Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan program kesehatan di tahun berikutnya. Disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Surabaya ke depan dapat lebih baik dan lebih bermanfaat. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terimakasih.

Surabaya,

Februari 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

drg. FEBRIA RACHMANITA, MA. Pembina Utama Muda NIP 196502281992032008

i


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 ini merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj) meliputi program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program perbaikan gizi masyarakat, program

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana

dan

prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu, program obat dan perbekalan kesehatan, program standarisasi pelayanan kesehatan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pelayanan administrasi perkantoran, dan program upaya kesehatan masyarakat Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Surabaya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 ada 10 indikator, dengan capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 100% (berhasil). Indikator kesehatan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2016 merupakan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pada masyarakat terutama bidang kesehatan di Kota Surabaya yang mempunyai 18 indikator dan 5 sub indikator, dari indikator dan sub indikator tersebut yang belum mencapai target ada 1 sub indikator. Sedangkan untuk pengukuran kinerja keuangan tahun 2016, Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah mencapai 86,69% (berhasil) dari anggaran yang ada. Keberhasilan capaian kegiatan dan keuangan program kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya tidak lepas dari peran serta semua pihak, baik lintas program, lintas sektor, swasta maupun masyarakat. .

ii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................i IKHTISAR EKSEKUTIF ...........................................................................................ii DAFTAR ISI ................................................................................................................iii DAFTAR TABEL ........................................................................................................iv DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................v BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang....................................................................... BAB I – 1 B. Dasar Hukum ......................................................................... BAB I – 2 C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan....................................... BAB I – 2

BAB II

PERENCANAAN KINERJA A. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .............................................. BAB II – 1 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................. BAB II – 8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................... BAB III – 1 B. Realisasi Anggaran ................................................................ BAB III – 38 C. Inovasi dan Keberhasilan Program Kesehatan ...................... BAB III – 42

BAB IV

PENUTUP A. Simpulan ................................................................................ BAB IV – 1 B. Saran ...................................................................................... BAB IV – 2

LAMPIRAN

iii


DAFTAR TABEL Tabel 3.1. Skala Ordinal Penilaian Indikator Kinerja.................................................... BAB III-1 Tabel 3.2. Capaian Indikator IKU Dinas Kesehatan Kota Surabaya Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2016 ...................................................................................... BAB III-3 Tabel 3.3. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 .............................................................................................................. BAB III-4 Tabel 3.4. Puskesmas Terakreditasi di Kota Surabaya Tahun 2016............................ BAB III-18 Tabel 3.5. Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 ... BAB III-26 Tabel 3.6. Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 .............. BAB III-38 Tabel 3.7. Perkembangan dan Inovasi Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2016 ................................................................................................. BAB III-42

iv


DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 .......................................................................................... BAB III-8 Gambar 3.2. Cakupan Pelayanan Nifas di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016................... BAB III-9 Gambar 3.3. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016.............. BAB III-10 Gambar 3.4. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 .......... BAB III-11 Gambar 3.5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi pada Sarana Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 ........................................................................................ BAB III-13 Gambar 3.6. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 ................................................................................................... BAB III-16 Gambar 3.7. Puskesmas Dupak .......................................................................................... BAB III-19 Gambar 3.8. Puskesmas Tanah Kali Kedinding ................................................................. BAB III-19 Gambar 3.9. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani <24 Jam di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 ........................................................................................ BAB III-23 Gambar 3.10. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 .. BAB III-28 Gambar 3.11. Cakupan Tolinakes Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 ........................................................................................ BAB III-29 Gambar 3.12. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 ......... BAB III-30 Gambar 3.13. Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 ...... BAB III-31 Gambar 3.14. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 ........................................................................................ BAB III-33 Gambar 3.15. Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016 ............... BAB III-34

v


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan. Kesemuanya harus terangkum dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja

(LKj)

merupakan

laporan

pertanggungjawaban

instansi

pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik untuk mewujudkan good governance. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016

dimaksudkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja (LKj) didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada tahun mendatang.

Dinas Kesehatan Kota Surabaya

BAB I - 1


B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021. C. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN 1.

VISI DAN MISI Visi

:“Dinas

Kesehatan

yang

Profesional

untuk

mewujudkan

masyarakat Surabaya sehat, mandiri dan berdaya saing global” Misi : Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dalam perencanaan Misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut adalah:


BAB I - 2


1) Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan. 2) Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan. 3) Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. 2.

TUJUAN Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kota bidang kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan, dan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah sebagi berikut: a. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu “Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan“, maka tujuan Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang ingin dicapai adalah: 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin. 2) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. b. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 1) Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan kesehatan. 2) Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik. c. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu ”Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 1) Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat. 2) Meningkatkan ketersediaan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.


BAB I - 3


3.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kesehatan; d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian tugas dan fungsi pada masing-masing jenjang struktural sebagaimana Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tersebut di atas sebagai berikut : a. Sekretariat  Tugas : a.

Pemrosesan administrasi perizinan / rekomendasi;

b.

Pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;

c.

Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

d.

Pengelolaan administrasi kepegawaian;

e.

Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;

f.

Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

g.

Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

h.

Pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda) skala kota;

i.

Pelaksanaan implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota;

j.

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota;

k.

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kota;


BAB I - 4


l.

Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;

m. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota; 

Fungsi

(a) Sub Bagian Penyusunan Program  Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program;  Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program;  Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyusunan program;  Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang penyusunan program;  Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (b) Sub. Bagian Tata Usaha  Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata usaha;  Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata usaha;  Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata usaha;  Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang tata usaha;  Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BAB I - 5


(c) Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan  Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan perlengkapan;  Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan perlengkapan;  Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan dan perlengkapan;  Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang keuangan dan perlengkapan;  Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Bidang Pelayanan Kesehatan 

Tugas

a.

Pemrosesan teknis perizinan / rekomendasi sesuai bidangnya;

b.

Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota;

c.

Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota;

d.

Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;

e.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota;

f.

Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar skala kota;

g.

Perumusan

kebijakan,

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian pelayanan kesehatan rujukan sekunder skala kota h.

Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan dan rawan skala kota;

i.

Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.



Fungsi

(a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar  Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan dasar;


BAB I - 6


 Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan dasar;  Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan dasar;  Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan dasar;  Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (b) Seksi Kesehatan Rujukan  Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan rujukan;  Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan rujukan;  Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan rujukan;  Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan rujukan;  Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (c) Seksi Kesehatan Khusus  Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan khusus;  Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan khusus;


BAB I - 7


 Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan khusus;  Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan khusus;  Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan 

Tugas

a.

Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;

b.

Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB) skala kota;

c.

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota;

d.

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota;

e.

Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota;

f.

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota;

g.

Penyehatan lingkungan;

h.

Penyelenggaraan dukungan operasional, pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota;

i.

Penetapan perkiraan sasaran pelayanan, pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota;

j.

Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota;

k.

Penyelenggaraan pelayanan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota;


BAB I - 8


l.

Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;

m. Penetapan fasilitas pelaksanaan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota; n.

Pelaksanaan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;

o.

Penetapan sasaran termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota;

p.

Penetapan prioritas kegiatan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota;

q.

Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik dan konselor pencegahan HIV/AIDS, IMS baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;

r.

Penerapan standar BMR wilayah kota;

s.

Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.



Fungsi

(a) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit  Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;  Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;  Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;  Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;  Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


BAB I - 9


 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (b) Seksi Wabah dan Bencana 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang wabah dan bencana;



Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang wabah dan bencana;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang wabah dan bencana;



Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang wabah dan bencana;



Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(c) Seksi Kesehatan Lingkungan 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan;



Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan lingkungan;



Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan lingkungan;





BAB I - 10




Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan  Tugas a. Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; b. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis; c. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota; d. Pelatihan teknis skala kota; e. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan; f. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.  Fungsi (a) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pendayagunaan;



Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pendayagunaan;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan dan pendayagunaan;



Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan dan pendayagunaan;






Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BAB I - 11


(b) Seksi Pendidikan dan Pelatihan 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;



Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan;



Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang pendidikan dan pelatihan;







(c) Seksi Registrasi dan Akreditasi 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang registrasi dan akreditasi;



Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang registrasi dan akreditasi;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang registrasi dan akreditasi;



Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang registrasi dan akreditasi;








BAB I - 12


e. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan  Tugas a. Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; b. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan; c. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah dan Provinsi; d. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara; e. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota; f. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan; g. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi; h. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga; i. Pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I; j. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); k. Pemberian izin apotek, toko obat; l. Pengelolaan / penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal; m. Penyelenggaraan

jaminan

pemeliharaan

kesehatan

nasional

(Tugas Pembantuan).


BAB I - 13




Fungsi

(a) Seksi Jaminan Kesehatan 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jaminan kesehatan;



Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jaminan kesehatan;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang jaminan kesehatan;



Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang jaminan kesehatan;






Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(b) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan peralatan kesehatan;



Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan peralatan kesehatan;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan peralatan kesehatan;



Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang sarana dan peralatan kesehatan;








BAB I - 14


(c) Seksi Kefarmasian 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kefarmasian;



Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kefarmasian;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kefarmasian;



Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang kefarmasian;







Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya, lebih rinci dapat dilihat pada Form Struktur Organisasi, Lampiran 1. 4.

ISU STRATEGIS Berdasarkan analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan serta peran Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan, dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis

Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang tertuang dalam

Review RENSTRA Tahun 2010-2016 adalah : 1. Terbatasnya

aksesibilitas

terhadap

pelayanan

kesehatan

yang

berkualitas, terutama pada kelompok rentan, seperti penduduk miskin 2. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; 3. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh ; 4. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular ; 5. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan ;


BAB I - 15


6. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, dan kualitas SDM Kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi SDM kesehatan; 7. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat essensial, serta penggunaan obat yang rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas; 8. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.

5.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF Lembar ini merupakan ringkasan singkat tentang isi Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016. BAB I

PENDAHULUAN Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016.


BAB I - 16


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini merupakan hasil Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 yang memuat : A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN 1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan. 2) Indikator RENSTRA Tahun 2016-2021. 3) Perjanjian Kinerja Tahun 2016. 4) Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2016. 5) Kinerja Keuangan Tahun 2016.


BAB I - 17


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam

rentang

waktu

satu

tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.


BAB II - 1


Berikut ini penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 adalah : Misi 1 : Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan Tujuan (1) : “Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)” Meningkatkan

aksesibilitas

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

masyarakat bagi warga miskin, dengan indikator kinerja : Persentase warga miskin yang terlayani di layanan kesehatan, dengan target 100%. Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, dengan target 70. Sasaran : Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi warga miskin, dengan indikator kinerja : Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan, dengan target 65%. Program : Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, dengan indikator kinerja : Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani, dengan target 100%. Kegiatan : Jaminan Kesehatan Masyarakat


BAB II - 2


Tujuan (2) : “Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)” Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, dengan indikator kinerja : a. Persentase cakupan pelayanan ibu nifas, dengan target 93,80% b. Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 kelahiran hidup, dengan target ≤ 85,72 per100.000 KH c. Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi, dengan target 93,69% d. Angka Kematian Bayi (AKB) per1.000 kelahiran hidup, dengan target ≤ 6,46 per1.000 KH e. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan, dengan target 100% Sasaran (1) : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, dengan indikator kinerja : a. Persentase Kunjungan pertama ibu hamil (K1), dengan target 90% b. Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan target 90% c. Persentase Kunjungan Neonatus pertama (KN1), dengan target 90% d. Persentase Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, dengan target 90% Program : Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dengan indikator kinerja : Cakupan kunjungan bayi, dengan target 90% Kegiatan : a. Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat


BAB II - 3


Sasaran (2) : Meningkatnya status gizi pada masyarakat terutama balita, dengan indikator kinerja : Cakupan balita usia 6 - 59 bulan yang mendapat vitamin A, dengan target 85%. Program : Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan indikator kinerja: Prevalensi balita kurang gizi, target < 20%. Kegiatan : Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Misi 2 : Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan Tujuan (1) : “Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)” Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan kesehatan, dengan indikator kinerja : Persentase puskesmas yang terakreditasi, dengan target 23,81% Sasaran (1) : Meningkatnya mutu puskesmas dan akses pelayanan kesehatan di puskesmas, dengan indikator kinerja : Persentase terlaksananya akreditasi puskesmas, dengan target 26,98% Program (1) : Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, dengan indikator kinerja : Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu, dengan target 72%.


BAB II - 4


Kegiatan : a. Peningkatan sarana dan pengadaan alat kesehatan b. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan c. Operasional Pelayanan Kesehatan Program (2) : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan indikator kinerja : Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan, dengan target 82%. Kegiatan : Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Sasaran (2) : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan indikator kinerja : Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berizin, dengan target 80% Program : Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan indikator kinerja : a. Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan, dengan target 100% b. Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi, dengan target 100%. Kegiatan : a. Sertifikasi dan Akreditasi Sumber Daya Manusia Kesehatan b. Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan c. Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan d. Akreditasi Puskesmas e. Pelayanan Kesehatan Rujukan


BAB II - 5


Tujuan (2) : Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik, dengan indikator kinerja : Persentase tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik, dengan target 100%. Sasaran (1) : Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah, dengan indikator kinerja : Kinerja

Pengelolaan

Sarana,

Prasarana,

dan

Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah, dengan target 100%. Program : a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja : Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan target 70 % b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja : Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target 70%. Kegiatan : a. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran b. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Misi 3 : Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan Tujuan (1) : ”Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)” Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat, dengan indikator kinerja : a. Persentase kelurahan siaga aktif, dengan target 100% b. Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam, dengan target 100%


BAB II - 6


Sasaran (1) : Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat, dengan indikator kinerja : a. Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam, dengan target 100% b. Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani, dengan target 100% Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja : a. Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus, dengan target 100% b. Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam, dengan target 100% c. Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan, dengan target 80% Kegiatan : a. Peningkatan

surveylans

epidemiologi,

pencegahan

dan

penanggulangan penyakit tidak menular b. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus c. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular d. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan e. Pengadaan obat dan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Kesehatan g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Jampersal h. Peningkatan pengawasan makanan olahan. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016, lebih rinci dapat dilihat pada Form Perjanjian Kinerja, Lampiran 3.


BAB II - 7


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja Utama Persentase penduduk miskin yang terlayani di

Target 2016 100%

layanan kesehatan 2

Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi

70

penduduk miskin 3

Cakupan pelayanan ibu nifas

93,80%

4

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

≤ 85,72

(kelahiran hidup)

per 100,000 KH

5

Cakupan pelayanan kesehatan bayi

93,69%

6

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH

≤ 6,46

(kelahiran hidup) 7

Persentase balita gizi buruk yang mendapat

per 1.000 KH 100%

perawatan 8

Persentase puskesmas yang terakreditasi

23,81%

9

Persentase kelurahan siaga aktif

100%

10

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang

100%

ditangani < 20 jam 11

Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan


20%

BAB II - 8


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Indikator

kinerja

adalah

ukuran

keberhasilan

yang

menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan capaian indikator kinerja. Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.1. Skala Ordinal Penilaian Indikator Kinerja No.

Nilai Indikator Kinerja (%)

Kategori

1.

85 s/d 100

Berhasil

2.

70 s/d 85

Cukup Berhasil

3.

55 s/d 70

Kurang Berhasil

4.

Kurang < 55

Tidak Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun 2016 mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 merupakan hasil dari pengukuran masing-masing indikator kinerja yang ada di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Indikator kinerja tertuang dalam capaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah


BAB III - 1


Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi delapan belas indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741/Menkes/SK/VII/ 2008. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang meliputi indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya bidang kesehatan yang didalamnya tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Surabaya, ndikator Perjanjian Kinerja, serta indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Capaian Indikator RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 Bidang Kesehatan (Indikator Kinerja Utama/IKU) Dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kota Surabaya terdapat program prioritas pembangunan. Program prioritas merupakan program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Program prioritas merupakan program yang akan dijalankan oleh SKPD dalam mencapai target indikator pertahun dan juga target capaian sampai tahun berlakunya RPJMD. Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menegah

(RPJMD)

Kota Surabaya tahun 2016-2021 bidang kesehatan sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yang meliputi:


BAB III - 2


Tabel 3.2. Capaian Indikator IKU Dinas Kesehatan Kota Surabaya Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2016 Tahun 2016 No.

Indikator

1.

Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan Cakupan pelayanan ibu nifas Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup) Cakupan pelayanan kesehatan bayi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase kelurahan siaga aktif Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 20 jam Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Target

Realisasi Sasaran

Capaian RPJMD

Capaian Kinerja

100%

392.916

392.916

100%

100,00% (berhasil)

93,80%

42.548

45.322

93,88%

≤ 85,72 per 100.000 KH 93,69%

37

43.164

40.086

42.767

85,72 per 100.000 KH 93,73%

100,08% (berhasil) 100,00% (berhasil)

≤ 6,46 per 1.000 KH 100%

276

43.164

280

280

6,39 per 1.000 KH 100%

23,81%

15

63

23,81%

100%

154

154

100%

100%

38

38

100%

20 %

9.165

9.748

23,50%

100,04% (berhasil) 101,08% (berhasil) 100,00% (berhasil) 100,00% (berhasil) 100,00% (berhasil) 100,00% (berhasil) 117,5% (berhasil)

b. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.


BAB III - 3


Tabel 3.3. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 TAHUN 2016 Tujuan/Sasaran/Program

Target

Capaian

Capaian Kinerja

KET

MISI 1 : Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan Tujuan (1.1) : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin

Sasaran (1.1.1): Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi warga miskin Program (1.1.1.1): Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin Tujuan (1.2) : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak

Sasaran (1.1.2) : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

Persentase warga miskin yang terlayani

100%

100%

100,00%

Berhasil

Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

70%

76,20%

108,86%

Berhasil

Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan

65%

91,74%

141,14%

Berhasil

Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani

100%

100%

100,00%

Berhasil

93,80%

93,88%

100,09%

Berhasil

Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 kelahiran hidup Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi Angka Kematian Bayi (AKB) per1.000 kelahiran hidup Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

≤85,72 per100.000 KH

85,72 per100.000 KH

100,00%

Berhasil

93,69%

93,73%

100,04%

Berhasil

≤6,46 per1.000 KH

6,39 per1.000 KH

101,08%

Berhasil

100%

100%

100,00%

Berhasil

Persentase Kunjungan pertama ibu hamil (K1) Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

90%

96,60%

107,34%

Berhasil

90%

90,24%

100,27%

Berhasil

Persentase cakupan pelayanan ibu nifas


BAB III - 4


TAHUN 2016 Tujuan/Sasaran/Program

Program (1.1.2.1): Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program (1.1.2.2): Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Target

Capaian

Capaian Kinerja

KET

Persentase Kunjungan Neonatus pertama (KN1) Persentase Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

90%

96,85%

107,61%

Berhasil

90%

90,80%

100,89%

Berhasil

Cakupan kunjungan bayi

90%

93,73%

104,14%

Berhasil

Prevalensi balita kurang gizi (< 20%)

< 20%

16,94%

115,3%

Berhasil

Misi 2 . Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan Tujuan (2.1) : 23,81% 23,81% 100,00% Meningkatkan kualitas Persentase puskesmas sarana, prasarana serta tata yang terakreditasi kelola layanan kesehatan Sasaran (2.1.1) : 26,98% 33,33% 123,54% Meningkatnya mutu Persentase puskesmas dan akses terlaksananya pelayanan kesehatan di akreditasi puskesmas puskesmas Program (2.1.1.1) : Program pengadaan, Persentase 72% 72,95% 101,32% peningkatan dan perbaikan Ketersediaan sarana sarana dan prasarana dan prasarana puskesmas/puskesmas puskesmas dan pembantu puskesmas pembantu Program (2.1.1.2) : 82,00% 107,14% 130,66% Program Obat dan Persentase Perbekalan Kesehatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Sasaran (2.1.2) : 80,00% 94,30% 117,88% Meningkatnya kualitas Persentase Sumber Sumber Daya Manusia Daya Manusia Kesehatan Kesehatan yang berizin Program (2.1.2.1) : 100,00% 100,00% 100,00% Program Standarisasi Persentase sarana Pelayanan Kesehatan kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan


BAB III - 5

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil


TAHUN 2016 Tujuan/Sasaran/Program

Tujuan (2.2) : Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Sasaran (2.2.1) : Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah Program (2.2.1.1) : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program (2.2.1.2) : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target

Capaian

Capaian Kinerja

KET

Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi

100,00%

97,09%

97,09%

Berhasil

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan

70,00%

77,83%

111,19%

Berhasil

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

70,00%

79,26%

113,23%

Berhasil

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

100,00%

100,00%

100,00%

Berhasil

Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

70,00%

79,26%

113,23%

Berhasil

Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

70,00%

79,41%

113,44%

Berhasil

Misi 3. Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan Tujuan (3.1) : 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil Mewujudkan lingkungan Persentase kelurahan sehat di masyarakat siaga aktif 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam Sasaran (3.1.1) :


BAB III - 6


TAHUN 2016 Tujuan/Sasaran/Program Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat

Program (3.1.1.1) : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Target

Capaian

Capaian Kinerja

KET

Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani

100,00%

100,00%

100,00%

Berhasil

100,00%

100,00%

100,00%

Berhasil

Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan

100,00%

101,45%

101,45%

Berhasil

100,00%

100,00%

100,00%

Berhasil

80,00%

94,02%

117,53%

Berhasil

Pembangunan kesehatan di Kota Surabaya diprioritaskan untuk pembangunan kesehatan di masyarakat. Misi pertama, Dinas Kesehatan Kota Surabaya adalah meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan, dengan tujuan untuk: a. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga miskin, dengan sasaran untuk meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi warga miskin; b. meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, dengan sasaran meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta meningkatnya status gizi pada masyarakat terutama balita, dengan indikator: 1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam rangka meningkatkan aksesibiltas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin melalui program pelayanan kesehatan penduduk miskin, maka Pemerintah Kota Surabaya berupaya


BAB III - 7


memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat Kota Surabaya terutama masyarakat rentan dan miskin. Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 100% dengan target 100% sehingga capaian kinerja indikator ini telah tercapai 100% (berhasil). Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian indikator ini telah menunjukkan hasil yang sama yaitu tercapai 100% dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Gambar 3.1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin antara lain :  Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya;  Penanganan kasus dan keluhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan;  Melakukan koordinasi dan sosialisasi program Jaminan Kesehatan;  Bimbingan teknis/Fasilitasi program Jaminan Kesehatan;  Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk masyarakat Kota Surabaya;


BAB III - 8


 Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin.

2) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak salah satu diantaranya adalah peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu nifas. Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai dengan standar. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari, pada minggu ke-2 dan pada minggu ke-4 termasuk pemberian vitamin A 2 kali serta persiapan dan atau pemasangan KB pasca persalinan. Cakupan pelayanan nifas di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 93,88% dari 45.322 ibu nifas yang ada dengan target sebesar 93,80% sehingga capaian kinerja yang ada tercapai 100,09% (berhasil). Keberhasilan cakupan pada indikator ini menunjukkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di Kota Surabaya sudah cukup baik. Apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya, capaian indikator ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,08%. Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut. Gambar 3.2. Cakupan Pelayanan Nifas di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016


BAB III - 9


3) Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB) Dalam tujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak pada program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

anak,

Pemerintah Kota Surabaya terlah melakukan berbagai upaya yang telah dilaksanakan terutama dengan program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah kematian ibu melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan di Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 85,72 per 100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu ≤ 85,72 per 100.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 100% menunjukkan keberhasilan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan penurunan angka kematian ibu (AKI) dari tahun 2013-2016. Perkembangan capaian penurunan AKI dapat dilihat pada grafik berikut ini. Gambar 3.3. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016


BAB III - 10


Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran. Angka kematian bayi di Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 6,39 per 1.000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan target tahun 2016 yang telah ditetapkan yaitu ≤ 6,46 per 1.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 100% menunjukkan keberhasilan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2013-2016. Perkembangan capaian penurunan AKB dapat dilihat pada grafik berikut ini. Gambar 3.4. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016


BAB III - 11


Program penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Surabaya, upaya yang telah dilakukan antara lain: a. Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal; b. Peningkatan kapasitas dokter penanggung jawab Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); c. Program pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak; d. Supervisi fasilitatif tingkat puskesmas, pustu dan BPM; e. Edukasi pada remaja putri untuk persiapan calon ibu; f. Penurunan kematian ibu dengan deteksi dini pre eklampsi dengan USG Dopler; g. Standarisasi RS sesuai dengan standar RS Ponek; h. Pertemuan Jaringan Kamar Bersalin Rumah Sakit se-Surabaya; i. Komitmen POGI, IBI, IDAI, IDI, IDSAI, PERSI, Pemerintah Kota Surabaya tentang program Penurunan AKI-AKB (Penakib); j. Pembentukan Tim Satgas Penakib di Tingkat Kecamatan; k. Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sejak konsepsi (pembuahan) sampai dengan anak usia di bawah dua tahun atau 24 bulan.


BAB III - 12


4) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan pelayanan kesehatan bayi (usia 0 – 11 bulan) di sarana kesehatan yang ada di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 93,73% dari 42.767 bayi yang ada dengan target tahun 2016 adalah 93,69 % sehingga capaian kinerja cakupan kunjungan bayi sebesar 100,04% (berhasil). Keberhasilan dari capaian kinerja yang ada pada indikator ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Apabila dibandingkan

dengan

capaian

indikator

di

tahun

sebelumnya,

menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,04%. Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi pada Sarana Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016


BAB III - 13


Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kunjungan bayi di Kota Surabaya antara lain:  Penimbangan balita di posyandu maupun di sarana kesehatan seperti di poskeskel, puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya.  Melaksanakan Pemantauan Deteksi Dini Tumbuh Kembang bayi dan balita di Posyandu dan puskesmas.  Pemberian suplementasi gizi (vitamin A).  Pemberian imunisasi pada bayi dan lain-lain. 5) Cakupan Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1) Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K-1) adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan ibu hamil (K-1) di Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 96,61% dari 47.480 ibu hamil yang ada di Kota Surabaya dengan target sebesar 90% sehingga capaian kinerja yang ada 107,34% (berhasil). Keberhasilan indikator ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terutama ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya cukup baik.


BAB III - 14


6) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Yang dimaksud dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 90,24% dari 9.496 sasaran ibu hamil yang diperkirakan komplikasi kehamilan dengan target sebesar 90% sehingga capaian kinerja yang ada 100,27% (berhasil). Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah Kota Surabaya dan pelayanan kesehatan swasta dalam penanganan komplikasi kebidanan yang ada yang merupakan salah satu upaya dalam mendukung program penurunan AKI-AKB di Kota Surabaya. 7) Cakupan Kunjungan Neonatus Pertama (KN1) Cakupan kunjungan neonatus pertama adalah cakupan bayi baru lahir (usia 6-48 jam) yang memperoleh pelayanan kesehatan yang pertama kali sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1) di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 96,85% dari 43.164 bayi lahir hidup dengan target 90% sehingga capaian kinerja tercapai 107,61% (berhasil). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Surabaya terhadap kesehatan ibu dan bayi meningkat.

8) Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani


BAB III - 15


Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, Berat Badan Lahir Rendah <2500 gram (BBLR), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan disarana pelayanan kesehatan. Upaya penanganan bagi neonatal dengan komplikasi telah dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani tahun 2016 sebesar 90,80% dari 6.475 neonatal risiko tinggi yang ada. Target 2016 untuk cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani di sarana kesehatan adalah 90%, sehingga capaian kinerja yang ada sebesar 100,89% (berhasil). Keberhasilan cakupan pada indikator ini menunjukkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di Kota Surabaya sudah optimal. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah Kota Surabaya dan pelayanan kesehatan swasta dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Surabaya. 9) Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 100% dari 280 balita gizi buruk yang ada di Kota Surabaya pada tahun 2016. Target pada indikator ini adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100% (berhasil). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan kasus balita gizi buruk. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah Kota Surabaya dalam upaya penanganan balita gizi buruk di Kota Surabaya. Capaian pada indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut. Gambar 3.6. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di


BAB III - 16


Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016

10) Prevalensi Balita Kurang Gizi Prevalensi balita kurang gizi adalah jumlah balita dengan status gizi kurang dan status gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah balita yang ditimbang (survei) disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Prevalensi balita kurang gizi di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 16,94% dari 215.713 balita yang ditimbang dengan target <20% sehingga capaian kinerja yang ada sebesar 115,3% (berhasil). Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan balita kurang gizi di Kota Surabaya antara lain:  Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Balita Gizi Buruk;  Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan di Posyandu;  Pemberian MP-ASI pada Baduta Gakin usia (6 – 12 bulan);  Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk;  Pendampingan keluarga Balita Kurang Gizi;  Audit Balita Gizi Buruk;


BAB III - 17


 Kegiatan kelompok Ibu Pintar Balita Sehat;  Penimbangan Serentak;  Teurapetic Feeding Center (TFC);  Community Feeding Center (CFC);  Pemberian Suplemen Gizi;  Pembentukan kelompok pendukung ASI/KP-ASI;  Pembentukan Kampung ASI. Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya dalam rangka penanganan balita gizi buruk adalah dengan melakukan peningkatan dari upaya-upaya yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya sehingga diharapkan kegiatan penanganan balita gizi buruk di Kota Surabaya lebih baik lagi. Pembangunan kesehatan di Kota Surabaya bukan hanya diarahkan pada pembangunan kesehatan masyarakat saja, tetapi juga perlu

adanya

peningkatan

pembangunan

yang

diarahkan

pada

pemerintahan yaitu melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan misi kedua, Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan, yang dapat dilakukan dengan tujuan: a.

meningkatkan kualitas sarana prasarana serta tata kelola layanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya mutu puskesmas dan akses kesehatan di puskesmas serta meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b.

meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik, dengan sasaran mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran yang ada di Dinas Kesehatan, dengan indikator:


BAB III - 18


11) Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, maka peningkatan pada standar puskesmas melalui akreditasi puskesmas. Pada tahun 2016 capaian puskesmas yang terakreditasi sebesar 23,81% atau 15 puskesmas yang terakreditasi. Target puskesmas terakreditasi tahun 2015 sebesar 23,81% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% (berhasil). Tabel 3.4. Puskesmas Terakreditasi di Kota Surabaya Tahun 2016 No.

Puskesmas

Status Akreditasi

1.

Sememi

2.

Tambakrejo

Madya

3.

Gayungan

Dasar

4.

Medokan Ayu

Utama

5.

Dupak

Utama

6.

Jagir

Madya

7.

Balongsari

Paripurna

8.

Simomulyo

Utama

9.

Sawahan

Madya

10.

Tanah Kali Kedinding

Madya

11.

Pucangsewu

Utama

12.

Gunung Anyar

Utama

13.

Keputih

Utama

14.

Jeruk

Utama

15.

Pegirian

Utama


Paripurna

BAB III - 19


Berikut beberapa gambar puskemas yang telah terakreditasi:

Gambar 3.7. Puskesmas Dupak

Gambar 3.8. Puskesmas Tanah Kali Kedinding Program standarisasi pelayanan kesehatan mempunyai indikator berupa sarana kesehatan yang memiliki izin dalam hal ini adalah puskesmas. Pada tahun 2016, seluruh puskesmas di Kota Surabaya sudah mempunyai izin sehingga capaian indikator ini sebesar 100% dari 63 puskesmas yang ada di Kota Surabaya (berhasil).


BAB III - 20


12) Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di

puskesmas,

pemenuhan

puskesmas/puskesmas

ketersediaan

pembantu

juga

sarana

sangat

dan

penting.

prasarana Capaian

ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 72,95% dari 122 sarana yang ada, dengan target 72% sehingga capaian kinerja sebesar 101,31% (berhasil). Keberhasilan capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya mendukung upaya peningakatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. 13) Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Selain ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

adalah

penyediaan

obat

dan

perbekalan

kesehatan.

Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan adalah jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang disediakan dibagi dengan jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan. Capaian ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 107,14% dari 210 jenis obat yang dibutuhkan sehingga capaian kinerjanya berhasil. 14) Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berizin dan Tenaga Kesehatan Yang Teregistrasi Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Kota Surabaya selain pemenuhan sarana parasarana puskesmas/ puskesmas pembantu, serta ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif


BAB III - 21


dibidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengujian kompetensi dan lain-lain. Pada tahun 2016 di Kota Surabaya, sumber daya manusia kesehatan yang berizin sebesar 94,30% dari 10.729 SDM kesehatan yang mengajukan izin, dengan target 80% sehingga capaian kinerja yang telah dicapai sebesar 117,88% (berhasil). Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang

kesehatan

serta

memiliki

pengetahuan

dan/atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang teregistrasi pada tahun 2016 di Kota Surabaya sebesar 97,09% dengan target 100% sehingga capaian indikatornya sebesar 97,09% (berhasil). Sesuai dengan misi ketiga Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, dengan tujuan mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat, dengan sasaran tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat, dengan indikator tujuan dan sasaran sebagai berikut: 15) Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan siaga adalah kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sedangkan desa/kelurahan siaga aktif merupakan desa/kelurahan yang mempunyai pos kesehatan desa/kelurahan atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi


BAB III - 22


pelayanan

kesehatan

dasar,

penanggulangan

bencana

kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat

dan

yang meliputi

pemantauan pertumbuhan gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Cakupan kelurahan siaga aktif di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 100% dari 154 kelurahan dengan target 80% sehingga capaian kinerja yang ada sebesar 125% (berhasil). Keberhasilan capaian indikator ini tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat Kota Surabaya dalam program kesehatan. 16) Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani <20 Jam Kelurahan yang ada di Kota Surabaya berjumlah 154 kelurahan. Cakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <20 jam adalah kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <20 jam oleh Kabupaten/Kota terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) periode kurun waktu tertentu. Cakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang ditangani <20 jam di Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 100% dari 38 kelurahan di Kota Surabaya yang mengalami KLB. Target indikator ini sebesar 100% maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% (berhasil). Dalam

upaya

meningkatkan

kualitas

pelayanan

dalam

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Surabaya secara cepat dan tepat dengan tujuan mencegah timbulnya dampak kesehatan yang lebih luas, maka indikator kinerja pada waktu penanganan KLB lebih dipersingkat menjadi <20 jam, dengan target 100%. Pencapaian indikator ini telah tercapai 100% (berhasil).


BAB III - 23


Capaian Cakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang ditangani <24 jam, merupakan indikator dari Sasaran tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian indikator ini telah menunjukkan hasil yang sama yaitu tercapai 100% dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Gambar 3.9. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani <24 Jam di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani <24 jam, meliputi:  Pemantauan dan Pelacakan KLB/Surveilans Epidemiologi;  Pemantauan dan Pelacakan Suspek KLB (Kejadian Luar Biasa);  Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS);  Pelaporan Surveilans Epidemiologi dan Kematian;  Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana. Upaya-upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang dalam rangka peningkatan cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani <20 jam, adalah dengan melakukan peningkatan dari upaya-


BAB III - 24


upaya yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya sehingga diharapkan pelayanan kesehatan untuk penanggulangan KLB di Kota Surabaya lebih optimal. 17) Persentase Penderita Demam Berdarah Dengue Ditangani Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan panas mendadak berlangsung terus menerus selama 2 – 7 hari tanpa sebab yang jelas, ada tanda-tanda perdarahan (uji Torniquest positif), disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali), Trombositopenia (Trombosit ≤100.000/µl) serta adanya peningkatan hematokrit ≥20%. Persentase Penderita Demam Berdarah Dengue Ditangani adalah Cakupan penderita Demam Berdarah Dengue yang ditemukan dan ditangani sesuai standar di satu wilayah dibandingkan dengan jumlah penderita Demam Berdarah Dengue yang ditemukan di satu wilayah tertentu dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penderita Demam Berdarah Dengue yang ditemukan dan ditangani di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 100% dari 938 penderita Demam Berdarah Dengue. Apabila dibandingkan dengan target yaitu 100%, maka capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100% (berhasil). 18) Tingkat Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan Tingkat Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan indikator tujuan Meningkatkan ketahanan pangan dari misi pertama Kota Surabaya, dalam rangka pencapaian sasaran meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dalam pelaksanaan indikator ini peran Dinas Kesehatan adalah pada pencapaian 20% dari target Kota Surabaya, di samping itu terdapat peran SKPD lainnya, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lainnya yang saling berkontribusi.


BAB III - 25


Pada Dinas Kesehatan kontribusi pencapaian indikator ini diperoleh dari kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan yang masuk dalam program Upaya Kesehatan Masyarakat yang mendukung sasaran Peningkatan Lingkungan Sehat di Masyarakat. Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan dapat diketahui dari sampel makanan yang diperiksa. Pada tahun 2016, di Kota Surabaya persentase tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan dihitung berdasarkan jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat dibanding dengan jumlah sampel yang diperiksa. Capaian indikator sebesar 23,51% dengan target 20%. Keberhasilan indikator ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Surabaya dalam penggerakan masyarakat untuk berperan serta dan kepedulian masyarakat dalam upaya kesehatan.

c. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2016 Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 memuat Visi dan Misi Walikota, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan kota serta rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun kebijakan umum Kota Surabaya dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah Penyediaan kebutuhan utama sandang, pangan dan papan yang didukung dengan pembangunan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain). Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang


BAB III - 26


Kesehatan di Kabupaten/Kota mempunyai 18 indikator. Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2016 tertuang pada tabel berikut. Tabel 3.5. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 No

Nama Indikator

1 2

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit: a. Penemuan penderita AFP

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b. Penemuan penderita Pneumonia balita Penanganan penderita Pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA positif Penanganan pasien baru TB BTA positif d. Penemuan dan penanganan DBD e. Penemuan penderita diare Penanganan penderita diare


(%) Target 2016 (Prov. Jatim) 88 80

(%) Capaian Indikator 98,48 90,24

(%) Capaian Kinerja 111,91 112,80

95

96,88

101,98

95 80

93,88 90,80

98,82 113,50

96 90

93,73 87,01

97,64 96,68

83 100

82,54 100,00

99,45 100,00

100

100,00

100,00

100

97,50

97,50

70

75,58

107,97

≥ 2 per 100.000 penduduk < 15 th

0,96

48

100

40,89 100,00

100,00

77,77 100

100,00

100,00

100

100,00 78,45 100,00

100,00

100

100,00

BAB III - 27


No

Nama Indikator

14

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin a. Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin b. Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin a. Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin b. Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab./Kota Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan desa siaga aktif

15

16 17 18

(%) Target 2016 (Prov. Jatim)

(%) Capaian Indikator

(%) Capaian Kinerja

34,84 100

100,00

100,00

19,02 100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

95

100,00

105,26

1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K-4) adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan ibu hamil (K-4) di Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 98,48% dari 47.480 ibu hamil yang ada di Kota Surabaya dengan target Kota Surabaya sebesar 98% sehingga capaian kinerja yang ada 100,49% (berhasil). Apabila dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Timur sebesar 88% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 111,91% (berhasil). Keberhasilan indikator ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terutama ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya semakin tinggi. Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut.


BAB III - 28


Gambar 3.10. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kunjungan ibu hamil K4 antara lain:  Pendampingan Ibu Hamil terutama yang berisiko tinggi;  Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Pemulihan Ibu Hamil/Menyusui KEK;  Pemberian suplemen gizi untuk ibu hamil dan lain-lain. 2) Cakupan

Pertolongan

Persalinan

oleh

Tenaga

Kesehatan

(Tolinakes) Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2016 mencapai 96,88% dari 45.322 kasus persalinan yang ada. Target pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2016 adalah 96% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar


BAB III - 29


100,92% (berhasil). Adapun perbandingan cakupan pada indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut. Gambar 3.11. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, antara lain:  Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui

pelatihan-pelatihan

misalnya

pelatihan

PPGDON

(Penanganan Pertama Gawat Darurat Obstetri Neonatal), pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), pelatihan Asfiksia, pelatihan NICU (Neonatal Intensive Care Unit) dan lain-lain. 3) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Surabaya mempunyai 154 kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di wilayah tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu


BAB III - 30


satu tahun. Cakupan kelurahan UCI di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 87,01% dari 154 kelurahan yang ada dengan target 100%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 87,01% menunjukkan berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator kelurahan UCI di Kota Surabaya menunjukkan peningkatan sebesar 1,3%. Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut. Gambar 3.12. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016

4) Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita usia 12–59 bulan yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 8 kali dalam satu tahun. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan, tinggi badan dan panjang badan setiap bulan di posyandu, taman bermain, pos PAUD, taman penitipan anak, taman kanak-kanak dan lain-lain. Cakupan pelayanan anak balita di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 82,54% dari 172.946 sasaran anak balita dengan target 2016


BAB III - 31


sebesar 90% sehingga capaian kinerja yang ada sebesar 91,71% (berhasil). Keberhasilan cakupan pada indikator ini menunjukkan kepedulian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi anak balita di Kota Surabaya. Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut. Gambar 3.13. Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016

5) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Salah satu upaya dalam penanganan bayi yang mempunyai berat badan berada di bawah garis merah adalah dengan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dengan lama pemberian 90 hari. Pemberian makanan pendamping ASI ini diprioritaskan pada semua bayi usia 6 – 24 bulan (baduta) yang berasal dari keluarga miskin. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada semua bayi usia 6 – 24 bulan (baduta) yang berasal dari keluarga miskin di Kota Surabaya pada tahun 2016, sebesar 100% dari 1.598 bayi usia 6 – 24 bulan (baduta) yang ada. Target pemberian MP-ASI anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin tahun 2016 adalah 100%, sehingga


BAB III - 32


capaian kinerjanya 100% (berhasil). Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangan rawan gizi di Kota Surabaya melalui dukungan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan bagi balita terutama balita dari masyarakat miskin serta penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang optimal. 6) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS atau dokter kecil dilakukan melalui kegiatan skrining di sekolah yang didampingi oleh tenaga kesehatan Puskesmas. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan gigi, telinga, mata dan lain-lain. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS atau dokter kecil di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 97,50% dari 47.719 siswa SD dengan target 100%, sehingga capaian kinerja yang ada sebesar 97,50% (berhasil). Pencapaian keberhasilan cakupan indikator ini menunjukkan makin meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang diberikan untuk siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS atau dokter kecil. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pada pelajar di Kota Surabaya.


BAB III - 33


Gambar 3.14. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016

7) Cakupan Peserta KB Aktif Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan peserta keluarga berencana aktif yang ada di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 75,58% dari 486.609 pasangan usia subur dengan target 70% sehingga capaian kinerja yang ada sebesar 107,97% (berhasil). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian cakupan peserta KB Aktif menunjukkan peningkatan sebesar 3,63%. Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut.


BAB III - 34


Gambar 3.15. Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016

8) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a.

Acute Flacid Paralysis Rate Per 100.000 Penduduk < 15 Tahun (non polio) Kasus Acute Flacid Paralysis adalah semua anak berusia kurang

dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu. Acute Flacid Paralysis (AFP) non polio rate per 100.000 penduduk di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 0,96 per 100.000 penduduk usia <15 tahun dengan jumlah 626.805 orang. Apabila dibanding dengan target yaitu ≥ 2 per 100.000 penduduk usia <15 tahun, maka target indikator ini tidak tercapai (tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena setelah dilakukan surveilans baik aktif maupun pasif hanya ditemukan 6 kasus selama tahun 2016.


BAB III - 35


Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini antara lain:  Meningkatkan koordinasi dengan Rumah Sakit melalui Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS);  Peningkatan Surveilans Epidemiologi atau peningkatan pemantauan pelacakan Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun suspek KLB;  Peningkatan kualitas sistem pencatatan dan pelaporan RS dll. b.

Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Balita Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru

(alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai nafas cepat dan atau kesukaran bernafas. Klasifikasi pneumonia didasarkan pada adanya batuk dan atau kesukaran bernafas disertai adanya nafas cepat. Cakupan balita pneumonia yang ditemukan dan ditangani adalah jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan balita pneumonia yang di sarana pelayanan kesehatan di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 40,89% dari 9.599 perkiraan sasaran balita. Rumusan indikator pneumonia balita adalah jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/jumlah perkiraan penderita di satu wilayah pada kurun waktu yang sama x 100%. Rumus perkiraan balita pneumonia adalah 4,45% dari jumlah balita (data proyeksi) yang jauh lebih tinggi dari jumlah balita riil. Hal ini menyebabkan capaian pneumonia balita tidak memenuhi target. Ketidakberhasilan pada capaian kinerja ini tidak serta merta menunjukkan bahwa program kegiatan pada indikator ini tidak berhasil, karena dari 9.599 perkiraan balita pneumonia yang ada ternyata balita pneumonia yang diketemukan sebanyak 3.925 balita dan telah tertangani semua (100%), sehingga capaian kinerja untuk balita


BAB III - 36


pneumonia yang dapat ditangani di sarana pelayanan kesehatan di Kota Surabaya tercapai 100% (berhasil). c.

Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif

adalah jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan ditangani (diobati) dalam satu wilayah dalam waktu tertentu dibanding jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu tertentu. Penanganan pasien baru BTA positif yang dimaksud adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB BTA positif dengan OAT selama 6 bulan. Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 77,77% dari 3.063 perkiraan penderita TB BTA positif dengan target 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 77,77% (Cukup Berhasil). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,33%. Sedangkan penanganan pada pasien TB BTA positif yang ditemukan di Kota Surabaya pada tahun 2016 telah tercapai 100% dari 2.382 penderita TB BTA positif yang ditemukan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100% (berhasil). d.

Penemuan dan Penanganan Penderita Diare Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare adalah

jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di satu wilayah tertentu dibanding dengan jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu. Cakupan penemuan penderita diare di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 78,45% dari 77.285 perkiraan penderita diare yang ada. Sedangkan cakupan penanganan pada penderita diare di Kota Surabaya tahun 2016 yang ditemukan sebanyak 60.627 orang telah tertangani


BAB III - 37


100% dengan target 100% sehingga capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100% (berhasil). 9) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Pelayanan gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum on site 24 jam dengan kualifikasi General Emergency Life Support (GELS), Advance Trauma Life Support (ATLS), dan Advance Cardiac Life Support (ACLS), serta memiliki alat transport dan komunikasi. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di sarana kesehatan (RS) adalah jumlah rumah sakit yang memberikan pelayanan gawat darurat level 1 dibanding jumlah rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di sarana kesehatan (RS) yang ada di Kota Surabaya Tahun 2016 sebesar 100% dari 59 rumah sakit dengan target 100% sehingga capaian kinerja yang ada 100% (berhasil). Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan program-program kesehatan di Kota Surabaya antara lain:  Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam program

kesehatan

melalui

pengembangan

posyandu,

pengembangan kelurahan siaga, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengembangan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan lain-lain;  Meningkatkan upaya promosi kesehatan;  Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait kegiatan bakti sosial dengan layanan terintegrasi;  Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan RS, BPJS, Akademisi dan sektor swasta untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan di Kota Surabaya.


BAB III - 38


B. REALISASI ANGGARAN Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya adalah sebesar Rp 665.439.124.960,- dengan realisasi sebesar Rp 576.841.111.844,- (86,69%). Penyerapan anggaran tahun 2016 secara keseluruhan dapat dikategorikan berhasil. Adapun gambaran pemanfaatan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berdasarkan realisasi anggaran dan belanja daerah adalah sebagai berikut: Tabel 3.6. Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 No

Uraian

% Penyerapan Anggaran

Alokasi Anggaran

Realisasi

138.673.780.272

136.071.810.262

2.601.970.010

98,12%

100.352.139.750

88.790.829.396

11.561.310.354

88,48%

14.388.853.127

12.651.098.105

1.737.755.022

87,92%

49.766.083.385

28.933.921.628

20.832.161.757

58,14%

1.751.256.504

1.415.148.996

336.107.508

80,81%

28.943.221.089

25.889.062.175

3.054.158.914

89,45%

12.827.564.571

12.119.129.200

708.435.371

94,48%

Sisa Anggaran

Belanja Tidak Langsung 1

Belanja Tidak Langsung Dinas Kesehatan

Belanja Langsung 2

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

3

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

4

5

6 7

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular


BAB III - 39


No 8 9

10

11 12 13 14 15 16 17

Uraian Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) DAK Bantuan Operasional Kesehatan DAK Jampersal Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Akreditasi Puskesmas Pelayanan Kesehatan Rujukan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

Alokasi Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

% Penyerapan Anggaran

4.142.023.003

3.559.276.911

582.746.092

85,93%

253.179.291

225.892.000

27.287.291

89,22%

3.030.110.000

1.381.548.950

1.648.561.050

45,59%

16.430.929.999

6.658.882.737

9.772.047.262

40,53%

2.543.400.000

0

2.543.400.000

0,00%

8.719.420.280

6.602.109.595

2.117.310.685

75,72%

4.948.473.598

3.647.672.755

1.300.800.843

73,71%

1.651.964.710

1.501.027.668

150.937.042

90,86%

377.850.560

351.737.360

26.113.200

93,09%

247.502.400

227.464.000

20.038.400

91,90%

1.042.036.420

932.666.450

109.369.970

89,50%

214.841.219.311

196.833.145.575

18.008.073.736

91,62%

18

Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan

19

Jaminan Kesehatan Masyarakat

20

Operasional Pelayanan Kesehatan

16.952.781.374

10.359.545.543

6.593.235.831

61,11%

21

Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

4.434.999.753

3.528.429.721

906.570.032

79,56%

22

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

308.438.431

290.493.600

17.944.831

94,18%

23

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.703.941.540

1.587.418.745

116.522.795

93,16%

24

Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

37.107.955.592

33.282.800.472

3.825.155.120

89,69%

665.439.124.960

576.841.111.844

88.598.013.116

86,69%

JUMLAH


BAB III - 40


Penyerapan anggaran tahun 2016 secara keseluruhan dapat dikategorikan berhasil (86,69%) dapat dilihat pada Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016. Dari 24 (dua puluh empat) kegiatan di tahun 2016, penyerapan yang dikategorikan berhasil (85% - 100%) ada 15 (lima belas) kegiatan, yaitu kegiatan: 1.

Belanja Tidak Langsung;

2.

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

3.

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran;

4.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus;

5.

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular;

6.

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan;

7.

Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan;

8.

Akreditasi Puskesmas;

9.

Pelayanan Kesehatan Rujukan;

10. Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan; 11. Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan; 12. Jaminan Kesehatan Masyarakat; 13. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan; 14. Peningkatan Kesehatan Masyarakat; 15. Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak. Ada

4

(empat)

kegiatan

dikategorikan

cukup

berhasil

(70% - <85%) yaitu kegiatan: 1.

Peningkatan

Surveylans

Epidemiologi,

Pencegahan

dan

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; 2.

Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat;

3.

Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan;

4.

Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas.


BAB III - 41


Kegiatan-kegiatan tersebut di atas secara fisik telah terlaksana (100%). Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi anggaran yang berupa sisa Lelang, sisa Pengadaan Langsung (PL) dan sisa Swakelola. Ada 2 (dua) kegiatan yang dikategorikan kurang berhasil (55% - <70%) yaitu kegiatan: 1.

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan;

2.

Operasional Pelayanan Kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas secara fisik telah terlaksana

(100%). Untuk Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sisa anggaran karena adanya efisiensi sisa Lelang, sisa Pengadaan Langsung (PL), sisa ekatalog, serta adanya tambahan anggaran Kapitasi JKN dan hanya diserap sesuai kebutuhan di Puskesmas,

sedangkan

untuk

Kegiatan

Operasional

Pelayanan

Kesehatan adalah karena terdapat tambahan anggaran Kapitasi JKN dan hanya diserap sesuai kebutuhan di Puskesmas. Ada 3 (tiga) kegiatan dikategorikan tidak berhasil (<55 %) yaitu kegiatan: 1.

Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan);

2.

DAK Bantuan Operasional Kesehatan;

3.

DAK Jampersal. Untuk Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar

di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi ekatalog. Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan, terdapat sisa anggaran karena kegiatan sudah terpenuhi oleh APBD Kota, sedangkan Kegiatan DAK Jampersal tidak dilaksanakan karena berdasarkan hasil survei tim independen bahwa sasaran program tidak membutuhkan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Berdasarkan akuntabilitas untuk capaian dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan yang telah dicapai pada tahun 2016 menunjukkan tercapainya target baik program kegiatan maupun target


BAB III - 42


realisasi anggaran sehingga capaian kinerja oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya berhasil. C. INOVASI DAN KEBERHASILAN PROGRAM KESEHATAN Pelayanan kesehatan di Kota Surabaya tahun 2016 telah meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini diketahui melalui inovasi-inovasi pelayanan kesehatan terutama di puskesmas yang ada diwilayah Kota Surabaya. Adapun inovasi atau perkembangan pelayanan di puskesmas saat ini sebagai berikut: Tabel 3.7. Perkembangan dan Inovasi Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2016 No.

Perkembangan & Inovasi Sarana Pelayanan Kesehatan

Jumlah Sarana

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Puskesmas Induk Puskesmas Pembantu Puskesmas dengan pelayanan rawat inap Puskesmas dengan pelayanan sore hari Puskesmas dengan pelayanan PONED Puskesmas dengan pelayanan poli Sexual Transmitted Disease Puskesmas dengan pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra) Puskesmas dengan pelayanan kesehatan Peduli Remaja(PKPR) Puskesmas dengan pelayanan Santun Lansia Puskesmas dengan Poli Paliatif Puskesmas dengan pelayanan Infeksi Visual Asetat ( IVA) Puskesmas dengan pelayanan Cryotheraphy Puskesmas dengan pelayanan Harm Reduction : a. Program Terapi Rumatan Metadon) b. Layanan Alat Suntik Steril Posyandu Balita Posyandu Lansia Posyandu Remaja

63 59 21 63 8 14

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16.


31

Keterangan

Pelayanan puskesmas sore mulai hari SeninJum’at pukul 14.30 s/d pukul 17.30 WIB

63 63 4 63 21

2 6 2.826 670 63

BAB III - 43


Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan program kesehatan berkelanjutan antara lain : 1. Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan generasi penerus berkualitas atau generasi platinum yaitu generasi yang sudah dipersiapkan atau telah mendapatkan intervensi kesehatan sejak masa pra konsepsi (sebelum pembuahan), dengan sasaran: calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan baduta (usia bawah dua tahun). 2. Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi, tujuan kegiatan ini untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB) melalui upaya mendekatkan akses pelayanan dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil resiko tinggi, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi. 3. Upaya Pencegahan Penyakit Kanker Serviks, melalui vaksinasi Human Papiloma Virus (HPV) pada anak perempuan usia 15 – 17 tahun. 4. Upaya Pencegahan Penyakit Hepatitis yang dilaksanakan melalui imunisasi Hepatitis pada bayi. 5. Optimalisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui gerakan Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, tujuannya seluruh kelurahan menjadi kelurahan ODF atau bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun. 6. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui Optimalisasi Pembinaan Terpadu (Posbindu), dengan sasaran awal siswa SMA dan pegawai instansi, selanjutnya bindu dikembangkan di masyarakat. 7. Pengembagan Sistem Informasi Kesehatan tingkat Kota Surabaya yang telah mengintegrasikan Sistem Informasi Puskesmas dan Sistem Informasi Rumah Sakit baik RSUD dr. Moh. Soewandhie


BAB III - 44


dan RSUD Bhakti Dharma Husada serta Bridging System dengan P-Care BPJS. 8. Upaya Optimalisasi Pelayanan kesehatan di puskesmas dalam mendukung rujukan berjenjang pada era Jaminan Kesehatan Nasional.


BAB III - 45

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 BAB IV PENUTUP A.

SIMPULAN Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program Dinas Kesehatan Kota

Surabaya Tahun 2016 sebagaimana yang telah diulas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan program kesehatan Tahun 2016 masih dijumpai beberapa kendala, namun secara keseluruhan hasil pelaksanaan program menunjukkan keberhasilan yang didukung dengan kegiatan inovatif berbasis masyarakat dalam rangka meningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 2. Indikator kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, serta Indikator Kinerja dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. 3. Indikator kesehatan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pada masyarakat terutama bidang kesehatan di Kota Surabaya yang mempunyai 18 indikator dan 5 sub indikator, dari indikator dan sub indikator tersebut yang belum mencapai target ada 1 sub indikator. 4. Dalam akuntabilitas keuangan anggaran tahun 2016, penyerapan anggaran untuk kegiatan dan program kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah tercapai 86,69% (berhasil) dari anggaran yang ada.


BAB IV - 1

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 B.

SARAN 1. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan juga masih perlu ditingkatkan melalui upaya kemitraan yang setara, terbuka, dan saling menguntungkan dalam upaya pemberdayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 2. Upaya pelaksanaan program-program kesehatan perlu adanya peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi masyarakat di Kota Surabaya.


BAB IV - 2

Lampiran 1 : STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA KEPALA DINAS KESEHATAN

Sekretariat

Jabatan Fungsional Tertentu

Sub Bagian Penyusunan Program

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pengembangan SDM Kesehatan

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Seksi Kesehatan Dasar Seksi Kesehatan Rujukan Seksi Kesehatan Khusus

Seksi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit

Seksi Perencanaan & Pendayagunaan SDM Kesehatan

Seksi Wabah dan Bencana

Seksi Pendidikan & Pelatihan SDM Kesehatan

Seksi Kesehatan Lingkungan

Seksi Registrasi dan Akreditasi UPTD

Catatan UPTD, meliputi: 1. Puskesmas 2. Laboratorium 3. Gudang Farmasi

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan

Bidang Jaminan & Sarana Kesehatan Seksi Jaminan Kesehatan Seksi Sarana & Peralatan Kesehatan Seksi Kefarmasian

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 - 2021

Lampiran 2

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD

Misi/Tujuan/Sasaran/Program

Indikator (Tujuan/Sasaran/Program)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin (SKPD pengukur : Bagian Kesra / Bagian Ortala)

70%

70%

70%

70%

70%

70%


65%

65%

65%

65%

65%

65%

100%

100%

100%

100%

100%

11%

12%

13%

14%

15%

Misi 1. Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan 1.1.

Tujuan : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi penduduk miskin

1.1.1.

Sasaran : Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin

1.1.1.1 2016

Program : Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin

2017-2021

Program Pemberian jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin

Target


Persentase kepemilikan Jaminan Kesehatan

Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan

100% 100%

Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD 1.2.



Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Persentase cakupan pelayanan ibu

nifas Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 kelahiran hidup

Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi Angka Kematian Bayi (AKB) per1.000 kelahiran hidup Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 1.2.1.

1.2.1.1. 2016 2017-2021

Sasaran : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

Target 2016 93.80%

2017

2018

94.04% 94.28%

2019 94.52%

2020 94.76%

2021 95.00%

≤85,72 ≤84,07 ≤82,40 ≤80,67 ≤78,30 ≤75,93 per100.000 per100.000 per100.000 per100.000 per100.000 per100.000 KH KH KH KH KH KH 93.69% 94.15% 94.62% 95.08% 95.54% 96.00% ≤6,46 per1.000 KH

100%

≤6,45 per1.000 KH

100%

≤6,43 per1.000 KH

100%

≤6,41 per1.000 KH

100%

≤6,34 per1.000 KH

100%

≤6,26 per1.000 KH

100%

Persentase Kunjungan pertama ibu hamil (K1)

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase Kunjungan Neonatus pertama (KN1) Persentase Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

98.45%

98.47%

98.48%

98.49%

98.50%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)

96.94%

96.95%

96.96%

96.97%

96.98%

Cakupan Kunjungan neonatal lengkap

81%

85%

90%

93%

95%

93.81%

93.83%

93.85%

93.87%

94.00%

Program : Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Cakupan kunjungan bayi anak Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 anak

Imunisasi dasar lengkap

90%

Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD 1.2.2.



Target 2016

2017

2018

2019

2020

2021

85%

85%

85%

85%

85%

Sasaran : Meningkatnya status gizi pada masyaraat terutama balita

Cakupan balita usia 6 - 59 bulan yang mendapat vitamin A

1.2.2.1. 2016

Program : Program Perbaikan Gizi Masyarakat


2017-2021

Program Perbaikan gizi ibu dan anak

Prevalensi balita gizi kurang

9.50%

9.50%

9.50%

9.50%

9.50%

Prevalensi balita gizi buruk Persentase penimbangan balita

<1 % 81.30%

<1 % 81.40%

<1 % 81.50%

<1 % 81.60%

<1 % 81.70%

Persentase ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe

94.62%

94.64%

94.66%

94.68%

94.70%

< 20%

Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD



Misi 2. Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan 2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

2016

2017-2021

2.1.2.

Tujuan : Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan kesehatan


Sasaran : Meningkatnya mutu puskesmas dan akses pelayanan kesehatan di puskesmas

Persentase terlaksananya akreditasi puskesmas

Program :

Target 2016

23.81%

26.98%

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

82.00% Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/ puskesmas pembantu

Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan

Sasaran : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Sumber Daya Manusia

Kesehatan yang berizin

72%

80.00%

2017

39.68%

50.79%

2018

55.56%

22.22%

2019

71.43%

26.98%

2020

85.71%

50.79%

2021

100.00%

22.22%

74%

76%

78%

79%

80%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD 2.1.2.1 2016

2017-2021

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Program : Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Target 2016

2017

2018

2019

2020

Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan

100.00%


100.00%

2021

2.2.

Tujuan :

2016

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Persentase tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

2017-2021

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik


62.00%

64.00%

66.00%

68.00%

70.00%

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan

76.00%

77.00%

78.00%

79.00%

80.00%

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

90.84%

91.53%

91.96%

92.56%

93.05%

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, 100.00% dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

2.2.1.

Sasaran : Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

100.00%



2.2.1.1. 2016

Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2017-2021

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2019

2020

2021

70.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

2017-2021

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

2017-2021

2018

100.00%


2.2.2.1.

2017

100.00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.2.2.

2016

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

2016

2017-2021

Target

70.00%

Sasaran : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk Persentase kesesuaian pelaksanaan mendukung keberhasilan Program kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral




2016

2017

2018

2019

2020

2021


100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Misi 3. Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 3.1.

3.1.1.

3.1.1.1. 2016

Tujuan : Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat

Sasaran :

Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat

Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Target

Persentase Masyarakat Yang Terlayani 100.00% Pelayanan Khusus Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam

100.00%

Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan

80.00%

Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD 2017-2021

3.2.

3.2.1.

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan

Target 2017 75.00% 81.00%

2018 77.00% 82.00%

2019 78.00% 83.00%

2020 79.50% 84.00%

2021 80.00% 85.00%

Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan (Target pertahun berasal dari perhitungan Bappeko berdasarkan kontribusi bobot sharing)

20.50%

21.00%

21.50%

22.00%

22.50%

Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

Persentase rumah sehat Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi

2016

Sasaran : Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat

3.2.1.1.


Program : Program Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Lampiran 3

CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA

Lampiran 4

DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016

Tujuan/Sasaran/Program


Target

Realisasi Sasaran

Capaian

Capaian Kinerja

100%

392,916

392,916

100.00%

100.00% Berhasil


65%

267,600

291,686

91.74%

141.14% Berhasil


100%

101,612

101,612

100.00%

100.00% Berhasil

Persentase cakupan pelayanan ibu nifas

93.80%

42,548

45,322

93.88%

100.09% Berhasil

≤85,72 per 100.000 KH

37

43,164

Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi

93.69%

40,086

42,767

93.73%

100.04% Berhasil

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

≤6,46 per 1.000 KH

276

43,164

6,39 per 1000 KH

101.08% Berhasil

Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100%

280

280

100.00%

100.00% Berhasil

Persentase Kunjungan pertama ibu hamil (K1)

90%

45,872

47,480

96.61%

107.34% Berhasil

Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

90%

8,569

9,496

90.24%

100.27% Berhasil

Persentase Kunjungan Neonatus pertama (KN1)

90%

41,806

43,164

96.85%

107.61% Berhasil

Persentase Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

90%

5,879

6,475

90.80%

100.89% Berhasil


90%

40,086

42,767

93.73%

104.14% Berhasil

< 20%

36,541

215,713

16.94%

Misi 1. Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan Tujuan : Meningkatkan aksesibilitas Persentase penduduk miskin dan kualitas pelayanan yang terlayani di layanan kesehatan masyarakat bagi kesehatan penduduk miskin Sasaran : Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin Program : Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak

Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 kelahiran hidup

Sasaran : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

Program : Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program : Program Perbaikan Gizi Masyarakat

TAHUN 2016


KET

85,72 per 100.00% Berhasil 100.000 KH

115%

Berhasil

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program

Indikator (Tujuan/ Sasaran/ Program)

TAHUN 2016 Target

Realisasi

Sasaran

Capaian

Capaian Kinerja

KET

Misi 2. Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan Tujuan : Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan kesehatan


23.81%

15

63

23.81%

100.00%

Berhasil

Sasaran : Meningkatnya mutu puskesmas dan akses pelayanan kesehatan di puskesmas

Persentase terlaksananya akreditasi puskesmas

26.98%

21

63

33.33%

123.54%

Berhasil


72%

89

122

72.95%

101.32%

Berhasil


82.00%

225

210

107.14%

130.66%

Berhasil

Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berizin

80.00%

10117

10729

94.30%

117.88%

Berhasil


100.00%

63

63

100.00%

100.00%

Berhasil


100.00%

1704

1755

97.09%

97.09%

Berhasil

70.00%

77.83%

111.19%


70.00%

79.26%

113.23%

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

70.00%

79.26%

113.23%

Berhasil


70.00%

79.41%

113.44%

Berhasil

Program : Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Sasaran : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program : Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi Tingkat kepuasan pelayanan perangkat daerah yang baik kedinasan

Sasaran : Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



TAHUN 2016 Target

Realisasi

Sasaran

Capaian

Misi 3. Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan Tujuan : Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat

KET


100.00%

154

154

100.00%

100.00%

Berhasil

Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam

100.00%

38

38

100.00%

100.00%

Berhasil

Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

100.00%

38

38

100.00%

100.00%

Berhasil

Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani

100.00%

938

938

100.00%

100.00%

Berhasil

693,215

683,303

38

38

9165

9748

Sasaran :

Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat

Capaian Kinerja

Program : Program Upaya Kesehatan MasyarakatPersentase Masyarakat Yang Terlayani 100.00% Pelayanan Khusus Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam

100.00%


80.00%

101.45% 101.45% 100.00%

94.02%

Berhasil

100.00%

Berhasil

117.53%

Berhasil

Lampiran 5.a. - Rencana Kinerja Tahunan 2016

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

Tujuan (1) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Indikator Kinerja (3) Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Target (4) 70.00% 100.00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur

70.00%

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

100.00%

Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

82.00%

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

100.00%

Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus

100.00%


80.00%

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam

100.00%

Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

100.00%

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

100.00%

Persentase Keberhasilan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)DAK Bantuan DAK Bantuan Operasional Kesehatan Persentase Keberhasilan

100.00%

DAK Jampersal

Persentase Keberhasilan DAK Jampersal

100.00%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %)

Operasional Kesehatan

Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

< 20% 100.00%

Tujuan (1)

Sasaran Strategis (2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja (3) Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi

Target (4) 100.00%

Akreditasi Puskesmas

Persentase Keberhasilan Akreditasi Puskesmas

100.00%

Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Rujukan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

100.00%

Pelayanan Kesehatan Rujukan

100.00%

100.00% 100.00% 100.00%

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Jaminan Kesehatan Masyarakat

Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan Masyarakat

100.00%

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Operasional Pelayanan Kesehatan

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu Persentase Keberhasilan Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keberhasilan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

72.00%

Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

Cakupan kunjungan bayi Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %) Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 90.00% < 20% 100.00% 100.00%

Lampiran 5.b. : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Kategori Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

100.00%

100.00%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

70.00% 100.00%

70.00%

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


82.00%

107.14%

130.66%

Berhasil

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus

100.00%

101.45%

101.45%

Berhasil


80.00%

94.02%

117.53%

Berhasil

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Persentase Keberhasilan Pencegahan Dan Menular Penanggulangan Penyakit Menular Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

DAK Bantuan Operasional Kesehatan

Persentase Keberhasilan DAK Bantuan Operasional Kesehatan

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

DAK Jampersal

Persentase Keberhasilan DAK Jampersal

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


< 20%

16.94%

84.70%

Berhasil

Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Kategori Capaian

(1) Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

(2) Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

(3) 100.00%

(4) 100.00%

(5) 100.00%

(5) Berhasil

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil


100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Akreditasi Puskesmas

Persentase Keberhasilan Akreditasi Puskesmas

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Pelayanan Kesehatan Rujukan

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan

Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Keberhasilan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan Masyarakat

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu


72.00%

72.95%

101.32%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

90.00%

93.73%

104.14%

Berhasil

Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

Operasional Pelayanan Kesehatan

Persentase Keberhasilan Operasional Pelayanan Kesehatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesehatan Puskesmas Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


< 20%

16.94%

84.70%

Berhasil

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil


Lampiran 5.c. : Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2016 PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016 INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA KEGIATAN PROGRAM

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2

3

4

1. Penyediaan Barang Dan Jasa Input : Tersedianya Anggaran Perkantoran Output : Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Pengadaan Dan Pemeliharaan Input : Tersedianya Anggaran Sarana Dan Prasarana Perkantoran Output : Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 3. Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Outcome : Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Rp Persen

Rp Persen

Rp Persen

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 5

REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN

KATEGORI CAPAIAN

6

7

8

100,352,139,750

88,790,829,396

88.48%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

14,388,853,127

12,651,098,105

87.92%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

49,766,083,385

28,933,921,628

58.14%

Kurang Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2 3 1 Program Upaya Kesehatan 4. Peningkatan Surveylans Input : Tersedianya Anggaran Masyarakat Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Output : Tidak Menular Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

SATUAN 4 Rp Persen


REALISASI


KATEGORI CAPAIAN

6

7

8

1,751,256,504

1,415,148,996

80.81%

Cukup Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

28,943,221,089

25,889,062,175

89.45%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

12,827,564,571

12,119,129,200

94.48%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Outcome : Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Rp Persen

Outcome : Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri 6. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Outcome : Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri

Rp Persen

KEGIATAN PROGRAM

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2 3 7. Penyelenggaraan Penyehatan Input : Tersedianya Anggaran Lingkungan Output : Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

SATUAN 4 Rp Persen


REALISASI


KATEGORI CAPAIAN

6

7

8

4,142,023,003

3,559,276,911

85.93%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

253,179,291

225,892,000

89.22%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

3,030,110,000

1,381,548,950

45.59%

Tidak Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Outcome : % Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani 8. Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan

Rp Persen

Outcome : % Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani 9. Pengadaan Obat dan Input : Tersedianya Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Output : Kesehatan) Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

Outcome : % puskesmas yang telah terakreditasi

Rp Persen

KEGIATAN PROGRAM

1

URAIAN 2 10. DAK Bantuan Operasional Kesehatan

INDIKATOR KINERJA 3 Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan DAK Bantuan Operasional Kesehatan

SATUAN 4 Rp Persen


REALISASI


KATEGORI CAPAIAN

6

7

8

16,430,929,999

6,658,882,737

40.53%

Tidak Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

2,543,400,000

0

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

8,719,420,280

6,602,109,595

75.72%

Cukup Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Outcome : Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri 11. DAK Jampersal

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan DAK Jampersal

Rp Persen

Tidak Berhasil

Outcome : Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri Program Perbaikan Gizi Masyarakat

12. Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat Outcome : Rasio Penurunan Gizi buruk

Rp Persen

KEGIATAN PROGRAM

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

URAIAN 2 13. Akreditasi Puskesmas

INDIKATOR KINERJA 3 Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Akreditasi Puskesmas

SATUAN 4 Rp Persen


REALISASI


KATEGORI CAPAIAN

6

7

8

1,651,964,710

1,501,027,668

90.86%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

377,850,560

351,737,360

93.09%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

4,948,473,598

3,647,672,755

73.71%

Cukup Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Outcome : 1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2. Jumlah puskesmas terakreditasi 14. Pelayanan Kesehatan Rujukan Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Rp Persen

Outcome : 1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2. Jumlah puskesmas terakreditasi 15. Peningkatan Profesionalisme Input : Tersedianya Anggaran SDM Kesehatan Output : Persentase Keberhasilan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Outcome : 1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2. Jumlah puskesmas terakreditasi

Rp Persen

KEGIATAN PROGRAM

1

URAIAN 2 16. Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

INDIKATOR KINERJA 3 Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

SATUAN 4 Rp Persen


REALISASI


KATEGORI CAPAIAN

6

7

8

247,502,400

227,464,000

91.90%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

1,042,036,420

932,666,450

89.50%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

214,841,219,311

196,833,145,575

91.62%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Outcome : 1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2. Jumlah puskesmas terakreditasi 17. Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

Rp Persen

Outcome : 1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2. Jumlah puskesmas terakreditasi Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

18. Jaminan Kesehatan Masyarakat

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan Masyarakat Outcome : Rasio warga miskin yang terlayani di layanan kesehatan

Rp Persen

KEGIATAN PROGRAM

1 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu

URAIAN 2 19. Operasional Pelayanan Kesehatan

INDIKATOR KINERJA 3 Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Operasional Pelayanan Kesehatan

SATUAN 4 Rp Persen


REALISASI


KATEGORI CAPAIAN

6

7

8

16,952,781,374

10,359,545,543

61.11%

Kurang Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

4,434,999,753

3,528,429,721

79.56%

Cukup Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

308,438,431

290,493,600

94.18%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Outcome : 1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2. Jumlah puskesmas terakreditasi 20. Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

Rp Persen

Outcome : 1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2. Jumlah puskesmas terakreditasi 21. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Rp Persen

KEGIATAN PROGRAM

1

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

URAIAN 2

22. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA 3 Outcome : 1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2. Jumlah puskesmas terakreditasi Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

SATUAN 4

Rp Persen


REALISASI


KATEGORI CAPAIAN

6

7

8

1,703,941,540

1,587,418,745

93.16%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

37,107,955,592

33,282,800,472

89.69%

Berhasil

100.00%

100.00%

100.00%

Berhasil

Outcome : Penurunan AKI dan Penurunan AKB 23. Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

Input : Tersedianya Anggaran Output : Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak Outcome : Penurunan AKI dan Penurunan AKB

Rp Persen

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 KATA PENGANTAR

Recommend Documents