DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK Jl. Gatot Subroto . Telp. (0358) 323495, Fax. 327183 PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2014 I.
PENDAHULUAN Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka setelah Fraksi – Fraksi , Komisi – Komisi dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014 selanjutnya melaksanakan penelitian dan pembahasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing – masing. Pendapat DPRD ini merupakan satu kesatuan dari pembahasan sebelumnya,
yaitu
penyampaian
Rancangan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014, Pemandangan umum fraksi-fraksi, Rapat Komisikomisi,
Jawaban
Bupati
atas
pandangan
umum
fraksi
fraksi,
dan
Pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Eksekutif, sehingga pada hari ini DPRD akan menyampaikan Pendapat dari hasil pembahasan terakhir dengan eksekutif. Pada kesempatan ini, DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati Nganjuk, Tim Anggaran Eksekutif, Komisi komisi, Fraksi-fraksi, dan Badan Anggaran DPRD Nganjuk yang telah menyampaikan masukan-masukan dan saran dalam rangka pembahasan Raperda tersebut. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan
2 kepada semua elemen masyarakat yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, saran maupun kritikan, sebagai masukan demi sempurnanya pembahasan Raperda, yang tujuannya agar Raperda tersebut akuntable dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Walaupun Pendapat DPRD yang kami sampaikan pada hari ini tidak memerlukan
jawaban
dari
eksekutif,
namun
pendapat
ini
menjadi
pertimbangan dan pendapat prinsip DPRD Nganjuk terhadap Raperda yang akan ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Saudara Bupati untuk benar -benar melaksanakan pendapat ini. II.
PROSEDUR PEMBAHASAN Dalam
proses
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Nganjuk
pembahasan
yang
penelitian tentang Tahun relatif
dan
pembahasan
Pertanggungjawaban Anggaran sempurna
2014, untuk
terhadap
Rancangan
Pelaksanaan
agar
didapatkan
mendukung
APBD hasil
terciptanya
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, khususnya dalam
wilayah
Kabupaten
Nganjuk, DPRD
Kabupaten nganjuk telah menempuh prosedur dan tahapan pembahasan sebagai berikut : 1. Tanggal 3 Juni 2015 Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014; 2. Tanggal 6 Juni 2015 Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab. Nganjuk terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014; 3. Tanggal 16 Juni 2015 Rapat Paripurna Jawaban Bupati Nganjuk terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk mengenai Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014; 4. Tanggal 16 Juni 2015 Rapat Internal Komisi-komisi DPRD Kabupaten Nganjuk membahas Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014;
3 5. Tanggal 16 Juni 2015 Rapat
Pimpinan
DPRD,
Pimpinan
Komisi
dan
Badan
Anggaran
menyerahkan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014 kepada Pimpinan DPRD dan diserahkan ke Banggar; 6. Tanggal 16 Juni 2015 Rapat internal Badan Anggaran merumuskan hasil komisi-komisi menjadi daftar pertanyaan Banggar DPRD Kabupaten Nganjuk. 7. Tanggal 2 Juli 2015 Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk membahas Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014; 5. Tanggal 4 Juli 2015 Rapat
Gabungan
Badan
Anggaran
dan
Tim
Anggaran
Eksekutif
membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014; 6. Tanggal 4 Juli 2015 Rapat Badan Anggaran Menyusun Pendapat Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014; 7. Tanggal 4 Juni 2013 Rapat Gabungan Komisi A & B dengan Kabag Hukum dan Kepala DP2KAD Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk TA. 2013; 8. Tanggal 6 Juli 2014 Rapat Paripurna: a. Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014; b. Pendapat DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014; c. Pengesahan Penetapan Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang Persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014.
4 III.
HASIL PEMBAHASAN Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus di atur dan dilaksanakan secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah
Daerah.
Sebagai
instrumen
kebijakan,
Anggaran
daerah
menduduki posisi sentral dalam dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Anggaran daerah dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otoritasi pengeluaran di masa masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran standart untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung aktifitas atau
program
yang
menjadi
prioritas
dan
preferensi
daerah
yang
bersangkutan ; Dalam upaya pemberdayaan Pemerintah Daerah ini, maka perpektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut : 1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (publik oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah; 2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran pada khususnya; 3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Bupati, Sekda dan perangkat daerah lainnya; 4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, tranparan dan akuntabilitas; 5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Bupati, Aparatur Sipil Negara baik rasio maupun dasar pertimbangannya; 6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan;
5 7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah yang lebih professional; 8. Prinsip akuntansi Pemerintah Daerah, laporan keuangan, peran DPRD dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kerja anggaran dan transparansi informasi anggaran kepada publik; 9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat
guna pengembangan
profesionalisme aparat pemerintah daerah; 10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi
anggaran
pemerintah
daerah
memudahkan
yang
akurat
terhadap
pelaporan
dan
dan
pengembangan
penyebarluasan pengendalian,
komitmen
informasi serta
sehingga
mempermudah
mendapatkan informasi. Berdasarkan
gambaran
di
atas,
jelaslah
bahwa
desentralisasi
merupakan salah satu strategi untuk menghadapi era baru di millinium ketiga nanti. Dengan desentralisasi diharapkan akan mampu menghasilkan pemerintah daerah otonom yang efisien, efektif, akuntable tranparan dan responsip secara berkesinambungan. IV.
REKOMENDASI
DPRD
KABUPATEN
NGANJUK
TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2014 Setelah DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan pembahasan dan kajian atas
Raperda
Pendapatan
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran
dan Belanja Daerah Tahun 2014, maka DPRD Kabupaten
Nganjuk menyampaikan koreksi, saran dan masukan sebagai berikut: 1. Hasil Audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Kita semua patut bersyukur dan bangga dimana selama 3 kali berturut turut Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Opini BPK tersebut merupakan bukti kerja keras kita bersama dalam pengelolaan keuangan daerah. Atas kondisi tersebut, maka DPRD perlu memberikan rekomendasi sebagai berikut : a. Opini WTP merupakan opini auditor tertinggi yang diberikan kepada lembaga publik yang dianggap baik dalam menyajikan data dan bukti pengelolaan
keuangan
daerah
sesuai
standart
perencanaan,
pelaksanaan pelaporan, pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu
DPRD
meminta
kepada
saudara
Bupati
untuk
lebih
6 mengoptimalkan para aparatur pengelolan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan kinerjanya; b. Opini WTP bukan berarti tidak ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan baik berupa pelanggaran terhadap peraturan perundangan maupun kerugian negara. Oleh sebab itu catatan atas laporan keuangan yang dinyatakan melanggar peraturan atau pemborosan kedepan untuk tidak terjadi lagi; c. Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK merupakan sampel uji petik terhadap beberapa kegiatan yang kebetulan mendapat jatah untuk diteliti. Oleh karena itu kepada semua SKPD untuk selalu mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan agar kedepan tidak menjadi temuan yang berarti. 2. Kecerobohan Pelaksanaan Anggaran Dalam
hasil
Audit
BPK
tentang
Kepatuhan
Terhadap
peraturan
perundang-undangan DPRD mencatat ada beberapa temuan BPK yang merupakan bentuk kecerobohan PA, PPK dan PPTK dalam melaksanakan anggaran
sehingga
melanggar
peraturan
perundang-undangan
dan
negara dirugikan antara lain sebagai berikut : a. PU Ciptakarya Kekurangan volume pekerjaan urug taman P2KH di jalan Brantas kelurahan werungotok sehingga terjadi kerugian Rp. 6.486.936,30,b. Dikpora Kekurangan volume pekerjaan pada bangunan gedung pada Dinas Pendidikan berupa pekerjaan lantai, pekerjaan plesteran, pekerjaan kolom
di
SDN
Balungpacul
sehingga
terjadi
kerugian
Rp.
16.235.624,18,c. PU Ciptatakarya kekurangan volume pekerjaan pasangan dan kusen pembangunan Pasar Wage sehingga terjadi kerugian sebesar 9.529.193,23,d. PU Bina Marga 1) Kekurangan pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan sebesar Rp. 13.688.490,25,- sehingga terjadi kerugian; 2) kekurangan
volume
pekerjaan
peningkatan
jalan
joho
sumbermuneng Kecamatan Pace sehingga terjadi kerugian sebesar Rp. 12.426.684.25,3) kekurangan
volume
pekerjaan
rehabilitasi
jalan
Desa
Bulu
Kecamatan Pace sehingga terjadi kerugian sebesar, Rp 1.261.806,-
7 e. Penyertaan Modal 1) Belum membuat Raperda tentang penyertaan modal pada BUMD guna mengakomodasi penambahan modal yang telah dilakukan; 2) Belum Memproses aseet Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PDAU sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f.
Kantor Ketahanan Pangan 1) Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan masyarakat tidak sesuai kontrak dan belum di dukung penetapan penerima oleh Bupati
serta
naskah-naskah
Perjanjian
Hibah
pada
dinas
Pertanian Nganjuk sebesar Rp. 2.133.947.000,- disamping itu belum adanya berita acara serah terima dan naskah perjanjian hibah daerah; 2) Kerugian negara sebesar 21.539.598,72,- karena pemanfaatan persediaan berupa lumbung pangan dan lantai jemur yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Atas kondisi tersebut di atas, maka kepada saudara Bupati untuk memberikan perhatian serius kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah agar tidak melanggar peraturan perundang undangan dan negara tidak dirugikan. 3. Komitmen Aparatur Tanggungjawab aparatur sipil negara dalam menjalankan roda organisasi pemerintah merupakan amanah yang diberikan oleh masyarakat dan negara. Kewajiban yang diemban oleh ASN dalam bentuk kegiatan yang ada di masing masing dinas, DPRD melihat masing kurang didukung oleh keseriusan dan komitmen yang tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga banyak kegiatan yang tidak urgen bagi masyarakat dan nilai ekonomisnya pendek. Atas kondisi tersebut, kepada saudara Bupati untuk memacu kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar kegiatan yang telah direncanakan tidak sia-sia. 4. Pengelolaan Pajak dan PBB P2 Pengelolaan PBB P2 merupakan sumber utama PAD dalam APBD, setelah dilimpahkan pengelolaan pajak dari pusat ke pemerintah daerah. Oleh karena pentingnya keberadaan PBB P2, maka DPRD perlu memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan pajak sebagai berikut: a. Aparat pengelola pajak yang jelas-jelas telah melakukan pungli untuk dilakukan mutasi dan penyegaran agar tidak menghambat pelayanan
8 b. Menghilangkan seluruh praktek yang menyimpang dari aturan dalam pengelolaan PBB P2 dan BPHTB agar pelayanan prima bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga wajib pajak tidak merasa malas untuk membayar
pajak
karena
besarnya
pungli
dan
sulitnya
proses
administrasi. Hal ini sangat jauh berbeda saat PBB dikelola oleh Kantor Pajak Pratama di Kediri; c. Seluruh beban pelayanan yang mengharuskan menggunakan uang untuk dianggarkan agar tidak ada lagi pungutan liar; d. Perlunya verifikasi dan singkronisasi data dan piutang pajak, agar tidak menjadi temuan BPK lagi. Karena realita dilapangan masih ada piutang pajak di masyarakat yang ternyata di data base piutang tidak ada, sehingga saat masyarakat melakukan pembayaran akhirnya salah pengadministrasiannya; e. Menyediakan sarana mobilitas untuk meningkatkan pelayanan pajak agar kinerja aparatur dan pendapatan bisa meningkat; f.
Piutang
pajak
yang
jumlahnya
mencapai
Rp.
1.434.290.013,-
merupakan sebuah kegagalan serius dalam pengelolaan pajak. Kondisi ini harus segera dilakukan penanganan yang intensif oleh lembaga terkait. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk membentuk tim khusus dalam menyelesaikan piutang pajak dengan melibatkan aparat penegak hukum. Kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada aparat yang jelas-jelas menyelewengkan pajak; g. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak sudah saatnya dilakukan pendataan pajak secara serentak dengan sisitem sesmiop agar seluruh potensi pajak terjaring dan terhitung secara akurat; h. Seluruh kepala desa dan camat yang menunggak pajak perlu dilakukan pembinaan khusus oleh saudara Bupati; i.
Penghitungan pajak sendiri oleh wajib pajak perlu dilakukan lagi, dan didampingi oleh petugas dalam menghitung potensi agar penghitungan kewajiban pajak sebuah wajib pajak bisa akurat tidak hanya sesuai keinginan wajib pajak.
5. Peningkatan PAD dari Pajak dan Retribusi Bersama berjalannya waktu Perda Pajak dan Retribusi yang ada di Kabupaten Nganjuk semakin tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Atas kondisi tersebut DPRD perlu memberikan rekomendasi dalam meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi dalam tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut:
9 a. Kepada seluruh SKPD untuk segera melakukan perubahan terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan; b. Kepada saudara Bupati untuk segera membuat peraturan Bupati yang mengatur tentang jenis pungutan pajak dan retribusi sebagaimana amanat peraturan Kepala BKPM RI Nomer 5 Tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal; c. Kepada BPPT untuk segera membuat SOP pelayanan perizinan yang baru dan segera melakukan sosialisasi kepada stakeholder. 6. Pembangunan RSUD Kertosono II Pembangunan pelaksanaan,
rumah tahap
sakit
Kertosono
penghitungan
II
rencana
telah
memasuki
anggaran
proyek
babak telah
dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk memberikan pemaparan ulang RAB pembangunan rumah sakit Kertosono II kepada DPRD Nganjuk untuk menghindari terjadi markup anggaran yang bisa berdampak hukum. 7. Pengelolaan BLUD Rumah Sakit Nganjuk dan Kertosono Bertambahnya jenis pelayanan secara otomatis akan membutuhkan tambahan tenaga medis yang melayani. Di 2 (dua) Rumah Sakit ini DPRD mendapatkan laporan bahwa tenaga medis dan tenaga lainnya masih banyak kekurangan. Atas kondisi tersebut kepada saudara Bupati untuk segera melakukan rekruitmen tenaga BLUD agar kinerja pelayanan dan pendapatan Rumah Sakit bisa meningkat. 8. Pengelolaan Dana Desa Dengan telah diluncurkannya anggaran desa pada Pemerintah Desa, gerak nadi pembangunan di desa sudah mulai bisa di rasakan. Kondisi ini sejalan dengan harapan pemerintah, dengan diberikannya anggaran desa langsung kepada Pemerintah Desa diharapkan percepatan pembangunan di desa bisa segera terwujud. Atas kondisi tersebut maka DPRD perlu memberikan catatan terhadap pelaksanaan anggaran desa sebagai berikut: a. Saudara
Bupati
perlu
memberikan
perhatian
serius
terhadap
Peraturan Bupati tentang pelaksanaan anggaran desa tersebut, agar kedepan tidak terjadi masalah hokum; b. Desain pembangunan fisik yang ada di desa perlu dipandu secara serius agar kebutuhan pokok masyarakat terhadap infra struktur yang ada di desa benar-benar tercapai;
10 c. Perlunya
inventarisasi
data
terhadap
rencana
pembangunan
infrastruktur desa agar desa bisa memilah mana yang akan di danai APBD dan mana yang di danai oleh anggaran desa; d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa perlu dilakukan sedini mungkin agar penyalahgunaan anggaran tidak terjadi. 9. Analisisi Kinerja Keuangan SKPD Secara kwantitatif rencana kerja SKPD dapat dilaksanakan dengan baik karena capaian prosentasenya hampir 100 persen. Dalam capaian kinerja tersebut DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut : a. SKPD Unit penghasil yang mestinya terus memacu peningkatan pendapatan pajak atau retribusi masih bersifat stagnan dan monoton. Sehubungan dengan hal tersebut kepada SKPD penghasil untuk melakukan pendapataan dan penghitungan ulang yang nanti proyeksi tahun anggaran 2016 bisa dinaikan; b. Penganggaran dan jenis nomenklatur masih banyak SKPD yang salah sehingga anggaran tidak bisa dieksekusi dan menunggu perubahan jenis kegiatan, nomenklatur dalam perubahan anggaran. Kondisi ini mengganggu kinerja pelayanan pada SKPD yang bersangkutan. Atas kondisi tersebut kepada saudara Bupati dan DP2KAD untuk lebih ketat dalam melakukan verifikasi kegiatan dalam tahapan akan masuk ke KUA dan PPAS; c. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan diakhir tahun anggaran menjadikan lambannya penyerapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Disamping itu menumpuknya proses pencairan dibulan desember; d. Lemahnya pengawasan pelaksanaan kegiatan mengakibatkan kwalitas pekerjaan amburadul khususnya pada dinas PU Binamarga, PU Ciptakarya dan PU Pengairan. Atas kondisi tersebut, maka saudara Bupati untuk lebih meningkatkan pengawasan kegiatan agar nilai ekonomis proyek semakin lama; e. Program
yang
meningkatkan
dilaksanakan produktifitas
secara sosial
konkrit
ekonomi
harus
mampu
masyarakat
dan
pengurangan pengangguran; f.
Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, oleh sebab itu program dan kegiatan yang tidak mampu meningkat beberapa aspek tersebut untuk ditinjau kembali di tahun anggaran 2016;
g. Anggaran dipergunakan untuk mengendalikan efisiensi pengeluaran, mencegah terjadinya overlapping, understanding dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran. Namun kenyataannya masih ada
11 kegiatan yang double penganggaran. Kondisi ini kedepan untuk tidak terjadi lagi; h. Pemeriksaan pekerjaan khususnya proyek pembangunan fisik yang dilakukan oleh inspektorat hanya asal-asalan dan formalitas, sehingga banyak proyek yang amburadul bahkan hancur dalam beberapa minggu.
Sehubungan
dengan
hal
tersebut
kinerja
pengawasan
Inspektorat untuk ditingkatkan. 10. Pungutan Liar Pada Siswa Baru Bulan juli ini merupakan dimulainya pendaftaran siswa baru bagi semua sekolah yang ada di Nganjuk. Sehubungan dengan hal tersebut maka DPRD perlu memberikan rekomendasi sebagai berikut : a. Kepada saudara Bupati untuk menghentikan sejumlah pungutan yang membebani masyarakat agar pendidikan gratis benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat; b. Seragam sekolah yang biasanya dikoordinir oleh sekolah dengan biaya mahal untuk dihentikan agar masyarakat tidak terbebani; c. Kepada kepala Dikpora untuk membuat data pendapatan wali murid agar terpantau mana keluarga miskin mana yang bukan, agar pemberian bantuan kepada siswa bisa tepat sasaran; d. Sekolah untuk memberikan kemudahan dan bebas iuran apapun dengan hanya menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa. 11. Pembentukan Tim Perumus Hasil Reses Dan Singkronisasi Hasil Reses Reses yang dilakukan oleh DPRD memiliki arti penting dalam proses perencanaan pembangunan. Selama ini hasil reses yang merupakan pokok pokok pikiran DPRD berupa usulan pembangunan dari masyarakat belum bisa disinergikan dengan hasil musrenbang secara maksimal. Atas kondisi tersebut DPRD akan membentuk tim perumus hasil reses yang akan mensinergikan hasil reses kepada instansi terkait agar usulan masyarakat dan pokok pokok pikiran DPRD bisa diakomodasi secara maksimal. 12. Pengelolaan Anggaran Desa Kebijakan pemerintah dalam memberikan anggaran langsung kepada desa merupakan langkah yang strategis. Karena dengan anggaran tersebut, percepatan pembangunan di desa agar segera terwujud. Oleh karena besar dan pentingnya anggaran tersebut, maka DPRD perlu memberikan catatan sebagai berikut :
12 a. Regulasi yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan desa perlu dibuat secara benar agar saat dieksekusi tidak menimbulkan masalah hokum; b. Pemerintah Daerah perlu melakukan pemetaan penggunaan anggaran desa yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi overlapping dengan program yang di danai oleh pemerintah daerah; c. Inspektorat
Daerah
untuk
memaksimalkan
pengawasan
dan
pembinaan agar tidak terjadi kebocoran penggunaan anggaran desa. 13. SKTM dan Rumah Sakit Swasta Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang ada di Dinas Kesehatan selama ini hanya bisa lakukan di Rumah Sakit Pemerintah. Oleh karena realita dilapangan banyak masyarakat miskin yang berobat di rumah sakit swasta dan tidak mampu membayar, maka DPRD meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan kerja sama dengan rumah sakit swasta yang berizin agar bisa memberikan pelayanan rawat inap bagi masyarakat miskin. 14. Penataan Asset Daerah Yang Ada Di PDAM Dan PDAU Memenuhi perintah BPK dalam audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 tentang penghitungan asset daerah berupa barang yang ada di PDAU dan PDAM, maka DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut : a. Saudara
Bupati
untuk
membentuk
tim
penghitungan
asset
Pemerintah Daerah di PDAU dan PDAM yang berupa barang untuk dimasukkan menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU dan PDAM; b. Tim yang dibentuk juga untuk mendata semua bantuan dari pusat tentang pengelolaan air minum yang diberikan Kementerian melalui PU Ciptakarya, dimana pengelolaannya dilakukan oleh PDAM untuk dimasukkan juga kepada dalam penyertaan modal PDAM; c. Pemerintah perusahaan
sudah
saatnya
tersebut
melakukan
untuk
kajian
mengetahui
terhadap seberapa
kedua besar
perkembangannya. Sehingga keberadaan kedua perusahaan tersebut mampu menopang pendapatan Pemerintah Daerah dan jika memang tidak mungkin dikembangkan juga harus dieksekusi. 15. Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam beberapa tahun terakhir ini disiplin aparatur Sipil Negara (ASN) sepertinya sudah benar-benar luntur. Hal ini terbukti dengan banyak kita jumpai ASN yang tidak disiplin sehingga menggangu kinerja pelayanan
13 birokrasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Setelah diamati dengan seksama ternyata ada kejenuhan pada ASN Kabupaten Nganjuk, karena merasa kinerjanya tidak pernah diberi penghargaan (prestise), hal itu dibuktikan dengan kedisiplinan dan kerja keras yang dilakukan tidak berbanding lurus dengan pengahargaan kepada mereka, baik berupa penempatan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya maupun reward yang lainnya. Aparatur yang disiplin, kerja keras dan punya etos kerja tinggi, saat mengurus kenaikan pangkat dan mutasi tetap saja dikenakan biaya. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menghargai kinerja ASN dengan menempatkannya sesuai dengan profesi dan kompetensi. Pada
akhirnya
penyempurnaan
DPRD
terhadap
Pertanggungjawaban
Kabupaten Rancangan
pelaksanaan
Nganjuk
menyepakati
Peraturan
APBD
Daerah
Kabupaten
atas
tentang
Nganjuk
Tahun
Anggaran 2014 sehingga : 1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah
Rp.1.827.609.658.045,74
b. Belanja Daerah
Rp.1.736.787.185.571,56
Surplus
Rp.
90.822.472.474,18
c. Pembiayaan - Penerimaan
Rp.
230.400.215.543,17
- Pengeluaran
Rp.
5.060.107.000,00
Surplus
Rp.
225.340.108.543,17
Dengan uraian laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 yaitu: a. Selisih
anggaran
dengan
realisasi
pendapatan
sejumlah
Rp. 51.290.598.099,49 dengan rincian sebagai berikut : 1). Anggaran pend. setelah perubahan
Rp.
1.776.319.059.946,25
2). Realisasi
Rp.
1.827.609.658.045,74
Rp.
51.290.598.099,49
Selisih lebih / (kurang) b. Selisih
anggaran
dengan
realisasi
belanja
sejumlah
(Rp. 255.959.658.494,37) dengan rincian sebagai berikut : 1). Anggaran belanja setelah perubahan Rp.
1.992.746.844.065,93
2). Realisasi
Rp.
1.736.787.185.571,56
(Rp.
255.959.658.494,37)
Selisih lebih / (kurang) c. Selisih
anggaran
dengan
realisasi
surplus / defisit
sejumlah Rp. 307.250.256.593,86 dengan rincian sebagai berikut : 1). Defisit setelah perubahan
(Rp.
216.427.784.119,68)
2). Realisasi
Rp.
90.822.472.474,18
Rp.
307.250.256.593,86
Selisih lebih / (kurang)
14 d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 712.324.423,49 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran penerimaan
Rp.
229.687.891.119,68
Rp.
230.400.215.543,17
Rp.
712.324.423,49
Setelah Perubahan 2) Realisasi Selisih lebih / (kurang) e. Selisih
anggaran
dengan
realisasi
pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 8.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1). Setelah Perubahan
Rp.
13.260.107.000,00
2). Realisasi
Rp.
5.060.107.000,00
Rp.
8.200.000.000,00
Selisih lebih / (kurang) f.
Selisih
anggaran
dengan
realisasi
pembiayaan
neto
sejumlah Rp. 8.912.324.423,49 dengan rincian sebagai berikut : 1). Anggaran pembiayaan neto
Rp.
216.427.784.119,68
Rp.
225.340.108.543,17
Rp.
8.912.324.423,49
setelah perubahan 2). Realisasi Selisih lebih / (kurang)
2. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2014 yang dituangkan dalam Neraca sebagaimana berikut : a. Jumlah Aset
Rp. 12.147.663.626.965,45
b. Jumlah Kewajiban
Rp.
7.481.009.855,00
c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp.
2.140.182.617.110,45
3. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang ada direkening Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun
2014
yang
dituangkan dalam Laporan Aliran Kas
sebagai berikut : a. Saldo Kas 1 Januari tahun 2015
Rp.
217.152.708.326,65
b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp.
348.311.082.979,39
c. Arus kas dari aktivitas investasi
(Rp.
268.749.330.122,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan
(Rp.
2.999.564.521,19)
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran
(Rp.
25.526.625,32)
g. Saldo Kas 31 Desember 2014
Rp.
aset non keuangan
293.689.370.037,53
15 VI.
KESIMPULAN Setelah
dilaksanakan
prosedur
dan
tahapan
penelitian
serta
pembahasan Pengkajian terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014, sebagaimana mestinya, maka kini sampailah pada kesimpulan yang sekaligus merupakan penegasan pendapat dan sikap DPRD Kabupaten Nganjuk, bahwa : ” Dengan mengucapkan Nganjuk
menyetujui
Bismillahirrohmaanirrohiim, DPRD Kabupaten
Rancangan
Peraturan
Daerah
tersebut
menjadi
Peraturan Daerah yang Definitif, dengan catatan Rekomendasi DPRD Nganjuk menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut dan
Kepada Eksekutif untuk melaksanakan proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku”. V.
PENUTUP Demikian pendapat DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, semoga ada guna
dan
manfaatnya
bagi
Pemerintah
Daerah
dalam
upaya
lebih
meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di daerah Kabupaten Nganjuk. Nganjuk, 06 Juli 2015 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK KETUA dto Drs. PUJI SANTOSO
