DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN HASIL PEMBAHASAN BADAN LEGISLASI DAERAH TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 58/ KEP/ 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menimbang
:
a. bahwa
untuk memenuhi ketentuan Pasal 157 Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diamanatkan hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi Daerah bersama Bupati; b. bahwa hasil pembahasan Badan Legislasi Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
Daerah Dewan
Keputusan
Gubernur
Nomor 58/KEP/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 28 April 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
tentang
Persetujuan
hasil
pembahasan
Badan
Legislasi
Daerah
terhadap Keputusan Gubernur Nomor 58/ kep/ 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1950
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang
tentang
Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ; 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
31
Tahun
1950
tentang
berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 58; 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48.1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kab./ Kota Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 48.1); 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 53);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Menyetujui
Persetujuan
hasil
pembahasan
Badan
Legislasi
Daerah terhadap Keputusan Gubernur Nomor 58/ kep/ 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana terlampir.
KEDUA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 28 April 2016 KETUA,
HANUNG RAHARJO Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Bupati Bantul; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul; 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.
LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TANGGAL 28 APRIL 2016
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58/KEP/2016, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan
Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum, disampaikan penyempurnaan hasil evaluasi sebagai berikut : 1. Pasal 73 diubah menjadi : Pasal 73 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaaatan ruang menara telekomunikasi. (2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Pasal 75 diubah menjadi : Pasal 75 (1) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengawasan dan pengendalian setiap menara telekomunikasi dengan total nilai menara telekomunikasi. (3) Biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk 1 (satu) menara ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). (4) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. pemanfaatan ruang; b. ketinggian menara telekomunikasi; c. struktur menara telekomunikasi; d. lokasi menara telekomunikasi; dan e. pemanfaatan menara telekomunikasi secara mandiri atau bersama. (5) Retribusi terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut : RT
= BOPP X (Jumlah NMT) X TPJ
RT BOPP NMT TPJ
: : : :
Retribusi terutang Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian Nilai Menara Telekomunikasi Tingkat Penggunaan Jasa
(6) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Dalam Raperda sudah melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Semakin banyak operator yang menggunakan 1 (satu ) menara maka mendapatkan insentif yang lebih tinggi (nilai/bobot rendah), sedangkan apabila menara hanya digunakan 1 (satu) operator maka mendapatkan disinsentif (nilai/bobot tinggi).
4. Ketentuan terkait Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah dinormakan dalam Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Ketentuan Pasal I angka 6 perubahan Pasal 95 ayat (1) penggunaan kata “dan” sudah diubah menjadi kata “dan/atau”, sehingga ketentuan pidana bersifat kumulatif alternatif.
6. Ketentuan yang mengatur mengenai ditambahkan dalam Lampiran III.
Nilai
Menara
Telekomunikasi
sudah
Demikian beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, untuk dipergunakan sebagai dasar dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
KETUA,
HANUNG RAHARJO
