` DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI BANTUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf d Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten
Bantul,
disebutkan
bahwa
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara internal dengan membentuk Panitia Khusus Penyusun Catatan Strategis; b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2015 Bupati Bantul
telah
Akhir
dibahas oleh
Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 25 April 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b , maka
perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Bantul; Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah
Istimewa
Yogyakarta
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Perbendaharaan
Nomor Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggung
jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 06); 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul; 13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Catatan Strategis;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
:
Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Bantul beserta
lampirannya merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. KEDUA
:
Catatan Strategis disampaikan
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,
kepada
Bupati
Bantul
untuk
perbaikan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan. KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 April 2016 KETUA,
HANUNG RAHARJO Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2016 TANGGAL 25 APRIL 2016
CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI BANTUL
Berdasarkan hasil pencermatan, pembahasan dan memperhatikan beberapa pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati beberapa catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Bantul sebagai berikut : I.
CATATAN UMUM 1. DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi kepada Bupati Bantul dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diraih selama tahun 2015, semoga hal ini menjadikan pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat lebih baik dan berprestasi dimasa mendatang. 2. Perlu tindak lanjut terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul baik program yang berhasil maupun program yang belum berhasil, sehingga sangat penting disampaikan progress reportnya dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015. Sehingga
dapat dijadikan sarana evaluasi dan perbaikan untuk menuju Bantul yang lebih baik. 3. Kebijakan
reformasi
birokrasi
melalui
penyederhanaan
struktur
organisasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar segera dilaksanakan di Kabupaten Bantul. 4. Pelaksanaan kebijakan lima hari kerja yang telah berlangsung 5 tahun yang tenyata telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera melaksanakan evaluasi dan
kemudian
menetapkannya
kebijakan
ini
sebagai
kebijakan
pemerintah kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
II. CATATAN KHUSUS A. PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1) Pemerintah daerah diharapkan melakukan kajian lebih serius terhadap potensi PAD yang ada sehingga dimasa mendatang penerimaan dari sektor PAD dapat lebih meningkat. 2) Pemerintah
daerah
kabupaten
Bantul
agar
terus
menggali
sumber-sumber kekayaan serta mempertahankan sumber-sumber pendapatan
;
pasar,
wisata,
dan
sejumlah
BUMD,
untuk
mengoptimalkan peningkatan PAD. B. PENDIDIKAN Dana BOS yang disampaikan ke Sekolah perlu ditingkatkan agar sekolah tidak perlu lagi melakukan pungutan kepada siswa, sehingga kebutuhan akan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan murah bagi siswa dapat terwujud dan tidak terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah karena alasan ekonomi.
C. KESEHATAN 1. Dengan diterapkannya BPJS perlu terus diupayakan agar semua masyarakat yang berhak terjamin dalam jaminan kesehatan. Selanjutnya perlu sosialisasi mekanisme yang harus ditempuh dimasing-masing
tahapan
pelayanan
agar
tidak
terjadi
kesalahpahaman di masyarakat. 2. Untuk
pelayanan
dan
kemudahan
masyarakat
dalam
hal
mendapatkan layanan kesehatan, maka perlu tambahan rumah sakit tipe D. 3. Perlu meningkatkan kualitas layanan puskesmas - puskesmas D. PEKERJAAN UMUM 1. Realisasi pencapaian pembangunan jalan umum dan lingkungan serta jembatan patut untuk dilanjutkan. Selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian terkait tindak lanjut perawatan dan pemeliharaan agar lebih intensif dengan anggaran yang memadai. 2. Pelaksanaan
program
pembangunan
dari
instansi
lain
yang
dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum agar dikoordinasikan dan sesuai dengan perencanaan instansi yang bersangkutan. E.PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. Perlunya identifikasi potensi dan permasalahan “Kawasan Bantul Bagian Selatan” sesuai dengan program Pemerintah Daerah DIY “Among Tani Dagang Layar” 2. Perlunya Penataan Wajah Kota Bantul F. PEREKONOMIAN PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.
Untuk menarik investor terhadap kawasan industri di Bantul perlu dilakukan persiapan dan penataan sesuai dengan tahapannya.
G.KEPENDUDUKAN 1. Pemerintah
Daerah
untuk
terus
berupaya
validitasi
data
kependudukan dengan melakukan up date /pemutakhiran data kependudukan, hal ini sebagai upaya untuk akurasi data yang dapat dipergunakan pada program-program yang berbasis data kependudukan. 2. Perlunya peningkatan pelayanan kependudukan dengan program komputerisasi sampai dengan tingkat desa. 3. Supporting kesejahteraan bagi SDM perlu ditingkatkan. H. KETENAGAKERJAAN dan TRANSMIGRASI 1. Monitoring dan pengawasan bagi peserta transmigrasi perlu ditingkatkan untuk menghidari permasalahan-permasalahan di kemudian hari. 2. Rekrutmen tenaga kerja perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Bantul diutamakan bagi warga masyarakat Kabupaten Bantul. 3. Untuk
melindungi
kesehatan
bagi
karyawan
perusahan
di
Kabupaten Bantul agar dinas lebih intensif dalam hal advokasi terhadap kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. I. PERTANIAN 1.
Mengingat semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non
pertanian.
Pemerintah
Daerah
perlu
segera
membuat
kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Bantul.
Salah
satunya
dengan
menerbitkan
ketentuan
perundangan berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bantul. 2.
Pemerintah Daerah diharapkan terus berupaya berinovasi dengan teknologi pertanian yang tepat, sehingga semakin memperkecil biaya produksi, efisien serta kualitas produknya dapat bersaing dengan produk dari negara lain.
3.
Melihat semakin menurunnya minat tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, maka perlu upaya Pemerintah Daerah untuk bisa membuat kondisi dan minat generasi muda
tertarik bekerja di
sektor pertanian. J. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1. Perlunya perhatian yang berupa bimbingan dan konseling dari pemerintah daerah terhadap meningkatnya
angka kematian ibu
hamil dan anak yang disebabkan ketidaksiapan ibu hamil. 2. Perlu pemerintah daerah meningkatkan peran perempuan dalam berbagai aspek. 3. Pemerintah mewaspadai
daerah
kabupaten
indikasi
maraknya
Bantul tindak
diharapkan kekerasan
lebih
terhadap
perempuan dan anak dalam rumah tangga dengan memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang memadai. K. PERHUBUNGAN 1. Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan, Dinas Perhubungan diharapkan masih harus menambah sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan. 2. Terkait dengan point 1,
dinas diharapkan agar meningkatkan
volume dan intensitas perawatan dengan perencanaan dan anggaran yang memadai. L. PEMUDA DAN OLAH RAGA 1. Dana hibah cabang olah raga perlu dipersiapkan persyaratan dan kelengkapannya sesuai peraturan perundangan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
2. Pemerintah daerah harus memberikan ruang terhadap peran generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di segala bidang. M. SOSIAL 1. Bantuan untuk sarana tempat ibadah, dinas diharapkan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan anggaran yang lebih memadai. 2. Sejumlah anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan sosial khususnya penanganan kenakalan remaja dan narkoba, dinas diharapkan gencar melakukan sosialisasi program ini. N. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Terkait dengan bangunan maupun jembatan yang berada di daerah aliran sungai (DAS) untuk diidentifikasi dan dilakukan penertiban bagi yang melanggar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Guna menciptakan ketertiban umum sejumlah PKL dan bangungan liar yang berada di pinggiran jalan perkotaan agar memperoleh perhatian khusus. 3. Keberadaan tambak udang di Kawasan Pantai Selatan agar dilakukan
penertiban
dan
penataan
tanpa
mengurangi
hak
masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan usahanya. 4. Satpol
PP
terus
bergerak
untuk
meningkatkan
intensitas
penertiban terhadap razia miras dan PSK serta maraknya perjudian togel. O. LAIN-LAIN Untuk Dana Hibah Persiba yang telah disetor ke Kas daerah yang belum memiliki dasar penerimaan yang sah berdasarkan LHP BPK TA 2013 dan Semester I TA 2014, perlu dilakukan pencermatan dan pengkajian kembali baik dalam proses pembukuan sebagai pendapatan
daerah, maupun dalam hal akan dikeluarkan dalam pos pembiayaan dalam struktur APBD sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan. III. PENUTUP Demikian rumusan Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten
Bantul
terhadap
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 Bupati Bantul, dengan harapan catatan strategis ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk langkah perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.
KETUA,
HANUNG RAHARJO
LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN
BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2016
TANGGAL 11 APRIL 2016
SUSUNAN DAN PERSONALIA Kedudukan No.
dalam Panitia
Nama
Fraksi
Khusus 1.
Ketua
Heru Sudibyo, S. Sos., M.M.
Partai GOLKAR
2
Wakil Ketua
Sudarto, BA., S.Th.
Partai GERINDRA
3
Anggota
1 Pramu Diananto I.
PDI Perjuangan
2 Sudarmanta
PDI Perjuangan
3 Suratman
PDI Perjuangan
4 Endro Sulastomo, S.H.
PDI Perjuangan
5 Gayuh Pramudhita
GERINDRA
6 Sarinto, S.Pd.
Partai Amanat Nasional
7 Sadji, S.Pd.I.
Partai Amanat Nasional
8 H. Suryono
Partai GOLKAR
9 Suradal
Partai Kebangkitan Bangsa
10 Jumakir
Partai Persatuan Pembangunan
11 H. Sigit Nursyam P, S.Si.
Partai Keadilan Sejahtera
12 H. Supriyono, M.Si.
Nasional Bintang Demokrat
KETUA,
HANUNG RAHARJO
