DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG DESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menimbang
:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (3) huruf a angka
2
Peraturan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah,
disebutkan
bahwa
pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; b. bahwa rancangan peraturan daerah
telah dibahas
oleh
Panitia Khusus II dan telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna pada tanggal 10 Mei 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Laporan Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pamong Desa; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1950
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang
tentang
Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ; 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 53); 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perwakilan
tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Bantul
Pembahas
Rancangan Peraturan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Menyetujui atas laporan Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pamong Desa
KEDUA
:
Persetujuan
sebagaimana dimaksud Diktum
dasar dalam Persetujuan Rakyat
Daerah
dengan
KESATU sebagai
Bersama antara Dewan Perwakilan Kepala
Daerah
dalam
menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Mei 2016 KETUA,
HANUNG RAHARJO Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Bupati Bantul; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menimbang
:
1. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (3) huruf a
angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah,
disebutkan
bahwa
pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
2. bahwa rancangan peraturan daerah
telah dibahas
oleh
Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna pada tanggal 10 Mei 2016; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Laporan Panitia Khusus Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah; Mengingat
:
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang
1950
tentang
Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 10.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 53); 11.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Menyetujui atas laporan Panitia Khusus Pembahas
3 (tiga)
Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut : 1. Badan Usaha Milik Desa. 2. Perubahan
Atas
Nomor
Tahun
3
Peraturan 2015
Daerah
tentang
Kabupaten
Tata
Cara
Bantul
Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah Desa.
KEDUA
:
Persetujuan
sebagaimana dimaksud Diktum
dasar dalam Persetujuan Rakyat
Daerah
dengan
KESATU sebagai
Bersama antara Dewan Perwakilan Kepala
Daerah
dalam
menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. KETIGA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Mei 2016 KETUA,
HANUNG RAHARJO Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Bupati Bantul; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP USUL 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Bantul
disebutkan
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan laporan hasil telaah Badan Legislasi Daerah
Dewan
Perwakilan
Rakyat 22
Daerah
Nomor
02/Banleg/II/2016
tertanggal
Pebruari
2016
menyatakan bahwa
usul Rancangan Peraturan Daerah
tentang Badan Usaha Milik Desa, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan
Daerah
Nomor
04
Tahun
2013
Atas
tentang
Pembinaan
Jasa Usaha Konstruksi
dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan
Daerah
Nomor
Perpanjangan
01
Tahun
2014
tentang
Retribusi
Izin Memperkerjakan Tenaga Asing, layak
untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Daerah;
c. bahwa
berdasarkan
hasil
Rapat
Paripurna
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 1 Maret 2016, telah disetujui Peraturan Daerah Prakarsa Rakyat
Daerah
tentang
terhadap Usul Rancangan Komisi A Dewan Perwakilan
Badan
Peraturan Daerah Prakarsa
Usaha
Milik
Desa
,
Komisi B Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
Peraturan Daerah
Prakarsa
Komisi C Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Peraturan Pembinaan
Daerah
Nomor
04
Tahun
2013
Jasa Usaha Konstruksi dan
Atas tentang
Rancangan
Peraturan Daerah Prakarsa Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing, untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan terhadap usul 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 44);
2. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 53); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Menyetujui usul Rancangan Peraturan Daerah tentang : 1. Badan Usaha Milik Desa. 2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Usaha Konstruksi. 4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan
Izin Memperkerjakan
Tenaga Asing. menjadi Rancangan Peraturan Daerah
Prakarsa Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. KEDUA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Maret 2016 KETUA,
HANUNG RAHARJO Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 6. Bupati Bantul; 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
