KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari Ill Lantai 15, Jakarta 10110 Telepcn (021) 3519070, Facsimile (021) 3520346 Pos Elektronik
[email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: I /KEP-DJPSDKP/2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan Program dan Bidang Pengawasan Dekonsentrasi Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2015, perlu menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi bid:1.ng Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya KelautarL dan Perikanan Tahun anggaran 2015;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumbcr Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Pemanfataan Surnber Daya Kelautan dan Perikanan;
l.
Undang-Undang Nomor 31 Tahur. 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Rept:1,blik Indonesia Nomor 5073);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3 -
KESATU
Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktorat Jenderal ini.
KEDUA
Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi yang menenma dana dekonsentrasi pada tahun anggaran 2015;
KETIGA
Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku maka Keputusar.. Direktur Jenderal Nomor KEP.390 /DJ PSDKP /2013 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 12 Januari 2015 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDIN
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: 1/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DEKONSENTRASI BIDANG PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015
I.
PENGELOLAAN KEGIATAN
Dana Dekonsentrasi bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan di bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi dengan Indikator Kinerja Utama [IKU] program yaitu : a.
Persentase ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (11 WPP-NRI);
c.
Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Uraian pelaksanaan masing-masing kegiatan sebagai berikut :
A.
Kegiatan Operasional Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
lndikator kinerja kegiatan operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan sebagai berikut: 1.
,Jumlah sistem pengawasan SDKP berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dan terintegrasi.
2.
Pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu.
3.
Jumlah kawasan konservasi yang dapat dipantau.
4.
Persentase kapal perikanan yang taat terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
Kegiatan operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan menghasilkan output/keluaran berupa Laporan Hasil Pemantauan dan Analisis Data Pemantauan SDKP yang dilaksanakan melalui komponen kegiatan sebagai berikut : 1.
Operasional Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan a.
Pengertian Operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi pemanfaatan sumber daya kelautan yang dilakukan secara periodik. Hasil dari kegiatan pemantauan tersebut digunakan
1
