DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK Jl. Gatot Subroto . Telp. (0358) 323495, Fax. 327183 PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2015 I.
PENDAHULUAN Sebagaimana diatur dalam Pasal 320 ayat (1) Undang – Undang 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka setelah Fraksi – Fraksi , Komisi – Komisi dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015 selanjutnya melaksanakan penelitian dan pembahasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing – masing. Pendapat DPRD ini merupakan satu kesatuan dari pembahasan sebelumnya,
yaitu
penyampaian
Rancangan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015, Pemandangan umum fraksi-fraksi, Rapat Komisikomisi,
Jawaban
Bupati
atas
pandangan
umum
fraksi
fraksi,
dan
Pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga pada hari ini DPRD akan menyampaikan Pendapat dari hasil pembahasan terakhir dengan eksekutif. Pada kesempatan ini, DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati Nganjuk, Tim Anggaran Pemerintah Derah, Komisi komisi, Fraksi-fraksi, dan Badan Anggaran DPRD Nganjuk yang telah menyampaikan masukan-masukan dan saran dalam rangka pembahasan Raperda tersebut. Ucapan terima kasih juga kami
2 sampaikan kepada semua elemen masyarakat yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, saran maupun kritikan, sebagai masukan demi sempurnanya pembahasan Raperda, yang tujuannya agar Raperda tersebut akuntable dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. II.
PROSEDUR PEMBAHASAN Dalam
proses
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Nganjuk
pembahasan
yang
penelitian tentang Tahun relatif
dan
pembahasan
Pertanggungjawaban Anggaran sempurna
2015, untuk
terhadap
Rancangan
Pelaksanaan
agar
didapatkan
mendukung
APBD hasil
terciptanya
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, khususnya dalam
wilayah
Kabupaten
Nganjuk, DPRD
Kabupaten nganjuk telah menempuh prosedur dan tahapan pembahasan sebagai berikut : 1. Tanggal 11 Juli 2016 Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015; 2. Tanggal 12 Juli 2016 Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab. Nganjuk terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015; 3. Tanggal 13 Juli 2016 Rapat Paripurna Jawaban Bupati Nganjuk terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk mengenai Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015; 4. Tanggal 14 Juli 2016 Rapat Internal Komisi-komisi DPRD Kabupaten Nganjuk membahas Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015; 5. Tanggal 14 Juli 2016 Rapat
Pimpinan
DPRD,
Pimpinan
Komisi
dan
Badan
Anggaran
menyerahkan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015 kepada Pimpinan DPRD dan diserahkan ke Banggar;
3 6. Tanggal 14 Juli 2016 a. Rapat internal Badan Anggaran merumuskan hasil komisi-komisi menjadi daftar pertanyaan Banggar DPRD Kabupaten Nganjuk. b. Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk membahas Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015; 5. Tanggal 15, 28, 29 Juli 2016 dan 1, 2 Agustus 2016 Rapat
Gabungan
Badan
Anggaran
dan
Tim
Anggaran
Eksekutif
membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015; 6. Tanggal 2 Agustus 2016 Rapat Badan Anggaran Menyusun Pendapat Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015; 7. Tanggal 3 Agustus 2016 Rapat Gabungan Komisi A & B dengan Kabag Hukum dan Kepala DP2KAD Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk TA. 2015; 8. Tanggal 3 Agustus 2016 Rapat Paripurna: a. Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015; b. Pendapat DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015; c. Pengesahan Penetapan Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang Persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015. III.
HASIL PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAPD dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo menyusun kertas kerja konsolidasi dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.
4 Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Sebagai salah satu instrumen penatausahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual memiliki kelebihan antara lain, akan menunjukkan gambaran pendapatan lebih kongkrit, dapat dijadikan sebagai tolok ukur modal dan penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional akan memiliki relasi dengan penerimaan dan pemasukannya. Dari gambaran strategisnya sistem akuntansi akrual tersebut, kita semua berharap agar proyeksi pendapatan daerah dapat memacu rencana pembangunan yang lebih realistis dan startegis. Sehubungan dengan hal tersebut seluruh aparatur birokasi harus lebih semangat dan konsisten dalam melakukan penatausahaan keuangan agar pembangunan di Nganjuk lebih maju. Setelah DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan pembahasan dan kajian atas
Raperda
Pendapatan
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran
dan Belanja Daerah Tahun 2015, maka DPRD Kabupaten
Nganjuk menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Pendapatan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah a. Pengelolaan pendapatan daerah Pengelolaan Pendapatan daerah di tahun anggaran 2015 secara umum sesuai dengan asumsi yang diproyeksikan walau masih ada beberapa yang tidak menggembirakan. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, maka DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut : 1) Besarnya
pendapatan
tahun
anggaran
2015
merupakan
kemandirian semu dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini disebabkan, besarnya APBD sebagian besar bersumber dari pemerintah pusat seperti DAU, DAK maupun anggaran tranfer lainnya. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk berupaya keras memacu peningkatan PAD agar kemandirian daerah segera mampu kita wujudkan; 2) Potensi PBB yang sangat besar mengalami problem serius ketika pada Camat, Kepala Desa dan aparatur desa lainnya masih banyak yang malas untuk melakukan pemungutan pajak. Atas kondisi tersebut Saudara Bupati untuk memacu kinerja Camat dan aparatur
desa
untuk
lebih
optimal
dalam
menyukseskan
5 pemungutan PBB. Disamping itu besarnya tunggakan pajak perlu mendapatkan perhatian serius sehingga piutang pajak bisa kita minimalisir; 3) Realisasi PAD yang mencapai 116,74 % merupakan sebuah prestasi kerja yang patut diapresiasi positif, namun DPRD melihat potensi yang ada masih bisa dipacu lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk segera membuat Peraturan Bupati terhadap Perda pajak maupun retribusi
yang
baru
sehingga
PAD
kita
bisa
ditingkatkan.
Disamping itu, Perda pajak dan retribusi yang sudah usang saatnya direvisi, sehingga sesuai dengan perkembangan; 4) Pendapatan lain-lain yang sah telah memenuhi target, akan tetapi kedepan DPRD meminta kepada DP2KAD untuk memasang target perolehan yang lebih besar lagi, mengingat potensi yang ada sudah dicapai
dan
bisa
ditingkatkan.
Disisi
lain,
aparatur
yang
memungut perlu mendapatkan pemantau dan stimulus sehingga motivasi kinerjanya menjadi lebih baik; 5) Sesuai dengan sistem akuntansi akrual, dimana piutang pajak dan retribusi harus diperhitungkan dengan cermat proyeksi yang akan ditampilkan dalam pendapatan maupun lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memperhitungkan kembali piutang pajak dan retribusi yang diperkirakan tidak mampu dipungut karena akan berpengaruhi terhadap Kabupaten
kinerja
pelaporan
Nganjuk.
akuntansi
Piutang
pajak
Pemerintah dan
retribusi
Daerah yang
kemungkinannya kecil untuk dipungut untuk segera dilakukan pemutihan agar tidak menjadi beban pemerintah. b. Pendapatan Transfer Dana perimbangan menurut UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah daerah, dan peraturan pemerintah nomer 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisah satu dengan lainnya karena masing-masing jenis dan perimbangan tersebut saling mengisi
dan
melengkapi.
Berkaitan
dengan
dana
perimbangan
6 tersebut di atas, maka DPRD memberikan rekomendasi sebagai beikut: 1) Pelaksanaan
anggaran
DAK
diatur
sedemikian
rupa
oleh
kementerian sehingga kita memang harus melakukan. DPRD melihat pelaksanaan anggaran DAK begitu lamban sehingga sering tidak teserap. Karena penganggaran DAK ini memiliki tujuan khusus, maka kepada seluruh SKPD untuk berupaya maksimal dalam melaksanakan anggaran DAK agar manfaat pembangunan bisa segera dilaksanakan oleh pemerintah; 2) Pengusulan anggaran DAK sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Saudara Bupati untuk memantau pengusulan anggaran DAK agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Peningkatan Pajak Reklame Kenyataan dilapangan masalah pajak reklame masih belum dilakukan optimalisasi pemungutan secara maksimal. Hal tersebut dapat kita lihat banyak reklame yang terpasang ternyata pembayaran IMB belum ada dan hanya membayar pajak, sehingga pendapatan daerah dari sektor IMB ( Reklame) adalah Nol rupiah. Akan tetapi penjualan yang dilakukan pihak vendor sangat mahal hingga 25 juta perbulan. Kondisi ini ternyata ada permainan dengan oknum pegawai dan orang penting yang ada di Nganjuk. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk menghentikan praktik yang merugikan negara tersebut. Kepada pegawai yang melanggar untuk segera dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan. d. Pengelolaan Belanja Daerah 1) Ploting belanja di masing masing SKPD belum mencerminkan sebuah keutuhan pokok yang harus dibiayai, tetapi masing-masing pembagian sejumlah uang yang tidak memiliki manfaat strategis dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menghentikan praktek pemerataan anggaran yang ternyata kurang stretegis dan efisien dalam pelaksanaannya. Pagu anggaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui dinas yang bersangkutan, bukan lagi pemerataan yang ternyata tidak memiliki arti strategis dalam pembangunan masyarakat; 2) Ketatnya pengawasan anggaran baik dari pengawas internal maupun
dari
luar
harus
kita
sikapi
dengan
dewasa
dan
profesional. Banyak kita jumpai kegiatan yang value for money nya sangat kurang. Paradigma kegiatan adalah proyek dan rezeki bagi
7 pelaksanaan harus dirasionalkan agar profesionalitas aparatur dapat di optimalkan, demikian juga hasil yang dikeluarkan bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi; 3) Belanja pegawai yang sangat besar belum dibarengi dengan peningkatan
kinerja
pelayanan
yang maksimal.
Sehubungan
dengan hal tersebut maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat. Pungli yang masih besar pada Lurah dalam pengurusan sertifikat tanah, pengurusan KK, KTP maupun Akte catatan sipil, proses perijinan dan menguapnya beberapa item retribusi yang ada merupakan potret buruk pelayanan di Kabupaten Nganjuk selama tahun 2015; 4) Kurang maksimalnya pengelolaan dan pemungutan retrbusi di semua SKPD perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh saudara Bupati. Kondisi ini jika dibiarkan akan mepengaruhi pendapatan asli daerah yang mestinya bisa ditingkatkan secara maksimal. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk lebih serius dalam memacu kinerja aparatur unit penghasil. Disamping itu DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menghentikan pungutan pos retribusi Guyangan yang ternyata hingga sekarang masih melakukan pungli; 5) Banyaknya keluhan mengenai masih dipungutnya parkir di jalan raya menjadi keprihatinan kita bersama, sehubungan dengan hal tersebut kepada saudara kepala Dishub untuk menertibkan. Disamping itu DPRD juga meminta kepada saudara Bupati untuk melakukan kajian ulang terhadap kerjasama pengelolaan parkir dan penghitungan ulang terhadap potensi parkir berlangganan yang selama ini kerja sama dengan kantor bersama samsat Nganjuk; 6) Banyak kantor SKPD yang ternyata terjadi pungutan parkir yang ternyata juga tidak masuk dalam pendapatan daerah. atas kondisi tersebut
saudara
Bupati
untuk
segera
menertibkan
karena
masyarakat merasa dirugikan; 7) Banyaknya kios yang ada di areal pasar guyangan dan terminal angkutan barang di Guyangan yang ternyata dialih fungsikan sebagai tempat karaoke. Atas kondisi tersebut DPRD meminta untuk segera ditertibkan; 8) Di dalam APBD Tahun 2015 banyak pengalihan lokasi kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA APBD yang telah ditetapkan. Padahal dasar DPA adalah dari hasil pembahasan anggaran antara
8 Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD. Hal ini jelas-jelas tindakan fatal dan melanggar peraturan perundang undangan; 9) Lambannya pelaksanaan kegiatan sehingga ada silpa sebesar 13 milyar pada PU Bina Marga. Hal ini merupakan potret buruk kinerja SKPD. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk lebih mengoptimalkan kinerja SKPD
PU
Bina Marga agar pelaksanaan pembangunan bisa lebih cepat dan segera bisa dirasakan oleh masyarakat; 10) Banyaknya pengamen, gelandangan atau pekerjaan sejenisnya jika mengalami sakit atau yang lain, pemerintah nganjuk belum memiliki rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara jika
terjadi
sesuatu.
Karena
hal
tersebut
menjadikan
tanggungjawab pemerintah daerah, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk membuat rumah singgah dan semua perlengkapannya.
Disamping
itu
sudah
saatnya
pemerintah
menyediakan sarana transportasi pada dinas nakertransos untuk mengakut kasus-kasus tersebut atau Mr X; 11) Pembangunan pasar Desa Kelutan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak ke 3 ternyata Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menjadi konsultan hukum atau asistensi pada
aparat
Desa
Kelutan.
Oleh
karena
yang
dilakukan
pemerintah itu ada mekanisme dan aturannya, maka Bagian Hukum untuk tidak ambil bagian dengan bahasa apapun jika prosesnya
memang
tidak
diperbolehkan
dalam
peraturan
perundangan. Disisi yang lain juga harus memperhatikan tata ruang atau kebijakan pemerintah daerah lainnya; 12) Banyaknya
perusahaan
yang
ada
di
Kabupaten
Nganjuk
memberikan andil yang besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi
masyarakat.
Namun
disisi
lain
dengan
banyaknya
perusahaan secara otomatis akan berpengaruh besar terhadap jumlah tenaga kerja lokal maupun luar negeri yang bekerja di Nganjuk. Atas kondisi tersebut DPRD melihat Pemerintah Daerah masih lamban dalam memberikan pengawasan terhadap tenaga kerja yang ada dibeberapa perusahaan di Kabupaten Nganjuk sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja local;
9 13) Camat
merupakan
pemerintahan
dan
ujung
tombak
pembinaan
bagi
dalam kepala
pelaksanaan desa
beserta
perangkatnya. Dalam beberapa bulan terakhir ini ada beberapa camat yang merangkap jabatan pada kecamatan lain. Oleh karena hal yang demikian tidak optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk segera mengisi camat yang kosong agar kinerjanya bisa maksimal; 14) Mahalnya
alat
kesehatan
dirumah
sakit
berpengaruh
pada
kekuatan anggaran Pemerintah Daerah, karena jika rumah sakit membeli sendiri, secara otomatis anggaran pemerintah akan terserap habis. Atas kondisi tersebut dan pengalaman pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono yang telah membeli alat dengan harga yang sangat tinggi sehingga mengurangi porsi pembangunan jalan dan lainnya. Maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk pengadaan alat kesehatan rumah sakit yang nilainya besar untuk melakukan KSO dengan perusahaan saja; 15) Gagalnya pembangunan terminal Kertosono merupakan potret kegagalan
Bappeda
pembangunan
yang
dalam ada
mendesain di
dan
Kabupaten
memproyeksikan
Nganjuk.
Terminal
Kertosono yang dahulu menelan dana besar dari hutangan, dan sekarang
dihancurkan
untuk
pembangunan
rumah
sakit
merupakan bentuk pemborosan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta semua program ambisius yang justru menghamburkan uang negara untuk dihentikan; 16) BOP
kecamatan
dianggarakan
yang
tidak
dalam
beberapa
memberikan
tahun
kontribusi
terakhir
signifikan
ini
dalam
pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menghentikan anggaran di Kecamatan yang tidak strategis manfaatnya tersebut; 17) Program Infrastruksur Kecamatan (PIK) yang menurut Bappeda sebagai terobosan strategis dalam pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, untuk sekarang DPRD meminta penganggaran PIK untuk dihentikan. Penganggaran PIK memberikan dampak negatif bagi peran Camat dan berbenturan dengan pelaksanaan anggaran Dana Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, di tahun anggaran 2017 maka DPRD meminta anggaran PIK dihapus dan langsung dimasukkan dalam anggaran SKPD;
10 18) Jembatan
kuncir
yang
sangat
sempit
bahkan
berhimpitan
langsung dengan perumahan penduduk. Oleh karena kondisi tersebut
membahayakan
kecelakaan,
maka
DPRD
masyarakat meminta
karena
untuk
sering
segera
terjadi
dilakukan
pembebasan lahan untuk perluasan jembatan kuncir; 19) Dalam pelaksanaan anggaran dana desa ternyata cita cita pemerintah masih jauh dari harapan untuk membangun desa secara cepat dan tepat. Hal tersebut disebabkan karena dana desa ternyata : a) Terjadi kebocoran disemua lini, mulai Aparat Desa, Camat bahkan sampei Bapemas Pemdes; b) Ada
beberapa
desa
yang
ternyata
tidak
melakukan
pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dibuat c) Pengentasan kemiskinan memiliki porsi yang sangat kecil dibanding anggaran lainnya; d) Silokdes sebagai sistem yang dibangun dan menurut Bapemas Pemdes
terbaik,
penggunaannya
ternyata tidak
menghabiskan jelas.
Masing
anggaran
yang
masing
desa
menganggarkan 20 sampai 40 juta; e) Silokdes
membatasi
kreatifitas
merencanakan
pembangunan
problematikanya
luas
dan
aparat desa
desa yang
bermacam-macam,
dalam varian
sedangkan
menu silokdes sangat terbatas. 20) Belanja hibah dan bansos di tahun 2015 untuk madrasah dan lembaga keagamaan lainnya yang tidak dianggarkan karena Bupati tidak mendisposisi surat usulan merupakan pelanggaran berat bagi Bupati. Karena Bupati mestinya melakukan fungsi pelayanan publik sebagaimana amanat peraturan perundang undangan. Sehubungan dengan hak tersebut, maka DPRD akan melakukan hak menyatakan pendapat atas apa yang Saudara Bupati lakukan karena melanggar peraturan perundang undangan; 21) Besarnya Silpa di Dinas Dikpora Tahun 2015 kurang lebih sebesar 158 M perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dengan tidak
terserapnya
anggaran
masyarakat
tidak
bisa
segera
menikmati hasil pembangunan; 22) Realisasi belanja langsung pada PU Ciptakarya yang hanya 51.22 % dan 59,63 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan
dan
Energi
Daerah
hakekatnya
melanggar
peraturan perundang undangan. APBD harus bisa diselesaikan
11 pada
tahun
berjalan.
Hal
ini
mengandung
maksud
agar
serupiahpun yang telah dianggarkan harus segera bisa direalisasi sehingga masyarakat bisa segera memanfaatkan hasilnya. Kedepan saudara Bupati harus memacu perencanaan pembangunan yang terukur
dan
dapat
dilaksanakan,
agar
uang
rakyat
tidak
mengendap dan masyarakat yang dirugikan. 2. Belanja Daerah a. Pengadaan kain Batik Mencuatnya kasus pengadaan batik untuk PNS yang ada di Nganjuk memberikan makna penting bagi semua pihak dalam melakukan amanat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Dalam masalah
batik DPRD memiliki beberapa catatan penting sebagai berikut : 1) Penganggaran batik berawal dari pengajuan anggaran Pakaian Dinas beserta atributnya. Kemudian oleh Badan Anggaran DPRD tidak disetujui karena baru saja PNS mendapatkan kain gratis untuk seragam; 2) DPRD Nganjuk tidak menyetujui dianggarkannya kain batik dengan
alasan
manfaatnya
kurang
strategis
disamping
pemborosan, namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah beralasan kalau ada surat edaran dari Gubernur untuk menggunakan seragam khas daerahnya masing masing, sehingga Tim Anggaran Pemerintah memasukkan
Daerah
memaksakan
anggaran
di
dalam
kehendak KUA
untuk
tetap
yang
tanpa
PPAS
sepengetahuan DPRD; 3) Dalam jawaban atas evaluasi Gubernur tentang APBD Tahun 2015, tanpa pembahasan dan sepengetahuan Badan Anggaran DPRD ada penjelasan berupa perubahan redaksional, mengenai pengadaan batik sejumlah 6 milyar lebih dengan memangkas anggaran lain; 4) Setelah DPA ditanda tangani dan Asistem Umum akan melakukan proses lelang, ternyata oleh saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
dihentikan
dan
nomenklatur
maupun
pembahasan
antara
dilakukan
harga Badan
yang Anggaran
perubahan tidak dan
DPA
sesuai Tim
baik
dengan Anggaran
Pemerintah Daerah; 5) Lelang batik dilakukan setelah perubahan DPA dan ternyata ada permainan dalam proses tendernya; 6) Dalam gambaran di atas DPRD melihat telah terjadi manipulasi pembohongan Esekutif kepada DPRD sehingga hasil perencanaan,
12 penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang jasa berupa kain batik tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan. b. Rumah sakit Nganjuk dan Kertosono 1) Dalam perencanaan anggaran DPRD meminta untuk dilakukan musyawarah penganggaran untuk semua unit pelaksana teknis yang ada di rumah sakit; 2) Rumah sakit Nganjuk untuk menghentikan program kegiatan yang secara prioritas belum dibutuhkan. Semua program kegiatan harus diperhitungkan nilai ekonomis kegiatannya. Banyak kegiatan rumah sakit Nganjuk yang terkesan mengada-ada; 3) DPRD mendorong untuk segera dilakukannya upah honorarium perawat sesuai dengan UMK Kabupaten Nganjuk. c. Pelaksanaan DBHCT yang kurang strategis dan Bapeda sering melakukan perubahan kegiatan dan jumlah anggaran hal tersebut DPRD meminta untuk segera dihentikan; d. E-proposal sebagai upaya untuk menuju E-Planning yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi merupakan solusi jitu untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih bagus. Atas kondisi tersebut DPRD memintak kepada saudara Bupati untuk segera melakukan kegiatan tersebut; e. Sesuai dengan hasil Konsultasi ke Kementrian di Jakarta, Kabupaten Nganjuk tidak mendapatkan program dari APBN, dikarena Kepala SKPD
enggan
untuk
mengusulkan
program
kegiatan
melalui
e-proposal. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada seluruh Kepala SKPD untuk secara aktif melakukan komunikasi dan mengusulkan kegiatan atau program melalui anggaran APBN; f.
Pagu anggaran di masing masing SKPD penetapan tidak jelas, bahkan ada kecenderungan memberikan pagu sesuai selera beberapa oknum, atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta hal tersebut untuk dihentikan;
g. Ada beberapa kepala dinas saat rapat anggaran ditanya tentang program yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan ternyata tidak tau, hal ini merupakan catatan buruk kinerja birokrasi. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk memiliki pejabat yang memiliki kompetensi dan kapasitas mumpuni; h. Dengan dikeluarkannya PP 18 Tahun 2016 tentang pembentukan SOTK Daerah. Maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk
13 i.
segera mengajukan perda tersebut, agar tahun 2017 pelaksanaan anggaran sesuai dengan dengan SOTK yang baru sebagaimana manat PP tersebut.
3. Audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur Di dalam hasil audit BPK, eksekuti perlu melakukan tindaklanjut sebagai berikut : a. Membenahi penatausahaan pendapatan dan bunga rekening pada di masing masing PKM b. Membenahi
penatausahaan
keuangan
dinas
Dikpora
Nganjuk
khususnya pada PPK atas pengendali pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas Dikpora kurang optimal dan PPTK yang ada dibagian subbagian umum dinas Dikpora Nganjuk c. Dasar hukum pemberian remunerasi pada RSUD Kertosono dan RSUD Nganjuk yang belum menggunakan Peraturan Bupati untuk segera
dilakukan
perubahan
karena
melanggar
peraturan
perundangan tentang pengelolaan BLUD yang benar d. Pengelolaan dan penyimpanan uang kegiatan diklat yang masih menggunakan rekening pribadi PPTK diklat pada RSUD Nganjuk e. Penatausahaan
keuangan
pada
dispendukcapil
khususnya
penatausahaan persediaan yang tidak sesuai dengan kenyataan f.
Penatausahaan dan pengelolaan aset pemerintah daerah yang ada diseluruh SKPD untuk segera dilakukan pendataan, inventarisasi dan pengurusan sertifikat hak miliknya
g. Penatausahaan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Non APBD di sekolah milik pemerintah yang tidak tertib Pada
akhirnya
penyempurnaan
DPRD
terhadap
Pertanggungjawaban
Kabupaten Rancangan
pelaksanaan
APBD
Nganjuk
menyepakati
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Nganjuk
atas
tentang Tahun
Anggaran 2015 sehingga : 1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah
Rp.2.017.545.802.497,95
b. Belanja Daerah
Rp.1.983.727.931.370,27
Surplus / (Defisit)
Rp.
33.817.871.127,68
c. Pembiayaan - Penerimaan
Rp.
319.407.531.084,92
- Pengeluaran
Rp.
9.886.700.000,00
Surplus / (Defisit)
Rp.
309.520.831.084,92
14 Dengan uraian laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 yaitu: a. Selisih
anggaran
dengan
realisasi
pendapatan
sejumlah
Rp. 22.950.572.039,53 dengan rincian sebagai berikut : 1). Anggaran pend. setelah perubahan
Rp.
1.994.595.230.458,42
2). Realisasi
Rp.
2.017.545.802.497,95
Rp.
22.950.572.039,53
Selisih lebih / (kurang) b. Selisih
anggaran
dengan
realisasi
belanja
sejumlah
(Rp. 313.043.180.105,50) dengan rincian sebagai berikut : 1). Anggaran belanja setelah perubahan Rp.
2.296.771.111.475,77
2). Realisasi
Rp.
1.983.727.931.370,27
(Rp.
313.043.180.105,50)
Selisih lebih / (kurang) c. Selisih
anggaran
dengan
realisasi
surplus / defisit
sejumlah Rp. 335.993.846.644,03 dengan rincian sebagai berikut : 1). Surplus / Defisit setelah perubahan
(Rp.
302.175.881.017,35)
2). Realisasi
Rp.
33.817.965.626,68
Rp.
335.993.846.644,03
Selisih lebih / (kurang)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 344.950.067,57 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran penerimaan pembiayaan
Rp.
319.062.581.017,35
Rp.
319.407.531.084,92
Rp.
344.950.067,57
Setelah Perubahan 2) Realisasi Selisih lebih / (kurang) e. Selisih
anggaran
dengan
realisasi
pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 7.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Rp.
16.886.700.000,00
Rp.
9.886.700.000,00
Rp.
7.000.000.000,00
Setelah Perubahan 2). Realisasi Selisih lebih / (kurang) f.
Selisih
anggaran
dengan
realisasi
pembiayaan
netto
sejumlah Rp. 7.344.950.067,57 dengan rincian sebagai berikut : 1). Anggaran pembiayaan neto
Rp.
302.175.881.017,35
Rp.
309.520.831.084,92
Rp.
7.344.950.067,57
setelah perubahan 2). Realisasi Selisih lebih / (kurang)
15 2. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2015 yang dituangkan dalam Neraca sebagaimana berikut : a. Jumlah Aset
Rp.
2.391.714.519.165,20
b. Jumlah Kewajiban
Rp.
21.373.040.659,34
c. Jumlah Ekuitas
Rp.
2.370.341.478.505,86
3. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang ada direkening Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun
2015
yang
dituangkan dalam Laporan Arus Kas
sebagai berikut :
VI.
a. Saldo Kas awal 1 Januari tahun 2015
Rp.
316.188.645.397,35
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Rp.
395.113.849.991,68
c. Arus kas dari aktivitas investasi
(Rp.
371.182.678.864,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan
Rp.
3.246.144.043,58
e. Arus kas dari aktivitas transitoris
(Rp.
g. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2015
Rp.
42.136.051,01) 343.323.824.517,60
KESIMPULAN Setelah
dilaksanakan
prosedur
dan
tahapan
penelitian
serta
pembahasan Pengkajian terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015, sebagaimana mestinya, maka kini sampailah pada kesimpulan yang sekaligus merupakan penegasan pendapat dan sikap DPRD Kabupaten Nganjuk, bahwa : ” Dengan mengucapkan Nganjuk
menyetujui
Bismillahirrohmaanirrohiim, DPRD Kabupaten Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah yang Definitif, dengan catatan Rekomendasi DPRD Nganjuk menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut.
Kepada Saudara Bupati dan seluruh jajarannya untuk melaksanakan rekomendasi DPRD tersebut dan untuk selanjutnya DPRD meminta kepada eksekutif untuk melaksanakan proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku”.
16 IV.
PENUTUP Demikian pendapat DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, semoga ada guna
dan
manfaatnya
bagi
Pemerintah
Daerah
dalam
upaya
lebih
meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di daerah Kabupaten Nganjuk. Nganjuk, 3 Agustus 2016 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK KETUA dto Drs. PUJI SANTOSO
