PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang :
Mengingat :
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur agar lebih berdaya guria dan berhasil guna, maka perlu segera inenetapkan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur dan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur. 1. Undang-undang Nomor 2 Tahuri 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun l950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat: dalam Lapangan Pertanian kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 124) ; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pernerintah Daerah. dan Wilayah ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1979 tentang Dinas Pertanian Tanarnan Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur junctis Nomor 25 Tahun 1987 dan Nomor 14 Tahun 1991. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : a. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur; 1
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
Pemerintah Propinsi, adalah Pemeriritah Propinsi JawaTimur Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ; Dinas Pertanian Tanaman Pangan, adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur ; Unit Pelaksana Teknis, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur, Balai Benih Tanaman Pangan, adalah Balai Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur ; Balai Beni.li Induk Padi, adalah Balai Benih Induk Padi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur ; Balai Benih Induk Palawija, adalah Balai Benih Induk Palawija Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur ; Balai Benih Induk Hortikultura, adalah Balai Benih Induk Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tirnur ; Balai Teknologi Pertanian, adalah Balai Teknologi Pertanian Dinas Pertanian Tanamari Pangan Propinsi Jawa Timur ; Pertanian Tanaman Pangan, adalah semua macam/jenis tanaman padi palawija dan hortikultura serta segala macam aspekriya ; Tanaman Padi, adalah Tanaman yang meliputi semua jenis tanaman padi di sawah maupun di tegal ; Tanaman Palawija, adalah Tanaman yang meliputi jenis tanaman jagung, tanaman ubi-ubian, tanaman kacang-kacangan di sawah pengairan, sawah tadah hujan, tegal dan pekarangan ; Tanaman Hortikultura, adalah tanaman yang meliputi jenis tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman bunga, tanaman hias dan tanaman obat-obatan di sawah pengairan, sawah tadah hujan, tegal dan pekarangan. BAB II NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 2
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman pangan terdiri dari: a. Balai Benih Tanaman Pangan ; b. Balai Benih Induk Padi ; c. Balai Benih Induk Palawija ; d. Balai Benih Induk Hortikultura; e. Balai Teknologi Pertanian. BAB III BALAI BENIH TANAMAN PANGAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 3 1. Balai Benih Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas operasional di lapangan ; 2. Balai Benih Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Balai Benih Tanaman Pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 4 Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian 2
Tanaman Pangan dibidang teknis pengelolaan, pengadaan dan pendistri-busian benih dan bibit tanaman padi, palawija dan hortikultura. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 4, Balai Benih Tanaman Pangan, mempunyai fungsi : 1. perawatan/pemeliharaan lahan untuk pembenihan serta sarana dan prasarana pendukungriya ; 2. penangkaran Benih Pokok (BP) padi dan palawija ; 3. pendistribusian/pernasaran benih dan bibit padi, palawija dan hortikultura; 4. pelaksanaan ketatausahaan ; 5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan terdiri dari : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Produksi ; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 7 Kepala Balai Tanaman Pangan mernpunyai tugas memimpin, rnengawasi, mengkoordinasikan, rnengarahkan dan mengendalikan pengelolaan pemeliharaan dan pendistiribusian benih dan bibit padi, palawija dan hortikultura serta urusan ketatausahaan Dinas. Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempuuyai tugas melaksanakan tata usaha umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan tugas-tugas kerumahtanggaan. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3, Sub Bagian Tata Usaha rnempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan adminictrasi keuangan ; c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; d. pengelolaan peralauan kantor ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Tanaman Pangan sesuai bidang tugasnya. Pasal 10 Seksi Produksi mempunyai tugas mengkoordinasikan penangkaran/ prosesing dan penyimpanan serta peridistribusian benih padi dan palawija di Balai Benih Pembantu dalam wilayah kerjanya. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas teraebut dalam Pasal 10, Seksi Produksi, mempunyai tugas :
3
a. merencanakan. penangkaran, penyiapan benih sumber dan sarana produksi lainnya, peralatan kerja dan tenaga kerja ; b. mengawasi pelaksanaan penangkaran, prosesing dan penyimpanan benih sampai dengan siap siar; c. menjaga kwalitas benih untuk memenuhi standart mutu; d. mendistribusikan/memasarkan benih kepada Petani Penangkar Benih dan rnasyarakat/Petani ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12 (1) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Penangkaran ; b. Sub Seksi Prosesing dan Penyimpanan ; c. Sub Seksi Distribusi/Pemasaran ; (2) Masing-masing Sub-sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang beracla di bawah dan ber-tanggungjawab kepada Kepala Seksi Produksi. Pasal 13 1. Sub Seksi Penangkaran, mempunyai tugas : a. merancang pola tanam, penetapan varietas dan merencanakan waktu tanam; b. menyiapkan saprodi, peralatan dan lahan atau media lainnya untuk penangkaran benih ; c. melaksanakan pemantauan penangkaran benih pada Balai Benih Pembantu yang ada di wilayah kerjanya ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidang tugasnya ; 2. Sub Seksi Prosesing dan Penyirnpanan, mempunyai tugas : (1) mengawasi prosesing calon benih sampai dengan siap simpan ; (2) mengajukan sertifikasi ; (3) mengamankan mutu benih selama penyimpanan ; (4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidang tugas-nya ; 3. Sub Seksi Distribusi/Pemasaran, mempunyai tugas : a. mengawasi pengantongan benih dan pemasangan lebel ; b. mendistribusikan/memasarkan benih kepada Petani Penangkar Benih dan rnasyarakat/ Petani ; c. melaksanakan pemantauan terhadap distribusi/ pemasaran benih yang dilakukan pada Balai Benih Pembantu yang ada di wilayah kerjanya ; d. mengumpulkan dan menginveritarisir kondisi pemasaran benih/bibit pertanian tanaman pangan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 14 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 15 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior ; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4
yang berlaku. Bagian Ketiga Nama dan Wilayah Kerja Balai Benih Tanaman Pangan Pasal 16 Jumlah Balai Benih Tanaman Pangan di Propinsi Jawa Timur sebanyak 7 (tujuh) yaitu : 1. Balai Benih Tanaman Pangan di Mojokerto, meliputi : a. Balai Benih Wringin Anom di Kabupaten Gresik ; b. Balai Benih Jabon di Kabupaten Mojokerto ; c. Balai Benih Losari di Kabupaten Mojokerto ; d. Balai Benih Bangsal di Kabupaten Mojokerto ; 2. Balai Benih Tanaman Pangan di Kediri, meliputi : a. Balai Benih Kendalrejo di Kabupaten Trenggalek ; b. Balai Benih Bolorejo’di Kabupaten Tulungagung ; c. Balai Benih Garurn di Kabupaten Blitar ; d. Balai Benih Papuh di Kabupaten Blitar ; 3. Balai Benih Tanaman Pangan di Madiun, meliputi : a. Balai Benih Kedungrejo di Kabupaten Madiun ; b. Balai Benih Kartisari di Kabupaten Ponorogo ; c. Balai Benih Malangasri di Kabupaten Magetan ; d. Balai Benih Dirgosari di Kabupaten Ngawi ; e. Balai Benih Ngestisari di Kabupaten Ngawi ; 4. Balai Benih Tanaman Pangan di Bojonegoro, meliputi : a. Balai Benih Talun di Kabupaten Bojonegoro ; b. Balai Benih Sukowati di Kabupaten Bojonegoro ; c. Balai Benih Ngumpakdalem di Kabupaten Bojonegoro d. Balai Benih Blawerejo di Kabupaten Lamongan ; e. Balai Benih Sendangrejo di Kabupaten Lamongan ; f. Balai Benih Margosari di Kabupaten Tuban ; 5. Balai Benih Tanaman Pangan di Besuki, meliputi : a. Balai Benih Dewi Sri di Kabupaten Bondowoso ; b. Balai Benih Congkrong di Kabupaten Bondowoso ; c. Balai Benih Buduan di Kabupatsn Situbondo ; d. Balai Benih Mardi Raharjo di Kabupaten Jember ; e. Balai Benih Wonojati di Kabupaten Jember ; f. Balai Benih Wongsorejo di Kabupaten Banyuwangi ; 6. Balai Benih Tanaman Pangan di Malang, meliputi : a. Balai Benih Sejati di Kabupaten M’alang ; b. Balai Benih Kejayan di Kabupaten Pasuruan ; c. Balai Sumampir di Kabupaten Probolinggo ; d. Balai Benih Condong di Kabupaten Lumajang ; 7. Balai Benih Tanaman Pangan di Madura, meliputi : a. Balai Benih Tonjung di Kabupaten Bangkalan ; b. Balai Benih Semi Sejati di Kabupaten Sarnpang ; c. Balai Benih Sari Murni di Kabupaten Pamekasan ; d. Balai Benih Parsangan di Kabupaten Sumenep. BAB IV BALAI BENIH INDUK PADI Bagian Pertarna 5
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 17 (1) Balai Benih Induk Padi, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang rnelaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan (2) Balai Benih Induk Padi dipimpin oleh Kepala Balai Benih Induk Padi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 18 Balai Benih Induk Padi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pengolahan, penangkaran dan pemasaran benih padi serta ketatausahaan. Pasal 19 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Balai Benih Induk Padi mempunyai fungsi : a. penyediaan benih padi unggul sesuai perencanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; b. penangkaran bibit/benih padi unggul untuk kebutuhan Daerah ; c. pendistribusian/pemasaran benih/bibit padi; d. pelaksanaan urusan ketatausahaan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Organisasi Pasal 20 Susunan Organisasi Balai Benih Induk Padi terdiri dari : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Produksi ; d. Kelompok Jabatan Fungsional . Pasal 21 Kepala Balai Benih Induk Padi mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengolahan, penangkaran dan pendistribusian/ penangkaran benih padi. Pasal 22 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan. Pasal 23 Untuk menyelenggarakari tugas tersebut dalam Pasal 22, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengolahan administrasi kepegawaian ; b. pengolahan administrasi keuangan ; 6
c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; d. pengelolaan peralatari dan perbekalan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dalai Benih Induk Padi sesuai bidang tugasnya. Pasal 24 Seksi Produksi mempunyai tugas menangkarkan, menyimpan dan mendistribusikan benih padi. Pasal 25 Untuk menyelenggarakari tugas dimaksucl dalam Pasal 24, Seksi Produksi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perbanyakan, prosesing, penyimpanan benih sampai dengan siap siar ; b. penjagaan kwalitas sehingga penyediaan benih memenuhi standart mutu ; c. pendistribusian/pemasaran benih kepada Balai Benih Pembantu dan Petani Penangkar Benih ; d. pengawasan kegiatan tersebut pada butir a, b, c di Balai Benih Utama ; e. pendistribusian/pemasaran benih padi kepada masyarakat ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Padi sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 26 (1) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Penangkaran ; b. Sub Seksi Distribusi ; (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Produksi. Pasal 27 (1) Sub Seksi Penangkaran mempunyai tugas : a. merancang pola tanam, penetapan varietas dan merencanakan waktu tanam ; b. menyiapkan saprodi, peralatan dan lahan atau media lainnya untuk penangkaran benih ; c. melaksanakan pemantauan penangkaran benih pada Balai Benih Utama ; d. mengawasi prosesing. calon benih sampai dengan siap simpan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasrya. (2) Sub Seksi Distribusi/Pemasaran, mempunyai tugas : a. mengajukan sertifikasi ; b. mengamankan mutu benih selama penyimpanan ; c. mengawasi pengantongan benih dan pemasangan label , d. mendistribusikan/memasarkan benih kepada Petani Penangkar benih dan masyarakat/ Petani ; e. melaksanakan pemantauan terhadap distribusi/ pemasaran benih yang dilakukan pada Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta penangkar benih terpilih di Jawa Timur ; f. mengumpulkan data dan menginventarisir kondisi pemasaran benih padi dan palawija ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya. Bagian Ketiga Nama dan Lokasi Balai Benih Induk Padi
7
Pasal 28 Balai Benih Induk Padi Kabupaten Lumajang, yang meliputi : a. Balai Benih Utama Cemengkalang di Kabupaten Sidoarjo. b. Balai Benih Utama Baron di Kabupaten Nganjuk ; c. Balai Benih Utama Maibit di Kabupaten Tuban ; d. Balai Benih Utama Karangsuko di Kabupaten Malang ; e. Balai Benih Utanui Benculuk di Kabupaten Banyuwangi. Pasal 29 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melak-sanakan sebagian tugas Balai Benih Induk Padi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai bidang keahlian dan .kebutuhan. Pasal 30 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior ; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V BALAI BENIH INDUK PALAWIJA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 31 (1) Balai Benih Induk Palawija adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksana-kan tugas-tugas operasional di lapangan ; (2) Balai Benih Induk Palawija dipimpin oleh Kepala Balai Benih Induk Palawija yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 32 Balai Benih Induk Palawija mempunyai tugas melak-sanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pengolahan, penangkaran dan pemasaraa benih palawija serta ketatausahaan. Pasal 33 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Balai Benih Induk Palawija mempunyai fungsi : a. pengujian perbenihan, pemurnian benih dan pelatihari bagi Aparat/Petani ; b. penangkaran Benih Dasar dan Benih Pokok Palawija ; c. pengendalian operasional.Balai Benih Utarrta Penghasil Benih Palawija ; d. pelaksanaan urusan ketatausahaan ; e. pelaksanaan tugas-.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Organisasi 8
Pasal 34 Susunan Organisasi Balai terdiri dari : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Produksi ; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Benih Induk Palawija Pasal 35 Kepala Balai Benih Induk Palawija mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengolahan, penangkaran dan pendistribusian/ penangkaran benih palawija. Pasal 36 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan clan per-bekalan. Pasal 37 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalatn Pasal 36, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; d. pengelolaan peralatan dan perbekalan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Induk Palawija sesuai bidang tugasnya. Pasal 38 Seksi Produksi mempunyai tugas menangkarkem, memelihara dan mendistribusikan benih palawija. Pasal 39 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Produksi mempunyai tugas : a. melaksanakan perbanyakan, prosesing, penyimpanan benih sarnpai dengan siap siar ; b. menjaga kwalitas sehingga penyediaan benih mempunyai standart mutu ; c. mendistribusikan/rnemasarkan benih kepada Balai Benih Pembantu dan Petani Penangkar Benih; d. mengawasi kegiatan tersebut pada butir a, b, c di Balai Benih Utama ; e. mendistribusikan dan memasarkan benih/bibit palawija kepada masyarakat; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Palawija sesuai bidang tugasnya. Pasal 40 (1) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Penangkaran ; b. Sub Seksi Distribusi ; (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Produksi.
9
Pasal 41 (1) Sub Seksi Penangkaran mempunyai tugas : a. merancang pola tanam, penetapan varietas dan merencanakan waktu tanam ; b. menyiapkan saprodi, peralatan dan lahan atau media lainnya untuk penangkaran benih ; c. melaksanakan pemantauan penangkaran benih pada Balai Benih Utama ; d. mengawasi prosesing calon benih sampai dengan siap simpan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya ; (2) Sub Seksi Distribusi/Pemasaran, mempunyai tugas : a. pengajuan sertifikasi ; b. pengamanan mutu benih selama penyimpanan ; c. mengawasi pengantongan benih dan pemasangan label; d. pendistribusiaii/pemasaran benih kepada Petani Penangkar Benih dan rnasyarakat/Petani; e. melaksanakan pemantauan terhadap distribusi/ pernasaran benih yang dil£ikukan pada Balai Benih Utama ; f. mengumpulkan data dan rnenginventarisir kondisipemasaran Benih Palawija ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya. Pasal 42 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Benih Induk Palawija Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 43 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatari fungsional yang ter-bagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior ; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan ae:mai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Nama dan Lokasi Balai Benih Induk Palawija Pasal 44 Balai Benih Induk Palawija berlokasi di Bedali Kabupaten Malang, yang meliputi : a. Balai Benih Utama Kencong di Kabupaten Kediri ; b. Balai Benih Utama Lebaksari di Kabupaten Pasuruan ; c. Balai Benih Utama Tejo di Kabupaten Jombang ; d. Balai Benih Utama Gurnelar di Kabupaten Jernber. BAB VI BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 45 (1) Balai Benih Induk Hortikultura adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksana-kan tugas-tugas teknis operational di lapangan ; 10
(2) Balai Benih Induk Hortikultura dipimpin oleh Kepala Balai Benih Induk Hortikultura yang berada di beiwah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 46 Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pengolahan, penangkaran dan pernasaran benih hortikultura serta sarana dan prasarana rnaupun ketatausahaan. Pasal 47 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 46, Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai fungsi : a. pengujian dan pemurnian benih hortikultura serta tempat pelatihan bagi Aparat/Petani di bidang perbenihan hortikultura ; b. penangkaran Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) tanaman hortikultura, khusus untuk perbanyakan benih tanaman buah-buahan menggunakan sistem klonalisasi melalui Blok Fondasi (BF) , Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) dan Blok Perbanyakan Benih (BPB) ; c. pengerfdalian operasional Balai Benih Utama sebagai penghasil benih hortikultura; d. pemeliharaan Pohon Induk Tunggal (PIT), Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) ; e. pelaksanaan urusan ketatausahaan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikari oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Organisasi Pasal 48 Susunan Organisasi Balai Benih Induk Ilortikul tura terdiri dari : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Produksi ; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 49 Kepala Balai Benih Induk Hortikultura rnempunyai tugas rnemimpin, mengawasi, mengkoordinasikan, mengaralikan dan mengendalikan pelaksanaan pengolahan, penangkaran dan pendistribusian/ pemasaran bibit hortikultura . Pasal 50 Sub Bagian Tata Usaha rnempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan. Pasal 51 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 50, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan adininistrasi kepegawaian ; b. pengelolaan adininistrasi keuangan ; c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat: dan kearsipan ; 11
d. pengelolaan peralatan dan perbekalan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Benih Induk Hortikul tura sesuai bidang tugasnya . Pasal 52 Seksi Produksi ineinpunyai tugas menangkarkan, moiiicj-lihara dan mendistribusikan benih hortikultura. Pasal 53 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Produksi mempunyai tugas : a. melaksanakan perbanyakan, prosesing, penyimpanan benih hortikultura sampai dengan siap siar; b. menjaga kwalitas sehingga penyediaan benih hortikultura mempunyai standart mutu; c. mendistribusikan/memasarkan benih hortikultura ; d. memelihara Pohon Induk Tunggal (PIT), Blok Fondasi d. (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (DPMT) surta Pohon Induk Koleksi ; e. mengelola dan perawatan sarana dan prasarana pembenihan yang ada ; f. membina kegiatan a, b, c, d dan e di Balai Benih Utama Hortikultura ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Induk Hortikultura sesuai bidang tugasnya. Pasal 54 (1) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Penangkaran ; b. Sub Seksi Distribusi ; (2) Masing-masing Sub Seksi dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Produksi. Pasal 55 (1) Sub Seksi Penangkaran, mempunyai tugas : a. merancang pola tanam, penetapan varietas dan merehcanakan waktu tanam ; b. menyiapkan saprodi, peralatan dan lahan atau medialainnya untuk penangkaran benih hortikultura ; c. melaksanakan penangkaran benih hortikultura ; d. memelihara Pohon Induk Tunggal (PIT), Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) serta Pohon Induk Koleksi ; e. melaksanakan pemantauan penangkaran benih pada Balai Benih Utama ; f. melaksanakan prosesing calon benih hortikultura sampai dengan siap simpan ; g. melakukan pemeliharaan benih hortikultura hasil penangkaran selama dalam penyimpanan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya ; (2) Sub Seksi Distribusi, mempunyai tugas : a. mengajukan sertifikasi, penangkaran benih hortikultura ; b. melakukan evaluasi mutu benih hortikultura .sebelum dipasarkan melaksanakan pendistribusiem/pemasaran benih hortikultura kepada Penangkar/Petani ; c. melaksanakan pemantauan terhadap distribusi/pemasaran benih hortikultura yang dilakukan oleh Balai Benih Utama ; d. mengumpulkan dan menganalisis data tentang kondisi e. permintaan dan penyediaan benih hortikultura ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya. 12
Pasal 56 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Benih Induk Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 57 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoorclinir oleh tenaga fungsional senior ; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yarig berlaku. Bagian Ketiga Nama dan Lokasi Balai Benih Induk Hortikultura Pasal 58 Balai Benih Induk Hortikultura berlukasi di Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, yang rneliputi : a. Balai Benih Utama Lebo di Kabupaten Sidoarjo ; b. Balai Benih Utama Claket di Kabupaten Mojokerto , c. Balai Benih Utama Jampiraga di Kabupaten Mojokerto ; d. Balai Benih Utama Jiwan di Kabupaten Madiun ; e. Balai Benih Utama Sukorame di Kabupaten Kediri ; f. Balai Benih Utama Lebo di Kabupaten Malang ; g. Balai Benih Utama Nongkojajar di Kabupaten Pasuruan ; h. Balai Benih Utama Tosari di Kabupaten Pasuruan ; i. Balai Benih Utama Warujinggo di Kabupaten Probolinggo ; j. Balai Benih Utama Sapikerep di Kabupaten Probolinggo ; k. Balai Benih Utama Patrang di Kabupaten Jember ; l. Balai Benih Utama Laden di Kabupaten Pamekasan ; BAB VII BALAI TEKNOLOGI PERTANIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 59 (1) Balai Teknologi Pertanian adalah Unsur Pelaksana Teknis Diuaa Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan ; (2) Balai Teknologi Pertanian dipimpin oleh Kepala Balai Teknologi Pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Pasal 60 Balai Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan benih padi, palawija dan hortikultura serta pelatihan dibidang teknologi pertanian dan tugas ketatausahaan. Pasal 61 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Balai Teknologi Pertanian 13
mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengkajian dan perakitan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura serta pelaksanaan pemanfaatan teknologi pertanian berupa pemberian rekomendasi dan pelatihan ; b. pengembangan agro industri dan bioteknologi berupa uji laboratorium kultur jaringan dan tanah, pengembangan jatnur dan agroindustri serta raekanisasi pertanian ; c. pelaksanaan urusan ketatausahaan ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, aesuoti dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Organisasi Pasal 62 Susunan Organisasi Balai Teknologi Pertanian terdiri dari : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Teknik ; d. Kelompok Jabatan Fungsional . Pasal 63 Kepala Balai Teknologi Pertanian mernpunyai tugas memimpin, rnengawasi, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemanfaatan dan pelatihan teknologi pertanian. Pasal 64 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan. Pasal 65 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 64, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; d. pengelolaan peralatan dan perbekalan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Teknologi Pertanian sesuai bidang tugasnya . Pasal 66 Seksi Teknik mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan, pemanfaatan dan pelatihan serta pendistribusian hasil teknologi pertanian. Pasal 67 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 66; Seksi Teknik mempunyai fungsi : a. pengumpulan data dan bahan pengkajian berupa sarana produksi, tanah dan agroekologi dari daerah ; b. pengkajian dan perakitan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura ; c. pemanfaatan teknologi berupa rekomendasi dan pelatihan ; 14
d. e. f. g.
penyiapan paket pengembangan agroindustri skala home industri di daerah sentra produksi ; pelaksanaan kegiatan uji laboratorium kultur jaringan, pengembangan jamur dan laboratorium tanah; pelaksariaan kegiatan pengujian kapasitas peralatan dan mesin pertanian ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Teknologi Pertanian sesuai bidang tugasnya . Pasal 68
(1) Seksi Teknik terdiri dari : a. Sub Seksi Pengembangan ; b. Sub Seksi Pemanfaatan ; (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala Seksi Teknik. Pasal 69 (1) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas : a. menyiapkan data dan bahan untuk melakukari pengujian dalam rangka menyiapkan paket teknologi ; b. melakukan pengujian dan perakitan teknologi ; c. melakukan pengujan adaptasi varietas, periyimpanan benih dan teknologi terapan lainnya; d. membuat rekomendasi rakitan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura ; e. menyelenggarakan pelatihan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleli Kepala Seksi Teknik sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Sub Seksi Pemanfaatan, mempunyai tugas : a. menyiapkan paket pengembangan agroindustri skala home Industri di daerah sentra produksi ; b. melaksanakan kegiatan uji laboratorium kultur jaringan, pengembangan jamur dan laboratorium tanah ; c. melaksanakan kegiatan pengujian kapasitas peralatan dan mesin pertanian ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 70 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Teknologi Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 71 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior ; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Bagian Ketiga Nama dan Lokasi Balai Teknologi Pertanian Pasal 72 Balai Benin Teknologi Pertanian berlokasi di Bedali Lawang Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, meliputi Kebun Penelitian Cipto Bedali, Sidodadi, Sidomulyo, Dau dan Bulukerto di Kabupatsn Daerah Tingkat II Malang. 15
BAB VIII TATA KERJA Pasal 73 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Benih Tanaman Pangan, Balai Benih Induk Padi, Balai Benih Induk Palawija, Balai Benih Induk Hortikultura dan Balai Teknologi Pertanian bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 74 (1) Setiap pimpinan satuan orgariisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanarnan Pangan berkewajitaan memimpin, mengawasi, mengadakan koordinasi, mengarahkan dan mengendalikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan dan antar Unit Pelaksana Teknis Dineis Pertanian Tanaman Pangan maupun dalam lingkungan antar instansi lainnya. BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 75 (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundangundanqan yang berlaku. BABX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 76 Hal-hal yang belum cukup diatur dalain Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 77 Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaiinana tercantum dalam lampiran dan rnerupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 78 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Maret 1998 Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, menierintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini clengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Januari 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
IMAM UTOMO. S
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tanggal 19 Januari 2000 Nornor 2 Tahun 2000 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah ttd.
Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479
17
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR : 1 TAHUN 2000 TANGGAL : 3 JANUARI 2000
I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH TANAMAN PANGAN
KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN
SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PRODUKSI
SUB SEKSI PENANGKARAN
SUB SEKSI DISTRIBUSI
18
II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH INDUK PADI
KEPALA BALAI BENIH INDUK PADI
SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PRODUKSI
SUB SEKSI PENANGKARAN
SUB SEKSI DISTRIBUSI
19
III. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH INDUK PALAWIJA
KEPALA BALAI BENIH INDUK PALAWIJA
SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PRODUKSI
SUB SEKSI PENANGKARAN
SUB SEKSI DISTRIBUSI
20
IV. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
KEPALA BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PRODUKSI
SUB SEKSI PENANGKARAN
SUB SEKSI DISTRIBUSI
21 1
V. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI PERTANIAN
KEPALA BALAI TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PRODUKSI
SUB SEKSI PENANGKARAN
2
SUB SEKSI DISTRIBUSI
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM Dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan, perlu ditingkatkan pula usaha-usaha peningkatkan produksi pangan. Untuk itu perlu dukungan petugas dilapangan yang secara langsung menangani kegiatan-kegiatan operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan, kegiatan operasional tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Maret 1998 Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, selanjutnya sesuai Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk itu perlu mengatur kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut dalam Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 65
:
Cukup jelas
Pasal 66
:
Yang dimalcsud dengan Teknik adalah Teknik dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
Pasal 67 sampai dengan Pasal 69
:
Cukup jelas
Pasal 70
Pasal 71 sampai dengan Pasal 79
Kelornpok Jabatan Fungsional adalah kelompok pejabat profesi dibidang Pustakawan, Arsiparis, Peneliti dan Pranata Komputer serta jabatan fungsional lain yang dibutuhkan sesuai bidang tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
:
Cukup jelas
3
