PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 02 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang :
a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 tahun 1993 tentang Parkir dan Retribusinya (Lembaran Daerah Seri B Nomor 3 Tahun 1993) sudah tidak sesuai lagi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1930. 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor. 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) 4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685); 5. Undang-undang Noor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentan Pedoman Pengelolaan Perparkiran Daerah; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.56 Tahun 1993 tentang Parkir untuk Umum; 1
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksan di Bidang Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomorv 147 TAHUN 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarif Rteribusi. 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain; 15. Peraturan Dearah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul ( Lembaran Daerah tahun 1987 seri D Nomor 7). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan legislatif
Daerah 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah. 5. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Bantul. 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,persekutuan, perkumpulan,firma,kongsi,koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis ,lembaga.dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain. 2
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. 8. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah
ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir. 9.
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah umtuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10.
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya di sebut retribusi
adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati. 11.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 12.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 13. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik,untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
BAB II NAMA,OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2 Nama retribusi adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 3 1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum 2) Tempat Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
ditetapkan oleh Bupati Pasal 4 3
Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum Pasal 5 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di golongkan Retribusi BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasanya dihitung berdasarkan jenis kendaraan BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
2) Biaya sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini meliputi : a. Biaya penyediaan marka jalan dan rambu parkir;
b. Biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian c. Biaya operasional pemeliharaan
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 9 Struktur dan besarnya tariff ditetapkan berdasar sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sepeda ,becak Andong,gerobak Sepeda motor Kendaraan bermotor roda 4 Kendaraan bermotor roda 6 Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6
: Rp.100,00 (seratus rupiah) : Rp.150,00 (seratus limapuluh rupiah) : Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) : Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) : Rp.1.000,00 ( seribu rupiah) : Rp. 1.600 (Seribu enam ratus rupiah)
4
Pasal 10 Semua hasil pungutan disetorkan ke Kas daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Rertibusi yang terutang yang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaaan parkir diberikan BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Saat retribusi terutang adalah pada saat di tetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 1)
Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan
2)
Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14
1)
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka
2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan. 3) Tata cara pembayaran,penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Keputusan Bupati BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 15 1)
Bupati dapat memberikan keringanan , pengurangan dan pembebasan retribusi
2) Keringanan ,pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi 5
3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati BAB XII KETENTUAN PUDANA Pasal 16 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat i) kali jumlah retribusi yang terutang. 2)
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17 1) Pejabat Peegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana 2)
. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini berwenang a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b.
Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan. c.
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka, d.
Melakukan penyitaan benda atau surat ;
e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g.
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara ;
h.
Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia,bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pedana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi
Republik
Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya; 6
i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangggungjawabkan. BAB XXII PELAKSANAAN, PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 18 1) Pelaksanaan peraturan Daerah ini di laksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Teknis pembinaan ,pengawasan dan pengendalian Peraturan daerah ini dilaksanakan
oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bekerja sama dengan instansi terkait. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 1 Tahun 1993 tentang Parkir dan Retribusinya ( Lembaran Daerah seri B Nomor. 3 Tahun 1993) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaanya akan di atur kemudian oleh Bupati Pasal 21 1)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 2)
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Di sahkan di Bantul Pada tangggal 3 Februari 2000 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI
Di undangkan di Bantul Pada tanggal 4 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 7
SERI B NOMOR 02 TAHUN 2000 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 02 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM I. PENJELASAN UMUM Pengaturan parkir jalan umum dimaksudkan untuk tetap menjaga kelancaran lalulintas, juga agar tetap tercipta keamanan ,ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban senantiasa menjaga kondisi jalan umum, area parkir di tepi jalan umum dan fasilitas lainnya di jalan, untuk tetap dalam keadaan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun demikian hal tersebut memerlukan partisipasi masyarakat pengguna jalan diantaranya masyarakat yang menggunakan area parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, setiap masyarakat yang menggunakan area parkir di tepi jalan umum dapat di pungut retribusi daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL P asal 1 s/d 11 Cukup jelas Pasal 12 Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal yang lain,adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang. Pasal 13 ayat (1) Yang dimaksud tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan tidak berarti Pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan fihak etiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang Karena profesionalismenya layak dipercaaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi dengan persetujun DPRD . Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi Pasal 13 ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 ayat (1) Cukup jelas Pasal 15 ayat (2) 8
Wajib retribusi yang dimaksud dalam ayat ini adalah wajib retribusi yang melakukan kegiatan yang bersifat sosial dan mendesak seperti kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan pelayanan umum dan lain-lain. Pasal 15 ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 dan 17 Cukup jelas Pasal 18 ayat (1) Cukup jelas Pasal 18 ayat (2) Pembinaan,pengawasan dan pengendalian dalam ayat ini terkait dengan kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya. Pasal 19 s/d 21 Cukup jelas
9
