FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LANDAK PERIODE

Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LANDAK PERIODE 2009-2014 Oleh ANDRI NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah hak inisiatif dewan dalam membuat rancangan perturan daerah belum berjalan secara optimal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak pada periode 2009-2014. Teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis adalah berdasarkan teori Alfian yakni dari faktor internal dan faktor eksternal yaitu faktor Tata Tertib Dewan, Kualitas Anggota, Tenaga Ahli, Mekanisme Kerja, Fasilitas Data dan Dana, Sistem Politik, Budaya Politik, Media Massa, dan ada faktor lain diantaranya yaitu Partai Politik, dan Pengalaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dilihat dari faktor tata tertib, merupakan acuan anggota dewan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian sumber daya manusia sanggat menentukan anggota agar mampu memainkan peranan didalam menggunakan hak-hak secara tepat dan tepat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan proporsional. Guna menunjang kualitas anggota dewan sesuai dengan tata tertib dewan setiap fraksi harus memiliki tenaga ahli untuk membantu anggota didalam membuat rancangan peraturan daerah. Partai politik memiliki perngaruh besar bagi anggota didalam mengambil keputusan dan kebijakan, selain itu faktor pengalaman anggota merupakan hal yang sangat mempengaruhi terhadap hasil dari peraturan daerah, menjadi kesulitan bagi anggota yang belum memiliki pengalaman dalam membuat rancangan peraturan daerah. Saran dari hasil penelitian ini yakni perlu kesadaran anggota (DPRD) untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat karena dari rakyat mereka bisa duduk di parlemen dan bukan lagi mementingkan individu dan kelompok. Kata-kata kunci: DPRD, Peraturan Daerah, Fungsi Legislasi.

THE FATORS AFFCTING THE IMPLEMETASION OF LEGISLASTION FUNCTION OF REGIONAL LEGISLATIVE COUNCIL OF LANDAK DISTRICT IN THE PERIOD OF 2009 TO 2014 Abstract The problem in this research is council initiative rights to draft local regulation that have not been proceed optimally by Regional Legislative Council Landak District in the period of 2009 to 2014. The theory that the researcher used to analyze the study is based on the Alfian theory that consist of internal and external factors. The internal and external factor of Alfian theory are Order of council, Quality of Council Member, Experts, Work Mechanism, Facility of Data and Funding, Political System, Political Culture, Media, and other factor including political parties, and experience. The method used in this study is descriptive method. The results indicate that the order of council is a reference that the cuoncil member employ to carry out its duties and funtions. Besides, human resources is also has a crucial influence to council member in order to be able to play a role in utilizing the rights properly and appropriately in carrying out its duties and responsibilities effectively and proportionately. To support the quality of council

1 ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan

Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id member’duties, each fraction should have several expert to assist the council members in making draf of regional regulatiton. Political parties have a major inpact for members in decisions and policies, in addition to the member experience factor has a great influence on the outcome of regional regulation and it will be a drawback for member who do not have experience in making draf local regulation. This study highly recommended that all cuoncil members (DPRD) of Landak District must prioritize the interest of the people as they had been selected by the people to implement of legislation function and they must not prioritize the interest of individual and groups Kywords: Parliament, The Regional Regulation, Legislation Function.

daerah,

A. PENDAHULUAN

secara

lembaga 1.

bersama-sama

eksekutif,

sesuai

dengan dengan

perundang-undangan yang diatur dan sesuai

Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan Negara yang

dengan tata tertib masing-masing lembaga,

menggunakan sistem demokrasi dimana

lembaga (DPRD) merupakan lembaga yang

rakyat yang memiliki peran penting didalam

memiliki tugas dan fungsi untuk membuat

sistem

rancangan peraturan daerah.

pemerintahan.

Dimana

daerah

diberikan hak untuk menjalankan roda

Sebagai

lembaga

legislatif

yang

pemerintahan yang ada di tingkat daerah,

memiliki fungsi diantaranya, fungsi legislasi,

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

fungsi pengawasan dan fungsi anggaran,

tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang

dimana untuk menunjang tugas tersebut

menyatakan

pemerintah

anggota dewan diberi hak dan wewenang

mempercepat

untuk membuat rancangan peraturan daerah

daerah

penyelengaraan

diarahkan

terwujudnya melalui

untuk

kesejahteran

peningkatan

pembangunan

masyarakat

pelayanan

serta

dan

pemberdayaan

dan

menentukan

kebijakan,

untuk

itu

lembaga legislatif diberi hak inisiatif untuk membuat

rancangan

peraturan

daerah.

masyarakat yang ada di tingkat daerah.

Demikian juga yang terjadi di dewan

Pemerintah

perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak

daerah

(Eksekutif)

dan

(Legislatif) adalah lembaga yang memiliki

yang

tugas sebagai lembaga yang menjalankan

membuat rancangan peraturan daerah, dan

penyelengaraan pemerintah yang ada di

sesuai dengan tata tertib dewan bahwa setiap

tinggkat

anggota dewan dituntut untuk mampu untuk

daerah,

serta

lembaga

yang

membuat peraturan yang ada di tingkat

memiliki

membuat

badan

rancangan

legislasi

paraturan

untuk

daerah. 2

ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


Menurut pengamatan peneliti bahwa dewan

3.

Tujuan Penelitian


Berdasarkan permasalahan di atas

belum menjalankan tugas dan fungsinya

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

secara optimal, peraturan daerah yang

berikut : Ingin mengetahui faktor-faktor

disetujui oleh dewan lebih banyak dari

yang mempengaruhi hak inisiatif dewan

lembaga eksekutif

Kabupaten Landak dalam membuat perda

dari pada dewan itu

sendiri, tentu tidak sesuai dengan konsep

belum berjalan secara optimal.

trias politika yang kita anut. Dimana dewan yang membuat undang-undang dan eksekutif yang

menjalankan

dari

undang-undang

4.

Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin dicapai oleh

penulis dalam pembuatan penelitian ini

tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas

adalah :

dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten

a. Secara teoristis manfaat penelitian ini,

Landak belum berjalan secara optimal di

diharapkan sebagai kontribusi terhadap

dalam menjalankan tugas dan fungsinya

pengembangan ilmu politik, khususnya

untuk membuat rancangan peraturan daerah,

studi tentang fungsi legislasi dewan

maka peneliti memfokuskan penelitian ini

perwakilan

pada faktor-faktor yang mempengaruhi hak

membuat rancangan peraturan daerah.

inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten

Landak

dalam

membuat

b. Secara

rakyat

praktis

penelitian

ini

daerah

diharapkan akan

dalam

hasil

memberikan

rancangan peraturan daerah belum berjalan

sumbangan yang cukup baik terhadap

secara optimal.

kinerja para anggota dewan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi dalam

2.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut,

pembuatan

peraturan

daerah

Kabupaten Landak.

maka perurumusan masalah adalah faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi hak inisiatif anggota dewan Kabupaten Landak

B. TINJAUAN PUSTAKA

dalam membuat rancangan peraturan daerah (Perda) belum berjalan secara optimal?

Trias politika merupakan anggapan bahwa kekuasaan Negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yaitu yudikatif, eksekutif 3



dan legislatif. Dimana suatu jabatan yang

(2013:173), setiap warga Negara dalam

sudah berahir dan tidak diserahkan kepada

bersikap, berbicara dan berprilaku tidak

orang yang sama, sehingga hak asasi

terlepas dari aturan dan ketentuan yang telah

manusia bisa berjalan dengan baik. Lock

ditetapkan Negara.Aturan tersebut tertuang

(dalam

didalam UUD, PERPU, dan PERDA, baik di

Budiardjo

2008:382),

yang

menyatakan bahwa kekuasaan Negara dibagi

bidang

politik,

ekonomi,

sosial

dan

menjadi tiga yang masing-masing tugas dan

budaya.Lembaga yang bertugas menyusun

fungsinya terpisah.

peraturan tersebut adalah lembaga legislatif.

1. Definisi Badan Legislatif

2. Fungsi Badan Legislatif

Badan legislatif merupakan lembaga

Seseorang yang mendapatkan tugas

Negara yang memiliki tugas dan fungsi

dan tanggung jawab untuk menduduki

untuk

sebuah

membuat

perwakilan

undang-undang.Dewan

struktural

dan

fungsional dengan menjalankan tugasnya

lembaga yang paling penting untuk membuat

harus taat terhadap semua aturan dan

undang undang dan mengontrol berjalanya

ketentuan yang ada. Efriza (2014:99) dewan

roda pemerintahan yang ada di tingkat

perwakilan

daerah.

kekuasaan yang ada di tingkat kabupaten

Menurut legislatif

daerah

secara

merupakan

badan

rakyat

jabatan

Budiardjo adalah

(2008:322)

selaku

pemegang

yang

kota yang berkedudukan sebagai lembaga

membuat undang-undang dimana fungsi

Negara. Dalam UUD 1945 pasal 20A ayat 1

lembaga legislatif yang paling penting

yang memberikan landasan konstitusional

adalah membuat undang-undang (Policy),

bahwa dewan perwakilan rakyat memiliki

dan membuat undang-undang, untuk itu

fungsi: 1. Legislasi, 2. Fungsi Anggaran. 3.

lembaga ligislatif diberi hak inisiatif untuk

Fungsi

membuat rancangan perundang-undangn dan

Berdasarkan tiga fungsi tersebut anggota

mengamandemen terhadap undang-undang

dewan secara kolektif dan kolegial diberi

yang disusun oleh pemerintah, selain itu

hak inisiatif yaitu hak anggota dewan untuk

mengontrol

untuk

mengajukan rancangan peratran perundang-

menjaga agar semua tindakan eksekutif

undangan dalam undang-undang No10 tahun

sesuai

2004

lembaga

dengan

lembaga

rakyat

eksekutif,

kebijakan

perundang-

undangan yang telah ditetapkan. Anggara

Pegawasan

bahwa

hak

perundang-undang

atau

inisiatif bisa

Kontrol.

rancangan

berasal

dari 4



eksekutif dan dari legislatif. Sesuai dengan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah yaitu: faktor internal meliputi: (1) tata tertib (2) kualitas anggota (3) tenaga ahli (4) mekanisme kerja (5) fasilitas data dan dana. Faktor eksternal meliputi: (1) lingkungan sistem politik (2) budaya politik (3) media massa. (Alfian dalam Dalyudi 2009:79)

amanat UUD 1945 dan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu daerah otonom berwenang untuk mengaur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Disamping itu melalui

Output Peraturan Daerah Kabupaten Landak

otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di daerah dengan memperhatikan

prinsip

demokrasi,

pemerintahan, keadilan yang ada degan itu

C. METODE PENELITIAN

dapat lebih mudah maju dan berkembang. Fungsi legislasi merupakan sangat penting dan

strategis

didalam

1.

Jenis Penelitian Dalam

menciptakan

penelitian

ini,

peneliti

masyarakat yang demokrasi. Demokrasi

menggunakan

jenis penelitian deskritif

tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan

kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan

perundang-undangan tetapi juga harus sesuai

untuk menggambarkan

dengan keijakan yang telah ditetapkan.

terjadi dengan hasil data dilapangan yang

fenomena yang

kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan 3. Kerangka Pikir Penelitian

dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

laporan

dan

konsultasi

dilakukan dari bulan Oktober 2015 hingga Feb 2016. Subjek dari penelitian ini adalah

Inisiatif anggota dewan Kebupaten Landak belum berjalan secara optimal.

Ketua DPRD Kabupaten Landak, Sekretariat

Rumusan masalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hak inisiatif dewan Kabupaten Landak dalam membuat peraturan daerah

DPRD Kabupaten Landak, Tokoh Politik,

DPRD Kabupaten Landak, Badan Legislasi

Tokoh Masyarakat. Dalam penelitian ini penulis hanya meggunakan dua teknik penggumpulan data, yaitu

teknik

wawancara

dan

teknik 5



dokumentasi. Dalam teknik analisis data

dengan menggacu kepada suatu panduan

penulis menggunakan olahan data secara

wawancara

kualitatif.Teknik

sebelumnya agar tidak menyimpang dari

analisis

yang

peneliti

gunakan adalah teknik analisis Arkunto

merupakan

kegiatan

sudah

dipersiapkan

tujuan penelitian.

(2006:239), menggemukakan bahwa analisis data

yang

b) Studi Dokumentasi

menyusun,

Yaitu

penelitian

yang

mengkategorikan data, mencari pola atau

dengan

tema, dengan maksud untuk memahami

pemerintah yang erat hubungannya dengan

maknanya.Adapun untuk mengguji validitas

materi penelitian dan didukung oleh alat,

data,

arsip-arsip dan dokumen.

penulis

menggunakan

triangulasi

mempelajari

dilakukan

dokumen-dokumen

sumber yakni peneliti mengecek data yang telah di peroleh dari beberapa sumber atau informan

yang

diantaranya

diteliti

teknik

dengan wawancara

4.

Sujek dan Objek Penelitian

teknik

Subjek dalam penelitian ini adalah

dan

Ketua DPRD Kabupaten Landak, Sekretariat

dokumentasi.

DPRD Kabupaten Landak, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Landak, Tokoh Politik

2.

dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Landak.

Langkah-Langkah Penelitian Langkah-langkah dalam penelitian

Objek

dalam

ini adalah penyusunan proposal, dengan

pelaksanaan

fokus

penyesuaian

menggumpulkan berkaitan

penelitian

adalah

legislasi

dewan

teori,


bahan-bahan

yang

tahun 2009-2014.

data, dari

fungsi

ini

dengan

dengan

mengganalisis

penelitian

judul

penelitian,

menyusun semua

hasil

rangkaian

penggumpulan data (Moleong,2013:127).

5.

Instrumen Penelitian Dalam

dimaksud

penelitian intrumen

kualitatif

pennelitian

yang adalah

peneliti sendiri.Maka dari itu, sebelum 3.

Teknik Pengumpulan Data

melakukan

penelitian

terlebih

dahulu

a) Teknik Wawancara

memahami metodelogi sehinga penelitian ini

Yaitu melakukan Tanya jawab secara

dilakukan dengan baik dan proses-proses

langsung dan mendalam kepada subjek

penelitian dilakukan dengan benar.Selain

penelitian, guna penggumpulan data primer

peneliti sendiri yang menjadi intrumen 6



dalam penelitian ini juga menggunakan

data.

pedoman

triangulasi

wawancara,

dan

dokumentasi

menggunakan kamera.

Dimana

dalam

adalah

penelitiannya

teknik

pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil

6.

Teknik Analisa Data Dalam

penelitian

ini

penulis

menggunakan penggolahan data melalui

wawancara

terhadap

dilapangan

Denzin

objek

penelitian

(dalam

Moleong,

2008:23).

analisis kualitatif.Analisis data kualitatif adalah kegiatan menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

maksud untuk memahami makna nya. (Arikunto, 2006:239).

1.

a. Reduksi data

Sejarah Terbentuknya DPRD Kabupaten Landak.

Reduksi Data yaitu, membuat catatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

penting atau rangkuman inti dari data yang

merupakan lembaga perwakilan rakyat yang

diperoleh melalui wawancara dan telah

ada

dipustakakan.

memiliki tugas untuk membuat rancangan

b. Penyajian Data

peraturan

Penyajian

data

yaitu,

menyajikan

di

tingkat

daerah

pemerintah

Kabupaten/Kota,

bersama-sama

daerah.

Dewan

yang

dengan

Perwakilan

semua data dan informasi yang telah disusun

Rakyat Daerah Kabupaten Landak pertama

dan diklasifikasikan dalam bentuk catatan

kali di bentuk pada tahun 2000 di Ngabang,

dan tulisan.

dengan keanggotaan dari hasil pemilihan

c. Penarikan kesimpulan

pada tahun 1999, dari daerah pemilihan

Merupakan langkah terakhir dari suatu

Kabupaten Landak sebanyak 35 orang.

analisis data yang berusaha mencari arti

Sesuai

terhadap data yang disajikan dan berusaha

15/2000 tentang perubahan undang-unang

menghubungkan data dengan gejala sosial

Nomor 55/1999. Bahwa keanggotaan dewan

lainya.

Kabupaten Landak diisi oleh anggota dewan

d.Teknik Keabsahan Data

hasil pemilihan tahun 1999 yang berasasl

Peneliti

mengunakan

dengan

undang-undang

Nomor

triangulasi

dari daerah pemilihan Kabupaten Landak

sebagai teknik untuk menggecek keabsahan

sebanyak 35 orang dan berdasarkan surat 7



keputusan

Gubernur

Barat

legislasi untuk membuat dan merancanag

Nomor 453 pada tanggal 15 Desember tahun

peraturan yang ada di tingkat daerah.

2000, dengan demikian pelantikan dilakukan

Dimana dewan perwakilan rakyat daerah

oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah

Kabupaten Landak yang ada di tingkat

pada tanggal 19 Desember tahun 2000 di

daerah

Ngabang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

menjalankan tugas dan fungsinya, untuk

Daerah Kabupaten Landak yang memimpin

membuat

pertama kali adalah Drs. Yosep Kilim,

adapun peraturan daerah yang menjadi

berdasarkan

Dewan

peraturan darerah, itupun hanya sebatas

Kabupaten

peraturan, dari pelaksanaan implementasi

Landak pada tanggal 19 juli tahun 2001 di

peraturan tersebut masih belum optimal di

Ngabang.

lingkungan

Perwakilan

sidang Rakyat

Dengan

Kalimantan

paripurna Daerah

terbentuknya

Kabupaten

masih

belum

rancangan

optimal

didalam

peraturan

pemerintahan

daerah,

Kabupaten

Landak.

Landak maka semua urusan dan kepentingan yang ada di daerah tersebut berada di ruang lingkup Kabupaten Landak dan tidak bisa lagi di ganggu gugat. Sesuai dengan

2.

Tugas

dan

Wewenang

DPRD

Kabupaten Landak. Dalam

melaksanakan

keputusan mentri dalam Negeri pada tanggal

legislasi,

6 september 2001 di Ngabang. Dengan

pengawasan, DPRD mempunyai tugas dan

terbentuk nya daerah yang baru tentu

wewenang sebagaimana diatur dalam tata

memikili tugas dan tanggung jawab yang

tertib dewan Kabupaten Landak Nomor 25

berat

rakyat

tahun 2014, dimana tata tertib DPRD Nomor

Kabupaten Landak melalui kebijakan dan

1 tahun 2011 telah dicabut dan tidak berlaku

keutusan antara Bupati dengan DPRD. Maka

lagi. Dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai

dengan

berikut:

untuk

itu

mensejahterakan

untuk

mampu

membuat

keputusan dan kebijakan sebagai dasar untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di tingkat

daerah,

dengan

adanya

fungsi

anggaran

fungsi

dan

fungsi

a. Membentuk peraturan daerah bersama Bupati

dewan

b. Membahas

dan

perwakilan rakyat daerah maka akan mudah

persetujuan

untuk membuat peraturan daerah, apalagi

daerah

dewan yang memiliki tugas dan fungsi

diajukan oleh Bupati.

memberikan

rancangan

menggenai

peraturan

APBD

yang



c. Melaksanakan pengawasan terhadap

k. Melaksanakan tugas dan wewenang

peraturan daerah dan APBD.

lain yang diatur dalam ketentuan

d. Menggusulkan penggankatan dan/atau

peraturan perundang-undangan.

pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati kepada mentri dalam negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan

3.

Hak dan Kewajiban DPRD dan Anggota DPRD.

pengesahan penggangkatan dan/atau pemberhentian.

Dalam

e. Memilih wakil Bupati dalam hal terjadi

kekosongan

jabatan

Wakil

Bupati.

melaksanakan

hak

dan

kewajiban anggota DPRD sebagai berikut: 1. Hak DPRD. a. Hak interpelasi

f. Membrikan

pendapat

pertimbangan

kepada

dan

pemerintah

daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. g. Memberikan

b. Hak anggket c. Hak menyatakan pendapat 2. Hak anggota a. Mengajukan rancangan peraturan

persetujuan

terhadap

daerah

rencana kerjasama internasional yang

b. Mengajukan pertanyaan

dilakuan oleh pemerintah daerah.

c. Menyampaikan usul dan pendapat.

h. Meminta

laporan

keterangan

pertanggungjawaban

Bupati

dalam

penyelengaraan pemerintah daerah. i. Memberikan

persetujuan

terhadap

rencana kerja sama dengan daerah lain atau

dengan

pihak

ketiga

yang

membebani masyarakat dan daerah. j. Menggupayakan kewajiban ketentuan

daerah

d. Memilih dan di pilih e. Membela diri f. Imunitas g. Menggikuti

orientasi

dan

pendalaman tugas. h. Protokoler i. Keuanggan dan administratif.

terlaksananya sesuai

peraturan

dengan

perundang-

undangan.



4.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

sehingga tidak menyimpang dari peraturan

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan

yang sudah ada, dan perlu diperhatikan

Perwakilan

bahwa aspirasi dan partisipasi masyarakat

Rakyat

Daerah

sanggat diperlukan demi kesejahteraan dan

Kabupaten Landak. Pembahasan

pembuatan

rancangan

kemakmuuran

penetapan

memperoleh keputusan yang baik maka para

peraturan daerah mengacu kepada tata terib

pelaku pembuat kebijakan harus banyak

DPRD Kabupaten Landak Nomor 25 tahun

mendengar

2014, dimana tata tertib DPRD Nomor 1

Peraturan daerah merupakan perundang-

tahun 2011 telah dicabut dan dinyatakan

undangan, oleh karena itu kewenagan dan

tidak berlaku lagi, dengan demkian sesuai

mekanisme pembuatanya harus menggikuti

dengan sistematika di atas maka, rancanagan

aturan dan ketentuan sebagai mana yang

peraturan daerah sebagai perangkat hukum

telah diatur dalam undang-undang Nomor 10

merupakan tanggung jawab bagi anggota

tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

dewan

perundang-undangan menegaskan bahwa,

perundang-undangan

sebagai

dan

perwujudan

berjalannya

masyarakat.

aspirasi

dari

Untuk

masyarakat.

sistem demokrasi yang ada di tingkat daerah,

pembentukan

dimana keikutsertaan masyarakat melalui

merupakan salah satu syarat dalam rangka

lembaga

pembangunan hukum nasional.

perwakilan

masyarakat

dapat

menyampai aspirasi.

perundang-undangan

Berkaitan dengan kewenangan yang

Dengan demikian dalam menentukan

dimiliki oleh lembaga legislatif, maka perlu

perangkat hukum yang mengatur seluruh

dilihat sejauh mana kemampuan dan peranan

aspek

dan

anggota dalam proses legislasi yang ada di

bernegara, maka yang memegang kekuasaan

tingkat daerah, karena tugas dan fungsinya

penuh adalah rakyat. Hal ini menunjukan

dalam membuat peraturan daerah memang

betapa pentingnya sebuah peraturan atau

berada

produk hukum dibentuk demi terciptanya

pemerintah yaitu lembaga yang memiliki

ketertiban dan keamanan di lingkungan

hak inisiatif untuk membuat peraturan

masyarakat bernegara. Oleh karena itu

daerah. Proses legislasi merupakan suatu

didalam

harus

ragkaian yang sudah semestinya disesuaikan

dan

denngan kebutuhan, karena suatu kebijakan

turunan dari undang-undang yang sudah ada

senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai yang

kehidupan

dilakukan

bermasyarakat

pembuatan

peraturan

dengan

aturan-atuuran

pada

DPRD

sebagai

lembaga



berlaku dimasyarakat. Adapun faktor yang

merupakan inisiatif anggota bukan hak

mempengaruhi

inisiatif

fungsi

legisasi

anggota

lembaga

sehingga

dapat

dewan Kabupaten Lnadak yaitu:

mempermudah anggota dalam membentuk

a) Faktor Tata Tertib

peraturan daerah.

Peraturan tata tertib DPRD merupakan peraturan yang dibaut oleh anggota dan di

b) Faktor

menjalankan

tugas

dan

Sumber

Daya

Manusia.

jalankan oleh anggota dewan itu sendiri untuk

Kualitas

Sumber Daya Manusia merupakan apa yang

dimiliki

oleh

manusia

dan

aaaaaafungsinya sebagai fungsit anggota

diimplementasikan

dewan. Dimana tata tertib merupakan aturan

perkerjaan

yang disepakati bersama sebagai acuan

mampu menjalankan tugas dan fungsinya

anggota didalam menjalankan tugas dan

secara tetap dan bertangung jawab terhadap

fungsinya untuk membuat peraturan daerah.

tugas dan peran. Salah satu faktor yang

Dilama tata tertib dewan Kabupaten Landak

mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi

nomor 25 tahun 2014 pasal 86 menyatakan

di dewan Kabupaten Landak adalah kualitas

bahwa rancangan peraturan daerah yang

sumber daya dan kualitas anggota sanggat

berasal dari dewan dapat diajukan oleh

menentukan hasil dari sebuah peraturan atau

anggota dewan, dan komisi, gabungan

produk hukum yang dibuat oleh lembaga

komisi atau badan legislasi daerah, dengan

legislatif, dimana peraturan tersebut pro

peratran

dewan

terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten

Kabupaten Landak diberi kebebasan dan

Landak. Dilihat dari tingkat pendidikan

kewajiban

anggota dewan Kabupaten Landak msaih

daerah,

tata

tertib

didalam dimana

tersebut

membuat

dewan

bidang

dimikikinya,

dimana

bisa

relative rendah, ditingkat SMA sederajat

mengusulkan dengan sendirinya (Ranperda)

persentasenya yaitu 31,42% dan di tingkat

yang akan dibuat, diaman anggota diberi hak

Strata Sarjana lebih rendah yaitu 22,85%.

inisiatif

rancangan

Dimana dapat kita lihat bahwa msaih

peraturan daerah, dimana anggota dewan

rendahnya tingkat pendidikan dan sumber

Kabupaten Landak belum optimal didalam

daya yang dimiliki anggota dewan yang

menjalankan hak inisiatif anggotanya, yang

relative masih rendah. Ini merupakan salah

berdampak terhadap hasil peraturan daerah

satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

yang belum optimal. Bahwa hak inisiatif

fungsi legisalsi dewan kabupaten landak

untuk

anggota

peraturan

yang

terhadap

mengajukan



didalam

membuat

rancangan

peraturan

mempunyai

pengaruh

bersar

terhadapa

daerah.

pembuatan rancangan perundang-undangan,

c)

dimana keputusan dan kebijakan hukum

Faktor Tenaga Ahli Guna menunjang kualitas anggota

dewan

dalam

menjalankan

dan

politik pemenang pemilu, diaman dilihat dari

fungsinya, sesuai dengan tata tertib dewan

anggota dewan lebih banyak dari anggota

Kabupaten Landak menyataan bahwa, setiap

partai pemenang pemilu, tentu memiliki

fraksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat

pengaruh besar bagi anggota partainya

1, satu orang tenaga ahli paling sedikit

kurang di parlemen, sehingga menjadi

memiliki persyaratan sebagai berikut yaitu

kesulita bagi anggota didalam menggunakan

serendah-rendahnya

dengan

hak inisiatifnya, tentu kita tau bahwa

pengalaman kerja selama 5 tahun dan strata

keputusan anggota dewan merupakan hasil

dua (S2) pengalaman kerja 3 tahun dan strata

dari

S3 selama satu tahun pengalaman kerja.

Didalam

Keberadaan tenaga ahli merupakan hal yang

didalam rencanrang peraturan daerah.

setara

tugas

masih dipengaruhi oleh kekuasaan partai

S1

sangat penting didalam lembaga DPRD sehingga dapat memudahkan anggota untuk konsultasi

tentang

rancangan

keputusan

kolektif

memutuskan

dan

kolegial.

kejikankan

dan

2) Faktor Pengalaman Pengalaman anggota dewan didalam

peraturan

membuat rancangan peraturan daerah masih

daerah dan hal lainya yang menyangkut

rendah, maka dari itu pengalaman menjadi

kepentingan anggota. Namun keberadaan

dasar yang sanggat penting bagi anggota

tenaga ahli disetiap komisi, masaih kurang

dewan

danada yang setuju danada juga yang tidak

peraturan daerah, dari pengalaman tersebut

setuju dengan adanya keberadaan tenaga ahli

anggota

di setiap komisi, dimana ini salah satu faktor

menjalankan tugas dan fungsinya untuk

yang menghambat didalam pelaksaan fungsi

membuat (Raperda), sehingga tidak menjadi

legisasi anggota dewan Kabupaten Landak,

penghambat bagi anggota dewan tersebut,

sehingga belum berjalan secara optimal.

berkenaan dengan hal tersebut anggota

d) Faktor Lain

dewan

1) Faktor Partai Politik

anggota

didalam

membuat

dewan

akan

kabupaten yang

ranrangan

mudah

landak

tidak

berpengalaman

didalam

semua didalam

Berdasarkan hasil penelitian peneliti

membuat rancangan peraturan daerah, dimna

dilapangan bahwa faktor partai politik

sebagian hasil peraturan daerah yang dibahas 12



adalah hasil dari studi banding dari daerah

fungsinya sebaga anggota dewan, dimana

lain, yang dibahas bersama-sama dengan

aturan dan ketentuan sudah di atur didalam

tenaga ahli baik akademisi, maupun para

tata tertib dewan.

anggota

2. Faktor Sumber Daya Manusia

dewan,

sehingga

hasil

dan

implementasi dari pearuturan tersebut sulit

Masih kurangnya kemampuan anggota

untuk dijalankan. Seseorang anggota dewan

dewan didalam segi pendidikan dan sumber

dapat dikatakan berpengalaman jika anggota

daya

mampu

menyusun

membuat

daerah

bersama-sama

rancangan dengan

peraturan

yang

dimiliki

rancangan

anggota

didalam

peraturan

daerah,

anggota

sehingga menjadi penghambat bagi anggota

lainya, sehingga hasil peraturan tersebut bisa

untuk menjalankan fungsi dan hak inisiatif

diterapkan yang sesuai dengan kondisi

anggota didalam membuat peraturan daerah.

ekonomi, sosial budaya yang ada di daerah.

3. Faktor Tenaga Ahli Tenaga ahli merupakan seseorang yang di perlukan didalan lembaga (DPRD) dimana tenaga ahli tempat para anggota

E. KESIMPULAN

dewan Dari

kelima

faktor

yang

untuk

berkonsultasi

tentang

rancangan peraturan daerah yang akan di

mempengaruhi pelaksaan fungsi legislasi

usulkan,

dewan perwakilan rakyat daerah tersebut,

mengguasai bidang pemerintahan dan pahan

penulis menyimpulkan bahwa semua faktor

dengan tugas dan fungsi dewan.

yang mempengaruhi tugas dan fungsi dewan

4. Faktor Partai Politik

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dimana

tenaga

ahli

harus

Partai politik merupakan alat untuk

tidak luput dari kelima faktor tersebut,

mendapatkan

semua memiliki pengaruh yang cukup besar

kekuasaan yang didapatkan dipergunakan

didalam membuat peratran daerah.

dengan baik,untuk kepentingan bangsa dan

1. Faktor Tata Tertib

Negara,

Berdasarkan pembahasan yang penulis

sehinga

kekuasaan,

dapat

sehrusnya

mensejahterakan

rakyat, partai politik memiliki pengaruh

lakukan bahwa kendala tata tertib seperti:

yang

kurangnya anggota yang menjalankan tata

kepentingan dan kekuasaan, dimana melalui

tertib yang sudah dibuat anggota sebagai

partai politik semua keputusan dan kebijakan

dasar

hukum dapat dipengaruhi oleh partai politik.

untuk

menjalankan

tugas

dan

sangat

besar

bagi

pemangku



tersebut tentu memiliki dampak yang baik

5. Faktor Pengalaman

terhadap

kemajuan

dan

Pengalaman merupakan modal dasar

perkembangan yang ada di tingkat

bagi seseorang untuk menjalankan tugasnya,

daerah, anggota dewan diminta untum

dimana dari pengalaman seseorang mampu

mampu

untuk menjalankan tugasnya dengan mudah,

fungsinya sebagai wakil rakyat yang ada

dapat

dewan

di tingkat daerah, untuk membuat

yang

rancangan peraturan yang sesuai dengan

memiliki pengalaman didalam membuat

kepentingan masyarakat, dan bukan

rancangan

untuk kepentingan partai dan kelompok.

dilihat

kabupaten

bahwa

landak

anggota

tidak

peraturan

semua

daerah,

sehingga

pengalaman menjadi salah satu faktor yang

2.

menjalankan

tugas

dan

DPRD yang memiliki tugas dan fungsi

mempengaruhi anggota untuk membuat

legislasi

daerah,

yang

membuat

rancangan peraturan daerah.

peraturan daerah bersama-sama dengan Bupati, kiranya rancangan peraturan daerah

dengan

kondisi

ekonomi sosial dan budaya yang ada di

F. SARAN

daerah Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada

disesuaikan

kesempatan

ini

penulis

ingin

sehinga

mudah

didalam

penerapannya. 3.

Perlu kesadaran bagi anggota dewan

memberikan beberapan saran yang berkaitan

harus

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

Politik,

pelaksanaan

Rakyat, sehinga sebuah jabatan tidak

fungsi

legislasi

dewan


dibedakan mana kepentingan Bisnis

dengan

kepentingan

salah digunakan.

ialah sebagai berikut: 1.

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

(DPRD) merupakan lembaga parlemen

G. REFERENSI

yang ada di tingkat Daerah/Kabupaten Kota,

dimana

peraturan

yang

ada

1.

Buku-Buku:

ditingkat daerah merupakan hasil karya anggota dewan yang ada di tingkat daerah,

dengan

adanya

peraturan

Budiardjo, Meriam.2008.Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Efriza.2014. Studi Parlemen.Malanf: SETARA Press. 14



Anggara, Sahya. 2013. Sistem Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Politik

Rahman. A. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yongyakarta: Graha ilmu. Darmawan, IKsan. 2013. Analisis Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Alfabeta. Nawawi, Hadari. 2005. Metode Penelitian Sosial.Yongyakarta: Gajah Mada University Press. Cipto, Bambang. 1995. DPRD Dalam Era Pemerintahan Modern Industri. Jakarta: Raja Grafika Persada. Marbun.B.N. 1994.DPRD Masalah dan Masa Depannya.Edisi Revisi Jakarta: Pusta sinar Harapan. Moleong, J, Lexy. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta. Sandjaja, B Dan Herianto, Albertus. 2006. Panduan Penelitian. Jakarta: Prestasi Pustakakarya. Pakpahan, Muchtar. 1994. DPR RI Semasa Orde Baru. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kurniadi. Tony. 2013. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalyudi.2009. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi.Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura Pontianak.

2.

Sumber lain

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Tata Tertib Dewan Kabupaten Landak Nomor 25 Tahun 2014-2019. https://shiningwiris.wordpress.com/2012/04/ 17/trias-politica/. Diakses tgl 24 April 2015. http://heryabduh.blogspot.com/2009/09/pera nan-fungsi-legislasi-dprd-dalam.html. Diakses tgl 25-04-2015. http://tizarrahmawan.wordpress.com. di akses tgl 18 januari 2015.

Kristiningrum, Risa. 2007. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Peyelengaraan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Penyusunan Peraturan daerah Kota Malang Tentang Penyelengaraan dan Retribusi Ijin Lokasi). Malang Universitas Brawijaya. Ariyati, Dwi, Teni. 2010. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ngawi.Universitas Sebelas Maret Surakarta. 15 ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan

KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGELOLA

TINGGI

JURNAL MAHASISW A

'" Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: httg:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYAT AAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARY A ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addresl HP

. AlnQ.i

; ~::~:i.j~):Q~~::::l~::::::::::::::::::::::::::::: : 1.f...I.I.f[.l~

: ISIP I ..t.~.p'?IJ.

.

1.~~.mi~~.~.I .

: ..I.\".r.:'.~.•....f~~J.t~~

l.

d

: Ar.~f..\.~.$.l.p.~~:5.f.?.e.~.~.I~.:.~~.~ ..1.~ 5~

-~116- J1.._§9

.

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelu1usan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ..ftr.'sl.r.J *) pada Program Studi .. }(..,r!}..y ..... r.~~.~/b:F.::: ... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang beIjudul**) :

...f..C!.F.:1:E:. ~. .f.~~~C '1.~.~J '!!.~~.t~.?J.~t.'! ..~( t.~!~
......~~~..l.(:.~.~.f.:t.· d.~.'!'!.~~ f..~r::.~~.e:(.~.f(? CC!.~.':t.~ qC!.~!":!!..I_."

.......r..~'::.~~.~

~q!J...--:-: ..~~~l.,

f~~.4:

I:7:~~.I!:p.~I]

. (...~.r:..ct.f!.I5. .

.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkani mempublikasikannya di Internet atau media lain):

CJ Secarafulltex CJ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku. untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dibuat di Pada tanggal

: Pontianak

: Z..l..:::!?5. ..~.~!.~.....

Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (publika/GovernanceIAspirasiISociodev/Sosiologique) Setelah .mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini hams di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LANDAK PERIODE

Recommend Documents