DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Jln. Kusnodanupojo No. 2 Komp. Block Plan Kec. Kwandang Kode Pos 96252
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN DPRD NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhadap perpindahan dan penempatan Personil fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD, maka perlu dilakukan perubahan atas Susunan dan Keanggotaan Badan Kehormatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; b. bahwa Susunan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara; c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 258 tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 6 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 21 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014; 7. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyar Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 9. Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
Memperhatikan
:
1. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 350/01/VII/2014 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Surat Fraksi Golongan Karya Nomor : 02/FPG/GU/II/ 2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Rekomendasi 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 02/FPAN/GORUT/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Permohonan/Rekomendasi. 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 02/FPDI-P/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Rekomendasi 5. Surat Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 013/ F-HANURA /II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Rekomendasi 6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 002/FPPP/DPRD Gorut/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Rekomendasi 7. Surat usulan Fraksi Partai Gerakan Keadilan Nomor : 02/F-Gerakan Keadilan/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Rekomendasi 8. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 23 Februari 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas :
KEDUA
:
KETIGA
:
1. ARSAD ALI
:
Ketua
2. MOHAMAD ADAM PATEDA
:
Wakil Ketua
3. Hi. DAUD SYARIEF, SE
:
Anggota
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal 23 Februari 2016 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA K E T U A,
Hj. NURDJANAH JUSUF
MEMUTUSKAN Menetapakan : Pertama
:
Membentuk Program Legislasi Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
Kedua
:
Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2015.
Ketiga
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015.
Keempat
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Membentuk Program Legislasi Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Jln. Trans Sulawesi Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kode Pos. 96252
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT DPRD NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN PERSONIL ANGGOTA FRAKSI PADA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan usulan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, terhadap perpindahan dan penempatan Personil Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD, maka perlu dilakukan perubahan atas susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan padaaaa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; b. bahwa susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara; c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 258 tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Memperhatikan
:
1. Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor :001/FPDIP/GORUT/III/2012 Perihal Rekomondasi tentang Penugasan Anggota Fraksi PDI Perjuangan pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 3. Surat Fraksi Partai HANURA Nomor : 01/F-Hanura/GORUT/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012,Perihal Penugasan Fraksi. 4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 001/FPPP/GORUT/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012 Perihal Penugasan Anggota Komisi. 5. Surat
Fraksi
Partai
Amanat
Nasional
Nomor
:
F-
PAN/29.06/B/Rekom/K/06/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012 Perihal Penugasan Fraksi. 6. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor : 012/FPG/GU/IX/2012,Tanggal 3 September 2012, Perihal : Usulan Alat Kelengkapan DPRD. 7. Hasil Rapat Pemilihan Unsur pimpinan Badan Legislasi,Pada tanggal 06 Oktober 2012. 8. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 06 Oktober 2012.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Perubahan atas surat Keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2009 Tentang penempatan Personil anggota Fraksi pada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
KEDUA
:
Perubahan sebagaimana di maksud pada dictum kesatu adalah struktur dan susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA
:
Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal 06 Oktober 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA WAKIL K E T U A,
Drs.H.RONI IMRAN
