TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN BANYUMAS A. Dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; 11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 14. terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; 15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
B. Dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
C. Dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: 1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
D. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: 1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara; 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
5. Penyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; 11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan 12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN WEWENANG SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS Sekretariat KPU Kabupten /Kota dipimpin oleh Seorang Sekretaris KPU Kabupaten / Kota.dalam melaksanakan Tugasnya Sekretaris Kabupaten / Kota Bertanggung Jawab kepada KPU kabupaten/Kota. Sekretariat KPU kabupaten /kota mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu; 2) Memberikan dukungan teknis administratif ; 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan pemilu 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provisi 5) Membantu Perumusan dan Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota 6) Memfasilitasi penyenyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota 7) Membantu penyusunan laporan Penyelenggaran kegiatan dan Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/ Kota dan 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai Peraturan PerundangUndangan A. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat KPU Kabupaten /Kota menyelenggarakan fungsi : 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Kabupaten/Kota 2) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu Kabupaten/Kota 3) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,anggaran dan perlengkapan Peemilu di Kabupaten /Kota 4) Membantu perumususan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten /Kota 5) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten /Kota 6) Membantu pelayanan pemberian informasi, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupten /Kota 7) Membantu pengelolaan data dan informasiPemilu Pemilu Kabupaten/Kota 8) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu Kabupaten/Kota 9) Membantu menyusun kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota
10) Membantu penyusunan lapora penyelenggaraan pertanggungjawaban di Kabupaten/Kota.
Pemilu
dan
B. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat KPU Kabupaten /Kota Berwenang : 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma,standar, prosedur,dan kebutuhan yang di tetapkan oleh KPU ; 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan; 3) Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten / kota ,dan memberikan layanan admininstrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat KPU berkewajiban : 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu ; dan 3) Mengelola barang iventaris KPU Kabupaten/ Kota
Kabupaten/kota
PEMBAGIAN DIVISI Anggota KPU Kabupaten Banyumas Dalam melaksanakan Tugas , wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota di lakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi anggota lebih dari dua divisi. Setiap Anggota Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab satu divisi. Adapun divisinya adalah sebagai berikut : 1. Divisi keuangan umum dan Logistik 2. Divisi Teknis 3. Divisi perencanaan dan data 4. Divisi Hukum 5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas 1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Administrasi perkantoran, b. Kearsipan, c. Protokol dan persidangan, d. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara, e. Kerumahtanggan kantor, f. Keamanan, g. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, h. Logistik, i. Pengadaan barang dan jasa. 2. Divisi Teknis Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi, b. Pencalonan, c. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu, d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD 3. Divisi Perencanaan dan Data Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Penyusunan program dan anggaran, b. Pemutahiran data pemilih, c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan,
d. Pengelolaan jaringan IT, e. Scan hasil pemilu, f. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu. 4. Divisi Hukum Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Pembuatan rancangan keputusan, b. Verifikasi partai politik, c. Verifikasi DPD, d. Pelaporan dana kampanye, e. Telaah hukum, f. Advokasi hukum, g. Sengketa pemilu, h. Dokumentasi hukum, i. Pengawasan/pengendalian internal. 5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Administrasi dan rekruitmen kepegawaian, b. Rekruitmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock, c. Diklat dan pengembangan SDM, d. Pengembangan budaya kerja organisasi, e. Penegakan disiplin organisasi, f. Kampanye, g. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan, h. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih,
Subbag KUL Subbag KUL Subbag KUL Subbag KUL Subbag KUL Subbag Hukum Subbag Teknis Subbag Teknis
STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS Terdiri atas : a. Staf pelaksana pada Subbagian Program dan Data; b. Staf pelaksana pada Subbagian Hukum; c. Staf pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; d. Staf pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
A. Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu; Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu; Mengelola, menyusun data pemilih; Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Pemerintahan lain yang terkait Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non Pemerintahan Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu; Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu; Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu; Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu; Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data; Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota; Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota; Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU; Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
B. Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu; b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukumpenyelenggara Pemilu; c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum; d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu; e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu; f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu; i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi Administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu; j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu; k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu; l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum; m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum; n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah; o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota; r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
C. Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota; f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan; g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu; h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu; i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye; j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye; k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih; l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; m. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu; q. Menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas; r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
D. Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan mempunyai tugas : a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan; b. Memberi informasi terbaru menyangkut penggelolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota; c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK); e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru; g. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi; h. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai; i. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa; j. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN; k. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturanyang berlaku; l. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SPM; m. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu; n. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan; o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; p. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; q. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota r. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
E. Staf Pelaksana pada Subbagian Umum mempunyai tugas : a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum; b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi; c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas; d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masingmasing; e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar; g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar; h. Menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas; i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
j. k. l. m. n. o. p. q.
Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif; Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara; Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
F. Staf Pelaksana pada Subbagian Logistik mempunyai tugas : a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik; b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian b. penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu; c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya; d. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu; e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; i. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
