KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2016 Sekretaris Badan Karantina Pertanian. drh. Mulyanto, MM. NIP

KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian Tahun 2015 telah diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Sekretariat Badan Karantina Pertanian tahun 2015. Dalam rangka mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian, Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah melakukan kinerjanya dari aspek keuangan, sumber daya, perencanaan, evaluasi/pelaporan serta penyelesaian peraturan perundangan perkarantinaan dan keamanan hayati, kehumasan serta dukungan teknis lainnya Sebagai laporan hasil Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian, Laporan Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian berisikan realisasi target dari penetapan kinerja berikut evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya. Upaya peningkatan kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul memicu Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target. Sebagai suatu unit kerja yang memberikan pelayanan dan fasilitasi ingin melakukan kinerja yang lebih terukur sehingga pelayanan kepada publik dapat lebih optimal. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2015 berarti Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah menyelesaikan kegiatan untuk tahun pertama dari Rencana Strategis Sekretariat Badan Karantian Pertanian tahun 2015 2019 sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Sekretariat Badan ini masih ada kekurangan, sehingga saran dan masukan demi perbaikan laporan sangat diperlukan. Saran dan masukan dari semua pihak diharapkan dapat memberikan manfaat pengelolaan pemanfaatan anggaran yang lebih akuntabel dimasa mendatang. Jakarta, Januari 2016 Sekretaris Badan Karantina Pertanian

drh. Mulyanto, MM. NIP 19580212 198303 1 002

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2015

1

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ..............................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................

1

I

PENDAHULUAN ..........................................................................

7

1.1.

Latar Belakang...................................................................

7

1.2.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan kewenangan ...................

8

1.3.

Organisasi dan Tata Kerja .................................................

8

1.4.

Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas..............................

9

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...........................

10

III

AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................

19

3.1.

Capaian Kinerja Organisasi................................................

19

3.2.

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja........................

20

3.3.

Realisasi Anggaran............................................................

24

PENUTUP ....................................................................................

28

IV

LAMPIRAN . 1. 2.

PERJANJIAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA


2

IKHTISAR EKSEKUTIF Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan Karantina Pertanian, bahwa tujuan Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah : 1) Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati 2) Mewujudkan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel 3) Meningkatkan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian 4) Mewujudkan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik yang transparan dan akuntabel 5) Mewujudkan pengelolaan urusan tata usaha Badan Karantina Pertanian yang efektif Terkait dengan tujuan tersebut di atas, maka pada tahun 2015 telah dilakukan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Badan Karantina Pertanian dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dengan sasaran 1) Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional 2) Terkelolanya anggaran secara optimal 3) Terwujudnya good governance & clean government Hasil capaian kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa Sekretariat Badan Karantina Pertanian umumnya telah memenuhi sasaran kegiatannya yang ditargetkan. Realisasi pencapaian sasaran Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut : Sasaran Kegiatan Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional

Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG) Opini BPK terhadap Terkelolanya laporan keuangan anggaran secara Barantan : WTP optimal Terwujudnya good Hasil Penilaian SAKIP governance & Barantan Sangat Baik clean government Indeks Budaya Kerja Jumlah peraturan perkarantinaan yang telah disahkan Jumlah laporan informasi kegiatan Laporan Kinerja Sekterariat Badan Karantina Pertanian 2015

Target Realisasi 6 6

% 100

500

360

72

100 %

98,92 %

98,92

100 %

100 %

100

≥3,5 3

3,5 5

100 166,67

12

12

100

1

dan layanan kehumasan Apabila dilihat dari kualifikasi capaian sasaran yang mendasarkan pada rata-rata capaian indikator kinerja dengan hasil skor 105,37 %, sehingga melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu ≥ 96 (Sangat Berhasil). Beberapa keberhasilan capaian manajerial telah didapatkan antara lain : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 83,62 (Sangat Baik), Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK) : 87,75 (Sangat Baik), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I Barantan : 82,20 (Sangat Baik), adanya beberapa penghargaan dari hasil pembinaan antara lain : 1) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Dari Menpan RB kepada BKP Kelas II Yogyakarta 2) Kinerja Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI kepada 19 UPT Lingkup Barantan Memiliki Nilai Tingkat Kepatuhan Tinggi Dalam Pelayanan Publik Dengan Nilai 100 Atau Lebih, yaitu BKP Kelas I Banjarmasin, BKP Kelas I Denpasar, BKP Kelas I Manado, BKP Kelas I Mataram, BKP Kelas II Pangkal Pinang, BKP Kelas II Palu, SKP Kelas I Biak, BKP Kelas I Pontianak, BKP Kelas I Padang, BKP Kelas I Kupang, BKP Kelas II Cilegon, BKP Kelas II Tanjung Pinang, BBKP Tanjung Priok, BKP Kelas II Palangkaraya, BKP Kelas II Yogyakarta, BBKP Surabaya, BKP Kelas I Jayapura, BBKP Belawan, BKP Kelas I B Lampung 3) Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Pengembangan IT Dari Menteri Ristek Dan Pendidikan Tinggi kepada Badan Karantina Pertanian Dari beberapa keberhasilan capaian majerial, masih terdapat beberapa kendala/hambatan/masalah yang perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut : 1) Pada tahun 2014 telah mendapatkan tambahan CPNS sebanyak 234 orang sehingga total pegawai Barantan menjadi 3.678 orang atau lebih banyak dibandingkan tahun 2013 sejumlah 3.466 orang. Sedangkan jumlah pegawai Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 3,813 orang. Pada tahun 2015 ini Badan Karantina Pertanian mendapatkan tambahan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 148 orang dan mutasi dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ( PPHP ) sebanyak 21 orang Namun demikian jumlah SDM senantiasa menjadi permasalahan disebagian besar satker Badan Karantina Pertanian dari tahun ke tahun baik dari aspek kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas jumlah SDM Badan Karantina Pertanian tahun 2015 bertambah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya termasuk khusus petugas karantina dari 1.948 orang menjadi 2.059 orang (bertambah 111 orang). Namun khusus untuk POPT terampil dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung jumlahnya lebih rendah dibanding POPT ahli yang seharusnya lebih banyak. Sehingga ke depan perlu pelatihan dasar calon POPT terampil dengan Laporan Kinerja Sekterariat Badan Karantina Pertanian 2015

2

peserta yang lebih brsar. Hal ini sebagai dukungan dalam mengoptimalkan tindakan karantina tumbuhan di lapangan. Terkait dengan kualitas SDM perlu dilakukan pendidikan/pelatihan baik teknis maupun non teknis secara berkesinambungan, 2) Terkait dengan laporan keuangan, masih sering dijumpai temuan BPK terkait tata kelola terhadap barang-barang persediaan maupun salah pembebanan (belanja barang menjadi belanja modal), sehingga perlu dilakukan : a) Disiplin dalam penggunaan akun yang benar sesuai peruntukannya b) Disiplin dalam pengelolaan bahan-bahan persediaan, dengan stock opname yang benar c) Disiplin dalam pertanggungjawaban kegiatan (tidak salah beban) d) Pengumpulan bukti pertanggungjawaban yang akuntable e) Penyelesaian permasalahan aset f) Senantiasa mengantisipasi kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana g) Melakukan optimalisasi sisa-sisa anggaran h) Melakukan rekonsiliasi PNBP secara periodik bulanan 3) Dalam rangka implementasi budaya kerja pegawai Badan Karantina Pertanian terkait dengan tunjangan kinerja yang telah diberikan dan efektif diterima sejak tahun 2013. Pada umumnya kinerja pegawai masih direpresentasikan dengan absensi dan belum berorientasi dengan peningkatan kualitas output kinerja individu pegawai. Sehingga Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ke depan agar dijadikan tolok ukur kinerja individu pegawai dan benar-benar mendapatkan pengawalan secara berjenjang. Untuk mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian tidak terlepas dari adanya SDM yang dapat melaksanakan budaya kerja yang diharapkan dari tahun mengalami peningkatan, sehingga diperlukan upaya-upaya : a) Peningkatan disiplin pegawai terutama terhadap ketepatan jam kerja b) Mengoptimalkan implementasi terhadap uraian tugas pegawai c) Mengoptimalkan implementasi terhadap SOP yang telah ada d) Peningkatan penanaman loyalitas pegawai terhadap pimpinan e) Peningkatan kedisiplinan terhadap waktu/jadual palang kegiatan sehingga selesai sesuai rencana 4) Dalam rangka dukungan legal drafting terhadap rancangan peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati, Sekretariat Badan menerima bahan rancangan peraturan perundangan karantina hewan maupun karantina tumbuhan yang terkadang substansi teknisnya belum memperoleh kesepakatan/kebulatan di internal Pusat-Pusat teknis tersebut. Hal ini tampak pada saat telah dilakukan pembahasan di biro hukum Setjen, Kementan. Khusus untuk penyiapan kebijakan karantina hewan masih sering terbentur atau bertabrakan dengan kebijakan Ditjenak dan Kesehatan Hewan dengan substansi teknis yang sama, sehingga diperlukan penyisiran terhadap pembagian kewenangan dan kajian lebih mendalam apakah substansi tersebut akan disatukan atau dibuat masing-masing. Tentunya hal ini akan memperlama proses Laporan Kinerja Sekterariat Badan Karantina Pertanian 2015

3

penyelesaiannya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan penyiapan bahan. 5) Dukungan terhadap kehumasan sangat penting terhadap pemahaman dan eksistensi tugas dan fungsi perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati. Masih ada banyaknya kasus-kasus pelanggaran merupakan salah satu indikasi bahwa kesadaran masyarakat terhadap perlindungan sumber daya alam khususnya pertanian masih belum seperti harapan. Sehingga beberapa hal yang perlu dilakukan kedepan antara lain : a) Muatan dan materi terhadap informasi, eksistensi dari tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian lebih mengena terhadap masyarakat b) Sosialisasi peraturan-peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati lebih lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya c) Perlu dilakukan pemilihan metode yang tepat dan efektif terhadap penyampaian pesan sehingga masyarakat lebih mudah mencerna terhadap tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian d) Perlu dilakukan pemasangan Icon Badan Karantina Pertanian di setiap kantor UPT lingkup Badan Karantina Pertanian (ada tulisan “bersama anda melindungi negeri”), sehingga masyarakat dapat lebih mengenal identitas Barantan

Gambar 1. Dukungan Upaya Khusus Badan Karantina Pertanian di Propinsi Kalimantan Utara

Laporan Kinerja Sekterariat Badan Karantina Pertanian 2015

4

Gambar 2. Penanggalan atribut peserta pada Penutupan Pelatihan Teknis Dasar Calon Fungsional Paramedik dan POPT Terampil tahun 2015 di BUT-TMKP

Gambar 3. Peningkatan Kualitas SDM Badan Karantina Pertanian Melalui Beberapa Diklat Teknis


5

Gambar 4. Penyiapan sarana dan prasarana sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan


6

BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya HPHK/OPTK, kelestarian lingkungan, keamanan pangan yang sehat, utuh, dan halal. Sekretariat Badan Karantina Pertanian merupakan unit kerja yang menjadi fasilitator terhadap kinerja Badan Karantina Pertanian terutama tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Karantina Pertanian. Dalam upaya mendukung program Badan Karantina Pertanian di Indonesia, Sekretariat Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Sekretariat Badan Karantina Pertanian) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tupoksi. Pembenahan-pembenahan tersebut erat kaitannya dengan yang sudah dilakukan Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang terangkum dalam kegiatan tahun 2015 Kinerja yang optimal dari Unit Kerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian dapat diukur dengan indikator kinerja, yaitu : 1) Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG) 2) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG) 3) Opini BPK terhadap laporan keuangan Barantan : WTP 4) Hasil Penilaian SAKIP Barantan Sangat Baik 5) Indeks Budaya Kerja 6) Jumlah peraturan perkarantinaan yang telah disahkan 7) Jumlah laporan informasi kegiatan dan layanan kehumasan Untuk mewujudkan kinerja yang optimal tersebut di atas, maka peran Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah menumbuhkan iklim kondusif bagi terselenggaranya misi Sekretariat Badan Karantina Pertanian berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat maupun UPT yang ada di daerah. Namun demikian kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang serasi dengan unit kerja lain dilingkup internal Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian, institusiinstitusi tingkat internasional serta pengguna jasa karantina.


7

1.2.

Kedudukan tugas dan fungsi Tugas Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian. Kedudukan Sekretariat Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian Tugas Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Sekretariat Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Badan Karantina Pertanian, sebagai berikut : Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi : 1) koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati 2) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; 4) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Karantina Pertanian.

1.3.

Organisasi dan Tata Kerja Untuk membatu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Karantina terdiri dari 4 Bagian : 1) Bagian Perencanaan, yang terdiri dari : a) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan b) Sub Bagian Anggaran c) Sub Bagian Program 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan, yang terdiri dari : a) Sub Bagian Perbendaharaan b) Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi c) Sub Bagian Perlengkapan


8

3) Bagian Umum, yang terdiri dari : a) Sub Bagian Kepegawaian b) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 4) Bagian Hukum dan Humas, yang terdiri dari : a) Sub Bagian Peraturan Perkarantinaan Hewam b) Sub Bagian Peraturan Perkarantinaan Tumbuhan c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat 1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas  UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismo (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)  UU No.16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan  PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan  PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan  PP No. 28 /2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan


9

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Badan Karantina Pertanian pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan dukungan pembangunan dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selaras dengan arah kebijakan strategis Kementerian Pertanian, maka Sekretaris Badan Karantina Pertanian menetapkan RENSTRA Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2015 – 2019 sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan teknis kinerja Badan Karantina Pertanian serta sebagai pedoman pengendalian kinerja pada tahun 2015 – 2019. 2.1. Visi dan Misi Visi ”Visi dari Sekretriat Badan Karantina Pertanian adalah : “Kesekretariatan Badan Karantina Pertanian Yang Profesional dan Amanah Misi Untuk mencapai VISI tersebut, ditetapkan Misi Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang menggambarkan ruang lingkup hal yang harus dilaksanakan, yaitu:  Mewujudkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sangat baik  Mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi opini WTP  Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern, serta meningkatkan SDM yang kompeten dan profesional dalam mendukung kepemerintahan yang baik  Mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati, terbentuknya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta informasi publik yang cepat, tepat,lengkap dan akurat.  Mewujudkan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati


10

2.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Sesuai Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dengan tugas Sekretariat yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian. maka tujuan Sekretariat Badan Karantina Pertanian sebagai berikut : 1) Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati 2) Mewujudkan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel 3) Meningkatkan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian 4) Mewujudkan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik yang transparan dan akuntabel 5) Mewujudkan pengelolaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Badan Karantina Pertanian yang efektif Sasaran Sasaran Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah (1) Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional, (2) Terkelolanya anggaran secara optimal, (3) Terwujudnya good governance & clean government, (4) Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa indikator kinerja sebagai berikut : 1) Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG) 2) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG) 3) Opini BPK terhadap laporan keuangan BARANTAN 4) Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi & pelaporan karantina pertanian (Dokumen) 5) Jumlah dokumen rencana kinerja & penyusunan anggaran 6) Jumlah dokumen pengembangan & pengelolaan kepegawaian (Dokumen) 7) Jumlah dokumen pengembangan integritas barantan dan reformasi birokrasi (Dokumen) 8) Jumlah dokumen tata laksana dan inisiatif anti korupsi 9) Jumlah peraturan perkarantinaan yang telah disahkan (Dokumen) 10) Jumlah laporan indeks kepuasan informasi layanan perkarantinaan (Bulan Layanan) 11) Jumlah laporan pengelolaan TU & rumah tangga (Laporan) 12) Tingkat Dukungan Aparatur pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 13) Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)

Adapun Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat Badan Karantina Pertanian terlihat pada Tabel berikut :


11

Tabel 1. Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2015 - 2019 No.

PROGRAM/ KEGIATAN

1

2

12

Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian

12.6

SASARAN 3

Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional Terkelolanya anggaran secara optimal Terwujudnya good governance & clean government


INDIKATOR 4

Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG) Opini BPK terhadap laporan keuangan BARANTAN Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi & pelaporan karantina pertanian (Dokumen) Jumlah dokumen rencana kinerja & penyusunan anggaran Jumlah dokumen pengembangan & pengelolaan kepegawaian (Dokumen) Jumlah dokumen pengembangan integritas barantan dan reformasi birokrasi (Dokumen) Jumlah dokumen tata laksana dan inisiatif anti korupsi Jumlah peraturan perkarantinaan yang telah disahkan (Dokumen) Jumlah laporan indeks kepuasan

2015 5

2016 6

TARGET 2017 7

2018 8

2019 9

6

13

13

13

13

500

500

500

500

500

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

17

17

17

17

17

65

65

65

65

65

5

5

5

5

5

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

12

12

12 12

Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai


informasi layanan perkarantinaan (Bulan Layanan) Jumlah laporan pengelolaan TU & rumah tangga (Laporan) Tingkat Dukungan Aparatur pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

88

100

100

100

100

13

2.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang secara organisasi terdiri dari 4 (empat) unit Eselon III di kantor pusat yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Hukum dan Humas serta Bagian Umum. Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan Karantina Pertanian, dalam Kegiatan Dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Badan Karantina Pertanian maka beberapa indikator di atas akan didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Sasaran ke-1 “Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional “, beberapa rencana kegiatan penting yang mendukung yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Diklat Lan’Gaskara Pelatihan Dasar Teknis Calon POPT Ahli Pelatihan Dasar Teknis Calon POPT Terampil Pelatihan Dasar Teknis Calon Medik Veteriner Pelatihan Dasar Teknis Calon Paramedik Veteriner Diklat PPNS

2. Sasaran ke-2 “Terkelolanya anggaran secara optimal”, beberapa rencana ouput yang mendukung yaitu : Laporan Keuangan dan Pengelolaan Perbendaharaan, dengan rincian kegiatan : 1) Pengelolaan Keuangan Kantor Pusat TA 2015 2) Pembinaan Pelaksanaan Anggaran TA 2015 3) Apresiasi Implementasi Integrasi Simphoni, E-Plaq dan E-QVet 4) Pengelolaan PNBP 5) Penyusunan Laporan Mutasi dan Penghapusan BMN Barantan 6) Penyusunan Catatan Laporan - BMN 7) Fasilitasi ULP Badan Karantina Pertanian 8) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Sekretariat Badan & Es 1 TA 2015 9) Sosialisasi Aplikasi SAKTI-SAKPA TA 2015 10) Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Barantan TA 2015 3. Sasaran ke-3 “Terwujudnya good governance & clean government”, beberapa rencana kegiatan yang mendukung terhadap sasaran in antara lain, dengan sub output 1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. dengan komponen : a) Penyusunan Rencana Jangka Menengah b) Penyusunan Rencana Kerja & Kinerja TA 2016 c) Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Kinerja Barantan TA 2016 d) Penyusunan Standar Baku Kegiatan Badan Karantina Pertanian e) Penyusunan RKA-KL Sesuai Pagu Indikatif TA 2016 f) Penyusunan RKA-KL Sesuai Pagu Anggaran TA 2016 g) Penyusunan Final RKA-KL Barantan TA 2016 h) Koordinasi Perencanaan & Penyusunan Anggaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2015

14

i) Penyusunan DIPA Revisi TA 2015 2) Evaluasi & Pelaporan Kinerja Barantan, dengan komponen : a) Laporan Evaluasi Barantan b) LAKIP Barantan c) Laporan Tahunan Barantan d) Penyelenggaraan SPI Barantan e) Penyusunan Pedoman Evaluasi Barantan 3) Administrasi & Pengembangan Pegawai, dengan komponen antara lain : a) Penyusunan Rencana Formasi Pegawai b) Pemberkasan Kenaikan Pangkat c) Pengambilan Sumpah d) Penyusunan Data Pegawai e) Penyusunan Pedoman Pengembangan Pegawai f) Pengembangan Pegawai g) Sistem Rekruitmen Pegawai h) Pembinaan Pegawai 4) Pengembangan Organisasi & Tata Laksana Pelayanan, dengan komponen antara lain : a) Evaluasi Penyusunan SOP Barantan b) Internalisasi Penyusunan Anjab dan Analisa Budaya Kerja (ABK) c) Internalisasi/Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai d) Internalisasi/Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan/Standar Kompetensi Menejerial e) Job Gradding Fungsional Khusus dan Umum f) Pembinaan Motivasi Budaya Kerja g) Penyusunan IKM Barantan 2015 h) Penyusunan IPNBK Barantan 2015 i) Apresiasi Kinerja Pelayanan Publik j) Pengolahan Data PMPRB 5) Laporan Arsip Ketatausahan 6) Dokumen Rancangan Peraturan Karantina Hewan 7) Dokumen Rancangan Peraturan Karantina Tumbuhan 8) Revisi UU No 16 Th 1992, Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik 9) Layanan Kehumasan dan Penyebaran Informasi 4. Sasaran ke-4 “Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai, dengan beberapa rencana kegiatan yang mendukung berupa output yaitu : 1) Kendaraan Bermotor 2) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pada tahun 2015 telah ditandatangani Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2015

15

dengan Kepala Badan Karantina Pertanian, dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan karantina dan pengawasan keamanan hayati, dengan 5 indikator sebagai berikut : Sasaran Kegiatan Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional

Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG)

Terkelolanya anggaran secara optimal Terwujudnya good governance & clean government

Opini BPK terhadap laporan keuangan BARANTAN : WTP Hasil Penilaian SAKIP Barantan : Sangat Baik Indeks Budaya Kerja

Target 6

500

100 %

100 %

≥3,5

Jumlah peraturan perkarantinaan yang telah disahkan

3

Jumlah laporan informasi kegiatan dan layanan kehumasan

12

2.4. Analisis Lingkungan Strategik Perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesat akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantinaan pertanian. Pengaruh lingkungan strategis tersebut berhubungan dengan kondisi internal Badan Karantina Pertanian dan pengaruh lingkungan eksternal sebagai tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat diraih dalam menyusun rencana strategis Badan Karantina Pertanian 1. Lingkungan Strategis Internal a. Kebijakan Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Badan Karantina Pertanian dilengkapi dengan unit kerja yang terdiri dari empat bagian yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat serta kelompok jabatan fungsional. Setiap bagian dilengkapi dengan 3 (tiga) sub bagian, sehingga keseluruhannya 12 subbagian dan satu kelompok fungsional. Masing-masing telah dilengkapi rincian tugas sesuai dengan Permentan Nomor Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2015

16

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organosasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tanggal 3 Agustus 2015. Tugas dari Sekretariat Barantan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang terdiri dari 53 Satker dengan lokasi di seluruh Indonesia, sehingga tercapai sasaran prioritas pengembangan sumber daya yaitu penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai baik pada tingkat pusat maupun UPT, menyiapkan kelembagaan dan perundang-undangan yang mendukung strategi, menyediakan sarana operasional yang optimal serta tehnologi dan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, meningkatkan daya guna tehnologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan serta meningkatkan efektifitas pengendalian internal. b. Sistem Untuk melaksanakan tugas dari setiap bagian dan subbagian, serta didalam melakukan koordinasi baik secara intern di dalam lingkup Sekretariat Barantan maupun dengan eksternal diluar Sekretariat Barantan. Sistem Kesekretariatan di Badan Karantina Pertanian mulai dari tahap perencanaan, tahap operasional maupun tahap pelaporan di bangun secara terintegrasi yaitu dengan laporan secara berkala kepada Pusat baik laporan secara manual maupun secara on line. Sekretariat Badan sebagai Koordinator sekaligus fasilitator dalam fungsi kesekretariatan, baik pada kegiatan teknis maupun administrasi. c. Lingkungan Lingkungan tempat kerja yang tertata dengan fasilitas yang memadai merupakan hal yang harus dipenuhi dalam rangka peningkatan kinerja setiap pegawai. Sarana prasarana operasional dalam kesekretariatan yang cukup dalam pelaksanaan tupoksi sekretariat secara rutin. d. Sumber Daya Manusia Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Badan terbagi dalam 4 Bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum dan Bagian Hukum dan Humas 2. Lingkungan Strategis Eksternal a. Kebijakan Dengan berkembangnya era demokrasi di Indonesia dimana tuntutan masyarakat (stake holder) akan pelayanan yang lebih baik, transparan, cepat, tepat dan bersih terus meningkat, maka pemerintah dengan wacana Reformasi Birokrasi yang dicanangkan agar menjadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa terus mengembangkan kebijakan tersebut. Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu instansi pemerintah yang terus membangun kebijakan yang sesuai dengan arah kebijakan yang akuntabilitas kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


17

b. Sistem Pengembangan sistem dengan eksternal Sekretariat Barantan baik antar instansi maupun antar satker cukup memadai dalam menunjang fungsi sekretariat badan. Sistem yang dikembangkan terus ditingkatkan dengan adanya tehnologi terkini yang dapat menunjang pelayanan terhadap stake holder yang cepat dan tepat sesuai dengan prinsip perkarantinaan. c. Lingkungan Lingkungan kerja dengan eksternal Barantan yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai mempermudah jalannya koordinasi. Kesatuan lokasi antar unit esln satu di Kementerian pertanian juga memperpendek rentang kendali dan memudahkan koordinasi kerja. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia di Badan Karantina Pertanian khususnya di kantor Pusat secara kuantitas cukup memadai, namun SDM yang diperlukan di UPT lingkup Baranta di seluruh Indonesia masih belum memadai baik dalam segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu perlu dilakukan penataan yang lebih baik sesuai kompetensi personal. Disamping itu perlu dilakukan pengembangan dan pemberdayaan personal secara maksimal.


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja kegiatan dilingkup Sekretariat Badan Karantina Pertanian Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran. Keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran ditentukan dengan persentase pencapaian target yang telah ditetapkan, adapun kisarannya seperti berikut : A. B. C. D.

Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil

: ≥ 96 % : 76 – 95 % : 61 – 75 % : ≤ 60 %

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dari kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang telah ditetapkan berikut indikatornya adalah : 1) Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional, dengan indikator kinerja 1. Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG) 2. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG) 2) Terkelolanya anggaran secara optimal, dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan Barantan : WTP 3) Terwujudnya good governance & clean government, dengan indikator kinerja : 1. Hasil Penilaian SAKIP Barantan Sangat Baik 2. Indeks Budaya Kerja 3. Jumlah peraturan perkarantinaan yang telah disahkan

4. Jumlah laporan informasi kegiatan dan layanan kehumasan Berikut akan diuraikan realisasi pencapaian sasaran Sekretariat Badan Karantina Pertanian Tahun 2015, yang diukur menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :


19

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional

Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG)

Target 6

Realisasi 6

% 100

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG)

500

360

72

Terkelolanya anggaran secara optimal

Opini BPK terhadap laporan keuangan Barantan : WTP

100 %

98,92 %

98,92

Terwujudnya good governance & clean government

Hasil Penilaian SAKIP Barantan Sangat Baik

100 %

100 %

100

Indeks Budaya Kerja

≥ 3,5

3,56

100


3

5

166,67


12

12

100

Apabila dilihat dari kualifikasi capaian sasaran yang mendasarkan pada rata-rata capaian indikator kinerja dengan hasil skor 105,37 %, sehingga melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu ≥ 96 (Sangat Berhasil). 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja A. Sasaran Ke-1, “Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional” Dengan indikator ke-1 Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggara kan dengan target 6 kegiatan telah tercapai yaitu : 1. Diklat Lan’Gaskara 2. Pelatihan Dasar Teknis Calon POPT Ahli 3. Pelatihan Dasar Teknis Calon POPT Terampil 4. Pelatihan Dasar Teknis Calon Medik Veteriner 5. Pelatihan Dasar Teknis Calon Paramedik Veteriner 6. Diklat PPNS Sedangkan jumlah peserta tidak memenuti target sebesar 500 orang karena hanya diikuti oleh 360 orang. Hal ini karena alokasi peserta untuk 4 (empat) diklat dasar sesuai rencana hanya terealisasi 50 % atau 160 orang (yang seharusnya 320 orang)


20

Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Karantina, PPNS dan Lan’Gaskara Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut : No.

Jenis Calon Pejabat Fungsional 2011 1. Medik Veteriner 80 2. Paramedik Veteriner 80 3. POPT Ahli 80 4. POPT Terampil 80 5 Diklat PPNS 30 6 Diklat Lan Gaskara 388 TOTAL 738 Sumber : data kepegawaian, Setban

Jumlah (Orang) 2012 2013 2014 80 66 0 80 80 40 80 76 0 80 58 23 30 29 30 275 285 625 309 378

2015 40 40 40 40 30 170 360

Namun demikian penyediaan petugas karantina (pejabat fungsional teknis) sebagai aparatur yang kompeten dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data jumlah pejabat fungsional karantina hewan dan karantina tumbuhan sebagai berikut : No. Jenis Pejabat Fungsional Teknis 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner 3. POPT Ahli 4. POPT Terampil TOTAL Sumber : Data SIMPEG

2011 140 391 295 287 1.113

Jumlah (Orang) 2012 2013 2014 227 319 357 471 553 619 382 489 510 378 389 462 1.458 1.750 1.948

2015 382 633 542 502 2.059

Apabila dilihat dari Tabel di atas maka kecenderungan pertambahan pejabat fungsional secara drastis mulai terjadi pada tahun 2012 dengan melihat calon pejabat fungsional yang telah terdidik ditahun 2011 dan 2012 masing-masing sebanyak 320 orang. Prosentase peningkatan jumlah fungsional dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah 20,03 % atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 5 %. Namun terjadi penurunan capaian peningkatan petugas karantina pada tahun 2014, yaitu hanya 11,31 %. Salah satu sebab penurunan ini karena jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dasar pada tahun 2013 menurun sehingga calon-calon petugas karantina (MV, PMV dan POPT) turun. Ditambah lagi adanya penurunan di tahun 2014 yang hanya menghasilkan petugas karantina sebanyak 63 orang karena ada penghematan anggaran sekitar Rp 44 Milyar. Sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan 5,69 %.


21

B. Sasaran Ke-2, Terkelolanya anggaran secara optimal

Opini BPK terhadap laporan keuangan Barantan WTP

100 %

98,92 %

98,92

Dengan indikator ke-2 bahwa opini BPK terhadap laporan keuangan WTP dengan kriteria sebagai berikut : Sedangkan capaian opini laporan keuangan menuju WTP dari BPK dengan realisasi baru 98,92 % dari 100 % yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan sebagai berikut : Beberapa kriteria menuju WTP yang telah terpenuhi adalah : 1) Seluruh anggaran dan realisasinya terlaporkan (100 %) 2) Jumlah anggaran dan realisasinya per program, per kegiatan, per lokasi, per sumber dana, per jenis satker, per jumlah satker sama nilai jumlahnya dan dan sesuai dengan dokumen sumbernya (100 %) 3) Seluruh akun telah didukung dengan dokumen sumber yang akuntabel (100 %) 4) Seluruh transaksi telah dikelompokan sesuai dengan bagan akuntansi standar yang telah ditetapkan (95 %) 5) Seluruh aset telah dilakukan inventarisasi ulang dan telah dinilai dengan nilai yang wajar (95 %) 6) Seluruh transaksi telah dibukukan/dicatat dengan menggunakan SAK dan SIMAK (100 %) 7) Seluruh transaksi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku (100 %) 8) Semua aset tetap dalam pengamananan pimpinan organisasi (98 %) 9) Semua informasi keuangan telah dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan yang memadai (100 %) 10) Seluruh penambahan aset tetap/gedung dan bangunan tidak menggunakan belanja pemeliharaan (MAK 5231) (98 %) 11) Pencatatan transaksi keuangan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya (100 %) 12) Arsip dokumen sumber tertata dengan baik (100 %) 13) Semua satker membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (100 %) C. Hasil penilaian SAKIP dengan kualifikasi baik Hasil penilaian SAKIP ini didapatkan dari penilaian SAKIP Eselon I, yaitu Badan Karantina Pertanian oleh Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian No. 1

Indikator Kinerja Outcome Uraian Target Realisasi Kualifikasi Sistem Sangat Baik Sangat Baik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Ket % 100

22

(SAKIP) baik

Laporan Kinerja (LAKIN) Badan Karantina Pertanian TA 2014 yang telah dinilai oleh Tim Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 dengan hasil A (Sangat Baik) yang berarti memenuhi target bahkan melampaui target. Kualifikasi Laporan Kinerja diketahui dengan melihat Skor SAKIP TA 2014 yang diterbitkan oleh Tim Itjen tahun 2015. Hasil evaluasi Tim Itjen Kementerian Pertanian bahwa skor SAKIP Badan Karantina Pertanian adalah 82,20 dengan kategori Sangat Baik (A). Hal ini sedikit menuruj apabila dibanding dengan skor SAKIP tahun 2013 yaitu sebesar 82,47. Beberapa hal yang menyebabkan kualifikasi SAKIP sangat baik tercapai pada tahun 2014 antara lain telah dilakukan pemenuhan terhadap catatan atau rekomendasi penilaian Inspektorat Jenderal pada LHP SAKIP Barantan Tahun 2013 D. Indeks Budaya Kerja (≥3,5) Pengukuran dengan menggunakan indikator ini secara outcome dengan mengetahui hasil olahan kuesioner IPNBK pegawai Badan Karantina Pertanian, sebagai berikut : No. 1

Indikator Kinerja Outcome Uraian Target Realisasi 3,56 Hasil perhitungan ≥3,5 Indeks Penerapan NilaiNilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK)

% 100

Berdasarkan pada tabel di atas tercapai target yang diharapkan yaitu ≥3,5. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 indeksnya sedikit menurun dari 4,16 menjadi 3,56. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah : a) Karena sudah menerima tunjangan kinerja, maka tidak cukup hanya meningkatkan disiplin jam kerja akan tetapi juga terhadap pengawalan sasaran kerja pegawai b) Perlu mengoptimalkan implementasi terhadap uraian tugas pegawai c) Perlu mengoptimalkan implementasi terhadap SOP yang telah ada d) Perlu peningkatan penanaman loyalitas pegawai terhadap pimpinan e) Perlu peningkatan kedisiplinan terhadap waktu/jadual palang kegiatan sehingga selesai sesuai rencana


23

E. Jumlah peraturan perkarantinaan yang telah disahkan Permentan)

(3

Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan/disempurnakan berdasarkan rumusan kebijakan teknis terdapat 5 (lima) yang telah menjadi Permentan, yaitu : 1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan 2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina 3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Menteri Pertanian Republik Indonesia No: 23/Permentan/PK.130/4/2015 Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia 4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 51/Permentan/KR.010/9/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/Ot.140/12/2011 Tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina 5) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan F. Jumlah laporan informasi kegiatan dan layanan kehumasan Layanan informasi kegiatan dan kehumasan yang langsung dapat diakses oleh masyarakat luas adalah website Badan Karantina Pertanian. Website Badan Karantina Pertanian telah memuat berbagai profil serta informasi kegiatan serta kinerja Badan Karantina Pertanian. Informasi kegiatan Badan Karantina Pertanian senantiasa dilakukan update secara periodik 3.3. Realisasi Anggaran Anggaran Tahun 2014 yang ada di Sekretariat Badan Karantina Pertanian beserta realisasinya sebagai berikut : Kegiatan Utama Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

Pagu (Rp) 63.319.378.000

Realisasi (Rp) 58,735,771,630

% 92.76

Sedangkan Tahun 2015 realisasinya menurun sebagai berikut : Kegiatan Utama Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

Pagu (Rp) 93.809.048.000


Realisasi (Rp) 82,108,625,266

% 87,53

24

Hal ini karena ada anggaran yang telah dialokasikan untuk pembayaran tunjangan kinerja tidak terealiasi karena telah diakomodir oleh Sekretariat Jenderal Berdasarkan tabel di atas bahwa kegiatan ”Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya” melekat pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian. Dari pagu sebesar Rp. 94,093,790,000,digunakan untuk : No. Kegiatan 1 Layanan Diklat Teknis/ Fungsional 2 Dokumen Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Hukum dan Humas, Administrasi dan Pengembangan Pegawai 3 Layanan Perkantoran 4 Kendaraan Bermotor 5 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 6 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran TOTAL

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) 11.731.515.000 11.631.911.450

% 99,15

43.870.762.000 40.782.437.259

92,96

32.989.721.000 25.010.737.042 407.750.000 307.912.500 2.941.750.000 2.916.913.200

75,81 75,52 99,16

1.867.550.000

1.458.713.815

78,11

93.809.048.000 82.108.625.266

87,53

Apabila dilihat dari kecukupan anggaran untuk pemenuhan Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Karanatina Pertanian Tahun 2015 berupa kontrak kinerja Sekretaris Badan dengan Kepala Badan Karantina Pertanian telah cukup. Hambatan/Kendala dan Solusinya Seiring dengan kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian dalam rangka dukungan teknis dan manajemen di Badan Karantina Pertanian masih ditemukan hambatan/kendala dalam rangka mengoptimalkan kinerjanya, antara lain sebagai berikut : 1) Pada tahun 2014 telah mendapatkan tambahan CPNS sebanyak 234 orang sehingga total pegawai Barantan menjadi 3.678 orang atau lebih banyak dibandingkan tahun 2013 sejumlah 3.466 orang. Sedangkan jumlah pegawai Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 3,813 orang. Pada tahun 2015 ini Badan Karantina Pertanian mendapatkan tambahan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 148 orang dan mutasi dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ( PPHP ) sebanyak 21 orang Namun demikian jumlah SDM senantiasa menjadi permasalahan disebagian besar satker Badan Karantina Pertanian dari tahun ke tahun baik dari aspek kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas jumlah SDM Badan Karantina Pertanian tahun 2015 bertambah bila


25

dibandingkan dengan tahun sebelumnya termasuk khusus petugas karantina dari 1.948 orang menjadi 2.059 orang (bertambah 111 orang). Namun khusus untuk POPT terampil dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung jumlahnya lebih rendah dibanding POPT ahli yang seharusnya lebih banyak. Sehingga ke depan perlu pelatihan dasar calon POPT terampil dengan peserta yang lebih brsar. Hal ini sebagai dukungan dalam mengoptimalkan tindakan karantina tumbuhan di lapangan. Terkait dengan kualitas SDM perlu dilakukan pendidikan/pelatihan baik teknis maupun non teknis secara berkesinambungan, 2) Terkait dengan laporan keuangan, masih sering dijumpai temuan BPK terkait tata kelola terhadap barang-barang persediaan maupun salah pembebanan (belanja barang menjadi belanja modal), sehingga perlu dilakukan : a) Disiplin dalam penggunaan akun yang benar sesuai peruntukannya b) Disiplin dalam pengelolaan bahan-bahan persediaan, dengan stock opname yang benar c) Disiplin dalam pertanggungjawaban kegiatan (tidak salah beban) d) Pengumpulan bukti pertanggungjawaban yang akuntable e) Penyelesaian permasalahan aset f) Senantiasa mengantisipasi kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana g) Melakukan optimalisasi sisa-sisa anggaran h) Melakukan rekonsiliasi PNBP secara periodik bulanan 3) Dalam rangka implementasi budaya kerja pegawai Badan Karantina Pertanian terkait dengan tunjangan kinerja yang telah diberikan dan efektif diterima sejak tahun 2013. Pada umumnya kinerja pegawai masih direpresentasikan dengan absensi dan belum berorientasi dengan peningkatan kualitas output kinerja individu pegawai. Sehingga Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ke depan agar dijadikan tolok ukur kinerja individu pegawai dan benar-benar mendapatkan pengawalan secara berjenjang. Untuk mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian tidak terlepas dari adanya SDM yang dapat melaksanakan budaya kerja yang diharapkan dari tahun mengalami peningkatan, sehingga diperlukan upaya-upaya : a) Peningkatan disiplin pegawai terutama terhadap ketepatan jam kerja b) Mengoptimalkan implementasi terhadap uraian tugas pegawai c) Mengoptimalkan implementasi terhadap SOP yang telah ada d) Peningkatan penanaman loyalitas pegawai terhadap pimpinan e) Peningkatan kedisiplinan terhadap waktu/jadual palang kegiatan sehingga selesai sesuai rencana 4) Dalam rangka dukungan legal drafting terhadap rancangan peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati, Sekretariat Badan menerima bahan rancangan peraturan perundangan karantina hewan maupun karantina tumbuhan yang terkadang substansi teknisnya belum


26

memperoleh kesepakatan/kebulatan di internal Pusat-Pusat teknis tersebut. Hal ini tampak pada saat telah dilakukan pembahasan di biro hukum Setjen, Kementan. Khusus untuk penyiapan kebijakan karantina hewan masih sering terbentur atau bertabrakan dengan kebijakan Ditjenak dan Kesehatan Hewan dengan substansi teknis yang sama, sehingga diperlukan penyisiran terhadap pembagian kewenangan dan kajian lebih mendalam apakah substansi tersebut akan disatukan atau dibuat masing-masing. Tentunya hal ini akan memperlama proses penyelesaiannya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan penyiapan bahan. 5) Dukungan terhadap kehumasan sangat penting terhadap pemahaman dan eksistensi tugas dan fungsi perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati. Masih ada banyaknya kasus-kasus pelanggaran merupakan salah satu indikasi bahwa kesadaran masyarakat terhadap perlindungan sumber daya alam khususnya pertanian masih belum seperti harapan. Sehingga beberapa hal yang perlu dilakukan kedepan antara lain : a) Muatan dan materi terhadap informasi, eksistensi dari tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian lebih mengena terhadap masyarakat b) Sosialisasi peraturan-peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati lebih lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya c) Perlu dilakukan pemilihan metode yang tepat dan efektif terhadap penyampaian pesan sehingga masyarakat lebih mudah mencerna terhadap tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian d) Perlu dilakukan pemasangan Icon Badan Karantina Pertanian di setiap kantor UPT lingkup Badan Karantina Pertanian (ada tulisan “bersama anda melindungi negeri”), sehingga masyarakat dapat lebih mengenal identitas Barantan


27

BAB IV

PENUTUP Laporan Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2015 ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja terkait dengan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka dukungan kinerja Badan Karantina Pertanian. Apabila dilihat capaian kinerja sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka pencapaiannya dalam kualifikasi sangat berhasil. Namun demikian permasalahan dan kendala secara umum yang menghambat kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian masih selalu dijumpai. Beberapa permasalahan/hambatan serta strategi pemecahan masalah, antara lain : 1) Pada tahun 2014 telah mendapatkan tambahan CPNS sebanyak 234 orang sehingga total pegawai Barantan menjadi 3.678 orang atau lebih banyak dibandingkan tahun 2013 sejumlah 3.466 orang. Sedangkan jumlah pegawai Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 3,813 orang. Pada tahun 2015 ini Badan Karantina Pertanian mendapatkan tambahan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 148 orang dan mutasi dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ( PPHP ) sebanyak 21 orang Namun demikian jumlah SDM senantiasa menjadi permasalahan disebagian besar satker Badan Karantina Pertanian dari tahun ke tahun baik dari aspek kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas jumlah SDM Badan Karantina Pertanian tahun 2015 bertambah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya termasuk khusus petugas karantina dari 1.948 orang menjadi 2.059 orang (bertambah 111 orang). Namun khusus untuk POPT terampil dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung jumlahnya lebih rendah dibanding POPT ahli yang seharusnya lebih banyak. Sehingga ke depan perlu pelatihan dasar calon POPT terampil dengan peserta yang lebih brsar. Hal ini sebagai dukungan dalam mengoptimalkan tindakan karantina tumbuhan di lapangan. Terkait dengan kualitas SDM perlu dilakukan pendidikan/pelatihan baik teknis maupun non teknis secara berkesinambungan, 2) Terkait dengan laporan keuangan, masih sering dijumpai temuan BPK terkait tata kelola terhadap barang-barang persediaan maupun salah pembebanan (belanja barang menjadi belanja modal), sehingga perlu dilakukan : a) Disiplin dalam penggunaan akun yang benar sesuai peruntukannya b) Disiplin dalam pengelolaan bahan-bahan persediaan, dengan stock opname yang benar c) Disiplin dalam pertanggungjawaban kegiatan (tidak salah beban) d) Pengumpulan bukti pertanggungjawaban yang akuntable e) Penyelesaian permasalahan aset f) Senantiasa mengantisipasi kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2015

28

g) Melakukan optimalisasi sisa-sisa anggaran h) Melakukan rekonsiliasi PNBP secara periodik bulanan 3) Dalam rangka implementasi budaya kerja pegawai Badan Karantina Pertanian terkait dengan tunjangan kinerja yang telah diberikan dan efektif diterima sejak tahun 2013. Pada umumnya kinerja pegawai masih direpresentasikan dengan absensi dan belum berorientasi dengan peningkatan kualitas output kinerja individu pegawai. Sehingga Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ke depan agar dijadikan tolok ukur kinerja individu pegawai dan benar-benar mendapatkan pengawalan secara berjenjang. Untuk mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian tidak terlepas dari adanya SDM yang dapat melaksanakan budaya kerja yang diharapkan dari tahun mengalami peningkatan, sehingga diperlukan upaya-upaya : a) Peningkatan disiplin pegawai terutama terhadap ketepatan jam kerja b) Mengoptimalkan implementasi terhadap uraian tugas pegawai c) Mengoptimalkan implementasi terhadap SOP yang telah ada d) Peningkatan penanaman loyalitas pegawai terhadap pimpinan e) Peningkatan kedisiplinan terhadap waktu/jadual palang kegiatan sehingga selesai sesuai rencana 4) Dalam rangka dukungan legal drafting terhadap rancangan peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati, Sekretariat Badan menerima bahan rancangan peraturan perundangan karantina hewan maupun karantina tumbuhan yang terkadang substansi teknisnya belum memperoleh kesepakatan/kebulatan di internal Pusat-Pusat teknis tersebut. Hal ini tampak pada saat telah dilakukan pembahasan di biro hukum Setjen, Kementan. Khusus untuk penyiapan kebijakan karantina hewan masih sering terbentur atau bertabrakan dengan kebijakan Ditjenak dan Kesehatan Hewan dengan substansi teknis yang sama, sehingga diperlukan penyisiran terhadap pembagian kewenangan dan kajian lebih mendalam apakah substansi tersebut akan disatukan atau dibuat masingmasing. Tentunya hal ini akan memperlama proses penyelesaiannya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan penyiapan bahan. 5) Dukungan terhadap kehumasan sangat penting terhadap pemahaman dan eksistensi tugas dan fungsi perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati. Masih ada banyaknya kasus-kasus pelanggaran merupakan salah satu indikasi bahwa kesadaran masyarakat terhadap perlindungan sumber daya alam khususnya pertanian masih belum seperti harapan. Sehingga beberapa hal yang perlu dilakukan kedepan antara lain : a) Muatan dan materi terhadap informasi, eksistensi dari tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian lebih mengena terhadap masyarakat b) Sosialisasi peraturan-peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati lebih lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya c) Perlu dilakukan pemilihan metode yang tepat dan efektif terhadap penyampaian pesan sehingga masyarakat lebih mudah mencerna terhadap tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian d) Perlu dilakukan pemasangan Icon Badan Karantina Pertanian di setiap kantor UPT lingkup Badan Karantina Pertanian (ada tulisan “bersama Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2015

29

anda melindungi negeri”), sehingga masyarakat dapat lebih mengenal identitas Barantan


30

LAMPIRAN


31

Lampiran 2. PENGUKURAN KINERJA Unit Eselon II K/L : Sekretariat Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Tahun : 2015 Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional

Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG)

Target Realisasi

%

6

6

100

500

360

72

Terkelolanya anggaran secara optimal

Opini BPK terhadap laporan keuangan Barantan : WTP

100 %

98,92 %

98,92

Terwujudnya good governance & clean government

Hasil Penilaian SAKIP Barantan Sangat Baik

100 %

100 %

100

Indeks Budaya Kerja

≥ 3,5

3,56

100


3

5

166,67


12

12

100

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015

: Rp 94.093.790.000,: Rp 82.108.625.266,-

,-


1

LAMPIRAN


2

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2016 Sekretaris Badan Karantina Pertanian. drh. Mulyanto, MM. NIP

Recommend Documents