AKUNTABILITAS SEKRETARIAT DPRD DALAM MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SANGIHE Oleh: Einstein. W. Pontius, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi
Abstrak Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam menunjang tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara,. Masalahan penelitian ini adalah apakah akuntabilitas Sekretariat Dewan Kabupaten Sangihe dalam menunjang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah bejalan dengan baik ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana akuntabilitas Sekretariat Dewan Kabupaten Sangihe dalam menunjang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pandangan Turner dan Hulme ( 1997 ) mendefinisikan Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sector publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini difokuskan pada akuntabilitas Sekretariat DPRD Sangihe dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD sangihe. Adapun informan dalam penelitian ini adalah anggota dari tiap fraksi, Sekretaris Dewan dan pegawai yang ada disekretariat DPRD. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah wawancara. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas yang ada disekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan. Dimana ada beberapa hal seperti inisiatif dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan masih ada kelemahan. Kata Kunci : Akuntabilitas, Tugas, Fungsi, DPRD
Pendahuluan Sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di daerah, DPRD mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Peran tersebut dengan tegas menunjuk pada aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas sebagai salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan berdaulat, yang tentunya tidak bisa terlepas dari dinamika kualitas infastruktur politik, hubungan dengan lembaga lainnya dalam bingkai nilai-nilai pemerintahan nasional yang dinamis dan aspiratif. Akuntabilitas Sekretariat DPRD dalam melaksnakan tugas dan fungsi utama mereka ditentukan oleh kualitas anggotanya yang tangguh, berintegritas, dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Pengatuhan politik yang prima dan kemampuan komunikasi yang mumpuni merupakan modal penting untuk memahami dan menguasai sejauh dan sedalam mungkin persoalan rakyat, sehingga dalam membuat keputusan berdasarkan fakta, independen dan komprehensif, tidak keliru dan sesuai rencana. Hal ini memerlukan pola pikiran yang independen, tidak memihak, bebas dari intervensi serta adanya aset yang baik terhadap riset dan fasilitas kantor. Kewenangan yang tidak efektif, kepemimpinan yang lemah dan staf admnistrasi yang kurang terlatih serta kurangnya informasi adalah faktor-faktor yang menghambat efektifitas dan demokrasi. Setiap DPRD dibantu oleh sekretariat dewan (Sekwan) yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Sekretariat DPRD sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang RI nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, namun anggaran yang mereka miliki biasanya tidak memadai sehingga tidak
dapat mendukumg DPRD dalam melakukan riset independen dan menyediakan informasi secara penuh yang nantinya akan berpengaruh terhadap akuntabilitas serta wewenang dalam menjalankan peran serta fungsinya. Sekretariat DPRD Kabupaten Sangihe mempunyai tugas yang penting dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan menyalurkan kepentingannya. Lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam peraturan daerah. Dalam meningkatkan akuntabilitas peran serta fungsi DPRD Kabupaten Sangihe maka perlu adanya penyatuan arah serta pandangan bagi setiap jajaran yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas atau fungsi baik manajerial atau operasional di seluruh bidang ataupun tugas dan unit suatu lembaga secara akuntabilitas dan terpadu. Serta diperlukan pemimpin yang baik agar suatu lembaga itu dapat bekerja secara efektif dan efisien serta ekonomis dalam menunjang dan melaksanakan tugas kelembagaan ataupun pembangunan. Dalam menunjang peran,tugas serta akuntabilitas, kemampuan kepemimpinan Ketua DPRD maupun jajarannya merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Namun pada kenyataannya akuntabilitas para jajaran Sekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan dalam penyiapan administrasi ataupun dalam membantu tugas pokok DPRD serta harus ada penerapan landasan transparansi sebagai wujud pemerintahan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Uraian permasalahan diatas tentunya diperlukan suatu kajian mendalam untuk diteliti sehingga ditemukan kebenarannya, oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini pada akuntabilitas Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sangihe, yang dikaji melalui pola tingkahlaku anggota Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan fungsi DPRD dapat tercapai dengan baik. Bertitik tolak pada pemikiran
diatas, maka dapatlah dikemukakan rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : Apakah akuntabilitas Sekretariat Dewan Kabupaten Sangihe dalam menunjang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah bejalan dengan baik ? Untuk mengetahui sampai sejauh mana akuntabilitas Sekretariat Dewan Kabupaten Sangihe dalam menunjang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konsep Akuntabilitas 1. Pengertian akuntabilitas Turner dan Hulme ( 1997 ) mendefinisikan akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit mewujudkan daripada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sector publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Syahurin Rasul ( 2002 : 8 ) mengemukakan akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Lebih lanjut lagi Syahrudin Rasul (2002 :11), menjelaskan berbagai dimensi akuntabilitasi yaitu : 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity and legality) Akuntabilitas hokum dan kejujuran adalah akuntabilitas lelmbaga-lembaga public untuk berperilaku jujur serta bertanggungjawab dan mentaati ketentuan hokum yang berlaku. Dalam hal ini penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan norganisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaraan penyalahgunaan jabatan., korupsi dan kolusi. Akuintabilitas hukum menuntut penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik dan organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi. 2. Akuntabilitas manajerial
Akuntabilitas manajeral yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban umtuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Dimana secretariat DPRD sebagai jembatan penghubung antara eksekutif dan legislative harus mampu menunjukan kapabilitas kerja serta akuntabilitas dan pelaksnaan program- program dalam membantu Tugas Pokok DPRD. 3. Akuntabilitas program Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung, strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuam organisasi. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi atau lembaga telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembagalembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang dibuat smapai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi 4. Akuntabilitas kebijakan Lembaga-lembaga politik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan akuntabilitas lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan harus memertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemamgku kepentingan mana yang akan terpengaruh dan 2. Mekanisme akuntabilitas Menurut loina lalolo Krina P (2003) mekanisme akuntabilitas merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman dalam menerapkan akuntabilitas. Secara ringkas,
mekanisme akuntabilitas mecakup hal-hal tersebut : a. Pembuatan sebuah keputusan dan laporan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap msyarakat yang membutuhkan b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administarsi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku distakholders c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku. d. Adanya ketentuan untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi ketentuan pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi e. Konsisten maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mecapai target tersebut. 3.
Prinsip- prinsip akuntabilitas Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPK yaitu sebagai berikut : 1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel 2. Harus merupakan suatu system yang dapat ,menjamin pengunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh 5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai
katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1. Sekretariat DPRD Dalam rangka mencapai suatu tujuan yang ditetapkan, lembaga pemerintah harus mempu memberikan pedoman pada anggota-anggotanya atau jajarannya, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang dalam masyarakat. DPRD dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah harus mampu mengupayakan terlaksananya tugas dan kewajiban daerah dan tanggap dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta berperan aktif dalam pencapaian tujuan menurut undang-undang yang berlaku. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR,. Dibentuk Sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, admnistrasi keuanagan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional dibawah dan bertannggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara Administartif bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.. Adapun fungsi sekretariat DPRD adalah sebgai berikut: 1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD 3. Penyelenggara rapat-rapat DPRD. 4. Penyediaaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPRD Kabupaten /Kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten/Kota. Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari : A. Bagian umum 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan 2. Sub Bagian Kepegawaian 3. Sub Bagian Perlengkapan B. Bagian Persidangan 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah 2. Sub Bagian perundangundangan 3. Sub Bagian Dokumentasi C. Bagian Protokol 1. Sub Bagian Protokol 2. Sub Bagian Pelayan Aapirasi Masyarakat 3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan D. Bagian Keuangan 1. Sub Bagian Anggaran 2. Sub Bagian Perbendaharaan 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan 2. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe a. Kedudukan Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga pemerintah daerah lingkup pemerintahan kabupaten,maka keberadaan Sekretariat DPRD kabupaten dangat strategis dan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di daerah. Dalam hal ini Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten diharapkan mampu mengemban tugas dan fungsi sebagai fasilitator,dinamisator, komunikator dan
mediator dalam menjabatani hubungan kemitraan yang harmonis antara badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah. Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sedangkan Struktur dan susunan organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sekretariat DPRD Kabupaten di pimpin oleh Sekretaris DPRD Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris DPRD Kabupaten maupun jajarannya menerapkan konsep kordinasi,integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, dimana pimpinan harus mempunyai kapabilitas serta hubungan yang baik dengan jajarannya sehinhgga dalam peran ataupun tugas yang diembannya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Berdasarkan pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah, bahwa Sekretaris DPRD mempunya Tugas : Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, Administrasi, keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugastugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe, Sekretariat DPRD
memberikan layanan administrasi kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas,fungsi dan kewenangan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah maupun sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. c. Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan administarsi Kesekretariatan DPRD 2. Penyelenggaraan Administarsi Keuangan DPRD 3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, dilaksanakan berdasarkan kontrak Kerja. Metode Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di depan dan sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang lebih mempriorotaskan pada gambarangambaran atau kejadian yang nyata. Penelitian ini di fokuskan pada Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Sangihe dalam menunjang tugas dan fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menunjang Tugas dan Fungsi DPRD difokuskan pada: - Akuntabilitas hukum - Akuntabilitas kebijakan - Akuntabilitas pekerjaan - Akuntabilitas program penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.Dengan demikian rencana informan dalam penelitian ini adalah : anggota dari tiap fraksi,sekretaris dewan dan pegawai sekretariat DPRD Instrumen atau
alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah pedoman wawancara atau daftar pertanyaan.Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara secara terpimpin terhadap sampel informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pencatatan atau pengisisan formulir. Analis yang digunakan dalam penelitian digunakan dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan peranan Sekretariat DPRD Kabupaten Sangihe dalam menunjang tugas dan fungsi Dewan perwakilan rakyat Daerah. Hasil Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya Sekretariat DPRD, sesuai dengan fokus penelitian ini, akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas pekerjaan yang ada di Sekretariat DPRD kabupaten Sangihe dalam mnenunjang fungsi DPRD. 1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran Dalam menunjang fungsi DPRD, akuntabilitas hukum dan kejujuran memiliki dampak tersendiri, dimana apabila pegawai Sekretariat dewan bekerja tidak sesuai dengan prosedur hukum serta bersikap jujur tehadap pekerjaan, maka dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan itu sendiri, akuntabilitas hukum yang dimaksud adalah lebih cenderung di khususkan pada kualitas kerja yang sesuai dengan prosedur hukum terutama dalam membantu menjalankan program-program yang telah ditugaskan, hal ini menjadi penting karena apabila tugas yang diemban tidak sesuai dengan prosedur hukum, akan mengakibatkan dampak yang buruk serta dapat mencoreng nama lembaga tersebut sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana gambaran akuntabilitas hukum serta penyalahgunaan jabatan, maka peneliti mewawancarai tentang akuntabilitas hukum Pegawai dengan para informan, dan diperoleh sebagai berikut: Menurut Sekretaris Dewan yaitu ibu Novi. Juliantana SH,MM semua jajaran baik staff
ataupun kepala-kepala bagian yang ada di Sekretariat DPRD kabupaten kepulauan sangihe sudah memahami dengan baik bagaimana prosedur pelaksanaan kerja harus sesuai dengan peraturan yang ada serta setiap pegawan harus mampu bersikap jujur terhadap apa yang dilaksanakan. Berikut kutipan wawancaranya : “ Selaku kepala di Sekretariat DPRD ini saya harus memastikan bahwa semua jajaran yang ada di sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan program serta membantu pelaksanaan tugas pokok DPRD harus benarbenar sesuai dengan prosedur hukum dan mampu bersikap jujur agar supaya tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik” Menurut Dra, Grace A sondakh yang adalah kepala bagian umum sekretariat DPRD, dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang harus diperhatikan adalah peraturanperaturan hukum atau peraturan yang lainnya dimana bukan hanya ketua DPRD tetapi semua jajaran yang ada harus patuh terhadap hukum agar pencapaian tugas ataupun tujuan akan berjalan dengan baik tanpa ada penilaian yang buruk dari berbagai pihak. Seperti stafstaf dibagian admnistrasi yang langsung diawasinya mempunyai kejujuran serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pelaksnaan tugas. mengenai akuntabilitas kejujuran sekretariat DPRD selalu mengindari penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi. karena itu ketua dan para jajaran harus benar-benar mempunyai intgritas serta efektif dalam berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi. Selengkapnya kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut: ”saya selalu memberikan contoh kepada staf yang ada untuk dapat melaksnakan pekerjaan sesuai dengan prosedur hukum yang ada serta harus berkapabilitas agar penyalahgunaan jabatan dapat dihindari dan
pencapaian tujuan dapat terlaksna dengan baik.” Pendapat yang berbeda peneliti temukan ketika melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan DRA.R.Lahea yang berpendapat bahwa staf sekretariat pada umunya bekerja optimal jika ada paripurna, laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban Bupati (LPJ). Memang betul staf yang di Sekretariat Dewan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur huukum yang ada Bahkan jika dilihat dari Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai sangat baik, yang saya ragukan adalah mengenai kejujuran itu sendiri karena apabila terjadi penyelewengan maka kualitas kerja akan mengalami hambatan, Memang jika dilihat dari kinerja staf yang ada, sangat baik bahkan bisa diberikan angka 100. Tapi perlu ditekankan disini, para staaf serta semua jajaran yang ada di secretariat DPRD harus melaksanakan tugas sesuai paraturan yang ada agar bebagai tindak pidana seperti korupsi dapat dihindari. Mengenai prinsip yang dijelaskan oleh Syahrudin Rasul, akuntabilitas hukum berkaitan dengan pertanggung jawaban mengenai kejujuran dan hukum yang berhubungan dengan tidak melakukan peyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dan jaminan untuk mentaati hukum. 2. Akuntabilitas Program Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan upaya untuk memperoleh hasil minimal dengan biaya optimal. pelaksanaannya haruslah ditunjang oleh staf dewan sebagai pelaksana teknis yang mengatur segala kelengkapan yang diperlukan oleh anggota DPRD. Menurut informan yaitu Sekretaris Dewan dalam menjalankan berbagai program, staf mempunyai peran yang sangat signifikan. Karena angggota DPRD hanya melaksanakan tugas sesuai dengan funggsinya itu, anggota tidak tahu-menahu tentang Administrasi kesekretariatan. Jadi menurut informan, kontribusi yang telah diberikan oleh staf Sekretariat Dewan selama ini sangat besar manfaatnya. Sebab semua program- program yang ada tidak akan jalan kalau tidak ada
kontribusi yang diberikan oleh staf. Selama ini kontribusi yang diberikan oleh staf sesuai denga tugas pokok dan fungsi staf Sekretarias DPRD. Misalnya jika ada rapat-rapat atau pleno tentang pembentukan atau perumusan Produk Hukum Daerah, dalam hal ini staf hanya memfasilitasi segala yang diperlukan oleh DPRD. semua staf yang ada dalam Sekretariat mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanan program serta fungsi DPRD, berikut transkrip wawancara dengan informan: “kami selalu menjalankan program sesuai tujuan serta menyiapkan segala sesuatu hal-hal yang diminta oleh anggota, misalnya menyiapkan kelengkapan elektronik dan kelengkapan lainnya yang bisa menunjang pelaksanaan fungsi DPRD. staf juga hanya sebatas mendokumentasikan atau mencatat setiap Produk Hukum dareah dan monsosialisasikan setiap produk Hukum yang disahkan. Tapi untuk duduk sama-sama mo bahas produk hukum daerah, staf Sekretariat Dewan tidak mempunyai kewenangan”. Menurut informan sekretaris dewan, akuntabilitas program harus sesuai dengan kebutuhan serta harus ada keterbukaan agar semua program yang dijalnkan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Sedangkan menurut informan Kepala Bagian Persidangan, mengatakan kami sebagai staf sangat membantu juga dalam menunjang program-program, berikut ini transkrip wawancara dengan informan: “staf Sekretariat Dewan memang merupakan unsur pelayanan bagi anggota DPRD, contohnya apabila anggota dewan bersidang dalam membahas dan menetapkan programprogram ataupun peraturan daerah, peran kami dalam menunjang program tersebut adalah mencatat dan mengarsipkan, sampai mencetak draft yang telah dibahas tersebut yang kemudian di sampaikan lagi kepada anggota mungkin dalam hal ini pimpinan dewan”. Berdasarkan data informasi yang diperoleh ternyata staf Sekretariat dewan mempunyai andil yang sangat besar dalam menunjang berbagai program-program serta
fungsi DPRD. Sebab DPRD juga adalah mausia biasa yang mempunyai keterbatasan. Jadi tanpa bantuan staf DPRD tidak bisa menyelesaikan fungsinya denga baik. Sedangkan menurut Informan Kepala Bagian Administrasi, sebagai staf Sekretariat Dewan selain melaksanakan Administrasi kesekretariatan dan penyiapan penyusunan SKPD, staf juga berperan penting dalam membantu berbagai program yang ada seperti membantu dalam penyiapan rapat koordinasi serta memfasilitasi tenaga ahli bidang perundang-undangan monitoring dan ikut mensosialisasikan Peraturan Daerah yang dibentuk dan disahkan, berikut ini transkrip wawancara dengan informan: “dalam menjalankan berbagai program yang ada kami sebagai staaf selalu standby dalam membantu menjalnkan program-program seperti pengadaan perlengkaoan dan peralatan gedung kantor”. Sesuai dengan fokus penelitian yang adalah akuntabilitas program sekretariat DPRD dalam menunjang tugas pokok DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Maka untuk mendapatkan keakuratan dari objek yang diteliti, peneliti menjadikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Informan pembanding. Agar dapat diketahui apa benar objek yang diteliti melaksanakan dan menjalankan program sesuai tujuan ? Maka dapat diperoleh hasil dari wawancara dengan informan pembanding sebagai berikut: menurut informan yang adalah ketua DPRD berpendapat bahwa, staf Sekretariat Dewan turut membantu dalam melaksanakan berbagai program yang ada baik secara Administratif dan teknis Operasional dan melakukan tugas pendampingan dalam masa reses DPRD. jadi pelayanan yang dilakukan oleh staf sudah sangat baik tapi diharapkan staf yang da di Sekretariat Dewan lebih profesional lagi, karena seringkali staf juga lambat dalam mencermati tenaga ahli yang diperlukan dalam rapat-rapat dan pleno. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sudah sangat baik dan jauh lebih optimal dan selalu memuaskan. Menurut peneliti dan dilihat dari hasil wawancara langsung dilokasi penelitian ternyata memang betul Staf Sekretariat Dewan berperan aktif juga dalam membantu
melaksanakan program-program yang ditetapkan. Sudah cukup baik staf berperan membantu pelaksanaan fungsi DPRD. Khususnya dalam menyiapkan tenaga ahli di bidang hukum dalam pembentukan peraturan daerah. Akan tetapi akuntabilitas dalam menjalankan tugas ataupun program yang ada harus masih ditingkatkan guna pencapaian suatu tujuan. sesuai dengan peryataan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengatakan bahwa akuntanbilitas program adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program, yakni apakah semua rencana kegiatan ataupun tugas dapat berjalan dengan baik atau tidak. 3.
Akuntabilitas kebijakan Sekretariat DPRD selaku lembaga publik harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakankebijakan yang diambil serta kebijakan yang dibuat harus didasasari dengan kepentingan umum agar lembaga ini pantas menjadi ujung tombak pelaksanan pemerintahan yang baik. Kebijakan-kebijakan yang ada disekretariat DPRD kabupaten Sangihe dikeluarkan dengan baik serta dijalnkan seefektif mungkin dan memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari kebijakan tersebut, pernyataan ini disampaikan oleh bapak korneles staf ahli dari fraksi Gerindra. Beliau mengatakan bahwa : ” Suatu kebijakan itu harus diambil dengan memperhatikan sebab akibat serta harus didasari dengan kepentingan umum. Jika kebijakan yang dikeluarkan oleh secretariat DPRD dinilai kurang baik oleh masyarak mungkin masyarakat menilai pemerintah hanya mementingkan kepentingan golongan bukan untuk mensejahterakan masyarakat akan tetapi saya melihat berbagai kebijakan seperti kebijakan mengenai pengelolaan keungan daerah sudah efektif dan efisien ” Pernyataan Bpk staf ahli tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan anggota dewan dari fraksi Demokrat yaitu Bpk Kristian. Natingkaseh yang sudah peneliti ungkapkan pada pembahasan sebelumnya, terkait dengan
akuntabilitas kebijakan, berikut peryataan anggota dewan tersebut “disini pembuatan kebijakan diambil dengan sangat memperhatikan kondisi dan kepentingan uimum seperti penyusunan dan penetapan APBD dimana DPRD harus benarbenar memahami serta memikirkan tujuan yang ditetapkan. Ya..walaupun sebagian besar anggota dewan tingkat pendidikannya hanya SMA akan tetapi kebijakan yang diambil haru setingkat Dr. agar masyrakat dapat menilai secara baik wakil mereka” Menurut Mahmudi akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawabn lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Untuk itu lembaga- lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan( stakeholder) mana yang terpengaruh dan memperoleh manfaat serta dampak negatif atas kebiajakan tersebut 4. Akuntabilitas Pekerjaan Didalam pelaksannanya,sebuah lembaga akan dikatakan akuntabel apabila kualitas kerja meraka benar-benar sesuai dengan harapan serta segala sesuatu atau aktifitas yang terjadi dilembaga tersebut menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Mahmudi (2010:28) mengatakan bahwa akuntabilitas pekerjaan juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas manajerial dimana lembaga-lembaga publik dalam melaksnakan tugas maupun pengelolaan organisasi harus secara efektif dan efisien. Sebagai lembaga publik Sekretariat DPRD harus memiliki etika dan tanggungjawab yang sesuai dengan ketentuan administrasi ataupun pekerjaan meraka. Serta memenuhi konsep yang diterapkan Menurut informan yaitu staf pada Bagian Keuangan mengatakan, bahwa dalam menunjang tugas pokok DPRD perlu adanya akuntabilitas. Staf selalu berperan aktif dalam membantu DPRD dalam menunjang fungsi ataupun tugas pokok. Staf tidak langsung mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-
undang, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah. Jadi dalam menunjang fungsi DPRD sekali lagi staf hanya sebagai fasilitator. Sedangkan menurut informan lainnya staf di Bagian Persidangan, semua staf yang ada di Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi ataupun tugas pokok DPRD ini, bukan semua staf yang ikut menunjang fungsi Pengawasan tapi semua ada pembagian kerja. Tapi kami sebagai staf, hanya memfasilitasi semua kebutuhan DPRD. Menurut informan lainnya yaitu Kepala Bagian Persidangan dan Kepala Bagian Keuangan. Dalam menunjang fungsi DPRD, diperlukan tanggung jawab ataupun kinerja yang baik maka staf hanya melaksanakan tugas untuk mendokumentasikan setiap kajian DPRD mengenai hasil pengawasan terhadap setiap Peraturan Pemerintah Daerah dan Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Jadi fungsi staf Sekretariat Dewan hanya mendokumentasikan setiap hasil pengawasan DPRD terhadap Kajian Kebijakan yang dikerluarkan Pemerintah Daerah dan setiap Peraturan Bupati. Tapi menurut informan Kepala Bagian Persidangan, staf Sekretariat Dewan akuntabilitas kinerja dari staff sudah baik walaupun hanya memfasilitasi dan kordsinasi pengaduan masyarakat tentang kebijakan Bupati atau setiap Peraturan Bupati yang menurut masyarakat tidan mementingkan kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi setelah menerima pengaduan dari masyarakat, maka semua yang telah didokumentasikan, diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan menindak lanjuti dan mengawasi Peraturan Bupati atau Kebijakan Bupati yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya. Sesuai dengan fokus yang adalah akuntabilitas Sekretariat DPRD menunjang fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk mendapatakn keakuratan dari objek yang diteliti, peneliti menjadeikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai informan pembanding. Agar dapat diketaui apa benar objek yang diteliti melaksanakan dan menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Maka peneliti peroleh hasil dari
wawancara denga informan pembanding yaitu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, staf Sekretariat Dewan, hanya memfasilitasi DPRD dalam menunjang fungsinya. Jadi fungsi staf sama sekali bukan mengawasi setiap pelaksanaan Undangundang, Peraturan Pemerintah, atau Kebijakan-kebijakan Pemerintah. Jadi staf hanya menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah yang dinilai tidak memenuhi atau mengena kebutuhan dari masyarakat. Staf Sekretariat Dewan hanya melengkapi setiap kebutuhan DPRD. Berdasarkan data yang telah dihimpun sistem kersipan telah berjalan dengan baik di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini dapat kita lihat dari informasi yang disampaikan informan terhadap sistem kearsipan, dimana sistem kearsipan berada pada tingkat tinggi bahwa sistem kearsipan pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berjalan dengan baik. Dalam menganalisis sistem kearsipan peneliti menggunakan lima indikator sebagai tolak ukur. Pada indikator pertama yaitu penerimaan arsip yang menunjukkan bahwa kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan penerimaan arsip dengan cara yang baik sesuai dengan sistem kearsipan. Jika pelaksanaan sistem penerimaan arsip sudah berjalan baik, maka akan menjadi awal yang baik dalam sistem pengelolaan arsip selanjutnya. Setelah penerimaan, selanjutnya adalah pengarahan arsip. Yang dilakukan dalam pengarahan arsip yaitu Menentukan naskah dinas penting/biasa, Mencantumkan disposisi pengarahan pada naskah dinas Menentukan kode klasifikasi dan indeks pada naskah dinas. Pada Kantor Sekretariat Dewan biasanya surat-surat penting bersifat rahasia dan tertutup. Surat-surat ini diberi stempel dan tanggal terima surat pada amplop bagian belakang.. Selanjutnya diteliti apakah lampirannya sesuai dengan apa yang tertulis pada surat, ada atau tidaknya tembusan dan lain-lain. Surat-surat yang biasanya membutuhkan disposisi pengarahan ditujukan kepada pimpinan, kabag atau kasubag. Jadi yang mempunyai wewenanng untuk
mencantumkan disposisi pengarahan hanya sekretaris DPRD, kabag, dan kasubag. Suratsurat yang telah diterima kemudian diklasifikasikan menjadi satu berdasarkan sistem subjek yang kemudian diberi nomor urut. kemudian surat didistribusikan ke bidang lain. Dalam mengklasifikasikan surat pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah berjalan dengan baik. Setelah melalui kegiatan pengarahan, adalah proses pencatatan dan pengurusan. Untuk pencatatan dan pengurusan arsip pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe pencatatan terhadap suratsurat dibukukan dalam buku besar dan buku nomor. Buku besar digunkan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Buku besar memuat keterangan tanggal penerimaan surat, nomor urus surat masuk, isi ringkas, kode klasifikasi, mencatat darimana surat berasal, kepada siapa surat ditujukan, tanggal dan nomor surat. Sedangkan buku besar digunakan untuk memuat nomor-nomor yang sudah digunakan sebagai nomor koresponden (nama) dalam file nomor. Kegiatan pecatatan arsip pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah berjalan cukup baik. Kegiatan pemberian nomor urut pada arsip yang diterima juga sudah berjalan cukup baik, sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengurusan arsip dianggap cukup memadai oleh mayoritas pegawai kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kesimpulan Lewat penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1. Akuntabilitas sekeretariat dewan pada umumnya sudah baik, namun ada beberapa hal seperti inisiatif dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan masih ditemukan adanya kelemahan. 2. Akuntabilitas hukum dan kejujuran di sekretariat DPRD diterapkan dengan baik dimana segala program atupun tugas dijalankan sesuai peraturan yang berlaku yang didukung dengan kurangnya peyelewengan ataupun penyalahgunaan jabatan
3. Akuntabilitas program merupakan suatu pertimbangan mengenai apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. 4. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik atas kebijakan yang diambil,dimana secretariat DPRD Sangihe mampu membuat kebijakan dengan baik dan bisa dipahami oleh masyarakat luas 5. Akuntabilitas pekerjaan terkait dengan proses pekerjaan yang dilakukan secara efektif dan efisien Saran 1. Sekretaris dewan harus lebih meningkatkan kualitas dari staaf agar staf berakuntabilitas dalam menunjang tugas dan fungis DPRD 2. Sekretariat DPRD harus lebih fokus dalam menunjang fungsi legislasi DPRD, contohnya dalam menyiapkan staf ahli dalam bidang hukum dan mensosialisasikan produk hukum daerah dikalangan masyarakat 3. Diharapkan agar dalam mendokumentasikan hasil pembahasan dan penetapan fungsi anggaran harusnya lebih transparan kepada masyarakat dan memberitahukan hasil penetapan dan penyusunan APBD. 4. Diharapkan dalam menampung pengaduan masyarakat dan lebih cepat memberitahukan kepada DPRD mengenai pengaduan masyarakat bahwa adakalanya kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan yang diperlukan masyarkat. DAFTAR PUSTAKA Bauer, Jeffrey C. 2003. Role Ambiguity and Role Clarity : A Comparison Of Attitudes In Germany and The United State Boedianto, Akmal, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipatif, CV Putra Media Nusantara, Surabaya. Budiardjo, Miriam, 1997, Dasar – Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
H.A. Kartiwa, Good Local Governance : Membangun Birokrasi Pemerintah Yang Bersih dan Akuntabel, (makalah), 2006. Jon Roza Syaukani, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD, Padang Lumolos Jhony. 2013, Penguatan Kapasitas DPRD Di Era Demokrasi, Lespindo, Bandung. Lembaga Administrasi Negara. 2003. No 239 Tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mahmudi . 2010. Akuntansi sektor publik. Edisi 2. Yogyakarta Parwoto, 1997, Pembangunan Pastisipatif, Makalah pada Lokarya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Permukiman, BKPAN, Jakarta. Raho. Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. : Prestasi Putakarya. Jakarta Sadu Wasistiono, dkk, 2009, Meningkatkan Kinerja DPRD. Fokusmedia, Bandung Sugyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV. Alfabeta : Bandung. Sedarmayati, 2012, good governance “kepemimpinan yang baik” bagian pertama, edisi revisi : Mandar Maju, Bandung Rasul, syahrudin, 2003. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran : PNRI, Jakarta Turner, Mark and Hulme, David, 1997. Governance, Administrasi, and development : making the state work. MacMillan Press Ltd : London Waluyo, 2007. Manajemen Publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah. CV. Mandar Maju. Bandung. Sumber lain : Undang- Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Inpres nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
