DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; b. bahwa berdasarkan
hasil Rapat Paripurna
pada tanggal
9 Pebruari 2016 tentang Penyampaian Laporan dan Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, telah disepakati rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Bantul
tentang
Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul; 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rekomendasi Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. KEDUA
:
Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
KETIGA
:
Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 9 Pebruari 2016 KETUA,
HANUNG RAHARJO
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan DIY; Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2016 TANGGAL 9 PEBRUARI 2016
REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
1. Menyarankan kepada Bupati Bantul untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sebagaimana dimaksud dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan
Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 09/LHP/XVIII.YOG/01/2016, tanggal : 13 Januari 2016, perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bantul. 2. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala SKPD Kabupaten Bantul yang memiliki kewajiban menindaklanjuti Laporan
Hasil Pemeriksaan
Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan telah menyusun dan menyerahkan action plan (perencanaan tindak lanjut) dari Laporan Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Hasil
Perwakilan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pansus DPRD, sebagaimana tertuang dalam action plan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bantul. 3. Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 796 milyar atau sebesar 37% dari total anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2,1 trilyun. Besarnya belanja tersebut satu bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan infrastruktur yang baik bagi warga Bantul. Namun perlu perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang baik agar hasil dapat dicapai secara maksimal.
4. Menyarankan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala SKPD terkait untuk lebih memaksimalkan kinerja dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meningkatkan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan kepada
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
(PPHP)
untuk
melakukan
pemeriksaan hasil pekerjaan dengan optimal sebelum barang/jasa diterima. 5. Pemerintah
Daerah
untuk
menjalankan
dan
meningkatkan
sistem
pengendalian intern (SPI) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa non perjalanan dinas dalam hal pengendalian atas pekerjaan infrastruktur, pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan paket pekerjaan dan pelaporan pelaksanaan DAK. 6. Merekomendasikan kepada Kepala SKPD terkait untuk segera melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dalam rencana tindak lanjut (action plan). 7. Untuk
mendukung
pengawasan
pelaksanaan
pekerjaan
konstruksi
merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk memiliki alat uji (Hammer test dan coredrill). 8. Pengawasan dan Evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada komisi-komisi DPRD sesuai pembidangannya untuk dikoordinasikan dengan Tim Tindak Lanjut hasil pemeriksaaan Laporan Badan
Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah Daerah.
KETUA,
HANUNG RAHARJO
