DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menimbang
: a. bahwa
sebagai
tindak
lanjut
hasil
rapat
kerja
Badan
Pembentukan Peraturan Daerah pada tanggal 13 Juni 2016, maka terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu disesuaikan; b. bahwa perubahan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam
Paripurna
Dewan
huruf
a
telah
Perwakilan
disetujui
Rakyat
dalam
Daerah
Rapat
Kabupaten
Bantul pada tanggal 16 Juni 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a
dan
huruf
b
perlu
menetapkan
Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Republik
Pemerintahan
Indonesia
Tahun
Daerah 2015
(Lembaran
Nomor
58,
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1950
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang
tentang
Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025;
7.
Peraturan Bantul
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 53);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Merubah
Keputusan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016, pada
lampiran
sebagaimana
Keputusan ini.
2
tersebut
dalam
Lampiran
KEDUA
: Setiap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan
Daerah
yang
hanya
terbatas
mengubah beberapa materi yang sudah memiliki Naskah Akademik
sebelumnya,
dapat
disertai
atau
tidak
disertai
Naskah Akademik. KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 16 Juni 2016 KETUA,
HANUNG RAHARJO
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Bupati Bantul; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; 5. Kepala SKPD terkait di Kabupaten Bantul.
3
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2016 TANGGAL 16 JUNI 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NO
JUDUL RAPERDA
1.
Pamong Desa
2.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pangangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa Badan Usaha Milik Desa
3. 4.
5.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
MATERI POKOK Mengatur mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Pamong Desa), menyesuaikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Menindaklanjuti Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/7540, tanggal 24 Juni 2015, perihal Hasil Klarifikasi Perda Kab. Bantul Nomor 3 Tahun 2015 Menyesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Penyempurnaan pada ketentuan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dengan mengecualikan nelayan kecil dari subyek dan wajib retribusi. Menindaklanjuti Surat Pemerintah D.I.Y. Nomor 188/0480, tanggal 6 Februari 2014, perihal Hasil Klarifikasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2013
4
DINAS/ INSTANSI PEMRAKARSA Bagian Pemerintahan Desa
STATUS
RENCANA PEMBAHASAN
Baru
Triwulan I
Tetap
Perubahan
Triwulan I
Tetap
Komisi A
Baru
Triwulan I
Tetap
Komisi B
Perubahan
Triwulan I
Tetap
Komisi C
Perubahan
Triwulan I
Tetap
Bagian Pemerintahan Desa
KETERANGAN
6.
7.
8.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa Penyelenggaraan Tera
9.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20162021 10. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Daerah 12. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 13. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Mengubah beberapa ketentuan, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur DIY
Komisi D
Perubahan
Triwulan I
Tetap
Menyesuaikan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tenang Susunan Organisasi Pemerintah Desa
Bagian Pemerintahan Desa
Perubahan
Triwulan II
Perubahan judul Raperda
Mengatur penyelenggaraan tera, tera ulang dan retribusinya Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2015 sesuai visi dan misi Bupati terpilih. Menindaklanjuti Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/7541, tanggal 24 Juni 2015, perihal Hasil Klarifikasi Perda Kab. Bantul Nomor 4 Tahun 2015 Tindak lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tindak lanjut UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Disperindagko, DPPKAD Bappeda, DPPKAD
Baru
Triwulan II
Tetap
Baru
Triwulan II
Tetap
Badan Legislasi Daerah
Perubahan
Triwulan II
Perubahan judul Raperda
Baru
Triwulan II
Usulan baru
Perubahan
Triwulan II
Usulan baru
Penyempurnaan pada ketentuan Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan mengecualikan pembudidaya ikan kecil dari subyek dan wajib retribusi.
Dinas Kelautan dan Perikanan, DPPKAD, Bagian Hukum
Perubahan
Triwulan III
Semula Triwulan II
5
Bagian Tata Pemerintahan Bagian Organisasi
14. Pencegahan dan Penanggulangan Mekanisme pencegahan, Bahaya Kebakaran penanggulangan, dan peran masyarakat dalam menanggulangi bahaya kebakaran. 15. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 16. Perubahan Anggaran Pendapatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Anggaran 2016 2016 17. Pengelolaan Pasar Desa Mekanisme Pengelolaan Pasar Desa, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa 18. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar 19. Perubahan Atas Peraturan Menindaklanjuti Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Nomor D.I.Y. Nomor 188/2934, tanggal 17 6 Tahun 2014 tentang Juni 2014, perihal Hasil Klarifikasi Penyerahan dan Pengelolaan Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Tahun 2014 Perumahan 20. Perubahan Atas Peraturan Mengubah beberapa ketentuan, Daerah Kabupaten Bantul Nomor berdasarkan hasil klarifikasi 6 Tahun 2013 tentang Gubernur DIY Penanggulangan Kemiskinan 21. Pengelolaan Barang Milik Daerah Mengatur mekanisme pengelolaan barang milik daerah, menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
6
BPBD, Satpol PP
Baru
Triwulan III
Semula Triwulan II
DPPKAD
Triwulan III
Tetap
DPPKAD
Triwulan III
Tetap
Komisi A
Baru
Triwulan III
Tetap
Komisi B
Perubahan
Triwulan III
Tetap
Komisi C
Perubahan
Triwulan III
Tetap
Komisi D
Perubahan
Triwulan III
Tetap
Baru
Triwulan IV
Tetap
DPPKAD, Bagian Hukum
22. Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23. Izin Pemanfaatan Ruang
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 25. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul
Penyelenggaran pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum Mengatur mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, meliputi antara lain izin prinsip, izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, sebagai tindak lanjut RTRW Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Satpol PP, Kecamatan Bappeda, DPU, Kantor Pertanahan, Dinas Perijinan
Baru
Triwulan IV
Tetap
Baru
Triwulan IV
Tetap
Triwulan IV
Tetap
Triwulan IV
Tetap
DPPKAD Gabungan Anggota DPRD
Perubahan
KETUA,
HANUNG RAHARJO
7
