PELAKSANAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MELAWI

PELAKSANAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MELAWI (Studi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV) OLEH : KIMRONI, S.KOM A2021151056 ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi (Studi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV). Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat yaitu yuridis normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Faktor-faktor apa yang menyebabkan digunakannya hak angket oleh DPRD Kabupaten Melawi. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan digunakannya hak angket oleh DPRD Kabupaten Melawi. DPRD Kabupaten Melawi mempunyai hak Interpelasi, Angket; dan Menyatakan pendapat. Hal ini dimiliki oleh DPRD Kabupaten Melawi. Selain hak dan kewajiban yang dimiliki DPRD Kabupaten Melawi, hak anggota DPRD Kabupaten Melawi yaitu mengajukan rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, Imunitas, protokoler, dan keuangan dan administrative. Dalam hal ini Penggunaan hak angket DPRD Kabupaten Melawi mengenai Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV.Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemda Melawi berpedoman kepada Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi, dan prosedur dan tata cara pelaksanaannya hak angket juga sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi. Dan baru dapat dilaksanakan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi yang hadir. Syarat-syarat untuk melaksanakan hak angket berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi menyatakan Pelaksanaan hak angket yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Melawi sesuai dengan Tata Tertib Kabupaten Melawi Kata Kunci: Hak Angket, Mutasi dan Promosi pejabat

ABSTRACT

This thesis addresses the issue Exercise of Rights Questionnaire Provincial Legislative Council (DPRD) Melawi (Study Policy Against Officials Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV). Research using research method that is juridical normative. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that is: What factors that led to the use of questionnaires by the DPRD Melawi District. The factors that led to the use of the right of inquiry by the DPRD Melawi District. Melawi Regency DPRD has the right of Interpellation, Questionnaire; And State opinion. It is owned by the Melawi District Parliament. In addition to the rights and obligations of Parliament Melawi, right Melawi namely legislators propose draft regional regulation, ask questions, express real opinions, vote and be elected, defensively, Immunity, protocol, and financial and administrative. In this case the use of the right of inquiry of Parliament Melawi the official policy Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV.Pelaksanaan Rights Questionnaire Provincial Legislative Council (DPRD) Melawi Officials Policy Against Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV in the Environment Government of Melawi guided by the Standing Orders of Parliament Melawi, and procedures and their implementation has also been corresponding right of inquiry as stipulated in the Standing Orders of Parliament Melawi. And will be implemented after the interpellation submitted and received approval from the Plenary Session of Parliament Melawi attended by at least ¾ of the number of legislators Melawi and the decision was taken with the approval of at least ⅔ of the number of legislators present Melawi. The conditions for exercising the right of inquiry by Parliament Standing Orders Execution Melawi states the right of inquiry conducted by Parliament Melawi in accordance with the Standing Orders Melawi Kata Kunci : Right of Questionnaire, Mutation and Promotion of officials

Latar Belakang Indonesia merupakan negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.1 Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut rechtsstaat, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum.2

Oleh karena itu menurut Montesquieu dengan teori trias politica yaitu legislatif,

eksekutif dan yudikatif, sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan pemerintahan, seperti eksekutif dalam menjalankan kebijakannya selalu dipantau oleh legislatif atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terdapat tiga fungsi utama DPR, ketiga fungsi utama tersebut adalah Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk UndangUndang oleh lembaga Eksekutif yakni Presiden. Peranan DPR diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh berbagai unsur DPR seperti anggota, pemimpin, fraksi, komisi, dan badan kelengkapan DPR secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi badan tersebut. Dengan demikian, aktivitas unsur-unsur DPR yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan, merupakan kewenangan lembaga ini. Dalam menjalankan tugas-tugasnya DPR menjalankan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan tentang tugas-tugas DPR, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya.3 Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan yaitu Hak Angket, atau hak anggota badan legislative untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.II, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), h. 281 Sri Soemantri, dkk, Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,cet.I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1993), h. 281. 3 MaxBoboy,DPRRIdalamPrespektifdanSejarahdanTataNegara,cet.I.(Jakata:PustakaSinar Harapan, 1994),h.71 2

Latarbelakang munculnya hak angket pasal 20 A dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Perubahan atas system penyelenggaraan kekuasaan

yang

dilakukan melalui perubahan UUD 1945, adalah upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Dalamkaitannya dengan hak angket yang dimiliki oleh DPRD, dalam pasal 106 dan pasal 115 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dalam hubungannya dengan hak angket tersebut peneliti mengkaji tentang hak angket tentang mutasi yang dilakukan oleh Pejabat Bupati Melawi terhadap mutasi dan promosi pejabat di eselon II, III dan IV. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pasal 201 Ayat (1), Pilkada serentak dilakukan bertahap pertama Pada 9 Desember 2015, pilkada serentak pada periode pertama akan dilaksanakan pada akhir tahun untuk pemilihan 269 kepala dan wakil kepala daerah yang meliputi 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota. Akibat Pemilihan Bupati/Walikota tersebut diatas, tugas Bupati/Walikota Harus digantikan pelaksanaan tugasnya harian yang selanjutnya disingkat PLTH. Kabupaten Melawi merupakan salah satu daerah yang melakukan pilkada serantak tanggal 9 Desember 2015 . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 201 Ayat (8) untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masalah kekosongan jabatan kepala daerah yang akan diadakan pilkada serentak yang masa jabatannya telah berakhir, Oleh karena itu pemerintah daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86, menteri menetapkan penjabat bupati/walikota atas usul Gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat, melakukan pemilihan penjabat bupati/walikota dalammelaksanakan tugas sementara untuk menjalankan tugas walikota/bupati yang telah berakhir masa jabatannya, Gubernur lampung melakukan pelantikan Penjabat Kepala Daerah di sejumlah Kabupaten/Kota yang akan berakhir masa jabatannya. Selanjutnya mengenai penjabatan pelaksana tugas, pelaksana tugas sementara yang menggantikan Bupati/Walikota yang telah berakhir masa jabatannya, dalam hal ini yang menjadi dasar hokum dari penjabat yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menjadi acuan dalam hal pengangkatan pelaksanaan tugas sementara atas disebut dengan penjabat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 132A (1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Ayat (1) dan Ayat (3), serta Pasal 131 Ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang mengantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang ; a. Melakukan mutasi pegawai; b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan penjabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan penjabat sebelumnya; c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Penjabat sementara Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah yang habis

atau dihabiskan masa baktinya, maka ditunjuklah Penjabat sementara kepala daerah berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku. Menurut Pejabat Bupati Melawi Hatta,Mutasi dan Promosi pejabat yang dilakukan di eselon II, III dan IV sebagai upaya penyegaran organisasi di tubuh pemerintahan kota tapis berseri4. Mutasi dan Promosi ini untuk penyegaran kinerja aparatur untuk menggerakan roda organisasi, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi, lebih cepat dan lebih baik lagi. Menurut Penjabat Pejabat Bupati Melawi ,sebanyak 121 pejabat itu terdiri atas 17 pejabat eselon II, 14 pejabat eselon III dan 17 pejabat eselon IV.Wewenang dalam Pemerintahan, terhadap Pejabat Bupati Melawi selaku pejabat kepala derah yang melakukan Mutasi dan Promositerhadap pejabat struktural seharusnya menjadi bahan perhatian.Berdasarkan tata cara mutasi harus sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 70/KEP/2003 pada tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pendelegasian wewenang kepala kantor regional Badan Kepegawaian Negara selanjutnya disingkat (BKN) untuk menetapkan surat keputusan (SK) dan persetujuan teknis tentang mutasi kepagawaian negeri sipil (PNS), dalam melakukan mutasi pegawai di lingkungan pemerintahan. Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai oleh Penjabat Kepala Daerah Menteri Dalam Negeri selanjutnya disingkat (Mendagri), yaitu penjabat kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri, Penjabat Bupati/Walikota mengajukan Permohonan kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan tertulis dengan melampirkan data dan penjelasan pegawai yang di mutasi. Hatta selaku Pejabat Bupati Melawi yang melakukan gebrakan dengan melakukan Mutasi dan Promosi Jabatan besar-besaran terhadap pejabat struktural eselon II, III dan IV, merupakan suatu wewenang yang termasuk tidak jelas, dalam hal ini sulpakar merolling jabatan struktural dengan cara menstatuskan pejabat yang lama menjadi non job(tanpa pekerjaan). Berdasarkan Pasal 2(a) Surat Kepala Badan KepegawaianNegara, Nomor: K.2630/V.100-2/99, Tanggal 19 Oktober 2015, Tentang Penjelasan Atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian, menyatakan bahwa: “Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan 4

Sumber informasi dari Pontianak Post Tanggal 23 november 2015 hal 7

keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”. Berdasarkan peristiwa tersebut di atas, pada tanggal 15 Januari 2016DPRD Kabupaten Malawi membentuk Panitia angket tentang kebijakan Pejabat Bupati Melawi melakukan mutasi dan promisi terhadap pejabat eselon II, III dan IV yang menyalahi aturan dan kewenangan. Hakangket DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu cara mengontrol kebijakan pemerintah daerah. Penggunaan hakangket DPRD Kabupaten Melawi mengenai Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV. Denganberdasarkanpadaketentuanpasal 115

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah bahwa pembentukan panitiaang ketdilakukan dengan Keputusan DPRD, makapembentukanPanitiaAngketDRPD Melawi dilakukan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Melawi Nomor : 03 tahun 2016, dengan susunan panitiaangket sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

AbangTajudin,SE Penanggungjawab Drs. Kluisen Penanggungjawab LifUsfayadi,ST Penanggungjawab Mulyadi,SP.,M.Si Ketua Malin,SH Wakil Ketua Widya Rima,S.Sos Sekretaris Ardeni,SE Anggota Alaxander Anggota Yosef Ferry Cin,SH Anggota Joni Yusman,SE Anggota Kimroni,S.Kom Anggota Pencon,S.PdK Anggota H. BujangSaprhi,S.Sos Anggota Rusli,S.PdK Anggota Oktafianus,SE Anggota Taufik,SE Anggota H. HeriIskandar,SH Anggota Antonius Clery Hitler Anggota Dalam rangka membantutugasPanitiaAngketDPRD Kabupaten Melawi dibentuk Tim Ahli yang terdiridari:

1. Dr. Firdaus, SH., M.Si. (Ketua) 2. Edy Suasono,SH.,M.Hum (Sekretaris) Dalam rangka mencari penyelesaian terhadap kebijakan Penjabat Bupati Melawi yang dianggap menyalahi aturan, maka Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Melawi mulai melakukan penyelidikan antara lain: 1. Memanggildan menghadirkan mantan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Melawi. 2. Memanggil dan menghadirkan Sekda Melawi sebagai saksi terkait kebijakan-kebijakan mantan penjabat Bupati Melawi yang dianggap melanggar aturan dan kewenangan 3. Menghadirkan saksi ahli dari fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Permasalahan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Melawi dalam mengatasi permasalahn tersebut ?

Pembahasan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh DPRD Kabupaten Melawi Dalam Mengatasi Permasalahn Tersebut AdapunUpayaUpaya

yang

dilakukanolehDPRD

Kabupaten

Melawi

dalammengatasipermasalahantersebutialahDalamrangkamencaripenyelesaian terhadap kebijakan Penjabat Bupati Melawi yang dianggap menyalahi aturan, makaPanitia Hak Angket DPRD Kabupaten Melawi mulai melakukan penyelidikan antara lain: 1. Memanggildan menghadirkan mantan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Melawi. 2. Memanggil dan menghadirkan Sekda Melawi sebagai saksi terkait kebijakankebijakan mantan penjabat Bupati Melawi yang dianggap melanggar aturan dan kewenangan 3. Menghadirkan saksi ahli dari fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Melawi melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan Penjabat Bupati Melawi yang dianggap menyalahi aturan, di gedung DPRDKabupaten Melawi, panitia hak angket menghadirkan mantan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Melawi.

Ketua Panitia Hak Angket Mulyadi mengungkapkan, DPRD sebenarnya mengundang enam orang mantan baperjakat, namun hanya tiga yang bersedia hadir. "Yang hadir hanya mantan Inspektur Melawi, Syamsul Arifin, mantan Kepala BKD, Andre Suparto serta mantan Asisten I, Imansyah. Sementara itu mantan sekretaris BKD, Paulus SE, Asisten III, Drs Paulus dan Sekda tak hadir”.5 Sidang yang digelar Panitia Hak Angket kali ini difokuskan pada kebijakan Penjabat Bupati Melawi, Hatta, yang melakukan mutasi dan promosi pejabat di eselon II, III dan IV. Mutasi tersebut dianggap tidak procedural karena dilakukan tanpa adanya izin tertulis Menteri Dalam Negeri. Apalagi tiga pejabat yang hadir dalam sidang menyatakan tak dilibatkan sama sekali dalam proses mutasi tersebut. Menurut mantan baperjakat yang hadir, mutasi tersebut juga tidak sah karena tidak melalui rapat baperjakat. Apalagi melihat PP 48 tahun 2008 yang menyebutkan Penjabat Bupati dilarang melalukan mutasi tanpa adanya izin tertulis dari Mendagri.6 Salah seorang mantan baperjakat, Syamsul Arifin juga menilai bahwa mutasi yang dilakukan oleh Pj Bupati dianggap cacat dan merugikan pegawai. Apalagi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jug sudah merekomendasikan BKN untuk tidak memproses kenaikan pangkat para pegawai yang dipromosikan. Selain itu pula, Mendagri juga sudah mengintruksikan untuk mengembalikan posisi pejabat yang dimutasi. Mulyadi melanjutkan, dari data yang dihimpun DPRD, diketahui Pj Bupati Melawi sudah melakukan lima kali mutasi pegawai dengan jumlah pejabat hampir mencapai 90 orang. Pihaknya juga akan melanjutkan pemanggilan kepada mantan baperjakat yang tidak hadir pada hari pertama melalui surat panggilan kedua.Kalau

5

HasilwawancaradenganKetua Panitia Hak Angket BapakMulyaditanggal 1 Juni 2017 HasilwawancaradenganKetua Panitia Hak Angket BapakMulyaditanggal 1 Juni 2017

6

masih tidak hadir, maka pada panggilan ketiga akan kita minta pada aparat kepolisian untuk membawa mereka kesini. Bahasa kasarnya pemanggilan paksa. panitia Hak Angket DPRD Melawi akan bekerja selama 60 hari kedepan untuk membahas Hak Angket terkait kebijakan Pj baik pada soal mutasi pejabat, pengangkatan dan seleksi direktur PDAM, penerimaan tenaga honorer secara diamdiam hingga soal APBD Perubahan tahun 2015. Dalam sidang tersebut, sejumlah aparat kepolisian juga terlihat berjaga di ruang sidang paripurna DPRD Melawi. Anggota kepolisian dari unit Sabhara Polres Melawi disiapkan untuk menjemput saksi yang mangkir dari panggilan panitia angket DPRD.7 Gagal menggunakan hak interpelasi, DPRD Melawi kembali menggunakan kekuatan politiknya untuk mengajukan hak angket kepada Penjabat Bupati Melawi, Keputusan pengajuan hak angket ini disepakati oleh seluruh fraksi di DPRD Melawi dalam sidang paripurna. Ketua DPRD Kabupaten Melawi Abang Tajudin mengatakan, setelah seluruh fraksi di DPRD sepakat untuk mengajukan hak angket, pihaknya akan segera membuat jadwal paripurna, dan segera melayangkan surat kepada Pj Bupati. "Setelah rapat usai ini kita akan langsung jadwalkan paripurna selanjutnya, selanjutnya mengirimkan surat kepada pemkab, sebab ini sudah menjadi keputusan bersama, dan ketua DPRD hanya memfasilitasi. beberapa persoalan yang dianggap perlu untuk dijawab antara lain berkenaan dengan mutasi pejabat yang dilakukan beberapa kali oleh Pj Bupati Melawi. Padahal sesuai ketentuan Pj Bupati dilarang melakukan mutasi jabatan tanpa izin resmi dari Kemendagri. Persoalan lain yang juga menjadi sorotan DPRD adalah berkenaan dengan perekrutan tenaga honor daerah yang tanpa adanya persetujuan dari DPRD. Padahal untuk menggaji mereka, anggaran juga perlu menjadi 7

HasilwawancaradenganKetua Panitia Hak Angket BapakMulyaditanggal 1 Juni 2017

pertimbangan. Berikutnya, lanjut Tajudin, adalah adanya dugaan anggaran yang diubah secara sepihak oleh penjabat bupati Melawi, padahal anggaran sudah ditetapkan bersama DPRD Melawi sebelumnya. Dalam paripurna tersebut, juru bicara Fraksi Gerindra, Widya Rima mengatakan, pada paripurna sebelumnya Ketua DPRD Melawi menyerahkan sepenuhnya hak politik kepada fraksi berkenaan dengan ketidak hadiran penjabat bupati Melawi, maka dari itu Fraksi Gerindra sepakat untuk mengajukan hak angket kepada Penjabat. Seharusnya pada paripurna penyampaikan tanggapan Pj bupati terhadap hak interplasi tersebut Pj bisa menyampaikan tanggapan berkaitan dengan pertanyaan sejumlah DPRD berkaitan dengan kebijakan yang dianggap telah merugikan masyarakat. Sementara itu, juru bicara Fraksi Persatuan Demokrasi Kimroni juga menyatakan hal serupa. Menurutnya ada beberapa kebijakan Pj Bupati Melawi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas daerah. Rapat tersebut dihadiri sebanyak 25 anggota dari total 30 anggota yang ada di DPRD Melawi. Usai penyampaian usulan hak angket fraksi-fraksi, dilanjutkan dengan penandatangan keputusan yang dilakukan oleh unsur pimpinan DPRD. Sekda Melawi saat diambil sumpah dalam sidang hak angket DPRD Melawi. Panitia Hak Angket DPRD Melawi memanggil Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono sebagai saksi terkait kebijakan-kebijakan mantan penjabat Bupati Melawi, Hatta yang dianggap melanggar aturan dan kewenangan. Ketua Panitia Angket, Mulyadi mengungkapkan, pemanggilan sekda dalam penyelidikan oleh panitia angket dilakukan karena sekda dianggap mengetahui proses mutasi pegawai dalam posisinya sebagai Ketua Baperjakat. Sebelum memanggil sekda, panitia angket juga sudah memanggil tiga orang mantan baperjakat serta mantan sekretaris BKD," katanya dalam sidang hak angket, di kantor DPRD Melawi, Pertanyaan pertama meluncur dari sekretaris panitia angket, Widya Rima. Ia mempertanyakan rapat Baperjakat dalam mutasi tahap pertama oleh mantan Pj Bupati yang tidak melibatkan kepala BKD saat itu serta dua orang anggota Baperjakat. Ia mempertanyakan apakah proses rapat tersebut sah karena

dianggap tidak dihadiri oleh anggota Baperjakat.apakah proses mutasi oleh penjabat bupati ini sah, karena dalam PP nomor 48 tahun 2009 semestinya penjabat bupati tidak bisa melakukan mutasi tanpa adanya izin tertulis dari Mendagri.mengakui bahwa dalam rapat Baperjakat untuk proses mutasi awal memang tak dihadiri oleh Kepala BKD karena saat itu sedang tugas luar ke Batam. Namun, proses mutasi ini bukannya tidak diketahui oleh BKD karena dirinya sudah menelpon kepala BKD saat itu, Andri Suparto untuk mempersiapkan data dan proses mutasi pegawai."Karena kepala BKD berhalangan, maka saya minta kepada Sekretaris untuk menyiapkan data dan hadir dalam rapat Baperjakat. Rapat ini tetap sah, karena Sekda dalam Baperjakat berfungsi sebagai ketua merangkap anggota. Ada berita acaranya. Sekda juga mengatakan bahwa mutasi oleh pj bupati saat itu adalah sah. Alasannya pj bupati saat itu sudah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Kalbar untuk melakukan mutasi pegawai di Melawi."Sudah ada izin gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Izin ini berdasarkan surat dari pj bupati kepada gubernur.sekda inilah yang memicu perdebatan dalam sidang panitia angket. Widya Rima mengatakan, keabsahan proses mutasi pegawai oleh mantan pj bupati ini justru kontradiktif dengan pernyataan pejabat di Kemendagri. "Bahkan Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga Kemendagri menyatakan proses mutasi oleh Hatta jelas melanggar aturan dan

sudah ada

surat dari KASN bahkan

Mendagri

yang meminta

mengembalikan posisi pejabat yang dimutasi dan mencabut SK pj bupati.Sementara, Ivo menilai, proses mutasi tetap sah, karena berlandaskan surat dari gubernur. Ivo bahkan mengajak panitia angket untuk datang langsung ke gubernur Kalbar untuk mempertanyakan apakah surat yang dikeluarkan gubernur sah atau tidak."Sebagai bawahan,

Baperjakat

tidak

bertugas

melakukan

mutasi,

hanya

memberikan

pertimbangan terhadap pejabat pembina kepegawaian yakni bupati. Jadi tugas kami sebenarnya hanya memberikan pertimbangan, bupati ini yang menentukan siapa yang akan dimutasi karena dia menghendaki siapa pejabat yang bisa bekerja sama dengan beliau," katanya.Anggota panitia angket, Bujang sapri mengungkapkan dari konsultasi yang dilakukan oleh DPRD ke Mendagri sudah ditegaskan bahwa dalam hal mutasi pegawai, gubernur tidak bisa mewakili menteri dalam negeri. Jadi pelantikan selama Pj bertugas bertentangan dengan tugasnya. Bahkan ada rekomendasi bila tidak

dikembalikan posisi pejabat yang dimutasi akan diberikan sanksi pemecatan dan penurunan pangkat. Secara filosofi, hak angket dan hak interplasi melalui fungsi pengawasan bertujuan untuk membangun kembali keseimbangan politik antara eksekutif dengan DPRD sebagai wakil rakyat yang di masa orde baru hanya dijadikan stempel karet. Hak angket dan hak interplasi yang dimiliki DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk sikap politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan check and balances. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan. Untuk itu, DPRD dibekali dengan hak angket dan hak interplasi. DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang melalui hak angket dan hak interplasi dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali, ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu terhadap kebijakan strategis maupun rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi Perda. Namun, DPRD sebagai mitra pemerintah daerah yang memiliki kedudukan seimbang dengan kepala daerah belum mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga pengawas dimana sangat jarang mendapat kesempatan untuk merumuskan bersama pemerintah daerah terkait kebijakan strategis daerah yang menyangkut masyarakat luas. Disisi lain, pengawasan kadang dianggap sepele oleh DPRD. Sehingga, tidak sedikit kebijakan pemerintah daerah yang jalan mulus tanpa pengawasan. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat, cenderung dilaksanakan secara “asal-asalan” oleh pemerintah daerah dan bahkan hanya dinikmati segelintir orang saja. Sekiranya upaya-upaya penguatan fungsi legislasi tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan sistematis, dapat diharapkan adanya peningkatan performance DPRD. Disisi lain, dalam tataran pelaksanaan nampaknya banyak hal dan tindakan pengawasan yang tidak profesional dalam menjalankan fungsinya. DPRD sebagai lembaga pengawas skaligus lembaga politik, terkadang masih sering keluar dari rel profesionalsime wakil rakyat, yang dalam hal ini harusnya setiap keputusan dan pedoman pengawasan harus berdiri di atas

kepentingan rakyat serta memperhatikan aspirasi rakyat. Namun, dalam pelaksanaan ada ketimpangan dan ketiksesuain antara dassein (yang seharusnya) dan dasssolen (yang terjadi) dimana DPRD bekerja dengan fungsinya berdasarkan kompromi dan koalisi kelompok – kelompok kepentinga yang ada. Disisi lain, dalam proses pelaksanaan pengawasan tidak menghasilkan keputusan maksimal sesuai yang diharapkan karena, DPRD selalu “main mata” dengan eksekutif yang ujung - ujungnya berakhir dengan barter dan transaksi kepentingan antara eksekutif dengan legislasi. Sehingga, lagi – lagi kepentingan masyarakat luas yang dikorbankan.

Kesimpulan upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Melawi dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah Dalam rangka mencari penyelesaian terhadap kebijakan Penjabat Bupati Melawi yang dianggap menyalahi aturan, maka Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Melawi mulai melakukan penyelidikan antara lain Memanggil dan menghadirkan mantan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Melawi.Memanggil dan menghadirkan Sekda Melawi sebagai saksi terkait kebijakan-kebijakan mantan penjabat Bupati Melawi yang dianggap melanggar aturan dan kewenangan dan Menghadirkan saksi ahli dari fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Daftar Pustaka Ari Dwipayana, Arah dan Agenda Reformasi DPRD: Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, USAID Jakarta 2008. Asmawi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Peraturan Perundangan Pemerintahan daerah dan Legislatif Daerah, Jurnal Cita Hukum. Vol I 1 Juni 2014 Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan,Pustaka Bangsa Press Medan 2000 Arifin Sari Surunganlan Tambunan, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 19661997, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 1998 A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 25 April 1992. ------------------, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, dalam Himpunan Bahan Penataran, Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta. 1982 --------------------, Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 20 September 1993 Abdurahman, Beberapa Pemikiran tenatng Otonomi Daerah, Media Sarana Press Jakarta 1987 Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan; dasar, jenis dan teknik membuatnya, Bina Aksara, Jakarta 1987 Bagir Manan dalam B. Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah T^angga Daerah, Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 1998 ---------------------, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas desentralisasi Menurut UUD 1945, Unpad, Bandung 1990 Bhenyamin Hoessein, Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi,: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI,2 Jakarta 2009 Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003) C.S.T Kansil dan S.T Cristime, 2013, Sistem Pemerintahan Indonesia, Get. Pertama (edisi

revisi), Bumi Aksara, Jakarta. Dian, Setiawanl Bakti, 2011, Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hasibuan, S.P Melayu, 2005,Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta. HAW Widjaja, 2005,Penyelenggaraan otonomi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. HR. Ridwan, 2002, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.