KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN 2014
NGANJUK, 5 MEI 2015
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN 2014
1. PENDAHULUAN Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban Bupati terhadap rakyat yang memilihnya, diperlukan adanya sistem penilaian yang tidak sekedar hanya penilaian terhadap tercapainya target program yang direncanakan, akan tetapi perlu diperluas lagi, yakni penilaian terhadap penggunanaan sumber daya ekonomi. Penilaian ini untuk memastikan apakah pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dijanjikan saat kampanye pemilihan Bupati telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif (value for money audit). Penilaian terhadap kinerja memang perlu, tetapi yang lebih penting adalah : a. Apakah hasil atau output dari pelaksanaan program/kegiatan telah memberi
kontribusi
permasalahan
yang
yang
bermakna
dalam
memecahkan
dihadapi
rakyat,
mengingat
dana
yang
dipergunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan pada dasarnya adalah dana rakyat yang dikumpulkan melalui pajak yang dipungut dari rakyat ; b. Apakah hasil dari suatu program/kegiatan telah mampu memberi manfaat dalam memecahkan masalah tersebut sebanding dengan dana
yang
dikeluarkan/dipergunakan
untuk
melaksanakan
program tersebut ; c. Apakah hasil/output program/kegiatan telah dicapai melalui caracara yang paling ekonomis dan efisien dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya ; d. Apakah hasil /output dari suatu program / kegiatan telah mampu memberikn kontribusi terhadap tujuan kebijakan yang telah ditentukan ; e. Apakah capaian tujuan kebijakan telah mampu memberikan konstribusi yang berarti terhadap capaian visi dan misi Bupati
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
1
Dari beberapa tolok ukur yang ada diatas maka untuk dapat mengetahui
Pemerintah
Daerah/SKPD
telah
menghasilkan
keluaran/output yang optimal, maka perlu dilakukan analisa sebagai berikut : a. Membandingkan
antara
jumlah
dan
mutu
keluaran/output
tersebut dengan standart/target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RKA SKPD ; b. Membandingkan
antara
jumlah
dan
mutu
keluaran/output
tersebut dengan kinerja pemerintah daerah/SKPD tahun-tahun sebelumnya. Hal ini penting dilakukan untuk dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja sekarang lebih baik atau lebih buruk dari capaian kinerja tahun kemarin berdasarkan unit dan jumlah biaya yang dikeluarkan ; c. Membandingkan tersebut
antara
dengan
jumlah
yang
dan
mutu
dihasilkan
keluaran/output
pemerintah
oleh
pemerintah/SKPD lain yang tugas pokok dan fungsinya sama. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah/SKPD yang bersangkutan Disisi lain, selain melakukan penilaian kinerja sumberdaya, evaluasi
kinerja
juga
dari aspek
dilakukan dari sisi kinerja
organisasi. Evaluasi kinerja organisasional mengandung maksud untuk
melihat
tujuan
program
dan
manfaatnya
terhadap
tercapaianya tujuan kebijakan serta dampaknya terhadap proses pencapaian
visi
dan
misi
Bupati.
Fokus
penilaian
kinerja
organisasional adalah penilaian terhadap kinerja program yang bertujuan untuk menentukan : a. tingkat pencapaian hasil yang diinginkan b. kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan c. apakah
SKPD
yang
bersangkutan
telah
mempertimbangkan
alternatif lain yangmemberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah Secara rinci tujuan penilaian kinerja program adalah : a. menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sedang berjalan apakah sudah memadai dan tepat; b. menentukan tingkat pencapaian suatu program yang diinginkan; c. menilai efektifitas program dan atau unsur unsur program secara terpisah atau sendiri sendiri;
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
2
d. mengindentifikasi berbagai faktor penghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan; e. menentukan
apakah
manajemen
telah
mempertimbangkan
alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya yang sama atau lebih rendah; f. menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan program lain yang terkait; g. mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik; h. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi program tersebut; i. menilai apakah sistem pengendali manajemen sudah cukup memadai
untuk
mengukur,
melaporkan
dan
memantau
tingkatefektifitas program; j. menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang syah
dan
dapat
dipertanggungjawabkan
mengenai
efektifitas
program. 2. REKOMENDASI KINERJA KEUANGAN 2.1. 2.1.1.
PENDAPATAN DAERAH Pajak Daerah Dalam tahun anggaran 2014 potensi pendapatan disektor pajak masih kurang optimal pemungutannya, oleh karena itu kepada Saudara Bupati untuk memberikan perhatian khusus dalam
optimalisasi
pemungutan
pajak
agar
target
yang
diinginkan dapat tercapai. DPRD memberikan solusi strategis dalam peningkatan pemungutan pajak itu sebagai berikut : a. Perlunya memberikan sosialisasi berupa sosialisasi verbal maupun melalui media leflet, spanduk, iklan maupun lainnya yang bisa mendorong pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak; b. Perlunya
memberikan
stimulan
terhadap
aparatur
pemungut pajak berupa pemberian hadiah atau insentif agar semangat dan motivasi aparatur yang ada dibawah semangat kinerjanya tinggi;
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
3
c. Sarana prasarana dan mobilitas yang ada di bagian pajak perlu diberikan contohya mobil operasional yang layak agar capaian kinerja bisa meningkat; d. Perlu
diadakan
pendataan
ulang
terkait
dengan
perkembangan tambahan obyek pajak; e. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, DPRD
meminta
kepada
Saudara
Bupati
untuk
lebih
mengoptimalkan seluruh petugas pungut pajak mulai dari Desa sampai Kecamatan. Disamping itu bagi aparat yang menyalahgunakan hasil pungutan pajak untuk dilakukan penindakan. 2.1.2. Retribusi Daerah Potensi retribusi daerah sebenarnya sangat besar, namun dalam perjalanannya unit kerja yang memiliki tanggungjawab untuk mengurusi pemungutan retribusi belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan.
Untuk meningkatkan capaian
pemungutan retribusi darah ini DPRD memberikan solusi dan rekomendasi sebagai berikut : a. Jenis Retribusi yang memiliki potensi besar perlu dikawal dan dilakukan intensifikasi secara maksimal agar capaian targetnya bisa optimal; b. Pemungut apresiasi
retribusi khusus
perlu
agar
mendapatkan
semangat
dan
insentif etos
dan
kerjanya
meningkat. 2.1.3. Pendapatan dari APBN Sudah-sama sama kita ketahui bahwa sumber utama pendapatan yang berasal dari pusat adalah berupa pemberian DAU yang jumlahnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Namun sebenarnya dana dari pusat masih bisa dioptimalkan perolehannya selama Saudara Bupati memacu kepada seluruh SKPD untuk selalu aktif dalam melakukan komunikasi dengan kementerian dan departemen yang ada di pusat. Sehubungan dengan
hal
tersebut,
DPRD
memberikan
catatan
dan
rekomendasi sebagai berikut : a. Banyak SKPD yang ada di Nganjuk kurang optimal dalam berupaya mendapatkan program dari pusat memang karena tidak melakukan komunikasi, padahal di Kementerian sangat banyak program yang masih bisa kita dapatkan. Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
4
Kendala utamanya adalah SKPD yang bersangkutan tidak mengusulkan program secara rinci pada kementerian yang bersangkutan.
Hal
ini
dapat
kita
ketahui
pada
saat
konsultasi ke kementerian ternyata Nganjuk tidak ada usulan pada kementerian yang bersangkutan; b. Dengan
formula
pengusulan
e-proposal
sebenarnya
memudahkan kabupaten Nganjuk untuk meraih program sebesar besarnya dari kementerian, oleh sebab itu DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memacu seluruh dinas
untuk
mengajukan
usulan
kepada
kementerian
dengan format e-proposal agar pendapatan dari APBN bisa lebih meningkat; c. Bantuan Keuangan Propinsi Dalam
setiap
tahun
anggaran
pemerintah
Kabupaten
Nganjuk selalu mendapatkan Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur. DPRD memberikan catatan
banyak program
yang karakter anggarannya berubah Hibah atau Bansos sasarannya
kurang
sesuai
dengan
keperuntukannya.
sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati mendesain Bantuan Keuangan Propinsi untuk dialokasikan kepada kegiatan yang startegis dan dibutuhkan oleh msyarakat 2.2. Belanja Daerah Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan yang cukup
penting
untuk
mencapai
stabilitas
ekonomi
dan
mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Disamping itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, masalah yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : a. Alokasi anggaran belanja pada sektor tertentu belum sejalan dengan
tuntutan
masyarakat
dalam
mendapatkan
pelayanan; b. Minimnya ketersediaan anggaran sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat;
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
5
c. Masih tingginya inefisiensi dalam mengalokasikan dan membelanjakan anggaran; d. Proses
dan
prosedur
pelayanan
yang
yang
belum
sepenuhnya transparan dan terstandarisasi; e. Belanja daerah masih berorentasi pada proyek dan sebuah kepentingan
tertentu,
sehingga
kebutuhan
utama
sebanding
dengan
masyarakat sering tidak teranggarkan; f. Anggaran
yang
dikeluarkan
belum
pelayanan yang diberikan sehingga pelayanan prima yang merupakan harapan semua pihak masih sebatas impian belaka. 2.2.1. Belanja pegawai Besarnya belanja pegawai dan selalu naiknya gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja meningkatnya pelayanan masyarakat. Oleh karena itu DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk memacu kinerja Aparatur Sipil Negara agar kinerja dan pelayanan pada masyarakat dapat meningkat 2.2.2. Belanja tak terduga Belanja
tak
mengantisipasi
terduga
terjadinya
yang
telah
bencana
disiapkan
masih
sangat
untuk kecil,
disamping itu penanganan bencana yang terjadi sangat lambat khususnya bantuan langsung ke masyarakat. Atas kondisi tersebut
DPRD
meminta
kepada
Saudara
Bupati
untuk
menaikan anggaran tak terduga dan lebih sigap dan cepat dalam menangani bencana khususnya bantuan ke masyarakat. 3. REKOMENDASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Setelah melakukan kajian terhadap LKPJ Bupati Tahun 2014, secara kwantitatif target capaian kinerja yang telah direncanakan baik berupa jumlah program maupun kegiatan sudah tercapai. Namun secara realita dan kualitatif masih terdapat berbagai macam persoalan dan problematika yang terjadi, sehingga DPRD perlu memberikan catatan strategis dan rekomendasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 sebagai berikut :
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
6
3.1. Analisis Umum kebijakan Anggaran Tahun 2014 1.
Besarnya proyeksi anggaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 belum memiliki outcome dan benefit terhadap penciptaan lapangan kerja dan berapa tingkat penyerapan tenaga kerja secara kwantitatif. Sehingga DPRD melihat makna startegis Value for money masih sangat jauh dari harapan. Disamping itu untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk maka kepada Saudara Bupati setiap mengeluarkan ijin prinsip untuk membuat komitmen kepada pengusaha dengan memprioritaskan
masyarakat
Nganjuk
sebagai
tenaga
kerjanya; 2.
Di dalam LKPJ tidak nampak besarnya indek penurunan kemiskinan
masyarakat
Nganjuk
setelah
dialokasikan
anggaran yang nilainya trilyunan. Hal ini sangat penting karena hakekat dari pembangunan adalah mengurangi jumlah kemiskinan yang ada sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan mengalami kenaikan yang signifikan; 3.
Dalam tahun anggaran 2014 DPRD melihat sinergisitas perencanaan pembangunan tidak maksimal dan masih rendah, hal ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas anggaran dan penyelesaian program masyarakat yang tidak tepat
sasaran.
Kondisi
ini
jika
diteruskan
akan
mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah. Disisi lain singkronisasi program antara pusat, propinsi dan kabupaten masih kurang maksimal sehingga masih ada proyek besar yang mangkrak hingga sekarang. Contohnya pembangunan jembatan kelutan kecamatan Ngronggot; 4.
Potensi Aparatur Sipil Negara yang sangat besar belum bisa memberikan dampak yang signifikan dalam optimalisasi peningkatan pelayanan masyarakat. DPRD memberikan catatan bahwa penempatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan
struktural
kepangkatan
dan
yang
tidak
kompetensi
sesuai sangat
dengan
jenjang
mempengaruhi
terhadap kinerja birokrasi. Kompetensi dalam penempatan jabatan memang sangat penting karena dengan kompetensi
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
7
yang mumpuni akan mempercepat kinerja dan pelayanan masyarakat; 5.
Dalam setahun terakhir ini pembangunan sejumlah pabrik sangat marak. Kita sama-sama tahu bahwa lahan yang dipergunakan dalam pembangunan pabrik tersebut adalah lahan produktif pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan pembangunan pabrik. DPRD memberikan catatan bahwa pendataan dan pengendalian penggunaan lahan produktif pertanian ini sangat tidak terkontrol dan terencana sesuai dengan Perda RT RW. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk mengantisi dan lebih ketat lagi
dalam
pemberian
ijin
prinsip
penggunaan
lahan
produktif pertanian; 6.
Besarnya anggaran rutin yang ada di seluruh SKPD menjadi keprihatinan kita bersama. Anggaran pemeliharaan gedung, sarana transporatasi, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas sangat
besar,
dan
kadang
duplikasi
dengan
belanja
langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan kajian ulang dan rasionalisasi. 3.2. Sekretariat daerah Kabupaten Nganjuk. 3.2.1.
Bagian Umum Sekda 1. Proses
penanganan
surat
dari
masyarakat
berupa
permohonan bantuan maupun lainnya yang ditujukan kepada Bupati dan Pemerintah Daerah nasibnya tidak jelas bahkan hilang, dengan alasan Saudara Bupati tidak memberikan
disposisi
untuk
ditindaklanjuti.
Kondisi
tersebut jelas bertentangan dengan tata kelola administrasi pemerintah yang benar. Sehubungan dengan hal tersebut kedepan
DPRD meminta untuk diperbaiki dan jangan
sampai terulang kembali; 2. Pemeliharaan gedung perkantoran yang ada di lingkungan sekretariat
daerah
masih
sangat
memprihatinkan.
Contohnya ruangan rapat yang hanya 2 gedung yaitu gedung Anjukladang dan Ruang Candi Lor dimana AC dan kondisinya sangat memprihatinkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan perbaikan gedung dibawah pengelolaan Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
8
asisten umum, termasuk perlunya membangun gedung baru pada Guest House Pemerintah Daerah yang sudah memprihatinkan. 3.2.2.
Bagian Hukum
1. Bagian hukum pemda merupakan pintu masuk semua proses pembuatan regulasi yang ada di seluruh SKPD baik berupa
Perbup
maupun
SK
Bupati.
DPRD
melihat
banyaknya SK Bupati maupun Perbup yang prosesnya sangat lama sehingga berdampak pada masyarakat. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kedepan harus tidk terjadi lagi; 2. Banyaknya
Peraturan
Daerah
yang
secara
khusus
mengatur tentang Pemerintahan Desa banyak yang belum dipahami secara utuh oleh aparat pemerintah desa. Hal ini karena kurangnya sosialisasi tentang Perda tersebut, bahkan banyaknya aparatur pemerintah desa yang dengan jelas-jelas melanggar Peraturan Daerah tidak mendapatkan peringatan atau sanksi yang tegas. Atas kondisi tersebut kepada Saudara Bupati untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan inspektorat, pembinaan secara serius oleh Asisten
Pemerintahan
dan
Bapemas
Pemdes
agar
pelaksanaan Pemerintah Desa bisa lebih baik. 3.2.3.
Asisten Ekonomi Pembangunan
1. Asisten Ekonomi Pembangunan sebenarnya memiliki tugas yang sangat strategis dalam mengontrol pelaksanaan anggaran
di
masing-masing
SKPD.
DPRD
melihat
keberadaan asisten Ekonomi Pembangunan tidak terlalu dihiraukan oleh SKPD jika dimintai laporan perkembangan penyerapan anggaran maupun laporan tentang kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memberikan pembinaan khusus kepada seluruh SKPD agar fungsi lembaga yang ada bisa berjalan secara optimal. Disamping itu pemantauan kinerja dan pelaksanaan kegiatan di SKPD dapat tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
9
3.2.4.
Bupati
1. Bupati sebagaimana di atur dalam peraturan perundangundangan memiliki tugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan pada masyarakat
agar
tercipta
kesejahteraaan
masyarakat.
Namun kita semua prihatin karena kebijakan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik. Dimana usaha masyarakat dalam bentuk usulan bantuan hibah tidak ditindaklanjuti. Atas kondisi tersebut DPRD
meminta
memperhatikan
kepada
upaya
Saudara
masyarakat
Bupati
ikut
untuk
berpartisipasi
dalam pembangunan bisa tercapai; 2. Fenomena bangkitnya Kabupaten Nganjuk dari sektor industri sudah mulai nampak. Hal itu dapat kita lihat dengan
dibangunnya pabrik yang ada di Nganjuk. Atas
kondisi tersebut, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan dampak sosialnya agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. 3.3. Pendidikan 1. Tolok
ukur
kinerja
pendidikan
tahun
2014
adalah
tercapainya prosentase maksimal dari angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar dan angka putus sekolah disemua
jenjang
pendidikan.
Namun
realita
dilapangan
kualitas pendidikan dan tenaga pendidik masih sangat jauh dari harapan. Kondisi ini berjalan sudah bertahun tahun, maka dari itu DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk lebih meningkatkan kualitas siswa maupun tenaga pendidik; 2. Besarnya anggaran pembangunan fisik yang ada di Dikpora masih
menyisakan
beberapa
catatan,
dimana
kualitas
pembangunan tersebut masih jauh dari kualitas sesuai ketentuan. Disamping itu masih banyaknya sekolahan yang mestinya dibangun tetapi tidak mendapatkan program. Hal ini kedepan untuk menjadikan perhatian;
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
10
3. Optimalisasi kinerja guru dan tenaga kependidikan masih menjadi keluhan di masyarakat, apalagi sekolahan di daerah terpencil. Karena peningkatan sumber daya peserta didik kunci utamanya pada guru, maka DPRD meninta kepada Saudara Bupati untuk mengoptimalkan kinerja guru dan tenaga kependidikan, khususnya di daerah pinggiran; 4. Kekosongan Kepala Sekolah Dasar yang masih banyak di Kabupaten Nganjuk menjadi keprihatinan kita bersama. Yang menjadi
pertanyaan
kurangnya
setoran
pengangkatan
jabatan
apakah yang
kurangnya selalu
Kepala
personil
jadi
Sekolah
?
atau
rumor
dalam
Oleh
karena
keberadaan Kepala Sekolah Dasar sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk segera mengisi jabatan Kepala Sekolah Dasar yang masih kosong; 5. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan SEKOLAH GRATIS, ternyata hanya isapan jepol belaka. Hal ini bisa dibuktikan dengan nyata bahwa sekolah masih membebani siswanya untuk membayar bantuan gedung, LKS, Bayar seragam dan kegiatan ekstra yang selalu memungut iuran. Karena kondisi ini jelas melanggar ketentuan, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk menertibkan, agar masyarakat tidak terbebani. Sekolah Gratis bukan hanya slogan namun realita adanya. 3.4. Pertanian 1. Visi Bupati dalam bidang pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan, namun realitanya pendapatan petani ditahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan. Atas kondisi tersebut maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pertanian agar harapan mulia visi Bupati tersebut dapat terwujud. 2. Bantuan sarana prasarana pertanian dalam setiap tahun anggaran selalu besar. DPRD memberikan catatan, bantuan sarana
pertanian
kelompok
yang
masih
tumpang
mendapatkan
tindih
bantuan
sehingga beberapa
ada kali,
sementara ada kelompok tani lainnya tidak mendapatkan apa-apa,
maka
dari
itu
kedepan
untuk
mendapatkan
perhatian; Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
11
3. Problematika petani dalam melakukan cocok tanam semakin lama semakin komplek. DPRD memberikan catatan banyak gagal panen karena hama penyakit penanganannya masih sangat lambat. Sehubungan dengan hal tersebut kedepan untuk mendapatkan perhatian yang lebih serius; 4. Bantuan modal kepada Gapoktan dari Kementerian Pertanian yang ada di seluruh Kabupaten Nganjuk jumlahnya sangat besar. Dilapangan banyak bantuan yang disalahgunakan dan kadang menguap entah kemana. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan pendataan dan segera dibuatkan Perda tentang pengelolaan bantuan tersebut agar lebih tepat sesaran seperti harapan pemerintah. 3.5. Bappeda 1. Dalam
SOTK
Pemerintah Kabupaten Nganjuk,
Bappeda
merupakan SKPD yang memiliki fungsi startegis dalam mendesain
dan
melakukan
verifikasi
terhadap
prioritas
pembangunan. DPRD memberikan catatan fungsi Bappeda dalam hal ini masih jauh dari harapan. Hal tersebut dapat kita
lihat
masih
banyak
program
yang
prioritas
dan
menyangkut kepentingan umum tidak segera ditangani. Oleh karena itu saudara Bupati untuk melakukan pemantauan langsung terhadap kinerja Bappeda; 2. Banyaknya kegiatan penelitian, kajian atau sejenisnya yang tidak ditindaklanjuti dalam kegiatan nyata, sehubungan dengan hal tersebut DPRD memberikan catatan rekomendasi agar penelitian dan kajian harus benar-benar urgen dan penting agar tidak terjadi pemborosan anggaran. 3.6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1. Pengelolaan barang milik daerah adalah sesuatu yang sangat penting. Semua SKPD memiliki tanggungjawab yang sama dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Karena tenaga
maupun
usaha
pemeliharaan,
perawatan
dan
pengendalian barang milik daerah sangat kurang, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan pendidikan, pembinaan dan menganggarkan tenaga pengelola barang milik daerah agar asset daerah tidak menguap bahkan hilang entah kemana. Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
12
2. Dalam pelaksanaan anggaran dari tahun ketahun ternyata belum ada perubahan yang kongkrit, dimana kebiasaan pelaksanaan anggaran mundur dan pencairan anggaran juga mendekati akhir tahun merupakan pemandangan yang rutin terjadi. DPRD memberikan catatan, pelaksanaan anggaran mundur berdampak pada kualitas pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan. Pencairan yang mendekati berakhirnya tahun anggaran selalu ada rekayasa terhadap laporan dengan realisasi pekerjaan fisik dilapangan. Sehubungan dengan ini masalah prinsip, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk menyikapi hal tersebut secara serius, agar dikemudian hari tidak menjadi problematika hukum 3.7. Dinas PU Bina Marga Daerah 1. Kegagalan tindaklanjut jembatan Kelutan merupakan protret ketidakseriusan
Pemerintah
Daerah
dalam
melakukan
prioritas pembangunan yang di Nganjuk. Mengapa demikian, karena dalam perubahan anggaran 2014 ternyata Tim Anggaran
Pemerintah
Daerah
diam-diam
tidak
menganggarkan bahkan memotong anggaran yang sudah ada untuk
kegiatan
lain.
Kondisi
ini
sangat
tidak
benar.
Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD meminta kepada Saudara
Bupati
untuk
lebih
ketat
dalam
melakukan
pemantauan terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah; 2. Banyaknya jalan rusak menjadi perhatian serius masyarakat. Dalam beberapa kesempatan DPRD sudah menyampaikan pemikiran bahwa sudah saatnya kita memiliki alat permanen yang berada di masing masing wilayah, namun PU Bina Marga
ternyata
mengabaikan,
hingga
saat
ini
usaha
pembelian alat tersebut masih tertunda. Sehubungan dengan kebutuhan prinsip dan mendesak kepada saudara Bupati untuk segera menganggarkannya; 3. Dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pemeliharaan jalan
maupun
dihitung spesifikasi
pembangunan
sedemikian teknis
rupa umur
jalan
hakekatnya
sudah
besarnya
anggaran
maupun
pekerjaan
tersebut.
Namun
kenyataannya hanya dalam hitungan bulan, banyak jalan yang sudah rusak, bahkan hancur seperti sebelum dibenahi. Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
13
Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk
meningkatkan
pengawasan
dalam
pelaksanaan
kegiatan sehingga umur ekonomisnya bisa lebih lama; 4. DPRD
meminta
mengupayakan
kepada
Saudara
peningkatan
jalan
Bupati
untuk
desa
dengan
poros
menggunakan aspal hotmix, agar nilai ekonomisnya lebih lama. 3.8. Dinas PU Ciptakarya dan Tata Ruang Daerah 1. Upaya penanganan sampah dan kebersihan lingkungan, DPRD
perlu
memberikan
apresiasi
positif
kepada
PU
Ciptakarya dan Kantor Lingkungan Hidup, karena dalam tiga kali berturut turut Kabupaten Nganjuk berhasil mendapat piala Adipura. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk terus meningkatkan kemenangan menuju piala Adipura Kencana; 2. Banyaknya
fasilitas
gedung
yang
dipergunakan
untuk
kegiatan masyarakat dalam skala besar masih kurang, guest house
tamu pemerintah yang
sangat tidak
layak dan
pemeliharaan gedung sangat kecil. Maka DPRD meminta kepada
Saudara
pembangunan
Bupati
gedung
baru
untuk yang
memprioritaskan representatif
dan
mengupayakan pemeliharaan gedung untuk ditingkatkan; 3. Maraknya masyarakat yang melakukan pavingisasi di bahu jalan
jelas
melanggar
peraturan
perundang-undangan
disamping mengganggu peresapan air pada saat musim penghujan. Kondisi ini jika dibiarkan akan merusak aspal yang ada. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk sosialisasi dan membuat larangan kepada masyarakat di tepi jalan untuk tidak melakukan pavingisasi di bahu jalan; 4. Pemasangan paving yang dilakukan oleh PU Cipta Karya di tepi jalan khususnya di kota Nganjuk merupakan tindakan yang tidak efisien, maka dari itu DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk menghentikan pavingisasi di tepi jalan daerah perkotaan dan untuk dialihkan di daerah yang lebih membutuhkan.
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
14
3.9. Dinas PU Pengairan Daerah 1. Penangan aliran sungai avur yang sering mengakibatkan banjir perlu mendapatkan perhatian dan penyikapan yang serius. Dalam beberapa minggu yang lalu banjir di Nganjuk bagian utara merupakan fenomena baru yang harus segera mendapatkan perhatian yang serius, mulai dari pengerukan, normalisasi hingga pembangunan jembatan. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memberikan perhatian dan penyikapan guna mengantisipasi kejadian banjir yang lebih besar; 2. Kualitas pembangunan fisik yang ada di PU Pengairan sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi karena besarnya beban pihak ketiga dalam memberikan anggaran non budgeter sehingga mengurangi kualitas bangunan. Disamping itu, DPRD juga meminta
kepada
Saudara
Bupati
untuk
memberikan
perhatian serius terhadap PU Pengairan, karena banyaknya item-item upeti yang membebani penyedia jasa, salah satu contohnya, survei lapangan saja harus memakai kendaraan orang dinas dan harus memberikan uang sewa. 3.10. Rumah Sakit Nganjuk 1. Kondisi Rumah Sakit Nganjuk yang semakin lama semakin sesak berjubel jubel patut mendapatkan perhatian serius. Kondisi ini secara otomatis mempengaruhi pelayanan dan proses penyembuhan pasien. DPRD melihat perluasan rumah sakit mutlak untuk segera dilakukan; 2. Kebijakan Pemerintah untuk merubah program Jamkesmas/ Jamkesda ke BPJS merupakan langkah strategis untuk mempermudah
pelayanan
kesehatan
yang
didapat
oleh
masyarakat dimanapun dia sakit. Namun upaya baik tersebut masih tetap ada keluhan keluhan yang terjadi. Contoh masyarakat
pengguna
BPJS
di
Rumah
Sakit
Nganjuk
mengeluh sudah diminta pulang oleh pihak rumah sakit padahal
kondisi
pasien
belum
sembuh.
Atas
kejadian
tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan tindakan khusus atas kondisi tersebut, agar masyarakat tidak dirugikan;
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
15
3. Semakin masyarakat mempercayai Rumah Sakit Nganjuk sebagai tempat untuk menyerahkan penanganan kesehatan dirinya, ternyata belum diikuti dengan pelayanan yang memuaskan. Masih dijumpai tenaga medis yang tidak murah senyum, dokter spesialis yang datangnya selalu terlambat, demikian juga sarana prasarana yang kurang memadai contohnya AC yang tidak dingin, lampu mati yang tidak dibenahi, kran air yang tidak bisa ditutup, tembok yang catnya sudah tidak menarik lagi dan masih banyak lagi masalah yang lainnya. Atas kondisi tersebut, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk lebih meningkatkan kinerja tenaga medis rumah sakit dan manajemen rumah sakit, agar pelayanan prima pada masyarakat dapat dirasakan. 4. Besarnya jasa layanan rumah sakit merupakan apresiasi dan kinerja dokter, tenaga medis dan manejemen rumah sakit. DPRD mendapatkan laporan para dokter spesialis dalam melakukan visite dan pelayanan pasien waktunya semaunya sendiri dan lebih mengutamakan pratek di rumah. Atas kondisi ini DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk memberikan peringatan agar kridibilitas rumah sakit tidak jelek. 5. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pejabat wakil direktur RSUD Nganjuk banyak yang kosong. Beban kerja rumah sakit yang besar mengakibatkan pelaksanaan program maupun rentang kendali manejemen tidak bisa maksimal. Oleh karena anggaran, fasilitas mencukupi dan untuk meningkatkan kinerja, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk segera mengisi jabatan wadir direktur yang masih kosong. 3.11. Rumah sakit Kertosono 1. Pembangunan rumah sakit Kertosono 2 hakekatnya bukan masalah yang kecil. DPRD melihat ambisi pemerintah dalam mengupayakan pemindahan tersebut sangat terburu-buru. Oleh karena keberadaan terminal tersebut sudah memiiliki kekuatan hukum dalam penggunaan tanah untuk kegiatan tertentu. Maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk membuat surat keputusan tentang pengalihan penggunaan lahan tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi masalah hukum; Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
16
2. Dalam beberapa bulan yang lalu terjadi listrik mati di daerah Kertosono termasuk Rumah Sakit, dan dalam saat bersamaan ada pasien dari daerah Patianrowo yang sudah kritis hingga akhirnya meninggal. Yang jadi kekecewaaan kita adalah saat listrik mati ternyata tidak ada genset yang hidup bahkan setelah
ditanyakan
belum
ada
gensetnya.
Sehubungan
dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk mengoptimalkan pemantauan terhadap kinerja. 3. Pelayanan pasien yang prima merupaka sebuah harapan setiap keluarga pasiean yang ada di Rumah Sakit. Namun kenyataan yang terjadi di Rumah Sakit kertosono masih menyisakan kekecewaan, antara lain loket dan pemeriksaan poli bukanya terlalu siang, waktu visite dokter ke ruangan semaunya sendiri, tenaga medis yang kurang melayani dengan
sepenuh
hati.
Kondisi
ini
perlu
mendapatkan
perhatian serius oleh Saudara Bupati agar pelayanan prima pada masyarakat dapat di rasakan. 3.12. Badan Kepegawaian Daerah 1. Keluhan aparatur sipil negara Kabupaten Nganjuk terhadap proses mutasi jabatan yang selalu menggunakan uang menjadi beban tersendiri. Jual beli jabatan memiliki dampak yang
kurang
bagus
dalam
memacu
kinerja
birokrasi.
Disamping itu pejabat yang tidak memiliki kompetensi dan profesionalitas sangat mengganggu kinerja dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menghentikan praktek yang tidak terpuji tersebut. 2. Setiap
aparatur
sipil
negara
memiliki
hak
untuk
mendapatkan reward atas kinerja dan pengabdian yang telah dilakukan.
Kenaikan
merupakan
sesuatu
pangkat yang
dan
sangat
promosi dinanti
jabatan
oleh
yang
bersangkutan. Dengan reward semangat kerja akan semakin bagus. Namun kenyataannya aparatur sipil negara pada mengeluh, karena untuk kenaikan pangkat, pindah antara SKPD maupun ijin belajar harus membayar dengan sejumlah uang. Atas kondisi tersebut, DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menghentikan praktek yang tidak terpuji
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
17
tersebut, agar motivasi kerja apapatur sipil negara bisa lebih optimal 3.13. Dinas Kesehatan 1. Angka kematian bayi di Kabupaten Nganjuk menurut laporan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur kita masuk 5 besar. Kondisi ini merupaka sesuatu yang serius, karena kebijakan pemerintah di bidang kesehatan adalah menekan kematian bayi secara maksimal dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan. Atas kondisi tersbut, maka saudara Bupati untuk memberikan perhatian yang serius agar kematian bayi bisa ditekan semaksimal mungkin 2. Kebijakan pemerintah untuk membuatkan rumah dokter di masing masing puskesmas gunanya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di daerah tersebut. Namun kenyataannya saat ini jarang dokter yang menempati rumah dinas yang telah disediakan dengan berbagai alasan. Kondisi tersebut jelas merugikan masyarakat. Disamping itu kinerja Dokter Puskesmas dalam menangani pasien tidak melakukan pemeriksaan
langsung
pada
pasien
akan
tetapi
mengutamakan praktek sendiri di rumah, atas kondisi tersebut, kepada saudara Bupati untuk menertibkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik. 3. DPRD melihat masih dijumpai adanya beberapa sarana dan prasarana dinas kesehatan yang tidak difungsikan, sehingga menimbulkan minat masyarakat untuk mengalih fungsikan. Contoh adanya lahan dinas kesehatan yang ada
di daerah
bagor tidak berfungsi dan masyarakat ingin mengalihkan fungsi untuk masjid. Atas kondisi tersebut, kepada dinas kesehatan untuk mengelola dan memelihara
aset dengan
baik, agar tidak terjadi pengalihan fungsi secara sepihak oleh masyarakat. 4. Terbatasnya
alat
fogging
selalu
menjadi
problematika
tersendiri ketika musim demam berdarah datang. Kondisi ini menjadi keprihatinan kita bersama, karena masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik ketika membutuhkan fogging jika terjadi endemis demam berdarah. Atas kondisi tersebut kepada saudara Bupati untuk memenuhi Pengadaan Alat
fogging
agar
kendala
tersebut
tidak
terjadi
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
lagi. 18
Disamping itu lambannya dinas kesehatan dalam menangani wabah demam berdarah juga perlu mendapatkan perhatian yang serius 3.14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1. Pelaksanaan
Pemerintahan
permasalahan
yang
Desa
terjadi,
dalam
mulai
realita
masalah
banyak
pelayanan,
kedisiplinan aparat maupun penyampaian laporan keuangan desa. DPRD melihat dalam pembuatan laporan keuangan desa, masih banyak laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan,
bahkan
Kecamatan.
Atas
dikerjakan
kondisi
oleh
tersebut,
oknum
untuk
pegawai
menghadapi
pelaksanaan anggaran desa yang dari APBN dengan jumlah yang besar, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk lebih optimal dalam memacu sumberdaya aparatur pemerintah desa khususnya pengelola keuangan desa, agar dikemudian hari tidak terjadi masalah hukum. 3.15. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Keberadaan satpol PP dalam menegakkan ketertiban dan pelaksanaan perda sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir ini kinerja satpol PP masih sangat jauh dari harapan. Hal tersebut dapat kita lihat dari upaya razia kedisiplinan maupun penegakan perda tidak maksimal. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk lebih meningkatkan
kinerja
satpol
PP
agar
kedisiplinan
dan
penegakan perda bisa dilakukan secara maksimal 3.16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi 1. Pendirian BPR Anjuk Ladang
yang hingga sekarang belum
selesai merupakan potret kegagalan pemerintah. Secara finansial dan sumber daya sebenarnya proses pendirian BPR Jatim tidak memiliki problem yang berati, namun keseriusan masih sangat jauh dari harapan. Atas kondisi tersebut, maka DPRD
meminta
kepada
saudara
Bupati
untuk
segera
menyelesaikan pendirian BPR Anjuk Ladang tersebut 2. Maraknya koperasi yang bunganya mencekik telah banyak menimbulkan korban di masyarakat. Atas kondisi tersebut DPRD
meminta
kepada
saudara
Bupati
untuk
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
lebih
19
mengoptimas pengawasan dan pemberian ijin pendirian koperasi agar tidak menimbulkan problematika di masyarakat 3.17. Kantor Lingkungan Hidup Daerah Pengelolaan lingkungan hidup memiliki makna yang sangat komplek dan strategis. DPRD melihat apa yang dilakukan oleh KLH masih kurang maksimal khusus pengantisipasian terhadap tanah longsor, pengelolaan hutan lindung, pengamanan sumber mata air maupun pemetaan daerah rawan bencana tanah longsor. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. 3.18. Sekretariat DPRD Penataan arsip dan dokumen yang ada di sekretariat masih sangat memprihatinkan. Dimana mana ada tumpukan kertas dan
buku
yang
mengganggu
pemandangan.
Atas
kondisi
tersebut, maka DPRD meminta kepada sekretariat DPRD untuk melakukan penatausahaan arsip dan dokumen secara benar agar memiliki keamanan dan kerapian 3.19. Inspektorat Daerah Keberadaan inpektorat daerah memiliki arti strategis dalam melakukan pembinaan administrasi keuangan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan
anggaran.
DPRD
melihat
kinerja
pengawasan internal yang dilakukan masih sangat kurang maksimal. Hal tersebut dapat kita lihat dari masih banyaknya nilai ekonomis proyek fisik yang terlalu pendek dan kualitas pekerjaan yang kurang bagus. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk memacu kinerja Inspektorat Kabupaten Nganjuk agar pemborosan anggaran dan kualitas pekerjaan di masing masing SKPD menjadi lebih baik. 3.20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 1. Keberadaan data administrasi kependudukan merupakan identitas
yang
amat
Vital,
utamanya
pada
kebutuhan
generasi muda pemula pemohon identitas diri, berdasarkan pengaduan secara langsung yang disampaikan kepada DPRD terkait lambatnya pencetakan Kartu Keluarga maupun akta kelahiran melalui beberapa kecamatan. Untuk itu DPRD meminta kepada Saudara Bupati kedepan untuk diperbaiki;
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
20
2. Persyaratan kependudukan sampai pengarsipan dokumen kependudukan
merupakan
sesuatu
yang
sangat
vital
keberadaannya. DPRD melihat kondisi arsip yang ada di catatan sipil masih amburadul dan kurang tertata dengan baik. Atas kondisi tersebut, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk menata kembali arsip dokumen kependudukan yang representatif agar jika diperlukan dengan mudah untuk mencarinya; 3. Pelayanan pada masyarakat berkaitan dengan administrasi kependudukan masih sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Dimana waktu prosesnya lama, dan masih dijumpai adanya pungutan, serta masih adanya oknum pegawai yang keluar kantor pada jam kerja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas
DPRD
meminta
kepada
Saudara
Bupati
untuk
mentertibkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. 4. Pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara online
di
beberapa
dilaksanakan
secara
Dispendukcapil
Kecamatan optimal,
dengan
ternyata
karena
Kecamatan
belum
koneksi sering
bisa antara
trouble.
Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan perbaikan agar pelayanan masyarakat bisa optimal. 3.21. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1. Keberadaan kantor perijinan sangat strategis dalam memacu berkembangnya iklim investasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. DPRD mendapatkan laporan, perilaku pelayanan di BPPT yang berbelit belit, terlalu lama dan biaya mahal, masih terjadi hingga saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk merubah pola pelayanan
yang
sudah
kuno
tersebut,
agar
pelayanan
perijinan sesuai dengan harapan masyarakat; 2. Untuk meningkatkan PAD BPPT memiliki peran yang sangat besar. Kenyataan dilapangan BPPT dan Satpol PP masih enggan melakukan razia terhadap IMB maupun proses perijinan lainnya sehingga PAD dari sisi perijinan masih sangat jauh dari harapan. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memacu kinerja
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
21
BPPT dan Satpol PP untuk menertibkan perijinan dan meningkatkan PAD. 3.22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1. Penangan bencana kekeringan di tahun 2014 memiliki kendala yang serius, dimana droping air yang direncanakan ternyata
melampau
dari
rencana.
Sehubungan
dengan
kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk mengantisipasi kegiatan tersebut agar di tengah perjalanan tidak terjadi kendala. 2. Keberadaa tenaga penanggulangan bencana memiliki arti strategis,
dimana
memberikan
keberadaan
antisipasi
dan
tenaga
membantu
tersebut langsung
mampu ketika
bencana terjadi. Atas kondisi tersebut, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk mempertimbangkan kembali jumlah personil dan sarana prasarana agar kedepan menjadi lebih baik 3.23. Dinas Pariwisata 1. Taman Rekreasi Anjuk Ladang merupakan tempat rekreasi andalan
masyarakat
strategis
dan
Nganjuk
biayanya
karena
murah.
memiliki
Namun
yang
tempat menjadi
keprihatinan kita bersama, ternyata pemeliharaan sarana dan prasarana TRAL masih sangat minim dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan pembenahan agar lebih memiliki daya tarik tersendiri. Disamping revitalisasi obyek wisata gua margo tresno di Kecamatan Ngluyu juga perlu mendapatkan perhatian agar daya tarik wisata bisa meningkat. 3.24. Dinas Perhubungan 1. Rambu-rambu jalan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan panduan terhadap pengendara apalagi dari luar kota. Dalam beberapa kesempatan DPRD telah memberikan masukan agar rambu yang ada di jalan nasional untuk lebih diutamakan pemeliharaannya jangan sampai menunggu rusak parah. Contoh tanda pulau jalan yang ada di depan terminal kertosono, mata kucing tidak ada dan catnya sudah tidak ada. Dari jauh pengendara tidak tahu
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
22
kalau ada pulau jalan. Atas kondisi ini DPRD meminta untuk mendapatkan perhatian yang serius. 2. Masih terdapat pungutan di Uji KIR ,Parkir Guyangan dan retribusi jalan 3.25. Kecamatan Keberadaan
kecamatan
merupakan
kepanjangan
tangan
Pemerintah Daerah. Kecamatan melakukan fungsi administrasi dan koordisi demi terciptanya ketentraman dan pelayanan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Atas kondisi tersebut, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memberikan pembinaan kepada para camat agar kinerja pelayanan pada masyarakat bisa lebih optimal. 4. KESIMPULAN Setelah Pansus LKPJ
Bupati
Nganjuk
melakukan kajian,
penelitian dan pembahasan secara serius terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014, maka DPRD Kabupaten Nganjuk memutuskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap
LKPJ Bupati
Nganjuk Tahun 2014 ini merupakan evaluasi, masukan dan catatan penting
atas
kinerja
Bupati
Nganjuk
selama
satu
tahun.
Rekomendasi LKPJ Bupati Nganjuk ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang undangan. Untuk itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi
tersebut
agar
pelaksanaan
pemerintahan
kedepan
menjadi lebih baik. 5. PENUTUP Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, semoga akan menjadikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan harap maklum adanya. Nganjuk, 05 Mei 2015 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK KETUA dto Drs. PUJI SANTOSO
Rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2014
23
