Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat memberikan amanah kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam menunaikan amanah tersebut, BPKP melakukan pengawasan dan pembinaan yang meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. BPKP selaku auditor intern pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui penyediaan jasa pemberian jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian prioritas nasional dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Laporan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berisi rangkuman informasi atas hasil pengawasan dan pembinaan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan

intern

akuntabilitas

keuangan

negara/daerah

terhadap

satuan

kerja

kementerian/lembaga (instansi vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

i


Laporan ini disajikan dalam empat dimensi pengawasan, yaitu pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan perbaikan sistem tata kelola (governance system). Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Gubernur dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta pembangunan daerah pada umumnya.

Yogyakarta, 19 Januari 2017 Kepala Perwakilan

Tytut Ratih Kusumo NIP 19571101 198311 2 001

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Fokus pengawasan BPKP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 adalah pengawalan akuntabilitas program pembangunan nasional, peningkatan kontribusi ruang fiskal, pengamanan aset negara, dan peningkatan governance system.

A. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional Pengawasan bertujuan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan nasional dengan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul dan memberikan saran perbaikan. Pengawasan dilakukan melalui audit kinerja dan audit keuangan

untuk

menilai

efektivitas,

efisiensi

dan

keekonomisan

(3E)

suatu

program/kegiatan pada bidang ketahanan pangan nasional, energi, maritim kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 1. Bidang Ketahanan Pangan Nasional Pengawasan dilakukan melalui kegiatan evaluasi atas program ketahanan pangan pada tiga pemerintah daerah dan empat BUMN penyedia dan penyalur bibit dan pupuk yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas nasional Kantor Staf Presiden (KSP) pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang dijumpai dalam bidang ketahanan pangan antara lain: a. Daerah Istimewa Yogyakarta belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) sesuai Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011. b. Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) oleh Kementerian Pertanian belum didistribusikan. c. Perbedaan data luasan areal lahan pertanian pada Kabupaten Sleman dan Kulon Progo antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, BPS dan Kantor Pertanahan. d. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Petrokimia Gresik Persero dan PT Sriwidjaja kepada petani belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. iii


e. Realisasi produksi dan distribusi benih padi, jagung, dan kedelai tidak memenuhi target serta varietas benih belum sesuai permintaan petani. Terkait hal tersebut, kami menyarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan koordinasi kepada para Bupati untuk segera melaksanakan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 10 tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB). Saran perbaikan untuk BUMN terkait telah kami sampaikan kepada pimpinan masingmasing BUMN. 2. Maritim Pengawasan dilakukan atas pelayanan pada dua pemerintah daerah bidang kemaritiman dan atas program pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Permasalahan yang dijumpai dalam bidang maritim antara lain: a. Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo belum dapat difungsikan karena fasilitas belum lengkap. b. Adanya illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Gunungkidul. c. Bantuan Sarana Penangkapan Ikan berupa kapal dan mesin kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah Kabupaten Bantul belum diterima. Terkait hal tersebut, kami menyarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk: a. Menyusun kebijakan untuk melanjutkan pembangunan Tanjung Adikarto beserta fasilitas lain yang dibutuhkan. b. Mengupayakan kecukupan SDM pengawas dan sarana prasarana untuk menangani illegal fishing serta menyelenggarakan pengawasan bersama instansi pemerintah terkait dalam rangka menangani illegal fishing melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. c. Memonitor pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan pada Kabupaten Bantul. 3. Pariwisata Evaluasi lintas sektor kepariwisataan menjumpai permasalahan sebagai berikut: a. Sarana jalan dan kualitas pelayanan angkutan darat menuju destinasi tempat wisata kurang memadai. b. Atraksi wisata masih relatif kurang dan belum memiliki jadwal pertunjukan tetap.

iv


c. Harga tiket masuk pada lokasi wisata bagi wisatawan mancanegara dianggap diskriminatif terutama yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta PT Taman Wisata Candi. Terkait hal tersebut, kami menyarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk: a. Menyelenggarakan event seni dan budaya secara rutin dan terjadwal b. Memberikan masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta PT TWC mengenai keluhan perbedaan harga tiket oleh wisatawan mancanegara. c. Mengusulkan untuk menambah fasilitas wisata dan moda angkutan darat untuk wisatawan. 4. Infrastruktur Hal-hal yang dijumpai pada pengawasan bidang infrastruktur antara lain: a. Hasil audit kinerja pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) menunjukkan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan Program PISEW tahun 2016 pada Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 90,98% atau masuk kategori berhasil. b. Penyediaan infrastruktur pelayanan air minum oleh PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai rata-rata cakupan layanan air minum sampai dengan semester I tahun 2016 sebesar 34,01% dari jumlah penduduk. Sedangkan capaian cakupan pelayanan teknis yang dilakukan oleh PDAM adalah sebesar 48,17% dari jumlah penduduk. c. Pemerintah Pusat pada Tahun 2016 telah mencanangkan Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan sumber dana dari APBN Tahun 2016. Seluruh pemerintah kabupaten di wilayah DIY yang mengikuti program hibah air minum telah melakukan penyetoran penyertaan modal kepada PDAM. 5. Pendidikan Hal-hal yang dijumpai pada pengawasan bidang pendidikan antara lain: a. Pelaksanaan program Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial pada masih ditemukan item pekerjaan rehabilitasi kelas dan pembangunan ruang kelas kurang/tidak dilaksanakan oleh sekolah.

v


b. Pemetaan atas pengelolaan dana transfer ke daerah bidang pendidikan (DAK, TP dan Tamsil Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah) pada Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul per 31 Maret 2016 menemukan adanya sisa anggaran, diantaranya adalah sisa anggaran TP dan Tamsil Guru PNSD yang cukup untuk membayar kekurangan bayar guru PNSD. c. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional Kantor Staf Presiden (KSP) bidang pendidikan menunjukkan bahwa seluruh target program telah tercapai 100%, kecuali pemberian bantuan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu melalui KIP, karena pemutakhiran data sasaran penerima KIP dilakukan oleh pusat dan tidak semua kabupaten mempunyai data penerima KIP. Terhadap hal tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami sarankan agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016. d. Pemantauan UN SMP Tahun ajaran 2015/2016 menyimpulkan bahwa pelaksanaan UN telah sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional namun masih ada permasalahan terkait kesalahan dalam naskah UN, pengawas ujian tidak tertib dalam mencatat permasalahan dalam berita acara, dan kurangnya antisipasi dalam pelaksanaan UNBK seperti penyediaan komputer, listrik mati. Untuk itu kami menyarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar memonitor pelaksanaan tindak lanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. e. Pelaksanaan Audit atas aset bermasalah pada Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta menyimpulkan bahwa aset bermasalah adalah sebagai berikut: 1) Universitas

Gadjah

Mada

dengan

nilai

bangunan

sebesar

Rp370.402.245.127,00 yang terdiri dari Rumah Sakit Akademik (RSA) terhenti pembangunannya tahun 2012, dan Asrama Mahasiswa Sendowo dan Kinanti 1 terhenti pembangunannya tahun 2010. 2) Universitas

Negeri

Yogyakarta

dengn

nilai

bangunan

sebesar

Rp19.959.242.360,00 yang terdiri dari gedung pendukung pembinaan karakter mahasiswa terhenti pembangunannya tahun 2015, dan gedung perkuliahan pasca sarjana yang tahun 2016 masih dalam proses pembangunan.

vi


3) Institut

Seni

Indonesia

Yogyakarta

dengan

nilai

bangunan

sebesar

Rp86.333.896.401,00 yang terdiri dari gedung asrama mahasiswa dan gedung laboratorium seni terhenti pembangunannya tahun 2013. f. Pelaksanaan audit tujuan tertentu atas saldo aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya serta monitoring inventarisasi barang milik negara (BMN) pada Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta menyimpulkan bahwa: 1) Inventarisasi BMN belum dilaksanakan sesuai ketentuan 2) Penyajian akun aset masih dijumpai kelemahan sehingga dilakukan koreksi pada pencatatan laporan keuangan 3) Pengelolaan rekening yang berasal dari dana sebelum UPN Veteran menjadi perguruan tinggi negeri belum diungkapkan dalam laporan keuangan. 6. Kesehatan Hal-hal yang dijumpai pada pengawasan bidang kesehatan antara lain: a. Hasil Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan skor 69,66 atau kategori cukup. Belum optimalnya capaian kinerja, disebabkan fasilitas infrastruktur kesehatan belum sesuai standar, pembayaran kapitasi/klaim tidak tepat waktu, aplikasi P-Care belum sempurna, ketepatan pelaporan JKN, dan keterlambatan datangnya obat dari e-purchasing. Terkait hal tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami sarankan agar: 1) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut dari Bupati Kulon Progo dan Bupati Gunungkidul untuk perbaikan pengelolaan program JKN terkait dengan data peserta bayar iuran (PBI), fasilitas dan peralatan pada RSUD dan Puskesmas sesuai Permenkes nomor 75 Tahun 2014 serta alokasi anggaran untuk peningkatan SDM. 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait laporan penyelenggaraan JKN

yang

memuat

perencanaan dan pelaksanaan

termasuk

program

pengendalian/ pencegahan fraud. b. Hasil audit pengelolaan kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul untuk menilai kewajaran database kepesertaan JKN Tahun 2015 dan 2016 yang meliputi

vii


kepesertaan PBI APBN dan APBD, kepesertaan penerima upah dan distribusi Kartu Indonesia Sehat bagi peserta PBI dijumpai permasalahan sebagai berikut: 1) Data peserta PBI APBN tahun 2015 dan 2016 belum ter-update dalam database kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul sebanyak 3.672 orang yang terdiri peserta ganda, peserta meninggal dan peserta pegawai pemerintah Non PNS yang masuk APBN. 2) Data peserta PBI APBD tahun 2016 belum ter-update dalam database kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.139 orang. 3) Perbedaan data kepesertaan JKN PBI APBD tahun 2015 menurut BPJS Kesehatan dengan SK Bupati Gunungkidul. 4) Peserta ganda PBI APBD tahun 2016 menurut SK Bupati Gunungkidul. 5) Peserta pejabat daerah dan PNSD belum terdaftar di BPJS sebanyak 818 orang. 6) Perbedaan peserta JKN perangkat desa/ pegawai pemerintah non PNS menurut SK Bupati Gunungkidul dan BPJS. Terhadap pemasalahan tersebut telah direkomendasikan kepada Bupati Gunungkidul dan instansi terkait untuk memperbaiki pemasalahan tersebut. 7. Pengentasan Kemiskinan Hal-hal yang dijumpai pada pengawasan bidang pengentasan kemiskinan antara lain: a. Hasil audit kinerja aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kegiatan ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2016 dengan uji petik pada Kabupaten Gunungkidul dan Sleman menyimpulkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki skor 67,88 atau kategori cukup berhasil sedangkan Kabupaten Sleman memiliki skor 60,01 atau kategori cukup berhasil. b. Kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional (KSP) pada Dinas Sosial Tahun 2016 dilaksanakan untuk melakukan monev atas penyaluran raskin, penyaluran Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan rehabilitasi sosial bagi tidak layak huni (RS-RTLH) bagi fakir miskin dan penyaluran bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP KUBE). c. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan bencana dengan kegiatan pendampingan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana kekeringan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan audit operasional atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Penguatan Kelembagaan (DPK) pada

viii


BPBD Kabupaten Gunungkidul ditemui permasalahan terkait penetapan lokasi pembangunan sarana air bersih, Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan, administrasi pertanggungjawaban dan HPS yang tidak disusun secara cermat. Rekomendasi terkait telah disampaikan kepada kepala BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPBD Kabupaten Gunungkidul. 8. Pengawasan Program Prioritas Daerah Pengawasan dilakukan dengan kegiatan evaluasi perencanaan among tani dagang layar dan evaluasi perencanaan dana keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menemui permasalahan sebagai berikut: a

Program among tani dagang layar belum tercantum dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah disebabkan belum disusunnya grand-design konsep among tani dagang layar yang akan menjadi acuan dalam proses perencanaan dan kebijakan. Pemerintah pusat telah dan sedang menyediakan sarana/prasarana yang mendukung konsep among tani dagang layar berupa akses Jalan Lintas Selatan DIY, Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto dan Bandara Internasional. Kepada Bappeda pemerintah daerah terkait kami telah menyarankan untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang berorientasi pada pengembangan pantai selatan, dan menyelaraskan konsep among tani dagang layar dalam dokumen perencanaan.

b

Evaluasi perencanaan dana keistimewaan dilaksanakan dengan melakukan penelaahan dokumen-dokumen perencanaan dengan hasil sebagai berikut. 1) Rencana Program dan Kegiatan Lima Tahunan Urusan Keistimewaan Tahun 2018-2022 tidak memuat indikator keberhasilan program. 2) Kabupaten/ kota belum menyampaikan usulan program dan kegiatan dana keistimewaan TA 2018. 3) Koordinasi antara BAPPEDA DIY, BAPPEDA Kabupaten/Kota, SKPD Teknis Pengampu Dana Keistimewaan (PA/KPA) belum memadai. 4) Target indikator kinerja capaian program dan indikator hasil dana keistimewaan tidak dirumuskan dan sulit diukur. Saran perbaikan telah disampaikan kepada pimpinan instansi terkait.

ix


B. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal 1. Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Daerah Pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dilaksanakan pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo dengan uji petik pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah. Dari hasil pengawasan dijumpai permasalahan pengelolaan data wajib pajak belum memadai, SDM dan pedoman pemeriksaan pajak belum memadai, pemerintah daerah belum memiliki infrastruktur kelembagaan belum memadai, dan pemerintah daerah belum dapat memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Saran perbaikan terkait telah kami sampaikan kepada kepala daerah dan pimpinan SKPD terkait. 2. Pengawasan Proyek Berbantuan Luar Negeri Hasil audit keuangan atas 9 kegiatan/proyek berbantuan luar negeri (loan) menghasilkan potensi penghematan pengeluaran negara sebesar Rp74.809.852,00. 3. Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Monitoring dan evaluasi DAK tahun 2016 dilaksanakan pada bidang infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pekerjaan umum di dua kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo dengan hasil adanya efisiensi kegiatan sebesar Rp53.346.994,63 yang telah disetor ke rekening kas daerah.

C. Pengamanan Aset Negara/Daerah Pengawasan atas pengamanan aset negara dilakukan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kepolisian dan Kejaksaan selama Tahun 2016

memperoleh

potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp1.690.189.167,93; yang sebagian besar modus pelanggaran tindak pidana korupsi (TPK) yang terjadi pada kegiatan pengelolaan sewa aset, kegiatan penggunaan dana padat karya, penggunaan dana hibah daerah, penerimaan dana pendidikan non kedinasan dan kegiatan land management and policy development program (LMPDP). Kegiatan pengawasan tersebut meliputi audit Investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA). BPKP juga melaksanakan pengamanan aset negara melalui kegiatan Cleareance Aset pada Perum Bulog Divre Daerah Istimewa Yogyakarta; reviu proyek strategis nasional

x


(PSN) pada proyek persiapan pembangunan bandara baru internasional Yogyakarta pada PT Angkasa Pura I (Persero); dan evaluasi Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Permodalan Nasional Mandiri (Persero) cabang Yogyakarta.

D. Peningkatan Governance System Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas governance system di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan melalui kegiatan assurance dan consulting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja, penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan penguatan proses tata kelola pemerintah dan korporasi dengan hasil sebagai berikut: 1. Upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya kemajuan yaitu seluruh LKPD Tahun 2015. Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi: a

Memberikan asistensi pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang dikembangkan secara mandiri oleh BPKP.

b

Melaksanakan Audit atas laporan keuangan proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berlokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

c

Memberikan asistensi pengelolaan keuangan BLUD dalam hal penyusunan dokumen tata kelola BLUD dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan BLUD. BPKP juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD (SIA BLUD) untuk memudahkan BLUD menyusun laporan keuangan yang berfungsi juga sebagai laporan dukungan bagi laporan keuangan pemerintah daerah. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) memberikan fleksibilitas kepada BLUD untuk mengelola keuangannya pelayanan diharapkan menjadi lebih baik dan lebih cepat.

d

Melaksanakan pendampingan dan fasilitasi inputing penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan setiap triwulan untuk mempercepat pelaporan informasi penyerapan APBD. Pada tahun 2016 kegiaan tersebut dilaksanakan di kantor Perwakilan BPKP Derah Istimewa Yogyakarta.

xi


e

Melaksanakan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa kepada aparat di Kabupaten dan Desa (piloting) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2016 dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes bagi aparat di kecamatan di empat kabupaten. BPKP telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan aplikasi SIMDA Desa bagi pengelolaan keuangan desa.

2. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja ditunjukkan dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan hasil penilaian Kemendagri atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD). Hasil evaluasi SAKIP pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan, satu pemerintah daerah berhasil mempertahankan nilai A, tiga pemerintah daerah berhasil meningkatkan dari B menjadi BB, dan satu pemerintah daerah berhasil meningkatkan nilai dari CC menjadi B. Sedang hasil evaluasi LKPPD menunjukkan, semua pemerintah daerah berhasil meningkatkan nilai kinerja dari nilai paling kecil tahun 2014 sebesar 3,0417 menjadi paling kecil tahun 2015 sebesar 3,4813. BPKP melakukan kegiatan pengawasan dengan menjadi narasumber dalam penyusunan LKjIP pemerintah daerah. 3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2016 menunjukkan adanya perbaikan yaitu satu inspektorat berhasil meningkat dari level 2 dengan catatan menjadi level 2 penuh, satu inspektorat bertahan pada level 2 penuh, sedangkan empat inspektorat lainnya masih bertahan pada level 2 dengan catatan perbaikan. BPKP mendorong percepatan peningkatan kapabilitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencapai level 2 penuh dan menuju level 3 melalui berbagai kegiatan pembinaan, antara lain bimtek peningkatan tata kelola APIP, diklat peningkatan kapabilitas APIP, workshop penilaian mandiri kapabilitas APIP, narasumber pelatihan/peningkatan kompetensi pada inspektorat daerah, serta evaluasi kapabilitas APIP.

xii


Beberapa hal yang menjadi kendala dalam peningkatan kapabilitas APIP untuk mencapai level 2 penuh dan menuju level 3 antara lain sebagai berikut: a.

Kurang kuatnya komitmen beberapa kepala daerah dalam mendorong peningkatan peran dan kapabilitas APIP.

b.

Kurang kuatnya kesadaran pimpinan SKPD tentang manfaat dan pentingnya fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern dalam mendorong terwujudnya tujuan, sasaran, tugas dan fungsi SKPD dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan.

c.

Kurang memadainya ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana dibandingkan dengan beban penugasan pengawasan yang harus dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengawasan kurang memenuhi standar yang berlaku.

Guna mempercepat peningkatan kapabilitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kami menyarankan kepada Gubernur agar: a.

mendorong komitmen para kepala daerah untuk meningkatkan kapabilitas APIP antara lain dengan menyediakan sumber daya manusia yang memadai dari sisi jumlah maupun kompetensi, anggaran dan sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dengan baik.

b.

mendorong para kepala daerah untuk mendayagunakan fungsi pengawasan oleh Inspektorat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

4. BPKP sebagai pembina SPIP yang merupakan amanah PP Nomor 60 Tahun 2008, melakukan penguatan tata kelola pemerintah dan korporasi dengan mendukung penerapan SPIP di lingkungan K/L dan Pemda melalui kegiatan pendampingan dalam upaya mencapai Wilayah Tertib Administrasi (WTA), opini WTP, dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian tata kelola pemerintah diantaranya dapat diindikasikan pada level maturitas SPIP. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan perbaikan. Empat pemerintah daerah sudah berada pada level tiga atau terdefinisi, sedangkan dua pemerintah daerah masih berada pada level satu atau rintisan. Upaya BPKP untuk penguatan tata kelola pemerintah dan korporasi antara lain dengan: a. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

xiii


b. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Korporasi c. Evaluasi Kinerja BUMD-BLUD. d. Implementasi Good Corporate Governance (Khusus BUMN/D). e. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui penerapan strategi edukatif (preemptif) dan strategi preventif.

xiv


DAFTAR ISI Kata Pengantar...................................................................................................................... Ringkasan Eksekutif............................................................................................................. Daftar Isi............................................................................................................................... Daftar Tabel.......................................................................................................................... Bab I Gambaran Umum Pengawasan A Peran BPKP.................................................................................................... B Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan..................................................... C Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan................................................................ D Dukungan Sumber Daya................................................................................ Bab II Hasil Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional A Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional 1 Ketahanan Pangan Nasional.................................................................... 2 Maritim.................................................................................................... 3 Pariwisata................................................................................................. 4 Infrastruktur............................................................................................. 5 Pendidikan................................................................................................ 6 Kesehatan................................................................................................. 7 Pengentasan Kemiskinan......................................................................... 8 Pengawasan Program Prioritas Daerah.................................................... B Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal 1 Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Daerah........................................ 2 Pengawasan Proyek Berbantuan Luar Negeri.......................................... 3 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus...................................... C Pengamanan Aset Negara/Daerah 1 Audit Investigatif..................................................................................... 2 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)..................... 3 Pemberian Keterangan Ahli (PKA)......................................................... D Peningkatan Governance System 1 Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan............................................. 2 Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja................................................. 3 Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah............... 4 Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi..................................

xv

i iii xv xvi 1 1 3 3

4 6 7 8 10 12 14 15 18 18 19 20 20 22 27 34 35 38


DAFTAR TABEL Tabel 1

Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengawasan Tahun 2016

Tabel 2

Cakupan Layanan Air Minum Tahun 2016

Tabel 3

Kegiatan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum Tahun 2016

Tabel 4

Rekapitulasi Potensi Penyelamatan Keuangan Negara

Tabel 5

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Tabel 6

Pemberian Keterangan Ahli

Tabel 7

Opini LKPD Tahun 2014 dan 2015

Tabel 8

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BLUD pada tahun 2016

Tabel 9

Skor Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2014-2015

Tabel 10

Skor Hasil Evaluasi LKPPD Tahun 2014-2015

Tabel 11

Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2015 dan 2016

Tabel 12

Hasil Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Tahun 2016

Tabel 13

Hasil Evaluasi SPI PDAM

Tabel 14

Hasil Evaluasi Kinerja BLUD

Tabel 15

Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2013-2015

xvi


1

GAMBARAN UMUM PENGAWASAN

A. PERAN BPKP Dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014

tentang

Peningkatan

Kualitas

Sistem

Pengendalian

Intern

dan

Keandalan

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan kebijakan dan strategi pengawasan BPKP dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Keberadaan Perwakilan BPKP di daerah dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misinya melalui pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di wilayah tugasnya. Juga berperan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan peran pengawasan dan pembinaan pada: 1. Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah 2. Satuan Kerja Kementrian/Lembaga 3. Perguruan Tinggi Negeri 4. BUMN/BUMD

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN BPKP Kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diserahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.

1


Sebagai unit kerja, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Penetapan kebijakan pengawasan dan pembinaan didasarkan pada ruang lingkup peran BPKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup: 1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden. 2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Selain itu, untuk dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan tugas pemerintah, penyusunan kebijakan pengawasan dan pembinaan, BPKP juga memperhatikan amanah yang diberikan kepada BPKP melalui berbagai peraturan perundangundangan sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. 4. Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka panjang Tahun 2012 – 2025. 5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Kegiatan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen,

2


profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efesien dan efektif.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN Pelaksanaan kegiatan dikelompokan kedalam empat dimensi pengawasan yaitu: Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara, dan Peningkatan Governance System. Kegiatan pengawasan dalam tahun 2016 sebanyak 552 penugasan pengawasan (pp) atau 221,69% dari target (PKPT) tahun 2016 sebanyak 249 penugasan pengawasan (pp).

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 136 orang, dengan komposisi jabatan fungsional auditor (jfa) sebanyak 96 orang (70,59%), struktural 5 orang (3,68%), pejabat fungsional umum 31 orang (22,79%), pranata komputer 2 orang (1,47%) dan analis kepegawaian 2 orang (1,47%). Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga didukung dengan dana yang cukup memadai. Sampai akhir tahun 2016 jumlah penyerapan dana sebesar Rp27.001.103.547,00 atau 92% dari anggaran sebesar Rp29.259.286.000,00. Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengawasan Tahun 2016 No

Anggaran

Uraian

1

Rekomendasi hasil pengawasan

2

Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan

Realisasi

Jumlah 2.453.797.000,00

Jumlah % 1.877.546.000,00 76,51

632.756.000,00

619.480.000,00 97,90

124.258.000,00

118.293.000,00 95,20

3.209.811.000,00

2.615.319.000,00 81.48

SPIP 3

Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP Jumlah

3


2

Hasil Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Laporan Hasil Pengawasan BPKP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 disajikan dalam 4 fokus pengawasan, yaitu pengawalan akuntabilitas program pembangunan nasional, peningkatan kontribusi ruang fiskal, pengamanan aset negara, dan peningkatan governance system, dengan rincian sebagai berikut.

A. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap beberapa program pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama pemerintah. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mendukung pencapaian program prioritas pemerintah dengan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul dan memberikan saran perbaikan untuk tercapainya tujuan program pembangunan nasional. Pengawasan didasarkan pada

penilaian

atas

efektivitas,

efisiensi,

dan

keekonomisan

(3E)

pelaksanaan

program/kegiatan melalui audit kinerja dan audit keuangan. Pengawasan dilakukan terhadap prioritas pembangunan pada bidang ketahanan pangan nasional, energi, maritim kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 1. Bidang Ketahanan Pangan Nasional Ketahanan pangan merupakan salah satu penentu dalam stabilitas nasional. Untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu adanya dukungan semua unsur dalam pemerintahan termasuk BUMN yang bergerak dalam penyediaan dan penyaluran bibit serta pupuk. BUMN yang selama ini mendukung program ketahanan pangan adalah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pertani (Persero), dan PT Sang Hyang Seri (Persero). BUMN tersebut mendapat penugasan PSO (Public Service Obligation) dari pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian termasuk menjalankan program Kementerian BUMN yaitu Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) serta Program Penyediaan Benih Berkualitas.

4


BUMN tersebut berkewajiban memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan benih berkualitas dengan prinsip 6 Tepat (jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu dan harga). Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2016 pada Daerah Istimewa Yogyakarta b. Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2016 Kabupaten Sleman c. Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo d. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Kegiatan Prioritas Nasional Kantor Staf Presiden (KSP) pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta e. Reviu Program Ketahanan Pangan tahun 2015 dan semester I tahun 2016 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pada: 1) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 2) PT Pupuk Petrokimia Gresik 3) PT Pertani (Persero) 4) PT Sang Hyang Seri (Persero) Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dijumpai permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Provinsi atau Pusat antara lain: a. Daerah

Istimewa

Yogyakarta

belum

menetapkan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan (LPPB) sesuai Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011. b. Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) oleh Kementerian Pertanian belum didistribusikan kepada petani, antara lain traktor tangan roda dua, rice transplanter, pompa besar, dan traktor roda 4. c. Terdapat perbedaan data luasan areal lahan pertanian pada Kabupaten Sleman dan Kulon Progo antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, BPS dan Kantor Pertanahan. d. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Petrokimia Gresik Persero dan PT Sriwidjaja kepada petani belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. e. Realisasi produksi dan distribusi benih padi, jagung, dan kedelai tidak memenuhi target karena PT Sang Hyang Sri (Persero) dan PT Pertani (Persero) mengalami kendala

5


keuangan dan kurang koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam penerbitan SK Calon Petani Calon Lahan (CPCL) serta varietas benih belum sesuai permintaan petani. Terkait hal tersebut, kami sarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan koordinasi kepada para Bupati untuk segera melaksanakan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 10 tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB). Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi BPKP telah menyarankan kepada empat BUMN terkait agar menghitung kebutuhan pupuk berdasarkan kebutuhan riil petani yang disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK, termasuk menyediakan bibit sesuai varietas yang dibutuhkan petani dan sesuai jadwal tanam, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait penerbitan CPCL.

2. Maritim Dalam bidang kemaritiman, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengawasan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman TA 2015 pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman TA 2015 pada Kabupaten Gunungkidul. c. Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Kabupaten Bantul. Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dijumpai permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Provinsi atau Pusat antara lain: a. Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo belum dapat difungsikan sebagai pelabuhan perikanan karena fasilitas yang diperlukan belum lengkap. b. Ditemukan adanya illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Gunungkidul. c. Bantuan Sarana Penangkapan Ikan berupa kapal 10 GT dan mesin kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan belum diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

6


Terkait hal tersebut, kami sarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk: a. Menyusun kebijakan untuk melanjutkan pembangunan Tanjung Adikarto beserta fasilitas-fasilitas pelabuhan yang diperlukan sehingga dapat segera dioperasionalkan. b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengupayakan kecukupan SDM pengawas dan sarana prasarana untuk menangani illegal fishing serta menyelenggarakan pengawasan bersama instansi pemerintah terkait dalam rangka menangani illegal fishing. c. Memonitor pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan pada Kabupaten Bantul.

3. Pariwisata Dalam bidang pariwisata, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengawasan berupa kegiatan evaluasi lintas sektor kepariwisataan. Tujuan evaluasi lintas sektor kepariwisataan adalah untuk memperoleh gambaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan lintas sektor pariwisata terutama terkait dengan efektivitas kegiatan pemasaran mancanegara dan kegiatan dukungan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut dijumpai permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Provinsi atau Pusat antara lain: a. Sarana jalan dan kualitas pelayanan angkutan darat menuju destinasi tempat wisata kurang memadai. b. Atraksi wisata masih relatif kurang dan belum memiliki jadwal tetap pertunjukan. c. Harga tiket masuk pada lokasi wisata bagi wisatawan mancanegara dianggap diskriminatif terutama yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta PT Taman Wisata Candi. Terkait hal tersebut, kami sarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk: a. Menyelenggarakan event seni dan budaya secara rutin dan terjadwal b. Memberikan masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta PT TWC mengenai keluhan perbedaan harga tiket oleh wisatawan mancanegara. c. Mengusulkan untuk menambah fasilitas wisata dan moda angkutan darat untuk wisatawan.

7


4. Infrastruktur Dalam bidang infrastruktur, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengawasan berupa kegiatan audit kinerja pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW). Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman pedesaan. Capaian kinerja penyelenggaraan Program PISEW tahun 2016 pada Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 90,98% atau masuk kategori berhasil. Dari penilaian tersebut indikator efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah komponen yang berhasil kinerjanya, sedangkan pada indikator keandalan pelaporan kegiatan PISEW dinilai kurang behasil. Terhadap capaian yang belum optimal tersebut, telah kami sarankan kepada penanggungjawab program/kegiatan agar melengkapi dokumen atau laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman. Keberhasilan pembangunan bidang infrastruktur juga dapat dilihat dari tingkat cakupan pelayanan air minum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang disediakan oleh PDAM maupun dengan sistem penyediaan air minum lainnya. Penyediaan infrastruktur pelayanan air minum oleh PDAM, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai rata-rata cakupan layanan air minum sampai dengan semester I tahun 2016 sebesar 34,01% dari jumlah penduduk. Sedangkan capaian cakupan pelayanan teknis yang dilakukan oleh PDAM adalah sebesar 48,17% dari jumlah penduduk dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini : Tabel 2 Cakupan Layanan Air Minum Tahun 2016 Cakupan Pelayanan (%) No

1 2 3 4 5

PDAM

Cakupan Administratif

Cakupan Teknis

Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Rata-Rata

44,29 15,14 48,14 23,10 39,40 34,01

44,29 15,54 61,60 52,72 66,72 48,17

8

Kuantitas air (m3/pelanggan/bln)

Kontinuitas air (jam/hari)

18,21 15,22 15,33 13,61 13,89 15,25

23,99 24,00 19,56 22,40 23,37 22,66


Dalam rangka peningkatan cakupan layanan air minum pemerintah pusat telah mencanangkan Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Program hibah air minum tersebut merupakan pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBN 2016. Pemerintah Daerah dipersyaratkan melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada PDAM, yang selanjutnya PDAM melaksanakan pemasangan sambungan rumah sesuai kriteria penerima manfaat dan kriteria teknis sambungan rumah (SR). Terkait pelaksanaan program ini, BPKP melakukan reviu atas laporan hasil verifikasi pelaksanaan program hibah air minum yang dilaksanakan oleh konsultan. Pada tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan reviu atas laporan hasil verifikasi hibah air minum pada empat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: Tabel 3 Kegiatan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum Tahun 2016

No 1 2 3 4

PDAM PDAM Kabupaten Sleman PDAM Kabupaten Bantul PDAM Kabupaten Gunungkidul PDAM Kabupaten Kulon Progo Jumlah

Nilai Penyertaan Modal (Rp) 7.578.900.000

Target Sambungan Rumah (SR)

Realisasi Sambungan Rumah (SR)

%

1.850

1.813

98,00

4.500.000.000

1.500

1.558

103,87

3.500.000.000

1.166

1.169

100,26

1.050.000.000

350

376

107,43

16.628.900.000

4.866

4.916

101,03

Berdasarkan hasil reviu tersebut dapat disampaikan bahwa: a. Seluruh pemerintah kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti program hibah air minum telah melakukan penyetoran penyertaan modal kepada PDAM. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp7.578.900.000,00 melebihi nilai surat penetapan pemberian hibah (SPPH) sebesar Rp5.500.000,00. Sedangkan realisasi sambungan rumah hanya sebanyak 1.813 SR dari target sesuai ketentuan SPPH sebanyak 1.850 SR. b. Penetapan baseline belum dilaksanakan dengan cermat yang terlihat dari adanya penerima manfaat yang memperoleh lebih dari satu sambungan rumah c. Terdapat penerima manfaat tidak sesuai baseline.

9


5. Pendidikan Dalam bidang pendidikan, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengawasan berupa kegiatan monitoring bantuan pemerintah dan bantuan sosial di lingkungan Ditjen Pendidikan, pemetaan atas pengelolaan dana transfer ke Daerah (DTKD) bidang pendidikan, monitoring dan evaluasi program KSP bidang pendidikan, pemantauan ujian nasional SMP, audit aset bermasalah, dan audit tujuan tertentu atas saldo aset pada Kemenristek dikti, dengan rincian sebagai berikut: a. Monitoring Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Sasaran monitoring adalah bantuan pemerintah berupa sarpras pendidikan dan bansos Program Indonesia Pintar (PIP) TA 2016 yang dikelola dan disalurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SD, SMP, SMA dan SMK). Pada Kabupaten Sleman jumlah sekolah penerima bantuan pemerintah sebanyak 60 sekolah dengan total bantuan yang telah disalurkan sebesar Rp14.816.562.506,00. Sedangkan jumlah siswa penerima Kartu Indonesia Pintar dan Bantuan Program Indonesia Pintar sebanyak 1.979 siswa. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: 1) Beberapa item pekerjaan rehabilitasi kelas dan pembangunan ruang kelas kurang/tidak dilaksanakan pada tiga sekolah. 2) Administrasi belum tertib terjadi pada 10 sekolah. 3) Kewajiban perpajakan belum dipungut dan atau disetor ke kas negara pada enam sekolah sebesar Rp60.646.769,00. Terhadap permasalahan tersebut, telah kami sarankan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan masing-masing Kepala Sekolah, untuk memperbaiki permasalahan tersebut. b. Pemetaan atas pengelolaan dana transfer ke daerah bidang pendidikan Dari hasil pemetaan atas pengelolaan dana transfer ke daerah bidang pendidikan (DAK, TP dan Tamsil Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah) pada Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul per 31 Maret 2016 ditemukan adanya sisa anggaran sebagai berikut: 1) Sisa anggaran DAK sebesar Rp44.526.280.166,78. 2) Sisa anggaran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp261.965.037.725,00. 3) Sisa anggaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp2.914.086.478,00.

10


Sisa anggaran pada TP dan Tamsil Guru PNSD telah mencukupi untuk membayar kekurangan bayar guru PNSD. c. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pendidikan Ruang lingkup kegiatan monev antara lain berupa pemberian bantuan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), penggunaan ujian nasional bebasis komputer (UNBK) dan pelaksanaan pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hasil monitoring menunjukkan bahwa seluruh target program telah tercapai 100%, kecuali pemberian bantuan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu melalui KIP, karena pemutakhiran data sasaran penerima KIP dilakukan oleh pusat dan tidak semua kabupaten mempunyai data penerima KIP. Terhadap hal tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami sarankan agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016. d. Pemantauan Pelaksanaan UN SMP Pemantauan pelaksanaan UN SMP dilaksanakan pada lima sekolah, dengan jumlah peserta UN sebanyak 1.355 siswa. Dari hasil pemantauan UN SMP dapat disimpulkan antara lain: 1) Pelaksanaan UN Tahun ajaran 2015/2016 telah berjalan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional 2) Terdapat permasalahan pada pelaksanaan UN TA 2015/2016 yaitu terdapat beberapa kesalahan dalam naskah UN, pengawas ujian tidak tertib dalam mencatat permasalahan dalam berita acara, dan kurangnya antisipasi dalam pelaksanaan UNBK seperti penyediaan komputer dan listrik mati. Terkait hal tersebut, kami sarankan agar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memonitor pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. e. Audit Aset Bermasalah Audit atas aset bermasalah bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi aset bermasalah/mangkrak dan belum terselesaikan sebagai bahan bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas dan kebijakan penyelesaian pembangunan dan penyediaan anggaran.

11


Kegiatan audit aset bermasalah dilaksanakan pada Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dengan nilai aset bermasalah sebagai berikut: 1) Universitas Gadjah Mada dengan nilai bangunan sebesar Rp370.402.245.127,00 yang terdiri dari Rumah Sakit Akademik (RSA) terhenti pembangunannya tahun 2012, dan Asrama Mahasiswa Sendowo dan Kinanti 1 terhenti pembangunannya tahun 2010. 2) Universitas Negeri Yogyakarta dengn nilai bangunan sebesar Rp19.959.242.360,00 yang terdiri dari gedung pendukung pembinaan karakter mahasiswa terhenti pembangunannya tahun 2015, dan gedung perkuliahan pasca sarjana yang tahun 2016 masih dalam proses pembangunan. 3) Institut

Seni

Indonesia

Yogyakarta

dengan

nilai

bangunan

sebesar

Rp86.333.896.401,00 yang terdiri dari gedung asrama mahasiswa dan gedung laboratorium seni terhenti pembangunannya tahun 2013. f. Audit tujuan tertentu atas saldo aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya serta monitoring inventarisasi barang milik negara (BMN) Audit tujuan tertentu atas saldo aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian pos-pos aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya dalam laporan keuangan serta melakukan monitoring terhadap proses inventarisasi BMN. Kegiatan ini dilaksanakan pada Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dijumpai permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain : 1) Inventarisasi BMN belum dilaksanakan sesuai ketentuan 2) Penyajian akun aset masih dijumpai kelemahan sehingga dilakukan koreksi pada pencatatan laporan keuangan 3) Pengelolaan rekening yang berasal dari dana sebelum UPN Veteran menjadi perguruan tinggi negeri belum diungkapkan dalam laporan keuangan.

6. Kesehatan Dalam bidang kesehatan, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengawasan berupa audit kinerja terhadap Program Jaminan Kesehatan

12


Nasional (JKN) dan audit pengelolaan kepesertaan JKN, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Hasil audit kinerja JKN Tahun 2015 mencapai skor 69,66 atau kategori cukup. Belum optimalnya capaian kinerja, disebabkan fasilitas infrastruktur kesehatan belum sesuai standar, pembayaran kapitasi/klaim tidak tepat waktu, aplikasi P-Care belum sempurna, ketepatan pelaporan JKN, dan keterlambatan datangnya obat dari epurchasing. Terkait hal tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami sarankan agar: 1) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut dari Bupati Kulon Progo dan Bupati Gunungkidul untuk perbaikan pengelolaan program JKN terkait dengan data peserta bayar iuran (PBI), fasilitas dan peralatan pada RSUD dan Puskesmas sesuai Permenkes nomor 75 Tahun 2014 serta alokasi anggaran untuk peningkatan SDM. 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait laporan penyelenggaraan JKN yang memuat perencanaan dan pelaksanaan termasuk program pengendalian/ pencegahan fraud. b. Audit Pengelolaan kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul Audit pengelolaan kepesertaan JKN untuk menilai kewajaran database kepesertaan JKN Tahun 2015 dan 2016 yang meliputi kepesertaan PBI APBN dan APBD, kepesertaan penerima upah dan distribusi Kartu Indonesia Sehat bagi peserta PBI. Dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut dijumpai permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Provinsi atau Pusat antara lain: 1) Data peserta PBI APBN tahun 2015 dan 2016 belum ter-update dalam database kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul sebanyak 3.672 orang yang terdiri peserta ganda, peserta meninggal dan peserta pegawai pemerintah Non PNS yang masuk APBN. 2) Data peserta PBI APBD tahun 2016 belum ter-update dalam database kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.139 orang.

13


3) Perbedaan data kepesertaan JKN PBI APBD tahun 2015 menurut BPJS Kesehatan dengan SK Bupati Gunungkidul. 4) Peserta ganda PBI APBD tahun 2016 menurut SK Bupati Gunungkidul. 5) Peserta pejabat daerah dan PNSD belum terdaftar di BPJS sebanyak 818 orang. 6) Perbedaan peserta JKN perangkat desa/ pegawai pemerintah non PNS menurut SK Bupati Gunungkidul dan BPJS. Tehadap permasalahan tersebut telah direkomendasikan kepada Bupati Gunungkidul dan Instansi terkait untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

7. Pengentasan Kemiskinan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan telah melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2016. Audit kinerja aksesibilitas masyarakat miskin bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program, yang dilakukan secara uji petik pada Kabupaten Gunungkidul dan Sleman. Hasil audit kinerja aksesibilitas masyarakat miskin pada Kabupaten Gunungkidul mencapai skor 67,88 atau kategori cukup berhasil, sedangkan pada Kabupaten Sleman mencapai skor 60,01 atau kategori cukup berhasil. Belum optimalnya capaian kinerja disebabkan KUBE baru dibentuk pada saat proposal diajukan, belum dilakukan pemetaan usaha kelompok KUBE dan mitra kerja, belum disalurkannya honor pendamping, dan pendamping kurang memahami pembuatan laporan sesuai dengan juknis KUBE. b. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional (KSP) pada Dinas Sosial Tahun 2016 Pengawasan atas program prioritas kemiskinan berupa monitoring terhadap program prioritas pembangunan nasional, diuraikan sebagai berikut: 1) Tersalurkannya raskin kepada 288.391 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) telah terealisasi 100%. 2) Target pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 28.118 RTSM telah terealisasi 28.092 RTSM atau 99,91%.

14


3) Bantuan rehabilitasi sosial bagi tidak layak huni (RS-RTLH) bagi fakir miskin terealisasi 100% yaitu terselesaikannya rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 90 unit. 4) Bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP KUBE) dengan target terlaksananya asistensi sosial dan stimulan UEP bagi fakir miskin sebanyak 60 KUBE perdesaan dan 60 KUBE perkotaan belum terlaksana, karena masih dalam proses pembukaan rekening pada Bank BRI. c. Evaluasi Pengelolaan Bencana Evaluasi terhadap pengelolaan Bencana pada BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada kegiatan pendampingan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana kekeringan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan audit operasional atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Penguatan Kelembagaan (DPK) pada BPBD Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil evaluasi terhadap pengelolaan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditemui permasalahan sebagai berikut: 1) Penetapan lokasi pembangunan sarana air bersih tidak tepat sasaran. 2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 3) Administrasi pertanggungjawaban tidak tertib dan tidak benar. 4) HPS tidak disusun secara cermat. Terkait permasalahan tersebut telah direkomendasikan kepada kepala BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPBD Kabupaten Gunungkidul untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

8. Pengawasan Program Prioritas Daerah Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengawasan program prioritas daerah telah melakukan evaluasi perencanaan among tani dagang layar dan evaluasi perencanaan dana keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. a. Evaluasi Perencanaan Among Tani Dagang Layar Among Tani Dagang Layar merupakan paradigma baru yang merupakan shifting of mind (pergeseran pola pikir masyarakat), bukan menjadikan masyarakat petani menjadi masyarakat nelayan, tetapi merupakan satu kesatuan yang memiliki arti adanya kegiatan usaha pertanian (AT) dan kelautan (DL) yang dilaksanakan oleh

15


pemangku kepentingan secara simultan, bersama-sama, terintegrasi dan berkolaborasi membentuk sinergi dalam pengembangan potensi PANSELA (pantai selatan) Yogyakarta dalam sebuah konsep program yang besar dan mendasar. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai auditor internal pemerintah tahun 2016 melaksanakan evaluasi program Among Tani Dagang Layar di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Program tersebut belum tercantum dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah disebabkan belum dapat mewujudkan konsep among tani dagang layar dengan menyusun grand-design konsep among tani dagang layar yang akan menjadi acuan dalam proses perencanaan dan kebijakan dalam merwujudkan konsep among tani dagang layar. Namun pemerintah pusat saat ini telah menyediakan sarana/prasarana yang mendukung konsep among tani dagang layar antara lain sebagai berikut: 1) Terwujudnya akses Jalan Lintas Selatan DIY sepanjang 125,125 km dari Karangnongko Kulon Progo sampai dengan Jerukwudel Kabupaten Gunungkidul dan sampai Kabupaten Wonogiri. 2) Dibangunnya Pelabuhan Tanjung Adikarto selain sebagai Pelabuhan Pendaratan Ikan bagi nelayan di Pantai Selatan DIY, diharapkan akan berubah/dan berkembang menjadi Pelabuhan kapal-kapal besar yang akan melintasi Pantai Selatan DIY. 3) Proses pembangunan Bandara Internasional yang akan meningkatkan pelayanan penerbangan masuk keluar wilayah DIY. Kami menyarankan agar memerintahkan Bappeda Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda Kulonprogo, pemda Gunungkidul untuk: 1) Mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang berorientasi pada pengembangan pantai selatan. 2) Menyelaraskan konsep among tani dagang layar dalam dokumen perencanaan Kabupaten setelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta menetapkan peraturan daerah yang mendasari perwujudan among tani dagang layar. b. Evaluasi Perencanaan Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Evaluasi perencanaan dana keistimewaan dilaksanakan dengan melakukan penelaahan dokumen-dokumen perencanaan secara uji petik dan wawancara. Penelaahan dokumen perencanaan meliputi RPJMD DIY Tahun 2012-2017, IKU Gubernur Tahun

16


2012-2017, RKPD DIY tahun 2017 dan RKA Tahun 2017 program/ kegiatan usulan beberapa kabupaten. Sedangkan wawancara dilakukan di BAPPEDA DIY, BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul dan BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo. Hasil Evaluasi Perencanaan Dana Keistimewaan sebagai berikut: 1) Rencana Program dan Kegiatan Lima Tahunan Urusan Keistimewaan Tahun 2018-2022 tidak memuat indikator keberhasilan program. 2) Kabupaten/ kota belum menyampaikan usulan program dan kegiatan dana keistimewaan TA 2018. 3) Koordinasi antara BAPPEDA DIY, BAPPEDA Kabupaten/Kota, SKPD Teknis Pengampu Dana Keistimewaan (PA/KPA) belum memadai. 4) Target indikator kinerja capaian program dan indikator hasil dana keistimewaan tidak dirumuskan dan sulit diukur Untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan kami telah menyarankan kepada Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta agar menginstruksikan kepada Kepala BAPPEDA untuk: 1) Melengkapi rencana program dan kegiatan lima tahunan urusan keistimewaan dengan indikator keberhasilan capaian program yang dijabarkan untuk lima tahun. 2) Mentaati ketentuan tata kala proses perencanaan dana keistimewaan seperti diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2016 tentang pengelolaan dana keistimewaan dengan melibatkan fungsi perencanaan di kabupaten/kota. 3) Mendokumentasikan tahap desk evaluation dalam bentuk berita acara atau dokumen sejenis sebagai pelaksanaan pengendalian intern. 4) Menyampaikan usulan program dan kegiatan dana keistimewaan yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota yang ditembuskan kepada BAPPEDA kabupaten/kota yang bersangkutan. 5) Menelaah kembali pernyataan indikator program dan hasil yang sulit diukur dan mengkomunikasikan kepada PA/KPA. 6) Memerintahkan PA/KPA agar melengkapi dan memperbaiki indikator-indikator agar memenuhi kriteria spesifik, realistis, terukur dan dapat dicapai.

17


B. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan ruang fiskal bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negaea dan menjaga pengeluaran negara dalam batas kewajaran dan dilakukan secara efisien, dilakukan melalui kegiatan pengawasan optimalisasi penerimaan daerah, pengawasan proyek berbantuan luar negeri dan monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus tahun 2015. 1. Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Daerah Dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Ruang lingkup pengawasan adalah pendapatan asli daerah tahun anggaran 2015 dan 2016 untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah yang dilakukan secara uji petik atau sampel. Dari hasil pengawasan dijumpai permasalahan sebagai berikut: a. Pengelolaan data wajib pajak belum memadai untuk mendukung penyusunan potensi PAD. Dinas Pendapatan Daerah belum melakukan pengumpulan data wajib pajak secara komprehensif. b. Pemeriksaan pajak dilaksanakan belum berdasarkan pedoman pemeriksaan yang dibakukan dan pelatihan bagi pemeriksa pajak belum terprogram secara kontinyu. c. Pemerintah daerah belum memiliki infrastruktur kelembagaan yang memadai untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak. d. Pemerintah daerah belum dapat memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi karena belum ditetapkannya peraturan yang mengatur tentang pemungutan retribusi tersebut. Terhadap permasalahan tersebut serta saran perbaikannya telah kami sampaikan kepada kepala daerah dan pimpinan SKPD terkait. 2. Pengawasan Proyek Berbantuan Luar Negeri Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit keuangan atas program/proyek berbantuan luar negeri (loan) sebanyak 9 kegiatan/proyek. Pelaksanaan audit keuangan mencakup audit terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan

18


program, penilaian terhadap efektivitas internal control, kinerja program, serta ketaatan terhadap ketentuan program. Kegiatan audit menghasilkan potensi penghematan pengeluaran negara sebesar Rp74.809.852,00. 3. Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Monitoring dan evaluasi DAK pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan untuk menilai kelayakan laporan output DAK yang dibuat pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar penentuan jumlah penggantian DAK. Monitoring dan evaluasi DAK tahun 2016 dilaksanakan pada bidang infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pekerjaan umum di dua kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Hasil

monitoring

dan

evaluasi

DAK

diperoleh

efisiensi

kegiatan

sebesar

Rp53.346.994,63 yang telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian: -

Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp44.576.416,00

-

Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp8.770.518,63

Pemerintah daerah masih dapat mengoptimalkan efisiensi pengeluaran keuangan negara/ daerah melalui upaya perbaikan sebagai berikut: a. Menyempurnakan SOP pemeriksaan dan penerimaan barang. b. SKPD penerima DAK agar melakukan identifikasi penilaian risiko dan membuat rencana tindak pengendaliannya. c. Bapedda agar melakukan verifikasi dan validasi secara cermat atas data yang diperoleh untuk penganggaran dan pelaporan DAK. C. Pengamanan Aset Negara/Daerah Pengawasan atas pengamanan aset negara dilakukan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dengan tujuan memberikan kontribusi dalam upaya penyelamatan keuangan negara melalui audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), serta pemberian keterangan ahli. Dari

hasil

audit

diperoleh

potensi

penyelamatan

keuangan

negara

sebesar

Rp1.690.189.167,93; yang sebagian besar modus pelanggaran tindak pidana korupsi (TPK) yang terjadi pada kegiatan pengelolaan sewa aset, kegiatan penggunaan dana padat karya, penggunaan dana hibah daerah, penerimaan dana pendidikan non kedinasan dan kegiatan land management and policy development program (LMPDP).

19


Penyelamatan aset negara/daerah dilakukan melalui penerapan strategi represif atas permintaan penyidik, meliputi audit investigatif atas kasus atau perkara yang berindikasi tindak pidana korupsi, dan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara, disajikan pada tabel berikut. Tabel 4 Rekapitulasi Potensi Penyelamatan Keuangan Negara

No. 1. 2.

Uraian Audit Investigatif Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Jumlah

Jumlah Kasus 2

Nilai Potensi Ketugian (Rp)

6

348.921.867,50 1.341.267.300,43

8

1.690.189.167,93

1. Audit Investigatif Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2016 telah melakukan audit investigatif terhadap dua laporan/kasus dan ditemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp348.921.867,50 dengan rincian sebagai berikut: a. Dugaan TPK dalam Program Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) TA 2015 pada Kabupaten Bantul berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku pada program tersebut, dengan melakukan mark up pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp43.710.000,00. Kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. b. Dugaan TPK pungutan desa dalam Kegiatan LMPDP di Desa Karangtengah, Wonosari Kabupaten Gunungkidul, TA 2007-2008 berupa penyimpangan kegiatan dari ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp305.211.867,50. Kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. 2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas enam kasus untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian negara yang timbul dari kasus penyimpangan guna mendukung tindakan litigasi atas

permintaan

APH. Total

Rp1.341.267.300,43 dengan rincian sebagai berikut:

20

nilai

kerugian

negara

sebesar


Tabel 5 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

No. a. b. c. d.

Jumlah Kasus 1 2 2 1 6

Instansi Provinsi Kabupaten/Kota K/L BUMD Jumlah

Nilai Kerugian (Rp) 53.200.000,00 203.157.770,43 1.049.684.700,00 35.224.830,00 1.341.267.300,43

Hasil audit PKKN tersebut berupa audit dalam rangka PKKN atas dugaan TPK dengan rincian sebagai berikut: a. Penyimpangan pengelolaan sewa aset milik Sekolah Tinggi Multi Media MMTC (STMM MMTC) Yogyakarta berupa penginapan/guesthouse tahun 2007-2010 yang terdiri dari penerimaan pajak sewa kamar dan penerimaan extra bed berdasarkan

ketentuan,

yang

menimbulkan

kerugian

negara

tidak sebesar

Rp460.234.700,00. b. Penyelewengan dana hibah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 oleh ketua kelompok ternak sapi Subur Makmur Dusun Kepek I, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp53.200.000,00. c. Penyimpangan

dana

padat

karya

infrastruktur

Desa

Banjarejo,

Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015

Kecamatan

yaitu dengan

menggunakan dana padat karya tidak sesuai ketentuan, yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp126.754.141,00. d. Penyimpangan pembangunan barak pengungsian/shelter Tirtomartani, Kalasan, Sleman Tahun Anggaran 2012 yaitu berupa pekerjaan barak dan pekerjaan WC luar yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp76.403.629,43. e. Penyimpangan Penerimaan Dana Pendidikan non Kedinasan pada STMM MMTC yang tidak disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP tahun 2007 sampai dengan 2009, yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp589.450.000,00. f. Penyimpangan penggunaan uang operasional produksi pada Unit Pertambangan PT AMI Tahun 2011 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp35.224.830,00.

21


3. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) Pemberian keterangan ahli bertujuan untuk memberikan pendapat berdasarkan keahlian di bidang akuntansi dan auditing dalam suatu kasus TPK dan/atau perdata untuk membuat jelas suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pemberian keterangan ahli pada instansi penyidik kepolisan dan kejaksaan serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sebanyak 13 kasus dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel 6 berikut. Tabel 6 Pemberian Keterangan Ahli

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah Kasus 1 6 3 1 1 1 13

Instansi Penyidik Polres Kota Yogyakarta Pengadilan Tipikor Yogyakarta Polda D.I. Yogyakarta Polres Bantul Polres Gunungkidul Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Jumlah

Nilai Kerugian (Rp) 142.576.400,00 519.996.925,00 1.100.615.000,00 35.224.830,00 126.754.141,00 663.661.297,00 2.588.828.593,00

Pemberian keterangan ahli atas dugaan TPK dapat dijelaskan sebagai berikut: a. PKA di depan Penyidik Polres Kota Yogyakarta sebanyak satu kasus atas perkara TPK dugaan

penyelewengan

dana

pada

UPK BKM

Semeru

Kelurahan

Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta periode Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2011 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp142.576.400,00. b. PKA di Pengadilan Tipikor Yogyakarta sebanyak enam kasus yaitu: 1) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan dana hibah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh ketua kelompok ternak Andini Makmur Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp53.150.000,00. 2) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan pengelolaan Pendapatan Asli Desa, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 sampai

dengan

2013

dengan

Rp172.348.145,00.

22

kerugian

keuangan

negara

sebesar


3) Atas perkara dugaan TPK penerimaan tunjangan suami yang tidak sesuai ketentuan oleh seorang dosen salah satu kopertis di Yogyakarta dengan kerugian negara sebesar Rp25.387.830,00. 4) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola

Keuangan

Badan

Keswadayaan

Masyarakat

Patangpuluhan sejak Januari 2009 sampai dengan Juni

Kelurahan 2011, yang

menimbulkan kerugian negara sebesar Rp142.576.400,00. 5) Atas perkara dugaan TPK Penyimpangan Dana Desa Margosari Kecamatan pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp73.334.550,00. 6) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan dana Hibah PEMDA Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 oleh ketua kelompok ternak sapi Subur Makmur alamat Desa Kepek I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp53.200.000,00. c. PKA di depan penyidik POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak tiga kasus yaitu: 1) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan pada ST MMTC kasus pemungutan pajak sewa kamar selama tahun 2007 sampai dengan 2010 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan pribadi serta penyimpangan pemungutan sewa ekstra bed periode tahun 2009 sampai dengan 2013 yang tidak ada dasarnya dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan

dengan

kerugian

keuangan

negara

sebesar

Rp457.965.000,00. 2) Atas perkara dugaan TPK penyelewengan dana hibah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 oleh ketua kelompok ternak sapi Subur Makmur Dusun Kepek I, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp53.200.000,00. 3) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan dana pendidikan non kedinasan STMM MMTC tahun 2007 sampai dengan 2009 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp589.450.000,00.

23


d. PKA di depan Penyidik Polres Bantul sebanyak dua kali terhadap kasus perkara dugaan TPK penyelewengan uang untuk operasional produksi pada unit pertambangan PT Anindya Mitra Internasional tahun 2011 yaitu untuk pembayaran pembelian bahan baku batu grid kepada suplier dan untuk pembayaran pembelian bahan baku yang merugikan negara sebesar Rp35.224.830,00. e. PKA di depan Penyidik Polres Gunungkidul sebanyak dua kali terhadap kasus dugaan TPK penyimpangan Dana Padat Karya Infrastruktur Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul TA 2015, yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp126.754.141,00. f. PKA di depan Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sebanyak satu kasus penyimpangan pengelolaan keuangan proyek Buffer Stock pada PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) periode Desember 2005 sampai dengan Juli 2008 yang diindikasikan/berpotensi

merugikan

keuangan

negara/daerah

sebesar

Rp663.661.297,00 Disamping bekerja sama dengan APH, BPKP dalam melakukan pengawasan atas pengamanan aset negara juga melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Cleareance Aset Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance

diharapkan

akan

mampu

meningkatkan

kepercayaan

masyarakat/stakeholder atas pengelolaan keuangan negara. Namun demikian dalam praktik masih terdapat berbagai permasalahan pengelolaan aset tetap pada beberapa BUMN,

antara

lain

terkait

dengan

legalitas

aset

tetap,

pencatatan

dan

pengadministrasian yang kurang tertib, pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga yang tidak berhak, dan rendahnya produktivitas aset. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kegiatan inventarisasi dan cleareance aset pada Perum Bulog Divre Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang dijumpai pada kegiatan tersebut antara lain terdapat aset yang belum dicatat dan terdapat aset yang diagunkan dan digunakan pihak lain tanpa dikenakan sewa. Atas permasalahan tersebut kami telah menyarankan Perum Bulog untuk menertibkan pencatatan dan memastikan kejelasan status aset.

24


b. Reviu Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta pada PT Angkasa Pura I (Persero) Proyek pembangunan bandara internasional Yogyakarta merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan penumpang dan mampu mendorong pertumbuhan daerah sekitar bandara maupun pertumbuhan nasional. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan reviu terhadap tata kelola penyelenggaraan PSN yang meliputi penyiapan proyek, penyediaan lahan untuk proyek, pendanaan proyek, jaminan pemerintah, perijinan/non perijinan, pengadaan barang/jasa,

pemenuhan

komponen

dalam

negeri,

tata

ruang,

pelaksanaan

pembangunan fisik proyek, pengawasan, dan pengendalian proyek serta regulasi proyek. Dari kegiatan tersebut dijumpai beberapa permasalahan antara lain: 1) Terdapat tuntutan penggantian tambak yang tidak berijin atau ilegal oleh masyarakat. 2) Dalam pelaksanaan pengadaan lahan terdapat pihak yang mengajukan keberatan atas pemberian ganti rugi yang sampai dengan 7 September 2016 masih dalam proses persidangan. 3) Terdapat permintaan masyarakat terdampak untuk dapat memanfaatkan bahan bongkaran bangunan dan fasilitas lain termasuk pepohonan. 4) Pemberitahuan pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) atas pengadaan tanah bandara telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tetapi belum disepakati oleh Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta, karena berdasarkan kajian hukum peraturan perundang-undangan yang mendasari pengenaan BPHTB memungkinkan BPHTB dibebaskan atau dikenakan tarif 0%. 5) Belum ditetapkannya BOP dan belum adanya mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOPP), yang mengakibatkan lemahnya pengendalian penggunaan BOP. 6) Nilai yang akan dikonsinyasikan milik masyarakat serta nilai fasilitas umum/fasilitas sosial dan tanah milik Pakualam (Pakualam Ground) masih dalam proses validasi oleh Kanwil BPN .

25


Terhadap

permasalahan tersebut BPKP

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

telah

menyarankan Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta agar: (1) Mengkaji kembali pemanfaatan aset dengan dengan mempertimbangkan asas biaya dan manfaat dalam mengambil keputusan (apakah akan diserahkan kepada masyarakat terdampak, dimanfaatkan sendiri, dilelang, dsb). (2) Melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait pengenaan tarif BPHTB atas pengadaan tanah. (3) Melakukan negosiasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk dapat memproses perizinan yang diperlukan sambil menunggu kepastian hukum yang dilakukan. (4) Menetapkan

BOP

dan

menyusun

mekanisme

penggunaan

dan

pertanggungjawabannya. c. Evaluasi Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Permodalan Nasional Mandiri (Persero) cabang Yogyakarta mengelola dana PKBL dari berbagai sumber antara lain dana mitra yang berasal dari pengalihan eks PT Askes dan PT Jamsostek. Hasil evaluasi atas pelaksanaan PKBL yang dilaksanakan PT PNM diketahui bahwa pengelolan dana PKBL belum optimal, antara lain terlihat dari hal-hal sebagai berikut: 1) Pengelolaan dana PKBL belum maksimal karena evaluasi dan seleksi penetapan calon penerima bantuan tidak didukung dengan dokumen pengajuan bantuan maupun survei calon penerima bantuan. 2) Terdapat pinjaman dana program berkolektabilitas macet sebanyak 158 mitra atau 47,74% dari 331 mitra binaan yang seluruhnya merupakan binaan hasil penerusan PT Askes dan PT Jamsostek. Atas permasalahan tersebut kami telah menyarankan PT PNM (Persero) cabang Yogyakarta agar: 1) Melakukan survei terlebih dahulu dalam menentukan kebutuhan dan penerima dana bina lingkungan. 2) Melakukan upaya pemulihan pinjaman macet dengan meningkatkan pemantauan dan pembinaan kepada mitra binaan serta mengadministrasikan kegiatan tersebut agar mitra dapat melakukan pembayaran tepat waktu dan lebih berkembang usahanya.

26


D. Peningkatan Governance System Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas governance system di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan melalui kegiatan assurance dan consulting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja, penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan penguatan proses tata kelola pemerintah dan korporasi. 1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Salah satu peran BPKP di daerah adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator kualitas akuntabilitas keuangan salah satunya ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: Tabel 7 Opini LKPD Tahun 2014 dan 2015 No.

Pemda

Opini 2014

Opini 2015

1.

Daerah Istimewa Yogyakarta

WTP

WTP

2.

Kota Yogyakarta

WTP

WTP

3.

Kabupaten Sleman

WTP

WTP

4.

Kabupaten Bantul

WTP

WTP

5.

Kabupaten Kulon Progo

WTP

WTP

6.

Kabupaten Gunungkidul

WDP

WTP

Satu Pemda mengalami kenaikan tingkat opini yaitu Kabupaten Gunungkidul yang untuk pertama kali memperoleh opini WTP untuk LKPD tahun 2015, sedangkan lima Pemda lain berhasil mempertahankan kualitas akuntabilitas keuangan dengan tetap memperoleh opini WTP. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatan kualitas pelaporan keuangan meliputi : a.

Asistensi Pengelolaan Keuangan pada Pemda BPKP telah melakukan pendampingan atas pengelolaan keuangan pada enam pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dari enam pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP pada tahun 2015 sebanyak dua Pemda menggunakan program aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang dikembangkan secara mandiri oleh BPKP. Aplikasi SIMDA tersebut digunakan untuk mengelola keuangan Pemda

27


secara komprehensif mulai dari sistem keuangan, aset daerah, pendapatan daerah, dan penggajian. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja yaitu: 1) Pendampingan Penyusunan LKPD Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pendampingan Reviu LKPD Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul. 2) Pendampingan trouble shooting aplikasi SIMDA keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 3) Pendampingan Implementasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Bantul 4) Narasumber pada Kota Yogyakarta, meliputi: a) FGD sinkronisasi laporan keuangan, revisi kebijakan akuntansi terkait penerimaan hibah langsung, persediaan dan pendapatan pajak serta retribusi. b) FGD optimalisasi piutang daerah dan persiapan penerapan PSAP nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan. c) FGD hasil reviu laporan keuangan semester I tahun 2016. d) Implementasi akuntansi berbasis akrual, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, rekonsiliasi piutang daerah dan perhitungan amortisasi aset tak berwujud, reviu laporan keuangan dan pengelolaan BMD. 5) Narasumber pada Kabupaten Bantul, meliputi : a) FGD tentang kebijakan akuntansi dan piutang daerah. b) Penyusunan laporan keuangan SKPD. c) Penyesuaian saldo awal laporan keuangan TA 2016 dan penyempurnaan implementasi aplikasi SIMDA BMD. d) Diklat penatausahaan aset daerah. e) Penatausahaan aset daerah pada BKD 6) Narasumber pada Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi : a) Pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. b) Diklat Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2016 di Badan Diklat. c) Narasumber Reviu atas LKPD Pemerintah Kabupaten Sleman. Meskipun seluruhnya sudah WTP namun masih dijumpai beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan terkait penatausahaan aset tetap dalam

28


penerapan akuntansi basis akrual dan penatausahaan SKPD/unit SKPD yang menerapkan pola pengelelolaan keuangan BLUD dalam pelaporan keuangan konsolidasi. Untuk mempertahankan opini WTP, perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melakukan revisi/perbaikan peraturan kepala daerah tentang SAPD dengan mengakomodir PSAP nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, buletin teknis SAP nomor 13 tentang Akuntansi Hibah, dan buletin teknis SAP nomor 14 tentang Akuntansi Kas. 2) Menetapkan SOP pelaksanaan kegiatan penghapusan aset tetap sebagian dan SOP atribusi biaya perolehan aset tetap. 3) Mendorong SKPD secara berkala melakukan rekonsiliasi aset tetap antara bendahara pengeluaran dengan pengurus barang, dan terhadap perbedaan yang timbul agar diberikan penjelasan yang memadai serta dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. b. Audit Keuangan Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Audit atas laporan keuangan proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan proyek, menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, serta menilai ketaatan terhadap ketentuan Loan/Grant Agreement, melalui kegiatan audit sebagai berikut: 1) Audit atas Laporan Keuangan WISMP Phase II Loan IBRD 8027-ID. 2) Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan IBRD 8213-ID. 3) Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Loan IBRD 8259-ID. Dari hasil audit dijumpai kondisi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Program PAMSIMAS berdasarkan pengukuran kinerja disimpulkan dalam kategori cukup berhasil karena pencapaian target cakupan pelayanan sambungan rumah (SR) belum optimal, pengadaan pipa mengalami keterlambatan, pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS belum sesuai ketentuan, dan terdapat rekanan yang tidak dapat menyelesaikam pekerjaan pengeboran sumur. 2) Pelaksanaan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP phase II) masih belum optimal yaitu masih terdapat kegiatan rehabilitasi

29


jaringan irigasi tidak sesuai kontrak senilai Rp10.878.352,00, kegiatan pelatihan Sekolah Lapang Iklim (SLI) tidak dilaksanakan, GP3A penerima dana investasi agribisnis belum berbadan hokum dan kegiatan unit pengolahan pupuk organik pada GP3A Ngudi Rukun belum selesai. Terkait permasalahan tersebut telah direkomendasikan kepada masing-masing Satker Pamsimas Kabupaten Bantul dan Kulon Progo serta kabupaten Project Management Unit (KPMU) WISMP masing masing kabupaten (Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul) untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. c.

Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Tuntutan peningkatan layanan kepada masyarakat harus direspon dengan baik oleh pemerintah, termasuk dalam layanan bidang kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah berupa penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga unit kerja maupun SKPD dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat dengan tetap mengedepankan praktik bisnis yang sehat dan akuntabel. Dalam rangka mendorong keberhasilan dalam penerapan PPK BLUD, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai berikut: 1) Bimbingan teknis penyusunan dokumen tata kelola BLUD yang meliputi Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Draft Penatausahaan Keuangan BLUD, serta reviu Standar Pelayanan Minimal (SPM). 2) Peningkatan kualitas laporan keuangan dilakukan melalui kegiatan fasilitasi BLUD beserta stakeholder agar mampu menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara akuntabel, tepat waktu dan akurat. Kegiatan yang dilakukan antara lain: a) Reviu Laporan Keuangan BLUD b) Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD (SIA BLUD) c) Bimbingan teknis/ Evaluasi dan Monitoring Implementasi SIA BLUD d) Bimbingan teknis penyusunan draft kebijakan akuntansi

30


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

telah melakukan kegiatan

peningkatan kualitas pengelolaan keuangan BLUD pada tahun 2016 pada 93 Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) dan tiga Rumah Sakit Daerah dengan rincian sebagai berikut. Tabel 8 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BLUD pada tahun 2016 Kabupaten/Kota No

Kegiatan

1

Bimbingan Teknis/Reviu Rencana Strategi Bisnis (RSB) Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Draft Penatausahaan Keuangan BLUD Reviu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Reviu Laporan Keuangan BLUD

2

3 4 5

6

7

Sosialisasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD (SIA BLUD) Bimbingan teknis/ Evaluasi dan Monitoring Implementasi SIA BLUD

Kota Yogyakarta -

Sleman

Bantul

Kulon Progo

Gunungkidul

27 UPTD

27 UPTD

1 RSUD*1

-

18 UPTD

27 UPTD

27 UPTD

-

-

1 SKPD

-

-

-

-

-

-

-

1 RSUD*1

-

18 UPTD (SIA BLUD)

18 UPTD (SIA BLUD)

-

-

1 RSUD*2 (Manual)

-

1 RSUD*3

-

-

-

18 UPTD

-

27 UPTD

21 UPTD 1 RSUD*4

-

RSUD Nyi Ageng Serang *1, RSUD Gunungkidul *2, RSUD Prambanan *3, RSUD Wates *4

Dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan BLUD masih diperlukan peningkatan kompetensi akuntansi bagi SDM pengelola BLUD, monitoring berkala atas implementasi SIA BLUD serta pembinaan/pengawasan yang integral oleh instansi pembina bersama-sama dengan PPKD dan APIP daerah atas penerapan PPK BLUD. d. Penyerapan APBD Tahun 2016 Dalam rangka merespon arahan Presiden menyangkut permasalahan penyerapan anggaran, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanaan kegiatan koordinasi dan memberikan pemahaman kepada inspektorat se-wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan teknis pelaksanaan reviu pengadaan barang/jasa (PBJ) dan penyerapan anggaran yang dilaksanakan setiap triwulan. Dalam kegiatan tersebut Inspektorat mendapat fasilitasi pengisian data reviu pengadaan barang/jasa (PBJ), penyerapan anggaran serta penyaluran dan penggunaan

31


dana desa dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi tersebut menghasilkan informasi bersifat nasional tentang penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa serta penyaluran dan penggunaan dana desa yang akan dipantau setiap saat oleh Kepala BPKP untuk dilaporkan kepada Presiden. e.

Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan bimbingan dan konsultasi kepada aparat di Kabupaten dan Desa (piloting) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan bimbingan dan konsultasi merupakan implementasi dari kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes bagi aparat di kecamatan di empat kabupaten, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintah Desa Angkatan I dan II (Pengenalan Siskeudes dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa) bagi Pemerintah Desa dan Camat se-Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintah Desa Angkatan III dan IV (Pengenalan Siskeudes dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa) bagi Pemerintah Desa dan Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. 3) Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintah Desa Angkatan V dan VI (Pengenalan Siskeudes dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa) bagi Pemerintah Desa dan Kasi Pembangunan Kecamatan se- Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan diklat Siskeudes bagi Pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dibiayai program STAR Bank Dunia yang diikuti oleh Bagian Pemerintah Desa, Bagian Tata Pemerintahan, DPPKAD, Inspektorat, Bapermasdes, Bappeda dan Bagian Hukum dari empat kabupaten. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Bimtek pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes di sekretariat daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.

32


2) Pelatihan input APBDesa tahun 2016 dalam aplikasi siskeudes di desa Panggungharjo. 3) Piloting penerapan aplikasi siskeudes di desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan desa Sidoagung Kabupaten Sleman. 4) Mendampingi satgas siskeudes Sleman dalam rangka tindak lanjut penerapan Siskeudes bagi aparat desa se-kecamatan Godean. 5) Melakukan evaluasi dana desa dan SILPA dana desa tahun 2016, antara lain pada: a)

Kabupaten Gunungkidul: desa Baleharjo, desa Wareng kecamatan Wonosari; desa Nglanggelan kecamatan Patuk; desa Gading kecamatan Playen.

b) Kabupaten Bantul: desa Putalan kecamatan Jetis; desa Pendowoharjo, desa Ringinharjo kecamatan Sewon; desa Bangunjiwo kecamatan Kasihan. c)

Kabupaten Sleman: desa Sariharjo kecamatan Ngaglik

d) Kabupaten Kulon Progo: desa Pendoworejo kecamatan Girimulyo. Dari hasil evaluasi ditemukan permasalah sebagai berikut : 1) Droping dana dari RKUN ke RKUD mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan. 2) Pencairan dana desa belum sesuai dengan prosedur pencairan uang dari rekening kas desa sebagaimana dimaksud pasal 28 s.d. pasal 30 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 3) Penganggaran penggunaan dana desa tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendesa dan PDTT Nomor 21 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 4) Pengelolaan keuangan desa tidak diselenggarakan dengan tertib, tidak sesuai dengan pasal 35 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terhadap permasalahan tersebut serta saran saran perbaikannya telah kami sampaikan kepada Kepala Daerah terkait.

33


2. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja a.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Salah satu indikator kualitas akuntabilitas kinerja ditunjukkan dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perolehan hasil evaluasi atas LAKIP di lingkungan Pemda adalah sebagai berikut. Tabel 9 Skor Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2014 - 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul

Evaluasi AKIP 2014 A

Evaluasi AKIP 2015 A

B B B B CC

BB BB BB BB B

Lima pemerintah daerah mengalami kenaikan peringkat pada tahun 2015 dibanding tahun 2014, sedangkan satu pemda tidak mengalami perubahan kategori kualitas akuntabilitas kinerja. BPKP melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan kinerja sebagai berikut: 1) Narasumber dalam penyusunan LKjIP Tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo 2) Narasumber dalam penyusunan LKjIP Tahun 2015 Kabupaten Sleman 3) Narasumber dalam penyusunan LKjIP Tahun 2015 Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta 4) Narasumber FGD Evaluasi SAKIP SKPD Kota Yogyakarta dan Reviu Laporan Kinerja Pemkot Yogyakarta Masalah yang menghambat kualitas AKIP adalah data-data yang disampaikan dalam laporan kinerja terutama terkait penjelasan sasaran dan indikator sasaran perlu diperbaiki/ditingkatkan keandalan data dalam hal validitas datanya, dapat ditelusuri ke sumber datanya dan diperoleh dari sumber yang kompeten serta konsisten.

34


Untuk (mempertahankan/menuju) peringkat AKIP, (provinsi/kabupaten/kota) perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1) Cascading/penjabaran kinerja akan dilakukan sampai dengan eselon III, eselon IV dan Individu. 2) Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk seluruh OPD akan dimanfaatkan untuk memberikan reward and punishment bagi OPD sebagai peningkatan budaya kerja. b. Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) Kualitas akuntabilitas kinerja juga ditunjukkan dari hasil penilaian Kemendagri atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD). Perolehan hasil evaluasi atas LKPPD di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 10 Skor Hasil Evaluasi LKPPD Tahun 2014-2015 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Pemda Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kota Yogyakarta

Evaluasi LKKPD 2014 3,1889 3,0986 3,1652 3,0417 3,0993

Evaluasi LKKPD 2015 3,6608 3,6220 3,5762 3,4813 3,5269

Seluruh Pemda mengalami kenaikan peringkat kualitas LKPPD dalam tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Masalah yang menghambat kualitas LKPPD sebagai berikut: 1) Masih terdapat sasaran yang capaiannya kinerjanya memperoleh prestasi rendah pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. 2) Masih terdapat sasaran yang capaiannya kinerjanya, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan memperoleh prestasi rendah pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. 3. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2016 menunjukkan adanya perbaikan. Enam Inspektorat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seluruhnya telah berada pada level 2 dari 5 level menurut Internal Audit Capability Model (IACM). Level tersebut

35


menunjukkan bahwa secara umum Inspektorat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan tugas pengawasan intern untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dengan dukungan sumber daya yang cukup memadai berupa SDM, anggaran, sarana dan prasarana. Namun demikian sebagian besar Inspektorat dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan belum sepenuhnya mengacu pada standar, pedoman pengawasan dan pedoman kendali mutu yang berlaku. Hal tersebut terjadi pada Inspektorat yang masih berada pada level 2 dengan catatan perbaikan. Gambaran tingkat kapabilitas Inspektorat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2016 tampak pada tabel 11 di bawah. Tabel 11 Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2015 dan 2016 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Kab Sleman Kab Kulon Progo Kab Bantul Kab Gunungkidul Kota Yogyakarta

Level Kapabilitas 2015 2 dg ctt 2 dg ctt 2 dg ctt 2 penuh 2 dg ctt 2 dg ctt

Level Kapabilitas 2016 2 penuh 2 dg ctt 2 dg ctt 2 penuh 2 dg ctt 2 dg ctt

Beberapa catatan penting yang mengindikasikan masih adanya kelemahan yang dialami Inspektorat dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan intern antara lain sebagai berikut: a.

Program kerja audit belum disusun sesuai dengan standar, antara lain belum menginformasikan metode audit, ruang lingkup, langkah kerja audit dan pembagian tugas kepada masing-masing anggota tim.

b.

Kertas kerja audit belum sepenuhnya mengacu pada program kerja audit dan belum memuat simpulan hasil audit.

c.

Formulir kendali mutu audit belum sepenuhnya digunakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit. BPKP mendorong percepatan peningkatan kapabilitas APIP di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta untuk mencapai level 2 penuh dan menuju level 3 melalui berbagai kegiatan pembinaan, antara lain bimtek peningkatan tata kelola APIP di Inspektorat Kabupaten Bantul dan kota Yogyakarta, diklat peningkatan kapabilitas APIP se-wilayah kerja Perwakilan BPKP Darah Istimewa Yogyakarta, workshop penilaian mandiri kapabilitas APIP di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta,

36


narasumber pelatihan/peningkatan kompetensi pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, serta evaluasi kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul, Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menindaklanjuti hasil pembinaan tersebut, BPKP juga telah menyampaikan surat atensi kepada para kepala daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendorong komitmen pentingnya peningkatan peran dan kapabilitas APIP dalam rangka mewujudkan good and clean government. Sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMN, pada akhir tahun 2019, 85% APIP diharapkan telah mencapai level 3 (integrated), yaitu APIP telah mampu memberikan layanan assurance dan consulting sesuai standar yang berlaku, untuk meningkatkan kinerja (ekonomis, efisensi dan efektivitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam peningkatan kapabilitas APIP untuk mencapai level 2 penuh dan menuju level 3 antara lain sebagai berikut: a.

Kurang kuatnya komitmen beberapa kepala daerah dalam mendorong peningkatan peran dan kapabilitas APIP.

b.

Kurang kuatnya kesadaran pimpinan SKPD tentang manfaat dan pentingnya fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern dalam mendorong terwujudnya tujuan, sasaran, tugas dan fungsi SKPD dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan.

c.

Kurang memadainya ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana

dibandingkan

dengan

beban penugasan

pengawasan yang

harus

dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengawasan kurang memenuhi standar yang berlaku. Guna mempercepat peningkatan kapabilitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kami menyarankan kepada Gubernur agar: a.

mendorong komitmen para kepala daerah untuk meningkatkan kapabilitas APIP antara lain dengan menyediakan sumber daya manusia yang memadai dari sisi jumlah maupun kompetensi, anggaran dan sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dengan baik.

b.

mendorong para kepala daerah untuk mendayagunakan fungsi pengawasan oleh Inspektorat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

37


4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi BPKP mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan K/L, Pemda dan Korporasi melalui kegiatan pendampingan penerapan SPIP, evaluasi SPIP Korporasi, evaluasi kinerja BUMD-BLUD, pembinaan implementasi GCG, pencegahan tindak pidana korupsi dan pendampingan pengadaan barang dan jasa. a.

Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kualitas penyelenggaraan SPIP dapat diukur menggunakan tingkat kematangan (maturitas) dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai berdasarkan keberadaan sistem pengendalian inten yang telah dibangun oleh instansi pemerintah tampak sebagaimana tabel 12 di bawah. Tabel 12 Hasil Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Tahun 2016 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemda

Skor

Kategori

3,39 3,33 1,72 3,28 3,20 1,44

Terdefinisi Terdefinisi Rintisan Terdefinisi Terdefinisi Rintisan

Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, BPKP melakukan kegiatan pembinaan penerapan SPIP sebagai berikut: 1) Penilaian maturitas SPIP pada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo. 2) Asistensi peningkatan maturitas SPIP pada Pemkab Kulon Progo dan Pemkab Gunungkidul. 3) Pendampingan Bimtek penilaian Maturitas SPIP dan Penyusunan RTP pada Inspektorat Kab Bantul 4) Narasumber

Implementasi

SPIP

dan

penyusunan

RTP

pada

Pemkab

Gunungkidul. 5) Narasumber

workshop

evaluasi

pengukuran

maturitas

pemerintah

Yogyakarta. 6) Narasumber diklat SPIP bagi pegawai di lingkungan Pemkab Kulon Progo.

38

Kota


7) Narasumber penyusunan SPIP pada Dinas Pendidikan Kab Kulon Progo. 8) Narasumber evaluasi penerapan SPIP pada Pemkab Kulon Progo 9) Narasumber pelatihan SPIP pada Bappeda Kabupaten Kulon Progo Permasalahan dalampenyelenggaraan SPIP di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain: 1) Pemahaman konsep SPIP belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh stakeholder. 2) Reviu atas penilaian risiko belum dilaksanakan secara periodik dan terstruktur untuk perbaikan pengendalian. 3) Keterbatasan infrastruktur

untuk

melakukan pemantauan otomatis

yang

terintegrasi Secara umum, langkah yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: 1) Meningkatkan pemahaman atas konsep SPIP melalui alih pengetahuan. 2) Meningkatkan jumlah SDM penggerak SPIP. 3) Membangun komitmen yang ditunjukkan dalam penetapan target maturitas SPIP di RPJMD, roadmap penyelenggaraan SPIP, penganggaran dan pemantauan untuk membangun dan mengimplementasikan SPIP. 4) Melakukan penilaian risiko untuk menyusun rencana tindak pengendalian dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan pengendalian yang telah ada. 5) Menginternalisasikan

pengendalian

intern

sebagai

proses

yang

melekat/terintegrasi pada kegiatan. 6) Melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan

membangun sistem pemantauan otomatis yang terintegrasi

dalam kegiatan. b. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Korporasi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan pada BUMD untuk dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal melalui evaluasi sistem pengendalian intern. 1) Evaluasi SPI PDAM Hasil evaluasi PDAM Kabupaten Bantul mencapai nilai rata-rata 65,23 menunjukkan bahwa PDAM telah cukup efektif dalam penyelenggaraan pengendalian intern yaitu telah diterapkan dan didokumentasikan namun belum

39


dilakukan evaluasi secara berkala. Uraian hasil evaluasi per unsur tampak pada tabel 13 di bawah. Tabel 13 Hasil Evaluasi SPI PDAM No I II II IV V

Komponen Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi Komunikasi Pemantauan Total

Bobot

Nilai Capaian

30 20 20 15 15 100

20,56 3,91 15,32 15 10,43 65,23

Capaian Efektivitas % 68,55 19,57 76,6 100 69,52 65,23

Meskipun telah cukup efektif namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi sehingga diperlukan perbaikan praktek-praktek sistem pengendalian intern. 2) Evaluasi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakrta telah melakukan evaluasi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank BPD DIY untuk tahun buku 2014, 2015, 2016 dengan simpulan sebagai berikut : a) PKAT telah lengkap dan telah sesuai dengan standar dalam SPFAIB dan telah memperoleh persetujuan Direksi serta diketahui Dewan Komisaris. b) Penempatan pegawai SPI belum sepenuhnya bebas dari conflict of interest dan sesuai kebutuhan. c) Peningkatan kualitas auditor belum optimal.

c. Evaluasi Kinerja BUMD-BLUD Evaluasi kinerja BUMD/BLUD bertujuan membantu manajemen dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai berikut: 1) Evaluasi BLUD Evaluasi kinerja dilaksanakan pada RSUD Prambanan Kabupaten Sleman dan RSJ Ghrasia mencakup tiga indikator kinerja yaitu kinerja keuangan, kinerja

40


pelayanan dan kinerja mutu pelayanan serta penilaian terhadap capaian standar pelayanan minimal. Hasil evaluasi BLUD RSUD terlihat pada tabel berikut. Tabel 14 Hasil Evaluasi Kinerja BLUD No.

RSUD

Capaian

Predikat

1

RSUD Prambanan

75,11

A (Baik)

2

RSJ Ghrasia

75,63

A (Baik)

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa: a)

Kondisi SDM pada RSJ Ghrasia belum sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional menurut analisis beban kerja yang telah ditetapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Struktur organisasi RSUD Prambanan Kabupaten Sleman belum sesuai dengan kriteria Rumah Sakit Tipe C. 2) Evaluasi Kinerja BUMD Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan evaluasi kinerja tahun 2015 pada lima PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. PDAM telah menunjukkan kinerja baik dan meningkat dari tahun sebelumnya dengan hasil sebagaimana tampak pada tabel 15 di bawah. Tabel 15 Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2013-2015 Tahun 2013 No

PDAM

Tahun 2014

Tahun 2015

Nilai Kinerja

Tingkat Kesehatan

Nilai Kinerja

Tingkat Kesehatan

Nilai Kinerja

Tingkat Kesehatan

1

Kota Yogyakarta

60,12

3,145

60,22

3,20

63,22

3,35

2

Kab. Sleman

59,27

3,175

60,97

2,99

61,62

3,03

3

Kab. Gunungkidul

61,15

2,945

60,09

3,05

65,83

3,08

4

Kab. Bantul

60,24

2,990

61,32

2,82

62,74

3,24

5

Kab. Kulon Progo

64,75

3,480

63,05

3,37

63,80

3,38

Pengelolaan PDAM pada umumnya belum sepenuhnya menerapkan kebijakan pengelolaan aset dan belum memiliki Geographic Information System (GIS) atau peta jaringan pipa dan data pelanggan secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan

41


kebijakan konservasi daerah-daerah tangkapan air untuk menjamin ketersediaan air baku dan untuk menjaga debit air kepada pelanggan tidak mengalami penurunan. 3) Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Perusahaan daerah didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya dari pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pencapaian keuntungan finansial yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil evalusi kinerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kulon Progo Tahun Buku 2015 mencapai 60,58 atau masuk kategori cukup. Hal ini menunjukan masih diperlukan dorongan pemerintah daerah dalam upaya perbaikan agar perusahaan dapat lebih memberikan konstribusi bagi perekonomian daerah antara lain dengan cara: a)

Mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan perusahaan, dan meningkatkan investasi untuk memanfaatkan idle capacity aset lancar.

b) Melaksanakan riset pengembangan usaha. d. Implementasi Good Corporate Governance (Khusus BUMN/D) Pengembangan dan penerapan Good Corporate Governance merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (performance) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (good corporate image). BPKP melaksanakan kegiatan penguatan GCG pada BUMN dan BUMD antara lain melaui kegiatan: 1) Diagnostic Assesment GCG pada PDAM Kulon Progo Dari hasil diagnostic assesment diketahui penerapan GCG pada PDAM Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan perbaikan pada aspek komitmen, kebijakan GCG, partisipasi GCG dan pengungkapan Informasi. Kami telah menyarankan PDAM bersama partisipan GCG untuk mengambil langkah-langkah perbaikan pada weakness area GCG tersebut. 2) Bimbingan teknis atas self assessment GCG pada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. 3) Bimbingan teknis penyusunan Corporate Plan pada PDAM Kabupaten Kulon Progo. Penyusunan corporate plan PDAM merupakan salah satu bagian yang tidak

42


dapat dipisahkan dari rencana jangka menengah pemerintah daerah. Corporate plan harus sejalan dengan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten. e. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penerapan strategi edukatif (pre-emptif) dan strategi preventif, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Sosialisasi program anti korupsi focus group Pramuka Penegak dari Wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya gerakan pramuka tentang permasalahan korupsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memerangi korupsi 2) Bimbingan teknis Implementasi Fraud Control Plan pada RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Fraud Control Plan merupakan upaya prenventif berupa program yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud dalam suatu organisasi. 3) Narasumber diskusi dengan tema "Sekolah Ramah Bebas Pungli dan Gratifikasi" pada Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta diskusi mengenai pengertian pungli dan gratifikasi dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. 4) Bimbingan teknis audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian peterangan ahli pada Inspektorat Kabupaten Sleman dan Inspektorat Kota Yogyakarta. Dengan kegiatan tersebut diharapkan menambah pemahaman auditor Inspektorat Sleman terkait audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian peterangan ahli sebagai bekal dan tambahan ilmu dalam melakukan kegiatannya. 5) Narasumber dalam Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Gunungkidul dan Pemda Sleman.

43


6) Pendampingan pelaksanaan administrasi pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru Yogyakarta tahun 2015 pada Kanwil BPN DIY dan PT angkasa Pura I. f.

Pengadaan Barang dan Jasa BPKP telah melakukan kegiatan pengawasan pada beberapa K/L dan Pemda untuk mendorong agar proses PBJ dilakukan mengikuti prinsip ekonomis, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aset yang dicatat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 1) Reviu atas rencana pengadaan tanah pada Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp6.846.325.000,00 dengan volume 3.077 m2. Berdasarkan hasil reviu, proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh BBTKLPP Yogyakarta telah memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2) Bimbingan dan konsultasi pengadaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi gedung ruang pembinaan pada Rumah Tahanan Klas II B Wonosari sebesar Rp950.860.000,00 yang bersumber dari APBN-P Tahun 2016. Telah disarankan kepada Kepala Rutan Wonosari untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yaitu melengkapi berita acara penyerahan lokasi kerja, meminta dokumen program mutu dari penyedia konstruksi dan memerintahkan konsultan manajemen konstruksi dan konsultan perencana melakukan pengecekan lapangan. 3) Bimbingan dan konsultasi pengadaan barang dan jasa pada Universitas Negeri Yogyakarta, dilaksanakan untuk pembangunan gedung pasca sarjana dengan sumber dana PNBP sebesar Rp24.000.000.000,00 dan pembangunan 13 gedung penunjang perkuliahan dengan sumber dana pinjaman luar negeri (IDB) sebesar Rp74.917.515.000,00 Terhadap permasalahan yang dijumpai, telah disarankan kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta antara lain: a) ULP membuat dokumen evaluasi terhadap penawaran yang dibawah 80% dari HPS.

44


b) Meneliti kembali RAB atau EE yang dihasilkan oleh PT Pola Data Consultant terutama pada harga satuan yang mengalami perubahan, sehingga HPS yang dihasilkan mendekati harga yang wajar. c) Melengkapi berita acara evaluasi prakualifikasi penyedia jasa konsultasi perencanaan, berita acara hasil pelelangan (BAHP) dan berita acara evaluasi administrasi dan teknis.

45

Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta KATA PENGANTAR

Recommend Documents