DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK Jl. Gatot Subroto No. - Nganjuk Telp. (0358) 323495
PENDAPAT AKHIR BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN NGANJUK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2016 DAN LAMPIRAN SELENGKAPNYA DENGAN NOTA KEUANGAN I.
PENDAHULUAN Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka setelah Fraksi – Fraksi, Komisi – Komisi dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan, yang selanjutnya melaksanakan penelitian dan pembahasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing – masing. Pada akhirnya setelah melalui proses dan prosedur yang semestinya, kini sampailah pada tahapan penyampaian pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan.
II.
PROSEDUR PEMBAHASAN Dalam proses penelitian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan, supaya didapatkan hasil pembahasan yang relatif sempurna untuk mendukung terciptanya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat
2 khususnya dalam wilayah Kabupaten Nganjuk, maka DPRD Kabupaten Nganjuk telah menempuh prosedur dan melalui tahapan pembahasan sebagai berikut : 1. Tanggal 27 Nopember 2015 Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan; 2. Tanggal 27 Nopember 2015 Rapat Komisi A, B, C dan D membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan; 3. Tanggal 27 Nopember 2015 Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan; 4. Tanggal 27 Nopember 2015 Rapat Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi A, B, C, D dan Badan Anggaran Merumuskan hasil Pembahasan Komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan menjadi pertanyaan Badan Anggaran; 5. Tanggal 28 Nopember 2015 Jawaban Bupati Nganjuk terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan; 6. Tanggal 28 dan 29 Nopember 2015 Rapat Gabungan Badan Anggaran dengan Eksekutif bersama – sama membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan; 7. Tanggal 30 Nopember 2015 a. Rapat Gabungan Komisi A dan Komisi B dengan Kabag Hukum dan Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk bersama-sama menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan; b. Rapat Badan Anggaran menyusun Pendapat Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan,yang selanjutnya menjadi pendapat DPRD Kabupaten Nganjuk;
3 8. Tanggal 30 Nopember 2015 Rapat Paripurna : a. Pendapat akhir Fraksi - fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan; b. Pendapat DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan; c. Pengesahan dan Penetapan Rantus bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan III.
HASIL PEMBAHASAN Kebijakan Umum anggaran merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode satu tahun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBD sesuai yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. KUA menjadi dasar pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan APBD. APBD merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa stu tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Atas dasar pemikiran di atas, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk perlu menyampaikan beberapa point rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan sebagai berikut: 1. Rencana pembangunan daerah untuk tahun 2016 secara hukum memenuhi kaidah perencanaan dan penganggaran sebagaimana di atur dalam peraturan perundangundangan. Oleh karena itu dasar yang dipakai dalam penyusunan APBD ini adalah Visi dan Misi Bupati yang tertuang di dalam Renstra Daerah yang di breakdown dalam Renstra Dinas, RKPD dan KUA PPAS, bukan berdasar wacana yang berkembang saat ini; 2. APBD Tahun Anggaran 2016 memberikan porsi yang besar dalam upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut kepada seluruh SKPD untuk memberikan perhatian serius dan melaksanakan kinerja pelayanan dengan optimal;
4 3. Konsentrasi Pemerintah dalam mempercepat tercapaianya kemakmuran masyarakat memberikan penekanan serius agar pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan wanita rawan ekonomi untuk mendapatkan bantuan dan pelatihan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Anggaran meminta kepada leading sektor Pertanian, Nakertransos dan Peternakan untuk lebih mengoptimalkan kegiatan tersebut; 4. Dalam beberapa tahun terakhir kebijakan Pemerintah masih belum optimal dalam memberdayakan potensi ekonomi daerah. Dimana untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah masih memilih penyedia jasa diluar Kabupaten Nganjuk daripada penyedia jasa orang Nganjuk. Kondisi ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden yang memerintahkan kepada daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya potensi ekonomi daerah. sehubungan dengan hal tersebut kepada Saudara Bupati untuk melakukan perubahan yang serius; 5. Walaupun Nganjuk ini bukan daerah tertinggal, namun realitanya masih ada beberapa daerah yang masih memiliki masalah mendasar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Contoh masalah kekeringan setiap tahun yang selalu terjadi di beberapa daerah di Kecamatan Ngluyu, Gondang, Jatikalen, Ngetos dan Pace. Disamping itu ruas jalan yang sangat tidak layak di lalui seperti daerah Losari, dusun ditengah hutan bajang Ngluyu, daerah Sumbermiri, Pinggir Kecamatan Lengkong. Masyarakat di sana selalu berfikir bahwa dia hidup seperti di pedalaman Kalimantan atau Irian Jaya karena merasa di anak tirikan dalam kebutuhan dasarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Anggaran meminta kepada Saudara Bupati untuk berfikir serius dalam memberikan perhatian kepada mereka; 6. Latar belakang kebijakan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dikarenakan adanya anggaran yang diterima masing-masing wilayah dan usulan kegiatan saat Musrenbang Kecamatan lebih pada shopping list. PIK merupakan suatu instrumen yang digunakan dalam proses penyusunan prioritas usulan kegiatan dalam forum Musrenbang Kecamatan berkenaan proporsi alokasi pembiayaan yang diterima setiap wilayah berdasarkan indikator-indikator tententu. Oleh karena itu Badan Anggaran meminta kepada Saudara Bupati untuk lebih memberikan perhatian serius dalam masalah PIK ini, karena ada beberapa Camat yang masih arogan dan mengusulkan anggaran PIK; 7. Pembangunan Rumah Sakit Kertosono 2 yang menggunakan penganggaran dengan tahun jamak memiliki progres report yang sangat buruk, dimana rencana pelaksanaan dengan realisasi hingga sekarang masih sangat jauh dari harapan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Anggaran meminta kepada Saudara Bupati untuk memacu pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalah hukum;
5 8. Kebijakan Pemerintah dalam perencanaan dan pengusulan anggaran DAK dari metode top down ke bottom up memberikan ruang yang luas, agar kegiatan tersebut benar benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Anggaran meminta kepada Saudara Bupati beserta jajarannya untuk mengusulkan kegiatan DAK yang mengacu pada hasil musrenbang dan hasil reses DPRD; 9. Akriditasi Puskesmas merupakan konsekuensi yang harus dilakukan jika kedepan Puskesmas tetap bermitra dengan BPJS dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena Akriditasi ini sangat penting keberadaannya, maka Badan Anggaran meminta kepada Saudara Bupati untuk mengoptimalkan pengawasannya agar 2018 semua Puskesmas di Nganjuk sudah tuntas akriditasinya; 10. Setelah berjalan beberapa tahun pelaksanaan Perda tentang Pajak dan Retribusi sudah tidak sejalan dengan kondisi saat ini. Hal tersebut disebabkan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan dinamika sosial masyarakat yang meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Anggaran meminta untuk segera dilakukan revisi terhadap Perda tentang Pajak dan Retribusi di Kabupaten Nganjuk; 11. Kebijakan Pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan penangan masalah sosial lainnya merupakan upaya serius untuk mempercepat kemakmuran masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh aparatur sipil negeri di leading sektor tersebut untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, agar tujuan mulia Pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat; 12. Besarnya honor pegawai yang ada di belanja langsung di semua SKPD menunjukkan bahwa Pemerintah tidak mampu melakukan efisiensi secara maksimal. Disamping itu biaya umum yang ada dalam belanja langsung masih terlalu besar, sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk meminta kepada Saudara Bupati untuk menekan kedua belanja tersebut biar terjadi efisiensi anggaran; 13. Di dalam pembahasan APBD Tahun 2016 DPRD melihat masih belum kompaknya antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan, hal ini memiliki dampak yang kurang bagus dalam proses maupun hasil pembahasan. Atas kondisi tersebut, kepada Saudara Bupati untuk memberikan perhatian serius atas kondisi ini; 14. Dalam APBD Tahun 2015 eksukutif menyampaikan usulan dana pendamping pembangunan stadion sebesar 60 milyar. Dalam hal ini fungsi DPRD sebagaimana peraturan perundang-undangan adalah memberikan pertimbangan dan saran atas RAPBD yang disampaikan kepada DPRD. Secara realita subtansi pembangunan stadion belum memiliki nilai strategis, mengingat stadion yang ada saja hingga sekarang jarang difungsikan, kalau mau membangun stadion lagi yang jumlahnya anggaran sangat besar bagaimana penggunaan dan manfaatnya. Atas kondisi tersebut Badan Anggaran menyerahkan semua proses dan pelaksanaannya kepada eksekutif;
6 15. Pembahasan APBD Tahun 2016 memiliki arti strategis, karena Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) konsisten sesuai dengan amanat menteri keuangan bahwa APBD wajib disahkan akhir bulan Nopember. Kebijakan Menteri Keuangan tersebut memiliki maksud agar proses pembangunan tidak lambat karena alasan molornya pembahasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Anggaran meminta kepada Saudara Bupati untuk melaksanakan APBD tahun 2016 lebih awal, agar percepatan pembangunan bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Sudah tidak ada alasan lagi pelaksaan APBD baru dilakukan pertengahan tahun anggaran atau diakhirnya karena adanya faktor non tehnis. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Demikian rekomendasi Badan Anggaran Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan, untuk selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan kondisi APBD TA. 2016 Kabupaten Nganjuk setelah dibahas dalam rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Eksekutif sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah
Rp. 2.252.775.558.869,44
2. Belanja Daerah
Rp. 2.498.103.337.069,44
Surplus / (Defisit)
(Rp.
245.327.778.200,00)
Pembayaran Netto
Rp.
245.327.778.200,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
Rp.
0,00
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp.
280.808.583.917,44
b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp.
1.307.691.963.260,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
Rp.
664.275.011.692,00
1). Pajak Daerah sejumlah
Rp.
63.445.864.600,00
2). Retribusi Daerah sejumlah
Rp.
22.900.245.238,00
Rp.
3.464.725.368,44
Rp.
190.997.748.711,00
1). Dana bagi hasil sejumlah
Rp.
79.587.890.260,00
2). Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp.
1.078.695.643.000,00
3). Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp.
149.408.430.000,00
3. Pembiayaan Daerah - Penerimaan
Rp.
251.533.148.200,00
- Pengeluaran
Rp.
6.205.370.000,00
1. Pendapatan Daerah terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 4). Lain-lain PAD yang sah sejumlah b. Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan :
7 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan : 1). Pendapatan Hibah sejumlah
Rp.
8.910.826.000,00
Rp.
99.900.756.692,00
Rp.
555.463.429.000,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp.
1.470.297.639.093,44
b. Belanja Langsung sejumlah
Rp.
1.027.805.697.976,00
1). Belanja Pegawai sejumlah
Rp.
1.157.837.091.055,00
2). Belanja Hibah sejumlah
Rp.
9.214.780.000,00
3). Belanja Bantuan Sosial sejumlah
Rp.
7.373.906.600,00
4). Belanja Bagi Hasil sejumlah
Rp.
8.635.229.000,00
5). Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
Rp.
286.432.808.906,00
6). Belanja Tidak terduga sejumlah
Rp.
1.803.823.532,44
1). Belanja Pegawai sejumlah
Rp.
56.514.259.300,00
2). Belanja Barang dan Jasa sejumlah
Rp.
348.171.895.047,00
3). Belanja Modal sejumlah
Rp.
623.119.543.629,00
a. Penerimaan sejumlah
Rp.
251.533.148.200,00
b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
6.205.370.000,00
Rp.
251.533.148.200,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
2). Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah 3). Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah 4). Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah 5). Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah 2. Belanja Daerah terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja :
b. Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja :
3. Pembiayaan Daerah terdiri dari :
a. Penerimaan terdiri dari pembiayaan : 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah 2). Pencairan Dana Cadangan sejumlah 3). Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 4). Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah 5). Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 6). Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
8 b. Pengeluaran terdiri dari pembiayaan : 1). Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
Rp.
0,00
Rp.
6.205.370.000,00
3). Pembayaran Pokok Utang sejumlah
Rp.
0,00
4). Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
Rp.
0,00
2). Penyertaan Modal (investasi) Pemda sejumlah
IV.
KESIMPULAN Setelah dilaksanakan prosedur dan tahapan penelitian serta pembahasan sebagaimana mestinya, maka kini sampailah pada kesimpulan yang sekaligus merupakan penegasan pendapat dan sikap DPRD Kabupaten Nganjuk melalui Badan Anggaran bahwa: “DPRD KABUPATEN NGANJUK DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016 DAN LAMPIRAN SELENGKAPNYA DENGAN NOTA KEUANGAN UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU “.
V.
PENUTUP Demikian Pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan, semoga ada guna dan manfaatnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam upaya lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Nganjuk.
Nganjuk, 30 Nopember 2015 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK KETUA dto Drs. PUJI SANTOSO
