DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK, Menimbang
Mengingat
: bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka pembahasannya perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
-22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) ; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724) ; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) ; 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
-311. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 ) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 Nomor 01) sebagaimana diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2007 ; 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 15 Oktober 2015. ; 2. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus ; 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 30 Oktober 2015.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Panitia Khusus III Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
KEDUA
: 1. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas : a. Membahas dan menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut : 1) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ; 2) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
-43) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk ; 4) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna. 2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. KETIGA
:
1. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2 Keputusan ini. 2. Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang apabila dipandang perlu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah.
KEEMPAT
:
Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Nganjuk Pada tanggal 30 Oktober 2015
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGANJUK dto Drs. NUR SOLEKAN, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19661227 198602 1 001
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK WAKIL KETUA dto JIANTO
-5LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH NO.
NAMA
JABATAN
KETERANGAN
Ketua
Fraksi PKB
Wakil Ketua
Fraksi Partai Golkar Fraksi HNPENAS Fraksi PDI Perjuangan
1.
Bashori, S.Sos
2. 3.
Hj. Dwi Retno S. Harsono, SE Raditya Harya Yuangga
4. 5.
Suwarsi, SH R. Puguh Santoso
Anggota Anggota
6.
Marianto, S.Sos,M.AP
Anggota
Fraksi PDI Perjuangan
7. 8.
HM. Basori, S.Ag,M.Si Dra. Sri Handayani
Anggota Anggota
Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra
9.
Rochmat Tri Sarwo Edy
Anggota
10.
Hj. Hastutik Widowati
Anggota
11. 12.
Endah Sri Murtini, SH RADK. Candrati, S.Sos Djoko Widijantoro, SE
Anggota Anggota
Fraksi PKB Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Demokrat
13
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGANJUK dto Drs. NUR SOLEKAN, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19661227 198602 1 001
Sekretaris
Anggota
Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi Partai Nasdem Fraksi HNPENAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK WAKIL KETUA dto JIANTO
