DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menimbang :
a. bahwa sebagaimana disebutkan
dalam ketentuan Pasal 98
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, dalam hal diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap; b. bahwa berdasarkan 2016 telah disetujui
hasil Rapat Paripurna tanggal 10 Maret dibentuk Panitia Khusus Pembahas
Rancangan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
tentang
Pembentukan
Panitia
Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Pembahas Rancangan Peraturan Daerah; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan
Republik Indonesia
Daerah
Tahun 2014
(Lembaran
Nomor
Negara
246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1950
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang
tentang
Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2004
tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007
Pemerintah
tentang
Nomor
24
Perubahan Tahun
Ketiga
2004
atas
tentang
Peraturan Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 53); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
a. : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut : I.
Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang : 1. Badan Usaha Milik Desa. 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa.
II. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pamong Desa.
III. Panitia Khusus III membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang : 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01
Tahun
2014
tentang
Retribusi
Perpanjangan
Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. IV. Panitia Khusus IV membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi KETIGA
: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaporkan Hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Panitia Khusus melaporkan hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan Pembubaran. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Maret 2016 KETUA,
HANUNG RAHARJO Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; Bupati Bantul; Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bantul; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2016 TANGGAL 10 MARET 2016 SUSUNAN DAN PERSONALIA No.
Kedudukan
Nama
Fraksi
Sapta Sarosa, S.Psi. Nur Laili Maharani 1. H. Ispriyatun Katir T.A. 2. Sugeng Sudaryanta 3. Purwana 4. Nur Subiyantoro,S.I.Kom 5. Gayuh Pramudhita 6. Sadji, S.Pd.I 7. Heru Sudibyo,S.Sos.,M.M. 8. Suwandi, S.I.P. 9. Amir Syarifudin
Nasional Bintang Demokrat Partai Kebangkitan Bangsa PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan GERINDRA GERINDRA Partai Amanat Nasional Partai GOLKAR Partai Persatuan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera
H.Bibit Rustamta, S.H. Subhan Nawwawi 1. Endro Sulastomo, S.H. 2. Drs.Pambudi Mulya 3. Suratman 4. Enggar Suryo J., S.E. 5. H.Ichwan Tamrin M., S.E. 6. Sarinto, S.Pd. 7. H.Suryono 8. Eko Sutrisno Aji 9. Setiya
Nasional Bintang Demokrat Partai Kebangkitan Bangsa PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan GERINDRA Partai Amanat Nasional Partai Amanat Nasional Partai GOLKAR Partai Persatuan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera
dalam Panitia Khusus 1.
2.
PANSUS I Ketua Wakil Ketua Anggota
PANSUS II Ketua Wakil Ketua Anggota
3.
4.
PANSUS III Ketua Wakil Ketua Anggota
PANSUS IV Ketua Wakil Ketua Anggota
Suratun, S.H. H.Supriyono, M.Si. 1. Drs.Timbul Harjana 2. Yudha P W, S.E. 3. Sudarmanta 4. Sudarto, BA. S.Th. 5. Datin Wisnu Pranyoto 6. Widodo, A.Md. 7. Paidi, S.I.P. 8. Suradal 9. Jumakir 10. H.Sigit Nursyam P., S. Si.
Uwaisun Nawawi Wildan Nafis, S.E. 1. Hanung Raharjo, S.T. 2. Dwi Kristiantoro, S.T. 3. Pramu Diananto I. 4. Petrus Lanjar Wijiyono 5. Mahmud Ardi W., S.I.P. 6. Arni Tyas Palupi, S.T. 7. Reshi Cahyadi 8. Muhammad Dhavid, S.Pt. 9. Nur Rakhmat J P., A.Md.
Partai Amanat Nasional Nasional Bintang Demokrat PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan GERINDRA GERINDRA Partai GOLKAR Partai GOLKAR Partai Kebangkitan Bangsa Partai Persatuan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera
Partai Kebangkitan Bangsa Partai Amanat Nasional PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan GERINDRA Partai Amanat Nasional Partai GOLKAR Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera Nasional Bintang Demokrat
KETUA,
HANUNG RAHARJO
