LKj - BKIPM 2014 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LKj - BKIPM

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2014

i

LKj - BKIPM

2014

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (LKj BKIPM) tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj BKIPM ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya. Landasan penyusunan LKj BKIPM Tahun 2014 adalah Rencana Strategis BKIPM (Renstra BKIPM) Tahun 2011-2014 dan Target Kinerja BKIPM 2014 berikut realisasinya. Pengelolaan manajemen kinerja di BKIPM dilaksanakan dari tingkat organisasi sampai dengan individu, dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSc). Secara umum, dalam tahun 2014 sebagian besar target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang.

Jakarta,

2015

Kepala Badan,

Narmoko Prasmadji


i

LKj - BKIPM

2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP

BKIPM

Tahun

2014

disusun

sebagai

bentuk

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja BKIPM selama tahun 2014. Pada tahun 2014 BKIPM telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala BKIPM dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 32 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Strategis beserta IKU BKIPM selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan indikator nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan, rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar (KK/bulan), dan pertumbuhan PDB perikanan, pada tahun 2014 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2014, adalah sebagai berikut: a.

Nilai Tukar Nelayan ditargetkan sebesar 104 dengan realisasi sebesar 104,63;

b.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan ditargetkan sebesar 102 dengan realisasi sebesar 101,36;

c.

Rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar (KK/bulan) ditargetkan sebesar Rp2juta dengan realisasi sebesar Rp2,56 juta; dan

d.

Pertumbuhan PDB perikanan ditargetkan sebesar 7% dengan realisasi sebesar 6,34%.

2.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan dengan indikator jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produk olahan hasil perikanan, pada tahun 2014 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2014, adalah sebagai berikut: a.

jumlah produksi perikanan budidaya ditargetkan sebesar 13,44 juta ton dengan realisasi sebesar 14,52 juta ton; dan

b.

jumlah produk olahan hasil perikanan pada 2014 ditargetkan sebesar 5.2 juta ton dengan realisasi sebesar 5,21 juta ton.


ii

LKj - BKIPM 3.

2014

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan, dengan indikator persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area, jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan sistem manajemen mutu, jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor, dan jumlah sertifikat cara karantina ikan yang baik (CKIB), pada tahun 2014 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2014, adalah sebagai berikut: a.

persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area ditargetkan sebesar 98% dengan realisasi sebesar 99,97%;

b.

jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan sistem manajemen mutu ditargetkan sebesar 64 (33 laboratorium UPT KIPM dan 31 lembaga inspeksi) dengan realisasi sebbesar 64 (33 laboratorium UPT KIPM dan 31 lembaga inspeksi);

c.

jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor ditargetkan sebesar 1.125 sertifikat dengan realisasi sebesar 1.556 sertifikat; dan

d.

jumlah sertifikat cara karantina ikan yang baik (CKIB) ditargetkan sebesar 10 sertifikat dengan realisasi sebesar 12 sertifikat.

4.

Pencapaian sasaran strategis tersedianya kebijakan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan dengan indikator jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan jumlah kebijakan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, pada tahun 2014 dapat tercapai. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2014, adalah sebagai berikut: a.

jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan ditargetkan sebesar 5 draft dengan realisasi sebesar 4 draft peraturan/keputusan menteri; dan


iii

LKj - BKIPM b.

2014

jumlah kebijakan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan ditargetkan sebesar 4 dengan realisasi sebesar 25 Keputusan Kepala BKIPM.

5.

Pencapaian sasaran strategis terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan perikanan yang optimal dan bermutu dengan indikator jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi antar area dalam koridor SLIN, persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi impor hasil perikanan, jumlah implementasi

standar

operasional

prosedur

teknis

perkarantinaan ikan, jumlah Unit Pengolahan Ikan yang

operasional memenuhi

persyaratan negara mitra (approval number), persentase sertifikasi kesehatan ikan berbasis in line inspection, jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium yang terakreditasi, jumlah lokasi yang menerapkan aplikasi sistem traceability, dan jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi, pada tahu 2014 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2014, adalah sebagai berikut: a.

jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra ditargetkan sebesar ≤ 10 kasus dengan realisasi ≤ 10 kasus. Penolakan tertinggi terjadi di Kanada, yaitu 4 kasus penolakan;

b.

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi antar area dalam koridor SLIN ditargetkan sebesar 98% dengan realisasi sebesar 100%;

c.

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi impor hasil perikanan ditargetkan sebesar 98% dengan realisasi sebesar 100%;

d.

Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis operasional perkarantinaan ikan ditargetkan sebesar 98 dengan realisasi sebesar 102 SOP;


iv

LKj - BKIPM e.

2014

Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (approval number) ditargetkan sebesar 50 dengan realisasi sebesar 128;

f.

Persentase sertifikasi kesehatan ikan berbasis in line inspection ditargetkan sebesar 20% dengan realisasi sebesar 20%;

g.

Jumlah

instalasi

yang

sesuai

standar

dan

laboratorium

yang

terakreditasi ditargetkan sebesar 5 IKI dan 2 laboratorium dengan realisasi sebesar 12 IKI dan 12 laboratorium; h.

Jumlah lokasi yang menerapkan aplikasi sistem traceability ditargetkan sebanyak 4 lokasi dengan realisasi sebanyak 4 lokasi;

i.

Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi ditargetkan sebesar 48 dengan realisasi sebesar 48 metoda.

6.

Pencapaian sasaran strategis terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan indikator rasio penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani dan rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani, pada tahun 2014 dapat ytercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2014, adalah sebagai berikut: a.

rasio penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100%; dan

b.

rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 93,33%.

7.

Pencapaian sasaran strategis tersedianya Sumber Daya Manusia BKIPM yang kompeten dan profesional dengan indikator indeks kesenjangan kompetensi eselon II dan III, pada tahun 2014 dapat tercapai. Realisasi IKU untuk SS tersebut adalah sebesar 20,36% dari target sebesar 50%.


v

LKj - BKIPM 8.

2014

Pencapain sasaran strategis tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM dengan indikator Service Level Agreement di BKIPM dan persepsi user terhadap kemudahan akses di BKIPM (skala likert 1-5), pada tahun 2014 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2014, adalah sebagai berikut: a.

Service Level Agreement di BKIPM ditergetkan sebesar 75% dengan realisasi sebesar 100%; dan

b.

persepsi user terhadap kemudahan akses di BKIPM (skala likert 1-5) ditergetkan sebesar 4,25 dengan realisasi sebesar 3,76.

9.

Pencapaian

sasaran

government

di

strategis

BKIPM

dengan

terwujudnya

good governance

indikator jumlah

&

rekomendasi

clean Aparat

Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM, tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BKIPM, indeks kepuasan masyarakat BKIPM, nilai inisiatif anti korupsi BKIPM, dan nilai penerapan reformasi birokrasi BKIPM, pada tahun 2014 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2014, adalah sebagai berikut: a.

jumlah

rekomendasi

Aparat

Pengawas

Internal

dan

Ekternal

Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 79,52%; b.

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BKIPM ditargetkan nilai A dengan realisasi nilai A (79,97);

c.

Indeks Kepuasan masyarakat BKIPM ditargetkan sebesar 75 dengan realisasi sebesar 82,33;

d.

Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM ditargetkan sebesar 7,75 dengan realisasi sebesar 8,61; dan

e.

Nilai penerapan reformasi birokrasi BKIPM ditargetkan sebesar 80 dengan realisasi sebesar 84,61.

10.

Pencapaian sasaran strategis terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal dengan indikator persentase penyerapan DIPA BKIPM, pada tahun 2014 dapat tercapai. Realisasi penyerapan DIPA BKIPM sebesar 96,86% dari target sebesar 95%.


vi

LKj - BKIPM

2014

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja BKIPM pada tahun 2014 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan. Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BKIPM dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja BKIPM pada periode berikutnya.


vii

LKj - BKIPM

2014

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................... ii DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................ix DAFTAR TABEL ................................................................................................. x DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK ....................................................................... xiii I.

PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI ................................................................. 1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BKIPM ................................................... 4 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN LKJ............................................................. 8

II. PERENCANAAN KINERJA .......................................................................... 10 RENCANA KINERJA 2014 .......................................................................... 10 PERJANJIAN KINERJA 2014 ...................................................................... 13 III. AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 17 CAPAIAN IKU ............................................................................................. 17 ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN IKU ..................................................... 20 EVALUSASI EFISIENSI .............................................................................. 91 IV. P E N U T U P ............................................................................................ 93 SIMPULAN................................................................................................. 93


viii

LKj - BKIPM

2014

DAFTAR LAMPIRAN 1.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 ............................................................... L-1

2.

Data UPI dan Sertifikat HACCP Tahun 2014 ........................................... L-4

3.

Rekapitulasi Nilai IKM UPT KIPM Tahun 2014 ......................................... L-5

4.

Form Pengukuran Efisiensi ..................................................................... L-7


ix

LKj - BKIPM

2014

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Arah Kebijakan dan Langkah Strategis BKIPM Tahun 2014 .................. 7 Tabel 2.1 Sasaran Strategis BKIPM Tahun 2014 ............................................... 11 Tabel 2.2 Target Kinerja BKIPM Tahun 2014..................................................... 14 Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2014.................................................. 18 Tabel 3.2 Perkembangan NTN per Bulan pada 2014 .......................................... 21 Tabel 3.3 Capaian IKU 1 pada 2011 - 2014 ....................................................... 22 Tabel 3.4 Capaian IKU 2 pada 2011 – 2014 ...................................................... 24 Tabel 3.5 Capaian IKU 3 pada 2013-2014......................................................... 26 Tabel 3.6 Capaian IKU 4 pada 2010-2014......................................................... 27 Tabel 3.7 PDB Perikanan, 2010-2014 (Rp Miliar) .............................................. 27 Tabel 3.8 Capaian IKU 5 pada 2011-2014......................................................... 29 Tabel 3.9 Capaian IKU 6 pada 2011-2014......................................................... 31 Tabel 3.10 Capaian IKU 7 Tahun 2011 - 2014 .................................................. 33 Tabel 3.11 Data Lalu Lintas Komoditas Perikanan Tahun 2011-2014 ................ 34 Tabel 3.12 Hasil Verifikasi Sistem Manajemen Mutu Tahun 2011-2014 ............. 36 Tabel 3.13 Capaian IKU 9 pada 2011 - 2014 ..................................................... 37 Tabel 3.14 Capaian IKU 10 pada 2011 - 2014 ................................................... 39 Tabel 3.15 UUPI Bersertifikat CKIB Tahun 2014 ............................................... 40 Tabel 3.16 Capaian IKU 11 pada 2011-2014 ..................................................... 41 Tabel 3.17 Capaian IKU 12 Tahun 2013 dan 2014 ............................................ 43 Tabel 3.18 Capaian IKU 13 pada 2011-2014 ..................................................... 47 Tabel 3.19 Rekapitulasi Kasus Penolakan pada 2011-2014 ............................... 47 Tabel 3.20 Capaian IKU 14 pada 2013 - 2014 ................................................... 50


x

LKj - BKIPM

2014

Tabel 3.21 Capaian IKU 15 pada 2013 - 2014 ................................................... 51 Tabel 3.22 Volume Impor Yang Dilalulintaskan Tahun 2011-2014..................... 51 Tabel 3.23 Capaian IKU 16 pada 2011 - 2014 ................................................... 52 Tabel 3.24 Capaian IKU 17 pada 2011-2014 ..................................................... 57 Tabel 3.25 Jumlah UPI yang Teregistrasi di Negara Mitra pada 2012 - 2014 ...... 58 Tabel 3.26 Capaian IKU 18 pada 2013 dan 2014 .............................................. 60 Tabel 3.27 Data Capaian IKU 19 Tahun 2011 - 2014 ........................................ 61 Tabel 3.28 Laboratorium UPT KIPM yang Terakreditasi Tahun 2014 .................. 62 Tabel 3.29 Capaian IKU 20 pada 2013 dan 2014 .............................................. 64 Tabel 3.30 Capaian IKU 21 pada 2011 - 2014 ................................................... 65 Tabel 3.31 Data Penindakan Pelanggaran Karantina Ikan Tahun 2011-2014 ..... 68 Tabel 3.32 Capaian IKU 22 pada 2011 - 2014 ................................................... 69 Tabel 3.33 Capaian IKU 23 pada 2011 - 2014 ................................................... 70 Tabel 3.34 Hasil Verifikasi Pemenuhan Kompetensi Jabatan Tahun 2014 .......... 73 Tabel 3.35 Capaian IKU 24 pada 2013 – 2014................................................... 73 Tabel 3.36 Pejabat yang Mengikuti Diklat PIM Tahun 2014 ............................... 74 Tabel 3.37 Jumlah Pejabat BKIPM yang Belum Mengikuti Diklat PIM ................ 74 Tabel 3.38 Data Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Tahun 2014 .................. 74 Tabel 3.39 Capaian IKU 25 pada 2011 - 2014 ................................................... 76 Tabel 3.40 Capaian IKU 26 pada 2013 - 2014 ................................................... 77 Tabel 3.41 Capaian IKU 27 pada 2011 - 2014 ................................................... 78 Tabel 3.42 Capaian IKU 28 pada 2011-2014 ..................................................... 79 Tabel 3.43 Perkembangan Nilai AKIP Berdasarkan Aspek Penilaian ................... 79 Tabel 3.44 Capaian IKU 29 pada 2013 - 2014 ................................................... 81 Tabel 3.45 Capaian IKU 30 pada 2012 - 2014 ................................................... 82 Tabel 3.46 PMPRB BKIPM Tahun 2014 ............................................................. 85


xi

LKj - BKIPM

2014

Tabel 3.47 Capaian IKU 31 pada 2012 - 2014 ................................................... 85 Tabel 3.48 Penyerapan Anggaran per Kegiatan T.A 2014 ................................... 87 Tabel 3.49 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja T.A 2014 ............................ 87 Tabel 3.50 Persentase Penyerapan Anggaran Triwulanan .................................. 87 Tabel 3.51 Capaian IKU 32 pada 2011 - 2014 ................................................... 88 Tabel 3.52 Ringkasan LRA Netto T.A 2013 dan T.A 2014 ................................... 89 Tabel 3.53 Rincian Realisasi Belanja Netto BKIPM T.A 2013 dan 2014............... 90 Tabel 3.54 Ringkasan Neraca T.A 2014 dan 2013 ............................................. 91


xii

LKj - BKIPM

2014

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKIPM ..................................................... 2

2.

Gambar 2.1 Peta Strategi BKIPM Tahun 2014 ........................................... 12

3.

Grafik 3.1 Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2014 ....... 24

4.

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian dan Target IKU 7 Tahun 2011-2014 ...... 34

5.

Grafik 3.3 Target dan Capaian IKU 9 Tahun 2011-2014 ............................ 38

6.

Grafik 3.4 Perkembangan Nilai AKIP BKIPM 2011 – 2014 .......................... 80

7.

Grafik 3.5 Penyerapan Anggaran BKIPM ................................................... 88


xiii

LKj - BKIPM

2014

I. PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM ORGANISASI

B

erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan

fungsi eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

(P2HP)

yang

mempunyai

tugas

yang

sangat

strategis,

yaitu

melaksanakan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dasar pemikiran terbentuknya BKIPM antara lain adalah untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam penjaminan kualitas (quality assurance) hasil perikanan; ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan kesehatan manusia; peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan; meningkatnya kecenderungan pola konsumsi protein hewani dari daging merah ke daging putih disertai tuntutan adanya pengendalian mutu terhadap keamanan dan kesehatan hasil perikanan; pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara holistik dan konsisten dalam suatu sistem management mutu; karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari Trade Facilitation dalam kegiatan ekspor dan impor Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala BKIPM dibantu oleh 3 (tiga) Pusat, yaitu: 1) Pusat Karantina Ikan; 2) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 3) Pusat Manajemen Mutu; dan Sekretariat BKIPM, serta 47 Unit


1

LKj - BKIPM

2014

Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu: 2 (dua) Balai Besar KIPM, 7 (tujuh) Balai KIPM Kelas I, 5 (lima) BKIPM Kelas II, 18 (delapan belas) Stasiun KIPM Kelas I, 14 (empat belas) Stasiun KIPM Kelas II, dan Balai Uji Standar

KIPM

(BUSKIPM)

sebagai

UPT

KIPM

dibidang

pelayanan

uji

standar/laboratorium reference, serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan, Pranata Komputer, Pranata Humas, Arsiparis, Statistisi dan jabatan fungsional umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung BKIPM saat ini berjumlah 1659 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 11% di pusat dan 89% di UPT KIPM. Bagan struktur organisasi BKIPM dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini. Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKIPM


2

LKj - BKIPM Penyelenggaraan

perkarantinaan

ikan

serta

pengendalian

2014 mutu

dan

keamanan hasil perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan

kebijakan

teknis,

pelaksanaan

tindakan

karantina

ikan,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan/monitoring (surveillance), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsipprinsip good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja (LKj). LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2014 dalam rangka melaksanakan misi BKIPM dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BKPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


3

LKj - BKIPM

2014

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BKIPM Peranan strategis BKIPM dalam RPJM 2010-2014 dalam rangka mendukung visi

Pembangunan

Kelautan

dan

Perikanan

yang

Berdaya

Saing

dan

Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, secara langsung mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam upaya melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan. Arah kebijakan dan strategi BKIPM diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut maka BKIPM menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1.

Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya

perikanan secara berkelanjutan adalah masuk dan tersebarnya HPIK yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan bahkan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya

hayati

kelautan

dan

perikanan.

Aktualisasi

BKIPM

dalam

mengantisipasi ini adalah dengan melakukan pencegahan masuknya HPIK ke wilayah RI dan penyebarannya dari satu area ke area lain, serta mencegah keluarnya HPIK dari wilayah RI berlandaskan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkunganya agar tetap terjaga dan berproduktifitas tinggi baik kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya BKIPM telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dalam hal agar produk perikanan sebagai bahan pangan yang


4

2014

LKj - BKIPM

tersedia aman untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir melalui monitoring mutu ikan pada sentra produksi perikanan, termasuk pelabuhan dan unit

supplier,

inspeksi

terhadap

produk

perikanan

impor

yang

akan

didistribusikan ke unit pengolahan ikan maupun pasar domestik serta sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada Unit Pengolahan Ikan (UPI). 2.

Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan Dewasa ini dan di masa depan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu

dan keamanan hasil perikanan sebagai bagian integral pembangunan kelautan dan perikanan menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Globalisasi

ekonomi,

kemajuan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

serta

kesepakatan-kesepakatan internasional dan regional seperti harmonisasi ASEAN (Association of South East Asia Nations), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) mempunyai konsekuensi dan implikasi yang signifikan pada penerapan sistem perkarantinaan ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi pengembangan industrialisasi perikanan. Dampak yang paling terasa adalah adanya tuntutan agar produk yang dihasilkan senantiasa kompetitif khususnya terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan mutu produk serta sistem penanganannya yang baik (food safety), sehingga secara kuantitatif dan kualitatif suatu produk mempunyai daya saing yang tinggi dan diterima oleh konsumen dengan baik karena secara normatif merupakan produk yang sehat dan produk yang memiliki jaminan kualitas (quality and safety assurance) yang aman untuk dikonsumsi. Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kebutuhan untuk ditumbuhkembangkan sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran manusia

akan

kebutuhan

zat

gizi

dan

dampaknya

terhadap

kesehatan

masyarakat. Dalam perspektif inilah sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan memiliki dampak makro bagi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional maupun internasional.


5

LKj - BKIPM 3.

2014

Pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan. Tantangan ekspor hasil perikanan di pasar gobal semakin meningkat seiring

dengan persyaratan-persaratan yang ditetapkan oleh negara importir seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, China, Rusia, dan Kanada. Tantangan yang dihadapi dalam ekspor hasil perikanan adalah persyaratan pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan. Salah satu kelemahan hasil perikanan adalah cepatnya penurunan kualitas sehingga perlu dilakukan penangan dengan baik. Pengendalian kualitas hasil perikanan dimulai dari cara budidaya ikan yang baik, cara penangkapan ikan yang baik, dan penerapan konsep traceability serta dilakukan pengolahan pada unit pengolahan ikan yang tersertifikasi. Realitas ini mengharuskan BKIPM memiliki sistem perkarantinaan ikan yang efektif dan efisien, pada saat yang sama, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan juga harus memiliki basis yang kuat agar mampu menjadi penapis terhadap pengendalian mutu produksi perikanan Indonesia yang diekspor ke berbagai negara serta masuknya produk perikanan impor dari negara lain. 4.

Penguatan Kompetensi dan Kapabilitas BKIPM Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah terluas dengan pantai

yang sangat panjang dengan ribuan kepulauan yang dapat dijadikan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib diawasi dan diperiksa, Indonesia sudah sepatutnya

memiliki sistem perkarantinaan ikan dan sistem

jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terbaik, baik mencakup human capital, modernisasi sistem operasional (proses bisnis) maupun sarana dan prasarana. Dalam konteks ini perlu dilakukan penguatan kompetensi dan kapabilitas BKIPM sehingga memiliki kinerja yang tinggi. BKIPM ke depan harus dibangun menjadi institusi yang memiliki basis ilmu pengetahuan (knowledge-base) yang kuat dengan jaringan nasional maupun internasional yang dinamis dan kohesif. Bersamaan

dengan

itu,

BKIPM

melakukan

pemberdayaan

publik

(public

empowement) agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan melindungi keamanan


6

2014

LKj - BKIPM

terhadap risiko produk perikanan yang tidak memenuhi standar yang berlaku melalui

gerakan

masyarakat

sadar

mutu

dan

karantina

(GEMA

SATUKATA)/Forum Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (Formikan). 5.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaruan

dan

perubahan

mendasar

(mind

set

dan

culture

set)

serta

pengembangan budaya kerja terhadap penyelenggaraan sistem perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, diarahkan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur serta peningkatan pelayanan publik yang semakin prima. Untuk menjalankan kebijakan BKIPM, langkah-langkah strategis BKIPM diimplementasikan melalui program dan kegiatan BKIPM, dengan tujuan program pengembangan

karantina

ikan,

pengendalian

mutu

dan

keamanan

hasil

perikanan adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dengan sasaran meningkatnya persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area, menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, dan meningkatnya jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di UPI sebagai persyaratan ekspor. Pada Tabel 1.1 di bawah ini disajikan arah kebijakan dan langkah strategi yang akan ditempuh BKIPM tahun 2014. Tabel 1.1 Arah Kebijakan dan Langkah Strategis BKIPM Tahun 2014 ARAH KEBIJAKAN Isu/Tantangan Kelestarian Ketahanan Pangan Penguatan sistem perkarantinaan ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Sumber -

-

LANGKAH STRATEGIS Daya Kelautan Dan Perikanan

Dan

Perumusan kebijakan, peraturan dan diseminasi/bimtek untuk meningkatkan kesadaran mutu pelaku usaha Penerapan biosecurity Tindakan karantina ikan secara terintegrasi berbasis In-Line Inspection


7

LKj - BKIPM ARAH KEBIJAKAN -

-

Peningkatan sistem jaminan Mutu dan kesehatan ikan

-

-

-

-

2014

LANGKAH STRATEGIS Standardisasi dan sertifikasi (prosedur/metode, instalasi karantina ikan, pelayanan, sistem informasi, laboratorium) Pemantauan/surveillance/monitoring penyakit ikan dan mutu hasil perikanan Pengendalian Impor dalam rangka Pencegahan Penyakit dan perlindungan Plasma Nuffah Perikanan Perumusan kebijakan, peraturan dan diseminasi/bimtek untuk meningkatkan kesadaran mutu pelaku usaha Melakukan survailensi terhadap UPI yang melakukan kegiatan ekspor berbasis InProcess Inspection Harmonisasi/kesetaraan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra/tujuan ekspor Pemenuhan standar kebutuhan sarana dan prasarana instalasi Pengembangan kapasitas kompetensi SDM aparatur BKIPM Gerakan sadar mutu dan karantina ikan bagi pemangku kepentingan

Isu/Tantangan : Daya Saing Dan Nilai Tambah Hasil Perikanan Peningkatan daya saing produk perikanan domestik

-

-

Perumusan kebijakan, peraturan, dan diseminasi/bimtek untuk meningkatkan kesadaran mutu pelaku usaha Pengendalian mutu dan kualitas produk perikanan Pengamanan pangan untuk konsumsi Pengendalian impor produk yang tersedia di dalam negeri Penerapan sertifikasi mutu dan kesehatan ikan ekspor

SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN LKJ Sistematika dan isi laporan kinerja BKIPM merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut: a.

Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama tahun 2014.


8

LKj - BKIPM b.

2014

Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

c.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

d.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

e.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

f.

Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan hal-hal lainnya.


9

LKj - BKIPM

2014

II. PERENCANAAN KINERJA RENCANA KINERJA 2014 Kepala BKIPM telah menetapkan visi BKIPM yaitu: “Hasil Perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”. Pengertian visi tersebut bermakna hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina, memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan serta tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia dan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena sertifikasi yang diterbitkan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan international. Selanjutnya BKIPM menetapkan misi, yaitu “mewujudkan pencegahan penyebaran HPIK serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjamin lalu lintas hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”. Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan misi adalah “Meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistim jaminan kesehatan, mutu dan kemanan hasil perikanan”. Misi dan tujuan tersebut telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis BKIPM, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan selama kurun 2011-2014 dialokasikan dalam melalui program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (performance plan). Sasaran

strategis

BKIPM

merupakan

bagian

integral

dalam

proses

perencanaan strategis BKIPM dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau

pencapaian

kinerja

BKIPM

serta

lebih

menjamin

suksesnya

pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BKIPM.


10

LKj - BKIPM

2014

Tahun 2014 merupakan tahun kedua bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan model pengelolaan kinerja organisasi berbasis Balanced Scorecard (BSc). Model pengelolaan kinerja ini memiliki kelebihan dimana dapat membantu penyusunan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan secara komprehensif dan bervisi jangka panjang yang mencakup empat aspek sudut pandang, yaitu: Stakeholder, Customer, Internal Process, serta Learning and Growth. Strategi dalam empat perspektif tersebut lebih lanjut dituangkan pada peta strategi dalam suatu dokumen perjanjian kinerja. Dalam dokumen tersebut dirumuskan setiap sasaran strategis (SS) yang akan dicapai dalam setiap perspektif dan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap sasaran. Daftar SS BKIPM tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1 Sasaran Strategis BKIPM Tahun 2014 PRESPEKTIF STAKEHOLDER SS1

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

PRESPEKTIF CUSTOMER SS2

Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan

SS3

Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan

PRESPEKTIF INTERNAL PROCESS SS4 SS5

SS6

Tersedianya kebijakan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan Terselengggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

PRESPEKTIF LEARNING AND GROWTH SS7

SS9

Tersedianya sumberdaya manusia BKIPM yang kompeten dan professional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM Terwujudnya good governance dan clean government di BKIPM

SS10

Terkelolanya anggaran BKIPM yang optimal

SS8


11

LKj - BKIPM

2014

Sasaran Strategis tersebut selanjutnya dipetakan ke dalam peta strategis. Peta strategi BKIPM menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: stakeholders perspective, customers perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective. Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholders. Customers perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal Process perspective berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer, sedangkan prespektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective) berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehinggga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan. Peta strategis BKIPM tahun 2014 disajikan pada Gambar 2.1. berikut ini. Gambar 2.1 Peta Strategi BKIPM Tahun 2014


12

LKj - BKIPM

2014

Peta strategi BKIPM tersebut selanjutnya diturunkan, dengan proses yang disebut cascading, ke seluruh unit eselon II, eselon III dan seterusnya hingga ke seluruh pegawai BKIPM. Dengan proses cascading tersebut maka strategi BKIPM didukung oleh seluruh unit dan pegawai BKIPM dalam setiap level. Hal ini merupakan keunggulan lain dari penerapan pengelolaan kinerja berbasis Bsc. Wujud nyata dari hasil pengelolaan kinerja dapat dirasakan dengan tercapainya sebagain besar target kinerja BKIPM secara keseluruhan pada 2011-2014. Dengan

terus

memelihara

semangat

perbaikan

yang

berkelanjutan

(continuous improvement) maka diharapkan terus ada pembenahan pengelolaan kinerja BKIPM di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar visi dan misi BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat tercapai.

PERJANJIAN KINERJA 2014 Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh intansi. BKIPM telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala BKIPM. Dalam Perjanjian Kinerja ini terdapat 10 SS, yang pencapaiannya diukur dengan 32 IKU. Kesepuluh sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan utama, yang dilaksanakan oleh Pusat, 47 UPT KIPM di seluruh wilayah Indonesia, dan 31 LPPMHP. Perjanjian kinerja BKIPM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2014 terdiri dari dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SS menjadi basis dalam penentuan IKU. Target 32 IKU BKIPM tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut.


13

LKj - BKIPM

2014

Tabel 2.2 Target Kinerja BKIPM Tahun 2014 Program Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja Utama

Target 2014

1

Nilai Tukar Nelayan

104

2

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

102

3

Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar per KK/bulan

Rp2 juta

4

Pertumbuhan PDB Perikanan

Sasaran Strategis Prespektif Stakeholder 1

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

7,00 %

Prespektif Customer 2

3

Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan

5

Jumlah produksi perikanan budidaya ( Jt Ton)

13,44

6

Jumlah produk olahan hasil perikanan ( Jt Ton)

5,2

Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan

7

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area

98%

8

Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan sistem manajemen mutu

33 lab dan 31 lembaga inspeksi

9

Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor

1.125

10

Jumlah sertifikat cara karantina ikan yang baik (CKIB)

10

11

Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

5

12

Jumlah kebijakan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

4

Prespektif Internal Process 4

Tersedianya kebijakan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan


14

LKj - BKIPM Program Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan

Sasaran Strategis 5

6

Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu

Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Indikator Kinerja Utama

2014 Target 2014

13

Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra

≤ 10

14

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi antar area dalam koridor SLIN

98%

15

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi impor hasil perikanan

98%

16

Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis operasional perkarantinaan ikan

17

Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (Approval Number)

50 UPI

18

Persentase sertifikasi kesehatan ikan berbasis in line inspection

20%

19

Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium yang terakreditasi

2 IKI dan 5 lab

20

Jumlah lokasi yang menerapkan aplikasi sistem traceability

4

21

Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi

22

Rasio penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani

85%

23

Rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani

85%


98

48

15

LKj - BKIPM

2014

Prespektif Learning and Growth 7

Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional

24

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM

50%

8

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM

25

Service Level Agreement di BKIPM

75%

26

Persepsi user terhadap kemudahan akses di BKIPM (skala likert 1-5)

4,25

Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM

27

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM

100%

28

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BKIPM

29

Indeks kepuasan masyarakat BKIPM

30

Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM

31

Nilai Penerapan RB BKIPM

32

Persentase penyerapan DIPA BKIPM

9

10

Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal

Nilai AKIP A 75 7,75 80 > 95%

Sejalan dengan adanya revisi target pada Penetapan Kinerja KKP pada September 2014 akibat adanya perubahan kebijakan refocusing kegiatan dan penghematan anggaran, maka BKIPM juga telah melakukan revisi Penetapan Kinerja 2014. Perubahan tersebut adalah untuk target IKU nomor 1-4 untuk SS1, dan IKU nomor 5-6 untuk SS2, yang merupakan adopsi langsung dari level 0 dengan unit penanggung jawab IKU nomor 1 dan 4 adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen PB) untuk IKU nomor 2 dan 5, serta IKU nomor 3 dan 6 unit penangungjawabnya adalah Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengeolahan Hasil Perikanan (Ditjen P2HP). Penetapan perjanjian kinerja BKIPM Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 1 pada LKj ini.


16

LKj - BKIPM

2014

III. AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN IKU Dalam pengukuran kinerja, BKIPM telah menetapkan IKU sesuai dengan periode pelaporan, sedangkan kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada LKj ini mengikuti pedoman pengelolaan kinerja pada “aplikasi kinerjaku”, sebagai berikut: 1.

Angka maksimum tingkat capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;

2.

Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;

3.

Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU, sebagaimana berikut ini:

≤ 80%

4.

80% ≤ Indeks Capaian < 90%

≥ 90%

IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan;

5.

IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan;

6.

IKU yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target. Berikut ini disampaikan ringkasan capaian kinerja BKIPM tahun 2014,

disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.


17

LKj - BKIPM

2014

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2014 Program Pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan

Sasaran Strategis Prespektif stakeholder 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan

Indikator Kinerja

Meningkatnya ketersediaan produk kelautan perikanan

Prespektif Customer 3 Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan

104

104,63

100,75

2

NTPi

102

101,36

99,37

3

Rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar (KK/bulan) Pertumbuhan PDB Perikanan Jumlah produksi perikanan budidaya ( jt ton) Jumlah produk olahan hasil perikanan ( jt ton)

Rp2 juta

Rp2,56 juta

120

7,00%

6,34%

90,57

13,44

14,52

108,04

5,2

5,21

100,19

5 6

7


98%

99,97%

102,01

8


33 lab; 31 LI

33 lab; 31 LI

100

9


1.125

1.556

120^

10

12

120


5

4

80


4

25

120^

13


≤10

≤10

100

14

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi antar area dalam koridor SLIN Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi impor hasil perikanan

98%

100%

102,04

98%

100%

102,04

Prespektif Internal Proses 4 Tersedianya 11 kebijakan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai 12 kebutuhan

Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan perikanan yang optimal dan bermutu

% Capaian

NTN

10

5

Realisasi

1

4 2

Target

15



18

LKj - BKIPM 16

17

18

19

20

21

6

Terselenggaranya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum karatina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

22

23

Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis operasional perkarantinaan ikan Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (approval number) Persentase sertifikasi kesehatan ikan berbasis in line inspection Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium yang terakreditasi Jumlah lokasi yang menerapkan aplikasi sistem traceability Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi Rasio penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani Rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani

2014

98

102

104,08

50 UPI

128 UPI

120^

20%

20%

100

2 IKI, 5 lab

12 IKI, 12 lab

120^

4

4

100

48

48

100

85%

100%

117,65

85%

93,33%

109,80

Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 7

8

9

Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan professional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM Terwujudnya good governance & clean government

24

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di lingkungan BKIPM

50%

20,36%

120^

25

Service Level Agreement di BKIPM Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BKIPM Indeks kepuasan masyarakat BKIPM Nilai Inisiatif anti korupsi BKIPM Nilai Penerapan RB BKIPM

75%

100%

120^

4,25

3,76

88,47

100%

79,52%

79,52

Nilai AKIP A 75

Nilai AKIP A 82,33

100 109,77

7,75

8,61

111,10

80

84,76

105,95

26

27

28 29 30 31 10

Sumber Data Keterangan

: :

Terkelolanya 32 Persentase penyerapan > 95% 96,86% 101,96 anggaran BKIPM DIPA BKIPM secara optimal Capaian IKU 1 dan 4 dari Ditjen PT; IKU 2 dan 5 Ditjen PB, dan IKU 3 dan 6 Ditjen P2HP ^) tingkat capaian ditetapkan oleh KKP maksimal 120%.


19

LKj - BKIPM

2014

ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN IKU ANALISIS CAPAIAN KINERJA PADA PRESPEKTIF STAKEHOLDER SS1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat diukur dengan empat indikator, yaitu nilai tukar nelayan,

nilai

tukar

pembudidaya ikan, rata-rata pendapatan

pengolah dan pemasar per KK/bulan, dan pertumbuhan PDB perikanan.

IKU 1

Nilai tukar nelayan

IKU nilai tukar nelayan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan nelayan pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun dasar. Yang dimaksud dengan nilai tukar nelayan adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) dalam persentase. Untuk mengukur NTN digunakan formula sebagai berikut: IKU 1 Nilai Tukar Nelayan

Analisis Informasi

Rumus Perhitungan IKU

Indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan

It Ib

Standar kesejahteraan nelayan adalah angka NTN sebesar 100, apabila NTN di bawah 100 maka nelayan dikategorikan belum sejahtera dan apabila NTN di atas 100 maka nelayan sejahtera. Pada triwulan III tahun 2014, terdapat perubahan target NTN dari triwulan sebelumnya, yakni semula 112 menjadi 104. Penurunan target ini disebabkan oleh adanya penghematan anggaran seluruh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berdampak pada pengurangan upaya – upaya (kegiatan) pada Satker untuk mencapai target NTN yang semula. Tabel 3.2 berikut ini adalah capaian NTN selama tahun 2014.


20

LKj - BKIPM

2014

Tabel 3.2 Perkembangan NTN per Bulan pada 2014 Komponen

Bulan

It

Ib

NTN Nas

Januari

113,02

109,01

103,69

Februari

113,70

109,35

103,98

Maret

113,26

109,55

103,38

April

113,65

109,77

103,53

Mei

114,32

110,05

103,89

Juni

115,39

110,59

104,34

Juli

118.07

111.37

106.02

Agustus

118.96

111.77

106.44

September

119.22

112.07

106.38

Oktober

119.94

112.45

106.66

November

120.12

115.22

104.26

Desember

123,18

119,63

102,97

Rata-rata

116.90

111.74

104.63

Berdasarkan data pada Tabel 3.2 terlihat bahwa capaian angka NTN selama tahun 2014 mengalami fluktuasi yang sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (lt) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (lb), dimana fluktuasi kedua indeks ini akan menyebabkan fluktuasi angka NTN. Selama periode Januari – Juni 2014 capaian NTN cenderung stabil di atas 103, dan mulai mengalami peningkatan yang pada bulan Juli yang mencapai 106,02 atau meningkat sebesar 1,61% dari sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh naiknya harga ikan di pasaran yang bertepatan dengan bulan puasa dimana terdapat permintaan akan ikan yang cukup tinggi sehingga yang diterima oleh nelayan juga relatif mengalami kenaikan yang signifikan. Pada bulan Juli, komponen pengeluaran (makanan jadi, perumahan, kesehatan, transportasi dan komunikasi serta inflasi umum) juga mengalami peningkatan dikarenakan perayaan Hari Raya

Idul

Fitri,

namun besarnya

peningkatan komponen

pengeluaran tersebut masih jauh dibawah peningkatan harga yang diterima nelayan. Selain itu, komponen indeks yang diterima nelayan juga dipengaruhi oleh musim penangkapan yang rata-rata cukup baik di seluruh Indonesia pada periode tersebut.


21

LKj - BKIPM

2014

Periode bulan Juli – Oktober 2014, kencenderungan capaian NTN terus meningkat pada kisaran 106 namun pada bulan November NTN mengalami penurunan yang drastis menjadi 104,26 atau sebesar 2,25% yang disebabkan oleh kenaikan komponen pengeluaran sebesar 2,46% sedangkan harga yang diterima nelayan hanya naik sebesar 0,15%. Kenaikan komponen pengeluaran disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi dan terbatasnya kuota BBM untuk nelayan. Penurunan angka NTN juga terjadi pada bulan Desember 2014 yang disebabkan oleh kondisi yang sama pada bulan November. Secara rata- rata, kenaikan indeks harga yang dibayarkan nelayan yakni 0,85% melebihi kenaikan indeks harga yang diterima nelayan sebesar 0,79%, yang berdampak pada rata – rata kenaikan NTN tidak cukup besar. Berdasarkan standar kesejahteraan nelayan adalah di atas 100, maka terdapat 24 provinsi yang capaian NTN nya di atas 100 dan sebanyak 9 provinsi yang capaian NTN nya pada kisaran 96,6 – 99,9, yaitu Provinsi Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Papua. Tabel 3.3 Capaian IKU 1 pada 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan

2011 106,24

Capaian 2012 2013 105,37

102,66

2014 104,63

(Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, 2014)

Berdasarkan data pada Tabel 3.3 di atas, terlihat bahwa secara nasional capaian NTN tahun 2014 melebihi capaian tahun 2013, namun apabila dilihat dari indeks harga yang diterima dan yang dibayarkan oleh nelayan maka terjadi penurunan di tahun 2014. Namun demikian penurunan kedua indeks tersebut secara bersamaan dengan besaran yang hampir sama sehingga NTN Nasional tahun 2014 tetap melebihi angka 100 yang merupakan batas kesejahteraan. NTN Tahun 2014 juga melebih capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang hanya sebesar 99,25 pada akhir tahun 2014. Hal ini disebabkan harga yang diterima oleh pembudidaya ikan lebih kecil dibandingkan yang diterima nelayan.


22

2014

LKj - BKIPM IKU 2

Nilai tukar pembudidaya ikan

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). NTPi merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya

ikan,

sehingga

dapat

digunakan

untuk

mengukur

tingkat

kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan secara relatif dan merupakan ukuran

kemampuan/daya

keluarga

pembudidaya

ikan

untuk

memenuhi

kebutuhan subsistennya. Semakin tinggi NTPi, maka akan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya. Cara untuk mengukur capaian NTPi menggunakan formula sebagai berikut: IKU 2

Analisis Informasi



Indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It)

It

Indeks harga yang dibayarkan pembudidaya ikan (Ib)

Ib

Rata-rata NTPi dari Januari – Desember 2014 sebesar 101,36, bila dibandingkan dengan tahun 2013 NTPi menurun sebanyak 3,34 dan masih 99,37% dibandingkan dengan target 102 tahun 2014. Hal serupa juga terjadi pada NTPi pada tahun 2010-2014 yang mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 105,55 menjadi 101,36 pada tahun 2014 (tabel 4). Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 hingga Oktober 2013 penghitungan NTPi masih bergabung dengan NTN yang dihitung dengan tahun dasar 2007. Namun sejak Oktober 2013, NTPi dihitung

dengan

menggunakan

perhitungan

tahun

dasar

2012

dengan

menyesuaikan perubahan pola produksi dan perubahan pola konsumsi rumah tangga. Pada penghitungan dengan tahun dasar 2012 cakupan jumlah komoditas dan lokasi perhitungan juga mengalami penambahan menjadi 33 provinsi. Dengan asumsi volume produksi sama, maka nilai NTPi >100 menunjukkan kesejahteraan nelayan/pembudidaya meningkat.


23

2014

LKj - BKIPM Tabel 3.4 Capaian IKU 2 pada 2011 – 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2012 2013

2011


106,26

105,37

104,7

2014 101,36

(sumber: Ditjen Perikanan Budidaya KKP)

NTPi selama Januari hingga Desember fluktuatif sebagaimana pada gambar dibawah. Secara keseluruhan indeks harga yang diterima oleh pembudidaya mengalami peningkatan setiap bulannya, namun demikian kenaikannya lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang harus dibayarkan oleh pembudidaya. Hal ini kemungkinan dikarenakan inflasi harga-harga kebutuhan bahan pokok sebagai akibat dari adanya kenaikan harga BBM pada bulan November 2014 serta dampak dari melemahnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika, yang menyebabkan harga bahan baku pakan ikan ikut melonjak dan berakibat pada semakin tingginya biaya produksi. Sementara itu harga ikan hasil budidaya

tidak

mengalami

peningkatan

yang

cukup

signifikan

karena

ketersediaan ikan laut yang cukup banyak sebagai akibat dari moratorium ijin kapal penangkap ikan yang juga berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan termasuk ikan hasil budidaya. Selanjutnya, NTPi untuk periode 2015-2019 masih menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja pembangunan perikanan budidaya, dengan target ditahun 2015 sebesar 102, yang berarti bahwa masih diperlukan kerja keras dalam pencapaian IKU ini mengingat capaian sementara tahun 2014 masih sebesar 99,37% dari target 2015.

NTPi

Grafik 3.1 Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2014 102.5 102 101.5 101 100.5 100 99.5 99 98.5 98 97.5 NTPi

Gambar 1. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2014

Jan

Feb

Mar

Aprl

Mei

Juni

Juli

Agts

Sept

Okt

Nov

Des

101.6

101.6

101.5

101.7

101.9

101.3

101.8

101.7

101.6

101.4

100.4

99.25


24

LKj - BKIPM

2014

Secara umum, beberapa kendala dalam pencapaian NTPi diantaranya adalah biaya produksi perikanan budidaya, terutama untuk pakan masih cukup tinggi yaitu mencapai 60-70% dari biaya produksi selain itu naiknya harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga BBM memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk peningkatan upaya penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas

sesuai

dengan

jenis

komoditas

yang

dikembangkan

melalui

perekayasaan teknologi.

IKU 3

Rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar (KK/bulan)

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura sebagai hasil penjualan pengolah dan pemasar setelah dikurangi biaya-biaya produksi. Selain itu, pendapatan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhannya. Target rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar tahun 2014 adalah Rp 2 juta per KK/bulan. Untuk mengukur IKU 3 menggunakan formula di bawah ini: IKU 3

Analisis Informasi

Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)


Total uang yang didapat seluruh kepala keluarga dalam satu bulan (A)

A B

Jumlah kepala keluarga (B)

Capaian

rata-rata

pendapatan

pengolah

dan

pemasar

dihitung

dari

pendapatan penerima program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMPP2HP) tahun sebelumnya sebagai dampak dari sasaran program penerima bantuan PUMP. Dari sampel kelompok pada 100 kab/kota di 29 provinsi penerima PUMP P2HP tahun sebelumnya, diperoleh hasil hitungan rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar (KK/Bulan) sebesar Rp2.560.170, atau setara dengan pencapaian 120% dari target. Rata-rata pendapatan pengolah dan


25

LKj - BKIPM

2014

pemasar ini relatif meningkat 1,07% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni Rp 2.297.705. Tabel 3.5 Capaian IKU 3 pada 2013-2014 Tahun 2013 2014

Indikator Kinerja Utama Rata-rata Pendapatan Pengolah dan Pemasar (KK/Bulan) (Rp Juta)

2,30

Pertumbuhan (%)

2,56

11,42

(sumber: Ditjen P2HP KKP)

Program PUMP-P2HP dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang dimanfaatkan

sesuai

dengan

kebutuhan

kelompok

untuk

pengembangan

usahanya, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan pengolah dan pemasar di atas upah rata-rata minimum DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 2.441.301,- per KK/bulan.

IKU 4

Pertumbuhan PDB perikanan

PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Adapun angka

persentase

pertumbuhan

PDB

Perikanan

diperoleh

dengan

membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2014 dengan tahun 2013. Untuk mengukur PDB maka digunakan formula sebagai berikut: IKU 4 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

Analisis Informasi


Pengeluaran rumah tangga (C) Pengeluaran pemerintah (G) Pengeluaran investasi (I) Nilai Ekspor (E)

C + G + I + (E – I) * 100%

Nilai Impor (I) Prosentase

Pertumbuhan PDB perikanan tahun 2014 ditargetkan mencapai 7%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan PDB perikanan berdasarkan harga konstan tahun 2000 dalam kurun waktu setahun terakhir


26

2014

LKj - BKIPM

sebesar 6,34%, atau tercapai 90,57% dari target yang telah ditetapkan. Angka pertumbuhan PDB perikanan ini merupakan capaian s/d triwulan III tahun 2014, sehingga

sifatnya

masih

sementara,

sambil

menunggu

angka

capaian

pertumbuhan PDB perikanan s/d triwulan IV tahun 2014. Tabel 3.6 Capaian IKU 4 pada 2010-2014 Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014*

Pertumbuhan (%) 2010-2014

6,04

6,96

6,49

6,86

6,34

1,64

Keterangan: *) s/d Triwulan III

Apabila ditelaah selama kurun waktu 2010-2014, maka pertumbuhan PDB perikanan meningkat rata-rata sebesar 1,64% per tahun. Dalam empat tahun terakhir PDB perikanan tumbuh di atas rata-rata nasional dan sektor pertanian secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan pada PDB kelompok pertanian secara umum, maupun pada PDB nasional. Tabel 3.7 PDB Perikanan, 2010-2014 (Rp Miliar) Tahun

Berdasar harga konstan Tahun 2000

Berdasar harga berlaku

Lapangan Usaha

2010

2011

2012*)

2013**)

2014***) TW II 368.745,50 171.326,90 55.068,80 44.214,80 15.872,60 82.262,40

TW III 398.427,20 187.493,70 61.855,10 47.116,70 15.082,80 86.878,90

Kelompok Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. P e r i k a n a n

985.470,5 482.377,1 136.048,5 119.371,7 48.289,8 199.383,40

1.091.447,1 529.967,8 153.709,3 129.297,7 51.781,3 226.691,00

1.193.452,9 574.916,3 162.542,6 145.720,0 54.906,5 255.367,50

1.311.037,3 621.832,7 175.248,4 165.162,9 56.994,2 291.799,10

TW I 361.004,70 190.716,90 36.080,30 43.263,80 13.207,80 77.735,90

Produk Domestik Bruto (PDB) PDB Tanpa Migas Persentase PDB Perikanan Persentase terhadap kelompok pertanian Persentase terhadap PDB Persentase terhadap PDB tanpa Migas Kelompok Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. P e r i k a n a n

6.446.851,9 5.941.951,9

7.419.187,1 6.795.885,6

8.229.439,4 7.588.322,5

9.083.972,2 8.416.039,5

2404227,9 2220590,7

2.483.840,5 2.304.397,1

2.619.869,7 2.438.808,8

20,23 3,09 3,36 304.777,1 151 500,7 47 150,6 38 214,4 17 249,6 50.661,80

20,77 3,06 3,34 315.036,8 154 153,9 49 260,4 40 040,3 17 395,5 54.186,70

21,40 3,10 3,37 328.279,7 158 910,1 52 325,4 41 918,6 17 423,0 57.702,60

22,26 3,21 3,47 339.890,2 161 969,5 54 903,0 43 914,0 17 442,5 61.661,20

21,53 3,23 3,50 88.583,40 47.403,20 10.686,50 11.064,10 3.843,80 15.585,80

22,31 3,31 3,57 91.057,90 42.705,70 16.209,50 11.265,80 4.595,70 16.281,20

21,81 3,32 3,56 97.193,40 46.061,20 18.535,30 11.637,90 4.326,20 16.632,80

Produk Domestik Bruto (PDB) PDB Tanpa Migas Pertumbuhan PDB Perikanan Kelompok pertanian Produk Domestik Bruto (PDB) PDB Tanpa Migas

2.314.458,8 2.171.113,5

2.464.566,1 2.322.653,1

2.618.938,4 2.481.796,7

2.770.345,1 2.636.976,0

706.533,00 673.807,20

724.133,30 691.606,70

745.576,60 712.620,90

6,04 3,01 6,22 6,60

6,96 3,37 6,49 6,98

6,49 4,20 6,26 6,85

6,86 3,54 5,78 6,25

6,89 3,16 5,2 5,56

6,25 3,43 5,12 5,49

6,34 3,74 5,01 5,32

Sumber: Badan Pusat Statistik


27

LKj - BKIPM

2014

ANALISIS CAPAIAN KINERJA PADA PRESPEKTIF CUSTOMER SS2. Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan Dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyakarat kelautan dan perikanan dalam ketahanan pangan (food security) nasional,

maka

ketersediaan

produk

kelautan

dan perikanan

menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketersediaan ini tentunya tidak hanya mempertimbangkan dari sisi volume produksi saja, namun juga perlu ada jaminan terhadap mutu/kualitas produk dan keamanan pangan (food safety), sehingga mempunyai daya saing.

Dalam

pencapaian

sasaran

strategis

ini,

BKIPM

mengidentifikasi dua indikator kinerja utama yang merupakan indikator kementerian yang diadopsi langsung. IKU pada SS2 ini adalah jumlah produksi perikanan budidaya dan Jumlah produk olahan hasil perikanan, sebagai berikut.

IKU 5

Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton)

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah produksi perikanan budidaya selama tahun 2014, sedangkan untuk mengukur IKU ini digunakan formula sebagai berikut: IKU 5

Analisis Informasi

Jumlah produksi perikanan budidaya (Jt Ton)


Realisasi jumlah produksi perikanan budidaya di daerah (provinsi/kab/kota) (A)

Capaian sementara Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan IV tahun 2014 yaitu sebesar 14.521.349 ton atau (107,97%) dari target sebesar 13.449.206 ton dengan capaian nilai produksi sebesar Rp109,784 miliar atau capaian (90,17%) dari target sebesar Rp121,758 miliar. Belum tercapainya target nilai produksi perikanan budidaya disebabkan karena angka produksi udang yang belum mencapai target, mengingat nilai produksi udang memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap total nilai produksi perikanan budidaya.


28

2014

LKj - BKIPM

Disamping itu, harga beberapa komoditas ikan menurun, diantaranya adalah kakap dari Rp43.500/kg menjadi Rp30.000/kg. Angka produksi dan nilai produksi tersebut terbagi dalam produksi budidaya air tawar, payau dan laut sebagaimana terinci pada Tabel 3.8. Tabel 3.8 Capaian IKU 5 pada 2011-2014 2011

2012

2013

2014*

% Kenaikan rata-rata

Indikator Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Capaian*

%

Vol. perikanan budidaya (ton)

6.847.500

7.928.963

9.415.700 9.675.532 11.632.122 13.300.906 13.449.206 14.521.349 107,97

23,74

budidaya air tawar

1.821.820

1.586.261

2.479.210 1.982.161

3.354.668

2.576.964

2.901.806

2.751.108

94,81

22,23

budidaya air payau

1.063.700

933.161

1.263.750 1.001.032

1.440.781

2.344.671

2.470.850

2.392.159

96,82

37,09

budidaya laut

3.961.980

5.409.541

5.672.740 6.692.339

6.836.673

8.379.271

8.076.550

9.378.082

116,11

22,87

Ket: *) Angka sementara (Ditjen Perikanan Budidaya)

Selama

kurun

waktu

2010-2014,

produksi

perikanan

budidaya

memperlihatkan trend yang positif yaitu mengalami peningkatan dengan rata-rata per tahun mencapai 23,74% (tabel 14). Angka tersebut juga diikuti oleh kinerja positif peningkatan nilai produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu yang sama dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 16,12%. Produksi sementara perikanan budidaya tahun 2014 masih didominasi oleh komoditas rumput laut sebesar 10.234.357 ton atau 70,47% dari total produksi, ikan sebesar 3.694.773 ton atau 25,44% dari total produksi, dan udang sebesar 592.219 ton atau 4,07% dari total produksi (tabel 13). Capaian produksi tahun 2014 meningkat 9,17% dari tahun sebelumnya. Capaian produksi tersebut didukung oleh ketersediaan benih, dengan produksi benih s/d triwulan IV tahun 2014 telah melebihi target yaitu sebesar 88 milyar ekor (122,56%), terutama untuk komoditas ikan air tawar (tabel 16). Capaian benur udang, benih kerapu dan kakap (data sementara) yang masih di bawah target dimungkinkan menjadi salah satu faktor belum tercapainya produksi ikan untuk komoditas tersebut. Hal ini dikarenakan biaya pakan yang cukup tinggi pada komoditas diatas sehingga menyebabkan berkurangnya minat para pembenih untuk melakukan pembenihan kakap, kerapu dan udang serta berkurangnya produktivitas induk.


29

LKj - BKIPM IKU 6

2014

Jumlah produk olahan hasil perikanan

Jumlah produk olahan hasil perikanan tahun 2014 ditargetkan mencapai 5,2 juta ton. Untuk mengukur IKU 6 digunakan formula sebagai berikut: IKU 6

Analisis Informasi

Jumlah produk olahan hasil perikanan (Jt Ton)


Volume produksi olahan UPI besar (A)

A+B

Volume produksi olahan skala mikro/UKM (B)

Perhitungan volume produk olahan UPI skala UMKM dilakukan melalui metoda sampling atau quick count, dengan formulasi perhitungan adalah sebagai berikut: VP = Ps * F * UPI Keterangan: VP : volume produk per tahun (kg) Ps : volume produk per siklus (kg)

F UPI

: frekuensi produksi (siklus) per tahun : jumlah unit dari UPI per pengelompokkan

Sedangkan perhitungan volume produk olahan UPI skala besar dilakukan dengan

menggunakan

metode

sampling

peluang

dan

sampling

purposif.

Berdasarkan metode sampling tersebut, pengambilan data dilakukan di UPI dan selanjutnya data tersebut disinergikan dengan volume ekspor produk perikanan dengan formulasi sebagai berikut: V = n Ū Ќ + (1 – α) E Keterangan : n : Jumlah UPI Besar Ū : Utilitas rata-rata

Ќ : Kapasitas rata-rata α : proporsi produk modern yang diekspor E : Data produk ekspor

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa jumlah produk olahan hasil perikanan tahun 2014 adalah sebesar 5.213.079 ton, yang terdiri dari jumlah produksi olahan UPI skala UMKM sebesar 3.613.079 ton dan jumlah produksi olahan UPI skala besar 1.600.000 ton. Dengan demikian, jumlah produk olahan hasil perikanan dalam kurun waktu setahun terakhir meningkat sebesar 1,07%, yakni 5,16 juta ton pada tahun 2013 menjadi 5,21 juta ton pada tahun 2014, atau tercapai 100,25% dari target yang telah ditetapkan.


30

LKj - BKIPM

2014

Tabel 3.9 Capaian IKU 6 pada 2011-2014 Indikator Kinerja Utama Jumlah produk olahan hasil perikanan (juta ton)

2011

Capaian 2012 2013

2014

4,58

4,83

5,21

5,24

Peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan didukung dengan pelaksanaan

kegiatan

fasilitasi

pengembangan

industri

pengolahan

hasil

perikanan, diantaranya melalui: fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan sistem rantai dingin yang diberikan kepada para pengolah sehingga meningkatkan kapasitas produksi usahanya dan bimbingan teknis pengolahan maupun tata cara pengolahan yang baik kepada para pengolah yang akan berdampak pada meningkatnya ragam, nilai tambah dan mutu produk perikanan yang dihasilkan. Meskipun meningkat, dalam pencapaian jumlah produk olahan ditemui beberapa permasalahan, antara lain: 1.

Ketersediaan bahan baku yang tidak dapat diperkirakan. Bahan baku tersebut dipengaruhi oleh cuaca, musim, sumber daya ikan dan impor bahan baku ikan;

2.

Penerapan jaminan mutu di UPI masih belum optimal, utamanya di UPI skala UMKM;

3.

Sarana dan prasarana pengolahan masih terbatas, khususnya di UPI skala UMKM;

4.

Kegiatan yang ideal untuk melakukan perhitungan volume produk olahan hasil perikanan adalah dengan melakukan sensus di 33 Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki potensi perikanan, namun terkendala dengan sumber daya yang tersedia. Rencana

dan

tidak

lanjut

yang

akan

dilakukan

untuk

menjawab

permasalahan tersebut, yaitu: -

merealisasikan

sistem

logistik

ikan

nasional

(SLIN)

secepatnya

dan

mengendalikan impor dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan skala besar; -

Melakukan pembinaan terhadap UPI skala UMKM dan besar, terutama dalam hal penerapan sanitasi;


31

LKj - BKIPM

2014

-

Mengembangkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengolahan;

-

Untuk memperoleh rentang data yang luas, kegiatan perhitungan volume produksi olahan skala UMKM dilaksanakan di 33 Provinsi yang tersebar di 3 bagian

wilayah

Indonesia

(Barat,

Tengah

dan

Timur)

dengan

tetap

menerapkan metode sampling.

SS3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan Sasaran strategis ini merupakan salah satu dari tujuan program BKIPM dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dengan indikator meningkatnya persentase media pembawa yang memenuhi

sistem

jaminan

kesehatan

ikan

melalui

sertifikasi

kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area, menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, dan meningkatnya jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point/HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai persyaratan ekspor.

IKU 7


IKU 7 bertujuan untuk mengukur prosentase sertifikasi kesehatan ikan dan/atau benda lain yang dilalu lintas media pembawa dari luar negeri ke dalam negeri, dari dalam negeri ke luar negeri, antar daerah dalam satu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau

yang dapat membawa hama dan penyakit ikan

karantina sesuai ketentuan yang berlaku. IKU ini sepenuhnya dilaksanakan di UPT KIPM kecuali BUSKIPM. Untuk mengukur IKU 7 ini digunakan formula dengan membandingkan jumlah sertifikat kesehatan karantina ikan (KID-1, KID-2, KID-3) yang diterbitkan dengan jumlah permohonan pemeriksaan karantina (PPK) selama tahun 2014.


32

LKj - BKIPM

2014

PPK meliputi semua media pembawa yang dilalulintaskan melalui ekspor, impor dan antar area dalam wilayah negara Republik Indonesia. Penerbitan sertifikat kesehatan ikan ini harus sesuai standardisasi terhadap pelaksanaan tindakan karantina ikan dalam rangka pencegahan hama dan penyakit ikan. Formula untuk menghitung IKU 7 seperti dibawah ini. IKU 7

Analisis Informasi



Realisasi jumlah sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan UPT-BKIPM (A) Jumlah PPK yang diajukan (B)

A B

X

100%

Persentase

Capaian indikator ini pada tahun 2014 adalah sebesar 99,97% dari target 98% yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 103,25%. Sebagai perbandingan, pada 2013 capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 99,12% dari target 96%. Perbandingan capaian tahun 2011 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini. Tabel 3.10 Capaian IKU 7 Tahun 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area

2011

98,45 %

Capaian 2012 2013

98,48 %

99,12%

2014

99,97%

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh pencapaian sasaran dan target indikator kinerja kegiatan pengembangan dan pembinaan karantina ikan, yang dilaksanakan di unit pelaksana teknis. Kontribusi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap pembangunan kelautan dan perikanan salah satunya diwujudkan dengan pelaksanaan sistem jaminan kesehatan ikan. Kegiatan tersebut menggambarkan aktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan ikan yang dimanifestasikan melalui pelayanan sertifikat kesehatan ikan dan tindakan karantina ikan di UPT KIPM seluruh Indonesia. Tindakan karantina ikan dan pelayanan sertifikat kesehatan ikan


33

2014

LKj - BKIPM

dilakukan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan secara impor, ekspor dan domestik. Grafik 3.2 Perbandingan Capaian dan Target IKU 7 Tahun 2011-2014

Tabel 3.11 Data Lalu Lintas Komoditas Perikanan Tahun 2011-2014 Lalu lintas Ekspor Impor Domestik Masuk Domestik Keluar Transit Total

Mati (ton)

Tahun 2011 436.354

2012

2013

2014

233.599

315.938

336.618

Hidup (ribu ekor)

524.676

609.338

743.263

1.664.405

Mati (ton)

305.643

264.303

241.098

195.490

887

2.393

1.585

2.956

4.155

38.799

28.996

52.694

1.782.003

2.205.160

3.569.153

4.090.501

139.569

157.599

225.644

312.526

Hidup (ribu ekor) Mati (ton) Hidup (ribu ekor) Mati (ton)

4.444.502

4.977.547

6.714.757

9.024.314

Mati (ton)

Hidup (ribu ekor)

-

24

1.134

618

Hidup (ribu ekor)

-

13

120

561

923.116

6.943

811.648

897.946

6.760.051

7.794.437

11.028.757

14.782.737

Mati (ton) Hidup (ribu ekor)

(Sumber: Statistik website BKIPM)

IKU 8


Sistem manajemen adalah suatu pola pengaturan, pengambilan keputusan, serta perbaikan berkelanjutan yang berkaitan dengan suatu usaha tertentu,


34

LKj - BKIPM

2014

ditinjau dari suatu konteks kepentingan tertentu melalui penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu produk, proses, sistem manajemen dan atau komptensi personil terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pun standar internasional (ISO). Penerapan Sistem Manajemen Mutu diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi terjadinya kesalahan sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu, pada tahun 2014 telah dilakukan audit internal, audit surveillance, serta Rapat Tinjauan Manajemen di seluruh unit kerja BKIPM. IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 17020. Laboratorium adalah laboratorium kesehatan ikan di lingkungan KKP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan lembaga inspeksi adalah laboratorium LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang menerima pendelegasian wewenang dari Otoritas Kompeten BKIPM dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu keamanan hasil perikanan. Pendelegasian wewenang kepada LPPMHP sebagai lembaga inspeksi dan sertifikasi dalam penerbitan sertifkat kesehatan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKIPM Nomor 115/KEP-BKIPM/2013. Pendelegasian wewenang tersebut diberikan kepada 31 LPPMHP di 26 propinsi. Setiap tahun BKIPM melakukan verifikasi ulang terhadap laboratorium dan lembaga inspeksi dalam penerapan sistem manajemen mutu. Untuk mengukur IKU ini digunakan formula adalah sebagai berikut: IKU 8

Analisis Informasi


Sebagai

instansi


Jumlah rekomendasi yang diterbitkan Kepala Pusat MM terkait hasil verifikasi terhadap konsistensi laboratorium kesehatan ikan dan lembaga inspeksi (LPPMHP) dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 17020 dan ISO 17025 (A)

yang

memberikan

pelayanan

ƩA

publik,

BKIPM

terus

mengembangkan Sistem Manajemen Mutu yang akan mengintegrasikan semua fungsi yang ada di BKIPM,. Dengan demikian diharapkan BKIPM mampu menampilkan kinerja yang lebih baik, efektif, efisien, menghindari duplikasi dan


35

LKj - BKIPM tumpang

tindih,

memberikan

kepastian

pelayanan,

yang

2014

pada

akhirnya

diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tahun 2014 BKIPM telah memverifikasi dan menerbitkan rekomendasi terhadap 64 laboratorium dan lembaga inspeksi dari 64 yang ditargetkan, yang terdiri dari 33 laboratorium UPT KIPM dan 31 lembaga inspeksi (LPPMHP), seperti disajikan dalam Tabel 3.12 di bawah ini. Tabel. 3.12 Hasil Verifikasi Sistem Manajemen Mutu Tahun 2011-2014 Tahun

LPPMHP/Lembaga Inspeksi (ISO 17020)

Laboratorium UPT KIPM (ISO 17025)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2011

28

28

6

6

2012

31

31

13

17

2013

31

31

23

28

2014

31

31

33

33

(Sumber : Pusat Manajemen Mutu, BKIPM, 2014)

Laboratorium UPT KIPM tersebut adalah Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai Besar KIPM Makassar, Balai KIPM Kelas I Surabaya I, BUSKIPM, Balai KIPM Kelas I Denpasar, Balai KIPM Kelas I Balikpapan, Balai KIPM Kelas I Jayapura, Balai KIPM Kelas I Jakarta II, Balai KIPM Kelas I Surabaya II, Balai KIPM Kelas II Semarang, Balai KIPM Kelas II Palembang, Balai KIPM Kelas II Samarinda, Balai KIPM Kelas II Manado, Stasiun KIPM Kelas I Batam, Stasiun KIPM Kelas I Lampung, Stasiun KIPM Kelas I Entikong, Stasiun KIPM Kelas I Jambi, Stasiun KIPM Kelas I Padang, Stasiun KIPM Kelas I Palu, Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya, Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta, Stasiun KIPM Kelas I Aceh, Stasiun KIPM Kelas I Ambon, Stasiun KIPM Kelas I Pontianak, Stasiun KIPM Kelas I Kendari, Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru, Stasiun KIPM Kelas II Cirebon, Stasiun KIPM Kelas II Merauke, Stasiun KIPM Kelas II Tarakan, Stasiun KIPM Kelas II Merak, Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan, Stasiun KIPM Kelas II Tanjungpinang, dan Stasiun KIPM Kelas II Bima. Sedangkan 31 lembaga inspeksi dan sertifikasi tersebut adalah LPPMHP Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Lampung, Tangerang, DKI Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Cilacap, Semarang, Surabaya, Banyuwangi,


36

LKj - BKIPM

2014

Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Banjarbaru, Tarakan, Samarinda, Makasar, Kendari, Palu, Gorontalo, Bitung, Ternate, Ambon, Tual, Sorong, dan Merauke.

IKU 9

Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai persyaratan ekspor

Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten BKIPM kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai pengakuan bahwa UPI tersebut telah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk mengukur IKU 9 digunakan formula sebagai berikut: IKU 9

Analisis Informasi



Realisasi jumlah sertifikat HACCP untuk setiap UPI yang diterbitkan Kepala BKIPM (A)

ƩA

Pada tahun 2014 realisasi jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan adalah sebanyak 1.556 sertifikat dari target IKU sebanyak 1.125 sertifikat. Pencapaian target kinerja ini melebihi 100% dikarenakan adanya penambahan UPI baru, adanya penambahan ragam produk dan ruang lingkup jenis produk

yang

diproduksi. Tabel 3.13 Capaian IKU 9 pada 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor

2011

Capaian 2012 2013

2014

1.133

1.145

1.556

1.219

(Sumber: Pusat Sertifikasi Mutu, BKIPM, 2014)


37

LKj - BKIPM

2014

Faktor penyebab banyaknya kenaikan jumlah sertifikat HACCP tahun 20112014 ini disebabkan karena UPI yang terdaftar mempunyai keinginan untuk memenuhi persyaratan ekspor negara mitra, kegiatan inspeksi dan verifikasi yang terjadwal, dan adanya usaha dalam peningkatan layanan sertifikasi HACCP yang lebih efisian dan efektif. Grafik 3.3 Target dan Capaian IKU 9 Tahun 2011-2014

IKU 10

Jumlah sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

Cara karantina ikan yang baik (CKIB) adalah metode pelaksanaan proses produksi ikan dengan menerapkan standar In-Line Inspection dalam lingkungan budidaya yang terkontrol, dengan teknologi yang memenuhi persyaratan biosekuriti dan tertelusur. Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh BKIPM yang menyatakan bahwa unit pembenihan, pembesaran dan penampungan/pengumpul ikan (UUPI) telah melaksanakan prinsip-prinsip cara karantina ikan yang baik. Tindakan karantina secara terintegrasi berbasis in line inspection, dilakukan melalui penerapan standar kesehatan ikan mulai dari negara/area asal, tindakan karantina ikan di tempat pemasukan/pengeluaran, dan penerapan prinsip biosecurity dalam pengelolaan media pembawa, serta pemantauan HPIK dan/atau HPI tertentu secara periodik di area/tempat tujuan. Semua tahapan kegiatan tersebut dilakukan pencatatan secara baik, dan didokumentasikan, untuk memudahkan penelusuran status kesehatan ikan yang ada di unit usaha tersebut


38

LKj - BKIPM

2014

In line inspection adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan Ikan yang dilakukan secara periodik, dan berkelanjutan terhadap populasi ikan, dalam rangka pengendalian HPIK/HPI tertentu, sehingga aman untuk dilalulintaskan. Penerapan ILI dimulai pada tahun 2013. Untuk mengkur IKU 10 menggunakan formula adalah sebagai berikut: IKU 10

Analisis Informasi



Realisasi jumlah sertifikat CKIB untuk UUPI yang ditetapkan Kepala BKIPM (A)

ƩA

Pada tahun 2014, realisasi jumlah sertifikat CKIB yang diterbitkan adalah sebanyak 12 sertifikat untuk Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) yang telah memenuhi persyaratan. Jumlah tersebut melampaui target IKU yang telah ditetapkan seperti terlihat pada Tabel 3.14. Tabel 3.14 Capaian IKU 10 pada 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja

2011


-

Capaian 2012 2013 -

5

2014 12

(Sumber: Pusat Karantina Ikan, BKIPM, 2014) Ket.: IKU 10 baru dilakukan pengukuran pada tahun 2013

Pembinaaan dalam rangka penerapan CKIB dan usaha peningkatan kesadaran pengelola UUPI merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IKU ini dan BKIPM akan terus melakukan pembinaan kepada pengelola UUPI melalui kegiatan apresiasi, monitoring dan inspeksi penerapan CKIB. Pada tabel 3.15 disajikan UUPI yang telah disertifikasi CKIB selama tahun 2014. UUPI yang telah mendapatkan sertifikat CKIB memiliki keuntungan karena akan akan diregistrasi ke negara tujuan ekspor, sebagai pengakuan bahwa UUPI tersebut dapat dikatagorikan eksportir yang memenuhi persyaratan Otoritas Kompeten negara tujuan ekspor. Disamping itu, eksportir yang telah mendapatkan sertifikat CKIB mendapatkan pelayanan inklusif dalam proses pelayanan penerbitan sertifikat kesehatan ikan di UPT KIPM.


39

LKj - BKIPM

2014

Tabel 3.15 UUPI Bersertifikat CKIB Tahun 2014 No

Perusahaan

Nomor SCKIB

1

PT. Bibit Unggul, Mataram

63/BKIPM/V/2014

2

PT. Central Pertiwi Bahari, Situbondo

143/BKIPM/V/2014

3

UD. Bali Sukses Mandiri, Bali

226/BKIPM/V/2015

4

CV. Musi Jaya, Bali

227/BKIPM/V/2014

5

CV. Aquazone Indonesia, Bandung

317/BKIPM/VII/2014

6

UD. Halim Fishery, Medan

315/BKIPM/VII/2014

7

UD. Inti Aquarium, Medan

319/BKIPM/VII/2014

8

PT. Prima Larvae, Lampung

318/BKIPM/VII/2014

9

PT. Syaqua Indonesia, Lampung

316/BKIPM/VII/2014

10

CV. Prima Aquatics Indonesia

546/BKIPM/XII/2014

11

CV. Sari Agung

547/BKIPM/XII/2014

12

CV. Aquamarindo

548/BKIPM/XII/2014

CAPAIAN KINERJA PADA PRESPEKTIF INTERNAL PROCESS SS4. Tersedianya kebijakan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan Tersedianya kebijakan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan bertujuan untuk perkuatan dan melengkapi ketentuan peraturan perundangan/kebijakan di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan sistem manajemen mutu yang berlaku melalui penyusunan rancangan atau draf peraturan/keputusan Menteri atau peraturan/keputusan Kepala BKIPM.

IKU 11


Terdapat dua katagori kebijakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sistem manajemen mutu yang pertama di


40

2014

LKj - BKIPM

dalam indikator kinerja ini, yang pertama peraturan/keputusan menteri, indikator ini tercapai apabila draft peraturan/keputusan tersebut dilakukan pembahasan di tingkat

Sekretariat

BKIPM

dan

telah

disampaikan

kepada

Sekretariat

Jenderal/Biro Hukum KKP melalui Nota Dinas Kepala BKIPM, dan yang kedua adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala BKIPM yang berlaku untuk internal maupun eksternal BKIPM seperti petunjuk pelaksanaan/teknis dari peraturan/keputusan menteri atau pedoman, SOP. Untuk mengukur IKU ini adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut: IKU 10

Analisis Informasi



Jumlah draft peraturan/keputusan menteri yang telah dibahas di tingkat Set. BKIPM dan telah disampaikan ke Kepala Biro Hukum (A)

ƩA

Realiasasi IKU 10 untuk jumlah draft peraturan perundang-undangan selama tahun 2014 telah disusun 4 (empat) draft dari target 5 draft, dengan prosentase capaian sebesar 80%. Data tersebut disajikan pada Tabel 3.16. Tabel 3.16 Capaian IKU 11 pada 2011-2014 Uraian Indikator Kinerja

2011

Jumlah draft peraturan perundangundangan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

5

Capaian 2012 2013 6

6

2014 4

(Sumber: Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, Set. BKIPM, 2014)

Keempat draft yang telah disusun tersebut adalah: 1.

Rancangan

Peraturan

Menteri

tentang

Perubahan

Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2011

Peraturan

Menteri

tentang

Instalasi

Karantina Ikan; 2.

Rancangan Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK;


41

LKj - BKIPM 3.

2014

Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan; dan

4.

Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Ketelusuran (Traceability) Pada Hasil Perikanan; Dari keempat draft tersebut, terdapat 2 (dua) draft yang telah ditetapkan

oleh Menteri, yaitu: 1.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina ikan; dan

2.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.56/MEN/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK. Ketidaktercapaian target IKU 10 ini dikarenakan draft Peraturan Menteri

tentang Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa yang Tergolong Benda Lain Berupa Bahan Patogenik, dan draft Keputusan Menteri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor

26/KEPMEN-KP/2013

tentang

Jenis-Jenis

HPIK,

Media

Pembawa dan Sebarannya, penyelesaian pembahasan draft di Sekretariat BKIPM selesai pada akhir Desember 2014, sehingga usulan rancangan tersebut belum dapat disampaikan ke Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KKP.

IKU 12

Jumlah kebijakan bidang keamanan hasil perikanan

perkarantinaan

ikan,

mutu

dan

Sesuai dengan manual IKU 10 kebijakan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah petunjuk pelaksanan/teknis penerapan peraturan perundang-undangan, pedoman atau standar operating prosedur (SOP), baik dalam bentuk peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Kepala BKIPM. Untuk mengukur IKU jumlah kebijakan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang dihasilkan BKIPM adalah dengan menjumlah realisasi kebijakan yang ditetapkan, formula untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut:


42

LKj - BKIPM IKU 11

Analisis Informasi


2014


Jumlah peraturan/keputusan yang telah ditetapkan Kepala BKIPM (A)

ƩA

Realisasi IKU 11 yang telah ditetapkan Kepala BKIPM selama tahun 2014 adalah sebanyak 25 kebijakan dari target IKU sebanyak 4. Data capaian disajikan pada Tabel 3.17. Capaian IKU ini sangat signifikan melebihi target dikarenakan tuntutan kebijakan yang harus diselesaikan akibat kebutuhan penyelarasan akibat terbitnya peraturan yang lebih tinggi yang terkait dengan bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan kebijakan dalam

peningkatan

standar

pelayanan

KIPM, disamping

factor

penyelesaian pembahasan serta penetapannya sesuai rencana dan tepat waktu. Tabel 3.17 Capaian IKU 12 Tahun 2013 dan 2014 Capaian 2013 2014

Uraian Indikator Kinerja Jumlah kebijakan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

7

25

(Sumber: Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, Set. BKIPM, 2014) Keduapuluhlima kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, adalah: 1.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 13/KEP-BKIPM/2014 tentang Komisi Approval Sertifikasi HACCP;

2.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 14/KEP-BKIPM/2014 tentang Penetapan Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

3.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 62/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu Cara Karantina Ikan yang Baik;

4.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 95/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kesehatan Hasil Perikanan;

5.

Keputusan

Kepala

BKIPM

Nomor

134/KEP-BKIPM/2014

tentang

Nomor

159/KEP-BKIPM/2014

tentang

Penunjukan Pengawas Perikanan; 6.

Keputusan

Kepala

BKIPM

Penunjukan Pejabat Penandatangan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;


43

LKj - BKIPM 7.

2014

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 210/KEP-BKIPM/2014 tentang Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Intalasi Karantina Ikan,Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;

8.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 217/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian HPIK/ HPI tertentu;

9.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 218/KEP-BKIPM/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Laksana Laboratorium Karantina Ikan;

10.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 219/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik di UUPI;

11.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 227/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Unit Usaha Pembenihan Ikan dalam Rangka Cara Karantina Ikan yang Baik;

12.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik;

13.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 255/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Analisis Risiko Spesies Invasif;

14.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 256/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Inspeksi Sistem Perkarantinaan Ikan ke Negara Asal;

15.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 297/KEP-BKIPM/2014 tentang Bentuk, Format, Tata Cara Penggunaan Segel dan Tanda Pengaman Karantina Ikan;

16.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 311/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Pengamatan Penyakit Infeksi dan Non Infeksi pada Crustacea;

17.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 319/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Instalasi Karantina Ikan;

18.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 320/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Instalasi Karantina Ikan;

19.

Keputusan

Kepala

BKIPM

Nomor

346/KEP-BKIPM/2014

tentang

Pendelegasian Kewenangan Penetapan Instalasi Dan Cara Karantina Ikan Yang Baik. 20.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 363/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Analisis Risiko Impor Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan;


44

LKj - BKIPM 21.

2014

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 367/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Surveilan Hama dan Penyakit Ikan Karantina/ Hama dan Penyakit Ikan Tertentu di Unit Usaha Pembudidaya Ikan;

22.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 368/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Karantina Ikan;

23.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 369/KEP-BKIPM/2014 tentang Teknis

Inspeksi

Cara

Karantina

Ikan

yang

Baik

di

Petunjuk

Unit

Usaha

Pembudidayaan Ikan/ Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Mati dan Benda Lain; 24.

Keputusan

Kepala

BKIPM

Nomor

370/KEP-BKIPM/2014

tentang

Penunjukan Pejabat Penanda Tangan Sertifikat Kesehatan; dan 25.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 371/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan Ikan Yang Baik Berdasarkan Konsepsi HACCP Pada Unit Pengumpul/Suplier.

SS5. Terselengggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu Modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu sangat terkait dengan tujuan peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan. Salah satu indikator SS5 ini adalah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per Negara mitra yang bertujuan untuk mengukur jumlah frekuensi terjadinya kasus penolakan ekspor per Negara mitra berdasarkan notifikasi yang disampaikan kepada otoritas kompeten Indonesesia, akibat tidak dipenuhinya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

IKU 13


Negara mitra adalah negara mitra dagang hasil perikanan yang telah memiliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Indonesia. Sampai dengan


45

LKj - BKIPM akhir tahun 2014 terdapat

2014

36 negara yang sudah bermitra dengan Indonesia,

terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) negara yang menjadi anggota Uni Eropa, yaitu: Italia,

Spanyol,

Perancis,

United

Kingdom,

Belgia,

Jerman,

Luxembourg,

Netherlands, Denmark, Irlandia, Greece, Portugal, Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus, Estonia, Republik Czech, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia, Bulgaria, Rumania dan Slovenia, serta negara lain di luar Uni Eropa, yaitu: China, Kanada, Vietnam, Rusia dan Korea Selatan. Untuk mengukur IKU 13 ini digunakan formula sebagai berikut: IKU 13

Analisis Informasi



Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan berdasarkan notifikasi kepada otoritas kompeten dari negara mitra (A)

ƩA per negara mitra

Berdasarkan notifikasi yang diterima otoritas kompeten jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: Jerman 3 kasus yang disebabkan kandungan Histamine pada produk Sardine Oil; Belgia 1 kasus yang disebabkan merkuri pada produk Frozen Skinless and Bonless swordfish loins; Italia 1 kasus yang disebabkan merkuri pada produk Frozen Red Snapper; Perancis 1 kasus yang disebabkan merkuri pada produk Frozen Blue Shark; Inggris 1 kasus yang disebabkan Salmonella pada produk Frozen Cooked and Peeled Prawns; Slovenia 1 kasus yang di sebabkan Histamine pada produk Canned Sardine in Soybean Oil; Spanyol 1 kasus yang di sebabkan Mercury pada produk Frozen Sword Fish; Kanada 4 kasus, terdiri dari 1 kasus Histamine

pada

produk

Frozen

Tuna

Steak

dan

2

kasus

Net

weight

determination/kekurangan berat pada produk Frozen White Shrimp dan 1 kasus Sulphites pada produk Frozen Tiger Shrimp; Korea Selatan 2 kasus yang disebabkan Nitrofuran Metabolism pada produk Frozen Serrated swimming crab. Sedangkan untuk negara mitra lainnya sampai dengan akhir Desember 2014 tidak terjadi penolakan ekspor hasil perikanan. Terhadap seluruh kasus penolakan

tersebut

telah

dilakukan

investigasi

dan

ditindaklanjuti

serta

dilaporkan kepada otoritas kompeten negara mitra. Capaian IKU 13 pada tahun 2011 - 2014 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.18 dan Tabel 3.19.


46

LKj - BKIPM

2014

Tabel 3.18 Capaian IKU 13 pada 2011-2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra

2011

Capaian 2012 2013

2014

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Tabel 3.19 Rekapitulasi Kasus Penolakan pada 2011-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Negara mitra China Kanada Vietnam Rusia Korea Selatan Italia Spanyol Prancis Inggris Belgia Jerman Poland Luxembourg Belanda Denmark Irlandia Yunani Portugal Austria Finlandia Swedia Cyprus Estonia Republik Czech Hungaria Latvia Lithuania Malta Slovenia

2011 2 0 0 6 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kasus Penolakan 2012 2013 0 0 0 5 0 0 1 4 2 3 9 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2014 0 4 0 0 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

47

LKj - BKIPM 30 31 32 33 34 35 36

Slovakia Bulgaria Romania Kroasia Norwegia Kazakhstan Belarus

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0


Realisasi IKU ini lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, dimana pada tahun 2014 jumlah penolakan tertinggi sebanyak 5 kasus. Rincian penolakan yang terjadi pada tahun 2014 sebagai berikut: Italia 1 kasus karena histamin pada produk frozen tuna; Jerman 2 kasus karena histamin pada produk canned tuna dan frozen cobia; Prancis 1 kasus karena Merkuri pada produk frozen sword fish; Spanyol 1 kasus karena poor temperature control pada produk frozen tuna; Korea 3 kasus karena benzopyrene pada produk dried smoked fish dan methyl mercury pada produk frozen sword fish; Rusia 4 kasus karena mesophyll aerobic and optional anaerobic microorganism pada produk frozen oilfish fillet dan frozen baby octopus, coliform pada produk frozen octopus, dan Listeria pada produk frozen octopus; Kanada 5 kasus karena decompose pada produk frozen tuna, frozen kingfish steak skin on, baby clams, mercury, histamin pada produk frozen tuna. Penyebab keberhasilan dalam mencapai target adalah penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir seperti penerapan HACCP, pemberian nomor registrasi di negara mitra, penerbitan sertifikat kesehatan (HC) dan penanganan kasus penahanan dan penolakan serta harmonisasi sistem jaminan mutu dengan negara mitra dapat diterapkan secara konsisten. Keberhasilan juga didukung dengan adanya pemberian apresiasi berupa kesempatan/peluang ekspor ke negara mitra dan sanksi terhadap yang terkena kasus berupa pembekuan nomor registrasi (internal suspend). Sedangkan target ini dapat gagal apabila penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir tidak diterapkan secara konsisten. Dalam rangka mendukung pencapai IKU maka di tahun 2014 telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya: pendaftaran UPI ke negara mitra (tujuan ekspor); penanganan Kasus Penolakan/ Penahanan Negara Mitra dan Negara importir lainya; rapat koordinasi penanganan Kasus Penolakan Hasil


48

LKj - BKIPM

2014

Perikanan; kunjungan ke negara Mitra dalam rangka Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; pertemuan dalam rangka Penyusunan Draft Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra; sosialisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra; dan evaluasi UPI yang terdaftar di negara mitra.

IKU 14


BKIPM terus berkomitmen untuk memperkuat Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagai salah satu upaya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selama ini permasalahan distribusi ikan dari sentra produksi yang terletak di wilayah timur ke sentra-sentra pasar di wilayah barat belum optimal dan kurang terpadu. Sedangkan di sisi lain, kontuinitas pasokan sangat diperlukan sebagai kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan perikanan. Oleh karena itu, SLIN dapat memberikan jaminan terhadap ketersediaan, stabilitas harga, ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. IKU ini diukur dengan melalui prosentase sertifikasi kesehatan ikan dan/atau benda lain yang dilalu lintas media pembawa dari luar negeri ke dalam negeri, dari dalam negeri ke luar negeri, antar daerah dalam koridor Sistem Logistik Nasional (SLIN) yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina sesuai ketentuan yang berlaku. Koridor SLIN terdiri dari 4 koridor, yaitu: (1) Koridor I: Maluku-Surabaya-Jakarta; (2) Koridor II: Sulawesi Tenggara-SurabayaJakarta; (3) Koridor III: Sulawesi Tengah-Surabaya-Jakarta; (4) Koridor IV: Sumatera-Jakarta. Untuk mengukur IKU 14 ini digunakan formula dengan membandingkan jumlah sertifikat kesehatan karantina ikan (KID-1, KID-2, KID-3) yang diterbitkan dengan jumlah permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dalam wilayah koridor SLIN selama tahun 2014, dengan menggunakan formula sebagai berikut:


49

LKj - BKIPM IKU 14

Analisis Informasi


2014


Realisasi jumlah sertifikat kesehatan ikan pada Koridor SLIN yang diterbitkan UPTBKIPM (A)

A B

X 100%

Jumlah PPK yang diajukan (B) Prosentase

Realisasi capaian IKU 14 ini melalui sertifikasi antar area dalam koridor SLIN pada tahun 2014 sebesar 100% dari target 98% yang ditetapkan. Perbandingan capaian tahun 2013 dan 2014 disajikan pada Tabel 3.20 di bawah ini. Tabel 3.20 Capaian IKU 14 pada 2013 - 2014 Capaian 2013 2014

Uraian Indikator Kinerja Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi antar area dalam koridor SLIN

IKU 15

99,43%

100%


IKU ini bertujuan untuk mengukur prosentase media pembawa yang memenuhi persyaratan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi terhadap produk impor, hal ini untuk mengantisipasi terhadap

masuk

dan

menyebarnya

HPIK

ke

dalam

wilayah

RI,

serta

mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan

perkarantinaan,

mutu

dan

keamanan

hasil

perikanan

dengan

melakukan inspeksi terhadap produk perikanan impor yang akan didistribusikan ke UPI maupun pasar domestik. Untuk mengukur IKU 15 digunakan formula sebagai berikut:


50

2014

LKj - BKIPM IKU 15

Analisis Informasi


Realisasi jumlah sertifikat impor yang diterbitkan UPT-KIPM (A)


A Jumlah PPK impor yang diterima (B)

B

100%

X

Prosentase

Realisasi sertifikasi impor yang diterbitkan selama tahun 2014 adalah 100% dari target 98% yang ditetapkan. Perbandingan capaian tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.21 di bawah ini. Tabel 3.21 Capaian IKU 15 pada 2013 - 2014 Capaian 2013 2014

Uraian Indikator Kinerja Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi impor hasil perikanan

98,78%

100%

Tabel 3.22 Volume Impor Yang Dilalulintaskan pada 2011 - 2014 Lalu lintas Impor

Mati (ton) Hidup (ribu ekor)

2011 305.643 8.870

Tahun 2012 2013 264.303 241.098 2.393 1.585

2014 195.490 2.956

(Sumber: Statistik website BKIPM, 2014)

IKU 16

Jumlah implementasi standar operasional perkarantinaan ikan

operasional

prosedur

teknis

SOP adalah ketentuan yang harus dijalankan dalam melakukan tindakan teknis operasional perkarantinaan ikan. IKU 16 ini diukur melalui hasil monitoring

dan

evaluasi.

Evaluasi

implementasi

SOP

Tata

Operasional

Perkarantinaan Ikan di UPT KIPM merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga proses penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di UPT KIPM dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini dilakukan


51

LKj - BKIPM

2014

sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan memantau hasil yang dicapai. Apabila terdapat penyimpangan dari SOP yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan rencana. Untuk mengukur IKU 16 ini digunakan formula adalah sebagai berikut: IKU 16 Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis operasional perkarantinaan ikan

Analisis Informasi


Realisasi jumlah SOP ditetapkan dan diterapkan di UPT-BKIPM (A)

ƩA

Untuk lebih memberikan gambaran implementasi SOP di UPT KIPM pada tahun 2014 dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi, SOP Tata Operasional Perkarantinaan Ikan yang diimplementasikan adalah sebanyak 102 SOP dari target IKU 98 SOP, sehingga capaiannya sebesar 104.08%. Perbandingan capaian tahun 2011 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.23 di bawah ini. Tabel 3.23 Capaian IKU 16 pada 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja

2011

Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis operasional perkarantinaan ikan

Capaian 2012 2013

72

80

2014

92

102

(Sumber: Pusat Karantina Ikan, BKIPM, 2014)

Jumlah SOP tata operasional perkaratinaan ikan yang diimplementasikan pada UPT KIPM sebanyak 102 SOP dengan rincian sebagai berikut: 1.

Stasiun KIPM Kelas

II

Cirebon terimplementasi

4

SOP,

yaitu SOP

Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan

SKLL,

SOP

Pemeriksaan

Dokumen

Pemasukan

Media

Pembawa/Hasil Perikanan, Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran; 2.

Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta terimplementasi 4 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan

SKLL,

SOP

Pemeriksaan

Dokumen


Pemasukan

Media

52

LKj - BKIPM

2014


Stasiun KIPM Kelas I Batam terimplementasi 4 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan SKLL, SOP Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan, Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;

4.

Stasiun KIPM Kelas I Tanjung Pinang terimplementasi 4 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan

SKLL,

SOP

Pemeriksaan

Dokumen

Pemasukan

Media


Stasiun KIPM Kelas I Padang terimplementasi 4 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan SKLL, SOP Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan, Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;

6.

Balai KIPM Kelas II Banjarmasin terimplementasi 3 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Pemeriksaan

Dokumen

Pemasukan

Media

Pembawa/Hasil

Perikanan,

Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran; 7.

Stasiun KIPM Kelas II Mamuju terimplementasi 3 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Pemeriksaan

Dokumen

Pemasukan

Media

Pembawa/Hasil

Perikanan,

Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran; 8.

Stasiun KIPM Kelas I Medan II terimplementasi 4 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan

SKLL,

SOP

Pemeriksaan

Dokumen

Pemasukan

Media

Pembawa/Hasil Perikanan, Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;


53

LKj - BKIPM 9.

Stasiun

KIPM

Kelas

I

Kupang

terimplementasi

5

SOP,

2014 yaitu

SOP


SKLL,

Pembawa/Hasil

SOP

Pemeriksaan

Perikanan,

SOP

Dokumen

Pengawasan

Pemasukan Lalu

Lintas

Media Media

Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, SOP Pungutan Jasa Karantina Ikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 10. Stasiun KIPM Kelas II Bau-bau terimplementasi 5 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan

SKLL,

Pembawa/Hasil

SOP

Pemeriksaan

Perikanan,

SOP

Dokumen

Pengawasan

Pemasukan Lalu

Lintas

Media Media

Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, SOP Pungutan Jasa Karantina Ikan sebagai PNBP; 11. Stasiun KIPM Kelas II Bima terimplementasi 4 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan SKLL, SOP Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran; 12.

Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang terimplementasi 5 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan

SKLL,

Pembawa/Hasil

SOP

Pemeriksaan

Perikanan,

SOP

Dokumen

Pengawasan

Pemasukan Lalu

Lintas

Media Media

Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, SOP Pungutan Jasa Karantina Ikan sebagai PNBP; 13. Stasiun KIPM Kelas I Entikong terimplementasi 4 SOP, yaitu SOP Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, SOP Pembebasan Hasil Perikanan dari Luar Negeri, SOP Pemeriksaan Dokumen Untuk Pemasukan Media Pembawa di UPT-KIPM yang Berbatasan Dengan Negara Lain, SOP Wasmatpulbaket di Stasiun KIPM Kelas I; 14. Stasiun

KIPM

Kelas

I

Kendari

terimplementasi

7

SOP,

yaitu

SOP


SKLL,

SOP

Pemeriksaan

Dokumen


Pemasukan

Media

54

LKj - BKIPM

2014

Pembawa/Hasil Perikanan, Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, SOP Pungutan Jasa Karantina Ikan sebagai PNBP, SOP Penerbitan SPM untuk Pengeluaran Hasil perikanan Keluar Wilayah RI, SOP Pemeriksaan Ulang Media Pembawa atau Hasil Perikanan di Bandar Udara dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas; 15. Stasiun KIPM Kelas II Sorong terimplementasi 6 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan SKLL, SOP Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Penerbitan SPM untuk Pengeluaran Hasil perikanan Keluar Wilayah RI, SOP Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, SOP Pungutan Jasa Karantina sebagai PNBP; 16. Stasiun

KIPM

Kelas

II

Tahuna

terimplementasi

5

SOP,

yaitu

SOP

Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan. SOP Penerbitan SKLL; SOP Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa Hama

dan

Penyakit

Ikan;

SOP

Pengawasan

Lalu

Lintas

Media

Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran; SOP Pungutan Jasa Karantina sebagai PNBP; 17. Balai KIPM Kelas II Manado terimplementasi 8 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan; SOP Penerbitan SKLL; SOP Penerbitan HC/SKI Berdasarkan LHU Laboratorium; SOP Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan, SOP Pungutan

Jasa

Karantina

sebagai

PNBP;

SOP

Pemeriksaan

Ulang

Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan di Bandara Udara dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas; SOP Pemeriksaan Ulang Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan di Pelabuhan Laut; SOP Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran; 18. Stasiun KIPM Kelas I Ambon terimplementasi 6 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan; SOP Penerbitan SKLL; SOP Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan; SOP Penerbitan SPM untuk Pengeluaran Hasil perikanan Keluar Wilayah RI; SOP Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di


55

LKj - BKIPM

2014

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran; SOP Pungutan Jasa Karantina sebagai PNBP; 19. Stasiun KIPM Kelas I Ternate terimplementasi 5 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan; SOP Penerbitan SKLL; SOP Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan; SOP Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran; SOP Pungutan Jasa Karantina sebagai PNBP; 20. Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai 5 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan; SOP Penerbitan SKLL; SOP Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan; SOP Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran; SOP Pungutan Jasa Karantina sebagai PNBP; 21. Balai Kelas I Jakarta II terimplementasi 7 SOP, yaitu SOP Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan; SOP Penerbitan SKLL;

SOP Penerbitan SPM;

SOP Pengawalan Impor

Transit Media

Pembawa/Hasil Perikanan; SOP Pungutan Jasa Karantina sebagai PNBP; SOP Pemeriksaan Ulang Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan di Bandara Udara dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas; SOP Wasmatcapulbaket di Balai KIPM Kelas I; SOP Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.

IKU 17

Jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (approval number)

IKU 17 ini bertujuan untuk mengukur banayaknya UPI yang telah memenuhi persyaratan dari negara mitra yang memperoleh Approval Number dari Otoritas Kompoten. UPI yang diregistrasikan ke negara mitra adalah dalam usaha untuk meningkatkan kepercayaan negara mitra terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia, sehingga dapat menekan sekecilkecilnya kasus penolakan ekspor oleh Negara mitra. Kerjasama dalam rangka


56

2014

LKj - BKIPM

penyerasian harmonisasi sistem jaminan mutu mutlak diperlukan dalam usaha tersebut. Untuk mengukur IKU 17 digunakan formula sebagai berikut: IKU 17

Analisis Informasi

Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (Approval Number)


Realisasi jumlah UPI yang memenuhi persyaratan negara mitra (A)

ƩA

Target IKU 17 selama tahun 2014 adalah sebanyak 50 UPI, sedangkan capaiannya adalah 128 UPI. UPI yang mendapatkan approval number dari otoritas kompeten selama tahun 2014 terdiri atas: 13 UPI di Uni Eropa; 17 UPI di Korea; 32 UPI di China; 14 UPI di Kanada; 15 UPI di Rusia, dan 37 UPI di Vietnam. Pada Tabel 3.24 disajikan capaian IKU 17 tahun 2012 – 2014. Tabel 3.24 Capaian IKU 17 pada 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (Approval Number)

2012

Capaian 2013

2014

227

119

128

Pencapaian target kinerja jumlah UPI yang memenuhi persyaratan negara mitra pada tahun 2014 dapat tercapai melebihi 100%, dan lebih tinggi dibanding tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan pasar tujuan ekspor seperti China, Vietnam dan Korea. Khusus untuk registrasi ke Rusia pada tahun 2013 tidak dilakukan, sehubungan dengan adanya sanksi Temporary Restriction (penghentian sementara ekspor hasil perikanan Indonesia ke Rusia) per tanggal 1 Juli 2013. Setelah melalui berbagai upaya baik teknis maupun diplomasi maka pada tanggal 17 September 2014 Pemerintah Rusia (Rosselkhoznadzor) mencabut status Temporary Restriction tersebut sehingga produk perikanan dari Indonesia diijinkan kembali memasuki pasar Rusia, Belarusia dan Khazakstan. Rincian jumlah UPI yang telah diregistrasi untuk setiap negara mitra dapat dilihat pada Tabel 3.25 di bawah ini.


57

2014

LKj - BKIPM

Tabel 3.25 Jumlah UPI yang Teregistrasi di Negara Mitra pada 2012 - 2014 Jumlah UPI

Negara

2012

2013

2014

Uni Eropa

10

12

13

Korea

13

28

17

China

111

38

32

Kanada

29

15

14

Rusia

29

0

15

Vietnam

35

26

37

227

119

128

Total


Keberhasilan pencapaian ini adalah karena Otoritas Kompeten secara terus menerus melakukan sosialisasi ketentuan persyaratan negara mitra dan evaluasi pemanfaatan nomer registrasi. Selain itu UPI telah memahami persyaratan negara mitra dan secara bertahap telah mampu memenuhi persyaratan negara mitra (harmonis). Capaian dapat gagal apabila terjadi perubahan persyaratan dari negara mitra yang tidak diikuti atau disosialisasikan oleh Otoritas Kompeten dan atau UPI tidak mengindahkan persyaratan tersebut. Kegiatan pendukung tahun 2014 dalam pencapaian target indikator ini adalah inspeksi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, verifikasi

tindak

lanjut

inspeksi,

kerjasama

dalam

rangka

penyerasian

persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ekspor impor, sosialisasi ketentuan/persyaratan negara mitra, serta evaluasi dan penanganan kasus penolakan hasil perikanan. Terkait harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, pada tahun 2014 telah dilakukan inisiasi kerjasama dengan melakukan koordinasi

dengan

Otoritas

Kompeten

Brazil.

Inisiasi

dilakukan

dengan

menyampaikan dokumen sesuai dengan questionnaire yang dipersyaratkan oleh Otoritas Kompeten Brazil, yang secara garis besar menginformasikan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir. Isian Questionaire tersebut telah dikirimkan ke Otoritas Kompeten Brazil pada bulan September 2014.


58

LKj - BKIPM IKU 18

2014


Sertifikasi kesehatan ikan berbasis in line inspection adalah proses penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fish Products oleh UPT KIPM melalui serangkaian tindakan karantina ikan (biosecurity) melalui pendekatan surveillance/pemantauan/monitoring yang dilakukan secara berkala dan analisis dan pengelolaan resiko HPIK. Landasan teknis penerapan in-line inspectinon adalah Keputusan Kepala BKIPM Nomor 460/BKIPM/12/2011. Penerapan sertifikasi ini diperuntukan bagi UUPI yang telah memenuhi sertifkasi cara karantina ikan yang baik. IKU ini hanya diturunkan kepada 8 UPT KIPM yang memiliki kegiatan eksportasi dan importasi komoditas perikanan. Kedelapan UPT tersebut, yaitu: Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai KIPM Surabaya I, Balai KIPM Medan I, Balai KIPM Denpasar; Balai KIPM Mataram, Stasiun KIPM Lampung, Stasiun KIPM Bandung, dan Stasiun KIPM Merak. Capaian IKU 18 dihitung berdasarkan persentase jumlah sertifikat berbasis in-line inspection pada UUPI bersertifikat CKIB dibanding dengan total sertifikat yang diterbitkan terhadap UUPI tersebut. Formula yang digunakan untuk mengukur IKU 18 adalah sebagai berikut: IKU 18

Analisis Informasi



Realisasi jumlah Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fish Products yang diterbitkan berbasis ILI pada UUPI yang sudah memperoleh Sertifikat CKIB (A)

A X

100%

B

Jumlah Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fish Products yang diterbitkan pada total UUPI yang ada (B) Prosentase

Pada tahun 2014 rata-rata prosentase sertifikasi yang dilayani melalui basis in line inspection di 8 UPT KIPM mencapai 20% dari target 20% yang ditetapkan, dengan tingkat capaian 100%.


59

LKj - BKIPM

2014

Jika dibandingkan dengan target kinerja 2013 yang 15% maka target IKU tahun 2014 ini meningkat menjadi 20%. Data capaian IKU 18 tahun 2013 -2014 disajikan pada Tabel 3.26 di bawah ini. Tabel 3.26 Capaian IKU 18 pada 2013 dan 2014 Capaian 2013 2014

Uraian Indikator Kinerja Persentase sertifikasi kesehatan ikan berbasis in line inspection

15%

20%

Ket. : IKU 18 mulai diukur pada tahun 2013

IKU 19


Instalasi sesuai standar adalah instalasi karantina ikan milik UUPI yang memiliki dokumen mutu, kelayakan sarana dan prasarana sesuai standar, komitmen

manajemen

yang

konsisten

dalam

penerapan

biosekuriti

dan

pengendalian kesehatan ikan dalam manajemen budidaya ikannya. Dalam menetapkan kategori instalasi yang sesuai standar maka dilakukan penilaian, verifikasi,

monitoring

dan

inspeksi

terhadap

instalasi

untuk

dinilai

kesesuaian/ketidaksesuaian terhadap dokumen mutu, standar sarana prasarana dan konsistensi penerapan biosekuriti, apabila sesuai maka akan ditetapkan Kepala BKIPM. Kemampuan laboratorium UPT KIPM baik dari segi personel maupun peralatan harus dapat mendukung fungsi pengujian. Idealnya, setiap UPT KIPM memiliki kapabilitas laboratorium yang dapat menguji HPIK dan mutu setiap jenis HPIK/produk hasil perikanan. Selain pemenuhan peralatan, bangunan, dan SDM sesuai standar minimal laboratorium, maka laboratorium UPT KIPM harus diakreditasi dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025 : 2005. Akreditasi laboratorium adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. Terakreditasinya suatu laboratorium maka akan dapat menjamin bahwa sistem yang diterapkan di


60

LKj - BKIPM

2014

laboratorium akan tetap konsisten dan senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Alat ukur capaian IKU 19 digunakan formula sebagai berikut: IKU 19

Analisis Informasi



Realiasi jumlah instalasi sesuai standar dengan penetapan Kepala BKIPM (A)

ƩA

Realiasi jumlah laboratorium yang diakreditasi KAN/BSN (B)

ƩB

Pada tahun 2014, Kepala BKIPM telah menetapkan 12 instalasi karantina ikan yang sesuai standar berdasarkan penilaian dari Tim Penilaian bentukan Pusat Karantina Ikan, dan 12 laboratorium telah mendapatkan pengakuan akreditasi dari KAN/BSN. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya target dan ketepatan waktu penilaian instalasi oleh Tim Penilai Instalasi, dan proses akreditasi yang dilakukan KAN/BSN tepat sesuai dengan rencana. Data realisasi capaian IKU 19 tahun 2011 - 2014 disajikan pada Tabel 3.27 di bawah ini. Tabel 3.27 Data Capaian IKU 19 Tahun 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja

2011


2 IKI, 6 lab

Capaian 2012 2013 21 IKI, 15 lab

5 IKI, 13 lab

2014 12 IKI, 12 lab

Sumber: Pusat Karantina IKan, BKIPM, 2014

Kedua belas Instalasi yang telah ditetapkan di tahun 2014, yaitu: PT. Bibit Unggul Mataram, PT. Central Pertiwi Bahari Situbondo, UD. Bali Sukses Mandiri Bali, CV. Musi Jaya Bali, CV. Aquazone Indonesia Bandung, PT. Bibit Unggul Mataram, UD. Inti Aquarium Medan, PT. Prima Larvae Lampung, PT. Syaqua Indonesia Lampung, CV. Prima Aquatics Indonesia, CV. Sari Agung, dan CV. Aquamarindo. Dengan bertambahnya laboratorium yang diakreditasi pada tahun 2014 sebanyak

12

laboratorium

maka

seluruh

laboratorium

UPT

KIPM

telah

diakreditasi, yaitu sebanyak 47 unit. Capaian ini didorong oleh adanya kebijakan BKIPM bahwa pada tahun 2014 laboratorium UPT KIPM harus sudah diakreditasi


61

LKj - BKIPM

2014

seluruhnya agar pengujian laboratorium penyakit ikan sesuai standar nasional dan internasional. Tabel 3.28 Laboratorium UPT KIPM yang Terakreditasi Tahun 2014 No.

Laboratorium UPT KIPM

Nomor Sertifikat

Ket Reakreditasi III

1

Balai Besar KIPM Makassar

LP-288-IDN

2

Stasiun KIPM Kelas I Jambi

LP-633-IDN

3

Stasiun KIPM Kelas I Entikong

LP-554-IDN

4

Stasiun KIPM Kelas II Bandung

LP-817-IDN

Akreditasi I

5

Balai Besar KIPM Jakarta I

LP-228-IDN

Reakreditasi III

6

Stasiun KIPM Kelas ll Merak

LP-694-IDN

Penambahan Ruang Lingkup

7

Stasiun KIPM Kelas l Medan II

LP-819-IDN

Akreditasi I

8

SKIPM Kelas I Gorontalo

LP-822-IDN

Akreditasi I

9

Stasiun KIPM Kelas ll Sorong

LP-823-IDN

Akreditasi I

10

Stasiun KIPM Kelas ll Bau-Bau

LP-827-IDN

Akreditasi I

11

Stasiun KIPM Kelas I Ternate

LP-840-IDN

Akreditasi I

12

Stasiun KIPM Kelas Il Mamuju

LP-841-IDN

Akreditasi I

IKU 20

Penambahan Ruang Lingkup Penambahan Ruang Lingkup


Penerapan sistem manajemen mutu yang efektif dan konsisten dari hulu sampai hilir perlu didukung oleh sistem kemampuan telusur atau traceability. Tujuan traceability adalah untuk mengendalikan produk perikanan apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Traceability adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait. Sistem Traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data.


62

2014

LKj - BKIPM

Sistem traceability ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Untuk

merealisasikan traceability hasil

perikanan Indonesia, BKIPM

membangun suatu aplikasi yang berbasis IT integrated yang diberi nama SISTRALINA (Sistem Traceability Perikanan Indonesia). Dengan aplikasi ini diharapkan para pelaku usaha dan pihak lain yang berkompeten dengan penerapan traceability dapat terfasilitasi. Sistem ini menggunakan sistem sms gateway. Tahun 2011 Sosialisasi Penerapan Sistem Traceability pada rantai suplai udang (Pilot Project) dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu: Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Tahun 2012 BKIPM melaksanakan pengembangan sistem traceability melalui sistem website dan sms (Sistralina/Sistem Traceability Online Indonesia). Sistem tersebut telah disosialisasikan di 6 (enam) lokasi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. Tahun 2013 Sistralina diujicobakan (Pilot Project) di 2 (dua) lokasi, yaitu Surabaya dan Makasar. IKU 20 ini diukur dengan jumlah lokasi industrialisasi perikanan yang memanfaatkan SISTRALINA.

IKU 20

Analisis Informasi


Jumlah lokasi yang menerapkan aplikasi sistem traceability Jumlah bimbingan teknis pengujian laboratorium

Jumlah lokasi industrialisasi perikanan (kabupaten/kota) yang menerapkan sistem tracebility dengan menggunakan aplikasi sistralina (A)

ƩA

Registrasi merupakan pintu awal untuk mendaftarkan diri sebagai anggota SISTRALINA untuk dapat melakukan semua bentuk kegiatan dan transaksi. Dengan fungsi ini aplikan akan mendapatkan nomor anggota dan resmi menjadi anggota

SISTRALINA

dengan

segala

hak-haknya,

termasuk

mendapatkan

password untuk akses di situs www.sistralina.com. Efektifitas traceability dievaluasi melalui kegiatan verifikasi penerapan sistem traceability yang bertujuan untuk mengetahui UPI, suplier, petambak/nelayan yang

menerapkan

petambak/nelayan

sistem sebagai

traceability; pemasok

mengetahui

bahan

baku

data ke

UPI,

UPI;

suplier,

mengetahui

permasalahan dalam penerapan sistem traceability.


63

LKj - BKIPM

2014

Capaian IKU ini pada tahun 2014 adalah 4 lokasi, yaitu Denpasar (PT. Balinusa Windumas, PT. Intimas Surya), Medan (PT. Seafood Sumatera Perkasa, PT. Medan Tropical Canning), Tarakan (PT. Mustika Minanusa Aurora, PT. Suber Kalimantan Abadi), Lampung (PT. Indokom Samudera Perkasa). Tabel 3.29 Capaian IKU 20 pada 2013 dan 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013 2014


2

4

(Sumber: Pusat Manajemen Mutu, BKIPM, 2014)

Beberapa kendala yang ditemui dalam penerapan sistem traceability dilokasi pilot project diantaranya: jaringan telekomunikasi melalui SMS sering lambat memberikan respon/jawaban; Website tidak dapat diakses secara kontinue karena kendala jaringan internet/lambat tidak ada jaringan; Kode Telusur (KT) masih bersifat umum, seperti: beku (frozen) tidak merinci untuk jenis produk olahan misalnya udang laut atau udang tambak; Penerapannya memerlukan waktu karena akan merubah sistem traceability yang telah disepakati oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan importir di luar negeri.

IKU 21

Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi

Validasi adalah konfirmasi suatu metode melalui pengujian dan pengadaan bukti bahwa syarat-syarat tertentu dari suatu metode telah dipenuhi. Validasi perlu dilakukan oleh laboratorium terhadap metode non standar; metode yang dikembangkan sendiri; metode standar yang digunakan diluar lingkup yang dimaksud; metode standar yang dimodifikasi; dan metode standar untuk menegaskan dan mengkonfirmasikan bahwa metode tersebut sesuai dengan penggunaannya. Karena validasi merupakan suatu uji kinerja metode standar maka tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa laboratorium mampu melakukan pengujian dengan metode tersebut dengan hasil yang valid. IKU

ini

bertujuan

untuk

memvalidasi

metode

uji

dengan

cara

mengkonfirmasi suatu metode melalui pengujian dan pengadaan bukti bahwa


64

LKj - BKIPM

2014

syarat-syarat tertentu dari suatu metode telah dipenuhi. Jumlah metode yang telah divalidasi tahun ini, merupakan angka kumulatif dari jumlah metoda uji tahun sebelumnya. Pengukuran IKU ini menggunakan formula sebagai berikut: IKU 21 Jumlah metode uji yang divalidasi

Analisis Informasi


Realisasi jumlah metode uji laboratorium yang divalidasi tahun berjalan ditambah tahun sebelumnya (A)

ƩA + T-1

Dengan hasil uji yang valid tentunya akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap komoditas perikanan Indonesia. Karena pentingnya suatu metode uji yang divalidasi sebelum digunakan sebagai metode pengujian rutin, maka BKIPM mempunyai target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 48 metode uji yang divalidasi. Sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan validasi metoda uji sebanyak 46 metoda, dan pada tahun 2014 BKIPM melakukan validasi terhadap 2 metoda uji, yaitu validasi pengujian Megalocytivirus dengan PCR dan qPCR CYBR Green, dan validasi pengujian Sulfid pada produk perikanan dengan metode Ultra Pressure Liquid Chromatography (UPLC). Dengan demikian capaian indikator kinerja jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi pada tahun 2014 adalah 48 metoda. Perbandingan capaian tahun 2011 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.30 di bawah ini. Tabel 3.30 Capaian IKU 21 pada 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi

2011 40

Capaian 2012 2013 44


46

2014 48

65

LKj - BKIPM

2014

SS6. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan Pasal 2, Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 menyatakan bahwa setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib: a) dilengkapi Sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Negara asal dan Negara transit, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain; b) melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan; c) dilaporkan dan diserahkan ke Petugas Karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf “b” untuk keperluan Tindakan Karantina, selanjutnya persyaratan administrasi dan teknis serta tindakan karantina lebih lanjut diatur sebagaimana tercantum pada pasal 6 sampai dengan 24.

IKU 22


Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan adalah suatu peristiwa/kejadian pada kegiatan pemasukan/pengeluaran media pembawa/hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan pelanggaran

karantina

ikan

adalah

suatu

peristiwa/kejadian

pada

pemasukan/pengeluaran media pembawa/hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan

perundangan perkarantinaan yang

berlaku.

Kasus pelanggaran

karantina ikan dianggap selesai jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengukur capaian IKU 22 menggunakan formula sebagai berikut:

IKU 22

Analisis Informasi



Realisasi jumlah dokumen pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang ditangani dan diselesaikan (A)

A B

X

100%

Jumlah kasus pelanggaran yang terjadi (B) Prosentase


66

LKj - BKIPM

2014

Terdapat dua hal pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi karantina ikan, yang pertama pelayanan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kedua pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan karantina ikan yang harus dipatuhi oleh stakeholder. Dalam kultur masyarakat yang kesadaran hukumnya masih rendah, sering terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan perkarantinaan ikan. BKIPM melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pusat Karantina Ikan memberikan

dukungan

terhadap

penyelesaian

beberapa

temuan

kasus

pelanggaran tindak pidana karantina ikan dan perikanan dengan memberikan dukungan penyelesaian pulbaket; membantu dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan; pelimpahan berkas perkara ke penyidik intansi yang berwenang untuk menangani pelanggaran sesuai Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dukungan penyelesaian temuan kasus pelanggaran tindak di bidang karantina ikan dan perikanan antara lain: Temuan kasus pemasukan ikan impor dari Singapura di Balai KIPM Jakarta II, dukungan dalam tahap tanggapan Jaksa Penuntut Umum; Temuan kasus pengeluaran ekspor kura-kura moncong babi ke Hongkong di Balai Besar KIPM Jakarta I, dukunga dalam gelar perkara hasil pulbaket dan tindak lanjut penanganan kasus; Temuan kasus pengeluaran domestik arwana ke Banjarmasin di Balai Besar KIPM Jakarta I, dukungan berupa gelar perkara hasil pulbaket, tindak lanjut penanganan kasus, persiapan penyidikan, pembentukan tim penyidik, dan jadwal penyidikan, bantuan teknis penyidikan; Temuan kasus pemasukan impor ikan cupang dari Thailand Stasiun KIPM Kelas II Bandung, dukungan berupa gelar perkara dan analisis tindak lanjut penyelesaian kasus; Temuan kasus pemasukan domestik ikan botia di Balai Besar KIPM Jakarta I, dukunga berupa gelar pelanggaran; Temuan kasus pemasukan ikan hias dari Singapura, di Stasiun KIPM Bandung dukunagn dalam hal bantuan penyidikan. Temuan kasus pelanggaran perikanan yaitu: pengeluaran ekspor insang ikan pari manta di Balai KIPM Surabaya I, dukungan dalam hal pengelolaan penanganan temuan kasus serta ditindaklanjuti dengan rapat Koordinasi dengan instansi terkait; Temuan kasus pemasukkan impor ikan yang tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen Balai KIPM Jakarta II,


67

LKj - BKIPM

2014

dukungan berupa pembuatan resume pulbaket, dan analisis tindak lanjut penyelesaian temuan kasus. Data

penindakan

pelanggaran

tindak

pidana

karantina

ikan

dan

pelanggaran perikanan yang ditindaklanjuti dengan projustitia, pada tahun 20112014 disajikan pada Tabel 3.31. Penanganan perkara tindak pidana di bidang karantina ikan tahun 2014, diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, sedangkan penanganan perkara tindak pidana di bidang perikanan diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tabel 3.31 Data Penindakan Pelanggaran Karantina Ikan Tahun 2011-2014 TAHUN NO

BENTUK TINDAKAN 2011

2012

2013

2014

A

Penindakan pelanggaran karantina ikan (projustitia)

-

1

8

2

B

Penindakan pelanggaran karantina

-

2

4

4

-

3

12

6

JUMLAH

Pada tahun 2014, total jumlah kasus pelanggaran tindak pidana yang ditindaklanjuti dengan projustitia adalah sebanyak 6 kasus, jumlah pelanggaran tindak pidana karantina ikan yang ditindaklanjuti dengan projustitia (A) sebanyak 2 perkara, dan 4 penindakan pelanggaran perikanan (B) yang dilimpahkan Dari 2 kasus dianggap tindak pidana pelanggaran karantina ikan, keduaduanya masih dalam

tahap SPDP, dan 4 kasus pelanggaran perikanan telah

dilimpahkan ke PPNS instansi yang menangani pelanggaran perikanan (Ditjen PSDKP-KKP) . Dengan demikian rasio jumlah pelanggaran tindak pidana karantina ikan yang ditindaklanjuti dengan projustitia sebesar 100%.


68

2014

LKj - BKIPM Tabel 3.32 Capaian IKU 22 pada 2011 - 2014

Capaian 2013 2014

Uraian Indikator Kinerja Rasio penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani

95,12%

100%

Ket.: Pengukuran baru dilakukan pada tahun 2013

Kegiatan pendukung yang berperan dalam pencapaian IKU ini adalah peningkatan kompetensi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BKIPM, identifikasi dan supervisi tindak lanjut penanganan pelanggaran karantina ikan, dan kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan yang tidak kalah penting adalah sosialisasi/diseminasi untuk membentuk tingkat kepatuhan masyarakat.

IKU 23

Rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani

Penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra merupakan upaya penyelesaian teknis sebagai tindak lanjut terhadap adanya notifikasi kasus penolakan ekspor hasil perikanan dari otoritas kompeten negara mitra. Prose kegiatan ini meliputi investigasi kasus penolakan sampai

dengan

terbitnya

rekomendasi.

Investigasi

dilaksanakan

dengan

mengumpulkan bahan klarifikasi, menyiapkan rencana dan proses pelaksanaan investigasi kasus dalam hal mencari akar masalah kasus, mengkomunikasikan dan

menyampaikan

temuan

ketidaksesuaian

serta

permintaan

tindakan

perbaikan kepada UPI dan negara mitra, memverifikasi dan koreksi tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian, menginformasikan hasil penyelesaian kasus kepada UPI dan instansi terkait, atau penerbitan rekomendasi tentang pencabutan pembekuan ekspor approval number terhadap UPI yang melanggar. Mekanisme penyelesaian penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dilakukan yaitu: adanya informasi dari negara mitra dalam bentuk notifikasi; evaluasi kasus dan


69

LKj - BKIPM

2014

pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi dari UPI; evaluasi perbaikan hasil investigasi dari UPI oleh BKIPM; pembukaan sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend); pengiriman informasi ke negara mitra. Untuk mengukur capaian IKU ini 23 adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut: IKU 23

Analisis Informasi

Rasio penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani


Realisasi jumlah rekomendasi hasil investigasi kasus penolakan ekspor hasil perikanan di negara mitra (A) Jumlah kasus penolakan yang diinvestigasi dan ditindaklanjuti (B)

A B

X

100%

Prosentase

Pada tahun 2014, dari 15 kasus penolakan yang terjadi di negara mitra terdapat satu kasus penolakan yang tidak dapat diselesaikan yaitu di negara Kanada. Sehingga realisasi IKU ini pada tahun 2014 adalah 93,33% dari target 80%. Penyelesaian kasus ini akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2015. Perbandingan capaian tahun 2013 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.33 di bawah ini. Tabel 3.33 Capaian IKU 23 pada 2013 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani

Capaian 2013 2014

100%

93,33%



70

LKj - BKIPM

2014

CAPAIAN KINERJA PADA PRESPEKTIF LEARNING AND GROWTH SS7. Tersedianya sumberdaya manusia BKIPM yang kompeten dan professional SDM aparatur merupakan pilar paling penting dalam rencana pengembangan BKIPM, karena hanya SDM yang tangguh dan handal serta profesional yang mampu mengimbangi kecepatan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

SDM merupakan

intangible asset yang berperan utama dalam peningkatan kinerja organisasi. Modal SDM aparatur yang dimiliki BIKPM pada saat ini masih memerlukan peningkatan

secara

sungguh-sungguh untuk

menghadapi dinamika perkembangan di masa depan. SDM aparatur yang ada selain masih terbatas secara kuantitas, dalam prespektif pertumbuhan masih belum memadai terutama untuk menghadapi beban kerja yang semakin berat. Namun demikian, berbagai upaya secara bersungguh-sungguh dan sistematis telah dilakukan untuk meningkatkan

kompetensi

SDM

aparaturnya

dengan

memprioritaskan pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM yang dimiliki agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

IKU 24

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM

Indeks Kesenjangan Kompetensi merupakan nilai yang menggambarkan seberapa besar perbandingan antara kompetensi yang telah dimiliki pemegang jabatan yang ada dalam seluruh unit kerja BKIPM dengan seluruh kompetensi yang telah ditetapkan sebagai standar yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur pejabat di BKIPM yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Untuk mengukur capaian IKU 24 ini dapat menggunakan formula sebagai berikut:


71

LKj - BKIPM

2014

IKU 24

Analisis Informasi


Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, dan III BKIPM

Jumlah kompetensi standar jabatan yang dibutuhkan Eselon II, dan III, (A2, A3)

( 2 − 2) 100% 2

Jumlah kompetensi standar jabatan yang dikuasai Eselon II,, dan III (B2, B3)

( 3 − 3) 100% 3

Pada dasarnya untuk mengukur IKU 24

ini adalah melalui asesmen

kompetensi, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga (konsultan) sebagai assesor, namun dikarenakan keterbatasan alokasi pembiayaan dalam RKA Tahun 2014, maka penyelenggaraan asesmen tersebut tidak dapat dilaksanakan, tetapi BKIPM berusaha untuk mengukurnya, dalam hal dengan melakukan konfirmasi terhadap pemenuhan kompetensi kepada masing-masing jabatan sesuai dengan jenjang kompetnsinya, penyusunan kuisioner konfirmasi, merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN KP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kuisioner ini lebih terkait pada pemenuhan terhadap pemahaman tahapan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan, serta pemenuhan jenis kompetensi baik kompetensi manajerial maupun aspek kompetensi khusus.pengetahuan dan keterampilan. Verifikasi data terhadap hasil konfirmasi pemenuhan persyaratan minimal standar kompetensi manajerial Eselon II, III, IV dan V di lingkungan BKIPM telah dilakukan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Sekretariat BKIPM pada bulan September 2014. Data hasil verifikasi disajikan pada Tabel 3.34.


72

LKj - BKIPM

2014

Tabel 3.34 Hasil Verifikasi Pemenuhan Kompetensi Jabatan Tahun 2014 Unit Kerja

Eselon II

III

IV

Sekretariat BKIPM

1

4

12

Pusat

3

9

21

Balai Besar KIPM

2

6

14

Balai KIPM Kelas I

7

21

BUSKIPM

1

3

Balai KIPM Kelas II

5

15

V

Stasiun KIPM Kelas I

18

54

Stasiun KIPM Kelas II

14

14

Jumlah Hasil verifikasi dari konfirmasi pemenuhan persyaratan minimal kompetensi manajerial (sebagai asumsi indeks kesenjangan kompetensi jabatan) Rata-rata (%)

6

32

118

68

16,53%

24,18%

29,08%

37,16%

27,28%

Sumber. Bagian Kepegawaian Sekretariat BKIPM, 2014

Dari hasil verifikasi data terhadap konfirmasi pemenuhan kompetensi jabatan di lingkungan BKIPM dapat ditunjukkan bahwa “indeks kesenjangan kompetensi eselon II BKIPM” adalah 16,53%, sedangkan untuk eselon III adalah 24,18%, sehingga rata-rata prosentase kesenjangan kompetensi eselon II dan III adalah 20,36%. Jika data verifikasi ini dapat diasumsikan sebagai indeks kesenjangan kompetensi maka capaian IKU ini pada tahun 2014 adalah sebesar 20,36% dari target 50%. Tabel 3.35 Capaian IKU 24 Tahun 2013 – 2014 Uraian Indikator Kinerja Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM

Capaian 2013 2014 60%

20,36%

Langkah ke depan untuk mengetahui dengan benar indeks kesenjangan kompetensi jabatan adalah (1) perlunya alokasi anggaran untuk melaksanakan pengukuran kompetensi manajerial bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan BKIPM, dan (2) perlunya internalisasi yang lebih terarah dan tajam terkait IKU


73

LKj - BKIPM ini melalui sosialisasi

standar

2014

kompetensi jabatan di lingkungan BKIPM

berdasarkan Keputusan Menteri tersebut di atas. Untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pejabat struktural selama tahun

2014,

BKIPM

telah

mengikutsertakan

pejabatnya

dalam

kegiatan

pendidikan dan pelatihan manajerial (Diklat PIM) yang diselenggarakan oleh BPSDMKP, seperti tersaji pada Tabel 3.36 di bawah ini. Perbandingan pejabat struktural eselon III, IV dan V yang sudah dan yang belum mengikuti Diklat Pim di lingkungan BKIPM disajikan pada Tabel 3.37. Tabel 3.36 Pejabat yang Mengikuti Diklat PIM Tahun 2014 No 1 2

Nama Diklat Diklat PIM III Diklat PIM IV Jumlah

Jumlah Peserta 3 7 10

Tabel 3.37 Jumlah Pejabat BKIPM yang Belum Mengikuti Diklat PIM No 1 2 3 4

Jabatan Eselon Eselon Eselon Eselon

II III IV V

Diklat PIM Sudah Belum 2 4 29 3 107 11 0 68

% yang Belum 66,67 9,37 9,32 0

Selain pejabat struktural, peningkatan kapasitas dan kapabilitas juga dilakukan untuk pejabat fungsional, selama tahun 2014 pejabat fungsional di lingkungan BKIPM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dapat disajikan pada Tabel 3.38. Tabel 3.38 Data Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Tahun 2014 No 1 2 3 4

Diklat Diklat Diklat Diklat

Nama Diklat Penjenjangan PHPI Mahir Penjenjangan PHPI Muda Sistem Monev Kinerja Organisasi Karya Tulis Ilmiah Jumlah


Jumlah 80 80 65 80 305

74

2014

LKj - BKIPM

SS8. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM Di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi

mutlak

dan

tidak

dapat

dihindarkan.

Beberapa

pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien dengan

menggunakan

bantuan

teknologi

informasi

karena

kemampuannya yang dapat melewati batas-batas wilayah. Selain itu tuntutan akuntabilitas dan transparansi akan dapat dipenuhi dengan

teknologi

informasi

dan

komunikasi.

Pengembangan

teknologi informasi dan komunikasi BKIPM sebagai infrastruktur pendukung fungsi perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan ditujukan untuk memfasilitasi dan mempermudah semua bussiness process yang dilakukan BKIPM utamanya dalam memberikan pelayan publik.

IKU 25

Service Level Agreement di BKIPM

Service Level Agreement (SLA) merupakan komitmen BKIPM

untuk

memberikan jasa berupa jaminan pelayanan data dan informasi kepada pengguna/pemanfaat secara on-line. Layanan on-line yang dimaksud adalah layanan website BKIPM. Pengukuran IKU ini dilakukan terhadap up-time atas dasar laporan yang diterima oleh Bagian Informasi dan Humas dari service penyedia jasa atas kontrak pelayanan bandwidth TIK. SLA dibutuhkan sebagai jaminan atas layanan yang diberikan kepada user, sehingga user tersebut bisa puas atas layanan yang diberikan. Dari sisi user adalah menjamin aspek ketersedian informasi yang berkualitas, akurat, dan up-date. Untuk mengevaluasi capaian IKU 24 ini dapat digunakan formula sebagai berikut. IKU 24 Service Level Agreement (SLA)

Analisis Informasi


Jaringan koneksi internet berfungsi 98% dalam setahun atau maksimal down time 175 jam/ 7 hari dalam satu tahun (A)

(365 – A) X

100% %

365

Prosentase


75

LKj - BKIPM

2014

Sesuai dengan manual IKU SLA, pengukuran terhadap SLA adalah layanan akses website BKIPM (uptime) dan aplikasi berbasis web dengan target pada tahun 2014 adalah 80%. Capaian indikator ini pada tahun 2014 adalah sebesar 100% (tidak terjadi downtime). Perbandingan capaian tahun 2011 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.39 di bawah ini. Tabel 3.39 Capaian IKU 25 pada 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Service Level Agreement di BKIPM

Capaian 2013 2014 97,25%

100%


IKU 26

Persepsi user terhadap kemudahan akses (Skala Likert 1-5)

Persepsi user dalam hal ini merupakan pengalaman user tentang kemudahan akses layanan informasi yang diberikan oleh BKIPM. Persepsi user berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses layanan informasi. Metode yang digunakan adalah survei kepada pengguna layanan (user) melalui penyebaran kuisioner. Cara menghitung IKU 24 ini digunakan formula sebagai berikut: IKU 24

Analisis Informasi

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert)

Hasil pengukuran komponen mutu dengan komponen yang dipersyaratkan melalui kuisioner

Rumus Perhitungan IKU Pengukuran melalui informasi dari kuisioner dengan Skala Likert

Tanggal pelaksanaan Jumlah responden

Target IKU ini pada tahun 2014 adalah 4,25 dalam skala likert (1-5) dengan realisasi sebesar 3,76 atau mencapai 88,47%. Pencapaian target untuk IKU ini tidak terpenuhi, karena survei hanya dapat dilaksanakan di 6 UPT KIPM dengan total responden eksternal yang tidak homogen sebanyak 166 orang, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk melakukan survei, layanan informasi BKIPM belum dapat disosialisasikan dengan baik serta informasi layanan masih


76

2014

LKj - BKIPM

bersifat internal. Survei ini dilaksanakan pada bulan Februari – Agustus 2014. Perbandingan capaian tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.40 di bawah ini. Tabel 3.40 Capaian IKU 26 pada 2013 - 2014 Capaian 2013 2014

Uraian Indikator Kinerja Persepsi user terhadap kemudahan akses di BKIPM (skala likert 1-5)

4

3,76


SS9. Terwujudnya good governance dan clean government di BKIPM Untuk

mewujudkan

good

governance

dan

clean

government

diperlukan peran serta aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Peran aparat pengawas (auditor) tersebut adalah untuk memastikan seluruh kegiatan BKIPM telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian keuangan dan umum sebagai bidang utama masalah pengelolaan keuangan dan barang milik negara selalu memberi informasi dan dukungan agar pemeriksaan auditor tersebut

berjalan

dengan

baik,

salah

satunya

ialah

dengan

melakukan pendampingan dan selalu menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP.

IKU 27

Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan ekternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi

Rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal adalah masukan atau saran yang harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi/rencana tindak guna menyelesaikan suatu temuan atau koreksi, rekomendasi dapat berasal dari aparat pengawas internal Pemerintah (Itjen dan BPKP) serta dari aparat pengawas


77

2014

LKj - BKIPM

eksternal pemerintah (BPK), Untuk mengukur capaian IKU 27 digunakan formula sebagai berikut: IKU 27

Analisis Informasi

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM


Realisasi tindak lanjut oleh unit kerja terhadap jumlah rekomendasi APIEP (A)

A X

Jumlah seluruh rekomendasi APIEP yang diberikan kepada unit kerja (B)

B

100%

Prosentase

Pada tahun 2014, realisasi IKU ini sebesar 79,52%. Hal ini dikarenakan BKIPM baru dapat menyelesaikan 66 hasil rekomendasi dari total 83 rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP pada Tahun 2014. Tabel 3.41 Capaian IKU 27 pada 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM

IKU 28

Capaian 2013

2014

100%

79,52%

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BKIPM

Penilaian Inspektorat Jenderal KKP atas akuntabilitas kinerja BKIPM. Akuntabilias kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hasil penilaian atas AKIP BKIPM tahun N didapatkan pada akhir tahun. Aspek akuntabilitas kinerja BKIPM yang dinilai meliputi:


78

2014

LKj - BKIPM No

Aspek Penilaian

Bobot Penilaian

1

perencanaan kinerja BKIPM

35%;

2

pengukuran kinerja BKIPM

20%;

3

pelaporan kinerja BKIPM

15%;

4

evaluasi program BKIPM

10%;

5

pencapaian kinerja BKIPM

20%

Sesuai dengan hasil penilaian kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP tahun 2014, BKIPM mendapatkan kriteria A dengan nilai keseluruhan 79,97 Hasil ini menunjukan peningkatan jika dibandingkan dengan penilaian kinerja BKIPM di tahun 2013 yang memperoleh kriterianya A tapi dengan nilai keseluruhan 76,82. Perbandingan capaian Tahun 2011 – 2014 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.42 dan Tabel 3.43 di bawah ini. Tabel 3.42 Capaian IKU 28 pada 2011-2014 Uraian Indikator Kinerja Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BKIPM

Capaian 2012 2013

2011 Nilai AKIP B

Nilai AKIP A

Nilai AKIP A

2014 Nilai AKIP A

Tabel 3.43 Perkembangan Nilai AKIP Berdasarkan Aspek Penilaian No

Aspek Penilaian

2011

2012

2013

2104

1

perencanaan kinerja BKIPM

32,33

31,47

29,98

30,31

2

pengukuran kinerja BKIPM

18,00

15,38

18,50

17,32

3

pelaporan kinerja BKIPM

10,67

11,64

12,18

12,60

4

evaluasi program BKIPM

-

-

-

2,03

5

pencapaian kinerja BKIPM

4,41

16,91

16,16

17,71

65,41

75,40

76,82 79,97

Nilai Total


79

LKj - BKIPM

2014

Grafik 3.4 Perkembangan Nilai AKIP BKIPM 2011 - 2014 85 79,97 80

76,82 75,4

75

70 65,41 65

60 2011

IKU 29

2012

2013

2014

Indeks kepuasan masyarakat BKIPM

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk

memenuhi

harapan

masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Survei kepuasan masyarakat merupakan

pengukuran

secara

komprehensif

kegiatan

tentang

kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pedoman dalam hal melakukan survey kepuasan masyarakat digunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaran Pelayanan Publik. Ruang lingkup pengukuran indeks kepuasan masyarakat BKIPM adalah pelayanan publik di unit pelayanan sertifikasi kesehatan ikan yaitu di 44 UPT KIPM. Nilai indeks kepuasan masyarakat tersebut dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dimana setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama, dengan formula sebagai berikut. Bobot nilai rata − rata tertimbang =

Jumlah bobot Jumlah unsur


80

LKj - BKIPM

2014

Untuk memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) di 44 UP digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang. =

Total dari nilai persepsi per unsur Total unsur yang terisi

−

Selanjutnya untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat, yaitu antara 20-100, maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 20, dengan rumus. Nilai Konversi IKM = Nilai Indeks x 20 Nilai Persepsi 1 2 3 4 5

Nilai Interval IKM 1.00-1.80 1.81-2.60 2.61-3.40 3.41-4.20 4.21--5

Nilai Interval Konversi IKM 20-36 37-52 53-68 69-84 85-100

Mutu Pelayanan E D C B A

Kinerja Unit Pelayanan Buruk Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai IKM adalah 3,76, dengan nilai interval konversi IKM di BKIPM, yaitu 82,33 atau berkategori Baik. Rekapitulasi nilai IKM pada UPT lingkup BKIPM dapat dilihat pada Lampiran 5. Perbandingan capaian tahun 2013 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.44 di bawah ini. Tabel 3.44 Capaian IKU 29 pada 2013 - 2014 Capaian 2013 2014

Uraian Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat BKIPM

82,37

82,33


IKU 30


Penilaian

Inisiatif

Anti

Korupsi

(PIAK)

merupakan

kegiatan

Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

membangun

sistem

antikorupsi

di

instansinya.

Keikutsertaan

Kementerian/Lembaga/ dan Pemerintah Daerah dalam PIAK bersifat voluntary


81

LKj - BKIPM

2014

basis. Peserta PIAK melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait inisiatif antikorupsi yang telah dilakukannya berikut bukti-bukti pendukungnya. Inisiatif anti korupsi (IAK) merupakan self assessment atas inisiatif anti korupsi di suatu Lembaga/Kementerian. Dalam hal ini, nilai IAK BKIPM merupakan penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP terhadap inisiatif anti korupsi yang dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I KKP dengan kuesioner. Untuk mengukur capaian IKU 30 adalah hasil penilaian dari KPK/APIEP. IKU 30

Analisis Informasi


Assessment atas Inisiatif Anti Korupsi berdasarkan kriteria penilaian yang dilakukan oleh KPK;

Rumus Perhitungan IKU Hasil penilaian KPK/APIEP

BKIPM, sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2014 juga melakukan penilaian dalam upaya pencegahan korupsi dengan indikator seperti

tersedianya kode etik; peningkatan transparansi dalam

manajemen SDM, pengadaan barang/jasa, penyelenggaraan negara; peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi inti utama; pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP, dan kegiatan promosi anti korupsi. Realisasi nilai inisiatif anti korupsi BKIPM pada tahun 2014 adalah sebesar 8,61 dari target sebesar 7,75. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2013 yang sebesar 8,84. BKIPM terus melakukan perbaikan dalam menjaga konsistensi dan peningkatan upaya pencegahan korupsi. Diharapkan nilai PIAK BKIPM pada tahun mendatang dapat meningkat seiring dengan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan. Perbandingan capaian tahun 2011 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.45 di bawah ini. Tabel 3.45 Capaian IKU 30 pada 2012 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM

2012

Capaian 2013

2014

7,95

8,84

8,61


82

2014

LKj - BKIPM

IKU 31

Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program-program yang meliputi:

(1)

Manajemen

Perubahan;

(2)

Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan Intern; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Berbagai

permasalahan/hambatan

yang

mengakibatkan

sistem

penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi KKP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain reformasi birokrasi KKP merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu KKP harus segera mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi KKP. Oleh karena itu, BKIPM sebagai salah satu unit kerja eselon I memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Tata

cara

penilaian

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

pada

instansi

kementerian/lembaga mengalami perubahan pada tahun 2014. Jika pada tahun 2012–2013 penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), maka pada tahun 2014 penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.


83

LKj - BKIPM

2014

Perubahan tools penilaian dilakukan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan. Penyempurnaan mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) perubahan terhadap sistem on-line dan petunjuk teknisnya, serta (3) perlunya dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/memverifikasi hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan sistem

self

assessment.

Penyempurnaan

juga

dimaksudkan

untuk

mengintegrasikan instrumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam satu instrumen yang dapat digunakan baik oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Tim Quality Assurance (TQA) dan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Dengan demikian penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan lebih obyektif. Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik “criteria referrenced test” dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. IKU 31 Nilai Penerapan RB BKIPM

Analisis Informasi


Hasil Penilaian Mandiri yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal

Hasil penilaian BKIPM/Inspektorat Jenderal KKP atau Kementerian PAN dan RB

Tanggal pelaksanaan

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BKIPM tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.46 berikut ini.


84

2014

LKj - BKIPM Tabel 3.46 PMPRB BKIPM Tahun 2014 No.

Penilaian

Nilai

Pengungkit

54,48

1.

Manajemen Perubahan

4,8

2.

Penataan Peraturan Perundang-undangan

4,38

3.

Penataan dan Penguatan Organisasi

5,83

4.

Penataan Tatalaksana

4,63

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

6.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

5,27

7.

Penguatan Pengawasan

9,78

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

14,39

5,4

Hasil

30,28

1. 2.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

14,86 7,47

3.

Kualitas pelayanan publik Total

7,95 84,76

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi BKIPM tahun 2014 adalah 84,76, capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yakni 80, atau setara dengan pencapaian 105,95%. Sedangkan dalam periode tahun 2012-2014, nilai penerapan reformasi birokrasi BKIPM rata-rata meningkat 9,06% setiap tahunnya. Tabel 3.47 Capaian IKU 31 pada 2012 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai penerapan reformasi birokrasi BKIPM

2012

Capaian 2013

70


80

2014 84,76

85

LKj - BKIPM

2014

SS10. Terkelolanya anggaran BKIPM yang optimal Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara,

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai

tugas

antara

lain

menyusun

dan

menyampaikan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas keuangan BKIPM tahun 2014 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

IKU 32


IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyerapan DIPA BKIPM Tahun 2014. Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara jumlah realisasi penyerapan DIPA dengan pagu DIPA yang direncanakan. Untuk mengukur capaian IKU 32 digunakan formula sebagai berikut: IKU 32

Analisis Informasi



Realisasi jumlah nilai SP2D (gaji, barang dan modal) (A) A Jumlah pagu anggaran (B)

B

X

100%

Prosentase

Alokasi anggaran BKIPM pada tahun anggaran (T.A) 2014 sesuai dengan dokumen DIPA semula sebesar Rp259.762.597.000, terdapat penambahan anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai dan PNPB, sehingga menjadi Rp317.111.771.000.

Anggaran

ini

terdiri

dari

rupiah

murni

sebesar

Rp306.554.173.000, dan PNPB sebesar Rp10.557.598.000. Target penyerapan DIPA BKIPM pada T.A 2014 adalah 95% dengan realisasi sebesar 96,86% atau mencapai 101,96%. Pagu dan realisasi penyerapan anggaran BKIPM T.A 2014 untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 3.48 di bawah ini.


86

2014

LKj - BKIPM Tabel 3.48 Penyerapan Anggaran per Kegiatan T.A 2014 Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

317.111.771.000

307.147.217.365

96,86

Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan

10.670.800.000

10.543.832.903

98,81

Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

16.484.110.000

15.930.029.376

96,64

9.295.500.000

8.773.975.879

94,39

280.661.361.000

271.899.379.207

96,88

Kegiatan

Pengembangan sistem manajemen karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKIPM

Sedangkan pagu dan realisasi penyerapan anggaran BKIPM T.A 2014 per jenis belanja dan penyerapan anggaran triwulanan, dapat disajikan pada Tabel 3.49 dan Tabel 3.50 di bawah ini. Tabel 3.49 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja T.A 2014 Jenis Belanja

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Belanja Pegawai

142.530.145.000

137.691.256.287

96,61

Belanja Barang

161.610.430.000

157.031.221.090

97,17

12.971.196.000

12.424.739.988

95,79

317.111.771.000

307.147.217.365

96,86

Belanja Modal Total

Tabel 3.50 Persentase Penyerapan Anggaran Triwulanan Jenis Belanja

Persentase penyerapan s.d Triwulan (%) TW1

TW2

TW3

TW4

Belanja Pegawai

20,88

45,60

74,10

96,61

Belanja Barang

14,60

38,75

62,97

97,17

Belanja Modal

10,71

27,03

44,92

95,79


87

2014

LKj - BKIPM Grafik 3.5 Grafik Penyerapan Anggaran BKIPM

Sedangkan kalau dirinci berdasarkan kegiatan, terdapat satu kegiatan yang realisasinya di bawah 95%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: adanya kebijakan pemerintah yang melarang pelaksanaan pertemuan di hotel sehingga sebagian kegiatan pertemuan tersebut tidak dapat direalisasikan; adanya efisiensi terhadap belanja barang dan belanja modal. Perbandingan realisasi anggaran BKIPM tahun 2011 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.51 berikut. Tabel 3.51 Capaian IKU 32 pada 2011 - 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase penyerapan DIPA BKIPM

2011

Capaian 2012 2013

99,70% 101,42% 97,71%

2014 96,86%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya,

yang

mencakup

unsur-unsur

pendapatan,

belanja,

surplus/defisit, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masingmasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Laporan Keuangan BKIPM T.A 2014 terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp16.268.330.468 atau 106,17 persen dari target Rp15.323.079.964.


88

2014

LKj - BKIPM Sementara

untuk

Rp307.147.217.365

realisasi

atau

belanja

96,86

bruto

persen

BKIPM

dari

T.A

2014

anggarannya

sebesar sebesar

Rp317.111.771.000. Realisasi belanja bruto BKIPM di atas terdiri dari belanja rupiah murni sebesar Rp298.200.067.639 atau sebesar 97,27% dari anggarannya sebesar Rp306.554.173.000 dan belanja PNBP sebesar Rp8.947.149.726 atau sebesar 84,75% dari anggarannya sebesar Rp10.557.598.000. Dikarenakan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp162.630.250 maka mempengaruhi realisasi belanja menjadi netto sebesar Rp306.984.587.115 atau 96,81 persen. Pengembalian

belanja

tersebut

terdiri

dari

belanja

pegawai

sebesar

Rp113.962.050, belanja barang sebesar Rp46.492.700, belanja modal sebesar Rp2.175.500. Sementara realisasi belanja bruto T.A 2013 sebesar Rp296.956.268.852 atau 97,76

persen

dari

anggarannya

sebesar Rp303.698.139.000.

Dikarenakan

terdapat pengembalian belanja sebesar Rp215.017.401 maka mempengaruhi realisasi belanja menjadi netto sebesar Rp296.741.251.451 atau 97,71 persen. Untuk realisasi dari sumber dana yang berasal dari pendapatan negara dan hibah pada BKIPM adalah Rp17.742.716.731 dari target Rp14.352.187.799. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran T.A 2013 dan 2014 disajikan pada Tabel 3.52 dan 3.53 berikut ini. Tabel 3.52 Ringkasan LRA Netto T.A 2013 dan T.A 2014 Uraian Pendapatan Negara Belanja Negara

T.A 2013 Realisasi

T.A 2014 Anggaran

Realisasi

%

17.742.716.731

15.323.079.964

16.268.330.468

106.17

296.741.251.451

317.111.771.000

306.984.587.115

96.81


89

LKj - BKIPM

2014

Tabel 3.53 Rincian Realisasi Belanja Netto BKIPM T.A 2013 dan 2014 URAIAN

Per 31 Des 2014 / TA.2014 Anggaran

Pendapatan Negara dan Hibah JUMLAH PENDAPATAN Belanja Rupiah Murni

JUMLAH BELANJA

%

Anggaran

Realisasi Belanja

%

15.323.079.964

16.268.330.468 106,17

14.352.187.799

17.742.716.731 123,62

15.323.079.964

16.268.330.468 106,17

14.352.187.799

17.742.716.731 123,62

306.554.173.000

Belanja Pinjaman Luar Negeri Belanja Hibah PNBP

Realisasi Belanja

Per 31 Des 2013 / TA.2013

298.037.437.389 97,22

293.811.487.000

287.410.025.526 97,82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.557.598.000

8.947.149.726 84,75

9.886.652.000

9.331.225.925 94,38

317.111.771.000

306.984.587.115 96,81

303.698.139.000

296.741.251.451 97,71

NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah aset pada T.A 2014 (per 31 Desember 2014) adalah sebesar Rp288.954.638.261, di mana jumlah aset tersebut terdiri dari aset lancar sebesar Rp6.753.092.166, aset tetap sebesar Rp277.510.321.832 dan aset lainnya sebesar Rp4.684.992.634. Jumlah kewajiban pada T.A 2014 (per 31 Desember 2014) adalah sebesar Rp675.203.045 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas dana (kekayaan bersih) BKIPM T.A 2014 (per 31 Desember 2014) adalah sebesar Rp288.279.435.216, di mana ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp6.077.889.121 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp288.201.546.095. Ringkasan Neraca T.A 2014 (per 31 Desember 2014) dan 2013 (per 31 Desember 2013) dapat disajikan pada Tabel 3.54 berikut.


90

LKj - BKIPM

2014

Tabel 3.54 Ringkasan Neraca T.A 2014 dan 2013 Kenaikan/(Penurunan) Uraian

31 Des 2014

31 Des 13 Rp

%

ASET Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jk Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset

6.753.092.166

19.272.737.667

(12.519.645.501)

-64,96

277.510.321.832

292.805.417.491

(15.295.095.659)

-5,22

6.231.629

-

6.231.629

4.684.992.634

4.470.879.319

214.113.315

4,79

288.954.638.261

316.549.034.477

(27.594.396.216)

-8,72

KEWAJIBAN Kewajiban Jk Pendek Jumlah Kewajiban

675.203.045

12.559.868.316

(11.884.665.271)

-94,62

675.203.045

12.559.868.316

(11.884.665.271)

-94,62

6.077.889.121

6.712.869.351

(634.980.230)

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Invesrasi

-9,46

282.201.546.095

297.276.296.810

(15.074.750.715)

-5,07

Jumlah Ekuitas Dana

288.279.435.216

303.989.166.161

(15.709.730.945)

-5,17

Jumlah Kewajiban & Ekuitas

288.954.638.261

316.549.034.477

(27.594.396.216)

-8,72

EVALUSASI EFISIENSI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refermasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini diwajibkan dimaksudkan untuk melakukan evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan terhadap sumber daya yang dimiliki. Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut. =

% %


91

LKj - BKIPM

2014

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus : =

%

%

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut. Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur

tingkat

efisiensi

(TE),

yang

menggambarkan

seberapa

besar

efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut.

=

−

Pada tahun 2014, dari empat kegiatan yang dilaksanakan oleh BKIPM, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) 0,04, yaitu: penyelenggaraan sistem pelayanan informasi dan kehumasan; TE 0.047, yaitu: penyelenggaran administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta TE -0.006, yaitu lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya, serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin efisien kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam LKj ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam LKj ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Formulir Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7 LKj ini.


92

2014

LKj - BKIPM

IV. P E N U T U P SIMPULAN Berdasarkan indikator capaian kinerja BKIPM tahun 2014, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1.

Kesepuluh

sasaran

strategis BKIPM tahun 2014 melalui Pengembangan

karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM yang telah ditetapkan, memiliki nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 107.09, artinya kinerja BKIPM tahun 2014 dalam katagori BAIK (sumber: e-kinerjaku, 2014); 2.

Sasaran

strategis

meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat

kelautan

perikanan pada prespektif stakeholder dengan IKU Nilai Tukar Nelayan, Rata-rata

pendapatan

pengolah

dan

pemasar

(KK/bulan),capaiannya

melebihi 100%, sedangkan IKU Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, Pertumbuhan PDB Perikanan realisasinya belum sesuai dengan target; 3.

Untuk Sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan produk kelautan perikana dengan IKU jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton), Jumlah produk olahan hasil perikanan (juta ton), masing-masing realisasi capaiannya di atas 100% dari target yang diperjanjikan;

4.

Sasaran strategis Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pada prespektif customer realiasasi capaian IKU-nya sesuai dengan target bahkan terdapat IKU yang prosentase capainnya melebihi 100%;

5.

Sasaran keamanan

strategis hasil

terselenggaranya

tersedianya

kebijakan

perkarantinaan,

perikanan

sesuai

kebutuhan,

modernisasi

sistem

produksi

mutu

sasaran kelautan

dan

strategis perikanan,

pengolahan dan pemasaran produk kelautan perikanan yang optimal dan bermutu, terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan perikanan yang optimal dan bermutu, serta terselenggaranya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum karatina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada prespektif internal proses, capaian IKU-nya teralisasi

sesuai target bahkan terdapat


93

LKj - BKIPM

2014

IKU yang melebihi target yang ditetapkan, kecuali IKU jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, realisasi capaiannya belum sesuai target kinerja, dikarenakan draft final belum sepenuhnya diselesaikan pada tingkat BKIPM karena penjadwalan program legislasi di Biro Hukum-KKP begitu ketat; dan 6.

Prespektif

pembelajaran

dan

pertumbuhan

dengan

sasaran

strategis

tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan professional, tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM, terwujudnya good governance dan clean government, terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal, realisasi capaian IKU-nya sesuai dengan target yang ditetapkan.

LANGKAH-LANGKAH UPAYA PERBAIKAN Meskipun

secara

umum

sasaran

strategis

program

pengembangan

perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2014, sebagaimana telah diuraikan dalam LKj ini dapat dikatakan berhasil, namun tantangan yang dihadapi BKIPM ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nuftah; meningkatnya lalu lintas produk perikanan; semakin majunya teknologi produksi dan distribusi dalam bidang pemanfaatan dan pengolahan hasil perikanan; belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia; masih terdapatnya ekspor perikanan yang ditolak, pengendalian impor dalam rangka pengamanan pasar dalam negeri akibat peningkatan jenis dan volume produk perikanan yang masuk, pelaksanaan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang berpengaruh terhadap peran BKIPM, koordinasi yang belum optimal dengan pemangku kepentingan lain sebagai mitra strategis BKIPM, harmonisasi dan ekuivalensi yang belum optimal dengan mitra dagang, dan masih belum optimalnya integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, daerah, dan instansi lintas sektoral. Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimpikasi terhadap tugas dan fungsi BKIPM ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas BKIPM; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan


94

LKj - BKIPM

2014

kuantitas SDM aparatur BKIPM; perlunya pemantapan regulasi dan sistem perkarantinan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder. Untuk

mengatasi

berbagai

masalah

yang

masih

ditemui

dalam

melaksanakan tugas dan fungsi BKIPM dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan dengan perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nuftah, melakukan pengendalian produk perikanan agar dapat memenuhi syarat mutu dan keamanan hasil perikanan, serta untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, maka pada tahun 2015-2019 BKIPM melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerja pada prespektif customer, melalui sasaran program utama peningkatan efektifiktas pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina (HPIK); peningkatan kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; peningkatan efektifitas pengendalian keamanan hayati yang merusak kelestarian sumber daya hati perikanan. Sasaran program utama ini akan dilaksanakan melalui beberapa sasaran kegiatan, sebagai berikut: i.

Peningkatan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina pengendalian

mutu

dan keamanan

hasil

perikanan,

melalui inisiasi

kegiatan/indikator peningkatan kapasitas penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di unit pengolahan ikan; peningkatan kualitas layanan sertifikasi berbasis ISO 9001/ ISO 17020/ISO 17025 di UPT KIPM yang berbasis pada TIK dan penurunandwelling time; surveillance kesegaran ikan, residu dan berbahaya; pemetaan perairan laut dari cemaran biotoxin dan logam berat; peningkatan penerapan cara karantina ikan yang baik (CKIB) di unit usaha pembudidayaan ikan (UUPI); peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur pengendali hama dan penyakit ikan dan pengawas perikanan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan; ii.

Harmonisasi sistem penjaminan mutu, dengan inisiasi kegiatan/indikator peningkatan harmonisasi sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor; dan


95

2014

LKj - BKIPM iii.

Pencegahan jenis dan agen hayati yang dilindungi, dilarang serta bersifat menyerang

(invasive),

dengan

inisiasi

kegiatan/indikator

peningkatan

pengendalian dan pencegahan masuknya penyakit ikan eksotik ke dalam wilayan

Negara

RI;

Zonasi

dan

peningkatan

kapasitas

pencegahan

penyebaran penyakit ikan karantina; pemetaan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat menyerang (invasive). Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pencapaian target sasaran BKIPM antara lain: 1.

Perlunya perumusan untuk penetapan target IKU BKIPM pada Renstra 20152019 dengan memperhatikan capaian pada Tahun 2014;

2.

Perlunya penyempurnaan metode cascading ke level atau unit dibawahnya, terutama untuk IKU yang hanya dilakukan pengukuran pada level 1;

3.

Perlunya dialokasikan anggaran untuk pencapaian setiap IKU; dan

4.

Perlu dilakukan perbaikan dalam pelaporan capaian kinerja interim dan penyampaian data dukung capaian setiap IKU.




96

LKj - BKIPM

2014

LAMPIRAN

Penetapan Kinerja Tahun 2014


L1

LKj - BKIPM


2014

L2

LKj - BKIPM


2014

L3

LKj - BKIPM

2014

Data UPI dan Sertifikat HACCP Tahun 2014

UPI No

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Kepulauan Riau Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Total

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

HACCP A B 0 1 57 28 6 0 2 1 5 4 0 3 18 5 6 28 21 37 128 46 20 43 249 152 51 79

Sertifikat PreTI HACCP 0 0 21 2 0 0 1 0 0 0 15 0 1 2 1 2 3 1 9 0 3 3 7 8 14 6

Lama

Baru

1 42 1 3 3 6 12 15 28 45 25 121 47

0 1 0 0 2 0 2 3 2 6 6 16 12

Sub Total 1 43 1 3 5 6 14 18 30 51 31 137 59

3

0

3

0

3

2

0

5

13

0

13

3

13

10

0

26

4 12 8 22 0 3 5 63 15 3 15 11 526

0 1 0 2 0 0 1 6 5 0 0 1 66

4 13 8 24 0 3 6 69 20 3 15 12 592

2 0 0 9 0 0 1 12 5 0 0 0 116

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25

7 19 10 56 0 8 18 209 41 7 19 42 1.556

0 5 15 4 5 5 28 18 0 0 3 5 10 7 88 109 2 34 0 7 5 14 36 6 758 657


Sub Total 1 108 6 4 9 18 26 37 62 183 69 416 150

L4

LKj - BKIPM

2014

Rekapitulasi Nilai IKM UPT KIPM Tahun 2014

No

Nama

Jumlah Responden

Hasil IKM 2014

Grade

Keterangan

1

BBKIPM Jakarta I

15

84,17

A

sangat baik

2

BBKIPM Makassar

70

82,56

A

sangat baik

3

Balai KIPM Kelas I Denpasar

104

79,93

B

baik

4

Balai KIPM Kelas I Medan I

19

80,26

B

baik

5

Balai KIPM Kelas I Balikpapan

51

84,19

A

sangat baik

6

Balai KIPM Kelas I Jayapura

20

82,18

A

sangat baik

7

Balai KIPM Kelas I Jakarta II

19

85,40

A

sangat baik

8

Balai KIPM Kelas I Surabaya I

35

80,85

B

baik

9

Balai KIPM Kelas I Surabaya II

67

87,31

A

sangat baik

10

Balai Uji Standar KIPM

38

78,48

B

baik

11

Balai KIPM Kelas II Palembang

26

81,58

A

sangat baik

12

Balai KIPM Kelas II Mataram

10

87,00

A

sangat baik

13

Balai KIPM Kelas II Banjarmasin

12

80,25

B

Baik

14

Balai KIPM Kelas II Semarang

28

81,38

A

sangat baik

15

Balai KIPM Kelas II Manado

150

99,00

A

sangat baik

16

Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru

10

81,00

B

Baik

17

Stasiun KIPM Kelas I Kendari

24

84,16

A

sangat baik

18

Stasiun KIPM Kelas I Pontianak

19

83,78

A

sangat baik

19

Stasiun KIPM Kelas I Padang

17

86,31

A

sangat baik

20

Stasiun KIPM Kelas I Jambi

22

83,40

A

sangat baik

21

Stasiun KIPM Kelas I Jogjakarta

25

81,50

A

sangat baik

22

Stasiun KIPM Kelas I Ambon

30

79,40

B

Baik

23

Stasiun KIPM Kelas I Pangkal Pinang

24

Stasiun KIPM Kelas I Ternate

45

76,48

B

Baik

25

Stasiun KIPM Kelas I Kupang

30

88,50

A

sangat baik

26

Stasiun KIPM Kelas I Aceh

10

76,68

B

baik

27

Stasiun KIPM Kelas I Entikong

21

79,62

B

baik

28

Stasiun KIPM Kelas I Palu

29

82,60

A

sangat baik


L5

LKj - BKIPM

2014

29

Stasiun KIPM Kelas I Lampung

10

82,64

A

sangat baik

30

Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya

32

82,00

A

sangat baik

31

Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo

50

86,29

A

sangat baik

32

Stasiun KIPM Kelas I Batam

50

82,85

A

sangat baik

33

Stasiun KIPM Kelas II Cirebon

42

81,29

A

sangat baik

34

Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau

20

83,87

A

Sangat baik

35

Stasiun KIPM Kelas II Sorong

15

83,70

A

sangat baik

36

Stasiun KIPM Kelas II Merauke

52

82,16

A

sangat baik

37

Stasiun KIPM Kelas II Teluk Nibung

10

74,40

B

Baik

38

Stasiun KIPM Kelas II Tahuna

39

Stasiun KIPM Kelas II Bima

79

80,68

B

Baik

40

Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu

41

Stasiun KIPM Kelas II Tarakan

35

81,60

A

sangat baik

9

75,30

B

Baik

13

99,40

A

sangat baik

60

80,20

B

baik

42 43

Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang

44

Stasiun KIPM Kelas II Merak

45

Stasiun KIPM Kelas II Mamuju

46

Stasiun KIPM Kelas II Medan II

18

83,25

A

Sangat baik

47

Stasiun KIPM Kelas II Bandung

23

62,74

B

Baik


L6

3987.007

3987.008 3987.009

3987.994 3987.995 3987.996 3987.997 3987.998 3988 3988.002

3988.004

3988.006 Jumlah instalasi yang sesuai standar 3988.007 Laboratorium Karantina Ikan yang terakreditasi 3988.010 Jumlah Pedoman Sistem Perkarantinaan Ikan dan Manajemen Resiko HPIK 3988.994 Layanan Perkantoran 3988.995 Kendaraan Bermotor 3988.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3988.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3989 Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3989.002 Dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis Sertifikasi Mutu Dan Hasil Perikanan 3989.004 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang harmonis dengan Negara Mitra 3989.006 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP 3989.007 Lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditas 3989.994 Layanan Perkantoran 3990 Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3990.002 Dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis Manajemen Mutu 3990.006 Jumlah Unit Kerja yang MenerapkanSistem Manajemen Mutu Produksi 3990.007 Jumlah Laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan sistem manajemen 3990.008 Jumlah SDM yang berkompeten dalam sistem jaminan mutu 3990.994 Layanan Perkantoran 3990.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

6

7 8

9 10 11 12 13 B 1

2

3 4 5


D

C

3987.006

5

5 6

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6 7 8 9

3987.003 3987.004 3987.005

2 3 4

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM Dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis BKIPM Sarana dan prasarana KIPM Pelayanan karantina ikan dan mutu hasil perikanan Dokumen validasi metode uji karantinaan ikan dan mutu hasil perikanan Dokumen Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan Dokumen Pengembangan SDM dan Produk Hukum Ketatalaksanaan Dokumen Sistim Pelayanan Informasi dan Kehumasan Dokumen Administrasi Keuangan, ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan Dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis Karantina Ikan Jumlah Standar Operasional prosedur perkarantinaan ikan

3987.002

3987

A

Output

1

Kegiatan

No

100 100

100

1.476.175.000 2.476.043.000 100.000.000

100

100 1.652.780.000

100

759.662.000

100 100

2.757.942.000 9.295.500.000

2.830.840.000

100

5.797.489.000

100

100

3.636.755.000

100

2.368.305.000

100 100 100 100 100

100 100 100

100

1.923.619.000

3.615.303.000 275.100.000 114.500.000 40.500.000 16.484.110.000

898.700.000 531.300.000 1.430.000.000

1.430.000.000

100 100 100 100 100 100 100

100 100

4.115.533.000 3.886.575.000 190.806.981.000 1.649.769.000 1.344.458.000 2.268.621.000 1.770.460.000 10.670.800.000 2.335.397.000

100

100

4.368.622.000 4.070.569.000

100 100 100

100

Rencana Capaian Output (%)

4.325.905.000 37.181.553.000 3.332.092.000

21.540.223.000

280.661.361.000

Anggaran

99,13

(%)

97,94 100,00 96,27 97,89 100,00 100,00 100,00

95,00 95,00

95,00

95,00

100,00 100,00 100,00 100,00 98,81

97,07

99,81

99,17

2.476.043.000 100,00 100.000.000 100,00

1.476.175.000 100,00

1.652.780.000 100,00

2.830.840.000 100,00

759.662.000 100,00

2.757.942.000 100,00 9.295.500.000 100,00

5.627.439.000

3.629.755.000

2.348.532.503

1.923.619.000 100,00

3.615.303.000 275.100.000 114.500.000 40.500.000 16.287.287.503

898.700.000 100,00 531.300.000 100,00 1.430.000.000 100,00

1.430.000.000 100,00

186.876.869.940 1.649.769.000 1.294.299.350 2.220.683.000 1.770.460.000 10.670.800.000 2.335.397.000

3.909.756.350 3.692.246.250

3.867.040.550

4.150.190.900

4.325.905.000 100,00 36.598.283.750 98,43 3.332.092.000 100,00

21.353.886.947

Rencana Capaian Input Rp

100 100

100

100

100

100

100 100

100

100

100

100

100 100 100 100 100

100 100 100

100

100 99,5 99,5 99,5 100 100 100

100 100

100

100

99,5 99,5 100

100

Capaian Output (%)

98,89 98,52 99,69

99,34

96,98 96,58 84,01 92,19 98,49 98,81 98,31

99,09 99,70

89,94

92,97

98,23 96,54 99,66

97,89

(%)

1,01 1,02 1,00

1,01

1,03 1,03 1,18 1,08 1,02 1,01 1,02

1,01 1,00

1,11

1,08

1,01 1,03 1,00

1,02

IE

2.391.966.945 97.868.250

1.453.050.338

1.612.655.006

2.642.510.600

575.924.740

2.661.760.213 8.773.975.879

5.665.088.158

3.585.477.714

2.327.175.675

1.680.178.090

96,60 97,87

98,43

97,57

93,35

75,81

96,51 94,39

97,72

98,59

98,26

87,34

1,04 1,02

1,02

1,02

1,07

1,32

1,04 1,06

1,02

1,01

1,02

1,14

3.566.182.540 98,64 1,01 268.470.000 97,59 1,02 114.317.500 99,84 1,00 40.500.000 100,00 1,00 15.919.679.850 96,58 1,04

888.718.949 523.446.600 1.425.590.515

1.420.566.310

185.036.138.906 1.593.321.700 1.129.452.500 2.091.383.388 1.743.764.500 10.543.832.903 2.296.040.489

4.078.137.900 3.874.867.578

3.661.147.571

4.061.551.850

4.249.149.400 35.893.293.365 3.320.831.400

21.084.749.506

Capaian Input

TE

EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN EFISIEN EFISIEN

EFISIEN

STATUS

0,01 0,03 0,14 0,06 0,02 0,01 0,02

EFISIEN EFISIEN EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN

1,00 0,04 1,00 0,02

1,00 0,02

1,00 0,02

1,00 0,07

1,00 0,32

1,00 0,04 1,00 0,06

EFISIEN EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN EFISIEN

1,03 -0,01 TIDAK EFISIEN

1,00 0,01

1,01 0,01

EFISIEN

0,01 EFISIEN 0,02 EFISIEN 0,00 EFISIEN 0,00 TIDAK EFISIEN 0,02 EFISIEN 1,00 0,14

1,00 1,00 1,00 1,00 1,01

1,00 0,01 1,00 0,02 1,00 0,00

1,00 0,01

1,02 1,00 1,04 1,02 1,00 1,00 1,00

1,05 -0,04 TIDAK EFISIEN 1,05 -0,05 TIDAK EFISIEN

1,05 0,06

1,05 0,02

1,00 0,01 1,02 0,01 1,00 0,00

1,01 0,01

SE

LKj - BKIPM

2014

Form Pengukuran Efisiensi

L7

LKj - BKIPM


2014

L1

LKj - BKIPM 2014 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Recommend Documents