Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
PROSES LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK PERIODE 2009-2014 Oleh FISILITAS TATAS NIM. E02111006 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email:
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyusunan Perda No.15 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Sadu Wasistiono tentang meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kinerja Fungsi Legislagi Dewan Perwajilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam mengkaji penyusunan Proses Legislasi Daerah Kabupaten Landak. Hasil penelitian menunjukan tentang Proses Legislasi Derah Kabupaten Landak yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dapat berasal dari Legislatif dan Eksekutif apabila raperda sisusun oleh Legislatif maka dapat disiapkan oleh anggota (2) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan aktivitas administrasi pada alat DPRD oleh panitia musyawarah (3) Sosialisasi Rancangan Pereraturan Daaerah (Raperda) pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui sidangsidang DPRD (5) Pembahsan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama Legislatif dan Eksekutif (6) Pengundangan Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkan dalam lembaran daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kemampuan anggota DPRD, pengalaman DPRD, data atau informasi, tenaga ahli DPRD Kabupaten Landak. Faktor tersebut yang menyebabkan Proses Legislasi kurang terlaksana secara optimal. Kata-kata Kunci : Proses Legislasi, DPRD, Peraturan Daerah
Abstract The purpose of this study was to investigate the local legislative process of Regional House of Representatives at Landak District in managing the local regulation Number 15 year 2012 about protection of children. This study used descriptive research with a qualitative approach. The theory used was from Sadu Wasistiono that is about improving the performance of Regional House of Representatives and the performance of legislative function of Regional House of Representative as guidance in assessing the process of local legislative in Landak District. The result of the study showed that the local legislative process in Landak Districts are as follows: (1) preparation of the draft of regional legislation can be derived from bath legislative and executive in which if the draft is arranged by legislative, it is prepared by its members; (2) the submission of the draft of regional legislation is a part of administration activity of Regional House of Representatives prepared by the committee; (3) as a part of the introduction of the draft of regional legislation, the government should disseminate regional legislation that have been set into legislation sheet; (4) the discussions of the draft of regional legislation was conducted through parliamentary sessions; (5) the discussion and dertemination that have been approved by both the legislative and executivve; and (6) the regional legislation that have been aproved should be enacted and stated in regional legislation sheets. Factores that influence are the capability of memberes of parliament of Regional Hose of Representative, their experience, data or information, and expert team of Regional House of Representative of Landak District. These factors can cause the process of legislation unimplemented optimally. Keywords: Legislative Process, Regional House of Representatives, Local Legislation
1 FISILITAS TATAS, NIM. E02111006 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Terkadang dalam prosesnya, fungsi
A. PENDAHULUAN
legislasi tidak berjalan seperti adanya, 1.
berbagai masalah dan kendala seringkali
Latar Belakang Masalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)
memiliki
untuk
masalah dalam proses legislasi adalah
melaksanakan perannya di daerah, ke 3
mengenai latar belakang pendidikan para
fungsi tersebut adalah fungsi legislasi,
anggota
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
legislatif Kabupaten Landak priode 2009-
Fungsi Legislasi dipertegas dalam pasal 42
2014 adalah 35 orang sebagian besar
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
berpendidikan
2004. Mengenai tugas dan wewenang
orang dan SLTA yaitu sebanyak 11 orang.
menegaskan bahwa membentuk Peraturan
Sebagian mengingat tidak semua anggota
Daerah (Perda) yang dibahas dengan
legislatif yang memiliki latar pendidikan
kepala daerah untuk mendapat persetujuan
yang sama, tentunya pasti tidak memiliki
yang
kemampuan yang
sama,
3
dalam
fungsi
muncul berbagai faktor yang menjadi
membahas
dan
menyetujui rancangan Perda.
legislatif.
Jumlah
D3,SI,S2,
anggota
sebanyak
24
Sama dengan yang lain sehingga
Kebijakan DPRD dibuat untuk
mereka tidak sama memiliki kemampuan
dijalankan oleh lembaga eksekutif daerah.
untuk menguasai bidang legislasi. Hal
Persetujuan antara DPRD dengan eksekutif
tersebut akan menjadi kendala untuk
terlaksana atau tidaknya program yang
menjalankan fungsi legislasi, apabila para
disusun oleh kepala daerah tersebut. Dalam
anggota legislatif tidak mampu menangkap
penelitian ini fungsi legislasi yang dimiliki
adanya perubahan yang terjadi dalam
oleh DPRD khususnya Kabupaten Landak
masyarakat
dalam pembuatan perda. Peran anggota
tersebut dalam sebuah rancangan peraturan
DPRD dituntut untuk dapat menganalisa
untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
kemampuannya
Timbulnya suatu daerah dimulai dengan
terhadap
kebutuhan-
serta
mengkaji
kebutuhan masyarakat, tentu saja tidak
adanya
terlepas
dari
segi
yang
sampai pada tahap akhir yaitu pada tahap
dimiliki
para
anggota
Hal
sosialisasi Perda. Program legislasi daerah
pengetahuan legislatif.
penyusunan
itu
oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat
rancangan
dipertanggungjawabkan
disusun secara terencana terpadu dan
masyarakat.
adalah
suatu
Prolegda
tersebut agar nantinya perda yang dibuat
didepan
sendiri
konsep
perubahan
pembentukan
instrumen
Perda
yang
sistematis. 2
FISILITAS TATAS, NIM. E02111006 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Menurut (2006:76)
Wasistiono
dikemukakan
alur
Sadu fungsi
Daerah. Dari pernyataan tersebut maka sudah
sepantasnya
Eksekutif
yang
legislasi yang membuat suatu proses
memegang kekuasaan besar dalam bentuk
peraturan di daerah. Adapun alur fungsi
Peraturan
legislasi daerah yaitu:
mengunakan hak inisiatifnya dibandingkan
Penyusunan PROLEGDA
Daerah
lebih
banyak
dari hak inisiatif DPRD.
Penyusunan RAPERDA
Menurut
pengamatan
penulis
Pengajuan RAPERDA
menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi
Sosialisasi RAPERDA
legislasi DPRD sebagai pergeseran hak
Pembahasan RAPERDA
inisiatif Kabupaten Landak, sepenuhnya
Pengesahan dan penetapan
belum dilaksanakan secara optimal atau
Pengundangan PERDA
dapat dikatakan
Sosialisasi PERDA
kepentingan masyarakat secara umum.
belum bisa mewakili
Namun proses fungsi legislasi yang
Dalam penyusun Perda tersebut setiap
disoroti dari tahap awal sampai akhir
tahunnya, untuk dapat mempertimbangkan
adalah
tahap
pendapat dari pemerintah Daerah (Perda)
Penyusunan
serta memberikan pertimbangan terhadap
RAPERDA Anggota Dewan harus aktif
Perda yang diajukan anggota dalam setiap
mengunakaan
dengan
tahunnya, diluar Perda yang terdaftar
bagian yang lebih banyak dibandingkn
dalam program legislasi daerah. Dapat
inisiatif eksekutif. Hak inisiatif adalah
diketahui
bahwa
untuk mengajukan rancangan peraturan
diusulkan
pemerintah
daerah. Terlepas dari sedikit ataupun
merupakan inisiatif DPRD Kabupaten
banyaknya hak inisiatif yang dikeluarkan
Landak dari tahun 2009-2014 kurang
oleh DPRD dapat dijadikan tolak ukur
efektif menjalankan fungsi legislasinya.
bahwa fungsi legislasi yang dimiliki DPRD
karena
berjalan dengan maksimal atau tidak.
penurunan dari Tahun 2011-2013 tidak
Seperti Perda yang ada di Kabupaten
mencapai
Landak, keseluruhan perda di Kabupaten
penurunan 60% dari tahun 2011, dan 2013
Landak periode 2009-2014 sebanyak 63
mengalami penurunan 51% dari tahun
Peraturan
2012.
hanya
penyusunan
terfokus
RAPERDA.
hak
Daerah,
pada
inisiatifnya
dari
semua
Perda
setiap
Perda,
daerah
tahunnya
target,
baik
2012
tersebut
yang
maupun
mengalami
mengalami
tersebut yang berasal dari hak inisiatif
Hal
DPRD Kabupaten Landak periode tahun
rendahnya
2009-2014 adalah sebanyak 17 Peraturan
Kabupaten Landak dalam melaksanakan
peran
menunjukan
anggota
DPRD
fungsi legislasi, menyebabkan tidak semua
2.
Rumusan Permasalahan
Perda yang terbahas, sehingga harus dibahas
dan
ditetapkan
pada
tahun
Agar
memudahkan
pemecahan
masalah bagaimana pelaksanaan Fungsi
berikutnya yang belum tentu sesuai dengan
Legislasi
kebutuhan pada tahun berikutnya atau tepat
Daerah, dapat dirumuskan masalah sebagai
sasaran. Semakin banyak Perda yang
berikut : Bagaimanakah proses legislasi
diajukan, semakin banyak juga yang tidak
Dewan
terbahas. salah satunya yaitu Perda No 15
Kabupaten Landak dalam Perda No. 15
Tahun 2012 tentang perlindungan anak.
Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ?
mengapa
dibentuk
Perda
Dewan
Perwakilan
Perwakilan
Rakyat
Rakyat
Daerah
tentang
Perlindungan Anak karena banyak orang
3.
Fokus Penelitian
tua yang berperilaku yang tidak wajar atau
Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
pelecehan terhadap anaknya sendiri yang
Kabupaten Landak masa periode tahun
berbuat jinah dengan anak kandungnya
2009-2014, memiliki kapasitas yang sangat
sendiri, pelecehan seksual terhadap anak
menentukan
adalah suatu bentuk penyiksaan anak,
menyusun Perda bersama kepala daerah.
orang
untuk
Beberapa perda tidak terbahas memenuhi
rangsangan seksual yang tidak wajar
kebutuhan masyarakat karena program
dilakukan orang tua (ayah) terhadap anak
yang dijalankan dalam pembentukkan dan
kandungnya. Pelecehan seksual terhadap
menyusun
anak
melakukan
lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan
aktivitas seksual yang tidak senonoh atau
ketentuan peraturan perundang-undangan
berperilaku yang tidak baik orang tua
yang berlaku. Agar permasalahan yang
memperlihatkan alat kelaminnya kepada
akan diteliti tidak terlalu luas
anak atau berhubungan seksual dan serta
penelitian ini difokuskan pada: Perda No.
kontak fisik dengan alat kelamin anak.
15 Tahun 2012 tentang Perlindungan
Maka dari itu dengan adanya kasus
Anak.
tersebut maka anggota DPRD Kabupaten
RAPERDA,
Landak
Sosialisasi
tua
itu
memaksan
memaksa
membuat
perlindungan
anak,
anaknya
anak
Perda karena
tentang demi
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Landak.
dalam
merumuskan
dan
peraturan daerah dalam lain-
Pada
Proses Pengajuan
RAPERDA,
maka
Penyusunan Raperda, Pembahasan
RAPERDA, Pengesahan dan Penetapan, Pengundangan Perda.
4.
dan kolegial yang terdiri atas satu (1) orang
Tujuan Penelitian Ingin mengetahui dan menganalisa
ketua dan paling banyak empat (4) wakil
proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
ketua yang dipilih dari Badan anggota
Daerah
dalam
legislasi dalam satu paket yang bersifat
penyusunan Perda No.15 Tahun 2012
tetap berdasarkan usul fraksi yang sesuai
tentang Perlindungan Anak.
dengan
Kabupaten
Landak
perinsif
musyawarah
untuk
mupakat. 5.
Manfaat Penelitan
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan
Fungsi Legislasi
memberikan
Menurut Isra Saldi (2010:78) Kata
konstribusi dalam perkembangan ilmu
“legislasi” berasal dari bahasa inggris
pengetahuan, khususnya Ilmu Politik.
“legislation”
Secara
dapat
2.
praktis
diharapkan
yang berarti perundang-
hasil
undangan dan pembuatan undang-undang.
penelitian ini dapat dijadikan sebagai
Sementara itu kata “legislation” berasal
bahan
Dewan
dari kata kerja “to legislate” yang berarti
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
mengatur atau membuat undang-undang.
Landak
optimalisasi
Dengan demikian fungsi legislasi adalah
pelaksanaan fungsi legislasi, dalam
fungsi untuk membuat undang-undang.
pembuatan
Fungsi ini seringkali disebut sebagai inti
rekomendasi
untuk
dalam
peraturan
daerah
Kabupaten Landak.
dari lembaga perwakilan, yakni sebagai badan pembentuk undang-undang (badan legislatif atau law making body). Terkait dengan ini, DPRD memiliki kedudukan
B. TINJAUN PUSTAKA
yang kuat karena sesuai UU Nomor 22 1.
Tahun
Badan Legislasi Menurut
Wasistiono
2003
tentang
susunan
dan
(2006:22)
kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD,
Badan legislasi dibentuk oleh DPRD dan
mempunyai dan wewenang membentuk
merupakan alat kelengkapan DPRD yang
peraturan daerah (Perda) kota bersama wali
bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan
kota posisi ini memang berbeda dengan
dan keanggotaan badan legislasi pada
DPR
permulaan
membentuk undang-undang sebagaimana
masa
anggota
DPRD,
permulaan tahun sidang dan setiap masa sidang. Badan legislasi merupakan satu kesatuan pemimpin yang bersifat kolektif
yang
mempunyai
kekuasaan
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3.
seperti, misalnya mensahkan perjanjian-
Fungsi Badan Legislatif Menurrut
Sanit
(1985:204),
ia
perjanjian internasional yang dibuat
mengemukakan bahwa masyarakat atau
oleh
badan
eksekutif
dan
keamanan umum adalah esensi dari fungsi
legislatif mempunyai wewenang untuk
anggota serta badan legislatif itu sendiri.
meng”impeach”
Sebagai wakil rakyat daerah dilihat dari
mengadili
fungsinya dan mempunyai tugas secara
persiden. badan legislatif
garis besar dapat dibagi tiga yaitu:
menuntut
legislatif (fungsi legislatif), controlling
presiden dan mentri-mentri, akan tetapi
funcation (fungsi kontrol) dan budgeting
pengadilan tinggilah yang mengadili.
(mendakwa),
pejabat
tinggi,
pejabat
badan
dan
termasuk berwenang
tinggi
termasuk
funcation (fungsi budget atau angaraan). Dan
fungsi
DPRD
di
kelompokkan
4.
Pemerintah Daerah
menjadi fungsi pembuat Undang-Undang
Menurut Widjaja (2004: 36), sistem
dan perda, fungsi debet, serta fungsi
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
represetasi. Menurut Budiardjo (2005:
Indonesia menurut Undang-Undang Dasar
182), fungsi badan legislatif yang paling
1945 memberi keluasan kepada daerah
penting adalah :
untuk menyelengarakan otonomi daerah.
a) Menurut policy (kebijaksanaan) dan
Dalam penyelengaraan otonomi daerah,
membuat undang-undang untuk itu
perlu untuk perinsip-perinsip demokrasi
Dewan Perwakilan Rakyat diberi hak
peran serta masyarakat, pemerintahan dan
inisiatif,
keadilan serta memperhatikan potensi dan
hak
amendemen
untuk
mengadakan
terhadap
undang-undang
yang
rancangan disusun
keanekaragaman
daerah,
dalam
oleh
nenghadapi perkembangan dan keadaan
pemerintah dan hak angaran belanja
masyarakat. Maka mengunakan sistem
daerah (budget).
pemerintah terdiri dari suatu pemerintah
b) Mengontrol badan Eksekutif dalam arti menjaga sesuai
semua dengan
tindakan
Eksekutif
kebijaksanaan-
Nasional pemerintah Daerah).
(pemerintah
pusat)
sub-Nasional Sub-Nasional
dan
(pemerintah ialah
tidak
kebijaksanaan yang telah ditetapkan,
memiliki kekuasaan untuk membentuk
untuk menyelengarakan tugas ini, badan
Undang-Undang Dasar dan serta Undang-
perwakilan rakyat daerah di beri hak-
Undang
hak kontrol khusus. Disamping itu
pemerintah itu sendiri. Dan pemerintah
terdapat banyak badan legislatif yang
daerah merupakan hasil pembentukan dan
menyelengarakan beberapa fungsi lain
pengembangan pemerintah pusat melalui
serta
menyusun
organisasi
peroses
hukum.
Keberadaan
suatu
b) Pengajuan RAPRDA
pemerintah daerah adalah tergantung atau dibawah pemerintah pusat.
Proses
pengajuan
Raperda
merupakan aktivitas administrasi pada alat kelengkapan DPRD yaitu oleh panitia
5.
Proses Penyusunan Legislasi Daerah Menurut
Wasistiono
(2006:66)
musyawarah.
Aktivitas
musyawarah ketika memperoleh usulan
dakam penyusunan Program Legislasi
rancangan
daerah
mengadministrasikan,
perlu
memperhatikan
instansi-
panitia
Perda
adalah
melakukan
rapat
instasi yang telah mempengaruhi Program
panitia musyawarah dan mengagendakan
Legislasi
rapat sekaligus membentuk panitia khusus
daerah.
secara
keseluruhan
adalah menerima prioritas rancangan Perda
yang akan membahas Raperda tersebut.
dari SKPD, rapat pembahasan tahunan untuk
penyusunan
menginformasikan
program
legislasi,
c) Sosialisasi RAPERDA
prioritas
program
Pemerintah
Daerah
wajib
legislasi, Biro/Bagian Hukum dari pihak
menyebarluaskan Peraturan Daerah yang
pemerintah daerah, panitia legislasi dari
telah
DPRD, dan kekuatan-kekuatan lain yang
Daerah. rakyat dan pihak-pihak yang
dapat mempengaruhi program legislasi
terkait perlu mengetahui tentang Peraturan
daerah.
Daerah yang berlaku sebagai syarat untuk Penyusunan
Proses
Legislasi
diundangkan
dalam
Lembaran
melaksanakan dan mematuhinya.
dimulai dari : a) Penyusunan RAPERDA
d) Pembahasan RAPERDA
Rancangan Perda dapat berasal dari
Pembahasan
Raperda
Legislatif atau Eksekutif, masing-masing
sidang-sidang
sebagai
propinsi,
mekanisme yang sangat panjang baik bagi
kabupaten/kota. Apabila Raperda disusun
DPRD dan Pemerintah Daerah. apabila
oleh Legislatif, maka Raperda dapat
dalam satu sama sidang Pemerintah Daerah
disiapkan oleh anggota, komisi, gabungan
dan
komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang
mengenai materi yang sama, maka yang
khusus mengenai bidang legislasi, sesui
dibahas adalah Raperda yang diterima
dengan ketentuan yang diatur dalam
lebih dulu, sedangkan Raperda yang
peraturan tata tertip DPRD.
diterima kemudian dipergunakan sebagai
kepala
pemerintah
DPRD
pelengkap.
DPRD
melalui
menyampaikan
merupakan
Raperda
e) Pengesahan dan Penetapan
Menurut Sadu Wasistiono (2006:79)
Rancangan Peraturan Daerah yang
dalam faktor-faktor ini ketika Panitia
telah disetujui bersama oleh DPRD dan
Musyawarah menerima
Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan
mereka
oleh pimpinan DPRD kepada Kepala
pembahasan secara administrasi saja, tetapi
Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan
melakukan aktivitas ke lapangan untuk
Daerah. penyampaian Rancangan Perda
mengkonfirmasi kebenaran dan katepatan
tersebut dilakukan dalam jangka waktu
Raperda tersebut apakah sesuai kebutuhan
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
masyarakat atau tidak. Maka dilalam
tanggal persetujuan bersama. Penetapan
tahapan ini sering kali DPRD memegang
Raperda menjadi Perda tersebut dilakukan
peran untuk menolak atau menyetujui
oleh kepala daerah dengan membubuhkan
suatu Raperda, mengatasnamakan seluruh
tanda tangan dalam jangka waktu paling
anggota
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda
kelembagaan dalam DPRD yang ada saat
tersebut disetujui bersama.
ini
tidak
hanya
DPRD.
cendrung
usul
Raperda, melakukan
Karaean
bersifat
struktur
birokratis
dan
ditmbah lagi dengan struktur partai yang f) Pengundangan PERDA
umumnya oligarkis.
Agar setiap orang mengetahuinya, Perda
yang
diundangkan
telah dengan
disahkan
harus
menempatkannya
C. METODE PENELITIAN
dalam Lembaran Daerah. pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilaksanakan
Jenis
penelitian
digunakan
bersifat mengatur setelah diundangkan
metode penelitian kualitatif. Sehingga
dalam lembaran daerah harus didaftarkan
dengan metode ini dapat mendeskripsikan
kepada pemerintah untuk Perda propinsi
serta menganalisa Proses Legislasi Derah
dan
Dewan
gubernur
untuk
Perda
Kabupaten/Kota.
Rakyat
dengan
Daerah
Kabupaten Landak Periode 2009-2014. Loksi
6.
Perwakilan
deskriptif
akan
oleh sekretaris daerah. untuk Perda yang
kepada
adalah
yang
penelitian
ini
dilakukan
di
Faktor-Faktor ynag mempengaruhi
Kabupaten Landak. Waktu penelitian ini
Terbahas
dimulai
atau
Inisiatif DPRD.
tidaknya
Perda
dari
bulan
Agustus
2015-
Nopember 2015. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketua DPRD Kabupaten Landak Periode 2009-2014,
Ketua Komisi A Periode 2009-2014, Ketua
15 Tahun 2012 Tentang Perlindungan
Badan Legislasi Periode 2009-2014 dan
Anak
serta tokoh masyarakat. Sedangkan objek
pengajuan Raperda DPRD merupakan hak
penelitiannya adalah pelaksanaan Proses
kewajiban DPRD.
diajukan
oleh
DPRD,
inisiatif
Legislagi DPRD. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
oleh
menggunakan dokumentasi
peneliti
Pengajuan Raperda
dengan
Pengajuan Raperda No 15 Tahun
dan
2012 Tentang Perlindungan Anak, setelah
menggunakan
penyusunan Raperda sudah selesai maka
wawancara, dengan
2.
instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri
pengajuan
dibantu
pedoman
Teknik
pembahsan. dimana pembahasan ini ada
analisis
data
dalam
dua kemungkinan, yang pertama apakah
penelitian ini adalah analisis deskriftif
perda di kembalikan kepangsus atau yang
kualitatif. Teknik analisa data dimulai dari
kedua diputuskan untuk dibahas. Jika
pengumpulan
usulan
wawancara.
yang
data,
digunakan
reduksi
data,
Raperda
tersebut
dimulai
dari
dikembalikan
maka
pengorganisasian data, dan interprestasi
pembahasan Raperda tersebut dianggap
daya. Teknik
keabsahan data dalam
batal dan jika diputusan untuk dibahas
penelitian kualitatif yang peneliti gunakan
maka panitia musyawarah akan menyusun
adalah triangulasi data.
penjadwalan tahap pembahasan Raperda.
3.
Sosialisasi Raperda Setelah Penyusunan dan Pengajuan
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Raperda 1.
selesai
dilaksanakan
Penyusunan Raperda
dan
Sosialisasi
Raperda
disebarluaskan
atau
Penyusunan Raperda No 15 Tahun
disampaikan kepada masyarakat, karena
2012 Tentang Perlindungan Anak, dimulai
rakyat perlu mengetahui Raperda yang
dari
atau
sudah menjadi Perda perlu dilaksanakan
kebutuhan yang diserap dari masyarakat
dan dipatuhi oleh masyarakat Kabupaten
Kabupaten Landak yang bersifat mendasar,
Landak.
inisiatif legislatif. Masalah
mempunyai lingkup cukup besar dan memerlukan peraturan dari pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat,
4.
Pembahasan Raperda Dalam pembahsan Perda dimulai
DPRD menangapi keluhan dari masyarakat
menyebarkan
surat
undangan
sidang
dan berinisiatif. Maka dari itu Raperda No
kepada seluruh anggota DPRD dan komisi-
komis
yang
lainnya,
agar
mereka
Daerah atau dokumen dan pengundangan
menghadiri sidang tersebut dan sidang bisa
tersebut
berjalan dengan lancar setelah semuanya
Daerah. setelah pengundangan selesai
hadir maka sidang membahas tentang
harus didaftarkan didaerah agar menjadi
Raperda
Perda Kabupaten.
yang
telah
diterima
dulu,
dilaksanakan
oleh
Sekretaris
sedangkan Perda yang belum diterima hanya sebagai pelengkap saja.
5.
E. FAKTOR-FAKTOR
YANG
MEMPENGARUHI
PROSES
LEGISLATIF
DALAM
Pengesahan dan Penetapan Raperda Setelah
dibahsan mengenai
Pembahasan
selanjutnya Pengesahan
Raperda
Pembahasan dan
PENYUSUNAN
Penetapan
PERDA
YANG
TIDAK TERBAHAS
Raperda yang telah dibuat oleh DPRD Kabupaten disampaikan
Landak oleh
tersebut pimpinan
akan DPRD
1.
Komunikasi
dengan
Masyarakat
Khususnya didaerah Pemilihnya
Kabupaten Landak kepada Kepala Daerah
Kurang
meningkatkan
aktivitas
supaya dijadikan Perda, sementara untuk
kemasyarakat yang selama ini hanya
menunggu proses persetujuan’ disetujui
dilakukan
atau tidaknya dari Kepala Daerah, terlebih
dilakukan tiga kali dalam satu tahun,
dahulu DPRD melaksanakan tugasnya
paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu
kembali dimana tugas DPRD itu menyerap
kali masa reses. Kegiatan reses ini
keluhan atau masalah masyarakat yang
dilakukan oleh DPRD untuk menyerap
lainnya yang akan mau dijadikan Raperda
aspirasi masyarakat baik secara perorangan
nantinya dan melaksanakan tugas yang
maupun secara kelompok masing-masing
lainnya.
daerah pemilih yang telah ditentukan, kegiatan
6.
Pengundangan Perda/Raperda
selama
reses
masa
reses,
dilakukan
reses
untuk
memperoleh aspirasi masyarakat secara langsung sehingga dapat kita ketahui apa
Setelah
Penyusunan
Raperda,
yang
menjadi
kegiatan
masyarakat
Pengajuan Raperda, Sosialisasi Raperda,
setempat. Kegiatan reses dimasyarakat ini
Pembahasan Raperda, Pengesahan dan
dilakukan oleh DPRD Kabupaten Landak,
Penetapan dilakaukan maka Raperda yang
diwilayah Kabupaten Landak dilaksanakan
sudah menjadi Perda akan diundangkan
pada bulan april 2010, kedua september
dan di tempatkannya didalam lembaran
2010, ketiga desember 2010. Tetapi pada
dasarnya tidak semua anggota DPRD
emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan
melaksanakan
keterampilan, dan setiap pengalaman
kunjungan
dimasyarakat
sepenuhnya didalam satu kali pertemuan,
seharusnya
selama enam hari kunjungan anggota
kedepannya untuk menyiapkan menjadi
DPRD pasti ada satu hari yang tidak
seorang
dilaksanakan oleh DPRD. Maka dari itu
berikutnya yang bersifat lebih dalam
aktivitas
dan lebih luas serta lebih baik.
reses
dioptimalkan.
DPRD Bukan
yang
hanya
perlu
menjadi
peribadi
pandangan
bagi
pengalman
sekedar
formalitas kunjungan kerja saja, tetapi
2.
Alat kelengkapan DPRD
dilakukan untuk menyerap kondisi dan
a.
Komisi yang sesuai dengan tugasnya
permasalahan yang terjadi dimasyarakat.
Komisi yang sesuai dengan tugasnya
a. Kualitas
perlu
kemampuan
adalah
setiap
melakukan
langkah
orang pasti mempunyai kemampuan
bertindak
yang berbeda-beda baik itu kemampuan
perundang-undangan
dalam berpikir, bertindak dan berkarya.
dibidang tugasnya untuk dianalisis
Begitu juga halnya dengan lembaga
mengenai penerapannya dilapangan.
perwakilan DPRD Kabupaten Landak,
semua aktivitas setiap komisi harus
mempunyai persoalan dengan Sumber
berawal dari melihat perkembangan
Daya Manusia. Dikarenakan banyak
dan
Anggota DPRD Kabupaten Landak
masyarakat. Aktivitas anggota DPRD
berwajah baru yang masih banyak harus
dalam melihat perkembangan dan
belajar, dimana kalau mereka kurang
permasalahan tersebut, maka dari itu
memahami dengan tenaga ahli yang
kebijakan
sudah disiapkan di DPRD.
dorongan untuk meningkatkan aktvitas
b. Faktor pengalaman anggota DPRD
mengenai
untuk
permasalahan
peraturan yang
yang
daerah
sesuai
dihadapi
menimbulkan
fungsi legislasinya.
Pengalaman adalah suatu penghayatan
b.
Data atau informasi
akan makna dari setiap problem yang
Data atau informasi adalah segala
ditemukan dalam pekerjaannya, yang
sesuatu baik berupa angka, tulisan,
mendorongnya untuk menjadi seorang
gambar
inovator yang bersedia merubah diri,
bentuknya yang disampaikan oleh
karena belajar
terus menerus dari
seseorang
lingkungannya.
Pengalaman
tidak
lembaga/organisasi
telah
memberikan
dipikirkan, tetapi diwujutkan dengan
pengambilan
sekedar
berhenti
apa
yang
dan
lain-lain.
apapun
atau
oleh
yang manfaat
suatu
dapat bagi
keputusan.
Informasi
bisa
untuk memberikan masukan kepada DPRD
menyesatkan kita serta bisa salah
yang nantinya akan menjadi bekal Anggota
dalam mengambil sikap, salah dalam
DPRD dalam pembahasan Perda dengan
menganalisi sehingga salah pula dalam
Wali Kota atau Eksekutif. Tenaga ahli
mengambil
Informasi
dalam pembentukan sebuah Perda sangat
langsung
diharapkan, karena sebuah perda yang
serta
dirumuskan belum tentu sesuai apa yang
mewarnai cara pandang seseorang dan
telah diinginkan, tenaga ahli juga bias
cara berpikir seseorang.
dikatakan mewakili masyarakat, karena
Faktor tenaga ahli DPRD kabupaten
masukan dari mereka selalu bermanfaat.
landak
DPRD Kabupaten Landak memiliki tenaga
Dalam rangka melaksanakan tugas dan
ahli, namun hanya bagian fraksi secara SK
wewenang DPRD maka dari itu,
ada tertera, tetapi kalau tenaga ahli bagian
dibutuhkan pakar atau tenaga ahli,
Pembentukan Peraturan Daerah DPRD
kelompok pakar atau tenaga ahli
Kabupaten Landak tidak ada.
langsung
yang
keputusan. atau
mempengaruhi
c.
salah
tidak pendapat
dibentuk dan diangkat, serta diberikan saran atau nasehat. jika tidak sesuai dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu,
F. KESIMPULAN
Pemberhentian dengan
keputusan sekretariat DPRD yang
Berdasarkan hasil penelitian dan
sesuai dengan kebutuhan atas usul
uraian
anggota DPRD melalui fraksi dan
sebelumnya setelah data didapat dan
kemampuan daerah. Kelompok atau
dianalisis maka penulis akan menarik
pakar tenaga ahli bekerja sesuai atau
kesimpulan sebagai berikut.
tidak
dengan
Faktor yang mempengaruhi proses legislasi
pengelompokan tugas dan wewenang
daerah dewan perwakilan rakyat daerah
DPRD yang tercermin dalam alat
kabupaten
kelengkapan DPRD.
Raperda meliputi:
sesuainya
Anggota DPRD Kabupaten Landak
yang
dikemukakan
landak
1. Komunikasi
dalam
dengan
dibab-bab
menyusun
masyarakat
sangat memerlukan tenaga ahli untuk
khususnya daerah pemilihnya
memberikan masukan terhadap anggota
Dalam
DPRD tentang peraturan daerah yang telah
anggota
dirumuskan, berdasarkan hasil masukan
menjalankan tugasnya, karena anggota
dari tenaga ahli yang sudah diundang
DPRD tidak betah dalam melaksanakan
melaksanakan DPRD
tidak
masa
reses
sepenuhnya
kunjungan kerjanya. Padahal dalam melaksanakan
kunjungan
G. SARAN
kerja
Dari kesimpulan dan uraian bab-
seharusnya anggota DPRD berkerja
bab sebelumnya, maka dalam kesempatan
dengan sepenuhnya, karena didalam
ini penulis memberikan saran-saran yang
masa reses banyak hal yang harus
mungkin dapat bermanfaat, berguna dan
anggota DPRD ketahui mengenai apa
menjadi bahan pertimbangan bagi anggota
permasalahan yang masyarakat hadapi
DPRD Kabupaten Landak.
dan permasalahan tersebut yang akan
Adapun saran-saran yang diberikan oleh
dijadikan Raperda nantinya. Dengan
penulis sebagai berikut:
melalui Raperda inilah masalah yang
1. Mengingat tugas dan kewajiban sebagai
masyarakat hadapi akan teratasi dengan
tanggungjawab
dijadikannya Peraturan Daerah.
kabupaten
landak
anggota semuanya
DPRD sudah
tercantum dalam sebuah tata tertib
2. Alat kelengkapan DPRD Alat kelengkapan DPRD Kabupaten
DPRD, maka anggota DPRD harus
Landak terutama komisi yang sesuai
mentaati dan mematuhi apa yang sudah
dengan tugasnya belum sepenuhnya
menjadi tugas dan kewajibannya.
menguasai hukum. Sehingga banyak permasalahan-permasalahan
2. Kerja DPRD agar lebih diperjelas dan
yang
dipertegas dengan adanya jadwal rapat
masyarakat Kabupaten Landak hadapi,
dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut
sehingga
solusi
semua anggota bias berkumpul agar
kebijakan yang diserap anggota DPRD
dapat dibicarakan lebih baik lagi untuk
terutama yang komisi yang dibidang
mengenai jadwal reses anggota DPRD
hukum. Komisi
tersebut. Jika tidak di bicarakan atau
tugasnya
membutuhkan
sesuaidengan langkah
diskusi maka akan berdampak pada
untuk bertindak mengenai perundang-
kehadiran anggota DPRD Kabupaten
undangan
Landak.
tugasnya
perlu
yang
melakukan
yang
sesuai
untuk
dibidang
menganalisis
dilapangan, semua aktivitas komisi harus
melihat
masyarakat
permasalahan
hadapi.
Sehingga
yang bisa
H. REFERENSI \
mengurangi keluhan-keluhan yang ada
1.
dimasuarakat dan serta mensejahterakan
Apter, David, E. 1985. Pengantar Analisa Politik, Jakarta: Rajawali Press
masyarakat Kabupaten Landak.
Buku-Buku
Asshiddiqie, Jimly. 1996. Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia
........................., 2006. Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Fokusmedia
........................... 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Panca Reformasi. Jakarta: Buana Ilmu Populer
2.
............................. 2006. Penetapan Presiden Repoblik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Departemen Penerang Budiarjo, Miriam. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Faisal, sanapiah, 2002. Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: CV. Rajawali Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo Isra, Saldi. 2010. Pegeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Moleong, J. Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Miles B. Matthew and Huberman Michael A. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Riduwan. 2010. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Kariawan Dan Penelitian Pemula. Bandung: Alfabeta Sanit, Arbi. 1985. Perwakilan Politik Di Indonesia. Jakarta. Rajawali Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Soemitro Rochmat, 1945. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: bandung Wasistiono Sadu, 2006. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokusmedia
Sumber Dokumen Pemerintah
Widjaja, 2004 Haw. Uundang-Undang No 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Rajawali Press Dipodiningrat, Sunarjo. 1957. UndangUndang No 1 Tahun 1957. Tentang Pokokpokok Pemerintah Daerah. Jakarta: Gunung Agung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daaeraah. Bandung: Citra Umbara
3.
Sumber Tesis
Alpiansyah. 2007. “Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Proses Legislasi Menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004”. Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura. Pontianak. Muzani. 2011. “Proses Formulasi Peraturan Daerah Oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak”. Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura. Pontianak.
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak
Kotak Pos 78124
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Peri ode lulus Tanggal Lulus .Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addresl HP
: f.i~h~F.~~t~.~§ : .~Q.~~j.~Q~./m: -o.Ll _ r" •
1'Yt
"/I'V(
• ..':'.f"•••••• :-;1·.. ··~1!a····..·····..···········..
:
.
····1·..·..····
: ..1l.~~ ~~j~1..d.~.~um~..?f!lih'k
: ..iJ~
.
P.!?.Iit.ik
.
t.
.
..
: OO.I3d1..f.l~.X'-3.~t.
.
demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .I.I.~ ~(.1.~ *) pada Program Studi ..LltY.utr Fakultas Ilmu sosial dan lImu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**): .
fQ1#hk
.f.r-9.t~L.J~i~.(?I.~.,..Q~'=!!h v.!:!1(~Kl r.-:~.'flk.il.'f).t:J....1.J.~¥..;t.~l: lt.~.~r.'f.I.h. .
...k."h.Mf..C31~r:l
b1.tn.g~k/
.
f.f.r!.Q.~.~ ~.e9.!t..7:.2:Q'ZA
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):
c:J ~
Secara fulltex content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.
untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenamya. Dibuat di Pada tanggal
: Fonhlln~~ : ~1 '2016'
~
j"""'"
.......f[~jb.i;.~s t.~~
.
NIM. i30~11"loo6
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (Pub/ika/GovemanceIAspirasiISociodevISosiologique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)
