SALINAN
PROVINSI JAMBI PERATURAN DPRD KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DPRD KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN DPRD KOTA JAMBI, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan DPRD Kota Jambi tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Jambi.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 9. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104). 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan : 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi. 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Jambi
2
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi adalah fraksi-fraksi yang ada dalam DPRD. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan DPRD. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Komisi adalah komisi-komisi didalam DPRD. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kota Jambi. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dari dan oleh DPRD bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. Panitia Khusus adalah panitia yang melakukan tugas-tugas khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Reses, adalah masa kegiatan DPRD diluar masa sidang untuk melaksanakan pantauan lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok diluar gedung DPRD. Perjalanan Dinas adalah kunjungan kerja atau dinas-dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD baik didalam maupun diluar negeri. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut Kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Jambi Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Hari adalah hari kerja BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2
DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 3 (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (2) Anggota DPRD adalah pejabat daerah.
3
BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Fungsi Pasal 4 (1)
DPRD mempunyai fungsi: a. Pembentukan Perda; b. anggaran; dan c. pengawasanengn. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kota Jambi. (3) Fungsi Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara : a. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; b. Mengajukan usul Rancangan Perda; c. Menyusun program pembentukan perda bersama Walikota. (4) Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat daftar urutan prioritas Rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. (5) Dalam menetapkan program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD melakukan koordinasi dengan Walikota. (6) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota. (7) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan cara : a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Walikota berdasarkan RKPD; b. membahas Rancangan Perda tentang APBD; c. membahas Rancangan Perubahan APBD; d. membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (8) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Walikota; b. melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan pemeriksaan Keuangan. (9) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (8), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. (10) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9). (11) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan. 4
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 5 DPRD mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk peraturan daerah bersama Walikota; a. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Walikota; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; e. memilih Wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan; j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 6 (1) (2) (3) (4)
Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum Kota Jambi yang disampaikan melalui walikota. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama. Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama. 5
(5)
Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud. Pasal 7
(1) (2) (3)
Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersamasama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD kota Kota Jambi. Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota Jambi dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota Jambi dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri Jambi. Pasal 8
(1)
(2)
Anggota DPRD Kota Jambi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Jambi. Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD Jambi. Pasal 9
(1) (2)
(3)
Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masingmasing. Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama: a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”; b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”; c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji Pasal 10
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguhsungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 11 (1) (2)
(3)
(4)
Tatacara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat. Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD; b. Pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD. c. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi; d. Pengumuman Pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD; e. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan; f. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD, sekaligus penyampaian ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD yang lama oleh Pimpinan Sementara DPRD; g. Sambutan Kepala Daerah; h. Pembacaan doa; i. Penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; j. Penyampaian ucapan selamat. Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi : a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan; b. Kepala Daerah menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional; c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional. Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi : a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Walikota; b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan; c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah. d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan; e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD. f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ; dan g. Pers/Kru, TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
7
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu HAK DPRD Pasal 12 DPRD mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. Hak Interpelasi Pasal 13 (1)
Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Kota Jambi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (2) Sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rapat Paripurna DPRD dengan memberikan kesempatan kepada pengusul untuk menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberi kesempatan kepada : a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD. (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. (7) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya. (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah. Pasal 14 (1) (2)
Kepala Daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dalam Rapat Paripurna DPRD. Apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menugaskan 8
(3) (4) (5) (6)
pejabat terkait untuk mewakilinya. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1). Terhadap penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya. Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepala daerah. Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. Hak Angket Pasal 15
(1)
(2) (3) (4) (5)
(6)
(7) (8) (9)
Hak angket sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. Usul melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah. Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya. Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD. Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
9
Pasal 16 (1)
(2) (3)
Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. Pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17
Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. Hak Menyatakan Pendapat Pasal 18 (1)
(2) (3) (4) (5)
(6) (7)
Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul diberi nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut. Pembahasan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; 10
b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah. (8) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya. (9) Pembahasan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD. (10) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD dapat berupa : a. pernyataan pendapat; b. saran penyelesaiannya; dan c. peringatan. Bagian Kedua Hak Anggota Pasal 19 Anggota DPRD mempunyai hak: b. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; c. mengajukan pertanyaan; d. menyampaikan usul dan pendapat; e. memilih dan dipilih; f. membela diri; g. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan administratif. Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 20 (1) (2)
(3) (4) (5)
Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
Usul Prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah . Dalam rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah. 11
(6) (7) (8)
Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/ atau mencabutnya kembali. Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan dalam Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah. Hak Mengajukan Pertanyaan Pasal 21
(1)
Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis. (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD mengadakan Rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindak lanjuti. (4) Apabila Keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah. (12) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan. (13) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan. (7) Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas. (8) Jawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk. Hak Menyampaikan Usul Dan Pendapat Pasal 22 (1) (2)
Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD. Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai Wakil Rakyat sesuai kode etik DPRD.
12
Hak Memilih dan Dipilih Pasal 23 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD. Hak Membela Diri Pasal 24 (1)
(2) (3)
Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD. Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bantuan hukum yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD. Hak Imunitas Pasal 25
(1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas Pasal 26 (1) (2) (3)
Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Setempat, Sekretariat DPRD, Partai Politik atau Perguruan Tinggi. Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksinya. 13
Hak Protokoler (1) (2)
Pasal 27 Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler. Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak Keuangan dan Administratif
(1) (2) (3) (4)
Pasal 28 Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan Daerah. Bagian Ketiga Kewajiban Anggota DPRD Pasal 29
Anggota DPRD mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
14
BAB VI FRAKSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi. Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD. Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD. Pasal 31
(1) (2) (3)
Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai sekretariat fraksi. Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Pasal 32
(1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
15
Pasal 33 (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan: a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang pemerintahan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD Bagian Kedua Susunan Fraksi Pasal 34 Fraksi DPRD Kota Jambi terdiri dari : a. Fraksi Partai Demokrat (F.PD) b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F. PDI-Perjuangan) c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F. P Gerindra) d. Fraksi Partai Amanat Nasional (F. PAN) e. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F. P. HANURA) f. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB) g. Fraksi Partai Golongan Karya (F. P.GOLKAR) h. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F. PPP) Bagian Ketiga Tugas Fraksi Pasal 35 Fraksi bertugas : a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing; b. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas etos kerja para anggota; c. menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada DPRD; d. dapat memberi pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu diminta ataupun tidak diminta; BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 36 (1)
Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: 16
(2) (3)
a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. Komisi; d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat. Bagian Kedua Pimpinan Pasal 37
(1) (2) (3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8) (9)
Pimpinan DPRD Kota Jambi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Kota Jambi. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat. Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
17
Pimpinan Sementara Pasal 38 (1)
(2) (3) (4)
Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif. Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum. Pasal 39
(1)
(2)
Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui walikota untuk diresmikan pengangkatannya. Pasal 40
(1) (2)
(3) (4)
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD Kota Jambi yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi negeri. Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain. Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kota Jambi dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Tugas Pimpinan DPRD Pasal 41
(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas : a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; 18
b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; d. menjadi juru bicara DPRD; e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya; g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD; h. mewakili DPRD di pengadilan; i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna ; k. Dalam hal penyusunan rencana anggaran DPRD dan keputusan strategis yang menyangkut masalah DPRD serta eksekutif dan legislatif dibahas bersama pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi; l. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali. (3)
Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara. Pasal 42
(1) (2)
(3)
Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD; Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan: a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19
(4)
(5)
Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif. Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 39.
Pasal 43 (1) (2) (3)
Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya. Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD Pasal 44
(1) (2)
Keputusan DPRD Kota Jambi tentang pemberhentian pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD Kota Jambi kepada gubernur Jambi melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD. Pasal 45
(1) (2) (3)
Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti. Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pimpinan DPRD Kota Jambi mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD Kota Jambi kepada gubernur Jambi melalui walikota Jambi. Bagian Ketiga Badan Musyawarah Kedudukan dan Susunan Pasal 46
(1) (2)
Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD. 20
(3) (4) (5) (6)
Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota. Masa tugas Badan Musyawarah ditetapkan 1(satu) tahun disesuaikan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
Tugas Pasal 47 (1)
Badan Musyawarah mempunyai tugas : a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD; e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah. (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib: a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi Bagian Keempat Komisi Pasal 48 (1)
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2)
Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. (3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 4 (empat) Komisi. (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi rata dari semua jumlah anggota DPRDKota Jambi, dengan ketentuan masing-masing fraksi dapat mengirimkan anggotanya terinci sebagai berikut : 21
a. Anggota fraksi yang berjumlah 4 orang dibagi rata 1 orang 1 komisi. b. Anggota fraksi yang berjumlah antara 5 sampai 8 orang dibagi minimal 1 orang maksimal 2 orang dalam 1 komisi. (5) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisikomisi didasarkan atas usul Fraksinya dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD. (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran. (8) Masa tugas komisi ditetapkan 1 (satu) tahun, (9) Khusus untuk periode November 2014 masa keanggotaannya sampai dengan Januari 2016, dan seterusnya terhitung mulai awal Januari tahun berikutnya. (10) Surat resmi yang ditanda tangani Ketua/Sekretaris fraksi untuk pengiriman anggotanya ke komisi-komisi diserahkan satu hari sebelum pembentukan komisi kepada pimpinan DPRD dan pimpinan wajib menjaga kerahasiaan surat fraksi tersebut. (11) masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali. (12) Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan berdasarkan usulan dari fraksi yang bersangkutan . Pasal 49 Komisi mempunyai tugas : a. mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD. c. melakukan pra anggaran dalam rangka pembahasan perencanaan, anggaran dan/atau APBD, dengan SKPD mitranya masing-masing. d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; e. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD Kota Jambi. f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. g. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah. h. membuat Program Kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD. i. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD; j. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat; k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
22
Pasal 50 Komisi DPRD a. Komisi I b. Komisi II c. Komisi III d. Komisi IV
Kota Jambi terdiri dari : : Bidang Pemerintahan : Bidang Perekonomian dan Keuangan : Bidang Pembangunan : Bidang Kesejahteraan Rakyat Pasal 51
(1)
Komisi I Bidang Pemerintahan meliputi : a. Pemerintahan; b. Ketertiban Umum; c. Kependudukan; d. Penerangan/Pers e. Hukum dan Perundang-undangan; f. Kepegawaian dan Aparatur; g. Perizinan; h. Sosial Politik; i. Organisasi Masyarakat; j. Pertahanan; k. Aset Daerah. (2) Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi : a. Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi; b. Pertanian, perikanan, peternakan, Perkebunan, Kehutanan; c. Ketahanan Pangan dan Logistik; d. Pariwisata; e. Keuangan Daerah; f. Perpajakan, Retribusi, dan Perbankan; g. Perusahaan Daerah (BUMD); h. Perusahaan Patungan; i. Dunia Usaha dan Penanaman Modal; j. BUMN. (3) Komisi III Bidang Pembangunan meliputi : a. Pekerjaan Umum; b. Tata Kota; c. Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi; d. Kebersihan dan Pertamanan; e. Pertambangan dan Energi; f. Perumahan Rakyat; g. Lingkungan Hidup; h. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tata Ruang i. Kebakaran. (2) Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : a. Ketenagakerjaan; b. Pendidikan; c. Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi; d. Kepemudaan dan Olah Raga; e. Agama; f. Kebudayaan; 23
g. h. i. j. k. l.
Sosial; Kesehatan dan Keluarga Berencana; Peranan Wanita; Transmigrasi; Yayasan dan LSM; Pencegahan dan Penanggulangan Judi, Prostitusi dan Narkoba. Bagian Kelima Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 52
Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Pasal 53 (1) (2) (3) (4)
Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD Kota Jambi. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi. Pasal 54
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan pimpinan pada alat kelengkapan DPRD lainnya. Anggota DPRD antar waktu menduduki tempat anggota Badan pembentukan Peraturan Daerah yang digantikan. Badan pembentukan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional dibantu oleh sekretariat DPRD. Badan pembentukan Peraturan Daerah berkedudukan sebagai pusat perencanaan, kajian dan evaluasi pembentukan secara pelaksanaan peraturan daerah. Masa jabatan pimpinan dan keanggotaan Badan pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan 2½ (dua setengah) tahun. Fraksi yang memiliki anggota 4 (empat) s/d 5 (lima) orang berhak mengusulkan 1 (satu) orang anggota Badan pembentukan Peraturan Daerah , sedangkan Fraksi yang memiliki anggota 6 (enam) orang atau lebih, berhak mengusulkan 2 (dua) orang anggota Badan pembentukan Peraturan Daerah . Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi bukan anggota. 24
(9)
Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada setiap tahun anggaran.
dapat diubah
Pasal 55 Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas: a. menyusun rancangan Program Pembentukan Pertauran Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. koordinasi untuk penyusunan Program Pembentukan Pertauran Daerah antara DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Daerah Kota Jambi; c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD Kota Jambi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Jambi; e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Pertauran Daerah ; f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD Kota Jambi atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Bagian Keenam Badan Anggaran Pasal 56 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. 25
Pasal 57 Badan Anggaran mempunyai tugas: a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD Kota Jambi kepada Walikota Jambi dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD; b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD Kota Jambi serta prioritas dan plafon anggaran sementara; c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota Jambi dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jambi; d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur Jambi bersama tim anggaran pemerintah daerah; e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD Kota Jambi serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota Jambi; dan f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD Kota Jambi dalam penyusunan anggaran belanja DPRD Kota Jambi. Bagian Ketujuh Badan Kehormatan Pasal 58 (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD (2) Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing Fraksi sebanyak 1 (satu) orang dan dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna dengan jumlah sebanyak 5 (lima) orang. (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (4) Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan (6) Masa tugas Badan Kehormatan ditetapkan satu tahun terhitung mulai awal Januari setiap tahunnya. (7) Badan kehormatan sebagimana dimaksud pada ayat(1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh, sekretariat DPRD. Pasal 59 (1) Badan Kehormatan DPRD Kota Jambi mempunyai tugas: 26
a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Jambi. b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD Kota Jambi; c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD. (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen. Pasal 60 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Kehormatan berwenang: a. memanggil anggota DPRD Kota Jambi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD Kota Jambi untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Kota Jambi yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD Kota Jambi. Pasal 61 (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: - teguran lisan; - teguran tertulis; - pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau - pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 62 (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. 27
(2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut. (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan. Pasal 63 (1) (2)
(3) (4)
Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait. Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3). Pasal 64
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD. Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD. Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui walikota bagi anggota DPRD. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kota Jambi berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain Pasal 65 28
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(7) (8) (9)
Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD. Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. fraksi dengan jumlah anggota 4 (empat) orang, mengusulkan sebanyak 2 (dua) orang; b. fraksi dengan jumlah anggota 5 (lima) s/d 6 (enam) orang, mengusulkan sebanyak 3 (tiga) orang; a. fraksi dengan jumlah anggota 7 (tujuh) s/d 8 (delapan) orang, mengusulkan sebanyak 4 (empat) orang; Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koordinator paling banyak setengah dari unsur pimpinan Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD. Kewajiban dan Tugas Panitia Khusus Pasal 66
(1)
(2)
Panitia Khusus berkewajiban menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD dan melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dibahas dalam forum rapat Badan Musyawarah. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. Menangani permasalahan dan persoalan yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus; b. Membahas dan menyusun rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan DPRD, dan rancangan keputusan DPRD; c. Melaporkan hasil rapat Panitia Khusus kepada pimpinan DPRD dalam forum rapat Badan Musyawarah dan rapat paripurna. Pasal 67
Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Panitia Khusus dapat : a. mengadakan rapat kerja dengan walikota/wakil walikota yang minimal dapat diwakili oleh kepala SKPD terkait; 29
b. c. d.
mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah daerah; mengadakan rapat dengar pendapat umum baik atas permintaan Panitia Khusus maupun atas permintaan pihak lain; melakukan tugas atas putusan rapat paripurna atau rapat Badan Musyawarah. Pasal 68
(1)
Apabila tugas Panitia Khusus telah selesai, pimpinan DPRD membubarkan Panitia Khusus. (2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan, pimpinan DPRD setelah pembahasan dalam rapat Badan Musyawarah dapat memperpanjang masa tugas Panitia Khusus. (3) Apabila pimpinan DPRD menentukan tidak akan memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah membubarkan dan/atau membentuk Panitia Khusus yang baru. BAB VIII PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Persidangan Pasal 69 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota. Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) masa persidangan. Masa persidangan sebagimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, dilakukan tanpa masa reses. Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah
30
Bagian Kedua Jenis Rapat Pasal 70 Jenis rapat DPRD terdiri dari : a. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. b. Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. c. Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. d. Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. e. Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD. f. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah. g. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi. h. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. i. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran. j. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah . k. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan. l. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. m. Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. n. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah. o. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan. Pasal 71 (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang. (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud dilaksanakan atas usul: a. kepala daerah; b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
pada
ayat
(1)
dapat
31
c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi. (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Pasal 72 (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD. (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD. (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan. Pasal 73 Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Bagian Ketiga Sifat Rapat (1) (2) (3)
Pasal 74 Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum. Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan. Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah , rapat kerja, dan rapat dengar pendapat. Pasal 75
Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas. Pasal 76 (1) (2)
Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara pimpinan DPRD. Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali : a. Penetapan Ketua/Wakil Ketua DPRD; b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah; 32
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah; e. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah; f. Badan Usaha Milik Daerah; g. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya; h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; i. Kebijakan tata ruang; j. Kerjasama antar daerah; k Pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD; l. Penggantian antar waktu anggota DPRD; m. Usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan n. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 77 (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan. (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut. (3) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan. (4) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu “RAHASIA”. Pasal 78 (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan. (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat. (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 79 (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD. (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat. (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
33
Bagian Keempat Hari dan Waktu Kerja Pasal 80 (1)
(2) (3)
Hari dan Waktu Rapat : a. Siang Hari Senin s/d Kamis
: Pukul 09.00 - 12.00 Wib/ Pukul 14.00 - 16.00 Wib b. Malam : Pukul 20.00 – Selesai c. Pertemuan Komisi : Selasa, Rabu, Kamis d. Pertemuan Fraksi : Senin e. Hari Jumat : Siraman Rohani f. Hari dan waktu rapat, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Penyimpangan dari hari dan waktu Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan lain. Tempat rapat dilakukan digedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD. Pasal 81
(1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD. (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD. Pasal 82 (1) (2) (3) (4)
Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat. Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri. Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat. Bagian Kelima Pengambilan Keputusan Pasal 83
(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
34
Pasal 84 Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. Pasal 85 (1)
(2)
(3) (4) (5)
(6)
(7)
(8)
Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila: a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila: a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan kepada gubernur untuk kabupaten/kota. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. 35
Pasal 86 (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi. (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir. Pasal 87 Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Bagian Keenam Risalah Rapat Pasal 88 (1) (2)
(3)
Untuk setiap rapat, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. Risalah adalah seluruh catatan setiap Rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang : a. jenis dan sifat rapat; b. hari dan tanggal rapat; c. tempat rapat; d. acara rapat; e. waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. Ketua dan sekretaris rapat; g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; h. undangan yang hadir; dan i. Kronologis dan transkrip rapat. Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD. Pasal 89
Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai. Pasal 90 (1) (2)
Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan. Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat,
36
(3)
(1) (2)
(1) (2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2). Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat. Pasal 91 Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai. Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikan kepada sekretaris rapat yang bersangkutan. Pasal 92 Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”. Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat. Bagian Ketujuh Undangan Rapat Pasal 93
(1)
(2) (3) (4) (5) (6)
Undangan rapat terdiri atas : a. mereka yang bukan anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD, dan b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan. Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan. Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara. Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri. Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD. Pasal 94
(1) (2)
Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 tetap dipatuhi. Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila 37
(3) (4)
permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat. Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam. Bagian Kedelapan Pakaian Rapat Pasal 95
(1)
Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian. a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD. b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD. (2) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.
Pasal 96 (1) (2)
Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang. Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah. Bagian Kesembilan Bentuk Kebijakan DPRD Pasal 97
(1) (2)
(3)
Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. Kebijakan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.
38
BAB IX TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Pasal 98 (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah . (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Pertauran Daerah . Pasal 99 (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah . (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian. (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD. (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5): a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan. (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah , atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut. (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.
39
Pasal 100 (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpinan DPRD. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 101 Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Pasal 102 (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah; 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi. b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah; 2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah. c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. b. pendapat akhir kepala daerah. 40
(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu. Pasal 103 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alas an penarikan. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alas an penarikan. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah. Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. Pasal 104
(1)
Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
(2)
Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 105
(1)
(2)
(3)
Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah. Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh kepala daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
41
(4) (5) (6)
(7)
Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah. Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Partisipasi Masyarakat Pasal 106
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
Dalam rangka penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis kepada DPRD. Masukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan menyebutkan identitas yang jelas. Pimpinan meneruskan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan pembentukan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara lisan, Pimpinan Badan pembentukan Peraturan Daerah menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan. Pimpinan Badan pembentukan Peraturan Daerah menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk Rapat Badan pembentukan Peraturan Daerah, pertemuan dengan Pimpinan Komisi atau gabungan Komisi yang terlibat dalam penyiapan Rancangan Peraturan Daerah. Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dipersiapkan. Pasal 107
(1) (2) (3) (4) (5)
Masukan secara tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan menyebutkan identitas yang jelas sebelum pembicaraan Tingkat III. Pimpinan meneruskan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) kepada alat kelengkapan DPRD yang membahas Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara lisan, Pimpinan alat kelengkapan menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan. Pimpinan alat kelengkapan menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk Rapat dengan Pimpinan alat kelengkapan yang didampingi oleh 42
(6) (7)
beberapa Anggota yang terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Masukan yang disampaikan dalam bentuk tertulis ditujukan kepada alat kelengkapan yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD. Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan masukan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas bersama dengan Walikota dan atau instansi yang ditunjuk Walikota. Pasal 108
(1)
(2) (3)
Selain masukan berdasarkan permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107, alat kelengkapan yang menyiapkan atau membahas Rancangan Peraturan Daerah dapat melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Rapat Alat Kelengkapan, seminar atau kegiatan sejenis, dan kunjungan. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPRD dan anggaran yang disediakan. BAB X PRODUK HUKUM DPRD Bagian ke satu Umum Pasal 109
(1) (2) (3) (4)
(5) (6)
Produk Hukum DPRD bersifat : a. Pengaturan; dan b. Penetapan Produk Hukum DPRD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a berbentuk Peraturan DPRD. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas : a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan; dan /atau d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan. Produk Hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Keputusan: Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk : a. Keputusan DPRD; b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
43
Bagian Kedua Penyusunan Peraturan DPRD Pasal 110 (1)
(2)
(3)
(4)
Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD. Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 ayat (4) huruf b paling sedikit memuat; d. Pengertian kode etik; e. Tujuan kode etik; f. Pengaturan mengenai : 1. Sikap dan perilaku anggota DPRD; 2. Tata kerja anggota DPRD; 3. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Daerah; 4. Tata hubungan antar anggota DPRD; 5. Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain; 6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 7. Kewajiban anggota DPRD; 8. Larangan bagi anggota DPRD; 9. Hal – hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; 10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 11. Rehabilitasi; Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat : a. Ketentuan umum; b. Materi dan tata cara pengaduan; c. Penjadwalan rapat dan sidang : d. Verifikasi, meliputi : 1. Sidang verifikasi; 2. Pembuktian 3. Verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan: 4. Alat bukti; dan 5. Pembelaan. e. Keputusan; f. Pelaksanaan Keputusan; dan g. Ketentuan Penutup. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah. Pasal 111
(1)
Rancangan Peraturan DPRD disusun pembentukan Peraturan Daerah.
dan
dipersiapkan
oleh
Badan
44
(2) (3) (4)
(5)
(6)
Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus. Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna: b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam Rapat Paripurna. c. Pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus. Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi : a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 112
(1) (2)
Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Peraturan DPRD Kota Jambi disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Bagian ketiga Penyusunan Keputusan DPRD Pasal 113
(1) (2)
Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (6) huruf a yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan hasil rapat paripurna. Pasal 114
(1) (2) (3)
Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD. Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan: a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD; 45
b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD. Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 115 (1)
Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (6) huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
(2)
Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional. Pasal 116
(1)
Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
(2)
Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD. Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Pasal 117
(1)
Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (6) huruf c dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
(2)
Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3)
Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik. Pasal 118
(1)
Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
(2)
Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
46
Pasal 119 (1)
Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)
Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(3)
Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
dimaksud
pada
ayat
(1)
Bagian kelima Penanda tanganan Pasal 120 (1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
Penandatangan produk hukum DPRD yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD Penandatangan produk hukum yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat). Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. sekretaris daerah; b. sekretaris DPRD; c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan d. bagian hukum Kota Jambi. Penandatangan produk hukum DPRD yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (6) yang meliputi : a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD. b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Penandatangan produk hukum DPRD yang berupa penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh: a. Pimpinan DPRD; b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan c. sekretaris DPRD Bagian keenam Penomoran, pengundangan dan Autentifikasi Pasal 121
(1) (2)
Penomoran produk hukum DPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris Daerah mengundangkan peraturan DPRD. 47
(3) (4) (5)
Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan. BAB XI PENETAPAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 122
(1) (2) (3)
Selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni Tahun Anggaran berjalan, Walikota wajib menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum (KU) APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD. Kebijakan Umum (KU) APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibahas Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rancangan Kebijakan Umum (KU) APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KU dan PPA, paling lambat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan. Pasal 123
(1)
(2) (3) (4) (5)
(1) (2)
Paling lambat minggu pertama, bulan Oktober Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan, Walikota wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta lampirannya kepada DPRD untuk dapat mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan. Apabila sampai minggu pertama bulan Oktober sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota belum menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, maka DPRD berhak meminta Walikota segera menyampaikannya. Pimpinan DPRD menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi-komisi sebagai bahan pembahasan. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Pasal 105 sampai dengan Pasal 108 dari Peraturan ini. Pasal 124 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Pasal 125 48
(1) (2)
(3) (4)
Paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan Walikota wajib menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD kepada DPRD. Rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan PPA Perubahan APBD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD paling lambat minggu ke empat bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan. Pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana di maksud ayat (3) di lakukan paling lambat akhir bulan september tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pasal 126
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125 berlaku juga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. BAB XII KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Acara Resmi Pasal 127 (1) (2)
Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi. Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah; b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah. Bagian kedua Tata Tempat Pasal 128
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota sebagai berikut : a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertical lainnya.
49
c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah daerah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya. Pasal 129 Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut : a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD; c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota; e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat. Pasal 130 Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut : a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota; d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat; g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 131 Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai berikut : a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri; c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan. Bagian Ketiga Tata Penghormatan 50
Pasal 132 a. b.
Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah. Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII KODE ETIK, LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Kode Etik Pasal 133
(1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DRPD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik. (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang: a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; dan c. pengaturan mengenai: 1. sikap dan perilaku anggota DPRD; 2. tata kerja anggota DPRD; 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah; 4. tata hubungan antar anggota DPRD; 5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain; 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 7. kewajiban anggota DPRD; 8. larangan bagi anggota DPRD; 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 11. rehabilitasi. Pasal 134 Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan Negara
51
Bagian Kedua Larangan Pasal 135 (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD. (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi. Bagian Ketiga Sanksi Pasal 136 (1) (2) (3)
Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. Pasal 137
Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. Pasal 138 Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.
52
Pasal 139 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. BAB XIV Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 140 (1)
(2)
(3)
Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih; d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturutturut tanpa alasan yang sah; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini; h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau i. menjadi anggota partai politik lain. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD Pasal 141
(1)
Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur. 53
(2)
(3) (4)
Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari walikota. Pasal 142
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6) (7)
Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih. Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD. Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari walikota. Pasal 143
(1) (2)
Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. 54
Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Pasal 144 (1)
(2)
(3)
Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya. Pasal 145
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kota. KPU kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui walikota. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. Pasal 146
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD diatur dengan Keputusan DPRD.
55
Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara Pasal 147 (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. (2) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan. (4) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan peraturan DPRD tentang tata tertib. Bagian Keempat Penyidikan Pasal 148 (1) (2)
(3)
Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus.
56
BAB XV KONSULTASI ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 149 (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan walikota. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rangka: a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Walikota. (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. BAB XVI PERTIMBANGAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN STRATEGIS Pasal 150 (1)
(2)
DPRD memberikan pertimbangan dan atau persetujuan terhadap kebijakan strategis antara lain : a. Kenaikan tarif; b. Penanaman modal; c. Perjanjian internasional; d. Kerjasama dengan pihak ketiga; e. dan kebijakan yang bersifat strategis lainnya. Pertimbangan dan atau Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Gabungan Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi dengan Keputusan DPRD.
57
BAB XVII SEKRETARIAT DPRD Pasal 151 (1)
(2) (3) (4)
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Persetujuan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan masukan fraksi. Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pasal 152
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli jumlah personilnya disesuaikan dengan kebutuhan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan: a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang yang diperlukan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD. (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah. (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 153 Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dan Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
58
Pasal 154 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi. Ditetapkan di Kota Jambi Pada tanggal 5 Nopember 2014 KETUA DPRD KOTA JAMBI dto H. MUHAMMAD NASIR
Diundangkan di Kota Jambi pada tanggal 17 Nopember 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI dto Ir. H. DARU PRATOMO Pembina Utama Madya NIP. 19570413 198303 1007 BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 48 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KOTA JAMBI dto Ir. H. ROSMANSYAH, MM Pembina Utama NIP. 19610901 198903 1 003
59
