PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 05 TAHUN 2000 T E N TAN G RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang :
a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur tentang pasar dan kios sudah tidak sesuai lagi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi pasar;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685); 3. Undang-undang Noor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksan di Bidang Retribusi Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomorv 147 TAHUN 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarif Rteribusi.
1
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain; 10. Peraturan Dearah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul ( Lembaran Daerah tahun 1987 seri D Nomor 7). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan legislatif
Daerah 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah. 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
pendapatan daerah. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul. 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan
komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,persekutuan, perkumpulan,firma,kongsi,koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis ,lembaga.dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain. 8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman/pelataran,
bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lain yang dikelola oleh Pemerintah Dearah dan khusus di sediakan untuk pedagang.
2
9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang
tanpa dilengkapi didnding. 10.
Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain
dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 11.
Pelataran adalah tempat di dalam dan di luar pasar dalam radius tertentu yang
tidak didirikan bangunan kios dan atau los yang merupakan daerah pengaruh pasar. 12.
Izin penggunaan kios dan atau los yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang
dkeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios dan atau los secara menetap. 13.
Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
penyediaan fasilitas pasar tradisional/pelataran,los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar. 14.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah. 15.
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijjasa pelayanan fasilitas pasar.
16.
Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusinya.
17.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
18.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di sebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah di tetapkan.
19.
Surat Ketetapan Reribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di sebut SKRDLB adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari para retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
3
20.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh wajib retribusi.
22.
Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik,untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya. BAB II IZIN PENGGUNAAN KIOS DAN ATAU LOS Pasal 2
1) Orang pribadi atau badan yang akan menggunakan kios dan atau los di pasar harus
mengajukan izin kepada Bupati. 2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tersebut dalam surat izin. 3) Izin sebagaimana di maksud ayat(1) pasal ini tidk boleh dipindahtangankan kepada fihak
lain. 4) Tata cara permohonan, bentuk surat izin dan prosedur pengajuan izin diatur lebih lanjut
oleh Bupati BAB III HAK,KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 3 Pemegang izin diwajibkan : a. Menjaga ketertiban,kebersihan dan keutuhan bangunan; b. Melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah
4
c. Melaporkan secara tertulia kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah apabila
bermaksud menghentikan penggunaan kios dan atau los selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum saat penggantiannnya; d. Mentaati segala peraturan yang ditetapkan Bupati dan atau peraturan yang ditetapkan
secara bersama oleh pedagang di lingkungan pasar yang bersangkutan. Pasal 4 Pemegang izin mempunyai hak : a. Menempati kios dan atau los sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam surat izin; b. Mendapatkan pelayanan kebersihan,keutuhan bangunan,perbaikan kerusakan bangunan
dan pelayanan lain untuk kenyamanan kegiatan usahanya. Pasal 5 Pemegang izin dan pedagang di larang : a. Mengubah,menambah dan mengurangi bangunan kios b. Menggunakan kios,los atau pelataran untuk kegiatan lain, selain yang tersebut dalam
surat izin atau surat pemberitahuan; c. Menggunakan kios, los atau pelataran untuk usaha/berdagang barang-barang yang
membahayakan bangunan atau menganggu ketertiban umum. BAB IV NAMA,OBYEK,SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 6 Nama Retribusi adalah Retribusi pasar Pasal 7 1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa
halaman/pelataran, los, kios dam khusus disediakan untuk pedagang. 2) Tidak ternmasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksd ayat (1) pasal ini adalah
pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah. Pasal 8 Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Pasal 9 5
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 10 Retribusi Pasar di golongkan Retribusi Jasa Umum BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 11 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 12 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan
untuk
menutup
biaya
penyelenggaraan
pelayanan
fasilitas
pasar
dengan
memperhitungkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi : a. Biaya investasi b. Biaya penyusuta c. Biaya kebersihan dan keamanan d. Biaya operasional dan pemeliharaan e. Biaya pengadaan karcis f. Biaya pinjaman
BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 13 1) Strukutr tarif
digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari atas
halaman/pelataran, los dan atau kios ,luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
6
2) Lokasi sebagiamana dimaksud ayat (1) pasal ini digunakan untuk menentukan kelas
pasar. 3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati. 4) Struktur dan besarnya tarif . ditetapkan sebagiamana tersebut dalam lampiran Peraturan
Daerah ini. BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 14 Rertibusi yang terutang yang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan. BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 15 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati Pasal 16 Saat retribusi terutang adalah pada saat di tetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB XI SURAT PENDAFTARAN Pasal 17 1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD 2) SPTRD sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta di tandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. 3) Bentuk,isi ,serta tata cata pengisian dan penyampaian SPTRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini di tetapkan oleh bupati. BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 18 1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana di maksud pasal 16 ayat (1) Peraturan daerah ini
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
7
2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutng maka dikeluarkan SKRDKBT. 3) Bentuk,isi serta tatacara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 19 1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan 2)
Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan atau SKRDKBT. BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 21 1)
Pembayaran retribusi yang terutang dapat dilunasi sekaligus di muka atau di angsur setiap tahun
2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan,SKRDKBT, STRD. 3)
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Bupati. BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 22
8
1)
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang memyebabkab jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah karena tidak atau kurang di bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
2)
Penagihan rertibusi melalui BUPLN dilaksanaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB XVII KEBERATAN Pasal 23 1) Wajib retribusi berhak mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala
Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRBT,SKRDLB. 2) Keberatan di ajukan secara tertulis dengan di sertai alasan-alasan yang jelas. 3)
Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib rertibusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
4)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tangggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak di dapat dipenuhi karena keadaaan di luar kekuasaaannya.
5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud ayat 2 (dua)
dan ayat 3 (tiga) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehinggga tidak dipertimbangkan 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi. Pasal 24 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal suat keberatan
diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang di ajukan 2)
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang
3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan di anggap dikabulkan. BAB XVIII 9
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 25 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati. 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
pengemblian pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan. 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaiman dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui oleh
Bupati tidak memberikan suatu keputusan di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi sebagaimana di maksud ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang rertibusi tersebut. 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka
waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi . Pasal 26 1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran rertibusi diajukan secara terttulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi b. Masa retribusi c. Besarnya kelebihn pembayaran d. Alasan yang singkat dan jelas
2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
3) Bukti penerimaan oleh Kepala Dinas atau pengiriman pos tercatat merupakan barang
bukti saat permohonan diterima oleh bupati. Pasal 27 1)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi 10
2) Apabila kelebihan pembayararan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya
sebagaimana yang dimaksud pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran diakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 28 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 2)
Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini diberikan dengan memeperhatikan kemampuan membayar wajib retribusi.
3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Bupati
BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 29 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnnya retribusi,kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang rertibusi. 2)
Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila a. diterbitkan surat tegursn atau ; b. ada pengakuan utang rertibusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 30
1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan daerah ini di ancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,00 ( lima juta rupiah). 2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. 11
3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 31 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. 2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan
orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan
pemeriksaan perkara ; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
Polisi Republik Indonesia,bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pedana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi
Republik
Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangggungjawabkan.
BAB XXIII PELAKSANAAN, PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 32 1) Pelaksanaan peraturan Daerah ini di laksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah 2) Teknis pembinaan ,pengawasan dan pengendalian Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan instansi terkait . BAB XXIV 12
KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 1) Hal–hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan di atur lebih lanjut oleh Buptai 2) Terhadap hal-hal sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini yang menguasai hajat
hidup orang banyak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan daerh ini, maka : 1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 10 Tahun 1990 tentang
Kios ( Lembatan Daerah Seri C Nomor 2 Tahun 1991) Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Tngkat II Bantul Nomor 13 tahun 1994 ( Lembaran Daerah Seri B Nomor 4 Tahun 1995); 2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1990 tentang
Pasar ( Lembatan Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 1991) Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 9 tahun 1996 ( Lembaran Daerah Seri B Nomor 4 Tahun 1995) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 35 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatkanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Di sahkan di Bantul Pada tangggal 3 Februari 2000 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI Di undangkan di Bantul Pada tanggal 4 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
13
ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 05 TAHUN 2000
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 05 TAHUN 2000 T E N TAN G RETRIBUSI PASAR I.
PENJELASAN UMUM
Dalam rangka menngkatkan perekonomian rakyat scara menyeluruh perlu penyediaan sarana dan prasarana perekonoman yang meadai, nyaman dan mendukung untuk kegiatan usaha terutama fasilitas pasardi daerah. Untuk mencapai maksud sebagaiman tersebut datas,perlu partisipasi warga masyarakat,terutama masyarakat pengguna fasilitas pasar Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pasar dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini selain diatur mengenai prosedur pemungutan retribusi, juga diatur ketentuan mengenai periziznan pengunaan kios dan atau los di pasar. Hal ini dimaksudkan agar dicapai prinsip kesederhanaan pengaturan, sehingga masyarakat luas lebih mudah memahami dan menaatinya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas 14
Pasal 2 ayat (1) Untuk pedagang yang bersifat menetap (di pelataran) tidak diharuskan mendapatkan izin, namun harus memberitahu Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah ( Lurah pasar) Pasal 2 ayat (2) dan (3) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 huruf a Cukup jelas Pasal 4 huuruf b Realisasi hak mendapatkan pelayanan kebersihan dikenakan retribusi pelayanan kebersihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 5 s/d 15 Cukup jelas Pasal 16 Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal yang lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang. Pasal 17 ayat (1) Apabila wajib retribusi tidak mengisi secara khusus maka Bupati dapat menetapkan besarnya retribusi yang treutang secara sefihak Pasal 17 ayat (2) dan (3) Cukup jelas Pasl 18 Cukup jelas Pasal 19 ayat (1) yang dimaksud tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan tidak berarti Pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan fihak etiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang Karena profesionalismenya layak dipercaaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi dengan persetujun DPRD . Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan 15
perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi Pasal 19 ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 s/d 26 Cukup jelas Pasal 27 ayat (1) Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi adalah semua jenis surat dari Bupati atau Kepala Dinas yang berisi perintah membayar kelebihan retribusi. Pasal 27 ayat (2) Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 ayat (1) Cukup jelas Pasal 29 ayat (2) huruf a Surat teguran adalah semua jenis surat yang bermaksud menegur atau memperingatkan wajib retribusi. Huruf b Cukup jelas Pasal 30 s/d 35 Cukup jelas
16
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 05 TAHUN 2000 T E N TAN G RETRIBUSI PASAR TARIF RETRIBUSI PASAR LOKASI Pasar kelas I Pasar kelas II Pasar kelas III Pasar hewan
JENIS BANGUNAN a. b. c.
Los Kios pelataran
a. loas b. kios c. pelataran a. los b. kios c. pelataran a. ternak besar ( sapi ,kerbau,kudan dan sejenisnya b. ternak kecil seperti kambing/domba/biri-biri dan 17
TARIF Rp. 125,00/m/hari Rp.175,00/m/hari Rp.40,00/m/hari Rp. 100,00/m/hari Rp.150,00/m/hari Rp.30,00/m/hari Rp.75,00/m/hari Rp.125,00/m/hari Rp.20,00/m/hari Rp.Rp.3000,00/ekor Rp.750,00/ekor
sejenisnya
Bantul, 03 Februari 2000 BUPATI BANTUL IDHAM SAMAWI
18
