KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

Jakarta, Januari 2017

Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap tahun setiap unit organisasi setingkat Eselon I wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini didasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan terkait dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016. Hasil kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat, staf dan pelaksana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pada tahun selanjutnya, sehingga selanjutnya dapat mendukung kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara keseluruhan dalam usaha mewujudkan good governance dan clean government. Selanjutnya, semoga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasinya dan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu atas penyelesaian penyusunan laporan ini.

Jakarta,

Januari 2017

Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

TTD

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

Halaman ii


DAFTAR ISI Halaman COVER….......................................................................................................................................................... i KATA PENGANTAR…................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI..................................................................................................................................................... iii BAB I

BAB II

PENDAHULUAN....................................................................................................................... 1 A.

Latar Belakang.............................................................................................................................. 1

B.

Uraian Tugas dan Fungsi......................................................................................................... 1

C.

Struktur Organisasi..................................................................................................................... 3

D.

Maksud dan Tujuan..................................................................................................................... 4

PERENCANAAN KINERJA...................................................................................................... 5 A.

RPJMN Tahun 2015-2016........................................................................................................ 5

B.

Renstra Ditjen PDTu 2015-2019........................................................................................... 6

C BAB III

1

Tujuan Strategis................................................................................................................. 6

2

Indeks Kinerja Utama...................................................................................................... 6

Perjanijan Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016................................................................... 7

AKUNTABILITAS KINERJA................................................................................................... 9 A. Capaian Kinerja Organisasi........................................................................................ 9 1.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016…................................................................................................................................... 9

2.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2016 dengan Tahun Anggaran Yang Lalu.............................................................. 12

3.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi............................................................................................................................ 14

4.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan, Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan............... 15

5.

Fungsi Lainnya.................................................................................................................. 17

6.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.............................................. 18

B. Realisasi Anggaran....................................................................................................... 19 BAB IV

PENUTUP................................................................................................................................... 21 A.

Kesimpulan.................................................................................................................................... 21

B.

Saran................................................................................................................................................. 21 Halaman iii


LAMPIRAN : Lampiran 1 Lampiran 2

: Indeks Kinerja Utama Ditjen PDTu Tahun 2016 (Asli)........................................... : Perjanjian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016 (Asli)...................................................

Halaman iv


BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel. Pada tahap perencanaan, seluruh instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) setiap 5 tahun sekali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar dicapai pencapaian tujuan yang tepat sasaran. RPJMN tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap satu tahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan dievaluasi secara obyektif melalui penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin). Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada sasaran kinerja yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan kinerja (Lapkin). Dengan demikian, Lapkin merupakan bentuk kewajiban dari setiap instansi pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. B.

TUGAS DAN FUNGSI Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan hasil perubahan dari Deputi Pengembangan Daerah Khusus sebagai hasil reorganisasi pada bulan Mei 2015 di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Reorganisasi dimana hal ini merupakan hasil perubahan nomenklatur kementerian baru menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai hasil penggabungan 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai perwujudan implementasi dari reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014. Halaman 1


Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan salah satu unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang tanggung

jawab

untuk

melaksanakan

salah

satu

memiliki

program kementerian di bidang

pembangunan daerah tertinggal (daerah tertentu) khususnya daerah perbatasan dan pulau kecil terluar berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat Jenderal PDTu memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut. 1. TUGAS Sebagai unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sebagaimana Pasal 379 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 380, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar; 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar; 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar; 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Halaman 2


C.

STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu secara struktural didukung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktur, yaitu: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. 2. Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 3. Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 4. Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 5. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 6. Direktorat Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Adapun sturktur organisasi Ditjen PDTu berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat Jenderal PDTu memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut ini.

Halaman 3


Bagan 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN

DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA

DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK

DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PULAU KECIL DAN TERLUAR

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana struktur organisasi Ditjen PDTu di atas, Ditjen PDTu didukung dengan sejumlah pegawai ASN sebanyak 117 orang, yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 99 orang, dan pegawai staf sebanyak 18 orang. D.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Ditjen PDTu ini mencakup aspek- aspek sebagai berikut : 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, di mana Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Ditjen PDTu atas capaian kinerjanya Tahun 2016. 2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana evalusi pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja dalam

upaya perbaikan

kinerjanya di masa mendatang.

Halaman 4


BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 2. Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi Tahun 2015-2019; 2. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019; 3. Penetapan Kinerja Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016. A.

RPJMN TAHUN 2015-2019 Sebagai bagian integral dari Kemendesa, maka penetapan tujuan strategis Ditjen PDTu mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan lembaga diatasnya. Berdasarkan alasan tersebut, rumusan tujuan strategis Ditjen PDTu 2015–2019 mengacu dengan tujuan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2015–2019 berdasarkan dengan perencanaan implementasi Nawacita yang difokuskan pada 7 (tujuh) isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga, dimana dua point langsung berhubungan dengan Ditjen PDTu, yaitu poin: 1) Kedaulatan pangan dan 7) Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal. Salah satu sasaran strategisnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita ke-3). Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai affirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perbatasan/ pulau kecil terluar/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Demikian juga dalam Renstra PDTu 2015-2019 terkait bidang Pembangunan Daerah Tertentu yang arah kebijakannya difokuskan pada: 1) Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan 2) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertentu dan pusat Halaman 5


pertumbuhan. Dengan memprioritaskan di 57 kabupaten rawan pangan, 187 lokasi prioritas di 41 kabupaten perbatasan, 29 kabupaten yang memiliki pulau terpencil dan terluar, 58 kabupaten rawan bencana, dan pasca konflik, dengan perhatian di daerah tertinggal dan di kawasan timur Indonesia (KTI). B.

RENCANA STRATEGIS PDTu 2015-2019 Sebagai unit organisasi hasil restrukturisasi pada bulan Mei 2015, maka Ditjen PDTu tidak memiliki pedoman Renstra dari Kedeputian Pengembangan Daerah Khusus sebelumnya. Namun dalam rangka memudahkan penyusunan program kerja dan kegiatan serta mengikuti dinamika yang berkembang, maka dianggap perlu dan dibutuhkan sehingga telah disusun rancangan Renstra Ditjen 2015-2019 dengan masih mencari format yang baik dalam perencanaan pembangunan. Meskipun belum disahkan secara formal, namun pokok-pokok Renstra Ditjen 2015-2019 dapat dijadikan rujukan untuk pihak-pihak yang memerlukan terutama di lingkungan Ditjen PDTu. 1)

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi Ditjen PDTu. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1–5 tahun. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Ditjen PDTu dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil dan terluar (PKT), 2. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik social di daerah tertentu.

Implementasi dari rumusan tujuan tersebut tergambar pada pelaksanaan kebijakan PDTu dengan memberikan fasilitasi bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah sehingga dapat melaksanakan target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pemerintah tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengikuti prioritas sasaran Halaman 6


yang telah ditetapkan dari awal. Pada akhir Tahun 2016 ini pemberian fasilitasi bantuan pemerintah belum optimal pelaksanaannya. Disamping itu, untuk menghindari tumpang-tindih pelaksanaan kebijakan secara internal Kemendesa dan di lingkungan Ditjen PDTu agar pelaksanaannya dapat efektif maka telah disusun bisnis proses Ditjen PDTu. 2)

INDEKS KINERJA UTAMA

Ditjen PDTu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Kemendesa 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019. Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2016 No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2.

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu

1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

76 Kab

2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.

76 Kab

3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

50 Kab

Meningkatkan ketahanan masyarakat & Pemda dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial di daerah tertentu

4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi

20 kab

5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.

48 kab

6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir

38 kab

Halaman 7


C.

PENETAPAN KINERJA Dokumen perencanaan yang merupakan perjanjian tertulis antara Menteri Desa dengan Dirjen PDTu adalah Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 ini. Dokumen penetapan kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluat, serta peningkatan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial dengan 6 (enam) indikator kinerja. Tabel 2. Penetapan Kinerja Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2016 No

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu

1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar 2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.

73 Kab (100%)

3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar 2.

Meningkatnya ketahanan masyarakat dan pemerintah daerahdalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial di daerah tertentu

4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi 5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi. 6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir

50 kab (100%) 40 kab (100%) 16 kab (100%)

Penetapan target kinerja menjadi satu dari 3 (tiga) sebagai awal implementasi nomenklatur baru UKE-1, dikuatirkan adanya kesulitan apabila IKU-1 dipisahkan antara daerah perbatasan dan daerah pulau kecil – terluar serta ketiga IKU-1 ini saling terkait sehingga memudahkan untuk mengukur pencapaian IKU Ditjen PDTu.

Halaman 8


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2016 A.

Capaian Kinerja Mengenai realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan Ditjen PDTu. Kriteria ukuran keberhasilan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dan target yang ditetapkan PDTu berdasarkan metode scoring sebagai berikut :  Sangat Berhasil (SB) : ≥ 100%  Berhasil (B) : 80-100%  Cukup Berhasil (CB) : 60-79%  Kurang Berhasil(KB) : < 60%. 1.

Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 (Membandingkan Realisasi)

Target dengan

Progres Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tingkat realisasi dari target kinerja sasaran strategis Ditjen PDTu berdasarkan Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016. Secara rinci tergambar pada table sebagai berikut :

Halaman 9


1) Berdasarkan IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tabel 3. Realisasi Kinerja (IKU) Tahun Anggaran 2016 Realisasi

Capaian (%)

(4)

(5)

(6)

1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

76 Kab

76 Kab

100%

2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.

76 Kab

22 Kab

28,95%

3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

50 kab

73 Kab

146%

4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi

20 kab

19 Kab

95%

5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.

48 kab

18 Kab

37,5%

6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir

38 kab

11 Kab

28,95%

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target

(1)

(2)

(3)

1.

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu

2.

Meningkatkan ketahanan masyarakat & Pemda dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial di daerah tertentu

TOTAL

73,13%

Halaman 10


Tabel 4. Realisasi Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2016 N o

Sasaran Program

1.

Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Konektifitas dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Tertentu

2.

Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial.

Indikator Kinerja 1

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

2

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Konektifitas di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

3

% Kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di Daerah perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

1

% Penurunan Indeks Kerawanan di Daerah Rawan Pangan.

2

3

% Penurunan Indeks Resiko Bencana di Rawan Bencana. % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca Konflik.

TOTAL

Target

Realisasi

73

80

(Kab)

(Kab)

50

19

(Kab)

(Kab)

40

18

(Kab)

(Kab)

16

11

(Kab)

(Kab)

Capaian (%)

110%

38%

45%

68,75%

65,43%

Halaman 11


2.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 dengan Tahun Anggaran Yang Lalu (Tahun 2015 dan 2014) Tabel 5. Realisasi IKU Tahun Anggaran 2016 Realisasi

N o

Sasaran Program

1.


1


1


0%

95%

2

% Penurunan Indeks Resiko Bencana di Rawan Bencana.

0%

37,5%

3

% Penurunan % Konflik di Daerah Pasca Konflik.

0%

28,95%

20%

73,13%

2.

Indikator Kinerja 2015

2

3

% Peningkatan Sarana dan Prasarana dan di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar. % Peningkatan Sarana dan Prasarana Konektifitas di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

100%

120%


TOTAL

2016

28,95%

146%

Halaman 12


Tabel 6. Realisasi Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2016 Realisasi

N o

Sasaran Program

1.


1

% Peningkatan Sarana dan Prasarana dan di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

2

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Konektifitas di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

3



1

2.

Indikator Kinerja 2015

2016

120%

110%


0%

38%

2

% Penurunan Indeks Resiko Bencana di Rawan Bencana.

0%

45%

3

% Penurunan % Konflik di Daerah Pasca Konflik.

0%

68,75%

20%

65,43%

TOTAL

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa realisasi pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan IKU Tahun 2016 sebesar 73,13% yang masih lebih baik apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yang masih 20%. Sedangkan berdasarkan PK Tahun 2016 sebesar 65,43% ini masih lebih baik apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yang masih 20%. Sedangkan untuk tahun 2014 baik berdasarkan IKU maupun PK Tahun 2016 belum ada penyusunan kinerja.

Halaman 13


3.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 dengan Target Jangka Menengah No

Indikator Kinerja Program

1.

2.

3.

4.

5.

Target 5 Tahun

Realisasi 2016

Prosen

Meningkatkan produksi, distribusi dan diversifikasi pangan utama/pokok

57 Kab

17 Kab

29,82%

Berkembangkan daerah perbatasan melalui pembangunan dan pengembangan konektifitas dan penyediaan sarana parsarana dasar

41 Kab

29 Kab

70,73%

Berkembangkan mitigasi dan pembangunan serta rehabilitasi daerah rawan bencana

30 Kab

21 Kab

70%

Meningkatkan konektifitas dan sarana prasarana dasar di kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar

29 Kab

19 Kab

65,52%

Berkembangkan pembangunan dan rehabilitasi fisik dan sosial pada daerah rawan konflik

28 Kab

11 Kab

61,11%

Belum tercapainya target indikator kinerja program jangka menengah Ditjen PDTu sampai tahun 2016 ini, disebabkan intervensi beberapa kegiatan (paket) masih fokus pada kabupaten daerah tertentu saja, belum menyebar keseluruh daerah tertinggal.

Halaman 14


4.

Analisis atas Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja

dan

Tabel 8. Realisasi Kinerja dan Kegiatan Pendukung TA 2016 N o

Sasaran Program

1.


Indikator Kinerja

1

2

3

2.


1

2

3

% Peningkatan Sarana dan Prasarana dan di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar. % Peningkatan Sarana dan Prasarana Konektifitas di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar. % Kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di Daerah perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

% Penurunan Indeks Kerawanan di Daerah Rawan Pangan. % Penurunan Indeks Resiko Bencana di Rawan Bencana. % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca Konflik.

TOTAL

Realisasi

55

Program/ Kegiatan SAB, TIK, PLTS, PLN, Jalan

(Kab)

22

Jalan, Kapal Penumpang

(Kab)

64 (Kab)

19 (Kab)

18 (Kab) 11 (Kab)

Pasar, Embung, Kapal, Jalan, PLTS/PLN, Bibit, Pasca Panen, Sumbr Bor (Tenaga Surya) Embung, Sumur Bor, Bibit, Pasca Panen Bronjong/Talud , Early Warning System Pasar Rakyat, Balai Rakyat 65,43%

Halaman 15


Gambar 1. Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan bahan Rapat Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan Komisi V DPR RI pada Januari 2017, bahwa dari 35 kabupaten tertinggal yang berpotensi terentaskan sampai akhir tahun 2016 dimana 18 kabupaten diantaranya merupakan lokasi program PDTu yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aceh Singil; Solok Selatan; Pasaman Barat; Lampung Barat; Bondowoso; Situbondo,

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bangkalan; Bima; Mahakam Ulu; Sambas; Bengkayang; Bombana;

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Konawe; Tolitoli; Mamuju Tengah; Janeponto; Biak Numfor; Merauke.

Ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PDTu, antara lain: 1) Adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan program dikarenakan: a) Belum optimalnya Satker dalam menjalankan tugasnya sehingga mengharuskan perlu ada pergantian Satker pada saat proses berjalan; Halaman 16


b) Adanya perubahan kebijakan penganggaran, program dan kegiatan ditengah-tengah proses berjalan sehingga mengharuskan revisi DIPA dan RKAKL beberapa kali. 2) Adanya keterlambatan capaian penyerapan anggaran disebabkan Pihak III baru menyampaikan usulan penyerapan dana pada akhir kontrak pekerjaan. Adapun beberapa faktor pendukung dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PDTu, antara lain: 1) Dibentuknya Tim Pemantau Capaian Kinerja di internal Ditjen PDTu sebagai media pengendalian untuk memantau perkembangan capaian kinerja dari implementasi RKAKL; 2) Dilaksanakannya rapat pimpinan (Direktur, KPA, PPK) di lingkungan Ditjen PDTu secara rutin dalam rangka penyampaian kemajuan capaian implementasi RKAKL; 3) Aktifnya

Dirjen

PDTu

sebagai

penanggungjawab

program

dengan

memanfaatkan media yang dimiliki (Email, Whatshapp) sehingga diikuti oleh Eselon II dan Satker. 5.

Pelaksanaan Fungsi Lain 1) Sebagai Direktorat Jenderal yang secara khusus menangani wilayah, maka sebagai amanah RPJMN 2015-2019 agar pemerintah memberikan afirmatif kebijakan secara khusus untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat,

maka

Direktorat

Jenderal

Pengembangan

Daerah

Tertentu

mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut: a. Koordinator Desk Papua. Diharapkan dengan keberadaan Desk Papua ini, semua hal yang terkait dengan pembangunan Papua mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi menjadi tugas dari Desk Papua untuk mengkoordinasikannya dengan kementerian/ lembaga dan pihak lain termasuk pihak swasta dan pemerintah daerah Papua serta Papua Barat sendiri.

Halaman 17


b. Koordinator penyelesaian penyusunan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rencana Stranas ini akan diterbitkan melalui Peraturan Presiden.

Dengan

penyelesaian

Stranas

ini,

diharapkan

semua

kementerian/lembaga dan berbagai pihak terkait dapat menjadikan dokumen Stranas ini sebagai acuannya untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan dalam melakukan berbagai kegiatannya. 2)

Menginisiasi lanjutan pelaksanaan Investment Border Summit 2016 di Hotel Bidakara pada 5 Desember, dengan harapan dengan adanya investment Border Summit ini berbagai pihak terkait yang peduli terhadap pembangunan terutama dunia usaha dapat melakukan investasi di daerah tertentu terutama di daerah perbatasan.

3)

Menginisiasi penyusunan Indeks Ketahanan Konflik 122 Daerah Tertinggal Indonesia Tahun 2016. Hasi penyusunan Indeks ini sudah dipaparkan pada tanggal 29 November 2016 di Hotel the Media and Towers. Diharapkan dengan disusunnya indeks ini, akan memudahkan intervensi program dan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan konflik di daerah tertinggal nantinya.

6.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel 9. Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Realisasi Anggaran

Realisasi Kinerja

95,55%

65,43%

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan capaian anggaran di atas, pada dasarnya masih dalam tingkat yang masih wajar dengan adanya hambatan dan kendala yang terjadi sampai akhir Tahun 2016. Hal ini termasuk juga yang terkait faktor

Halaman 18


pendukung (masukan, input) untuk mendukung realisasi anggaran dan realisasi kinerja tersebut, antara lain: 1) Adanya kekosongan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik sampai akhir cukup menghambat dalam proses pengelolaan kegiatan. 2) Sumber daya manusia (SDM) pegawai ASN sebanyak 117 orang, terdiri dari 99 orang pejabat struktural dan pegawai fungsional umum sebanyak 18 orang. 3) Pegawai yang ada di Ditjen PDTU, belum didukung dengan strata pendidikan yang langsung terkait dengan menu kegiatan di setiap direktorat. 4) Daya dukung sarana prasarana khususnya tempat kerja yang sudah kondusif sebagai ruang kerja.

Halaman 19

Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016 B.

Realisasi Anggaran Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Revisi 10, Tanggal 3 Nopember 2016

Pertanggal 31 Desember 2016 Kode

Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

(%)

Realisasi + Pagu Efektif Penghematan

Pagu Efektif

(%)

5493

Sekretariat Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu

56,098,545,000

49,455,313,940

87.50

781,000,000

55,317,545,000

87.71

5494

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan

46,878,998,000

46,634,604,762

99.48

-

46,878,998,000

99.48

5495

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan

601,588,536,000

288,226,766,146

47.91

303,508,565,125

298,079,970,875

96.69

5496

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

37,538,685,000

36,728,188,945

97.84

-

37,538,685,000

97.84

5497

Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

508,663,758,000

166,775,236,967

32.79

335,361,025,000

173,302,733,000

96.23

5498

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik

39,099,918,000

33,451,661,219

85.42

-

39,099,918,000

84.78

1,289,868,440,000

621,271,771,979

48.17

639,650,590,125

650,217,849,875

95.55

Jumlah

Halaman 20


Untuk melaksanakan program/ kegiatan PDTu Tahun 2016 ini, Ditjen PDTu mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1.289.868.440.000 (15,95%) dari total pagu Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar Rp 8.085.187.497.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal PDTu Tahun 2016 sampai akhir Desember 2016 sebesar Rp. 621,271,771,979 (48,17%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,289,868,440,000 dan pada pagu efektif sebesar Rp. 650,217,849,875, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 621,271,771,979 (95.55%). adapun rincian realisasi anggaran Tahun 2016.

Halaman 21


BAB IV PENUTUP 4.1. KESIMPULAN Berdasarkan penjelasan capaian indikator kinerja Tahun 2016 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen PDTu telah berlandaskan pada Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016 ini menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan berbagai capaian strategis tercermin dalam capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Penetapan Kinerja sebagai penjabaran dari Renstra Ditjen PDTu 2015-2019, maupun analisis kinerjanya. 3) Laporan Kinerja Ditjen PDTu Tahun berjalan telah menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan serta pemasalahan dalam rangka pencapaian kinerjanya, 4) Kinerja Ditjen PDTu pada Tahun 2016, untuk capaian kinerja mencapai 65,43% (berkategori CB atau CUKUP BERHASIL) dan capaian anggaran sebesar 95% (berkategori B atau BERHASIL) dari total pagu anggaran Ditjen PDTu sebesar Rp 1.289.864.440.000. Dengan capaian kinerja dan capaian anggaran ini, maka Ditjen PDTu pada tahun 2016 ini secara umum sudah dapat memenuhi target dan sesuai rencana yang telah ditetapkan Ditjen PDTu. 5) Namun berdasarkan pencapaian target indikator kinerja Ditjen PDTu tersebut memberikan gambaran belum optimalnya mekanisme kerja dan kelembagaan program/kegiatan di lingkungan Ditjen PDTu, internal Kementerian Desa maupun pemerintah daerah sebagai penerima bantuan program PDTu. 4.2. SARAN 1) Perubahan kebijakan penganggaran (seperti pemotongan/penghematan) sebaiknya dibuat pada awal penyusunan RKAKL, 2) Perubahan kebijakan program dan kegiatan (seperti refocusing, program unggulan) sebaiknya tidak dilaksanakan pada saat program dan kegiatan sedang berjalan.

Halaman 22


3) Perlu upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di lingkungan Ditjen PDTu dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif didukung lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kerja matang dan koordinasi mantap dalam pelaksanaan program/kegiatan, 4) Langkah penyebarluasan informasi program dan implementasi secara nyata berbagai kegiatan di daerah harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan Ditjen PDTu, dan 5) Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Ditjen PDTu mulai dari Eselon I - IV, Staf sampai tenaga pendukung serta pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.

Halaman 23


LAMPIRAN :

Halaman 24

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

Recommend Documents