DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR : 17 TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2016 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO Menimbang
: a. bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 dan disetujui untuk disahkan
menjadi
Peraturan
Paripurna
DPRD
Kabupaten
Daerah Boalemo
melalui dan
Rapat sesuai
Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 369 / 20 / VIII / 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Evaluasi Atas Rancangan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Boalemo
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016, dan untuk melaksanakan pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor
16
Rancangan
Tahun
2010
Peraturan
yang
Daerah
menjelaskan yang
telah
bahwa disetujui
bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo. Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang – Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang
Undang
Pembentukan
Nomor
Peraturan
12
Tahun
Perundang
2011 –
tentang
Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234); 6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182,
Tambahan
Indonesia Nomor 5568);
Lembaran
Negara
Republik
7. Undang
–
Undang
Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lebaran Negara 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dam Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
210,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembarahn Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Tugas
dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) 24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah
Nomor
Tambahan
2,
Kabupaten
Boalemo
Lembaran
Tahun
Daerah
2011
Kabupaten
Boalemo Nomor 171); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016; 27. Peraturan DPRD Kabupaten Boalemo Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Boalemo. 28. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 369/20 /VIII/2016 tanggal
26 Agustus 2016 tentang Evaluasi
Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERSETUJUAN
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
KABUPATEN BOALEMO ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA
DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
ANGGARAN
2016
KABUPATEN MENJADI
BOALEMO
PERATURAN
TAHUN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO Kesatu
: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo
tentang
Penjabaran
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran
2016
menjadi
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Boalemo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016. Kedua
: Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten
Boalemo
Tahun
Anggaran
2016
sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. Ketiga
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Tilamuta 29 Agustus 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO KETUA, OKTOHARI DALANGGO OKTOHARI DALANGGO
RINGKASAN
PERUBAHAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2016 PENDAPATAN 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - PENDAPATAN PAJAK DAERAH - HASIL RETRIBUSI DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 2 DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK - DANA ALOKASI UMUM - DANA ALOKASI KHUSUS - DANA TRANSFER UMUM - DANA TRANSFER KHUSUS 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - PENDAPATAN HIBAH BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA BELANJA 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
834,058,442,500.00 38,753,724,000.00 4,475,000,000.00 3,561,400,000.00 5.000.000.000.00
Rp.
25,717,324,000.00
Rp.
716,537,675,000.00
Rp.
-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
475,833,315,000.00 240.704.360.000.00 78,767,043,500.00 4,382,068,500.00
Rp.
14,000,000,000.00
Rp.
57,216,975,000.00
Rp. Rp. Rp.
- BELANJA PEGAWAI
Rp.
- BELANJA BUNGA
Rp.
- BELANJA HIBAH - BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROV/KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA
Rp. Rp.
- BELANJA TAK TERDUGA
Rp.
BELANJA LANGSUNG
Rp.
- BELANJA PEGAWAI
Rp.
- BELANJA BARANG DAN JASA
Rp.
- BELANJA MODAL
Rp.
Rp.
SURPLUS (DEFISIT)
Rp.
PEMBIAYAAN DAERAH - PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Rp.
3.168.000.000.00 894,875,370,161.00 441,727,905,565.00 325,700,868,941.00 5,000,000,000.00 29,446,650,000.00 .00 80.580.386.624.00 1,000,000,000.00 453.147.464.596.00 41.838.544.352.00 159.969.911.567.00 251.339.008.677.00 (60,816,927,661.00) 79,316,927,661.00
SISA LEBIH PERHITUANGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH -
- PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH -
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
Rp.
79,316,927,661.00
Rp. Rp.
18,500,000,000.00
Rp.
- PEMBAYARAN POKOK UTANG
Rp.
- PEMBIAYAAN NETTO
Rp.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
5,000,000,000.00 13,500,000,000.00 60,816,927,661.00
Tilamuta 29 Agustus 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO KETUA, OKTOHARI DALANGGO OKTOHARI DALANGGO, SE
