KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah agar dapat terarah, terprogram, dan sesuai prioritas perlu disusun dalam Program Legislasi Daerah; b. bahwa dengan telah disetujuinya Keputusan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, maka Program Legislasi Daerah tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 54), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 7); 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri; 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU
: Program Legislasi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri ini.
3
KEDUA
: Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012.
KETIGA
: Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Legislasi Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal : a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum.
KEEMPAT
: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
KEENAM
: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 12 Maret 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Ketua, ttd WAWAN SETYA NUGRAHA, S.Sos
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 12 MARET 2012
A. PENDAHULUAN Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Legislasi Daerah
(Prolegda)
Tahun
2012
merupakan
Perencanaan
Program
Pembentukan Produk Hukum Daerah telah disusun secara cermat, terpadu, dan terukur dengan memuat skala prioritas serta dinamika kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Wonogiri. Prolegda Tahun 2012 sebagai jawaban atas dinamika kebutuhan hukum masyarakat
Kabupaten
Wonogiri
yang
menuntut
penciptaan
Peraturan
Perundangan-undangan Daerah yang responsive terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan politik di Kabupaten Wonogiri dengan mengedepankan aspek keadilan, keberpihakan terhadap masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROLEGDA TAHUN 2012 Berdasarkan
dinamika
perkembangan
hukum,
percepatan
pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri, maka arah kebijakan Prolegda Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan tata kelola pendidikan; 2. Melakukan penertiban dan penataan terhadap Aset Pemerintah Kabupaten Wonogiri; 3. Melakukan pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar tetap terjaga kelestariannya; 4. Menumbuhkembangkan pemberdayaan
kondisi
masyarakat,
dinamis melalui
masyarakat partisipasi
dalam dalam
rangka bidang
pembangunan, swadaya masyarakat, gotong royong dan sebagainya; 5. Mendorong peran Pihak Ketiga dalam melakukan penyertaan modal; 6. Meningkatkan tata kelola terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio di Kabupaten Wonogiri; 7. Melakukan Pencabutan terhadap Perda-perda Retribusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah; 8. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Publik terhadap penerimaan yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga;
9. Menumbuhkembangkan
minat
investor,
dengan
melakukan
review
terhadap Perda-perda yang berkaitan dengan perizinan; 10. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian di pedesaan melalui keberadaan Pasar Desa; 11. Menata
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
yang
mampu
meningkatkan tata kelola Pemerintah yang baik, akses partisipasi bagi masyarakat
dan
transparansi
penyelenggaraan
Pemerintah
dan
Pembangunan Daerah; 12. Melakukan pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan; 13. Menyusun pedoman terhadap pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. DAFTAR PROLEGDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2012 Berdasarkan arah dan kebijakan Prolegda Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Prolegda Tahun 2012 ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) Raperda, 1 (satu) Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri dan Raperda Kumulatif Terbuka, dengan uraian sebagai berikut : RAPERDA No. Judul Raperda 1. Raperda tentang Pendidikan 2. Raperda tentang Pengelolaan Barang Daerah 3. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa 5. Raperda tentang Penyertaan Modal Pihak Ketiga pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri 6. Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio di Kabupaten Wonogiri 7. Raperda tentang Pencabutan 8 (delapan) Perda Retibusi yang tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 8. Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri 9. Raperda tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
Draf Raperda disiapkan DPRD Eksekutif Eksekutif Eksekutif Eksekutif Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif Eksekutif
10. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan 11. Raperda tentang Pasar Desa
Eksekutif
12. Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral 13. Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
3 14. Raperda tentang Penataan, Pengendalian, dan Pengawasan Menara Bersama Telekomunikasi Kabupaten Wonogiri 15. Raperda tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) 16. Raperda tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (revisi Perda Nomor 1 Tahun 2005) 17. Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Eksekutif
18. Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri 19. Rancangan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri
Eksekutif
Eksekutif Eksekutif Eksekutif
DPRD
RAPERDA KUMULATIF TERBUKA No. 1
Judul Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012;
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
D. PENUTUP Prolegda Tahun 2012 merupakan Perencanaan Program Pembentukan Produk Hukum yang terpadu sesuai dengan tuntutan pembangunan di Kabupaten Wonogiri, penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika diharapkan
kebutuhan Prolegda
hukum Tahun
dalam 2012
masyarakat. mampu
Dengan
menjawab
demikian,
perkembangan
kebutuhan perundang-undangan, mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2012. Disamping itu, Produk Hukum yang akan disusun pada Tahun 2012 sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menghendaki pembangunan hukum yang mengedepankan aspek keadilan sosial dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Ketua, ttd WAWAN SETYA NUGRAHA, S.Sos
