahan : Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi Barantan saat ini terdapat beberapa permasalahan yang setelah dianalisis merupakan faktor kelemahan Barantan yang mungkin akan mempengaruhi kinerja lima tahunan mendatang. Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 1) Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metode masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan. 2) Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional. 3) Sistem dan mekanisme pelayanan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memenuhi semakin tingginya harapan publik. 4) Belum semua UPT Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan dan wilayah kerjanya didukung dengan petugas, sarana dan prasarana yang memadai; 5) Sistem operasional Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan di lapangan dengan instansi terkait belum optimal; 6) Belum optimalnya sistem akses data dan informasi tentang arus barang komoditas wajib periksa karantina, di pintu keluar dan masuk pelabuhan/bandara yang mengakibatkan tidak dilaporkan dan tidak diketahui oleh petugas karantina, sehingga menyebabkan lolosnya media pembawa HPHK/OPTK tanpa melalui tindakan pemeriksaan 7) Belum optimalnya sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkarantinaan hewan.


20

b) Faktor Eksternal Peluang : 1) Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai instrumen teknis perdagangan dunia. 2) Adanya fokus pemerintah pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM 2010 – 2014) untuk mengatasi krisis pangan dan target swasembada pangan strategis. 3) Sistem pengawasan pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran kimia, cemaran fisik dan cemaran biologi). 4) Kebijakan akses pasar ekspor komoditas unggulan (terutama hasil tanaman hortikultura) 5) Dalam era otonomi fungsi penyelenggaraan karantina masih kewenangan pemerintah pusat Tantangan : 1) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan. 2) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti Invasif Aliens Spesies (IAS) dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati 3) Target implementasi penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Govrenance), terbinya SPI, Undang-Undang administrasi Negara, UU pelayanan publik 4) Tuntutan terhadap kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi) 5) Pemberantasan korupsi. 6) Fungsi otonomi daerah. 7) Adanya kebijakan zonning dalam importasi produk hewan (daging) 8) Kebijakan global “Climate Change” 9) Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement-FTA).


21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja program dilingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi sasaran dengan indikator kinerja. Matrik pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada Lampiran. Keberhasilan dan ketidak berhasilan setiap sasaran ditentukan dengan persentase pencapaian target yang telah ditetapkan, adapun kisarannya seperti berikut : A. B. C. D.

Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil

: ≥ 96 % : 76 – 95 % : 61 – 75 % : ≤ 60 %

Secara ringkas disampaikan bahwa capaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut : Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, dengan indikator kinerja : 1. Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati (90%); 2. Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati (95 %); 3. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian (95 %) Berikut akan diuraikan realisasi pencapaian sasaran Badan Karantina Pertanian Tahun 2014, yang diukur menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :


22

Sasaran Strategis Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati

Indikator Kinerja Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

Target 90 %

Realisasi 90 %

% 100

95 %

99.98 %

111.09

95 %

99.73 %

104,98

Berdasarkan rata-rata IKU yang ada Badan Karantina Pertanian, maka didapatkan hasil 105,35 %. Apabila capaian kinerja ini kita bandingkan dengan tahun 2013 lebih kecil nilai presentasenya (tahun 2013 : 109,58 %). akan tetapi tetap melebihi target yang kita harapkan. Salah satu penyebab turunnya skor karena target IKU Badan Karantina PertanianTA 2014 naik. Apabila kita lihat dari capaian nilai presentase yang ada maka dapat dikaregorikan bahwa kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2013 sangat berhasil (≥ 96 %). 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran program dari Badan Karantina Pertanian adalah meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : 1) Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati Pengukuran dengan menggunakan indikator ini dapat dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut : No Uraian 1 Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan 2 Kebijakan yang mendukung terhadap efektifitas pengendalian ancaman risiko Total

Bobot 60 %

Realisasi 60 %

40 %

30 %

100 %

90 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan diasumsikan terealisasikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini karena tidak dapat ditargetkan


23

frekuensinya dan hanya diketahui realisasinya. Keadaan ini ditunjukkan dalam RKA-KL dengan target 12 bulan. Sehingga realisasi ini sudah dipastikan 100 % (Bobot 60 % = 60 %). Adapun kebijakan yang mendukung terhadap efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati dengan penjelasan pengukuran sebagai berikut : Kebijakan Karantina Hewan, Dari 6 kebijakan yang direncanakan melalui Penetapan Kinerja keseluruhannya telah diselesaikan, dengan skor = (75+75+75+75+75 +75) % / 6 = 75 Kebijakan Karantina Tumbuhan Dari 6 kebijakan yang direncanakan melalui Penetapan Kinerja keseluruhannya telah diselesaikan, dengan skor = (75+75+75+75+75+75)% / 6 % = 75 Jadi rata-rata skor = (75 + 75) % /2 = 75. Adapun bobot dari pada skor ini adalah 40 % = 40 x 75/100 = 30 % Beberapa hal implementasi kebijakan karantina hewan dan karantina tumbuhan sebagai pendukung efektifitas pengendalian ancaman risiko belum optimal dikarenakan : a. Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan masih belum seluruhnya tercover baik kegiatan Impor, Ekspor maupun antar area terutama terhadap turunan PP 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan PP 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan b. Masih terus dilakukan revisi beberapa kebijakan karantina hewan, karantina tumbuhan maupun keamanan pangan. Hal ini menunjukkan kebijakan tersebut masih perlu penyesuaian implementasinya di lapangan c. Kebijakan-kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati yang masih terdapat beberapa irisan-irisan dengan instansi terkait seperti : Custom, Imigration, Security, Pemda, maupun intern Kementan. d. Kebijakan non- teknis diluar kendali Badan Karantina Pertanian misalnya : ketersediaan jumlah pegawai serta kualifikasinya. e. Permasalahan integritas dan kompetensi SDM yang masih muncul dari tahun ke tahun. Jumlah sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan dari tahun ke tahun cenderung mengalami trend peningkatan. Realisasi sertifikasi pada tahun 2014 yaitu : 1.028.199 kali. Hal ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 866.274 kali. Adapun trend realisasi sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan dari selama 5 (lima) tahun terakhir seperti terlihat pada tabel 2 berikut :


24

Tabel 2. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Tahun 2010 – 2014 Sertifikasi Karantina Hewan Karantina Tumbuhan TOTAL

2010

Frekuensi (kali) 2011 2012 2013

324.884 329.614 654.498

417.975 341.961 759.936

443.401 468.492 911.893

413.280 452.994 866.274

2014 471.868 556.331 1.028.199

Dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK tahun 2014 serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia. Beberapa HPHK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Tabel 3. Temuan Hama HPHK Hasil Pemeriksaan Karantina Hewan Yang Terdeteksi Positif dan Tertangkal Tahun 2014 No

Temuan OPTK

1 2 3 4 5

Paratuberculosis Babesia sp Thelleria sp Anaplasma sp Brucellosis

Media Pembawa (Komoditi) Sapi Sapi Sapi Sapi Sapi

Negara Asal/ Antar Area Australia Australia Australia Australia Antar Area

UPT Pemasukan

BBKP Surabaya BBKP Surabaya BBKP Surabaya BBKP Surabaya BKP Kelas I Jayapura

Tabel 4. Temuan Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK) Asal Luar Negeri Hasil Pemeriksaan Karantina Tumbuhan Yg Terdeteksi Positif dan Tertangkal Tahun 2014 No

1 2

Temuan OPTK

Burkholderia glumae Pantoea stewartii

3

Pseudomonas syringae pv.syringae

4

P. viridiflava

5

Raspberry ring spot nepovirus (RpRSV)

Media Pembawa (Komoditi) Benih Padi Bibit Jagung Benih Sayuran Benih Sawi Benih Jagung Bibit Strawberry Baby Pak Choy Bawang bombay Benih Cabe Bibit Strawberry


Negara Asal

UPT Pemasukan

Cina

BBKP Surabaya

India Thailand Jepang Thailand Belanda Selandia Baru Belanda via Malaysia Cina Belanda

BBKP Tj Priok, BBKP Soetta BBKP Tj Priok, BBKP Soetta

BKP Kelas I Jambi BBKP Tj Priok BBKP Soetta

25

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21

Clavibacter michiganinsis subsp sepedonicus Clavibacter michiganensis subsp michiganensis Helmintosphorium solani Erwinia chrysanthemi Tilletia laevis T. indica Aphelenchoides fragariae Ditylenchus destructor D. dipsaci Globodera rostochiensis Pratylenchus vulnus Sphacelothecha reiliana Urocystis agropyri Stenocarpella macrospora Peronospora mansyurica

Bibit Kentang

Belanda

BBKP Soetta

Benih Cabe

India

BBKP Soetta

Bibit Kentang

Belanda

BBKP Soetta

Bibit Dendrobium Gandum Biji Gandum Biji Bawang Bombay Bawang Putih

Malaysia

BBKP Soetta

India India India

BBKP Surabaya BBKP Surabaya BBKP Surabaya

Cina

BBKP Surabaya

Bawang Putih Wortel

Cina Cina

BBKP Surabaya BBKP Surabaya

Bawang Putih

Cina

BBKP Surabaya

Gandum

BBKP Surabaya

Gandum Gandum Jagung Kedele

Rusia, Australia India Australia Argentina USA

Trogoderma granarium

Corn Meal

USA

BBKP Surabaya BBKP Surabaya BKP KL I Pontianak, BKP KL I Batam BBKP Tanjung Priok

Selain HPHK dan OPTK Badan Karantina Pertanian telah melakukan implementasi Permentan No. 38/2009 (perubahan dari Permentan No. 27/Permentan/OT.140/5/2009) tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Impor dan Ekspor Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di akhir tahun 2009. Adapun cemaran PSAT yang berhasil terdeteksi melebihi ambang batas aman pada buah anggur asal Cina melalui BBKP Surabaya, yaitu cemaran pestisida Fluzilazole dan Difenoconazole. Selain itu sayuran asal Cina yang masuk melalui BKP kelas I Batam juga telah mendeteksi positif di atas ambang batas aman dan menangkal adanya cemaran biologi, Escherichia coli. Beberapa hal strategis yang mendukung terhadap capaian indikator ini antara lain sebagai berikut :


26

a) Meningkatnya Peraturan Menteri Pertanian Terkait Kebijakan Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Yang Telah Terbit Beberapa kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati senantiasa selalu bertambah maupun ter-update-nya (revisi) dengan menyesuaikan lingkungan strategik yang ada sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan perkarantinaan. Adapun kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian di Badan Karantina Pertanian yang telah dihasilkan pada tahun 2014 adalah : 1. Permentan No. 44/Permentan/OT.140/3/2014 (Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) 2. Permentan No. 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran 3. Permentan No. 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas 4. Permentan Nomor 69/Permentan/OT.140/5/2014 (Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/Ot.140/3/2013 Tentang Penghentian Pemasukan Unggas Dan/Atau Produk Unggas Dari Negara Republik Rakyat China Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia) 5. Permentan Nomor: 65/Permentan/PD.410/5/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi Adapun beberapa peraturan perundangan yang terbit tahun 2012 seperti : Permentan No. 42 dan 43 Tahun 2012 masih tampak berpengaruh pada penurunan volume impor buah dan sayur segar sampai dengan tahun 2014 seperti terlihat pada Tabel 5 berikut : Tabel 5. Volume Impor Buah Segar Sebelum dan Setelah Implementasi Permentan No. 42 Tahun 2012 Komoditas 2011 Buah Segar 1.167.356.601 Sumber : E-Plaq System

Volume Impor (Kg) 2012 2013 842.644.131 494.427.739


2014 510.115.893

27

Gambar 1. Trend volume buah segar impor tahun 2011 - 2014 Sedangkan terkait dengan implementasi Permentan No 43 Tahun 2012 tentang tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia cukup berpengaruh terhadap penurunan importasi bawang merah, seperti terlihat pada Tabel 5 dan Gambar 2 berikut : Tabel 6. Volume Impor Umbi Lapis Segar Tahun 2011 - 2014 No 1 2 3

Komoditas Bawang Putih Bawang Merah Bawang Bombay TOTAL

Volume Impor (Kg) 2011 2012 2013 430.468.207 458.472.524 462.680.761

2014 481.980.474

149.406.189

91.137.290

57.931.911

41.874.250

88.136.521

70.658.718

67.218.739

96.009.853

668.010.917 620.268.532 587.831.411 619.864;577


28

Gambar 2. Trend Volume Umbi Lapis Impor Tahun 2011 – 2014 Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 1 di atas terlihat bahwa implementasi Permentan No. 42/2012 (bila membandingkan antara importasi buah segar tahun 2011 dan 2014) mampu menurunkan volume impor buah segar sebesar 56,30 %. Adapun khusus untuk umbi lapis segar seperti terlihat pada Tabel 6 dan Gambar 2 secara umum relatif stabil volume impornya dalam kurun tahun 2011 – 2014, bahkan untuk bawang putih dan bawang bombay sedikit mengalami kenaikan . Tetapi khusus importasi bawang merah sangat signifikan turunnya apabila membandingkan tahun 2011 dan tahun 2014, menurun sebesar 71,91 % Dengan menurunnya volume impor buah segar dan sebagian umbi lapis segar artinya dalam konteks pengawasan impor buah dan umbi lapis segar juga akan cenderung menurun sehingga efektifitas pengawasan risiko terhadap masuk dan menyebarnya OPTK cenderung meningkat. b) Meningkatnya konsep kebijakan berupa rancangan Permentan, Pedoman/Juklak/Juknis/Manual Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan/Keamanan Hayati Tambahan dan penyempurnaan konsep pedoman/juklak/juknis/manual karantina hewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dihasilkan pada tahun 2014 adalah : Karantia Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 1. Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Transit 2. Revisi Dokumen Karantina Hewan dan Jenis Media Pembawa 3. Revisi Penggolongan HPHK dan Jenis Media Pembawa 4. Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Biologik Reproduksi


29

5. Persyaratan dan Tindakan KH Terhadap Ekspor Sarang Walet ke China 6. Pedoman Pengawasan & Tindakan Karantina Terhadap Kulit 7. Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap MBM 8. Penyempurnaan Persyaratan dan Tindakan Karantina Terhadap Pakan dan Bahan Pembuat Pakan Ternak 9. Pedoman Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Vektor

Gambar 3. Pemeriksaan Karantina Hewan Terhadap DOC dan Sapi

Karantia Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 1. Penyempurnaan Permentan No. 3237/2009 (Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan KT dan Pengawasan PSAT) 2. Pedoman Tindakan Karantina Pemeriksaan MP di Negara Asal 3. Penyempurnaan Daftar OPTK 4. Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan MP OPTK Oleh Pihak Ketiga 5. Pedoman pelaksanaan Karantina Tumbuhan pre-Border di negara lain (Program Pre-Clearance) 6. Standar Teknis Perlakuan Ethylene Oxide 7. Penyusunan Bahan Kebijakan untuk Revisi Permentan No. 42/2012 dan Permentan No. 43/2012 8. SOP Sistem Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan 9. Draft Regional Standard Plant Quarantine Treatment 10. Pedoman Analisis Risiko Keamanan Pangan 11. Hasil Kajian Pengawasan Agen Hayati 12. Hasil Kajian Teknis tentang tatacara Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda lain


30

Gambar 4. Pemeriksaan Karantina Tumbuhan Terhadap Tepung Terigu

c) Meningkatnya Konsep Pengembangan Keteknikmetodean Pemeriksaan Laboratorium dan Uji Terap Perlakuan Karantina Dalam rangka mendukung efektifitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK maupun cemaran pangan dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan baik dalam bidang keteknikmetodean pemeriksaan laboratoris maupun keteknikmetodean perlakuan karantina. Pada tahun 2012 Badan Karantina Pertanian telah melakukan pengembangan keteknikmetodean karantina dan keamanan hayati sebagai berikut : 1. Pengaruh Suhu dan Waktu Perendaman Dalam Air Terhadap Penurunan Kadar Nitrit Pada Sarang Burung Walet Dengan Menggunakan Tes Cepat, Spektro UV-VIS dan HPLC 2. Pengaruh Berbagai Jenis Bahan Preservasi terhadap Stabilitas Bakteri E. coli dan Salmonella sp untuk Kering Beku (Freeze Drying) 3. Deteksi Unsur Spesies Berbeda pada Produk Hewan yang mengalami Perlakuan Perbedaan Pemanasan Menggunakan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Forensik Molekuler 4. Perlakuan air panas dan chitosan untuk eliminasi bakteri Erwinia caratovora subsp. atroseptica pada umbi kentang 5. Perlakuan fungisida terhadap cendawan Fusarium oxysporum pada kelapa sawit 6. Perbandinagn metode “FACE” dan Metode “QUICHERS” dalam analisis residu pestisida 7. Uji terap perlakuan kemasan media pembawa Avian Influenza 8. Uji terap deteksi media pembawa potensial OPTK/HPHK menggunakan teknologi X-ray 9. Uji terap penggunaan Ethylene Formate sebagai alternative perlakuan pada buah segar. 10. Uji terap penggunaan fosfin cair sebagai alternative perlakuan


31

pada media pembawa OPTK. 11. Uji terap perlakuan sarang burung wallet. Sedangkan pada tahun 2013 pengembangan keteknikmetodean karantina dan keamanan hayati dan rekomendasinya sebagai berikut : 1. Efektifitas Desinfektan pada Permukaan Media Pembawa (MP) Tercemar virus Avian Infulenza (AI) dengan Penyemprotan o Desinfektan Amonium Quartener (alkyldimethyl benzyl amonium chlorida 10%) dosis 0,5% dan 1% tidak efektif untuk menginaktivasi virus AI pada permukaan DOC o Desinfektan peroksigen(dipotassium peroxodisulphate) dosis 1% dan halogen (klorin) 0,02% efektif menginaktivasi virus AI pada semua permukaan media pembawa AI o Residu desinfektan organoklorin pada telur konsumsi setelah desinfeksi dengan desinfektan klorin adalah <1.0 mg/kg dan masih dalam kisaran kandungan yang diperbolehkan dalam makanan. 2. Efektifitas Penyemprotan Berbagai Jenis Insektisida terhadap Caplak Boophilus microplus, Vektor Penyakit Babesiosis dan Anaplasmosis pada Ruminansia o Keempat bahan aktif insektisida yaitu Klorpirifos (insektisida gol. Organofosfor), Propoksur (insektisida gol. Karbamat), Sipermetrin (insektisida gol. Piretroid), Abamektin (insektisida gol. Avermektin) mempunyai daya kerja yang baik dalam meningkatkan mortalitas larva caplak di laboratorium maupun pada stadium caplak yang lain secara aplikasi lapang pada sapi. o Pada aplikasi lapang, konsentrasi 0,25 g/l bahan aktif Sipermetrin, Abamektin, dan Propoksur efektif menyebabkan kematian caplak ≥ 80%. o Untuk menghasilkan pengendalian insektisida yang efektif, efisien dan aman perlu diketahui aplikasi insektisida yang tepat dan benar. 3. Pengaruh Perlakuan Udara Panas Terhadap Mortalitas Liposcelis entomophila dan Liposcelis bostrichophila pada Kulit Kayu Manis o Perlakuan udara panas pada suhu 54 sampai 59 0C selama 1 jam efektif mengeradikasi L. entomophila dan L. bostrichophila pada kulit kayu manis o Perlakuan udara panas pada suhu 54 0C sampai 59 0C masih memenuhi standar mutu ekspor kulit kayu manis 4. Uji Terap Perlakuan Iradiasi Sinar Gamma (Co-60) Pada Buah Manggis o Terdapat pengaruh yang nyata dari perlakuan iradiasi sinar gamma (Co-60) terhadap sterilitas imago kutu putih E. hispidus, semakin tinggi dosis yang diberikan maka sterilitas imago kutu putih juga semakin meningkat;


32

o Pada dosis 100 dan 120 Gy menunjukkan persentase jumlah imago kutu putih E. hispidus yang tinggi, terutama dosis 120 Gy yang mencapai angka sterilitas 100%; o Berdasarkan data pengujian sterilitas individual, diketahui dosis prediksi sterilitas 100% kutu putih E. hispidus adalah 110.729 Gy; o Perlakuan iradiasi dengan rentang dosis 50-200 Gy terhadap buah manggis secara umum tidak memberikan perbedaan pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan kontrol, kecuali untuk aspek warna kulit buah dan warna sepal. 5. Hot Water Treatment Sebagai Alternatif Perlakuan terhadap Bactrocera Papayae dan Colletotrichum Gloeosporioides pada Mangga o HWT pada suhu 47 - 49 0C selama 5 menit efektif mematikan 100 persen B. papayae dan mengurangi infeksi yang disebabkan C. gloeosporioides pada mangga Gedong tanpa merusak kualitas buah o HWT pada suhu 44 - 46 0C selama 5 menit efektif mematikan 100 persen B. papayae pada mangga Arumanis tanpa merusak kualitas buah 6. Efikasi Fumigan Ethyl Formate dalam berbagai Suhu Kontainer terhadap Kutu putih Planococcus minor pada Buah Manggis dan Mangga o Perlakuan fumigasi dengan dosis 37,08 g/m3 pada suhu 17 oC selama satu jam memiliki efektifitas untuk mengendalikan kutu putih Planacoccus minor dan tidak menimbulkan kerusakan pada buah manggis dan mangga. o Mangga yang disimpan pada suhu 17oC selama 12 hari setelah panen paling disukai dari pada mangga yang diberi fumigasi dan perlakuan suhu lainnya. Pada tahun 2014 pengembangan keteknikmetodean karantina dan keamanan hayati dan hasilnya sebagai berikut : 1. Desinfestasi Bactrocera Spp. Pada Jeruk Mandarin (Citrus Reticulata) Dengan Perlakuan Dingin Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Buah o Stadia larva instar 2 Bactrocera cucurbitae merupakan stadia yang mempunyai tingkat mortalitas paling rendah (93,10 % dan 96,55 % terhadap perlakuan dingin 3°C selama 6 dan 10 hari dibandingkan dengan B. carambolae dan B. papaya (100 % pada suhu dan waktu yang sama) o Hasil uji konfirmasi skala besar telah mematikan 100 % Larva instar 2 Bactrocera cucurbitae pada suhu 3°C selama 18 hari o Pada suhu tersebut berpengaruh nyata pada perubahan warna. Kekerasan buah meningkat, peningkatan kadar gula dan penurunan kadar vit C, aroma buah juga berbeda nyata


33

2. Desinfestasi Bactrocera Cucurbitae Coq Pada Melon Dengan Perlakuan Air Panas o Perlakuan air panas pada suhu 46°C selama 20 menit efektif menghasilkan mortalitas lalat buah 100 % pada melon, tanpa menyebabkan kerusakan buah o Perlakuan air panas pada suhu 46 – 48°C selama 5 – 30 menit tidak menyebabkan kerusakan buah melon sedangkan pada suhu 49°C telah menimbulkan kerusakan eksternal berupa perubahan warna kulit, kerusakan internal berupa rongga buah dan susut bobot buah 3. Perlakuan Surfuryl Fluoride Untuk OPT Pada Kayu o Fumigasi Surfuryl Fluoride 20 gr/m3 waktu papar 18 jam pada suhu 26 – 30°C efektif sebagai perlakuan terhadap serangga Dinoderus minutus, Lyctus brunneus, Heterobostrychus aequalis dan Araecerus fasciculatus o Fumigasi Surfuryl Fluoride 10 gr/m3 waktu papar 24 jam, 15 gr/m3 waktu papar 12 jam efektif menyebabkan mortalitas 100 % terhadap Dinoderus minutus o Fumigasi Surfuryl Fluoride merupakan fumigasi yang mempunyai kemampuan penetrasi yang baik pada dolok kayu dengan ketebalan 20 cm 4. Perlakuan Fosfin Formula Cair Untuk Membebaskan Thrips Parvispinus Pada Bunga Potong Krisan Dan Mawar o Stadia telur merupakan yang paling tahan terhadap fosfin formula cair o Perlakuan Fosfin Formula Cair 250 ppm dengan waktu papar 12 jam pada suhu 25-26°C belum dapat mengeradikasi telur Thrips parvispinus o Untuk membebaskan bunga potong krisan dan mawar dari infestasi telur Thrips parvispinus diperlukan fumigasi dengan konsentrasi 300 ppm dengan waktu papar 12 jam pada suhu 2526°C o Perlakuan fumigasi fosfin cair 380 ppm dengan waktu papar 12 jam pada suhu 25-26°C belum merusak bunga potong krisan maupun mawar 5. Perlakuan Air Panas Dan Pengeringan Untuk Mengeradikasi Bakteri Pantoea stewartii subsp. stewartii Pada Benih Jagung o Perlakuan benih dengan perendaman air panas suhu 55° C selama 30 menit dilanjutkan pengeringan pada suhu 60° C selama 24 jam mampu mengeliminasi bakteri P. stewartii pada benih jagung o Perlakuan air panas suhu 55°C selama 30 menit dilajutkan pengeringan suhu 60°C selama 24 jam tidak menyebabkan kerusakan pada daya tumbuh benih namun menurunkan indeks vigor benih jagung


34

o Perlakuan benih dengan perendaman air panas dilanjutkan pengeringan dapat direkomendasikan sebagai teknik perlakuan karantina untuk pemasukan benih jagung ke Indonesia 6. Perlakuan Media Pembawa John’s Diseases Desinfektan Amonium Quartener dan golongan phenolic dosis 3 %, 5 % dan 10 % tidak efektif untuk mendekontaminasikan media pembawa bakteri Mycobacterium avium subsp Paratuberculosis, sedangkan disinfektan golongan aldehid dosis 5 % dan 10 % berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium avium subsp, Paratuberculosis 7. Pemusnahan Media Pembawa Lain Dengan Menggunakan Bacillus subtilis Sebagai Bakteri Model Pemusnahan media pembawa lain (feses dan sisa pakan) dengan cara pembakaran pada suhu 150° C dan 200° C dengan waktu pemaparan dan berat yang berbeda efektif membunuh mikroorganisme pathogen dengan menggunakan bakteri model Bacillus subtiliis

Gambar 5. Kegiatan Uji Coba Dalam Rangka Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian di BUT-TMKP


35

d) Meningkatnya SDM fungsional Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pejabat fungsional karantina hewan (KH) dan karantina tumbuhan (KT) atau petugas KH/KT di lapangan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tindakan karantina yang berujung pada sertifikasi (tindakan pelepasan). Pejabat fungsional karantina hewan dan karantina tumbuhan yang kompeten dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, seperti tabel berikut : Tabel 7. Jumlah Pejabat Fungsional Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Tahun 2010 – 2014 No. Jenis Pejabat Fungsional 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner 3. POPT Ahli 4. POPT Terampil TOTAL Sumber : Data SIMPEG

2010 122 373 265 259 1.019

Jumlah (Orang) 2011 2012 2013 140 227 319 391 471 553 295 382 489 287 378 389 1.113 1.458 1.750

2014 357 619 510 462 1.948

Berdasarkan Tabel 7 diatas jumlah POPT terampil dari tahun ke tahun cenderung lebih kecil dari pada POPT ahli, sehingga kedepan perlu ditingkatkan jumlahnya untuk mengcover tindakan karantina tumbuhan di lapangan. Pejabat fungsional tersebut merupakan hasil dari pendidikan dan pelatihan dasar karantina yang dilakuan secara periodik per tahun dengan data sebagai berikut : Tabel 8. Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Karantina Tahun 2010 – 2014 No.

Jenis Calon Pejabat Fungsional 2010 1. Medik Veteriner 30 2. Paramedik Veteriner 30 3. POPT Ahli 30 4. POPT Terampil 30 TOTAL 120 Sumber : data kepegawaian, Setban

Jumlah (Orang) 2011 2012 2013 80 80 66 80 80 80 80 80 76 80 80 58 320 320 280

2014 40 23 63

Peningkatan petugas karantina hewan dan karantina tumbuhan sudah tentu akan membantu meningkatkan efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional 2) Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor yang efektif Badan Karantina Pertanian mengukur dengan jumlah kiriman produk pertanian ke luar negeri yang telah disertifikasi kesehatannya dan mendapatkan


36

komplain ketidaksesuaian dari Negara tujuan dibandingkan dengan total ekspor komoditas pertanian. Target dari indikator ini sebesar 95 % artinya sebesar 95 % dari produk pertanian yang telah mendapatkan sertifikasi ekspor tidak mendapatkan complain dari Negara tujuan. Adapun realisasinya adalah hanya sebesar 20 kali complain dari total ekspor sebanyak 118.763 kali sehingga (100 % – (20 : 118.763 x 100 %) = (100 0,017) = 99,983 % (telah melebihi target). Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 angka keefektifannya lebih baik karena jumlah complain dari Negara tujuan pada waktu itu sebanyak 80 kali dari total ekspor sebesar 108.591 kali sehingga nilai prosentasenya keefektifannya sebesar (100% – 0,074%) = 99,926 . Secara umum efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan masih sangat baik karena melebihi apa yang telah ditargetkan. Adapun data bukti penerimaan Notification of Non Compliance (NNC) dari Negara Tujuan Ekspor sebagai berikut : Tabel 8. Daftar NNC Ekspor Produk Tumbuhan Tahun 2014 Tanggal No 1

Negara Tujuan

UPT-KP / Tempat Pengeluaran

Germany

3

13 Januari 2014 15 Januari 2014 14 April 2014

Germany

BBKP Surabaya

4

17 April 2014

Thailand

BBKP Tj Priok

5

14 April 2014

Germany

BBKP Surabaya

6

17 April 2014

Thailand

BBKP Tj Priok

7

17 April 2014

Thailand

BBKP Tj Priok

8

17 April 2014

Thailand

BBKP Tj Priok

9

17 April 2014

Thailand

BBKP Tj Priok

10

17 April 2014

Thailand

BKP Kelas I Batam

11

17 April 2014

Thailand

BKP Kelas I Batam

12

17 April 2014

Thailand

BKP Kelas I Batam

13

28 Agustus 2014 08 Oktober 2014

Australia

SKP Kelas I Bandung BKP Kelas I Pekanbaru

2

14

Brazil

Argentina

BBKP Surabaya BBKP Tj Priok


Alasan NNC

Tanpa dibubuhi Marking ISPM 15 Tanpa dibubuhi Marking ISPM 15 Ditemukannya Serangga Hidup Sinoxylon,Sp Ditemukannya Serangga hidup pada Kelapa Ditemukannya Serangga Hidup Sinoxylon,Sp Ditemukannya Serangga hidup pada Kelapa Ditemukannya Serangga hidup pada Kelapa Ditemukannya Serangga hidup pada Kelapa Ditemukannya Serangga hidup pada Kelapa Ditemukannya Serangga hidup pada Kelapa Ditemukannya Serangga hidup pada Kelapa Ditemukannya Serangga hidup pada Kelapa Ditemukannya Serangga hidup Tgl Penerbitan PC bertepatan dg tgl

Komoditas

Kemasan Kayu Kemasan Kayu Kemasan Kayu Kelapa

Kemasan Kayu Kelapa

Kelapa

Kelapa

Kelapa

Kelapa

Kelapa

Kelapa

Kemasan Kayu Cocos nucifera

37

penerbitan izin impor (import permint). Nomor PC: 2014 2 08.00 K10.E.000161

15

08 Oktober 2014

Argentina

BBKP Tj Priok

Tgl Penerbitan PC bertepatan dg tgl penerbitan izin impor (import permint).

Cocos nucifera

Nomor PC: 2014 2 03.00 K10.E.002366

16

08 Oktober 2014

Argentina

SKP Kelas I TB Asahan


Cocos nucifera

Nomor PC: 2014 2 25.01 K10.E.000156

17

08 Oktober 2014

Argentina



Cocos nucifera

Nomor PC: 2014 2 25.01 K10.E.000258

18

08 Oktober 2014

Argentina



Cocos nucifera

Nomor PC: 2014 2 25.01 K10.E.000329

19

21 Nopember 2014

UK (Inggris)

20

26 Nopember 2014

Argentina

BKP Kelas I Semarang BBKP Tanjung Priok

Tidak memenuhi persyaratan ISPM 15 Ditemukannya serbuk gergaji

Kemasan Kayu Kemasan Kayu

Sumber : Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Beberapa hal yang mendukung terhadap keefektifan sertifikasi ekspor antara lain adalah : a) Pemantauan yang efektif terhadap perusahaan-perusahaan fumigasi dan kemasan kayu yang telah teregistrasi melalui sistem audit. Untuk memonitor kegiatan fumigasi yang dilakukan pihak ketiga Tim SAB dari Badan Karantina Pertanian baik secara periodik maupun eksidentil melakukan audit sekaligus pembinaan . Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas media pembawa OPT/OPTK yang akan dikirim keluar negeri agar tetap bebas dari OPT/OPTK. Berdasarkan hasil audit bahwa sampai dengan akhir tahun 2014 terdapat perusahaanperusahaan fumigasi maupun kemasan kayu mendapatkan sangsi karena tidak sesuai dengan standar Barantan, yaitu : Uraian Aktif Pembekuan Pencabutan

Total

Registrasi/Penetapan (perusahaan) Fumigasi MB

Fumigasi PH3

Kemasan Kayu

97 5 45 147

36 -1 37

75 3 46 124


38

Sangsi yang keras dan tegas senantiasa diterapkan sebagai upaya kedisiplinan dalam melaksanakan tindakan perlakuan, sampai tahun 2014 terdapat 50 perusahaan fumigasi MB dan 1 perusahaan fumigasi PH3 yang terkena sangsi pembekuan/pencabutan dan terdapat 49 perusahaan kemasan kayu. Jadi untuk perusahaan fumigasi MB, PH3 dan Kemasan Kayu yang aktif sebanyak 208 perusahaan yang berarti naik dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 195 perusahaan.

Gambar 6. Tindakan Perlakuan Fumigasi Terhadap MP OPTK Yang Akan Di Ekspor

b) Meningkatnya akses pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas tumbuhan. Pada tahun 2014 terdapat beberapa komoditas tumbuhan antara lain salak, Palm Kernel Expeller (PKE), wood chip, barcore (potongan kayu), manggis, rumput laut atas pendampingan dan pembinaan ke sentra produksi maupun packing house dari Badan Karantina Pertanian untuk dapat diakselerasi ekspor ke luar negeri. Negaranegara tujuan ekspor antara lain Cina, Australia, New Zealand telah melakukan verifikasi ke Indonesia sehingga sistem sertifikasi ekspor tersebut mendapatkan pengakuan. Pada tahun 2014 telah disusun pedoman Sertifikasi Fitosanitari Buah Salak sebagai upaya Badan Karantina Pertanian untuk mempertahankan akses pasar internasional China, Australia dan calon Negara mitra lainnya dan meningkatkan jaminan dalam penerapan protokol ekspor buah salak, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi semua pihak dalam implementasi protokol ekspor tersebut. Saat ini selain ke Cina, salak juga telah memasuki pasar Australia. Badan Karantina Pertanian telah memiliki pedoman sertifikasi Fitosanitari kayu


39

barcode dan telah digunakan UPT pada Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam memenuhi persyaratan ekspor ke beberapa Negara Selain itu juga telah disusun Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Palm Kernel Expeller (PKE) ke New Zealand. Palm Kernel Expeller (PKE) atau Palm Kernel Meal (PKM) merupakan salah satu produk turunan kelapa sawit yang banyak digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. PKE termasuk salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang banyak dikirim ke berbagai negara, antara lain: New Zealand, China, Korea, Vietnam, Thailand, dan Eropa. New Zealand adalah negara terbesar tujuan ekspor PKE dari Indonesia, mencapai lebih kurang 70% dari jumlah produksi PKE Indonesia atau setara dengan 43,3% dari total kebutuhan PKE di New Zealand. Sejalan dengan penerapan ketentuan fitosanitari yang semakin ketat oleh negara mitra dagang, maka ekspor PKE Indonesia ke New Zealand harus memenuhi persyaratan Import Health Standar (IHS) dari Ministry for Primary Industry (MPI) New Zealand tentang Importation into New Zealand of Processed Animal Feeds of Plant Origin. IHS tersebut mengatur bahwa pakan ternak termasuk PKE, yang dikirim ke New Zealand harus berasal dari fasilitas yang telah diakui (approved) oleh National Plant Protection Organization (NPPO) negara pengekspor dalam hal ini Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian. c) Meningkatnya Jumlah personal SDM Badan Karantina Pertanian yang kompeten dalam pengawasan perlakuan karantina tumbuhan ekspor. Dalam rangka melakukan pengawasan tindakan perlakuan karantina tumbuhan, pada tahun 2014 telah diselenggarakan pelatihan teknis karantina tumbuhan melalui desiminasi perlakuan panas yang diikuti oleh 31 orang peserta dari UPT; desiminasi Perlakuan menggunakan Phosphine cair dan Ethyl Format yang diikuti oleh 26 orang peserta dari UPT 3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian Target dari pada indikator ini sebesar 95 %. Artinya 95 % dari total sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan yang bukan merupakan hasil dari lanjutan tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan. Tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan dalam konteks ini akibat dari pelanggaran Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 bukan karena indikasi adanya temuan HPHK/OPTK, misalnya : tidak melengkapi persyaratan karantina hewan/tumbuhan. Berdasarkan hal tersebut bahwa pada tahun 2014 total frekuensi tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan media pembawa HPHK/OPTK terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 sebesar 5.501 kali. Tingkat kepatuhan dapat dirumuskan dari 100 % dikurangi frekuensi tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan dibagi dengan total sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan dikalikan 100 %. 40


Hasilnya 100 % - (5.501 : 1.028.199) x 100 % = 100 % - 0,53 % = 99,47%. Nilai ini apabila dibandingkan dengan tahun 2013 sedikit lebih baik yaitu 99,43 %. Sedangkan tingkat kepuasan pengguna jasa karantina dapat diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan minimal baik. Dan pada tahun 2014 target tersebut tercapai artinya prosentasenya 100 %. Sehingga realisasi dari indikator ini adalah (99,47 + 100) : 2 = 99,73 %. Dan ini relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 99,71 % Beberapa hal yang mendukung terhadap capaian ini antara lain sebagai berikut : a) Badan Karantina Pertanian senantiasa konsisten terhadap penindakan pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 Beberapa tahun terakhir ini Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 dan ini merupakan indikasi dorongan kepada pengguna jasa karantina untuk bersikap patuh terhadap UU No. 16 Tahun 1992 Bidang Kepatuhan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan telah melakukan pendampingan terhadap beberapa penyelesaian kasus pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 di beberapa UPT Badan Karantina Pertanian. Trend tindak lanjut pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 terutama capaian P-21 cenderung meningkat dari tahun 2011 – 2014. Meningkatnya penindakan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Capaian P-21 dan tindak lanjut pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati sebagaimana terlihat pada Tabel 7 – 9. Tabel 7. Rekapitulasi Capaian P-21 Terhadap Pelanggaran di Lingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2011 - 2014 Uraian Penyelesaian kasus sampai P-21 Sumber : PK2IP

Frekuensi (Kali) 2012 2013 4 14

2011 2

2014 20

Tabel 8. Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 di Lingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2014 No

Uraian

1.

Karantina Hewan Karantina Tumbuhan

2.

Jumlah Kasus 24

P21 7

Proses

17

13

4


9

Non Keterangan Yustisi 8 Oleh : - PPNS - POLRI - BC - BKSDA 41

Total

41

20

13

8

Sumber : PK2IP Tabel 9. Data Proses Penegakan Hukum di UPT lingkup Badan Karantina Pertanian No 1

2

UPT BBKP Belawan

BBKP SoekarnoHatta

Kasus Yang Ditangani Bawang Merah (2 Mei 2014) Bawang Merah (2 Mei 2014) Bawang Merah (12 Juni 2014) Beras Pulut (4 Juli 2014) Bawang Merah (31 Agustus 2014) Bawang Merah dan Beras Pulut (14 September 2014) Burung Cendrawasih, cendrawasih Raja, Paruh Sabit, Cica Papua Merah (9 Juni 2014) Orang Utan, Siamang, Owa Jawa, Kakaktua Raja, Kukang, sanca Batik, Cucak hijau (5 Juni 2014) Reptile (13 Juni 2014) Reptile (13 Sept 2014) Laba-laba (Tarantula) (21 Oktober 2014) Reptile (23 Oktober 2014)

Uu Yang Ditegakkan

Status

UU No.10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan UU No.10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan UU No.10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No.10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan

P21

UU No.10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan

P21

UU No.5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya dan KUHP

P21

UU No.5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya dan KUHP

PROSES

P21 P21 P21

P21

belum ditetapkan

Penyelidikan

belum ditetapkan

Penyelidikan

belum ditetapkan

Penyelidikan

belum ditetapkan

Penyelidikan


42

3

BKP Kelas I Anjing Jayapura (8 Maret 2014)

4

BKP Kelas I Banjarmasin

5

6

7

8

Burung Beo, Burung cucak Ijo, Burung Srindit (18 Februari 2014) BKP Kelas I Bawang Putih Pontianak (22 Maret 2014) Beras (5 Juni 2014) Wortel (8 Agustus 2014) Sosis Ayam Madu, Sosis Ayam Bakar, Wortel, Bawang Bombay (9 Sept 2014) BKP Kelas I Sapi Mataram (12 Februari 2014) Sapi (26 September 2014) BKP Kelas I Kera ekor Denpasar Panjang, Burung Perkici (25 Januari 2014) Anjing dan Kucing (6 April 2014) Bebek, Itik dan Ayam (9 Juni 2014) Sapi (12 Februari 2014) BKP Kelas II Daging celeng Cilegon (16 Februari 2014) Daging celeng (14 Mei 2014) Burung dan Tupai

UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Non Yustisi/8P

UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

P21

UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan,


P21

P21

PROSES

PROSES

P21

PROSES

P21

P21

P21

P21

Non Yustisi/8P Non Yustisi/8P Non Yustisi/8P

43

(7 Juli 2014) Daging celeng (9 Juli 2014) Daging celeng (18 JUni 2014) Daging celeng dan Kulit celeng (5 Juli 2014) Daging celeng (8 Juli 2014)

9

SKP Kelas I Banda Aceh

10

SKP Kelas I Entikong

11

12

SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan

SKP Kelas II TB Karimun

Daging celeng (9 November 2014) Bawang Merah (14 Agustus 2014) Bawang Merah (28 Juli 2014) Sosis Ayam (19 Oktober 2014) Bawang Merah (3 Mei 2014) Bawang Merah (1 Juni 2014) Bawang Merah (13 Juni 2014) Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Merah Kering (22 Agustus 2014) Bawang Merah, Cabe Merah Kering (22 Agustus 2014) Buah Dan Daging Kerbau Daging Kerbau

Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Non Yustisi/8P Non Yustisi/8P Non Yustisi/8P

UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan UU No.10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan UU No.10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan UU No.10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Non Yustisi/8P

UU No. 16 Tahun 1992 Ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

P19

P21

P21

P21

PROSES

P21 P21 P21 P19

belum ditetapkan

Penyelidikan

belum ditetapkan

Penyelidikan

Sumber : PK2IP


44

Gambar 7. Tindakan Pemusnahan Terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK Yang Dilalulintaskan Secara Ilegal b) Bertambahnya jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian Yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008. Sebagai instansi pelayanan , Badan Karantina Pertanian senantiasa meningkatkan mutu pelayanan Berdasarkan data jumlah UPT yang mendapatkan Setifikat ISO 9001-2008 (Mutu Pelayanan) dari tahun ke 45


tahun selalu bertambah. Pada tahun 2014 terdapat tambahan 2 UPT yang mendapatkan sertifikat mutu pelayanan sehingga total keseluruhan UPT sejumlah 32 UPT yaitu : 1. BBKP Surabaya (28 Oktober 2011) 2. BBKP Tanjung Priok (25 Mei 2011) 3. BBKP Soekarno-Hatta 20 Mei 2011) 4. BBKP Belawan (29 Juni 2010) 5. BBUS-KP (14 Mei 2011) 6. BBKP Makasar (24 November 2011) 7. BKP Palembang (07 Juli 2010) 8. BKP Pekanbaru (02 Agustus 2010) 9. BKP Medan (11 Juni 2010) 10. BKP Gorontalo (06 Oktober 2011) 11. SKP Banda Aceh (22 Juli 2010) 12. SKP Mamuju (11 Oktober 2011) 13. SKP TB Karimun (12 September 2011) 14. SKP Pare-Pare (11 Oktober 2011) 15. SKP TB Asahan (22 Juli 2010) 16. BKP B. Lampung (13 Januari 2012) 17. BKP Manado (11 Juni 2012) 18. BKP Jayapura (29 Agustus 2012) 19. BKP Kendari (11 Juni 2012) 20. BKP Palu (30 Juli 2012) 21. BKP Cilegon (17 Juli 2012) 22. SKP Bengkulu (6 Januari 2012) 23. BKP Kelas I Semarang (5 Desember 2011) 24. BKP Kelas I Banjarmasin (17 Desember 2012) 25. BKP Kelas I Jambi (12 November 2012) 26. SKP Kelas I Bandung (19 Juli 2011) 27. SKP Kelas II Bangkalan (07 Desember 2011) 28. BKP Kelas II Ternate (09 Januari 2013) 29. BKP Kelas II Tarakan (09 Oktober 2013) 30. SKP Kelas I Ambon (14 Agustus 2012) 31. BKP Kelas II Yogyakarta (2014) 32. BKP Kelas I Denpasar (2014) Apabila kita lihat dari tabel di atas berarti telah 60,38 % satker Badan Karantina Pertanian telah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 sampai dengan Tahun 2014 tentunya akan memperbaiki mutu pelayanan secara keseluruhan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan pengguna jasa karantina pertanian. Selain itu jumlah laboratorium yang mendapatkan sertifikat ISO-17025 : 2008 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 10 UPT. Dan ini terus didorong bahwa nanti sampai tahun 2017 diharapkan seluruh laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian dapat terakreditasi. Khusus pada tahun 2014 belum ada tambahan laboratorium yang telah terakreditasi, namun 4 laboratorium di UPT telah dilakukan assesment oleh KAN, yaitu di BKP Kelas I Banjarmasin, BKP Kelas I Mataram, BKP Kelas I Jambi dan BKP Kelas II Cilegon dan tinggal menunggu


46

serttifikat ISO-17025 : 2008. Adapun 10 laboratorium di UPT sebagai berikut : 1. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUS-KP) 2. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya 3. BBKP Makasar 4. BBKP Tanjung Priok 5. BBKP Soekarno-Hatta 6. BKP Kelas I Palembang 7. BKP Kelas I Balikpapan 8. BKP Kelas I Denpasar 9. BBKP Belawan 10. BKP Kelas I Medan c) Adanya sosialisasi kebijakan yang terus menerus di seluruh Satker Badan Karantina Pertanian Sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan merupakan kegiatan yang terus dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun’

Akuntabilitas Keuangan Serapan anggaran Badan Karantina Pertanian tahun 2014 merupakan serapan tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 10. Serapan Anggaran Badan Karantina Pertanian TA 2010 – 2014

SERAPAN TA 2010 - 2014 URAIAN

2010 PAGU (Rp)

2011

2012 *)

2013

2014

448,006,857,000 542,866,622,000

734,303,739,000

807,354,242,000

604,699,761,000

REALISASI (Rp) 424,773,729,055 503,493,052,939

623,122,158,005

755,271,997,838

583,724,337,022

PERSENTASE

94.81

92.75

84.86

93.55

96,58

Adapun anggaran Badan Karantina Pertanian dan realisasinya berdasarkan jenis belanja TA 2014 dengan sebagai berikut : No

Satker/ Kode

1. 2. 3.

51 52 53

Jenis Belanja

Blj. Pegawai Blj. Barang Blj. Modal Total

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

198,689,377,000 197,012,423,407 331,778,448,000 313,618,696,636 74,231,936,000 73,093,216,979 604,699,761,000 583,724,337,022

99,16 94,53 98,47

96,58

Sedangkan anggaran dan realisasinya per kegiatan utama sebagai berikut :


47

Kode

1818

1819

1820

1821

1822

1823

Program/Kegiatan Utama Peningkatan Kualitas karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard an Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Peningkatan kualitas pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

604,699,761,000 583,724,337,022 96,58

8,046,142,000

7,071,215,940 87.88

5,204,930,000

4,541,990,895 87.26

7,141,784,000

6,676,610,522 93.49

63,319,378,000

58,725,583,089 92.75

31,626,781,000

31,243,929,625 98.79

489,360,746,000 475,465,006,951 97.16

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan Badan Karantina Pertanian TA 2014 pada awalnya Badan Karantina Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar, Rp 648.005.030.000,-, namun pada pertengahan tahun ada kebijakan pemotongan anggaran sehingga pagu anggaran menjadi Rp 604,699,761,000,-. Pemotongan tersebut untuk 24 Satker Badan Karantina Pertanian. Selain itu juga ada untuk menghindari tidak terserapnya anggaran, maka terdapat realokasi pembelian tanah di BKP Kelas I Semarang sebesar Rp 6 M ke beberapa Satker Barantan. Apabila melihat trend serapan anggaran tahun 2014 antara target dengan realisasi sudah cukup baik mengingat telah mengikuti pola serapan target, seperti terlihat pada gambar berikut : Uraian

Serapan (%) JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI

AGT

SEP

OKT

NOV

DES

Target

8.33

16.67

25

33.33

41.67

50

58.33

66.67

75

83.33

91.67

100

Realiasi

2.7

8.1

16.2

22.97

29.88

36.39

46.06

57.47

66.71

74.55

83.21

96.58


48

Gambar 3. Trend Serapan Anggaran Selama Tahun 2014 Hambatan /Kendala dan Solusinya Permasalahan dan kendala secara umum yang menghambat kinerja Badan Karantina Pertanian masih selalu dijumpai. Beberapa permasalahan/ hambatan serta strategi pemecahan masalah, antara lain : 1) Pengembangan dan penguatan fungsi Badan Karantina Pertanian antara lain untuk melaksanakan pengawasan keamanan hayati maupun pengawasan dan penindakan serta penguatan kelembagaan ke depan belum terpayungi dengan UU No. 16 Tahun 1992, sehingga perlu segera merevisi Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan 2) Dalam rangka melaksanakan tindakan karantina hewan antar area, sampai dengan saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dibidang karantina hewan dengan peraturan daerah. Ketidaksesuaian terjadi karena beberapa daerah mengatur ketentuan teknis yang tidak sesuai dengan kebijakan karantina hewan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi petugas karantina dalam penegakkan peraturan di lapangan, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang tidak sinergi dengan peraturan perundangan karantina kemudian melakukan langkahlangkah harmonisasi. 3) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bahwa arus pemasukan dan pengeluaran barang akan semakin terbuka sehingga risiko masuknya HPHK/OPTK akan semakin meningkat. Selain itu tuntutan untuk memenuhi aturan perdagangan terkait Trade Facilitation semakin meningkat, sehingga perlunya ditetapkan suatu kesepakatan untuk melakukan harmonisasi terhadap Pre-Clearance antara negara-negara ASEAN serta membuat aturan mengenai pengawasan pre-border antar negara ASEAN.


49

4) Pada tahun 2012 - 2013 Badan Karantina Pertanian sama sekali tidak mendapatkan tambahan SDM dimana sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya Berkurangnya SDM karena pensiun, meninggal dunia maupun terkena punishment. Permasalahan ini telah disampaikan pada LAKIP tahun 2013. Pada tahun 2014 telah mendapatkan tambahan CPNS sebanyak 234 orang sehingga total pegawai Barantan menjadi 3.678 orang atau lebih banyak dibandingkan tahun 2013 sejumlah 3.466 orang. Namun demikian jumlah SDM senantiasa menjadi permasalahan disebagian besar satker Badan Karantina Pertanian dari tahun ke tahun baik dari aspek kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas jumlah SDM Badan Karantina Pertanian tahun 2014 bertambah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya termasuk khusus petugas karantina dari 1.750 orang menjadi 1.948 orang. Namun khusus untuk POPT terampil dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung jumlahnya lebih rendah dibanding POPT ahli yang seharusnya lebih banyak. Sehingga ke depan perlu pelatihan dasar calon POPT terampil dapat lebih diprioritaskan. Hal ini sebagai dukungan dalam mengoptimalkan tindakan karantina tumbuhan di lapangan. 5) Walaupun Notification of Non Compliance (NNC) pada tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013, dalam rangka peningkatan dukungan akselerasi ekspor terkait dengan sertifikasi ekspor masih dijumpai beberapa produk pertanian mendapatkan complain dinegara tujuan. Hal ini kemungkinan salah satunya mungkin karena pelaksanaan tindakan karantina khususnya perlakuan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak standar sehingga dimungkinkan masih ada ditemukan serangga hidup di Negara tujuan. Sehingga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Peningkatan efektifitas pengawasan untuk produk-produk pertanian ekspor terutama yang memerlukan tindakan perlakuan karantina. 2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi terhadap petugas-petugas karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina 3. Terus melakukan kajian-kajian terhadap alternative perlakuan selain dengan metil bromide 6) Adapun hambatan dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 serta peningkatan kualitas pelayanan petugas karantina sering dihadapkan dengan beberapa hal berikut : a) Masih banyaknya pintu-pintu pemasukan illegal sehingga kemungkinan penyelundup memasukkan MP HPHK/OPTK tidak melalui pintu-pintu yang telah ditetapkan masih sangat terbuka b) Kerbatasan jumlah PPNS, intelijen di lingkup Badan Karantina Pertanian Sehingga ke depan perlu dilakukan penguatan sumber daya secara bertahap baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terutama di pintu-pintu yang rawan dengan pemasukan illegal. Selain itu dalam aspek kelembagaan diperlukan adanya struktur di bidang pengawasan dan penindakan maupun intelijen pada organisasi UPT Badan Karantina Pertanian


50

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian 2014 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Badan Karantina Pertanian berdasarkan targettarget yang tersurat dalam Indek Kinerja Utama (IKU) Badan Karantina Pertanian. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian. Apabila dilihat capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka secara keseluruhan pencapaiannya dalam kualifikasi sangat berhasil. Namun demikian permasalahan dan kendala secara umum yang menghambat kinerja Badan Karantina Pertanian masih selalu dijumpai. Beberapa permasalahan/hambatan serta strategi pemecahan masalah, antara lain : 1) Pengembangan dan penguatan fungsi Badan Karantina Pertanian antara lain untuk melaksanakan pengawasan keamanan hayati maupun pengawasan dan penindakan serta penguatan kelembagaan ke depan belum terpayungi dengan UU No. 16 Tahun 1992, sehingga perlu segera merevisi Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan 2) Dalam rangka melaksanakan tindakan karantina hewan antar area, sampai dengan saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dibidang karantina hewan dengan peraturan daerah. Ketidaksesuaian terjadi karena beberapa daerah mengatur ketentuan teknis yang tidak sesuai dengan kebijakan karantina hewan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi petugas karantina dalam penegakkan peraturan di lapangan, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang tidak sinergi dengan peraturan perundangan karantina kemudian melakukan langkah-langkah harmonisasi. 3) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bahwa arus pemasukan dan pengeluaran barang akan semakin terbuka sehingga risiko masuknya HPHK/OPTK akan semakin meningkat. Selain itu tuntutan untuk memenuhi aturan perdagangan terkait Trade Facilitation semakin meningkat, sehingga perlunya ditetapkan suatu kesepakatan untuk melakukan harmonisasi terhadap Pre-Clearance antara negara-negara ASEAN serta membuat aturan mengenai pengawasan pre-border antar negara ASEAN. 4) Pada tahun 2012 - 2013 Badan Karantina Pertanian sama sekali tidak mendapatkan tambahan SDM dimana sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya Berkurangnya SDM karena pensiun, meninggal dunia maupun terkena punishment. Permasalahan ini telah disampaikan pada LAKIP tahun 2013. Pada tahun 2014 telah mendapatkan tambahan CPNS sebanyak 234 orang sehingga total pegawai Barantan menjadi 3.678 orang atau lebih banyak dibandingkan tahun 2013 sejumlah 3.466 51


orang. Namun demikian jumlah SDM senantiasa menjadi permasalahan disebagian besar satker Badan Karantina Pertanian dari tahun ke tahun baik dari aspek kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas jumlah SDM Badan Karantina Pertanian tahun 2014 bertambah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya termasuk khusus petugas karantina dari 1.750 orang menjadi 1.948 orang. Namun khusus untuk POPT terampil dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung jumlahnya lebih rendah dibanding POPT ahli yang seharusnya lebih banyak. Sehingga ke depan perlu pelatihan dasar calon POPT terampil dapat lebih diprioritaskan. Hal ini sebagai dukungan dalam mengoptimalkan tindakan karantina tumbuhan di lapangan. 5) Walaupun Notification of Non Compliance (NNC) pada tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013, dalam rangka peningkatan dukungan akselerasi ekspor terkait dengan sertifikasi ekspor masih dijumpai beberapa produk pertanian mendapatkan complain dinegara tujuan. Hal ini kemungkinan salah satunya mungkin karena pelaksanaan tindakan karantina khususnya perlakuan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak standar sehingga dimungkinkan masih ada ditemukan serangga hidup di Negara tujuan. Sehingga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Peningkatan efektifitas pengawasan untuk produk-produk pertanian ekspor terutama yang memerlukan tindakan perlakuan karantina. 2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi terhadap petugas-petugas karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina 3. Terus melakukan kajian-kajian terhadap alternative perlakuan selain dengan metil bromide 6) Adapun hambatan dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 serta peningkatan kualitas pelayanan petugas karantina sering dihadapkan dengan beberapa hal berikut : 1. Masih banyaknya pintu-pintu pemasukan illegal sehingga kemungkinan penyelundup memasukkan MP HPHK/OPTK tidak melalui pintu-pintu yang telah ditetapkan masih sangat terbuka 2. Kerbatasan jumlah PPNS, intelijen di lingkup Badan Karantina Pertanian Sehingga ke depan perlu dilakukan penguatan sumber daya secara bertahap baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terutama di pintu-pintu yang rawan dengan pemasukan illegal. Selain itu dalam aspek kelembagaan diperlukan adanya struktur di bidang pengawasan dan penindakan maupun intelijen pada organisasi UPT Badan Karantina Pertanian


52


53

Lampiran 2

PENGUKURAN KINERJA Unit Eselon I K/L: Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Tahun : 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati

90 %

90 %

100

Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati

95 %

99.98 %

111.09

Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

95 %

99.48 %

104,71

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 2014

: Rp 604,699,761,000,: Rp 583,724,337,022,-

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2015 Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Banun Harpini, M.Sc NIP

Recommend Documents