DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR : 4 TAHUN 2010 TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MOJOKERTO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009
Menimbang
: bahwa setelah dilakukan pembahasan dan telaah atas meteri Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mojokerto Akhir Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
Mengingat
: 1. Undang - undang
Nomor 17
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur/Jawa tengah/Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemrintah, Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/85/011/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009; 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/129/011/2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009-2014. Memperhatikan
: 1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto yang disampaikan dalam Rapat Paripurna V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto pada tanggal 22 April 2010 2. Musyawarah mufakat yang diputuskan dalam Rapat Paripurna V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto pada tanggal 22 April 2010. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
: Dengan keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto memberikan rekomendasi kepada Walikota Mojokerto untuk perbaikan penyelengaraan pemerintahan daerah ke depan.
KEDUA
: Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 22 April 2010
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR
:
4 TAHUN 2010
TANGGAL
:
22
APRIL
2010
RERKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MOJOKERTO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009
BAB I PENDAHULUAN
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa hubungan Kepala Daerah dengan DPRD merupakan kesetaraan dan kemitraan yang dilandasi dengan hubungan “checks and balances” yang lebih seimbang. Disamping itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
kepada
Masyarakat bahwa kepala daerah berkewajiban untuk memberikan informasi berupa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang telah dilaksanakan
kepada
masyarakat
sebagai
perwujudan
transparansi
dan
akuntabilitas.
A. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pengantar LKPJ Walikota Mojokerto Akhir Tahun Anggaran 2009, bahwa kota Mojokerto dengan luas wilayah 16,46 km² perlu upaya perencanaan penataan kota yang komprehensif berdasarkan prosentase kebutuhan dan alokasi fungsi kegunaan lahan. Maka, diperlukan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) yang sempat tertunda pada tahun 2009 sebelum pembahasan RPJMD. Hal ini
5
berarti bahwa pemerintah kota Mojokerto dalam penataan kota tidak memakai perencanaan yang baik.
2. Kondisi Demografis Daerah Jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan luas wilayah sehingga menimbulkan kepadatan penduduk, yaitu sekitar 7.018 penduduk per km² pada tahun 2009, maka ini mempunyai dampak beban kesejahteraan masyarakat tidak seimbang dengan kemampuan anggaran. Untuk itu, diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia supaya dampak sosial bisa teratasi.
3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Potensi unggulan kota Mojokerto yang berupa Industri Batik Tulis, Industri Miniatur Perahu Layar Tradisional, Industri Kerajinan Gips, Industri Ondeonde dan Keciput, Industri Sepatu, Industri Cetakan Kue, dan beberapa usaha mikro kecil dan menengah merupakan potensi daerah yang harus dikembangkan, akan tetapi kenyataannya: 1. Intervensi pemerintah kota Mojokerto hanya bersifat pemenuhan kewajiban, yang terpenting kegiatan berjalan dan tidak ada upaya keseriusan untuk menata dan mengembangkannya untuk menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah kota Mojokerto. Hal ini terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya bisa menyumbang sebesar 8 % saja dari total pendapatan kota Mojokerto. 2. Belum adanya mapping dan validasi data terkait dengan potensi unggulan kota Mojokerto. 3. Kurangnya inovasi dan keberanian pemerintah kota Mojokerto untuk mendatangkan investor industri besar/sedang di kota Mojokerto, sehingga peluang lapangan pekerjaan menjadi sempit dan peningkatan perekonomian hanya berjalan di tempat.
b. Struktur Ekonomi Berdasarkan hasil data LKPJ yang ada, struktur ekonomi kota Mojokerto bersifat terbalik, hal ini dipengaruhi oleh kondisi kewilayahan dan jumlah penduduk. Sektor terpenting dalam membentuk PDRB kota Mojokerto
6
adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian di kota Mojokerto sebesar lebih dari 30 %. Atas dasar ini DPRD menilai belum adanya upaya untuk menggarap serius sektor yang menjadi lokomotif penunjang perekonomian di kota Mojokerto.
c. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu tingkat keberhasilan pertumbuhan ekonomi kota Mojokerto adalah pertumbuhan PDRB sektoral. Dilihat dari tabel pertumbuhan ekonomi kota Mojokerto tahun 2004-2008, maka PDRB kota Mojokerto mengalami fase naik turun dan kecenderungan menurun dari tahun 2004 yaitu 105,82, tahun 2005 - 105.48, tahun 2006 – 105, 51, tahun 2007 – 105,98, tahun 2008 – 105, 27. Kalau di rata-rata, perkembangan PDRB kota Mojokerto dari tahun 2004 sampai tahun 2008 hanya berkisar antara 0,11 % pertahun.
d. Pendapatan Regional Per Kapita Melihat pertumbuhan ekonomi kota Mojokerto sebesar 5,27% (harga konstan tahun 2000), pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan tahun 2007 sebesar 5,9 % dan didukung adanya inflasi dari PDRB Kota Mojokerto sebesar 9,76 % menandakan bahwa pertumbuhan ini menjadi problematik atas pendapatan regional perkapita penduduk dengan besarnya inflasi yang melebihi pertumbuhan ekonomi kota Mojokerto. Atas dasar ini DPRD melihat bahwa inflasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi berarti impact daya beli masyarakat masih rendah dan belum bisa mengikuti perkembangan dari harga-harga kebutuhan pokok. Untuk itu, pemerintah kota harus serius untuk menyeimbangkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi.
e. Prospek Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2009 Mengacu potensi dan keterbatasan kota Mojokerto selama ini, maka pemerintah kota Mojokerto harus lebih serius untuk menggarap kelompok sektor tersier yg menjadi tumpuan dan lokomotif penunjung dari Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu kelompok sektor skunder dan primer
7
tetap menjadi garapan untuk ditingkatkan sebagai penunjang dari kelompok sektor tersier. Untuk itu dibutuhkan tujuan, arah kebijakan, dan grand strategi perencanaan pembangunan kota yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJMD.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009-2014
A. Visi dan Misi
1. Visi Kota Mojokerto 2009-2014 Parameter-parameter yang ada pada Visi kota Mojokerto yaitu “Terwujudnya Kota Mojokerto yang Sehat, Cerdas dan Bermoral” dengan membangun kekuatan pada 4 (empat) elemen kehidupan di kota Mojokerto sampai saat ini tidak berjalan sama sekali. Untuk itu, pemerintah kota harus melakukan evaluasi atas parameter-parameter tersebut.
2. Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2009-2014 Untuk mengemban visi tersebut di atas dibutuhkan pengorganisasian pemerintah kota Mojokerto melalui misi yang terjabarkan dalam 11 item, maka hasil telaah DPRD bahwa pemerintah kota Mojokerto belum berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintah kota Mojokerto.
B. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Daerah Masih normatifnya tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Daerah, maka berdampak pada tumpang tindihnya program yang dijalankan, ego sektoral, kurangnya kreatifitas dan inovasi di masing-masing SKPD dan tingkat keberhasilan program yang belum maksimal, sehingga berdampak pada masyarakat sebagai pelengkap penderita.
C. Prioritas Daerah Arah penentuan prioritas program pembangunan daerah yang terdiri atas 7 item, terjadi pergeseran prioritas pembangunan atas penggunaan anggaran belanja. Hal
8
ini terbukti bahwa prioritas pembangunan pada penggunaan anggaran pada item 1 adalah percepatan penyelesaian prasarana kesehatan yaitu pembangunan RSUD Surodinawan yang dilakukan secara multi years. Sedangkan skala prioritas pembangunan daerah yang sebenarnya pada item 1 yaitu peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Hal ini, menunjukkan bahwa pemerintah kota Mojokerto tidak komitmen dan tidak konsisten terkait pembangunan di kota Mojokerto.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa “Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan”, maka hendaknya harus benarbenar berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik antara lain:
1. Mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan prioritas pada UMKM, koperasi, lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran; 2. Kemampuan sumber penerimaan direncanakan terciptanya stabilitas anggaran dan pemantapan keuangan daerah; 3. Prinsip kemandirian yang mengandalkan pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah; 4. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat guna mendongkrak keuangan daerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif; 5. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana harus menitikberatkan kepada
pembangunan
yang
mengarah
pada
perkembangan
usaha
perdagangan dan jasa; 6. Meningkatkan pengawasan fungsional dan melekat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat; 7. Alokasi anggaran belanja langsung harus lebih besar dari pada belanja tidak langsung dengan prosentase masing-masing 70 % : 30 %. Kenyataan di lapangan adalah 46 % : 54 %.
9
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan segala keterbatasan pemerintah kota Mojokerto, maka bagaimana pelaksanaan pendataan objek pajak dan peremajaan retribusi pajak serta perbaikan sarana dan prasarana yang belum memadai diarahkan pada upaya mempertahankan dan menggali sumbersumber potensi daerah tanpa harus menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 yang hanya menyumbang Rp. 28.782.824.817,45 atau hanya sekitar 8% dari total keseluruhan pendapatan kota Mojokerto Tahun 2009, maka pemerintah kota hendaknya memperbaiki kebocoran-kebocoran yang terjadi dan berani mengambil inovasi untuk mengembangkan potensi dan sumbersumber daerah yang selama ini belum terkelola secara maksimal (mangkrak).
b. Pendapatan Dana Perimbangan Masih mengandalkannya pendapatan dana perimbangan sebesar Rp. 291.496.817.179,00 atau sekitar 81 % dari total keseluruhan APBD T.A. 2009 maka berdampak pada posisi tawar kota Mojokerto pada pemerintah pusat dan pemerintah propinsi serta daerah-daerah lainnya.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tidak tercapainya target pendapatan daerah yang sah terutama pada pendapatan hibah yang hanya tercapai 89,6 %, sangat dimungkinkan salah perencanaan dan implementasi serta kurangnya komunikmasi kerjasama pemerintah kota dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah kota dengan pemerintah propinsi.
10
Dari paparan di atas terkait dengan pendapatan daerah, pemerintah kota Mojokerto harus mampu untuk melakukan: a. optimalisasi pendataan dan pemeliharaan data objek pajak, retribusi dan upaya penarikan pajak dan retribusi; b. optimalisasi pemanfaatan dan fungsi aset-aset daerah. Karena yang terjadi selama ini aset-aset daerah banyak yang tidak bertuan, salah penanganan dan salah pemanfaatannya. c. optimalisasi pembinaan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi.
B. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Belanja Keuangan Daerah Implementasi kebijakan belanja keuangan daerah kota Mojokerto merupakan salah satu alat yang harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, hal ini menandakan bahwa pemerintah kota Mojokerto kurang mampu: a. menentukan pilihan aktivitas yang memerlukan biaya yang relative kecil dengan hasil yang optimal; b. pengurangan aktivitas yang tidak jelas tanpa mengurangi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat; c. penghilangan aktivitas yang tidak bisa memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan membebani masyarakat; d. belanja daerah yang berorientasi pada kinerja, kepentingan publik dan jangka panjang; e. Mengeliminasi sumber pemborosan daerah dan peningkatan kapasitas aparatur daerah;
2. Target dan Realisasi Belanja Ketidakmampuan pemerintah kota untuk menekan sisa lebih anggaran pada tahun 2009 sebesar kurang lebih Rp. 77 M menandakan bahwa target dan realisasi belanja tidak seimbang dengan perencanaan program dan pelaksanaan yang berjalan;
11
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN DAERAH
A. Kinerja Makro Sosial dan Ekonomi
- Kinerja makro sosial dan ekonomi kota Mojokerto tidak hanya didasarkan atas output perencanaan dan perangkaan semata, tetapi kinerja kelompok indikator makro sosial dan ekonomi, baik itu indikator visi, arah pembangunan, tujuan strategis diwajibkan mampu menjawab rencana kerja pembangunan pemerintah daerah (RKPD), pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang komprehensif sesuai dengan visi dan misi Walikota. - Di sisi lain penguatan kinerja makro sosial dan ekonomi didasarkan atas implementasi program dan kegiatan serta evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan agar empat pilar yaitu: 1. Pemerintah a. Pemerintah yang sehat adalah yang bercirikan clean and good governance, tetapi kenyataannya terjadi disharmonis antara pejabat publik dengan pejabat penyelenggara pemerintah sehingga sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan. b. Pemerintah yang cerdas adalah pemerintah yang professional, efektif, efisien,
produktif
dan
SDM
aparaturnya
berkualitas,
namun
kenyataannya masih banyak aparatur yang belum paham tentang tugas pokok dan fungsinya. c. Pemerintah yang sejahtera adalah pemerintah yang memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya, namun kenyataannya dua kali mutasi yang terjadi pada tahun 2009 belum bisa menempatkan personel yang sesuai dengan proporsional dan profesionalnya. (lebih pada kedekatan, asal Bapak senang…………!!!!) d. Pemerintah yang bermoral adalah pemerintah yang adil, amanah dan tidak korup. Untuk itu sangat diperlukan adanya pembinaan mental aparatur pemerintah.
12
2. Masyarakat a. Masyarakat yang sehat adalah yang mempunyai tingkat derajat kesehatan masyarakat dan kesadaran berperilaku hidup sehat, kenyataannya masih terdapat masyarakat yang berperilaku hidup yang kurang sehat, serta masih tingginya jumlah pasien yang di rawat inap di RSUD dan Puskesmas. b. Masyarakat
yang
kemampuan
cerdas
adalah
yang
baik,
SDM
masyarakat mandiri,
yang
mempunyai
berpendidikan
dan
berketerampilan hidup. Kenyataannya masih tingginya angka putus sekolah/mengulang,
dan
masih
banyaknya
guru
yang
belum
berijazahkan S1. c. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Kenyataan
dilapangan,
angka
kemiskinan
dan
pengangguran masih belum dapat dikurangi secara signifikan. d. Masyarakat
yang
bermoral ditandai
dengan rendahnya
angka
kriminalitas dan memiliki kualitas keimanan, ketaqwaan dan kesalehan sosial. Kenyataannya angka kriminalitas di kota Mojokerto masih tinggi.
3. Swasta a. swasta yang sehat di tandai oleh iklim usaha yang sehat dan mandiri, namun kenyataannya peluang usaha dan permodalan masih sangat kurang dikarenakan adanya intervensi pemerintah kota terkait dengan penyediaan anggaran perekonomian kerakyatan dan permodalan. b. Swasta yang cerdas ditandai dengan swasta yang professional, mampu memanfaatkan peluang pasar dan berdaya saing tinggi, namun kenyataannya peluang pasar hanya dimiliki oleh SEGELINTIR orang saja. c. Swasta yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan kebijakan pemerintah kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi. Kenyataannya kebijakan pemerintah sangat berpihak hanya kepada orang-orang BERDUIT. d. Swasta yang bermoral ditandai dengan dunia usaha yang tidak korup, menjauhi budaya suap, bersaing secara sehat dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Kenyataannya pemerintah kota dalam memilih
13
investor lebih didasarkan pada kedekatan personel yang bersifat KOLUTIF.
4. Lingkungan a. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih, bebas polusi, terpenuhinya air yang bersih infrastruktur dan aspek konservasi serta tata ruang yang mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup yang sehat. Kenyataannya di beberapa tempat di wilayah kota masih banyak dijumpai kekumuhan yang jauh dari nilai-nilai kesehatan. b. Lingkungan yang cerdas ditandai dengan efisiensi tata ruang yang bagus baik pengawasan pengendalian dan pengelolaannya. Kenyataannya tata ruang yang ada, peruntukannya hanya didasarkan pada keinginan walikota seorang. c. Lingkungan yang sejahtera ditandai dengan tata ruang yang mampu mendukung ekonomi rakyat, kelestarian dan keragaman hayati. Kenyatannya
lingkungan yang
sejahtera
terkesan hanya
untuk
mensejahterakan SEGELINTIR orang yang dekat dengan kekuasaan. d. Lingkungan yang bermoral adalah ditandai dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengendalian perilaku menyimpang.
B. Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2009 1. Urusan Wajib a. Pendidikan - Perlunya pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap transparansi penggunaan anggaran DAK dan BOS yang langsung meluncur kepada instansi pengguna tanpa melalui kantor kas daerah, agar tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran. - Bantuan uang transport untuk GTT dan PTT dirasa masih sangat minim dan juga belum adanya aturan tentang batasan usia guru bantu yang tidak mendapatkan uang transport. - Penarikan dana partisipasi oleh sekolah kepada wali murid tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana ada beberapa sekolah dalam hal
14
penarikan dana partisipasi masih belum melibatkan wali murid dan komite dan tanpa sepengetahuan Dinas P & K sehingga penggunaannya menjadi tidak jelas dan patut dipertanyakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi tentang keseragaman penarikan kepada wali murid tersebut agar tidak menimbulkan biaya yang tinggi pada pendidikan. - Terkait dengan Penerimaan Siswa Baru, hendaknya dilakukan evaluasi terhadap perwali, sehingga terjadi keseimbangan, keharmonisan dan keselarsan antara sekolah negeri dan swasta, wilayah kota dan luar wilayah kota. - Perlunya penetapan lay out pendidikan (rombongan belajar) sekolah. - Sekolah SBI masih belum melaksanakan aturan main yang ada (masih menerima kelas regular), sehingga terkesan adanya diskriminasi antara kelas SBI dan regular. - Selain itu sekolah RSBI dan SBI dalam pertanggungjawaban dana block grand tidak masuk pada pembahasan APBD, dan ini disinyalir banyak diminati oleh pihak-pihak tertentu. - Disamping itu pengajar RSBI/SBI lebih giat mengajar di siang hari karena mendapatkan honor yang besar dan cenderung mengajar dengan santai dengan banyak memberikan tugas pada siswa di pagi hari. - Sertifikasi guru merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan mutu pendidik sekaligus peningkatan pendapatan, namun kenyataannya guru yang bersertifikasi dengan nonsertifikasi bedanya hanya di pendapatannya, guru bersertifikasi belum mampu merubah kualitas pendidikan secra siginifikan. - Periodesasi kepala sekolah hendaknya berdasarkan perda pendidikan. Karena masih ada kepala sekolah yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007. Contoh, masih adanya kepala sekolah yang menjabat selama belasan tahun. - Implementasi wajar dikmen 12 tahun belum maksimal - Penumpukan guru guru bidang studi di sekolah, sehingga berdampak kepada tidak terpenuhinya mengajar 24 jam/minggu. - Tidak sinkronnya visi misi bidang pendidikan dengan alokasi anggaran yang lebih banyak bertumpu pada infrastruktur.
15
- Masih adanya program pendidikan yang dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan perencanaannya. - Belum terealisasinya IT Center di Dinas P & K Kota Mojokerto walaupun perangkat pendukung yang berada di sekolah-sekolah telah terpasang sejak tahun 2007 sesuai dengan instruksi dari dinas Pendidikan Kota Mojokerto. - Realisasi subsidi dana investasi dan SPP untuk anak Kota Mojokerto belum sesuai dengan data dari sekolah-sekolah.
b. Kesehatan - Mutu pelayanan yang ada di RSUD terjadi diskriminasi antara masyarakat mampu dan masyarakat miskin, terutama pada pasien dengan pelayanan jamkesmas. - Adanya regulasi jamkesmas diganti dengan jamkesda ternyata memberatkan masyarakat dan perlu adanya sosialisasi. - Program PSN yang di canangkan oleh pemerintah daerah belum maksimal dalam pelaksanaannya, ini terbukti masih adanya masyarakat kota yang terserang penyakit yang di sebabkan oleh nyamuk, disamping itu laporan data tentang penderita Demam Berdarah dari Dinas Kesehatan belum masuk dan jangan hanya lisan saja. - Tidak muncul lagi kegiatan pengobatan gratis yang di danai oleh APBD pada tahun 2009, padahal pada tahun 2008 kegiatan ini gencar di gelar pada seluruh kelurahan. - Perlu menitikberatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di puskesmas induk dan puskesmas pembantu, bukan hanya sekedar perbaikan sarana fisik/tampilan gedung pelayanan saja tetapi juga pelayanan pasien serta kelengkapan peralatannya. - Perlu adanya optimalisasi dan pemerataan posyandu terutama untuk pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah serta peningkatan gizi keluarga dan pemberian dukungan dana stimulant dari APBD. - Perlu adanya pemantauan kepada toko obat dan apotek secara intensif terkait masalah peredaran obat yang melibatkan instansi terkait. - Dibutuhkan kesungguhan kerja dari SKPD terkait dengan lebih mengedepankan
tindakan
–
tindakan
prefentif,
membangun
16
kebersamaan yang nyata dan rutin dengan masyarakat, serta mengutamakan pelayanan yang ramah dan cepat di dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kota Mojokerto. - Kesehatan itu juga tidak lepas dari lingkungan yang bersih dan sehat, kenyataannya kondisi infrastruktur kota Mojokerto masih kumuh. - Kurangnya tindakan yang cepat dari Dinas Kesehatan, menyikapi laporan dari masyarakat terkait dengan daerah
yang terserang Demam
Berdarah.
c. Pekerjaan Umum - Pembangunan sarana sanitasi (MCK) yang dibangun di 6 kelurahan dengan
total
biaya
sebesar
2,6
Milyard
kondisinya
sangat
memprihatinkan meliputi kondisi kualitas bangunan yang sangat jelek dan tidak tepat sasaran sehingga berdampak pada belum dapat difungsikan karena sudah banyak yang rusak. - Program pengendalian banjir di kota Mojokerto pada tahun 2009 yang menelan biaya sebesar 6,7 Milyard tidak bisa optimal sehingga bahaya banjir selalu menghantui masyarakat kota Mojokerto. - Proyek sanitasi APBD Kota Mojokerto yang dibiayai senilai lebih dari Rp. 400 Juta/unit, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan proyek sanimas (BORDA) yang menelan anggaran tak lebih dari Rp. 250 juta/unit. Disamping itu proyek tersebut banyak melibatkan peran serta masyarakat. - Pembangunan pasar ikan di kecamatan Prajurit Kulon dan pembangunan sentral industri kecil (SIK) di bypass hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat (MUSPROH). - Pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong dan plengsengan kualitasnya sangat memprihatinkan sehingga banyak yang baru dibangun sudah rusak dan ambrol (alias BUGREK……).
d. Perumahan Banyaknya pengaduan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan program bedah rumah terkait dengan kualitas dan sasarannya.
17
e. Penataan Ruang - Belum adanya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota sehingga sangat mempengaruhi penentuan lokasi dan kebutuhan peruntukan pembangunan secara menyeluruh. - Masih terdapatnya pengalihan fungsi ruko di kota Mojokerto yang dimanfaatkan menjadi gudang.
f. Perencanaan Pembangunan - Perencanaan pembangunan yang kurang terukur mengakibatkan ketidakselarasan antara tujuan dan hasil pelaksanaan. - Lemahnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sehingga berakibat pada lemahnya pengendalian pembangunan yang berdampak pada seluruh aspek yang ada di kota Mojokerto. - Kurangnya kevalidan data yang diperoleh masing-masing dinas dan BPS karena terjadi indikator dan variable yang tidak sama. - Pemerintah hendaknya mempunyai tenaga fungsional peneliti yang kompeten dan kredibel. - Kurang tumbuhnya pelaku investasi di Kota Mojokerto, disebabkan karena pemerintah kota hanya memakai investor yang “itu-itu” saja.
g. Perhubungan - Peningkatan pelayanan angkutan masih jalan di tempat. - Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap 100 orang pengemudi dan 142 juru parkir masih sebatas wacana padahal dengan anggaran hampir 200 juta, seharusnya pelayanan masyarakat utamanya di bidang perparkiran lebih meningkat. - Penempatan rambu-rambu yang terkadang tidak tepat sasaran.
h. Lingkungan Hidup - Program peningkatan pengendalian polusi yang ditimbulkan aktifitas industri, seperti halnya aktifitas perusahaan-perusahaan dan sejenisnya hingga kini tidak ada penyelesaiannya, limbah bau busuk masih menjadi santapan rutin masyarakat.
18
- Kurang maksimalnya pengerukan wallet di wilayah kota mengakibatkan banyaknya genangan-genangan air ketika hujan. - Kurangnya kesiapan terhadap penanganan banjir, baik itu dari air hujan maupun dari luapan air sungai yang mengakibatkan daerah-daerah tertentu tergenang air. - Lebih dimaksimalkan tim tanggap bencana alam terkait dengan kejadiankejadian yang bersifat force major.
i. Pertanahan - Belum terselenggaranya manajemen administrasi aset yang bagus dan kurangnya
transparansi
berapa
jumlah
aset
pemerintah
yang
sebenarnya. Jangan sampai aset pemerintah menjadi aset pribadi. - Masih banyak sekolah, kantor dan lembaga di bawah naungan pemerintah yang belum bersertifikat atau bermasalah sehingga berpengaruh terhadap proses pelaksanaannya. - Tidak adanya pemaksimalan potensi ekonomi terkait dengan aset pemerintah kota yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terkait banyaknya kepentingan pribadi yang
mengalahkan
kepentingan
masyarakat.
Contohnya,
GOR
Majapahit. - Kurangnya transparansi berapa aset pemerintah yang sebenarnya, kejelasan status aset. - Pemerintah kota Mojokerto dalam hal penanganan aset terkesan melakukan kejar tayang dengan tujuan untuk penyerapan anggaran semata. - Kurang maksimalnya penggunaan fungsi lapangan Olah Raga Gelora A. Yani yang terbuka luas untuk masyarakat berdampak menurunya prestasi di bidang keolahragaan di kota Mojokerto dikarenakan: 1. Adanya pergesaran fungsi olah raga menjadi fungsi yang lain 2. Perawatan terkait fasilitas lapangan yang tidak maksimal.
j. Kependudukan dan Catatan Sipil - Masih terdapatnya pelayanan yang kurang prima (lambat).
19
- Belum berjalannya Sistem on line pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. - Belum maksimalnya akurasi data kependudukan dan pemutakhiran data keluarga dengan mewujudkan sistem koneksi NIK (Nomor Induk Kependudukan).
k. Pemberdayaan Perempuan - Dalam implementasinya, sasaran kegiatan pemberdayaan perempuan kurang menyentuh kaum perempuan di lapisan masyarakat kota Mojokerto paling bawah, sehingga terkesan program yang dijalankan hanya mengakomodir dan menguntungkan orang orang tertentu saja. Diharapkan ke depan pemberdayaan perempuan lebih pro aktif dalam menjalankan program kegiatan serta menggunakan azas pemerataan terhadap sasaran kegiatan yang dilaksanakan. - Belum optimalnya peran lembaga dalam penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga.
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - Kurang maksimalnya sosialisai terkait reproduksi bagi masyarakat usia subur. - Kurang optimalnya kegiatan kelompok bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.
m. Sosial - Dalam hal penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diharap tidak terjadi lagi polemik seperti halnya penyaluran bantuan untuk lansia terlantar tahun 2009 yang direalisasi pada tahun ini. - Amburadulnya sistem updating data terkait masalah bantuan terhadap lansia sehingga menimbulkan polemik di masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Seharusnya sebelum disalurkannya bantuan lansia, pihak dinas terkait melakukan validasi data yang akurat sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.
20
- Kurang optimalnya pemerintah dalam menangani gepeng dan anak jalanan terutama pada segi pembinaan, sehingga masih banyaknya gepeng dan anak jalanan di kota yang mengganggu ketertiban lalu lintas. - Lemahnya pengawasan kualitas raskin sehingga berakibat kualitas beras yang diterima oleh masyarakat sangat buruk.
n. Tenaga Kerja - Pemerintah kota Mojokerto hendaknya konsisten terkait dengan perluasan lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran dapat diatasi secara berkelanjutan. - Belum adanya penyaluran tenaga kerja dari peserta pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Jangan hanya dilatih saja, tapi pikirkan juga penyalurannya.
o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah kota harus melakukan validasi lembaga koperasi dan ukm yang masih aktif sehingga tidak muncul koperasi yang keberadaannya tidak jelas namun tetap menyerap pinjaman lunak.
p. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Terkait dengan kerukunan umat beragama dan stabilitas daerah, maka perlu adanya peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap: - kerawanan sosial dalam aspek kehidupan beragama. Tebukti munculnya aliran yang mendustakan salah satu agama. - Tempat-tempat yang dipakai untuk kegiatan beragama yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
q. Pemerintahan Umum - Penerapan produk hukum daerah terkesan kurang pada segi penegakan aturan, sehingga implementasinya sangat mandul. Contoh, penertiban PKL di wilayah kota. - Adanya tempat hiburan yang berijinkan rumah makan, padahal kenyataannya digunakan sebagai tempat karaoke dengan layanan plus
21
yang lolos tanpa adanya evaluasi lebih lanjut, sehingga muncul wacana kota Mojokerto menuju kota hiburan malam. - Belum adanya tindakan bagi tempat-tempat hiburan yang tidak berijin - Masih banyaknya pungutan liar pada proses perijinan, sehingga sangat membebani masyarakat yang akan mendirikan usaha. - Mekanisme perijinan usaha perlu disederhanakan, sehingga tidak menimbulkan peluang-peluang pemanfaatan oleh aparatur yang tidak bertanggungjawab. - Perlu ditinjau kembali proses perijinan tentang ijin keramaian agar tidak merugikan lingkungan sekitarn (warga).
r. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sangat kurangnya respon dari walikota terhadap keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
s. Kepegawaian - Terkait dengan mutasi yang masih didasarkan atas kepentingan sesaat yang cenderung pada pola pendekatan personal. Banyak pegawai yang berpengalaman, golongannyapun juga sudah memenuhi syarat, tetapi kenapa kok yang diangkat menjadi pejabat adalah anak baru kemarin sore. - Belum diterapkannya prinsip the right man on the right place or the right man on the right job. Prinsip professional dan proporsional. Hal ini akibat lemahnya kontrol analisis jabatan dan kepangkatan sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan. Contoh, Sarjana Pendidikan ditempatkan pada pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh seorang sarjana teknik. - Tidak adanya transparansi pada rekruitmen kepala sekolah sehingga cenderung terkesan pesanan individu tertentu. - Tidak adanya langkah konkrit dan pemberian prioritas terhadap pengangkatan GTT/PTT untuk menjadi PNS. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya GTT/PTT yang masa kerjanya sudah lama dan usianya sudah tua tetapi belum diangkat menjadi PNS.
22
- Lemahnya upaya optimalisasi organisasi terkait dengan pengaturan PNS dan manajemen personel. Pegawai tambah banyak, kinerja menurun.
t. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Masih kurangnya sosialisasi atas pemahaman tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan, sehingga sering terjadi tumpang tindih kebijakan dan program yang hendak dijalankan. - Banyaknya lembaga kemasyarakatan kelurahan yang muncul dari masing-masing SKPD, membuat kurang efektifnya peran dan fungsi yang dijalankan. Disamping itu, pelaku lembaga tersebut adalah orang yang sama di masing-masing kelurahan, sedangkan beban operasional terlalu tinggi untuk dikeluarkan.
u. Statistik - Masih rendahnya pemahaman SKPD tentang pentingnya kegiatan penelitian sebagai upaya evaluasi perbaikan program dan kegiatan ke depan. - Masih minimnya hasil penelitian yang diakomodir dalam kebijakan pemerintah daerah, sehingga mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan.
v. Kearsipan - Kurangnya kesiapan sumber daya manusia (PNS) terkait dengan sistem kearsipan dengan menggunakan kartu kendali, sehingga petugas arsip dan lapangan banyak mengalami kesulitan. - Belum adanya standarisasi yang baku terkait dengan sistem kearsipan dengan memakai kartu kendali.
w. Komunikasi dan Informatika - Belum maksimalnya pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) secara merata dikarenakan kemampuan dan kapasitas SDM yang kurang dalam penguasaan teknologi.
23
- Kurangnya sosialisasi dan bimbingan terhadap pemahaman sarana dan prasarana serta fungsi tugas pokok SKPD yang dapat dikonversikan ke teknologi informasi guna menghadapi kompetisi global dan regional.
x. Olah raga dan seni - Pengalokasian anggaran belum menyentuh ke seluruh cabang olah raga dan seni budaya. Perlu pemberian penghargaan sebagai wujud kepedulian pemerintah kota kepada atlet dan seniman berprestasi dan mengharumkan nama kota Mojokerto. - belum adanya fasilitasi dan pembinaan kesenian daerah atau tradisional secara professional serta belum adanya komunikasi dan pembinaan secara intensif dari pemerintah kota kepada para pelaku seni.
2. Urusan Pilihan a. Pertanian - Perencanaan yang kurang strategis terhadap pola pemanfaatan lahan yang ada di wilayah kota untuk mengarah pada lahan pertanian yang bersifat agrobisnis. - Kurangnya inovasi dan kreatifitas pemanfaatan hasil-hasil pertanian yang menjadi produk potensi unggulan daerah. Mislanya saja, Kabupaten Lamongan bukan merupakan penghasil beras, namun mempunyai pasar induk hasil pertanian berupa beras. - Belum terbentuknya badan/kantor ketahanan pangan sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 .
b. Kehutanan - Belum maksimalnya peruntukan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sesuai dengan RPJMD Kota Mojokerto. - Sesuai perundang-undangan yang baru bahwa luas RTH minimal 30 % dari luas wilayah daerah, kenyataannya di kota Mojokerto luas wilayah RTH masih jauh dari 30 %, disamping itu, program yang dicanangkan hanya pada penanaman sejuta pohon.
24
c. Pariwisata - Terbatasnya sumber daya alam, belum terciptanya ikon khusus membuat pariwisata kota Mojokerto belum mendapat daya tarik dari wisatawan. - Kurang maksimalnya pemanfaatan lahan wisata yang ada dan memberikan pilihan-pilihan pengembangan wisata (kuliner).
d. Kelautan dan Perikanan Program
pengembangan
budidaya
perikanan
hanya
merupakan
pelaksanaan program semata, tanpa ada hasil yang nyata.
e. Perdagangan - Belum terealisasinya tempat pemasaran produk kota Mojokerto. - Kecenderungan konsumen untuk mencari produk illegal karena harga yang murah.
f. Perindustrian - Kurang strategisnya lokasi SIK dan belum memadainya prasarana penunjang yang ada di SIK, maka para pengusaha industri kecil dan menengah kurang berminat untuk menempatinya. - Belum ada kerjasama industri kecil menengah dengan industri besar.
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1. Pihak BPD Jatim Perilaku birokrasi lebih cenderung tertarik pada penyertaan modal daripada melakukan pengembangan potensi daerah.
2. PDAM -
Dibutuhkan restrukturisasi manajemen dan sumber daya manusia yang lebih professional.
25
-
Peningkatan pelayanan terhadap kepuasan konsumen agar keberadaan PDAM dapat dipercaya oleh masyarakat dan bisa menjadi perusahaan yang profit oriented.
-
Produktifitas dan kualitas air perlu ditingkatkan sehingga menjadi air minum yang menyehatkan.
-
Tingkat kesejahteraan pegawai PDAM perlu ditingkatkan.
SELAIN BEBERAPA REKOMENDASI DI ATAS, TERDAPAT JUGA BEBERAPA CATATAN SEBAGAI BERIKUT:
1. KEMITRAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF JANGAN HANYA ADA DI MULUT SAJA, DAN JUGA JANGAN ADA DUSTA DI ANTARA KITA. 2. PEMERINTAH HENDAKNYA KONSISTEN TERHADAP KOMITMEN YANG TELAH DISEPAKATI. 3. ATAS DASAR RAPAT BADAN MUSYAWARAH PADA TANGGAL 6 APRIL 2010 DAN WALIKOTA TIDAK MENGHADIRI PARIPURNA DPRD
DALAM
WALIKOTA
RANGKA
MOJOKERTO
PENYAMPAIAN AKHIR
TAHUN
SUMMARY
LKPJ
ANGGARAN
PADA
TANGGAL 12 APRIL 2010 DENGAN ALASAN IJIN MELAKSANAKAN IBADAH UMROH, ADA YANG MENGATAKAN BAHWA SAUDARA WALIKOTA SEBENARNYA TIDAK MELAKSANAKAN UMROH. DAN SEANDAINYA HAL ITU BENAR, MAKA HAL INI TERMASUK KEBOHONGAN PUBLIK.
