DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menimbang
: a. bahwa Program Legislasi Daerah Tahun 2016 telah ditetapkan dengan
Keputusan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2015; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 134 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, disebutkan bahwa apabila dalam penyusunan
Draft
Raperda
di
tingkat
inisiator
terjadi
perubahan judul dan/atau substansi materi, maka Pimpinan DPRD
menindaklanjuti
dengan
melaksanakan
Paripurna
Perubahan Prolegda; c. bahwa perubahan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam
Paripurna
Dewan
huruf
b
telah
Perwakilan
disetujui
Rakyat
dalam
Daerah
Rapat
Kabupaten
Bantul pada tanggal 1 Maret 2016; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016;
1
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Republik
Pemerintahan
Indonesia
Tahun
Daerah 2015
(Lembaran
Nomor
58,
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1950
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang
tentang
Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025;
7.
Peraturan Bantul
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 53);
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Merubah
Keputusan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 pada Lampiran Nomor 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA
: Setiap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan
Daerah
yang
hanya
terbatas
mengubah beberapa materi yang sudah memiliki Naskah Akademik
sebelumnya,
dapat
disertai
atau
tidak
disertai
Naskah Akademik. KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Maret 2016 KETUA,
HANUNG RAHARJO
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Bupati Bantul; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; 5. Kepala SKPD terkait di Kabupaten Bantul.
3
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2016 TANGGAL 1 MARET 2016 PERUBAHAN ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NO
JUDUL RAPERDA
1.
Pamong Desa
2.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pangangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa
3.
Badan Usaha Milik Desa
4.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
MATERI POKOK Mengatur mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Pamong Desa), menyesuaikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Menindaklanjuti Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/7540, tanggal 24 Juni 2015, perihal Hasil Klarifikasi Perda Kab. Bantul Nomor 3 Tahun 2015 Menyesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Penyempurnaan pada ketentuan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dengan mengecualikan nelayan kecil dari subyek dan wajib retribusi
4
DINAS/ INSTANSI PEMRAKARSA Bagian Pemerintahan Desa
STATUS
RENCANA PEMBAHASAN
Baru
Triwulan I
Perubahan
Triwulan I
Komisi A
Baru
Triwulan I
Komisi B
Perubahan
Triwulan I
Bagian Pemerintahan Desa
KETERANGAN Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
5.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
6.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa
7.
8.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
9.
Penyelenggaraan Tera
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20162021
Menindaklanjuti Surat Pemerintah D.I.Y. Nomor 188/0480, tanggal 6 Februari 2014, perihal Hasil Klarifikasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2013 Mengubah beberapa ketentuan, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur DIY
Komisi C
Perubahan
Triwulan I
Komisi D
Perubahan
Triwulan I
Menindaklanjuti Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/6601, tanggal 25 Juni 2015, perihal Hasil Klarifikasi Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2015 Penyempurnaan pada ketentuan Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan mengecualikan pembudidaya ikan kecil dari subyek dan wajib retribusi. Mengatur penyelenggaraan tera, tera ulang dan retribusinya
Bagian Pemerintahan Desa
Perubahan
Triwulan II
Dinas Kelautan dan Perikanan, DPPKAD, Bagian Hukum
Perubahan
Triwulan II
Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Disperindagkop, DPPKAD
Baru
Triwulan II
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2015 sesuai visi dan misi Bupati terpilih.
Bappeda, DPPKAD
Baru
Triwulan II
Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bupati hasil Pemilihan Tahun 2015
5
Tindak lanjut Klarifikasi Gubernur DIY
11. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
BPBD, Satpol PP
Baru
Triwulan II
12.
Badan Legislasi Daerah
Perubahan
Triwulan II
13.
14. 15.
16.
Mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan peran masyarakat dalam menanggulangi bahaya kebakaran. Perubahan Atas Peraturan Menindaklanjuti Surat Daerah Kabupaten Bantul Nomor Pemerintah Daerah Istimewa 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Yogyakarta Nomor 188/7541, Pembentukan Produk Hukum tanggal 24 Juni 2015, perihal Daerah. Hasil Klarifikasi Perda Kab. Bantul Nomor 4 Tahun 2015 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 Tahun Anggaran 2015 Perubahan Anggaran Pendapatan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2016 Pengelolaan Pasar Desa Mekanisme Pengelolaan Pasar Desa, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa Perubahan Kedua Atas Peraturan Merubah jarak pasar tradisional Daerah Kabupaten Bantul Nomor dengan pasar modern 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar
17. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan
Menindaklanjuti Surat Pemerintah D.I.Y. Nomor 188/2934, tanggal 17 Juni 2014, perihal Hasil Klarifikasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2014
6
DPPKAD
Triwulan III
Rutin
DPPKAD
Triwulan III
Rutin
Komisi A
Baru
Triwulan III
Komisi B
Perubahan
Triwulan III
Komisi C
Perubahan
Triwulan III
Melindungi keberadaan pasar tradisional
18. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan 19. Pengelolaan Barang Milik Daerah
20. Ketenteraman dan Ketertiban Umum 21. Izin Pemanfaatan Ruang
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 23. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul
Mengubah beberapa ketentuan, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur DIY
Komisi D
Perubahan
Triwulan III
Tindak lanjut Klarifikasi Gubernur DIY
Mengatur mekanisme pengelolaan barang milik daerah, menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Penyelenggaran pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum Mengatur mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, meliputi antara lain izin prinsip, izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, sebagai tindak lanjut RTRW Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bantul
DPPKAD, Bagian Hukum
Baru
Triwulan IV
Mencabut Perda Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Satpol PP, Kecamatan
Baru
Triwulan IV
Bappeda, DPU, Kantor Pertanahan, Dinas Perijinan
Baru
Triwulan IV
DPPKAD Gabungan Anggota DPRD
Perubahan
Triwulan IV
Rutin
Triwulan IV
Menyesuaikan ketentuan peraturan perundangan terbaru
KETUA, HANUNG RAHARJO
7
