KATA PENGANTAR. Serang, 29 Januari 2015 Kepala, Ir. Agoes Soebeno, M.Si. NIP

BPS PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kav. H 1 - 2 Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Telp/Fax (0254) 267027 / 267026 E-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten adalah entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tingkat wilayah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para

pengguna,

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tingkat wilayah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Serang, 29 Januari 2015 Kepala,

Ir. Agoes Soebeno, M.Si. NIP 19590101 198302 1 001

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Indeks CaLK

iii

Daftar Tabel

v

Daftar Singkatan

vi

Daftar Lampiran

vii

Pernyataan Tanggung Jawab

1

Ringkasan Laporan Keuangan

2

I. Laporan Realisasi Anggaran

4

3

II. Neraca

5

4

III. Laporan Operasional

6

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

7

V. Catatan atas Laporan Keuangan

8

A. Penjelasan Umum

8

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

26

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

39

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

59

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

65

F. Pengungkapan Penting Lainnya

68

VI. Lampiran dan Daftar

72

ii

5

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman

Catatan B.1

Pendapatan

28

Catatan B.2

Belanja

28

Catatan B.3

Belanja Pegawai

30

Catatan B.4

Belanja Barang

35

Catatan B.5

Belanja Modal

37

Catatan C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

39

Catatan C.2

Kas di Bendahara Penerimaan

40

Catatan C.3

Kas Lainnya dan Setara Kas

40

Catatan C.4

Piutang PNBP

41

Catatan C.5

Bagian Lancar TP/TGR

41

Catatan C.6

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

41

Catatan C.7

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

42

Catatan C.8

Beban Dibayar di Muka

42

Catatan C.9

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

43

Catatan C.10

Persediaan

43

Catatan C.11

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

45

Catatan C.12

Tagihan Penjualan Angsuran

46

Catatan C.13

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

46

Catatan C.14

Tanah

47

Catatan C.15

Peralatan dan Mesin

48

Catatan C.16

Gedung dan Bangunan

50

Catatan C.17

Jalan, Irigasi dan Jaringan

51

Catatan C.18 Catatan C.19

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

52 52

Catatan C.20

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

53

Catatan C.21

Aset Tak Terwujud

53

Catatan C.22

Aset lain-Lain

54

Catatan C.23

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

55

Catatan C.24

Uang Muka dari KPPN

55

Catatan C.25

Utang kepada Pihak Ketiga

53

NERACA

iii

Catatan C.26

Pendapatan yang Ditangguhkan

56

Catatan C.27

Pendapatan Diterima di Muka

56

Catatan C.28

Beban yang Masih Harus Dibayar

57

Catatan C.29

Ekuitas

58

LAPORAN OPERASIONAL Catatan D.1

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

59

Catatan D.2

Beban Pegawai

59

Catatan D.3

Beban Persediaan

60

Catatan D.4

Beban Barang dan Jasa

60

Catatan D.5

Beban Pemeliharaan

61

Catatan D.6

Beban Perjalanan Dinas

61

Catatan D.7

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

62

Catatan D.8

Beban Bantuan Sosial

62

Catatan D.9

Beban Penyusutan dan Amortisasi

63

Catatan D.10

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

63

Catatan D.12

Kegiatan Non Operasional

64

Catatan D.13

Pos Luar Biasa

64

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Catatan E.1

Ekuitas Awal

65

Catatan E.2

Surplus (Defisit) LO

65

Catatan E.3

Penyesuian Nilai Aset

65

Catatan E.4

Koreksi Nilai Persediaan

65

Catatan E.5

Koreksi Nilai Aset Tetap

66

Catatan E.6

Koreksi Atas Beban

66

Catatan E.7

Koreksi Atas Pendapatan

66

Catatan E.8

Koreksi Hibah Masuk/Keluar

67

Catatan E.7

Ekuitas Akhir

67

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA Catatan F.1

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

68

Catatan F.2

Pengungkapan Lain-Lain

68 iv

DAFTAR TABEL Tabel 1

:

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015

Hal. 26

Tabel 2

:

Revisi DIPA BPS se-Provinsi Banten Tahun 2015

26

Tabel 3

:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

29

Tabel 4

:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014

29

Tabel 5

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015

30

Tabel 6

:

Rincian Anggaran dan Real. Belanja Menurut Jenis Belanja 2015

30

Tabel 7

:

Rincian Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja TA 2015

31

Tabel 8

:

Rincian Anggaran dan Real. Belanja Berdasarkan Komponen 2015

32

Tabel 9

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014

34

Tabel 10

:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014

35

Tabel 11

:

Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014

36

Tabel 12

:

Rincian Realisasi Belanja Barang Menurut Satuan Kerja TA 2015

36

Tabel 13

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014

37

Tabel 14

:

Rincian Realisasi Belanja Barang Modal Menurut Satker TA 2015

37

Tabel 15

:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

39

Tabel 16

:

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

40

Tabel 17

:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

40

Tabel 18

:

Rincian Piutang PNBP

41

Tabel 19

:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

41

Tabel 20

:

Rincian Bagian Lancar TPA

42

Tabel 21

:

Rincian Penyisihan Hutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

42

Tabel 22

:

Rincian Belanja di Bayar di Muka

43

Tabel 23

:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2015 dan 2014

43

Tabel 24

:

Rincian Persediaan TA 2015 dan 2014

44

Tabel 25

:

Rincian Tagihan TP/TGR TA 2015 dan 2014

45

Tabel 26

:

Rincian Tagihan TPA TA 2015 dan 2014

46

Tabel 27

:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

47

Tabel 28

:

Rincian Tanah

48

Tabel 29

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

53

Tabel 30

:

Rincian Aset Tak Terwujud

54

Tabel 31

:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

55

Tabel 32

:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

56

Tabel 33

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

56

Tabel 34

:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

57

Tabel 35

:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2015 dan 2014

57

v

Tabel 36

:

Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 dan 2014

59

Tabel 37

:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014

60

Tabel 38

:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

60

Tabel 39

:

Rincian Beban Barang dan Beban Jasa Tahun 2015 dan 2014

61

Tabel 40

:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014

61

Tabel 41

:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

62

Tabel 42

:

Rincian Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat, 2015 dan 2014

62

Tabel 43

:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014

63

Tabel 44

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

63

Tabel 45

:

Rincian Beban Penyisihan Utang Tak Tertagih, 2015 dan 2014

64

Tabel 46

:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014

64

Tabel 47

:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2015 dan 2014

64

Tabel 48

:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

66

Tabel 49

:

Rincian Nilai Koreksi Atas Aset Tetap

66

Tabel 50

:

Rincian Koreksi Atas Beban

66

Tabel 51

:

Rincian Koreksi Pendapatan

67

Tabel 52

:

Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar

67

vi

DAFTAR SINGKATAN APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPS

:

Badan Pusat Statistik

BPK

:

Badan Pemeriksa Keuangan

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

SKPA

:

Surat Kuasa Pengguna Anggaran

CaLK

:

Catatan Atas Laporan Keuangan

SAP

:

Standar Akuntansi Pemerintahan

SAI

:

Sistem Akuntansi Instansi

SAK

:

Sistem Akuntansi Keuangan

SIMAK-BMN

:

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

LRA

:

Laporan Realisasi Anggaran

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak

TP

:

Tuntutan Perbendaharaan

TGR

:

Tuntutan Ganti Rugi

KDP

:

Konstruksi Dalam Pengerjaan

UP

:

Uang Persediaan

SSBP

:

Surat Setoran Bukan Pajak

KPPN

:

Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara

vii

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2015 (Unaudited)

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BPS PROVINSI BANTEN

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 29 Januari 2015 Kepala,

Ir. Agoes Soebeno, M.Si. NIP 19590101 198302 1 001

Laporan Perubahan Ekuitas

-1-


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tingkat Wilayah Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp318.044.236 atau mencapai 144,88 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp219.529.000. Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp81.795.624.409 atau mencapai 89,95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp90.930.728.000. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014 sebagai berikut : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 (dalam Rupiah)

31 Desember 2015 Uraian Pendapatan Negara Belanja Negara

Anggaran

Realisasi

31 Desember 2014 % Real. thd Anggaran

Realisasi

219.529.000

318.044.236

144,88

433.051.122

90.930.728.000

81.795.624.409

89,95

50.107.800.766

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp40.190.183.387 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.685.985.985; Aset Tetap (netto) sebesar Rp33.300.651.215; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp(0); dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp2.203.546.187. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.134.789.970 dan Rp39.055.393.417.


-2-


3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp245.793.262, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp79.171.781.917 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(78.925.988.655). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp24.650.974 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(79.326.018.082). 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp28.704.064.184 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(79.326.018.082) kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan senilai Rp34.838.258 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp89.519.537.196 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp39.055.393.417. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.


-3-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TINGKAT WILAYAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

B.1

BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi

B.2 B.3 B.4 B.5

Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan Belanja Modal lainnya Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA


B.6 B.7 B.8 B.9 B.10

TA 2015 ANGGARAN

REALISASI

% thd Angg

TA 2014 REALISASI

219.529.000 219.529.000

318.044.236 318.044.236

144,88 144,88

433.051.122 433.051.122

31.300.990.000 53.590.121.000 84.891.111.000

30.737.760.466 45.458.434.194 76.196.194.660

98,20 84,83 89,76

25.657.155.636 20.659.879.432 46.317.035.068

2.969.600.000 755.118.000 2.314.899.000 6.039.617.000 90.930.728.000

2.546.000.000 747.127.200 2.306.299.549 5.599.426.749 81.795.621.409

98,94 99,63 92,71 89,95

1.254.000.000 1.513.188.538 1.023.577.160 3.790.765.698 50.107.800.766

-4-


II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TINGKAT WILAYAH NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang PNBP Bagian Lancar TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Belanja Dibayar di Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar

CATATAN

2014

2015

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9

85.888.214 4.600.097.771 4.685.985.985

548.442.552 548.442.552

PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang

C.10 C.11 C.12

-

-

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap

C.13 C.14 C.15 C.16 C.17 C.18 C.19

11.019.390.000 24.663.873.474 14.924.849.709 84.752.000 691.353.606 49.700.000 (18.133.267.574) 33.300.651.215

8.473.390.000 19.712.536.290 13.143.526.908 84.752.000 570.090.870 49.700.000 (15.175.457.192) 26.858.538.876

C.20 C.21 C.22

2.116.191.359 1.526.443.417 (1.439.088.589) 2.203.546.187 40.190.183.387

2.054.503.359 1.423.519.480 (1.297.528.566) 2.180.494.273 29.587.475.701

C.23 C.24

1.134.789.970 1.134.789.970 1.134.789.970

883.411.517 883.411.517 883.411.517

C.26

39.055.393.417 39.055.393.417 40.190.183.387

28.704.064.184 28.704.064.184 29.587.475.701

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS


-5-


III. LAPORAN OPERASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TINGKAT WILAYAH LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

CATATAN

2014

D.1

245.793.262 245.793.262

-

D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11

30.984.151.628 2.089.960.378 23.971.301.467 1.889.213.500 16.104.863.840 979.402.377 3.152.888.727 79.171.781.917

-

(78.925.988.655)

-

(424.680.401)

-

KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

D.12

POS LUAR BIASA Pendapatan PNBP Beban Perjalanan Dinas Beban Persediaan SURPLUS/DEFISIT LO

D.13


2015

-

-

24.650.974 (400.029.427) (79.326.018.082)

-

(79.326.018.082)

-

-6-


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TINGKAT WILAYAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN KOREKSI ASET TETAP KOREKSI ATAS BEBAN KOREKSI ATAS PENDAPATAN KOREKSI LAIN-LAIN JUMLAH LAIN-LAIN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS EKUITAS AKHIR


CATATAN E.1 E.2

2015 28.704.064.184 (79.326.018.082)

2014 -

34.838.258 E.3 E.4 E.5 E.6

E.7

122.971.861 122.971.861 89.519.537.196 39.055.393.417

-

-7-


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Nomor

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Nomor


-8-


15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.


-9-


28. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementeriaan Keuangan Nomor PER-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. 30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. 31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. 32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Entitas dan Rencana Strategis

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik. Pembangunan

nasional

di

bidang

statistik

diarahkan

agar

mampu

mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti: 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan


- 10 -


3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS menetapkan visi tahun 2015-2019: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional / internasional. Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.


- 11 -


Pernyataan misi yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. MISI BPS 2015 - 2019 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

Pelopor data VISI BPS statistik 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang 2015-2019 terpercaya untuk Berkesinambungan melalui pembinaan dan semua koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

TUJUAN 2019

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 - 2019 adalah sebagai berikut : 1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan: 


Misi ke-1 : Menyediakan data statistik

berkualitas melalui kegiatan

- 12 -


statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional / internasional, 

Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan: 

Misi

ke-2

:

Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional

yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, 


4. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan: 

Misi

ke-2

:

Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional

yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, 


5. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan: 


Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas

dari

dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui

pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik. Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di


- 13 -


Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistk yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan. Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut : Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah: 

Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),



Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),



Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut: 1. Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: o Kompeten : mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban, o Efektif : memberikan hasil maksimal, o Efisien : mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal, o Inovatif : selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus, o Sistemik : meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.


- 14 -


2. Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut : o

Dedikasi : memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

o

Disiplin : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

o

Konsisten : selarasnya kata dengan perbuatan,

o

Terbuka : menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,

o

Akuntabel : bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsurunsur sebagai berikut: o

Terpercaya : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,

o

Jujur : melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,

o

Tulus : melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,

o

Adil : menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN Badan Pusat Statistik sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Organisasi dan tata kerja BPS di daerah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja

perwakilan BPS di Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut : Laporan Perubahan Ekuitas

- 15 -


Struktur Organisasi BPS Provinsi

Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tingkat wilayah tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Banten dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.


- 16 -


Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten tingkat Wilayah Tahun 2015 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah BPS Provinsi Banten. Jumlah satuan kerja di lingkup BPS Provinsi Banten adalah 9 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 9 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA Jumlah Jenis Kewenangan

No

Kode Es I

1

01

BPS Prov. Banten

v

1

2

01

BPS Kab. Pandeglang

v

1

3

01

BPS Kab. Lebak

v

1

4

01

BPS Kab. Tangerang

v

1

5

01

BPS Kab. Serang

v

1

6

01

BPS Kota Tangerang

v

1

7

01

BPS Kota Cilegon

v

1

8

01

BPS Kota Serang

v

1

9

01

BPS Tangerang Selatan

v

1

Uraian

Jumlah

KP

-

KD

9

DK

-

TP

-

Jumlah Satker

9

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan


- 17 -


Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsipprinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-


- 18 -


kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten tingkat wilayah adalah sebagai berikut : Pendapatan LRA

1) Pendapatan- LRA  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

2) Pendapatan- LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:



Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan



Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.



Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan



Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 Belanja

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.


- 19 -


 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya

klasifikasi

berdasarkan

organisasi

dan

fungsi

akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

4) Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar 

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.



Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:



Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.


- 20 -




Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal



Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya sebagai berikut: Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.  Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.




Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

- 21 -


harga wajar. 

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR),

atau

masa

kegunaannya

telah

berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan di

bidang

pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.



Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a.

Tanah;

b.

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang


- 22 -


yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. 

Penghitungan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. 

Penyusutan

Aset

Tetap

dilakukan

dengan

menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah

Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

Piutang Jangka Panjang

4 tahun

Piutang Jangka Panjang 

Piutang

Jangka

Panjang

adalah

piutang

yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Tagihan

Penjualan

Angsuran

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

(TPA), Rugi

Tagihan (TP/TGR)

Tuntutan dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Aset Lainnya

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah


- 23 -


aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. 

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.



Kewajiban

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.


- 24 -


Ekuitas

7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.


- 25 -


B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut: Tabel 1. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 2015 Uraian

Angggaran

Anggaran

Awal

Setelah Revisi

Pendapatan Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Jumlah Belanja

219.529.000 219.529.000

219.529.000 219.529.000

29.145.707.000 24.867.678.000 7.495.522.000 61.508.907.000

31.300.990.000 53.590.121.000 6.039.617.000 90.930.728.000

Pada Tahun Anggaran 2015 BPS se-Provinsi Banten melakukan beberapa kali revisi anggaran melalui Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten maupun Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2. Revisi DIPA BPS se-Provinsi Banten Tahun 2015 No

Satker

1

BPS Prov. Banten

2

Anggaran Awal

Anggaran Setelah Revisi

Jumlah Revisi

17.181.745.000

20.645.279.000

5

BPS Kab. Pandeglang

5.894.224.000

10.445.169.000

5

3

BPS Kab. Lebak

6.975.621.000

10.224.649.000

6

4

BPS Kab. Tangerang

8.116.186.000

14.536.773.000

4

5

BPS Kab. Serang

5.535.310.000

9.645.956.000

4

6

BPS Kota Tangerang

4.728.457.000

8.448.716.000

3

7

BPS Kota Cilegon

3.205.135.000

3.851.578.000

4

8

BPS Kota Serang

6.333.975.000

7.358.653.000

1

9


3.538.254.000

5.773.955.000

3

61.508.907.000

90.930.728.000

Jumlah


- 26 -


BPS Provinsi Banten sebagai satker pengelola anggaran terbesar selama tahun 2015 melakukan 5 (lima) kali revisi anggaran melalui Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten maupun Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut: 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-1 tanggal 23 Februari 2015 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang meliputi perubahan akun belanja barang persediaan, ralat rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dalam halaman III DIPA serta perubahan bendahara pengeluaran. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 9486-2055-2884-2080 dan total nilai pagu sebesar Rp17.181.745.000 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). 2. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-2 tanggal 16 Maret 2015 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran bertambah yang meliputi penghematan belanja perjalanan dinas dalam rangka APBNP Tahun Anggaran 2015 dan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 3213-7384-1007-7770 dan total nilai pagu sebesar Rp19.642.007.000 (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ribu rupiah). 3. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-3 tanggal 4 Juni 2015 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran bertambah yang meliputi realokasi anggaran pengolahan SUPAS 2015 dan PBDT 2105 antar satker BPS se-Provinsi Banten, ralat rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dan

perubahan

pejabat

penandatangan

surat

perintah

membayar.

Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 69724080-2110-1654 dan total nilai pagu sebesar Rp19.745.279.000 (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh


- 27 -


sembilan ribu rupiah). 4. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-4 tanggal 25 November 2015 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 050.05/ 0487-Data–Bapp/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan ralat rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 8088-2223-0860-0416 dan total nilai pagu sebesar Rp20.645.279.000 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). 5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-5 tanggal 22 Desember 2015 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penyelesaian pagu minus terkait pembayaran belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji (51) melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran belanja barang (52) operasional pada Program DMPTTL dan belanja barang (52) pada Program PPIS satker BPS Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 1307-6015-6787-0808 dan total nilai pagu sebesar Rp20.645.279.000 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Realisasi Pendapatan Rp318.044.236

B.1 Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp318.044.236 atau mencapai 144,88 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp219.529.000. Pendapatan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :


- 28 -


Tabel 3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan No

Uraian

1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN

2

Pendapatan Jasa

3 4

Estimasi

Realisasi

% Real.

0

64.578.542

219.529.000

219.652.220

Pendapatan Iuran dan Denda

0

9.162.500

-

Pendapatan Lain-Lain

0

24.650.974

-

Jumlah

219.529.000

318.044.236

100,05

144,88

Pada tabel 4 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014, realisasi pendapatan pada 31 Desember TA 2015 mengalami penurunan sebesar 26,56 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember

TA 2014.

Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan dari Pengelolaan BMN yang mengalami penurunan 68,80 persen dan penurunan Pendapatan Lain-lain yang mengalami penurunan 3,13 persen dibandingkan tahun 2014. Tabel 4. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014 Uraian 1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 2. Pendapatan Jasa 3. Pendapatan Iuran dan Denda 4. Pendapatan Lain-Lain Jumlah

Realisasi TA 2015

Realisasi TA 2014

64.578.542

206.952.692

Naik/Turun (%) (68,80)

219.652.220

200.651.713

9,47

9.162.500

-

-

24.650.974

25.446.717

(3,13)

433.051.122

(26,56)

318.044.236

Penyebab penurunan pendapatan di atas diidentifikasikan sebagai berikut : : 1. Pendapatan dari pengelolaan BMN tahun 2015 nilainya kecil, sedangkan tahun 2014 cukup besar yang dipengaruhi adanya penghapusan kendaraan pada satker BPS Provinsi Banten dengan sistem lelang sebanyak 60 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 4 buah dan kendaraan roda dua sebanyak 56 buah dengan nilai hasil lelang sebesar Rp170.675.000. Kendaraan-kendaraan tersebut berasal dari satker BPS Provinsi Banten dan satker BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. 2. Menurunnya pendapatan lain-lain tahun 2015 karena menurunnya


- 29 -


pendapatan dari pengembalian belanja pegawai serta pengembalian belanja lainnya tahun anggaran yang lalu. Pendapatan lain-lain tahun 2014 yang berasal dari pengembalian belanja lainnya tahun yang lalu (TAYL) cukup besar karena banyaknya pegawai yang berpindah dari staf umum ke staf fungsional.

Realisasi B.2. Belanja Belanja Negara Rp81.795.621.409 Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember TA 2015 adalah sebesar

Rp81.795.621.409

atau

89,95

persen

dari

anggaran

belanja

sebesar

Rp90.930.728.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 3 1 D e s e m b e r T A 2 0 1 5 adalah sebagai berikut : Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015 Realisasi Belanja

Penyerapan (%)

36.453.983.000

35.996.863.063

98,75

Program PSPA

5.896.617.000

5.457.774.249

92,56

Program PPIS

48.580.128.000

40.651.150.309

83,68

Program Program DMPT2L

Total Belanja Kotor

Anggaran

90.930.728.000

82.105.787.621

90,29

-

(310.166.212)

-

90.930.728.000

81.795.621.409

89,95

Pengembalian Belanja Belanja Bersih

Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2015

Jenis Belanja

Realisasi Belanja

Anggaran

Penyerapan (%)

Belanja Pegawai

31.300.990.000

31.034.645.028

99,15

Belanja Barang

53.590.121.000

45.471.715.844

84,85

Belanja Modal

6.039.617.000

5.599.426.749

92,71

90.930.728.000

82.105.787.621

90,29

-

(310.166.212)

-

90.930.728.000

81.795.621.409

89,95

Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Belanja Bersih


- 30 -


Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja S.d. 31 Desember 2015 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 -

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Anggaran

Realisasi

Anggaran dan realisasi belanja TA 2015 berdasarkan satuan kerja dapa`t dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 7. Rincian Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja TA 2015 Satuan Kerja

Anggaran

Realisasi

Persen (%)

BPS Provinsi Banten

20.645.279.000

19.226.273.033

93,13

BPS Kabupaten Pandeglang

10.445.169.000

10.180.937.127

97,47

BPS Kabupaten Lebak

10.224.649.000

9.868.291.663

96,51

BPS Kabupaten Tangerang

14.536.773.000

12.941.204.966

89,02

BPS Kabupaten Serang

9.645.956.000

9.484.374.519

98,32

BPS Kota Tangerang

8.448.716.000

6.068.661.905

71,83

BPS Kota Cilegon

3.851.578.000

3.774.054.107

97,99

BPS Kota Serang

7.358.653.000

6.227.297.970

84,63


5.773.955.000

4.334.692.331

75,07

Jumlah Bruto

90.930.728.000

82.105.787.621

90,29

-

(310.166.212)

90.930.728.000

81.795.621.409

Pengembalian Belanja Jumlah Netto

89,95

Sebagai satker pengelola keuangan terbesar, BPS Provinsi Banten menyerap anggaran sebesar 93,13 persen dari total anggaran 20,64 milyar selama tahun 2015 dengan rincian berdasarkan komponennya sebagai berikut :


- 31 -


Tabel 8. Realisasi Anggaran Satker BPS Provinsi Banten Berdasarkan Komponen TA 2015


- 32 -



- 33 -


Berdasarkan Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 63,24 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2014 yang dipengaruhi oleh kenaikan semua jenis belanja dengan masing-masing kenaikan sebesar 19,80 persen untuk belanja pegawai, 120,03 persen untuk belanja barang dan 47,71 persen untuk belanja modal. Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 Uraian Jenis Belanja

Realisasi TA 2015

Realisasi TA 2014

Naik/ (Turun)

Persen (%)

Belanja Pegawai

30.737.760.466

25.657.155.636

5.080.604.830

19,80

Belanja Barang

45.458.434.194

20.659.879.432

24.798.554.762

120,03

Belanja Modal

5.599.426.749

3.790.765.698

1.808.661.051

47,71

Jumlah

81.795.621.409

50.107.800.766

31.687.820.643

63,24

Belanja B.3 Belanja Pegawai Pegawai Rp30.737.760.466 Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2015 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan


- 34 -


PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi. Realisasi belanja pegawai 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp30.737.760.466 dan Rp25.657.155.636. Berdasarkan Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014, realisasi belanja 31 Desember TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 19,80 persen dari realisasi belanja 31 Desember TA 2014. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tunjangan kinerja pegawai selama 8 (delapan) bulan yang dimulai dari bulan Mei s.d. Desember dan bulan ketigabelas tahun 2015 serta adanya kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji sebesar 6 (enam) persen dibandingkan tahun 2014. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut : Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 Uraian Jenis Belanja

Realisasi TA 2015

Realisasi TA 2014

Naik/ (Turun)

Persen (%)

31.019.679.028

26.084.091.842

4.935.587.186

18,92

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS

-

-

-

-

Belanja Honorarium

-

-

-

-

14.966.000

17.761.000

(2.795.000)

(15,74)

-

-

-

-

31.034.645.028

26.101.762.842

4.932.882.186

18,90

(296.884.562)

(444.607.206)

147.722.644

(33,23)

30.737.760.466

25.657.155.636

5.080.604.830

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Belanja Lembur Belanja Vakasi Realisasi Belanja Kotor Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Bersih

19,80

B.4 Belanja Barang Belanja Barang Rp45.458.434.194 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp45.458.434.194 dan Rp20.659.879.432. Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 120,03 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2014. Hal ini disebabkan : 1.

Pada belanja barang non operasional terjadi kenaikan belanja bahan,


- 35 -


belanja honor output kegiatan, dan belanja barang non operasional lainnya, disamping kenaikan pada belanja jasa dan belanja perjalanan dalam negeri yang disebabkan adanya kegiatan pada tahun 2015 yang menyerap anggaran yang cukup besar yaitu Survei Penduduk Antar Sensus

2015

(SUPAS2015),

Susenas

Konsumsi

dan

MSBP

dan

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT2015). 2.

Dimulainya tahapan kegiatan Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016) dengan kegiatan publisitas SE2016.

3.

Adanya anggaran hibah kerjasama antara BPS Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten. Tabel 11. Perbandingan Belanja Barang 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 Uraian

Realisasi

Realisasi

Naik/

Persen

Jenis Belanja

TA 2015

TA 2014

Turun

(%)

Belanja Barang Operasional

1.911.352.846

1.862.169.213

49.183.633

2,64

20.676.388.376

6.762.405.722

13.913.982.654

205,75

Belanja Barang Persediaan

3.425.155.588

-

-

-

Belanja Jasa

1.556.136.961

661.119.392

895.017.569

135,38

Belanja Pemeliharaan

1.791.968.233

1.847.876.950

(55.908.717)

(3,03)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

16.110.713.840

9.539.620.400

6.571.093.440

68,88

Realisasi Belanja Kotor

45.471.715.844

20.673.191.677

24.798.524.167

119,95

(13.281.650)

(13.312.245)

30.595

(0,23)

45.458.434.194

20.659.879.432

24.798.554.762

120,03

Belanja Barang Non Operasional

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Bersih

Tabel 12. Rincian Realisasi Belanja Barang Menurut Satuan Kerja TA 2015 Satuan Kerja

Anggaran

Realisasi

Persen (%)

12.981.782.000

11.601.414.200

89,37

BPS Kabupaten Pandeglang

6.176.342.000

5.934.722.944

96,09

BPS Kabupaten Lebak

6.574.653.000

6.241.253.619

94,93

BPS Kabupaten Tangerang

8.538.453.000

6.933.114.975

81,20

BPS Kabupaten Serang

5.716.252.000

5.579.719.206

97,61

BPS Kota Tangerang

5.767.685.000

3.471.897.843

60,20

BPS Kota Cilegon

1.964.631.000

1.893.596.409

96,38

BPS Kota Serang

2.309.414.000

1.672.199.627

72,41


3.560.909.000

2.143.797.021

60,20

Jumlah Bruto

53.590.121.000

45.471.715.844

84,85

BPS Provinsi Banten

Pengembalian Belanja Jumlah Netto


-

(13.281.650)

53.590.121.000

45.458.434.194

89,83

- 36 -


Belanja Modal B.5. Belanja Modal Rp5.599.426.749 Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014 masing-masing sebesar Rp5.599.426.749 dan Rp3.790.765.698. Realisasi Belanja Modal TA 2015 meningkat 47,71 persen dibandingkan TA 2014 yang dipengaruhi oleh kenaikan belanja modal tanah dan belanja modal gedung dan bangunan yang mengalami kenaikan masing-masing 103,03 persen dan 125,32 persen. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 Realisasi T.A. 2015

Uraian Jenis Belanja Belanja Modal Tanah

2.546.000.000

Naik/Turun

Persen (%)

1.254.000.000 1.292.000.000

103,03

747.127.200

1.513.188.552

(766.061.352)

(50,63)

2.306.299.549

1.023.577.160

0

93.838.000 1.282.722.389

125,32

-

-

0

258.005.600 -

5.599.426.749

3.790.765.712

-

14

5.599.426.749

3.790.765.698

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi T.A. 2014

Belanja Modal Fisik Lainnya Realisasi Belanja Kotor Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Bersih

-

1.808.661.037 443.651.600 -

47,71

1.808.661.051 443.651.600

47,71

-

Tabel 14. Rincian Realisasi Belanja Barang Modal Menurut Satuan Kerja TA 2015 Satuan Kerja BPS Provinsi Banten

Anggaran

Persen (%)

Realisasi

849.728.000

846.721.485

99,65

12.400.000

12.400.000

100,00

-

-

1.969.303.000

1.964.445.549

99,75

136.086.000

132.158.000

97,11

41.500.000

39.025.715

94,04

BPS Kota Cilegon

-

-

BPS Kota Serang

2.997.100.000

2.573.150.000

85,85

33.500.000

31.526.000

94,11

6.039.617.000

5.599.426.749

92,71

BPS Kabupaten Pandeglang BPS Kabupaten Lebak BPS Kabupaten Tangerang BPS Kabupaten Serang BPS Kota Tangerang

BPS Tangerang Selatan Jumlah Netto


-

-

- 37 -


Kenaikan dan penurunan pada belanja modal tahun 2015 dibandingkan belanja modal tahun 2014 diidentifikasikan sebagai berikut : 1.

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.546.000.000 dan Rp1.254.000.000. Realisasi tersebut pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 103,03 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana kantor BPS Kota Serang.

2.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 adalah sebesar Rp747.127.200, mengalami penurunan sebesar 50,69 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp1.513.188.552. Hal ini disebabkan tidak adanya pembelian angkutan darat motor seperti tahun 2014 serta kecilnya pembelian komputer unit pada tahun 2015.

3.

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.306.299.549 dan Rp1.023.577.160. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 125,32 persen dibandingkan Realisasi TA 2014. Peningkatan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari revitalisasi gedung kantor BPS Kabupaten Tangerang dan rehabilitasi di komplek perumahan dinas BPS Provinsi Banten.


- 38 -


C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Tabel 15. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No

Uraian Satker

Jenis

31-Des-15

1 BPS Provinsi Banten BRI Cabang Serang Norek Rp 0084.01.000450.30.8

31-Des-14 - Rp

-

Uang Tunai BRI Cab. Pandeglang Norek 0062.01.000044.30.7 Uang Tunai BRI Cab. Rangkas bitung Norek. 0080.01.000061.30.7

Rp Rp

- Rp - Rp

-

Rp Rp

- Rp - Rp

-

Uang Tunai BRI Cab. Tangerang Norek. 0120-01-002128-309 Uang Tunai BRI Cabang Serang Norek 0084.01.001167.30.6

Rp Rp

- Rp - Rp

-

Rp Rp

- Rp - Rp

-

Rp Rp

- Rp - Rp

-

Rp Rp

- Rp - Rp

-

Uang Tunai Rp BRI Cabang Serang Norek Rp 0084.01.001783.30.6

- Rp - Rp

-

Uang Tunai Rp 9 BPS Kota Tangerang BRI Cab. Tangerang Rp Selatan Norek. 0120-01-001708-300

- Rp - Rp

-

Rp

- Rp

-

Rp

- Rp

-

2 BPS Kabupaten Pandeglang

3 BPS Kabupaten Lebak

4 BPS Kabupaten Tangerang

5 BPS Kabupaten Serang

Uang Tunai 6 BPS Kota Tangerang BRI Cab. Tangerang Norek. 01.20.01.000367.30.5 Uang Tunai 7 BPS Kota Cilegon BRI Cab. Cilegon Norek 0188.01.000302.30.5

8 BPS Kota Serang

Uang Tunai

Jumlah

Catatan atas Laporan Keuangan

- 39 -


Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tabel 16. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Keterangan

TH 2015

TH 2014

Uang Tunai Bank BRI 0084.01.002207.30.8 Jumlah

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

-

-

-

-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 17. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Keterangan

Tahun 2015

Tahun 2014

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dari Hibah

-

-

Jumlah

-

-


- 40 -


Piutang PNBP Rp0

C.4 Piutang PNBP Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPdisajikan sebagai berikut: Tabel 18. Rincian Piutang PNBP Uraian

TH 2015

TH 2014

Piutang PNBP Piutang Lainnya

Jumlah

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0

-

-

-

-

-

-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut: Tabel 19. Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2015 dan 2014 No 1 2

Nama

Tahun 2015

Jumlah

Bagian Lancar TPA Rp0

Tahun 2014 -

-

-

-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:


- 41 -


Tabel 20. Rincian Bagian Lancar TPA No 1 2

Nama

TH 2015

Jumlah

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp 0

TH 2014 -

-

-

-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 21. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Kualitas Piutang Piutang Bukan Pajak Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Nilai Piutang Jk Pendek

% Penyisihan

Nilai Penyisihan

-

0,50% 10% 50% 100%

-

-

0,50% 10% 50% 100%

-

0,50% 10% 50% 100%

-

-

-

-

Bagian Lancar TP/TGR Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

-

Bagian Lancar TPA Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Belanja Dibayar di Muka Rp85.888.214

-

C.8 Beban Dibayar di Muka Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp85.888.214 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:


- 42 -


Tabel 22. Rincian Belanja Dibayar di Muka Jenis

TH 2015

Sewa Gudang di BPS Prov. Banten Sewa Gedung Kantor BPS Kab. Tangerang Sewa Billborad Publisitas SE2016 di BPS Kota Serang

Jumlah

TH 2014

41.785.714 19.352.500 24.750.000

-

85.888.214

-

Sewa gudang pada BPS Provinsi Banten dari rekanan bernama H. Sutopo diperuntukan untuk menyimpan stock barang persediaan terkait kegiatan sensus ekonomi 2016, berdasarkan Surat perjanjian sewa gudang (SPK) nomor PPIS/2895/30.11.02/SPK/2015 tanggal 30 November 2015 senilai Rp. 45.000.000 untuk 14 Bulan periode 1 Desember 2015 hingga 31 Januari 2017, Dibayar lunas berdasarkan SP2D nomor 150201302007742 tanggal 7 Desember 2015 menggunakan akun belanja sewa 522141. Hingga akhir 31 Desember 2015 masa manfaat yang diterima hanya 1 bulan sehingga beban sewa senilai Rp. 3.214.286 sehingga masa manfaat selama 13 bulan menimbulkan belanja dibayar dimuka senilai Rp. 41.785.714. Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut: Tabel 23. Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2015-2014 Jenis -

Jumlah

Persediaan Rp4.600.097.771

TH 2015

TH 2014 -

-

-

-

C.10 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp4.600.097.771 dan Rp548.442.552. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang


- 43 -


dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 24. Rincian Persediaan Jenis

TH 2015

Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Persediaan untuk tujuan strategis Persediaan Lainnya Jumlah

TH 2014

4.183.440.052 Rp 2.824.000 Rp

144.398.848 2.303.400

274.652.640 Rp

283.653.590

122.631.579 Rp 16.549.500 Rp

101.462.210 16.559.504

- Rp 65.000 4.600.097.771 548.442.552

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Menjelang akhir tahun 2015, BPS Provinsi Banten memperoleh transfer masuk barang persediaan dari BPS RI untuk kegiatan Sensus Ekonomi 2016 berupa barang publisitas dan dokumen kegiatan pelatihan dan pelaksanaan lapangan SE2016 senilai Rp. 3.360.414.120. Untuk kaos SE2016 sudah didistribusikan ke seluruh pegawai di Wilayah BPS Provinsi Banten senilai Rp. 21.883.400, sehingga nilai saldo akhir untuk barang persediaan terkait kegiatan Sensus Ekonomi 2016 senilai Rp. 3.338.530.720. Pada BPS Kabupaten/Kota terdapat barang persediaan terkait

kegiatan

Sensus Ekonomi 2016 yang merupakan transfer masuk dari BPS Provinsi Banten yaitu berupa barang publisitas dan dokumen kegiatan pelatihan dan pelaksanaan lapangan SE2016. Adapun nilai persediaan terkait kegiatan SE2016 yaitu sbb : Transfer Dari Provinsi Ke Kab Kota (hasil Rekap Manual) Satker

27.205.500

3602 Lebak

23.659.400

3603 Tangerang

72.277.495

3604 Serang

28.269.940

3671 Tangerang

60.378.510

3672 Cilegon

25.735.395

3673 Serang

24.016.145

3674 Tangsel

31.020.710

Total


Rp.

3601 Pandeglang

292.563.095

- 44 -


Adapun rincian jenis barang terdapat pada lampiran BA hasil Stock Opname Fisik per 31 Desember 2015. Tagihan TP/TGR Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 25. Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2015 dan 2014 No 1 2

Debitur Jumlah

Tahun 2015

Tahun 2014 -

-

-

-

BPS Provinsi Banten memiliki TGR hilangnya unit kendaraan roda-2 a.n suwandari sebesar Rp. 6.555.000,- yang harus dibayar selama 24 bulan melalui pemotongan gaji. Sisa TGR tidak dibukukan ke dalam neraca SAI, dikarenakan pembukuan dilakukan di neraca SAI satker Sekretariat utama/satker BPS pusat. Hingga Juli tahun 2015 sudah lunas 24 kali pembayaran yang dilakukan semenjak TA 2013, sehingga selama TA 2015 LRA pendapatan dan hibah TA 2015 untuk akun 423921 (Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara) senilai Rp. 1.911.875. Adapun terkait kesalahan akun yang awalnya menggunakan akun 423922 sudah diralat dengan akun yang sesuai yaitu 423921. Pada BPS Kabupaten Serang, adanya pendapatan negara dalam rangka penggantian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas BMN yang Hilang yaitu 1 unit Kendaraan Roda 2 sebesar Rp4.298.100 dan 1 unit Laptop dari pemegang BMN sebesar Rp4.413.622. masih menggunakan akun 423922 (Pendapatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan) karena s.d tanggal pelaporan belum


- 45 -


dapat dilakukan ralat SSBP. Pada BPS Kota Cilegon, TGR atas laptop kantor BPS Kota Cilegon sebesar Rp505.372,-. Masih menggunakan akun 423922 (Pendapatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan) karena s.d tanggal pelaporan belum dapat dilakukan ralat SSBP. Pada BPS Kota Tangerang Selatan, Pendapatan Pelunasan Piutang (Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara) TA 2015 sebesar Rp4.707.443. Tuntutan Ganti Rugi tersebut berupa hilangnya kendaraan roda 2 motor Honda Supra 125 Hitam Metalik Nopol B 6808 NIQ atas nama Khoirul Minan. Tuntutan ganti rugi tersebut telah dibayar secara sekaligus di Bank Negara Indonesia pada tanggal 30 November 2015 dengan NTPN A691F2UG4JF592T9 dan NTB 000000565192. Pelunasan tuntutan ganti rugi tersebut telah dituangkan ke dalam Surat Keterangan Tanda Lunas dari BPS RI dengan No : B.160/BPS/2213/12/2015 tanggal 21 Desember 2015. Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut: Tabel 26. Rincian Tagihan TPA No 1 2

Debitur Jumlah

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

TH 2015

TH 2014 -

-

-

-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk


- 46 -


masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut: Tabel 27. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang TA 2015 Kualitas Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Jk Panjang

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

% Penyisihan

Nilai Penyisihan

-

0,50% 10% 50% 100%

-

-

0,50% 10% 50% 100%

Tagihan PA

Jumlah

-

-

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

-

-

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Tanah Rp11.019.390.000

C.14 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Provinsi Banten per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp11.019.390.000 dan Rp8.473.390.000. Terdapat penambahan atas tanah pada TA 2015 yakni pengadaan tanah kantor pada BPS Kota serang senilai Rp. 2.546.000.000,-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

Rp

8.473.390.000

Mutasi tambah: Pembelian Hibah Reklasifikasi Mutasi kurang: Penghentian aset dari penggunaan Penghapusan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.546.000.000 -

Saldo per 31 Desember 2015

Rp

11.019.390.000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

Rp

-

Nilai Buku per 31 Desember 2015

Rp

11.019.390.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:


- 47 -


Tabel 28. Rincian Tanah

No.

Satker

KIB

Luas

1 BPS Provinsi Banten 2.01.01 2 BPS Kabupaten Pandeglang 2.01.01.04.001.1 2.01.01.04.001.2 2.01.01.01.001.1 3 BPS Kabupaten Lebak 2.01.01.01.001 2.01.01.04.001 2.01.01.04.002 4 BPS Kabupaten Tangerang 2.01.01.01.001.1 2.01.01.04.001.1 5 BPS Kabupaten Serang 1 2 6 BPS Kota Tangerang 2.01.01.04.001.1 2.01.01.04.001.2 7 BPS Kota Cilegon 2.01.01.01.001.1 8 BPS Kota Serang 9 BPS Kota Tangerang Selatan 2.01.01.04.001.1 2.01.01.01.001.1

1835 m2 500 m2 1720 m2 192 m2 270 m2 500 m2 1590 m2 200 m2 1345 m2 300 m2 2.270 m2 500 m2 486 m2 260 m2 1282 m2 965 m2 200 m2

Jumlah

Nilai Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

270.000.000 138.100.000 728.700.000 18.800.000 216.000.000 100.000.000 1.254.000.000 120.000.000 470.750.000 379.900.000 749.100.000 195.300.000 150.000.000 119.600.000 2.546.000.000 3.233.103.000 330.037.000

Rp

11.019.390.000

Tanah BPS Provinsi Banten seluas 1.835 m2 senilai Rp. 270.000.000 yang terletak di Jalan Bayangkara, Serang, Banten pada tanggal pelaporan dikuasai / digunakan

untuk rumah dinas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi

Banten beserta Para Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Tanah BPS Kota Serang seluas 1.273 m2 senilai Rp. 2.546.000.000; yang terletak di Jl. Raya Serang-Pandeglang kel. Sukajaya Kec. Curug Kota Serang, pada tanggal pelaporan masih bersifat idle (belum digunakan).

Peralatan dan Mesin Rp24.663.873.474

C.15 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp24.663.873.474 dan Peralatan

dan

Mesin

tersebut

Rp19.712.536.290. Mutasi nilai dapat

dijelaskan

sebagai

berikut:


- 48 -


Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

19.712.536.290

Mutasi tambah: Pembelian Transfer Masuk Reklasifikasi masuk Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Mutasi kurang: Transfer keluar Reklasifikasi keluar Penghentian aset dari penggunaan

747.127.200 4.629.590.467 19.239.000 25.200.000 0 (322.456.546) (19.239.000) (128.123.937)


24.663.873.474


(16.290.074.101)


8.373.799.373

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa: a. Pembelian berupa: Portable Generating Set senilai Rp195.800.000; Pompa air senilai Rp5.900.000; Lori dorong senilai Rp1.980.000; Lemari Besi/Metal senilai Rp29.452.500; Lemari kayu senilai Rp27.500.000; Filing cabinet besi senilai Rp. 43.593.890; Peti uang/cash box/coin box senilai Rp. 525.000; Locker senilai Rp. 10.780.000; Lemari display senilai Rp. 4.235.000; Tabung pemadam api senilai Rp7.370.000; Alat penghancur

kertas

senilai

Rp7.040.000;

Mesin

antrian

senilai

Rp4.152.500; Meja kerja kayu senilai Rp4.785.000; Kursi besi/metal senilai Rp77.872.000; Kursi kayu senilai Rp4.840.000; Sice senilai Rp. 14.545.000; Meja rapat senilai Rp31.790.000; Tempat tidur kayu senilai Rp1.540.000; Workstation senilai Rp23.540.000; Mesin pel/poles senilai Rp8.386.015; Lemari Es senilai Rp3.300.000; AC Split senilai Rp 46.450.000; Unit power suply senilai Rp. 5.940.000; Alat rumah tangga lainnya (home use) senilai Rp3.517.470; Digital running text senilai Rp. 4.950.000; P.C Unit senilai Rp 28.490.000; Line printer senilai Rp. 6.517.500;

Printer

(peralatan

personal

komputer)

senilai

Rp100.540.000; Viewer (peralatan personal komputer) senilai Rp. 9.464.750; External senilai Rp. 5.250.000; Router senilai Rp7.577.500 dan Rak server senilai Rp. 16.775.000; Peralatan komputer lainnya senilai Rp. 2.728.075. b. Transfer

masuk

berupa:

Global

Positioning

System

senilai

Rp432.917.770; Moisture Tester senilai Rp. 49.643.836; UPS senilai


- 49 -


Rp.139.949.932; P.C Workstation senilai Rp. 381.391.550; P.C Unit senilai Rp. 976.074.531; Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe) senilai Rp.342.216.958; Printer senilai Rp.59.400.000; Scanner senilai Rp. 512.891.530; External senilai Rp887.150; Server senilai Rp.545.408.866; Rak Server senilai Rp.16.889.488; Firewall senilai Rp.982.872.000; Wireless Access Point senilai Rp.34.039.500; dan Switch senilai Rp.155.007.356. c. Reklasifikasi masuk berupa : Camera digital senilai Rp. 10.164.000; Printer (peralatan personal komputer) senilai Rp. 9.075.000 d. Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap berupa : sepeda motor senilai Rp. 25.200.000. e. Transfer Keluar berupa : Global Positioning System senilai minus Rp213.412.710; Alat pengukur kadar air (mouisture tester) senilai minus Rp.49.643.836; Printer (peralatan personal komputer) senilai

minus

Rp59.400.000. f.

Reklasifikasi keluar berupa : Serial scanner/Printer senilai minus Rp. 9.075.000; Kamera digital senilai Rp. 10.164.000.

g. Penghentian Aset dari penggunaan berupa : Portable Generating Set senilai minus

Rp. 18.700.000; sepeda motor senilai minus Rp.

61.826.999; Alat bantu uji tumbuh senilai minus Rp. 8.781.306; Mesin hitung elektronik/calculator senilai minus Rp. 369.380; Meja kerja kayu senilai minus Rp. 1.200.000; Kursi besi/metal senilai minus Rp. 3.672.500; Meja komputer senilai minus Rp. 302.500; A.C Split senilai minus Rp. 4.300.000; Unit Power Supply senilai minus Rp. 7.391.652; Telex senilai minus Rp. 1.696.000; dan Laptop senilai minus Rp. 19.883.600. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Gedung dan Bangunan Rp14.924.849.709

C.16 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp14.924.849.709 dan Rp13.143.526.908. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


- 50 -


Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Penyelesaian Pembangunan Langsung Pengembangan Nilai Aset Mutasi kurang: Penghentian Aset dari Penggunaan

13.143.526.908 1.964.445.549 45.858.000 295.996.000 (524.976.748)


14.924.849.709

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2015

(1.822.694.810)


13.102.154.899

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa : a. Penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa : Bangunan gedung kantor pemerintah senilai Rp. 1.964.445.549. yaitu pengadaan gedung kantor BPS Kabupaten Tangerang. b. Penyelesaian pembangunan langsung berupa: Bangunan gudang tertutup permanen senilai Rp45.858.000,- yaitu pembangunan rumah genset di BPS Provinsi Banten. c. Pengembangan nila aset berupa : bangunan gedung kantor permanen senilai Rp200.996.000,- ; Rumah negara Gol. I Tipe B dan C Permanen total senilai Rp. 95.000.000,- yaitu penataan lingkungan rumah dinas. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp84.752.000

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp84.752.000 dan Rp84.752.000. Pada tahun 2015 tidak ada transaksi mutasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

84.752.000

Mutasi tambah:

Penambahan jaringan teknologi informasi Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

84.752.000 (20.498.663) 64.253.337

Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan Listrik Rp 10.340.000 di BPS Kab.


- 51 -


Lebak dan jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20 KVA Rp 74.412.000,00 di BPS Provinsi Banten. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Tetap Lainnya Rp691.353.606

C.18 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp691.353.606 dan Rp570.090.870. Mutasi Aset Tetap Lainnya pada tahun 2015 berasal dari reklasifikasi masuk berupa Buku lainnya senilai Rp. 29.120.843; Laporan senilai Rp. 22.235.645; Serial lainnya senilai Rp.69.467.943; CD/VCD/DVD/LD senilai Rp. 1.026.205-. Berasal dari Reklasifikasi keluar berupa slide sebanyak 31 buah senilai minus Rp. 587.900,-. Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: Reklasifikasi Masuk Perolehan Lainnya Mutasi kurang: Reklasifikasi Keluar Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

570.090.870 121.850.636 (587.900) 691.353.606 691.353.606 s

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp49.700.000

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp49.700.000 dan Rp49.700.000. Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: Penambahan KDP Perolehan Lainnya Mutasi kurang: Reklasifikasi Keluar Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

49.700.000 -

49.700.000 49.700.000

KDP senilai Rp. 49.700.000 merupakan KDP tahun lalu yang merupakan Honor konsultan perencana pembangunan gedung kantor pada BPS


- 52 -


Kabupaten Lebak, pembangunan yang direncanakan pada DIPA TA 2015 tidak dapat dilaksanakan proses kontruksi bangunannya dikarenakan adanya moratorium

pembangunan

gedung

kantor

berdasarkan

surat

dari

Kementerian Keuangan nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014

perihal

Penundaan/Moratorium

Pembangunan

Gedung

Kantor

Kementerian Negara/Lembaga. Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran. Akumulasi C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 Rp18.133.267.574

adalah masing-masing Rp18.133.267.574 dan Rp15.175.457.192. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 29. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No 1 2 3 4

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan 24.663.873.474 14.924.849.709 84.752.000 691.353.606 40.364.828.789

Akumulasi Penyusutan 16.290.074.101 1.822.694.810 20.498.663 0 18.133.267.574

Nilai Buku 8.373.799.373 13.102.154.899 64.253.337 691.353.606 22.231.561.215

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Aset Tak Berwujud Rp2.116.191.359

C.21 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp2.116.191.359 dan Rp2.054.503.359. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BPS Provinsi Banten berupa software dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah


- 53 -


sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

2.054.503.359

Mutasi tambah: Transfer Masuk Mutasi kurang:

61.688.000 -


2.116.191.359


-


2.116.191.359

Mutasi tambah: 

Transfer masuk berupa lisensi senilai RP61.688.000 di BPS Provinsi Banten.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015adalah sebagai berikut: Tabel 30. Rincian Aset Tak berwujud Uraian

Nilai

Software Komputer ATB Lainnya

941.219.919 1.174.971.440 2.116.191.359

Aset Lain-Lain Rp1.526.443.417

C.22 Aset Lain-Lain Saldo

Aset

Lain-lain

per

31

Desember

2015

dan

2014

adalah

Rp1.526.443.417 dan Rp1.423.519.480. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2015

1.423.519.480 653.100.685 (25.200.000) (524.976.748) 1.526.443.417 (1.439.088.589) 87.354.828

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penambahan melalui reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya berupa : Portable Generating Set senilai Rp. 18.700.000; sepeda motor senilai Rp.


- 54 -


61.826.999; Alat bantu uji tumbuh senilai Rp. 8.781.306; Mesin hitung elektronik/calculator senilai Rp. 369.380; Meja kerja kayu senilai Rp. 1.200.000; Kursi besi/metal senilai Rp. 3.672.500; Meja komputer senilai Rp. 302.500; A.C Split senilai Rp. 4.300.000; Unit Power Supply senilai Rp. 7.391.652; Telex senilai Rp. 1.696.000; dan Laptop senilai Rp. 19.883.600 dan Bangunan gedung kantor permanen senilai Rp. 524.976.748. b. Pengurangan melalui penghapusan sebesar Rp524.976.748. merupakan penghapusan bangunan gedung kantor permanen. Dan penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan berupa sepeda motor senilai Rp. 25.200.000. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keungan ini. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp1.439.088.589

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp1.439.088.589 dan Rp1.297.528.566. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 31. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap Aset Tak Berwujud Software komputer ATB Lainnya Jumlah Aset Lain-lain Jumlah

Uang Muka dari KPPN Rp0

Nilai Perolehan

941.219.919 1.174.971.440 2.116.191.359 1.526.443.417 3.642.634.776

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi

Nilai Buku

0 0 1.439.088.589 1.439.088.589

941.219.919 1.174.971.440 2.116.191.359 87.354.828 4.319.737.546

C.24 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan


- 55 -


KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Tabel 32. Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No

Uraian

Tahun 2015

1

BPS Provinsi Banten

-

2

BPS Kab. Pandeglang

-

3

BPS Kab. Lebak

-

4

BPS Kab. Serang

-

5

BPS Kab. Tangerang

-

6

BPS Kota Tangerang

-

7

BPS Kota Cilegon

-

8

BPS Kota Serang

-

9

BPS Kota Tangerang Selatan

-

Jumlah

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Provinsi Banten per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 33. RincianUtang kepada Pihak Ketiga

Uraian Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor Potongan pajak yang belum disetor Utang kepada Pihak ketiga lainnya Total

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

Jumlah

Penjelasan ----

C.26 Pendapatan Diterima di Muka Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah


- 56 -


masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 34. Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian

Jumlah

-

Total

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp1.134.789.970

-

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp1.134.789.970 dan Rp883.411.517, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 35. Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2015-2014

Uraian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Jumlah


Tahun 2015

Tahun 2014

1.083.127.584

836.736.432

51.662.386

46.675.085

-

-

1.134.789.970

883.411.517

- 57 -


Rincian Beban yang masih harus dibayar TA 2015 adalah sbb :

Satker

Jenis Belanja

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar BPS Provinsi Banten Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Jumlah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar BPS Kab. Pandeglang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Jumlah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar BPS Kab. Lebak Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Jumlah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar BPS Kab. Serang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Jumlah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar BPS Kab. Tangerang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Jumlah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar BPS Kota Tangerang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Jumlah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar BPS Kota Cilegon Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Jumlah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar BPS Kota Serang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Jumlah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar BPS Kota Tangerang Selatan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Jumlah Jumlah Total

Jumlah 241.132.399 23.008.162 264.140.561 152.717.037 3.646.237 156.363.274 112.558.313 2.734.316 115.292.629 125.252.914 4.872.042 130.124.956 144.439.825 1.390.712 145.830.537 88.913.979 5.233.098 94.147.077 67.873.125 3.444.082 71.317.207 75.735.027 3.339.687 79.074.714 74.504.965 3.994.050 78.499.015 1.134.789.970

Ekuitas C.28 Ekuitas Rp39.055.393.417

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp39.055.393.417 dan Rp28.704.064.184. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


- 58 -


Pendapatan PNBP Rp245.793.262

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp245.793.262 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 36. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015-2014

URAIAN Pendapatan dari pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-lain Jumlah

Tahun 2015 16.978.542 219.652.220 9.162.500 245.793.262

Tahun 2014

NAIK (TURUN) %

-

-

-

-

-

Pendapatan dari pengelolaan BMN merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya yakni cetakan publikasi BPS senilai Rp4.798.750 dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp12.179.792 yakni rumah dinas pejabat. Pendapatan jasa-LO merupakan pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dg tugas dan fungsi masing2 kementrian negara/lembaga senilai Rp219.529.000 yakni setoran SSBP PNBP kerjasama dengan BI dan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) senilai Rp123.220 yakni setoran bunga giro rekening hibah tahun 2014 pada BPS Provinsi Banten. Pendapatan iuran dan denda merupakan pendapatan denda keterlambatan penyelesaian keterlambatan pekerjaan pemerintah senilai Rp. 9.162.500 yaitu merupakan denda keterlambatan pembangunan gedung kantor BPS Kabupaten Tangerang. Beban Pegawai Rp30.984.151.628

D.2 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp30.984.151.628 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum


- 59 -


berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tabel 37. Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN

Tahun 2015

Beban Gaji Beban Tunjangan-Tunjangan Beban Honorarium dan Vakasi Beban Lembur

30.984.151.628 0 0 30.984.151.628

Jumlah

Beban Persediaan Rp2.089.960.378

NAIK (TURUN) %

Tahun 2014

-

-

-

-

D.3 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp2.089.960.378 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 38. Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga jaga

TH 2015 2.058.940.474 1.428.000 29.175.804 416.100

Beban Persediaan Lainnya Jumlah Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa Rp23.971.301.467

NAIK (TURUN) %

TH 2014

2.089.960.378

-

-

-

-

0

-

D.4 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp23.971.301.467 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


- 60 -


Tabel 39. Rincian Beban Barang dan JasaTahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN Beban Barang Operasional Beban Barang Non Operasional Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Sewa Beban Jasa Konsultan Beban Jasa Profesi Beban Jasa Lainnya

Jumlah

Beban Pemeliharaan Rp1.889.213.500

TH 2015

NAIK (TURUN) %

TH 2014

1.865.034.402 20.635.754.567 562.355.712 254.436.786 273.559.000 277.750.000 102.411.000

-

-

-

-

23.971.301.467

-

-

D.5 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.889.213.500 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 40. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Pemeliharaan Lainnya Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan Beban persediaan suku cadang Jumlah

Beban Perjalanan Dinas Rp16.104.863.840

TH 2014

NAIK (TURUN) %

444.233.984 1.403.114.485 0 38.276.031 3.589.000

-

-

1.889.213.500

-

-

TH 2015

D.6 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

adalah masing-masing

sebesar Rp16.104.863.840 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


- 61 -


Tabel 41. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN

TH 2014

NAIK (TURUN) %

Beban Perjalanan Biasa

1.367.252.840

-

-

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

3.920.807.000

-

-

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

5.765.055.700

-

-

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

5.051.748.300

-

-

16.104.863.840

-

-

Jumlah

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp979.402.377

TH 2015

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp979.402.377 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 42. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN Beban Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

238.925.082

Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

740.477.295

Jumlah

Beban Bantuan Sosial Rp0

TH 2015

979.402.377

TH 2014

NAIK (TURUN) %

-

-

D.8 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


- 62 -


Tabel 43. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN

TH 2015

Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Jumlah

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.152.888.727

TH 2014

% NAIK (TURUN)

-

-

-

-

0 0 0 0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.152.888.727 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 44. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

TH 2014

NAIK (TURUN) %

2.786.619.789 313.273.454 2.204.966 3.102.098.209

-

-

50.790.518 50.790.518 3.152.888.727

-

-

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

TH 2015

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penyusutan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Beban Penyusutan aset lain-lain Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014

adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


- 63 -


Tabel 45. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN

TH 2015

NAIK (TURUN) %

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

0

-

-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar

0

-

-

0

-

-

Jumlah

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp(400.029.427)

TH 2014

D.11 Kegiatan Non Operasional Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 46. Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 URAIAN

TH 2015

Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan pelepasan aset non lancar Beban pelepasan aset non lancar

NAIK (TURUN) %

-

-

-

-

-

-

-

-

(424.680.401) 47.600.000 472.280.401

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya

24.650.974

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya Defisit Selisih Kurs

24.650.974 0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Luar Biasa Rp0

TH 2014

(400.029.427)

D.12 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untukTahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 47. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2015 dan 2014 URAIAN

TH 2015

TH 2014

NAIK (TURUN) %

Pendapatan PNBP

0

-

-

Beban Perjalanan Dinas

0

-

-

0

-

-

0

-

-

Beban Persediaan Jumlah


- 64 -


E. Ekuitas Awal Rp28.704.064.184

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp28.704.064.184 dan Rp0.

Defisit LO Rp(79.326.018.082)

E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp(79.326.018.082) dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp.(34.838.258)

E.3 Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp(34.838.258) dan Rp0. Penyesuaian nilai aset dipergunakan untuk : 

mencatat Penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah

Pusat

menggunakan

Metode

Penilaian

Persediaan “Harga Perolehan Terakhir”. 

Mengkoreksi atas kesalahan Persediaan, yang terjadi pada Tahun Anggaran Berjalan dan Diperbaiki pada TA Berjalan juga. Koreksi atas kesalahan Tahun anggaran Yang lalu menggunakan akun/menu “Koreksi Persediaan” atau “Saldo awal”.



Mengeliminir akun “Belum diregister” khusus karena pembulatan; Aplikasi Persediaan dapat mencatat nilai satuan persediaan dalam nilai desimal; Aplikasi SIMAK dan Persediaan dalam Satuan Rupiah Penuh; Sehingga dapat terjadi selisih karena pembulatan dengan nilai “kecil”.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:


- 65 -


Tabel 48. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan

Koreksi

Barang Konsumsi

-

Suku Cadang

Jumlah

-

Koreksi Nilai Aset E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Tetap Rp122.971.861 Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp122.971.861 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 49. Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Jenis Aset Tetap

Koreksi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

122.971.861 -

Jumlah

Koreksi Atas Beban Rp0

122.971.861

E.6 Koreksi Atas Beban Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 50. Rincian Koreksi Atas Beban Jenis Beban -

Jumlah

Koreksi Atas Pendapatan Rp0

Jumlah Koreksi

-

E.7 Koreksi Atas Pendapatan Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan


- 66 -


pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun2015 adalah sebagai berikut: Tabel 51. Rincian Koreksi Atas Pendapatan Jenis Pendapatan

Koreksi

-

Jumlah

Koreksi Hibah Masuk/ Keluar Rp0

-

E.8 Koreksi Hibah Masuk/Keluar Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 52. Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar Jenis Koreksi

Koreksi

-

Jumlah

Ekuitas Akhir Rp39.055.393.417

-

E.9 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp39.055.393.417 dan Rp28.704.064.184


- 67 -


F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Nomor: 015/KPA/36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statitsik Provinsi Banten Nomor 095/KPA/36 Tahun 2014 Tentang Penanggung Jawab Pengelola Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2015, Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk

Melakukan

Tindakan

Yang

Mengakibatkan

Pengeluaran

Anggaran

Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten pada tanggal 9 Maret 2015 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan, Semula : Kuasa Pengguna Anggaran

:

Dr. Syech Suhaimi, SE, M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen

:

Ir. Raden Gandari Adianti AF, M.Si

Pejabat Penandatangan SPM

:

Ir. Indra Warman

Bendahara Pengeluaran

:

Desty Tritanti, A.Md

Kuasa Pengguna Anggaran

:

Dr. Syech Suhaimi, SE, M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen

:

Ir. Raden Gandari Adianti AF, M.Si

Pejabat Penandatangan SPM

:

Darusman, S.Si, MM

Bendahara Pengeluaran

:

Desty Tritanti, A.Md

Menjadi :

2.

Berdasarkan Kerja Sama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dengan

BPS

Provinsi

Banten

Nomor

16/20/DSta/GSD/Sr

atau

Nomor

B-

396/BPS/36000/12/2014 Mengenai Pelaksanaan Survei Konsumen (SK) Tahun 2015 dan Nomor

16/21/DSta/GSD/Sr

atau

Nomor

B-397/BPS/36000/12/2014

Mengenai

Pelaksanaan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Tahun 2015, BPS Provinsi Banten menerima pendapatan negara (PNBP) dalam rangka pelaksanaan APBN sebesar Rp155.115.000 untuk pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Survei Konsumen Tahun 2015 Provinsi Banten dan sebesar Rp64.414.000 untuk pelaksanaan kegiatan Survei Khusus


- 68 -


Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulanan Tahun 2015 Provinsi Banten atau total PNBP sebesar Rp219.529.000. Untuk keperluan tersebut menggunakan rekening penerimaan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Serang dengan nomor rekening:

0084.01.002207.30.3

atas nama BPN 020 BPS Prov. Banten. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KMK.02/2009 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik, dana yang masuk ke DIPA BPS Provinsi Banten sebesar 98,26 persen atau Rp203.295.000 yang didasarkan pada estimasi awal penerimaan PNBP pada awal tahun 2015 sebesar Rp206.895.000. Dari jumlah tersebut, sampai dengan 31 Desember 2015 dana yang terealisasi sebesar Rp143.776.000 atau sebesar 70,72 persen. 3.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 050.05/0487-Data-Bapp/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan sesuai Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan BPS Provinsi Banten tentang Pemberian Hibah Uang kepada BPS Provinsi Tahun 2015 Nomor 978/36-Huk/2015 atau atau Nomor B-1228/BPS/36000/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, Sesuai keputusan tersebut BPS Provinsi Banten menerima transfer hibah uang sebesar Rp900.000.000. Pemberian hibah ini untuk penyediaan publikasi statistik tahun 2015 yang meliputi :  Penyediaan Publikasi Profil Banten Tahun 2015 (Data Terpilah Gender)  Penyediaan Publikasi Indikator Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 54 Tahun 2010  Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Banten Tahun 2014  Analisis Keterkaitan Industri Kimi Hulu-Hilir di Provinsi Banten  Penyusunan Publikasi Profil Anak Provisni Banten Tahun 2014 (Data Terpilah Gender) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, kegiatan kerjasama ini sudah selesai dilaksanakan dengan realisasi anggaran mencapai 100 persen.

4.

Kerjasama Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik Tahun 2015 dalam rangka Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan pada Skala Nasional Tahun 2015.  Perjanjian kerja sama Nomor : 177A/Kpts/Kp.340/A7/01/2015 atau Nomor: 02.04.11/KS.P/26-1/2015 tanggal 26 Januari 2015.


- 69 -


 Bentuk kerja sama Swakelola.  Sumber pendanaan dari DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.  Penanggung jawab kegiatan di pusat adalah Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS, sedangkan di BPS Provinsi adalah Bidang Statistik Produksi.  BPS bertugas melaksanakan kegiatan upaya percepatan penyediaan data dan peningkatan kualitas data tanaman pangan berkelanjutan pada skala nasional sehingga dapat diperoleh data per kecamatan dan per kabupaten/kota, menyerahkan rekapitulasi per kabupaten/kota kepada Pihak Pertama, menyerahkan raw data per kecamatan kepada pihak pertama dalam bentuk file Microsoft Acces dan menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan.  Untuk menampung dana tersebut telah dibuka Giro a.n. RPL 020 BPS Prov. Banten utk PDS Pusdatin pada Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor rekening 163-000050106-7.  Nilai kerja sama yang dianggarkan untuk BPS Provinsi Banten sebesar Rp494.765.000, sampai tanggal 31 Desember 2015 realisasi kegiatan ini sebesar Rp493.755.750 atau sebesar 99,80 persen.

5.

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dan BPS Provinsi Banten Nomor : 520/325.B-DPP/2015 atau 2.02.01.36/KS.P/103/2015 tanggal 14 April 2015 tentang kegiatan Survei Ubinan dan Data Statistik TA. 2015 dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi ke-2 tanggal 6 Maret 2015 Nomor : 018.08.3.299336/2015 Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten tentang kerjasama dengan BPS dalam rangka mendukung upaya khusus (UPSUS) pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai tahun 2015, dilakukan kerjasama swakelola tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pertanian Provinsi Banten antara Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dan BPS Provinsi Banten.  Sumber pendanaan dari DIPA Pusat Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang ada pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Dana Dekonsentrasi).  Penanggung jawab kegiatan di pusat adalah Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS, sedangkan di Provinsi adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten


- 70 -


c.q. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan BPS Provinsi Banten c.q. Bidang Statistik Produksi.  Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dan BPS Provinsi Banten bertugas melaksanakan kegiatan : (1) Pengecekan kegiatan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai; (2) Pengadaan alat ubinan untuk pelaksanaan pengukuran di lapangan; (3) Peningkatan kualitas hasil ubinan; (4) Evaluasi kegiatan melalui konsultasi BPS Provinsi Banten ke BPS RI; (5) Pengembangan kemampuan teknis melalui kegiatan sosialisasi/refreshing Kepala Seksi Statistik Pertanian BPS Provinsi ke BPS RI; dan (6) Monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lapangan.  Nilai kerja sama yang dianggarkan untuk Provinsi Banten sebesar Rp478.971.000 yang meliputi pengadaan alat ubinan sebesar Rp85.000.000 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dan Survei Ubinan dan Statistik yang dilakukan oleh BPS Provinsi Banten sebesar Rp393.971.000. Sampai dengan Desember 2015 realisasi kedua kegiatan ini sebesar Rp452.564.600 atau sebesar 94,49 persen. 6. Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon dengan Badan Pusat Statistik Kota Cilegon Tahun 2015 sebagai berikut: • Perjanjian kerja sama Nomor: 050/92/Bappeda; Nomor: B-012.1/BPS/3672.0/I/ 2015 tanggal 15 Januari 2015. • Bentuk kerja sama Swakelola. • Sumber pendanaan dari APBD Kota Cilegon Kota Cilegon DPA SKPD TA 2015 dengan rincian sebagai berikut:  Penyusunan Statistik Kota Cilegon Tahun 2014 dan Triwulanan Tahun 2015, senilai Rp120.000.000,- (Seratus duapuluh juta rupiah).  Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kota Cilegon, senilai Rp70.000.000,(Tujuh puluh juta rupiah).  Penyusunan Statistik Sosial Tahun 2014, senilai Rp23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).


- 71 -


Lampiran I Kantor Wilayah BPS Provinsi Banten Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 Masa No

Aset Tetap

Manfaat

A Tanah 1 Tanah B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C 1 2 D 1 E 1 F 1

Jumlah Peralatan dan Mesin Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Komputer Unit Peralatan Komputer Jumlah Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jumlah Jaringan Jaringan Listrik Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap Lainnya Bahan Perpustakaan Tercetak

Bahan Perpustakaan Terekam dan 2 Bentuk Mikro Jumlah G Aset Lainnya 1 Aset Tak Berwujud* 2 Aset yang dihentikan penggunaannya Jumlah Total

Akm. Peny. Nilai Perolehan Per 30-06-2015

Nilai Buku

Per 31-12-2015

Per 31-12-2015

-

-

0 0

7 7 2 5 5 4 5 5 5 5 4 4

396.400.000 1.438.669.380 1.980.000 5.456.000 58.422.900 14.805.065 577.156.681 856.103.097 196.013.315 11.301.000 2.299.966.068 6.500.647.780 12.356.921.286

125.164.287 871.861.566 3.971.000 49.656.840 62.687.669 384.462.737 515.802.505 83.461.109 11.301.000 1.415.907.094 2.472.291.992 5.996.567.799

56.628.572 150.114.661 990.000 330.000 3.342.180 (47.882.604) 55.895.879 90.565.895 20.807.641 214.092.087 773.131.232 1.318.015.543

181.792.859 1.021.976.227 990.000 4.301.000 52.999.020 14.805.065 440.358.616 606.368.400 104.268.750 11.301.000 1.629.999.181 3.245.423.224 7.314.583.342

214.607.141 416.693.153 990.000 1.155.000 5.423.880 136.798.065 249.734.697 91.744.565 669.966.887 3.255.224.556 5.042.337.944

50 50

4.031.518.200 1.280.216.600 5.311.734.800

612.491.811 180.584.293 793.076.104

82.797.114 25.946.906 108.744.020

695.288.925 206.531.199 901.820.124

3.336.229.275 1.073.685.401 4.409.914.676

40

74.412.000 74.412.000

16.742.700 16.742.700

1.860.300 1.860.300

18.603.000 18.603.000

55.809.000 55.809.000

1

0 0

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0 576.241.391 576.241.391 18.319.309.477

563.546.590 563.546.590 7.369.933.193

-

Akm. Peny.

-

0

-

Beban Peny. Periode Juli - Des Tahun 2015

5.904.014 5.904.014 1.434.523.877

569.450.604 569.450.604 8.804.457.070

6.790.787 6.790.787 9.514.852.407

* Beban Amortisasi


- 72 -


Lampiran II Kantor Wilayah BPS Provinsi Banten Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 No.

1.

Uraian

Honor konsultan perencana pembangunan gedung kantor

Lokasi

No Kontrak

Nilai Kontrak

Persentase Pengerjaan

Nilai Pengerjaan

Ket

BPS Kab. Lebak

-

49.700.000

-

49.700.000

Rupah Murni

Jumlah


49.700.000

49.700.000

- 73 -

KATA PENGANTAR. Serang, 29 Januari 2015 Kepala, Ir. Agoes Soebeno, M.Si. NIP

Recommend Documents