KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2016 Direktur Pencegahan dan Pengendalian PTM, dr. Lily S. Sulistyowati, MM NIP

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Dit.PPTM) Tahun 2015, Laporan Kinerja ini disusun sebagai pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap entitas sebagai unsur Kementerian Lembaga penyelenggara negara mulai entitas satker sampai dengan entitas Kementerian Negara/ Lembaga harus menyampaikan Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja disusun sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja DIT.PPTM merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada tahun 2015 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2015, yang mengacu pada Rencana Stategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, dan Rencana Aksi Kegiatan Dit.PPTM tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dit.PPTM baik keberhasilan maupun kendala pada tahun 2015, dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Dit.PPTM yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas keberhasilan program pengendalian PTM yang telah dicapai, walaupun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Kami harapkan masukan-masukan atau saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2016 Direktur Pencegahan dan Pengendalian PTM,

dr. Lily S. Sulistyowati, MM NIP 1958011319888032001

| Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

1

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TAHUN 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun 2015 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular tahun 2015, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2015 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja tahun anggaran 2015, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, dan Rencana Aksi Kegiatan Dit.PPTM tahun 2015-2019. Tugas pokok dan fungsi Dit.PPTM tertuang dalam Permenkes Nomor 1144/Menkes/Per/XI/2010 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit tidak menular. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengendalian PTM menyusun visi, misi, dan strategi, yang mencerminkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan PPTM Tahun 2015-2019. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, yaitu Menurunnya angka kesakitan, kematian, dan risiko kecacatan akibat penyakit tidak menular dengan meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, dan menetapkan 6 (enam) indikator kinerja keberhasilan sasaran pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penyakit tidak menular, yaitu; Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun dengan target 6,9%, yaitu Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu sebesar 10%, Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 10%, Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 10%, Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara sebesar 10%, Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama sebesar 10%. Pada tahun 2015, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular memiliki 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun dengan target 6,9%, dan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu sebesar 10%, Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 10%, Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 10%, Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara sebesar 10%, Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama sebesar 10%. Hasil dari pengukuran kinerja pada tahun 2015 adalah 1 (satu) IKU yaitu Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun sebesar 6,9%, tidak dapat diukur dikarenakan pengukurannya tidak dapat dilaksanakan oleh Litbangkes sebagai leading dari evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kementerian, dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2016. 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mencapai target 100% yaitu Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (351,70%), dan Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama (138,10%). 3 (tiga) IKK tidak | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

2

mencapai target yang diharpkan adalah Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah (83,70%), Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM (88,30%), dan Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (27,40%) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut, antara lain advokasi dan sosialisasi yang belum maksimal di tingkat kab/kota, Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor yang belum optimal di tingkat Kab/Kota, dan minimnya anggaran di daerah yang tersedia.


3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................... BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA ................................................................. B. PERJANJIAN KINERJA ...................................................................... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... BAB IV A. PENGUKURAN KINERJA ................................................................... B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ................................................. C. SUMBER DAYA ................................................................................ BAB IV PENUTUP .............................................................................................. LAMPIRAN :

Halaman I ii iii 1 3 3 3 5 5 5 26 28

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 2015-2019 merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu lima tahun, yang berkaitan dengan amanah yang di emban oleh Presiden dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) khususnya bidang kesehatan. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1144/Menkes/Per/XI/2010 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, memiliki kewajiban dalam menyusun laporan kinerja, sebagai upaya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap entitas sebagai unsur Kementerian Lembaga penyelenggara negara mulai entitas satker sampai dengan entitas Kementerian Negara/ Lembaga harus menyampaikan Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja disusun sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PPTM Tahun 2015 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat PPTM sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015. Target kinerja tahun 2015, merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

4

Menular Tahun 2015-2019, dan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat memberikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat PPTM. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Dit.PPTM ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktur PPTM secara tertulis kepada Dirjen PP dan PL atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dit.PPTM Tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan khususnya Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Aksi Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular tahun 2015-2019. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, bahwa Dit.PPTM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit tidak menular. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dit.PPTM menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; 5. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Susunan organisasi Direktorat PPTM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terdiri atas: 1. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah; 2. Subdirektorat Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik; 3. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker; 4. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif; 5. Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan; 6. Subbagian Tata Usaha; dan | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

5

7. Kelompok Jabatan Fungsional. D. SISTEMATIKA PENULISAN Berlandaskan pada PermenPAN dan RB No 53 tahun 2014, maka sistimatika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan disusun sebagai berikut: - Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif). - Bab I (Pendahuluan), menjelaskan gambaran umum Kementerian Kesehatan dan isu strategi yang diemban. - Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). - Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pencapaian sasaransasaran Kementerian Kesehatan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta dukungan anggaran dalam pencapaian program/kegiatan. - Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA 1. RENCANA AKSI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/ Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun. Dit.PPTM sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Rencana Aksi Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, dan rencana Kegiatan PPTM yang menjadi pedoman untuk menyusun rencana kinerja tahunan. a.

TUJUAN DAN SASARAN 1) Tujuan Menurunnya angka kesakitan, kematian, dan risiko kecacatan akibat penyakit tidak menular dengan meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. 2) Sasaran Sasaran kegiatan pengendalian penyakit tidak menular adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Pengendalian PTM tahun 2015-2019 TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

2018 (%)

2019 (%)

Menurunnya angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit tidak menular

Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Persentase perempuan usia 30

6,9

6,4

5,9

5,6

5,4

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50


7

sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama

b.

10

20

30

40

50

STRATEGI Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular adalah sebagai berikut : 1) Advokasi dan Kemitraan; 2) Promosi Kesehatan dan Penurunan Faktor Risiko; 3) Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan; dan 4) Penguatan Surveilans, Monev dan Riset.

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja ditetapkan pada awal tahun antara Direktur Pengendalian PTM dengan Drjen PP dan PL dalam menetapkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Target-target kinerja sasaran program yang ingin dicapai Dit.PPTM dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dit.PPTM Tahun 2015, adalah sebagai berikut berikut: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS Menurunnya angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit tidak menular

INDIKATOR KINERJA

Target 2015

Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama

6,9


10 10 10 10 10

8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja pada tahun 2015, ada 6 indikator kinerja yang diukur yaitu : Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2015 SASARAN STRATEGIS menurunnya angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit tidak menular

6,9

Realisasi (%) N/A

Pencapaian (%) N/A

10

35,17

351,70

10

8,37

83,70

10

8,83

88,30

10

2,74

27,40

10

13,81

138,10

INDIKATOR KINERJA

Target (%)

Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Indikator kinerja pengendalian penyakit tidak menular yang di ukur pada tahun 2015, ada 6 (enam) indikator kinerja. Berikut ini akan dijelaskan capaian, upaya yang telah dilaksanakan, permasalahan, dan rencana tindak lanjut dari masing-masing indikator kinerja. 1. Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun, tidak bisa di ukur Merokok merupakan salah satu faktor risiko bersama (Common Risk Factor) yang dapat menyebabkan PTM, dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Sehingga dengan menurunkan prevalensi merokok diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi PTM. Di Indonesia jumlah perokok sebanyak 90 juta jiwa (36,3%), 12% nya adalah perokok usia remaja (13-15 tahun). Sedangkan dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kenaikan 2 kali lipat perokok pemula usia 10-14 tahun. Sekitar 78% perokok mengaku mulai merokok sebelum umur 19 tahun dan sepertiga dari siswa sekolah mengaku mencoba menghisap rokok pertama | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

9

kali sebelum umur 10 tahun. Selain itu Indonesia sebagai negara dijuluki “baby Smoker” karena memiliki 239.000 perokok anak dibawah 10 tahun. Oleh karena itu utuk menggambarkan pengendalian PTM dan faktor risikonya disusun Indikator ini yang dapat menggambarkan tingkat keparahan kondisi konsumsi rokok dimasyarakat, karena anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan untuk mencontoh perilaku orang dewasa dan gencarnya paparan iklan produk di sekitarnya. Selain itu, timbulnya penyakit dampak rokok akan semakin cepat dengan semakin mudanya seseorang memulai kebiasaan merokok dan terkena paparan asap rokok. a. Pengertian 1) Anak perokok adalah anak yang dalam 1 bulan terakhir kadang-kadang atau setiap hari merokok. 2) Penduduk usia 10 sampai dengan 18 tahun adalah penduduk yang berusia 10 tahun (> 120 bulan) sampai dengan 18 tahun (216 bulan) pada saat pengumpulan data dilakukan b. Definisi operasional Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun adalah jumlah anak di Indonesia yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun yang diketahui sebagai perokok melalui pengambilan data faktor risiko baik survei atau metode lainnya, dibandingkan dengan jumlah semua anak yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun di Indonesia yang terdata di tahun tersebut (data BPS). c. Cara perhitungan/rumus

Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun

=

jumlah anak di Indonesia yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun yang diketahui sebagai perokok melalui pengambilan data faktor risiko baik survei atau metode lainnya x 100% jumlah semua anak yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun di Indonesia yang terdata di tahun tersebut (data BPS).

d. Pencapaian Indikator Capaian indikator prevalensi merokok ini diperoleh melalui metode survey kesehatan atau Riskesdas yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2016 oleh Badan Litbangkes, sehingga pencapaian target pada tahun 2015 belum dapat dinilai dan digambarkan keberhasilannya. Namun demikian proses dalam mencapai indikator outcome tersebut tercermin melalui dua indikator komposit yang rutin dipantau sepanjang tahun 2015 yaitu persentase kab/kota yang memiliki peraturan tentang kawasan tanpa rokok dan indikator Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah. Kinerja kedua indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Persentase kab/kota yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)


10

 

Persentase kab/kota yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah jumlah kab/kota yang mempunyai peraturan tentang kawasan tanpa rokok terhadap jumlah kab/kota di Indonesia. Dengan rumus perhitungan jumlah kab/kota yang mempunyai peraturan tentang kawasan tanpa rokok dibagi jumlah kab/kota di Indonesia dikalikan 100% diperoleh capaian kinerja sebesar 37,94% dari target 30% atau 126,47% Grafik 3.1 Capaian Kab/Kota yang Memiliki Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

2) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah  Pengertian Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah kabupaten/kota yang telah telah menerapkan minimal di 50% sekolah/ madrasah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok.  Sekolah/madrasah yang dimaksud adalah sekolah/madrasah yang telah menerapkan aturan peraturan perundangan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kriteria yang ada pada juknis penegakan KTR di level Sekolah Dasar dan sederajatnya, Sekolah Menengah Pertama dan sederajatnya, Sekolah Menengah Atas dan sederajatnya, baik negeri maupun swasta termasuk pondok pesantren dan sekolah berasrama.  Ruang lingkup kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tatanan sekolah yang diatur dalam peraturan perundangan Kawasan Tanpa Rokok yang telah melakukan penerapan enforcement sesuai kriteria yaitu ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk; diseluruh lingkungan sekolah Tidak ditemukan orang merokok; Tidak ditemukan ruang khusus merokok; Tidak tercium bau asap rokok; Tidak ditemukan asbak dan korek api; Tidak ditemukan puntung rokok; Tidak ditemukan penjualan rokok termasuk kantin sekolah, tempat tunggu penjemput; dan Tidak ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll). | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

11



Dengan rumus perhitungan jumlah kab/kota yang melaksanakan kebijakan KTR minimal 50% sekolah dibagi jumlah kab/kota di Indonesia dikalikan 100% diperoleh capaian kinerja di akhir tahun sebesar 8,37% (43 kab/kota dari 516 kab/kota) dari target yang ditetapkan sebesar 10% atau 83,7%. Grafik 3.2 Persentase Target dan Capaian Kab/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah Tahun 2015

e. Upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun disepanjang tahun 2015 sebagai berikut : 1) Penyebaran Informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. 2) Dukungan teknis dalam mengimplementasikan dan penegakan aturan kawasan tanpa rokok di 5 kota (Makassar, Medan, Padang, Pontianak dan Denpasar) 3) Pembekalan Teknik konseling UBM bagi Guru UKS untuk 6 provinsi 4) Lokakarya Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif untuk tenaga kesehatan di fasyankes primer 5) Workshop Upaya Berhenti Merokok Untuk Pengelola Program PTM dan Puskesmas, dilaksanakan di 2 (dua) Regional 6) Workshop Media Tentang bahaya Rokok bagi Generasi Bangsa dan Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok 7) Pelatihan implementasi dan penegakan kawasan tanpa rokok di Makassar, Pontianak, Kulon Progo, Lampung Tengah dan Metro. 8) Sosialisasi Dampak Rokok Terhadap Kesehatan dan Penerapan KTR 9) Pemberdayaan Masyarakat Tentang Dampak Rokok Terhadap Kesehatan di Pusat dan Daerah 10) Skrining dan Konseling Masalah Rokok Bagi Remaja Usia Sekolah di 12 Provinsi dengan 2 Kab/Kota Terpilih 11) Pencapaian strategi Pengendalian Dampak Rokok melalui MPOWER 12) Evaluasi terhadap implementasi Peraturan KTR di 10 kabupaten/kota 13) Penggandaan dan pencetakan tanda larangan merokok sebanyak 10.000 cetakan/stiker


12

f.

Permasalahan  Pencapaian indikator belum tercapai, karena survei tahunan faktor risiko Penyakit Tidak Menular di Litbangkes baru akan dilaksanakan pada tahun 2016, Riset Kesehatan Dasar dilaksanakan setiap 3 tahunan, Global Youth Tobacco Survey dan Global Adult tobacco survey dilaksanakan 3 tahunan.  Belum optimalnya sistem pencatatan laporan melalui Surveilans berbasis web PTM.  Masih terbatasnya jumlah kebijakan KTR di daerah dan belum optimalnya penerapan kebijakan di daerah yang telah memiliki kebijakan KTR.  Belum maksimalnya advokasi dan sosialisasi pengendalian konsumsi tembakau pada kab/kota  Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor yang belum optimal di tingkat Kab/Kota dalam upaya pengendalian konsumsi rokok  Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi rokok. Perlunya rentang waktu sosialisasi peraturan kepada masyarakat maupun pihak terkait minimal 1 tahun setelah disahkannya aturan tersebut, agar masyarakat dapat memahami pentingnya regulasi terkait KTR.  Anggaran belum menfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait pengendalian konsumsi rokok

g. Rencana Tindak Lanjut  Meningkatkan komitmen dan pengembangan regulasi tentang pengendalian tembakau di berbagai tingkat pemerintahan dan didukung oleh semua pihak terkait dan masyarakat diberbagai tatanan.  Mendorong penegakan hukum (law enforcement) secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam upaya melindungi dampak kesehatan akibat rokok terutama di daerah-daerah yang telah memiliki kebijakan dan peraturan di daerah  Peningkatan pemahaman tentang bahaya rokok kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan stakeholder termasuk masyarakat, organisasi profesi, akademisi, lembaga sosial masyarakat (LSM).  Pengendalian tembakau dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, terintegrasi dalam suatu kebijakan publik dan melalui periode pentahapan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.  Komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pengendalian tembakau melalui APBN, APBD dan sumber penganggaran lainnya.  Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan dalam pengendalian tembakau.  Mensinergikan kegiatan dengan strategi MPOWER yang mencakup Monitor penggunaan tambakau dan kebijakan preventifnya; Perlindungan masyarakat dari asap tembakau; Optimalisasi dukungan berhenti merokok; Waspadakan masyarakat akan bahaya (asap) tembakau; Eliminasi iklan, promosi serta sponsor tembakau/ rokok; Raih kenaikan harga dan cukai tembakau dan produknya.


13

2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu, mancapai target. Dari target 10%, realisasi sebesar 35,17 %, sehingga pencapaian sebesar 351,70%. Pada saat ini pola kesakitan menunjukkan bahwa Indonesia mengalami double burden of disease dimana penyakit menular masih merupakan tantangan (walaupun telah menurun) tetapi penyakit tidak menular (PTM) meningkat dengan tajam. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 dan 2013 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan secara bermakna, diantaranya prevalensi penyakit stroke meningkat dari 8.3 per mil pada 2007 menjadi 12.1 per mil pada 2013. Lebih lanjut diketahui bahwa 61 persen dari total kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes dan PPOK. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan PTM, sejalan dengan pendekatan WHO terhadap penyakit PTM Utama yang terkait dengan faktor risiko bersama (Common Risk Factors). Di tingkat komunitas telah diinisiasi pembentukan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dimana dilakukan deteksi dini faktor risiko, penyuluhan dan kegiatan bersama komunitas untuk menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Di tingkat pelayanan kesehatan juga telah dilakukan penguatan dari puskesmas selaku kontak pertama masyarakat ke sistem kesehatan. Disadari bahwa pada saat ini sistem rujukan belum tertata dengan baik dan akan terus disempurnakan sejalan dengan penyempurnaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk implementasi dari Universal Health Coverage (UHC) dan diterapkan sejak 1 Januari 2014 Puskesmas merupakan ujung tombak dan terdepan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas mempunyai wilayah kerja yang luas dan bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Pengendalian PTM dan faktor risikonya di Puskesmas merupakan upaya utama dalam pengendalian PTM di masyarakat a. Pengertian 1) Puskesmas yang melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu adalah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal tatalaksana penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan Posbindu PTM di wilayahnya. 2) Ruang lingkup pengendalian PTM Terpadu adalah seluruh Puskesmas baik ditingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan atau FKTP yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM. b. Definisi operasional Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu adalah jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia. c. Cara perhitungan/rumus Persentase Puskesmas yang melaksanakan = pengendalian PTM terpadu

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan x 100% pengendalian PTM terpadu Jumlah Puskesmas di Indonesia


14

d. Pencapaian Indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu mencapai target yang diharapkan. Dari target 10%, realisasi sebesar 35,44 % atau sebanyak 3.452 Puskesmas dari 9.740 Puskesmas, sehingga pencapaian sebesar 354,41%. Grafik 3.3 Capaian Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu, Tahun 2015

Sebaran Puskesmas yang melaksanakan pengendalian terpadu berdasarakan Provinsi pada tahun 2015, sbb: Provinsi Aceh 100 puskesmas, Provinsi Bali 22 puskesmas, Provinsi Banten 114 puskesmas, Provinsi Bengkulu 52 puskesmas, Provinsi DI Yogyakarta 101 puskesmas, Provinsi DKI Jakarta 224 puskesmas, Provinsi Gorontalo 5 puskesmas, Provinsi Jambi 67 puskesmas, Provinsi Jawa Barat 246 puskesmas, Provinsi Jawa Tengah 424 puskesmas, Provinsi Jawa Timur 738 puskesmas, Provinsi Kalimantan Barat 113 puskesmas, Provinsi Kalimantan Selatan 67 puskesmas, Provinsi Kalimantan Tengah 19 puskesmas, Provinsi Kalimantan Timur 35 puskesmas, Provinsi Kalimantan Utara 10 puskesmas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 50 puskesmas, Provinsi Kepulauan Riau 35 puskesmas, Provinsi Lampung 201 puskesmas, Provinsi Maluku 41 puskesmas, Provinsi Maluku Utara 9 puskesmas, Provinsi NTB 80 puskesmas, Provinsi NTT 3 puskesmas, Provinsi Papua 4 puskesmas, Provinsi Papua Barat 25 puskesmas, Provinsi Riau 32 puskesmas, Provinsi Sulawesi Barat 1 puskesmas, Provinsi Sulawesi Selatan 160 puskesmas, Provinsi Sulawesi Tengah 71 puskesmas, Provinsi Sulawesi Tenggara 36 puskesmas, Provinsi Sulawesi Utara 49 puskesmas, Provinsi Sumatera Barat 97 puskesmas, Provinsi Sumatera Selatan 90 puskesmas, Provinsi Sumatera Utara 131 puskesmas. e. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan 1) Penyedian NSPK sebagai pedoman dalam melaksanakan PANDU PTM di Puskesmas. NSPK yang telah tersusun adalah Modul Edukator Diabetes Di Puskesmas, Buku Saku Edukasi DM di Fasyankes Primer, Modul Pengendalian Asma dan PPOK melalui pendekatan PAL, Pedoman Pengendalian Kanker Colorektal Petunjuk Teknis Implementasi Pencantuman Informasi Kadar GGL pada Pangan Siap Saji, Juknis PERMENKES No. 30 Tahun 2013 pada Pangan Olahan, Panduan Pengelolaan DM dengan TB, Juknis Deteksi Dini dan Tatalaksana Retinopati Diabetik, Modul | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

15

2)

3)

4)

5)

6)

f.

Pengelolaan Kaki DM Berbasis Masyarakat, kurikulum dan Modul Pelatihan Pengendalian DM Bagi Dokter FKTP, MODUL edukator DM Bagi Nakes di Puskesmas Peningkatan kapasitas SDM PANDU di Puskesmas Workshop Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tatalaksana Cedera di Puskesmas, Lokakaya Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif untuk tenaga fasyankes primer, Workshop Pemeriksaan Faktor Risiko Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Workshop Paliatif Kanker, Workshop Penemuan Dini Kanker Pada Anak, Workshop Pengendalian Diabetes Melitus Bagi Dokter FKTP, Workshop Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengendalian DM Bagi Dokter di FKTP Peningkatan sarana dan prasarana PANDU di Puskesmas Penyediaan alat pemeriksaan FR Pengendalian DM dan PM, alat pengukuran Faktor risiko Tekanan Darah, bahan habis pakai deteksi dini FR PTM, dan bahan/Reagen Habis Pakai Pengendalian Jantung. Peningkatan KIE di Puskesmas Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi baik bagi petugas kesehatan maupun masyarakat dilaksanakan melalui pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Diabetes Melitus, pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Jantung, Hipertensi dan Stroke, penyedian Buku Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Pembuatan Filler TV dan Penanyangan GGL Penguatan Kemitraan Penguatan kemitraan dilaksanakan melalui Jejaring Kemitraan Dalam Pengendalian DM Tingkat Nasional, Kemitraan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Jejaring PPTM Lintas Sektoral dan Jejaring Komite Ahli PPTM, serta Jejaring Kemitraan Dalam Pengendalian Dm Tingkat Nasional Sosialisasi dan Advokasi Sosialisasi dan Advokasi Pedoman Umum Pengendalian DM dan Sosialisasi PERMENKES No. 30 Tahun 2013

Permasalahan belum semua Puskesmas atau FKTP mendapatkan workshop atau pelatihan tentang PANDU PTM, sehingga perlu percepatan program PANDU PTM

g. Rencana Tindak Lanjut melakukan workshop PANDU PTM di beberapa Provinsi yang belum dan penguatan program bagi Provinsi yang sudah mendapatkan workshop PANDU PTM 3. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah a. Pengertian 1) Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah kabupaten/kota yang telah telah menerapkan minimal di 50% sekolah/ madrasah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok. 2) Sekolah/madrasah yang dimaksud adalah sekolah/madrasah yang telah menerapkan aturan peraturan perundangan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kriteria yang ada pada juknis penegakan KTR di level Sekolah Dasar dan sederajatnya, Sekolah Menengah | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

16

Pertama dan sederajatnya, Sekolah Menengah Atas dan sederajatnya, baik negeri maupun swasta termasuk pondok pesantren dan sekolah berasrama. 3) Ruang lingkup kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tatanan sekolah yang diatur dalam peraturan perundangan Kawasan Tanpa Rokok yang telah melakukan penerapan enforcement sesuai kriteria yaitu ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk; diseluruh lingkungan sekolah Tidak ditemukan orang merokok; Tidak ditemukan ruang khusus merokok; Tidak tercium bau asap rokok; Tidak ditemukan asbak dan korek api; Tidak ditemukan puntung rokok; Tidak ditemukan penjualan rokok termasuk kantin sekolah, tempat tunggu penjemput; dan Tidak ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll). b. Definisi operasional 1) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah kabupaten/kota yang telah telah menerapkan minimal di 50% sekolah/ madrasah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok dibagi dengan jumlah kab/ kota di Indonesia. c. Cara perhitungan/rumus Persentase Kab/ kota yang melaksanakan kebijakan KTR minimal 50% sekolah

=

jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan x 100% kebijakan KTR minimal 50% sekolah Jumlah kab/ kota di Indonesia

d. Pencapaian Pencapaian Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah, tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah, Tahun 2015


17

Target pada tahun 2015 pada perjanjian kinerja sebesar 10%, pada akhir tahun dilaksanakan evaluasi untuk mengukur indikator kinerja tersebut, dari hasil evaluasi tersebut diketahui realisasi sebesar 8,37% (43 kab/kota) Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah. e. Upaya-upaya yang telah dilakukan tahun 2015 Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan tahun 2015, dalam mendukung mencapaian indikator tersebut: 1) Sosialisasi bahaya merokok dan promosi perubahan gaya hidup sehat melaui berbagai media cetak dan elektronik baik sekala nasional maupun di tempat-tempat khusus seperti puskesmas, rumah sakit, bandara, pelabuhan, kereta api dan tempattempat umum lainnya. 2) Penyusunan Juknis Surveilans KTR 3) TOT Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Bagi Satgas KTR 4) TOT Tenaga Pendidikan Dalam Implementasi KTR di Sekolah 5) TOT Pengendalian Dampak Rokok dan UBM Terhadap Tenaga Kesehatan 6) Evaluasi Penerapan KTR di Daerah di 15 kab/kota 7) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Dampak Tembakau (HTTS) 8) Pertemuan Aliansi Bupati/Walikota Dalam Rangka Peningkatan Pengendalian Dampak Rokok di Daerah 9) Pertemuan Pembahasan Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah Dalam Rangka Pengendalian PTM dan Penerapan KTR 10) Layanan Konsultasi UBM (Quit Line) di Ditjen PP dan PL 11) Peningkatan pemberdayaan jejaring dalam pengendalian konsumsi tembakau 12) Sosialisasi dampak buruk konsumsi produk tembakau melalui media massa. 13) Advokasi dan sosialisasi melalui Peer Group Aliansi Bupati/Walikota pendukung implementasi KTR. 14) Asistensi teknis bagi daerah yang membutuhkan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan KTR. 15) Review peraturan tentang peringatan bergambar (PHW) pada bungkus rokok. 16) Penyusunan kebijakan tentang pelarangan bagi tenaga kesehatan untuk terlibat dalam segala bentuk promosi, dukungan, dan sumbangan yang bersumber dari Industri pengolahan tembakau. f.

Permasalahan: 1) Belum ada dukungan dari Kementerian terkait dalam implementasi KTR di sekolah/madrasah. 2) Masih banyak pemerintah yang belum menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan amanah PP 109/2012. 3) Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan KTR. 4) Kurangnya pemberdayaan jejaring dalam pengendalian konsumsi tembakau 5) Kurangnya sumber daya manusia sebagai satuan tugas dalam penegakan hukum Perda KTR di daerahnya. 6) Belum maksimalnya upaya advokasi dan sosialisasi di daerah. 7) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang dampak rokok terhadap kesehatan dan beban ekonomi akibat konsumsi rokok. | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

18

8)

Kurangnya alokasi dan pemanfaatan anggaran dalam penerapan kebijakan KTR

g. Rencana Tindak lanjut Berikut ini beberapa rencana tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas indikator kinerja pada tahun berikutnya: 1) Meningkatkan komitmen dan pengembangan regulasi tentang pengendalian tembakau di berbagai tingkat pemerintahan dan didukung oleh semua pihak terkait dan masyarakat diberbagai tatanan. 2) Mendorong penegakan hukum (law enforcement) secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam upaya melindungi dampak kesehatan akibat rokok terutama di daerah-daerah yang telah memiliki kebijakan dan peraturan di daerah 3) Peningkatan pemahaman tentang bahaya rokok kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan stakeholder termasuk masyarakat, organisasi profesi, akademisi, lembaga sosial masyarakat (LSM). 4) Pengendalian tembakau dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, terintegrasi dalam suatu kebijakan publik dan melalui periode pentahapan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 5) Komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pengendalian tembakau melalui APBN, APBD dan sumber penganggaran lainnya. 6) Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan dalam pengendalian tembakau. 7) Mensinergikan kegiatan dengan strategi MPOWER yang mencakup Monitor penggunaan tambakau dan kebijakan preventifnya; Perlindungan masyarakat dari asap tembakau; Optimalisasi dukungan berhenti merokok; Waspadakan masyarakat akan bahaya (asap) tembakau; Eliminasi iklan, promosi serta sponsor tembakau/ rokok; Raih kenaikan harga dan cukai tembakau dan produknya. 4. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM a. Pengertian 1) Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM adalah desa/kelurahan yang menyelenggarakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM 2) Ruang lingkup kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM meliputi wawancara faktor risiko dan riwayat PTM keluarga, pengukuran antropometri, pengukuran IMT, pengukuran tekanan darah, pengukuran kadar kolesterol darah, pemeriksaan fungsi paru sederhana dan pemeriksaan IVA/SADANIS. Kegiatan konseling dan penyuluhan serta rujukan. b. Definisi operasional Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM adalah jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan di Indonesia di kali seratus persen.


19

c. Cara perhitungan/rumus Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

=

jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) x 100% PTM Jumlah Desa/ Kelurahan di Indonesia

d. Pencapaian Pencapaian Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Target pada tahun 2015 sebesar 10%, realisasi 8,83% (7.177 desa/ kelurahan) sehingga pencapaiannya sebesar 88,30% (grafik 3.3) Grafik 3.5 Target dan Realisasi Indikator Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, Tahun 2015

e. Upaya-upaya yang telah dilakukan tahun 2015 Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan tahun 2015, dalam mendukung mencapaian indikator tersebut: 1) Peningkatan kapasitas SDM melalui TOT dan Pelatihan Posbindu bagi petugas kesehatan dan kader Posbindu. 2) Penguatan surveilans faktor risiko PTM dari Posbindu PTM melalui sistem web. 3) Pemanfaatan dana dekon dan BOK dalam penyelenggaraan Posbindu PTM. 4) Pemanfaatan dana dekon untuk melakukan pelatihan peyelenggaraan Posbindu PTM bagi Nakes dan kader di daerah. 5) Penyediaan alat dan bahan dalam bentuk Posbindu kit. 6) Workshop Modul Pelatihan Posbindu PTM Bagi Petugas Pelaksana Posbindu PTM f.

Permasalahan: 1) Masih kurangnya sosialisasi dan advokasi tentang penyelenggaraan Posbindu PTM. 2) Belum berjalannya sistem surveilans faktor risiko PTM melalui Posbindu PTM. 3) Belum maksimalnya TOT dan pelatihan untuk semua provinsi daam penyelenggaraan Posbindu | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

20

4) Perpindahan atau mutasi petugas daerah yang telah dilatih program PPTM yang terlalu sering dan cepat, sehingga program PPTM didaerah menjadi kurang optimal. 5) Masih rendahnya komitmen pemangku kebijakan didaerah terhadap program pengendalian PTM. g. Rencana Tindak lanjut Berikut ini beberapa rencana tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas indikator kinerja pada tahun berikutnya: 1) Peningkatan Kapasitas nakes dan kader Posbindu PTM melalui TOT, Workshop dan pelatihan. 2) Sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Posbindu PTM di daerah. 3) Penguatan sistem surveilans faktor risiko melalui Posbindu PTM berbasis web. 5. Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara a. Pengertian 1) Perempuan usia 30 sampai 50 tahun adalah perempuan usia subur yang memiliki usia 30 sampai 50 tahun dan sudah melakukan kontak seksual aktif (sudah menikah). 2) Program IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) adalah kegiatan deteksi dini kanker leher rahim dengan cara mengamati dan melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat 3-5 % yang ditandai dengan adanya bercak putih (aceto white epithelium) sebagai lesi prakanker. 3) Program SADANIS adalah kegiatan deteksi dini kanker payudara dengan cara pemeriksaan klinis payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. 4) Papsmear adalah pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim (serviks) melalui pemeriksaan sitopatologi dengan menemukan perubahan morfologis dari sel-sel epithel leher rahim yang ditemukan pada keadaaan prakanker dan kanker. b. Definisi operasional Persentase perempuan usia 30 sampai dengan 50 tahun yang dideteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim adalah jumlah persentase perempuan usia 30 – 50 tahun yang dideteksi dini kanker payudara dengan CBE/SADANIS dan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA dan atau Papsmear. c. Cara perhitungan/rumus Persentase perempuan usia 30 sampai dengan 50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim

Jumlah perempuan usia 30 - 50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker = payudara dan kanker leher rahim x 100% Jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun di suatu wilayah

d. Pencapaian Pencapaian persentase perempuan usia 30 – 50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks belum mencapai target yang diharapkan. Target tahun 2015 adalah sebesar 10% dari jumlah penduduk perempuan usia 30 – 50 tahun yang sudah melakukan kontak seksual aktif yaitu berjumlah 3.741.548 orang. Jumlah perempuan | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

21

yang dilakukan deteksi dini kanker serviks (IVA) per 31 Desember 2015 adalah 115,639 orang. Target baru tercapai sebesar 3.09% dengan hasil IVA positif sebanyak 3,022 orang atau sebesar 3,0% dan ditemukan curiga kanker serviks 303 orang atau sebesar 0.26% dan dilaporkan sebanyak 753 orang dilakukan tindakan krioterapi atau sebesar 0.65%. Jumlah pemeriksaan CBE/SADANIS ditemukan tumor mammae sebanyak 681 orang dengan curiga kanker mammae sebanyak 164 orang. Pasien yang dicurigai kanker payudara dan kanker leher rahim dirujuk ke rumah sakit setempat. Upaya percepatan pengendalian kanker terus dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dokter dan bidan yang mampu melaksanakan deteksi dini kanker, meningkatkan jumlah puskesmas yang mampu memberikan layanan IVA dan SADANIS di tingkat provinsi dan kabupaten kota melalui kegiatan pelatihan terus menerus dengan melibatkan profesi ahli (dokter ahli kandungan/obsgyn) sebagai superviser. Adapun jumlah Kabupaten Kota yang sudah dilakukan pelatihan berjumlah 382 kabupaten kota, 3042 unit puskesmas di 34 propinsi seluruh Indonesia. Jumlah provider terlatih terdiri dari 4842 orang bidan, 2364 orang dokter, 82 orang dokter ahli kandungan dan 5 orang dokter ahli kandungan onkologi Grafik 3.6 Capaian deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim Tahun 2015

e. Upaya-upaya yang telah dilakukan tahun 2015 1) Penguatan NSPK pengendalian Kanker Untuk memberikan kepastian hukum bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang efektif dan efisien maka perlu dibuat suatu payung hukum sebagai penguatan program pengendalian kanker. Hal ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dalam menjalani terapi, kuratif dan paliatif kanker juga tenaga kesehatan dalam dalam menjalankan tugasnya. Guna mendukung kegiatan tersebut maka dilakukan Reviuw terhadap Kepmenkes RI nomor 430 tahun 2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker, sehingga diperoleh kebijakan Permenkes nomor 34 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Laher Rahim. 2)

Pengembangan SDM Pengendalian Kanker Sebagai upaya penguatan program pengendalian kanker di Indonesia telah dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yaitu: | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

22

 TOT Pengendalian kanker Leher Rahim dan Payudara Peserta yang terdiri dari 1 dokter dan 2 bidan di puskesmas dari 10 provinsi di Indonesia (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumsel, Sumut, Sulsel, Kaltara, NTT).  “STOP KANKER”, guna percepatan program pengendalian kanker dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan dilakukan pada wilayah dengan jumlah SDM yang masih terbatas yaitu dokter dan bidan dalam pelaksanaan deteksi dini kanker. Diharapkan sebagai cikal bakal provider aktif dalam pelaksanaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim. Kegiatan dilaksanakan di 60 kabupaten kota di 14 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini menghasilkan 1761 provider yang siap untuk melakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks.  Workshop Standarisasi SDM Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim. Jumlah peserta 90 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Peserta adalah pengelola program di Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan pelaksanaan program kanker di provinsi dan kabupaten kota guna penilaian mandiri bagi dokter dan bidan dalam melakukan deteksi dini kanker untuk uji kompetensi dokter dan bidan. 3)

Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Kanker Advokasi pengendalian kanker leher rahim dan payudara dilaksanakan dengan pendekatan kepada pemangku kebijakan dalam hal ini adalah Ibu Negara Republik Indonesia (Ibu Iryana Joko Widodo), sehingga pada tahun 2015 dilaksanakan Launching Pencanangan Program Nasional Gerakan Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan oleh Ibu Negara Republik Indonesia yang berpusat di Puskesmas Nanggulan Dusun Temenggal Desa Wijimulyo Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta dan telekonferensi di 11 puskesmas pada 11 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini melibatkan Gubernur, Bupati, OASE-KK (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja), PKK, Ditjen BUK, Promkes, Puskomlik Kemenkes RI, Hukormas Ditjen PP dan PL, HOGI/POGI, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, Tenaga Kesehatan di Puskesmas. Waktu pelaksanaan tanggal 21 April 2015. Kegiatan tersebut juga dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher Rahim bagi wanita usia 30 - 50 tahun di seluruh Indonesia. Target Jumlah wanita yang diperiksa disesuaikan jumlah WUS usia 30 – 50 tahun yang sudah kontak seks aktif di masing masing wilayah.

4)

Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dilakukan sebagai bentuk kerjasama antara program yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan dan sektor terkait pengendalian kanker seperti Promosi Kesehatan, Pusat Komunikasi Publik, Bina Gizkia, BUKD, BUKR, Bina Farmasi, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kota/Kab, Menko Kesra, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi. Kegiatan lebih mengarah kepada pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada jalannya program pengendalian Kanker. Dalam rangka pembedayaan masyarakat dalam peduli kanker dilakukan seminar tentang kanker untuk masyarakat awam dan umum. | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

23

Informasi yang disampaikan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang kanker. Seminar dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan jumlah peserta 500 orang Narasumber berasal dari HOGI, POGI, PORI, IDAI, MPI, PERABOI. Selain itu juga dilaksanakan Lokakarya bidan dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada tanggal 6 sd 9 April 2015 di Jakarta. Jumlah peserta 70 orang terdiri dari bidan dan dokter spesialis kandungan seluruh Indonesia, pengelola program PTM Dinas Kesehatan Provinsi dari seluruh Indonesia. 5)

Bulan cegah kanker Bulan cegah kanker menjadi momen untuk dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim bagi karyawati, istri pegawai dan keluarga pegawai di lingkungan Kementerian dan Lembaga dengan jumlah target ± 4000 orang. Dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2015 yaitu Kementerian Kesehatan RI (1121 orang), Kemenpora RI (76 orang) Kementerian Perdagangan (84 orang), Lembaga Antariksa Nasional (43 orang), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (86 orang), Badan Informasi Geospasial (85 orang), Kementerian Kelautan dan Perikanan (19 orang). Total jumlah wanita yang diperiksa adalah 1514 orang. Dalam pelaksanaan ternyata jumlah wanita yang diperiksa tidak sesuai target, hal ini karena masih kurangnya sosialisasi, rasa takut dan malu dari para wanita.

6)

Bimbingan Teknis Pengendalian Kanker Sebagai upaya motivasi dan bimbingan terkait pengendalian kanker maka dilakukan bimbingan teknis di beberapa provinsi yaitu Papua Barat, Bogor, Banten, Karawang, Karang Anyar, Bali, Banjarnegara, Sumatera Barat, Gorontalo.

7)

Surveilans dan Penguatan Registri kanker Registrasi kanker merupakan suatu metode surveilans yang reliable untuk mengetahui beban kanker di populasi. Registrasi kanker memungkinkan tidak adanya duplikasi data yang disebabkan pencatatan berulang pada beberapa fasilitas kesehatan. Perlu dibentuk wadah registry nasional yang berasal dari berbagai sumber menjadi satu pintu. Inacare (Indonesian Cancer Profile) adalah suatu wadah yang digunakan dalam pengisian registrasi kanker secara online yang berbasis rumah sakit di berbagai rumah sakit utama di Indonesia dan diharapkan sebagai pilot project cancer registry yang bersifat nasional. Dalam rangka penguatan registri kanker telah dilaksanakan pertemuan koordinasi yang berkaitan dengan program kanker antara lain yang melibatkan : Dit.PPTM, Set.Dit.Jen PP & PL, Dit BUKR, RSCM, RSKD, HOGI, PORI, POI YAPI, YKI, KPKN, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Saat ini Dit.PPTM bersama dengan BUKR dan Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN) melakukan pengembangan kegiatan kanker secara nasional


24

8)

f.

Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengendalian Kanker Penyusunan Bahan KIE Untuk daerah tertinggal perbatasan kepulauan (DTPK) Pengendalian kanker dilaksanakan melalui pencegahan primer (promosi dan edukasi), sekunder (penemuan dini dan pengobatan segera), dan tersier (perawatan paliatif). Pengendalian yang paling efektif dan efisien adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat melalui penyebarluasan informasi untuk mengetahui dan menghindari faktor risiko. Berkaitan dengan hal tersebut agar mendapatkan bahan promosi yang tepat dan akurat untuk menyampaikan pesan yang diinginkan perlu ada kegiatan penyusunan desain bahan promosi kanker untuk daerah DTPK. Dalam menyusun desain promosi tersebut melibatkan Sub.Dit.P.Kanker, Dit.PPTM, Setditjen PP&PL, Dinkes Provinsi DKI Jakarta, HOGI/POGI, desain grafis, Promkes dan Puskomlik. Output yang dihasilkan adalah filler, banner dan poster juga kalender yang berisi edukasi deteksi dini dan manfaatnya.

Permasalahan: 1) Jumlah dokter dan bidan terlatih dalam melakukan deteksi dini masih terbatas, terutama didaerah terpencil dan tertinggal, kepulauan (DTPK). Hal ini disebabkan tidak hanya sarana prasarana dan transportasi serta letak geografis saja tapi juga karena tenaga yang sudah dilatih pindah ke tempat lain. 2) Masih banyak perempuan yang enggan karena malu dan takut untuk datang melakukan deteksi dini sehingga angka capaian tidak tercapai. 3) Advokasi dan sosialisasi yang belum maksimal pada pemangku, pembuat dan penentu kebijakan di kabupaten kota dalam upaya pengendalian kanker sehingga belum menjadi prioritas dalam perencanaan kegiatan di kabupaten kota dan masih ada kabupaten kota yang lebih senang dengan program yang tidak digaungkan oleh kementerian. 4) Masih lemahnya system pencatatan dan pelaporan rutin untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 5) Koordinasi lintas sektor dan program dan system rujukan belum maksimal di tingkat kabupaten kota 6) Sistem pembiayaan yang belum optimal menyebabkan layanan deteksi dini IVA di puskesmas tidak optimal 7) Sarana dan prasarana pendukung dan bahan habis pakai seperti gas N2O dalam pelaksanaan deteksi dini masih terbatas sehingga tidak berjalan dengan optimal.

g. Rencana Tindak lanjut 1) Peningkatan jumlah bidan dan dokter terlatih dengan terus melakukan pelatihan baik di pusat maupun di daerah. 2) Memperkuat logistik deteksi dini sebagai saran dukung deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks di fasilitas layanan kesehatan primer. 3) Memperkuat advokasi dan sosialisasi baik kepada gubernur, bupati, pemangku adat, tokoh agama maupun masyarakat serta stakeholder terkait, dan organsasi profesi guna mendukung pelaksanaan program pelayanan IVA di fasilitas layanan kesehatan primer. 4) Memaksimalkan layanan rujukan bila ditemukan hasil IVA positif dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 5) Pengembangan surveilans dan factor risiko serta system informasi manajemen pencegahan dan pengandalian kanker melalui penguatan registry kanker | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

25

6)

Memperkuat jejaring nasional maupun internasional dengan melibatkan berbagai sektor baik pemerintah, organisasi profesi maupun kelompok masyarakat.

6. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama a. Pengertian  Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama adalah kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan faktor risiko kesehatan pengemudi diterminal utama. Bagi yang tidak memiliki terminal dapat menggunakan pos yang sudah disepakati.  Pemeriksaan faktor risiko kesehatan pengemudi meliputi pemeriksaan/pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah sewaktu, pemeriksaan kadar amphetamin melalui urin dan pemeriksaan alkohol melalui pernapasan.  Terminal utama adalah terminal utama (Tipe A, Tipe B, Tipe C, PO Bus) yang ada di Kabupaten/Kota. b. Definisi operasional Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama adalah jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama dibagi jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dikali 100%. c. Cara perhitungan/rumus: % Kab/Kota yang melakukan pemeriksaan = kesehatan pengemudi di terminal utama

Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama

X 100%

Jumlah Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

d. Pencapaian Pada akhir tahun 2015, capaian kab/kota yang melaksanakan emeriksaaan kesehatan pengemudi telah melebihi target indikator yang ditetapkan, yaitu sebesar 13,81% atau 71 kab/kota dari 514 kab/kota. Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi, yaitu : Kota Medan, Kab. Asahan, Kota Pematang Siantar, Kab. Kisaran, Kota Pariaman, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang, Kota Bengkulu, Kab. Muko-Muko, Kab. Kepahiang, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kota Palembang, Kota Bandar lampung, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kab. Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Karawang, Kota Sukabumi, Kab. Garut, Kab. Purwakarta, Kab. Tegal, Kab. Klaten, Kota Solo, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Purworejo, Kab. Wonogiri, Kab. Kudus, Kab. Sragen, Kota Magelang, Kota Yogyakarta, Kab. Tuban, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Jombang, Kota Malang, Kota waringin Timur, Kab. Banyuwangi, Kota Bangkalan, Kota Denpasar, Kab. Sinjai, Kab. Enrekang, Kab. Takalar, Kab. Wajo, Kab. Sidrap, Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, Kota Palu, | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

26

Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Palangkaraya, Kota Tidore, Kota Mataram, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Tomohon.

Grafik 3.7 Pencapaian Target Indikator Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi di Terminal Utama Tahun 2015

e. Upaya-upaya yang telah dilakukan tahun 2015 Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan tahun 2015, dalam mendukung mencapaian indikator tersebut: 1) Penyusunan Permenkes Pedoman Pengendalian Cedera Penyusunan Permenkes Pedoman Pengendalian Cedera diharapkan menjadi legal aspek bagi pelaksanaan program pengendalian cedera di Indonesia. Kegiatan penyusunan Permenkes Pedoman Pengendalian Cedera melibatkan Lintas Program di Lingkungan Kementerian Kesehatan seperti Puspromkes, Dit. BUKD, Biro Hukum dan Organisasi, HOH Ditjen PP & PL, Subdit Matra, Dit. Kesehatan Kerja dan Olah Raga, serta Lintas Sektor terkait seperti Kepolisian dan Kementerian Perhubungan. 2) Penyusunan Buku Panduan Penyelenggaraan Posbindu di Perusahaan OTOBUS Kecelakaan lalu lintas menyebabkan angka kematian yang tinggi dan menimbulkan gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis, sehingga diperlukan penanganan yang terpadu. Salah satu strategi pengendalian PTM dan upaya menurunkan angka kecelakaan adalah melalui pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian PTM di Perusahaan Otobus, melalui pemeriksaan faktor risiko kesehatan pengemudi. Oleh karena itu dikembangkan Posbindu Khusus di Perusahaan Otobus. Untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan tersebut diperlukan panduan penyelenggaraan Posbindu di Perusahaan Otobus. Panduan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemeriksaan faktor risiko kesehatan pengemudi melalui Posbindu di Perusahaan Otobus, yang berdampak pada menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.


27

3) Peningkatan Pengetahuan SDM awam untuk FR KLL Kegiatan peningkatan pengetahuan awam dalam pengendalian kecelakaan lalu lintas dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 24-27 Agustus 2015, dengan jumlah peserta 36 orang, yang berasal dari 5 provinsi yaitu Sulawesi Tengah, D.I Yogyakarta, JawaTengah dan Jawa Barat yang melibatkan lintas sektor terkait seperti tenaga non paramedik dari Kepolisian, Perhubungan dan Saka Bakti Husada DKI Jakarta. Kegiatan peningkatan pengetahuan awam dalam pengendalian kecelakaan lalu lintas berisi materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan lalu, bagaimana melakukan bantuan hidup dasar dan pengetahuan tentang faktor risiko kecelakaan lalu lintas serta kegiatan pemeriksaan faktor risiko kesehatan pada pengemudi. 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Dekade Aksi Keselamatan Jalan Pemberdayaan Masyarakat dalam Dekade Aksi Keselamatan Jalan atau dikenal dengan Pekan Keseamatan Jalan dihadiri lebih dari 500 orang yang terdiri dari Lintas Program di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Lintas Sektor terkait (Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Bappenas, dan Kemendagri, Kepolisian), WHO, Jajaran SKPD di Kota Bogor, PKK, anak sekolah, Pramuka, Perusahaan Otobus (PO), LSM peduli keselamatan Jalan (Club Moge, Club Sepeda Onthel, dll). Kegiatan dilaksanakan di Jungle Land Bogor pada tanggal 23 Oktober 2015, dihadiri oleh Menteri Kesehatan, jajaran Esselon 1 dan 2 Kementerian Kesehatan RI serta Walikota Bogor. Tema Pekan Keselamatan Jalan Tahun 2015 yaitu: “Jaga Keselamatan Anak dengan Perilaku Berkendara yang Aman dan Sehat”. Tema ini mengacu kepada Tema Peringatan ketiga UN Global Road Safety Week tahun 2015, yaitu “Save Kids Lives with Road Safety”. 5) Pemeriksaan Faktor Risiko Pengendalian Kecelakaan Kegiatan pemeriksaan faktor risiko pengendalian kecelakaan berupa pengadaan paket alat kesehatan pengendalian faktor risiko kecelakaan, yang terdiri dari: Bantuan Hidup Dasar, Trauma Kit dan Alat Skrining Faktor Risiko Kecelakaan. Paket alat kesehatan pengendalian faktor risiko kecelakaan merupakan buffer stock pusat untuk menunjang kegiatan pengendalian kecelakaan. 6) Uji Petik Pemeriksaan FR Kesehatan Pengemudi di Terminal Kegiatan Uji petik faktor risiko kecelakaan di terminal dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran atau profiling tentang kesehatan pengemudi di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di 11 lokasi di 7 Propinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten), pada semester 2 tahun 2015, dengan jumlah sampel sebanyak 367 pengemudi. Kegiatan uji petik faktor risiko kecelakaan terdiri dari beberapa tahapan. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor terkait seperti Kepolisian dan Kementerian Perhubungan/Dinas Perhubungan. Kegiatan berupa wawancara mendalam tentang data pribadi pengemudi, data riwayat penyakit, data riwayat mengemudi, data riwayat kecelakaan, perilaku mengemudi di jalan dan pemeriksaan faktor risiko kesehatan pengemudi.


28

7) Kesiapsiagaan dan Penanggulangan GAKCE (Mudik Lebaran dan Natal) Kesiapsiagaan dan penanggulangan gangguan akibat kecelakaan dilaksanakan pada situasi khusus Mudik Lebaran dan Natal Tahun Baru. Kegiatan ini berupa pemeriksaan faktor risiko kesehatan pengemudi yang dilakukan di terminal dan atau PO Bus serta pendistribusian alat skrining faktor risiko kecelakaan, Trauma kit dan media KIE (Leaflet, brosur, buku, dll). Pemeriksaan faktor risiko kesehatan pengemudi terdiri dari wawancara singkat tentang data diri dan gaya hidup (konsumsi makan, konsumsi alkohol, konsumsi rokok, kebiasaan olah raga) serta pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, alkohol pernapasan dan amphetamin dalam urin. Kesiapsiagaan dan penaggulangan gangguan akibat kecelakaan dilaksanakan pada situasi khusus Mudik Lebaran dan Natal Tahun Baru. Pada situasi khusus mudik lebaran, dilaksanakan pemeriksaan faktor risiko kesehatan pengemudi di 63 Kab/Kota di 19 Provinsi dengan jumlah pengemudi diperiksa sebanyak 5.845 orang. Sedangkan pada Natal dan Tahun Baru, pemeriksaan faktor risiko kesehatan pengemudi dilaksanakan di 12 Kab/Kota di 12 Provinsi, dengan jumlah pengemudi yang diperiksa sebanyak 1.010 orang. 8) Workshop Tatalaksana Cedera di Puskesmas. Kegiatan Workshop Tatalaksana Cedera di FKTP berupa peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam tatalaksana Cedera di Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Melalui workshop ini, diharapkan petugas kesehatan di fasilitas pelayanan tingkat pertama mampu melakukan tatalaksana cedera seperti, dapat mengidentifikasi langkah yang benar dalam penanganan cedera, dapat melakukan teknik resusitasi dan penilaian fisiologis yang tepat dan akurat, dapat melakukan bedah dasar dalam kasus – kasus yang memerlukan tindakan pembedahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor, pada bulan Desember 2015, dengan Narasumber yang berasal dari organisasi profesi “Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IABI) dan Ikatan Dokter Indonesa (IDI). Peserta Workshop terdiri dari tenaga Medis (Dokter/Perawat) dan Pengelola Program PTM berjumlah 62 orang yang berasal dari 12 Provinsi, yaitu : Provinsi Bengkulu, Kep.Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. f.

Permasalahan: 1) Di beberapa provinsi program pengendalia gangguan akibat keceakaan belum tersosialisasi dengan baik. 2) Kurangnya SDM sebagai pengelola program PTM khususnya program pengendalian gangguan akibat kecelakaan. 3) Tidak semua petugas yang dilatih dapat maksimal menjalankan program PPTM, karena sangat tergantung pada kebijakan atasan. 4) Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dimana Subdit Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan dihilangkan | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

29

g. Rencana Tindak lanjut: Perlunya menindak lanjuti pencapaian target indikator RENSTRA 2015-2019 “persentase jumlah kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama sebesar 50% pada tahun 2019, dengan melanjutkan program pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan menetapkan unit yang bertanggung jawab dalam pengendalian gangguan akibat kecelakaan di Kementerian Kesehatan.

C. SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Anggaran Tahun 2015 alokasi anggaran Direktorat Pengendalian PTM sebesar Rp. 133.936.534.000,-. Adapun alokasi tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pengendalian PTM berdasarkan Sumber Anggaran, Tahun 2015 PENGENDALIAN PTM a. RM b.Hibah Langsung Total

ANGGARAN SEMULA (Rp.) 66.823.873.000

ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp.) 131.635.788.000

2.871.270.393

2.300.746.000 133.936.534.000

REALISASI (Rp.)

%

75.607.044.844

57,4

1.514.461.000

65,82

77.121.505.844

57,58

Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pengendalian PTM berdasarkan Kegiatan Pokok Tahun 2015

NO 1 1 2 13 4 5

6

7

KEGIATAN 2 Dokumen Perencanaan Laporan Keuangan Provinsi yang melaksanakan Monitoring faktor risiko PTM melalui Posbindu PTM Laporan asset negara/BMN Dukungan Administrasi Kepegawaian Provinsi yang melaksanakan Monitoring faktor risiko PTM melalui kegiatan Posbindu PTM pada kelompok masyarakat khusus Provinsi yang melakukan deteks

3 7.579.330.000 419.536.000

4 6.788.083.113 366.555.400

REALISASI KEGIATAN (%) 5 100 100

19.492.984.000

16.444.611.406

100

59.516.000

37.781.400

100

446.818.000

439.365.833

100

4.879.742.000

4.209.009.798

100

20.222.838.000

18.393.450.197

100

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)


30

8

9

10

11

12

13 14 15

16 17 18

dini kanker serviks dan payudara Provinsi yang melakukan pemeriksaan gula darah pada Penduduk usia > 15 th Provinsi yang melaksanakan Pendekatan terintegrasi pengendalian PTM dan Cedera di fasilitas pelayanan kesehatan primer Provinsi yang melaksanakan pemeriksaan tekanan darah Penduduk usia >15 tahun Provinsi yang melaksanakan pengobatan Kasus DM di fasyankes primer Provinsi yang melaksanakan Peningkatan jumlah peraturan KTR di Kab/Kota Provinsi Menyediakan Layanan Upaya Berhenti Merokok di Fasyankes Primer Provinsi yang melakukan Pengendalian Kecelakaan Provinsi yang melakukan pemeriksaan obesitas pada Penduduk usia>15th Pengendalian Dampak Rokok terhadap Kesehatan berupa penurunan proporsi perokok Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Output Cadangan

1.913.079.000

1.195.687.284

100

8.693.208.000

6.574.497.906

100

14.052.872.000

8.055.517.701

90,91

1.525.364.000

811.359.511

100

1.855.490.000

1.107.145.156

83,3

7.668.207.000

5.368.461.972

100

6.378.240.000

5.517.569.117

83,3

554.504.000

328.669.900

100

1.972.610.000

1.085.140.150

66,7

404.746.000

398.600.000

100

35.817.450.000 133.936.534.000

0 77.121.505.844

0 90.23

Anggaran tahun 2015 semula sebesar Rp. 196.578.500.000,- menjadi Rp. 1333.936.534.000,- hal ini dikarenakan kebijakan efisiensi perjadin yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap capaian kegiatan.


31

BAB IV SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PPTM Tahun 2015 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Pada tahun 2015, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular memiliki 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun dengan target 6,9%, dan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu sebesar 10%, Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 10%, Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 10%, Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara sebesar 10%, Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama sebesar 10%. Hasil dari pengukuran kinerja pada tahun 2015 adalah 1 (satu) IKU yaitu Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun sebesar 6,9%, tidak dapat diukur dikarenakan pengukurannya tidak dapat dilaksanakan oleh Litbangkes sebagai leading dari evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kementerian, dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2016. 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mencapai target 100% yaitu Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (351,70%), dan Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama (138,10%). 3 (tiga) IKK tidak mencapai target yang diharapkan adalah Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah (83,70%), Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM (88,30%), dan Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (27,40%) Hambatan dalam pelaksanaan program PTM antara lain kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas yang menghambat dalam pelaksanaan program, kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan KTR, seringnya pergantian SDM/tenaga pengelola program PTM di daerah yang menyebabkan tidak ada kesinambungan program, SDM yang terlatih khusunya dalam upaya deteksi dini kanker leher rahim dan payudara banyak yang belum mencapai kompetensi, kurangnya sumber daya manusia sebagai satuan tugas dalam penegakan hukum Perda KTR di daerahnya, sistem surveilans penyakit tidak menular belum berjalan otimal, SDM terlatih masih terbatas, dan jaringan serta hardware yang tersedia. Beberapa kegiatan terutama alat kesehatan sebagai pendukung program di daerah tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kebijakan yang semula direncanakan akan diserahterimakan ke Pemerintah Daerah dipertimbangkan atau dijadikan dana tugas pembantuan, sedangkan alokasi Pagu sudah ditetapkan. Dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat PPTM telah mengembangkan program PPTM pada tahun 2015, antara lain Pengembangan Posbindu Khusus yaitu pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), tempat kerja pada kementerian/ lembaga, LAPAS, dan juga sekolah; Akselerasi Program Pengendalian Kanker melalui program stop kanker di 14 propinsi 60 kabupaten kota di Indonesia; Pencanangan Program Nasional Gerakan Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada | Lakip Dit.PPTM Tahun 2015

32

Perempuan Indonesia, Pengembangkan Upaya Berhenti Merokok di Sekolah, Pengembangan Layanan Konsultasi UBM (Quit Line) di lingkungan Ditjen P2P Kemenkes. Untuk terus meningkatkan capaian kinerja program pengendalian penyakit tidak menular, pada tahun selanjutnya, diharapkan para pelaksana program lebih berkomitmen dalam penanggulangan penyakit tidak menular sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan dengan komitmen yang tinggi dan alur kerja yang efektif, efisien dan terintegrasi, kinerja pengendalian penyakit tidak menular akan semakin baik untuk tahun-tahun berikutnya.


33

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2016 Direktur Pencegahan dan Pengendalian PTM, dr. Lily S. Sulistyowati, MM NIP

Recommend Documents