PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN & PENGABUAN MAYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang
: a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. b. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Ambon Nomor 9 Tahun 1977 tentang Retribusi Tanah Makam dan Ijin Membangun Makam Pada Perkuburan perlu diganti untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas; c. Bahwa sehubungan dengan itu maka Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah Kota Ambon;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undangundang; 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Nomor 2104). 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2999 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699). 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 30) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Nomor 3258). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55 tambahan Lembaran Negara Nomor 3692). 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); 11. Keputusan Presiden
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden .
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produkproduk Hukum Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2001 Seri Nomor 3).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
KOTA
AMBON
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : (1)
Daerah adalah Kota Ambon;
(2)
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
(3)
Kepala Daerah adalah Walikota Kota Ambon;
(4)
Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon;
(5)
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(6)
Makam adalah tempat penguburan mayat/jenasah;
(7)
Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
(8)
Retribusi adalah Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah;
(9)
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
(10) Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang tertuang menurut Peraturan Retribusi; (11) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; (12) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; (13) Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi retribusi;
(14) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; (15) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhitung menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; (16) Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan; (17) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; (18) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan atas SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi; (19) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemehuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Perundang-undangan Retribusi Daerah; (20) Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat/jenasah dipungut Retribusi atas setiap pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3 (1) Objek Retribusi meliputi : a. Penguburan/pemakaman; b. Pembakaran/pengabuan mayat atau jenasah; c. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat/jenasah; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah : a. Pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah secara masal; b. Pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah oleh pihak rumah sakit dalam hal mayat/jenasah tidak ada yang bertanggung jawab; c. Pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah yang dikelola oleh pihak swasta. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman dan atau pengabuan mayat/jenasah.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat/Jenasah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pemakaman/pengabuan mayat/jenasah didasarkan atas kwantitas penggunaan jasa dengan prinsip subsidi silang dalam rangka menanggulangi beban biaya yang dipikul daerah; (2) Alokasi
beban
biaya
dimaksud
ayat
(1)
pasal
ini
meliputi
fasilitas
pemakaman/pangabuan mayat/jenasah; (3) Penggunaan jasa dapat diberi berdasarkan pada tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kwalitas pelayanan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (4) Penggunaan jasa dihitung dengan cara melakukan perkalian antara tarif Retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, penyediaan fasilitas pemakaman/pengabuan mayat/jenasah, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lambat 5 (lima) tahun sekali; (3) Retribusi dihitung dengan nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif penyediaan fasilitas pemakaman/pengabuan mayat/jenasah dengan kategori sebagai berikut :
a. Pemakaman/penguburan; Pelayanan Pemakaman/Penguburan Mayat/Jenasah : 1. Dewasa
Rp.
10.000/mayat;
2. Anak-anak
Rp.
7.500/mayat;
3. Penggalian makam kembali
Rp.
50.000/mayat;
b. Penyewaan Kereta Jenasah
Rp.
50.000,-
c. Pengabuan/Pembakaran
Rp.
50.000/mayat;
d. Perbaikan dan menghiasi makam
5 % x RAB/makam;
/pemindahan mayat
e. Penggunaan tempat terhadap : 1. Sewa fasilitas tempat pemakaman/penguburan ditetapkan 3 (tiga) kategori fasilitas pelayanan yang dapat dipilih oleh pengguna yang meliputi : a. Kategori A
Rp.
20.000/mayat/tahun;
b. Kategori B
Rp.
15.000/mayat/tahun;
c. Kategori C
Rp.
12.500/mayat/tahun;
(2) Penggunaan tempat pembakaran/pengabuan mayat/jenasah Sebesar
Rp.
485.000/mayat/jenasah
(3) Sewa tempat / penitipan pengabuan / pembakaran mayat / jenasah / hari sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Pasal 9 (1) Penetapan kategori makam/kubur dimaksud pada pasal 8 di atas ditetapkan oleh Kepala Daerah; (2) Tata Cara Pemakaman/Pengabuan dan pengaturan sewa tempat makam/kubur ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VII TEMPAT PEMAKAMAN Pasal 10 Tempat Pemakaman Umum dalam Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 11 Penunjukan, perluasan, pemindahan serta penutupan tempat pemakaman umum ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 12 (1) Tempat Pemakaman Khusus, terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Tempat-tempat pemakaman khusus yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapat izin.
BAB VIII KETENTUAN PERIZINAN Pasal 13 (1) Setiap jenasah harus dimakamkan pada tempat Pemakaman Umum atau Khusus, setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah, kecuali jenasah yang akan dimakamkan di luar Daerah; (2) Ahli waris pemilik makam yang tidak melunasi retribusi selama waktu 5 (lima) tahun lokasinya dapat dipergunakan kembali oleh Pemerintah Daerah; (3) Setiap makam hanya dapat ditembok, dipagar, diatap dan dihiasi oleh keluarganya setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah; (4) Surat
Izin
Pemakaman
hanya
diberikan
apabila
yang
memperlihatkan : a. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; b. Pelunasan biaya pemakaman.
bersangkutan
dapat
(5) Jenasah dapat dimakamkan setelah ada izin pemakaman.
Pasal 14 (1) Untuk memudahkan pengangkutan jenasah, Pemerintah Daerah menyediakan Mobil Pengangkutan Jenasah (kereta merta) yang penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah; (2) Selain Mobil Pengangkut Jenasah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau instansi lainnya, maka organisasi sosial kemasyarakatan dapat menyediakan mobil pengangkut jenasah yang terlebih dahulu harus didaftarkan pada Kepala Daerah; (3) Penggunaan mobil pengangkut jenasah yang disediakan oleh organisasi kemasyarakatan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, wajib mengikuti pedoman tarif biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 15 (1) Setiap makam harus diberi tanda berupa nisan atau semacamnya dengan sistem dan penomoran sesuai yang ditetapkan Kepala Daerah; (2) Penomoran dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sama dengan nomor urut pada buku register yang ada pada Dinas; (3) Buku register tersebut pada ayat (2) pasal ini setidak tidaknya memuat tentang : a. Tanggal dan lokasi pemakaman jenasah; b. Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama/kepercayaan, dan alamat teraktir dari tiap tiap jenasah yang dimakamkan demikian pula tentang tanggal dan tempat meninggal dunia, nama dan alamat ahli waris serta penyebab kematiannya; c. Biaya pemakaman yang dikenakan. (4) Pemakaman dilaksanakan antara pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT kecuali menurut agama dan kepercayaan menentukan lain atau dalam keadaan darurat; (5) Setiap makam disediakan tempat dengan ukuran maksimal panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan dalam 2 (dua) meter.
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 17 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18 Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII MASA RETRIBUSI Pasal 19 Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan danditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDBT; (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 21 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;
BAB XV KADALUWARSA Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi; (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung paupun tidak langsung. Pasal 23 (1) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang mambayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XVII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 25 Pemegang Izin memakamkan jenazah berkewajiban : (1) Mentaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; (2) Melaporkan kepada yang berwajib apabila menyimpan jenazah lebih dari satu kali 24 jam. Pasal 26 Pemegang izin memakamkan jenazah dilarang : (1) Melakukan pemakaman jenazah tidak pada tempat yang sesuai dengan izinnya;
(2) Menggali makam dan memindahkan jenazah tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang
BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 27 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan mengumpul bukti-bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (1) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang; (2) Pelanggaran dimaksud dalam pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini; (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelangaran
BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Ambon Nomor 9 Tahun 197 tentang Retribusi Tanah Makam dan Izin Membangun Makam pada pekuburan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Disahan di Ambon Pada tanggal 6 Maret 2003 WALIKOTA AMBON,
MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon, Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,
HENDRIK APONNO
LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN.........NOMOR......... SERI......... NOMOR........
