RENSTRA TAHUN 2013 – 2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang dengan pesat membawa dampak yang sangat strategis terhadap perkembangan demokrasi di tengah-tengah pesatnya pembangunan yang saat ini kita lakukan bersama, salah satu upaya dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat agar lebih partisipatif dalam menyalurkan pendapat dan ide cerdas di masyarakat perlu kiranya peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih aspiratif, komunikatif serta representatif. Berdasarkan sistem perencanaan saat ini SKPD tidak bisa lagi meletakkan perencanaan berdasarkan proyeksi melainkan acuannya kepada Visi, Misi yang ditetapkan oleh SKPD sehingga perencanaannya bersifat strategis kemudian dijabarkan kedalam program aksi yang realistis, sederhana dan keterpaduannya lebih diperhitungkan. Rencana Strategis ( Renstra ) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan disusun sebagai arah dan pedoman bagi unit kerja terkait dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan distribusi terhadap hasil-hasil pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan. Demikian semoga bermanfaat Pamekasan, 10 September 2013 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PAMEKASAN
Drs. H. ARIEF HANDAYANI Pembina TK.I NIP.19600120 198401 1 002
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................ ii DAFTAR TABEL ............................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 1.1. Latar Belakang................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum . ............................................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan ......................................................... 5 BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Pamekasan ........................................................................ 7 2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi ................................................ 7 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD ....................................... 12 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD ................................. 13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....... 16 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Pamekasan ....... 16 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .......................................... 17 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................... 18 BAB IV VISI, MISI, SASARAN, DAN STRATEGI .................................. 22 4.1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD ......................................... 22 4.2. Tujuan dan Sasaran ......................................................... 23 4.3. Strategi dan Kebijakan .................................................... 25 BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............... 27 5.1. Rencana Program ............................................................ 27 5.2. Rencana Kegiatan ............................................................ 27 5.3. Indikator Kinerja .............................................................. 28
BAB VI. INDIATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................................ 31 BAB VII. PENUTUP .......................................................................... 33
iii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan ................................ 12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .............................. 12 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan ............................ 13 Data Inventaris Barang Sekretariat DPRD ........................... 13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan ....................................................................... 14 Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan ...................................................... 15 Tabel 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan ............................ 16 Tabel 8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ............................................................................. 17 Tabel 9. Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis ........................... 19 Tabel 10. Nilai Skala Kriteria ............................................................. 19 Tabel 11. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis ........................................ 20 Tabel 12. Tujuan dan sasaran Jangka Menegah Pelayanan SKPD ........ 24 Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan ...................................................... 25 Tabel 14. Rencana Program, Indikator kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan .......... 29 Tabel 15Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.......................... 32
iii
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 - 2018 BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance)
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka
itu
diperlukan
pertanggungjawaban
yang
pengembangan tepat,
jelas
dan dan
penerapan legitimate,
sistem sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan
negara
untuk
mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan
sumberdaya
dengan
didasarkan
suatu
perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan
berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi. peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana Strategis SKPD, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan
program
pelaksanaannya.
serta
ukuran
keberhasilan
dan
kegagalan
dalam
Perencanaan Strategis instansi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan
fungsi Satuan
Kerja Perangkat
Daerah
serta
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut; maka guna mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya instansi dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 – 2018. 1.2. Landasan Hukum Landasan penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan ini adalah : a.
Landasan Ideal
: Pancasila
b.
Landasan Konstitusional
: Undang-Undang Dasar 1945
c.
Landasan Operasional
:
1. TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 2003
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
92,
Tambahan
Indonesia Nomor 4310);
Lembaran
Negara
Republik
4. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib DPRD; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Pertubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib DPRD; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003
tentang
Perbaikan
Pedoman
Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Pamekasan; 18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan. 19. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor
Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018;
1.3.
Maksud dan Tujuan Kedudukan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pamekasan merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 sebagai wujud pertanggung-jawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018 serta sebagai acuan dalam penyusunan
rencana,
monitoring
dan
evaluasi
program/
kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka strategi
yang
tepat
untuk
mencapai
tujuan
dan
menentukan
sasaran
dalam
memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan serta kepada Masyarakat berdasarkan prinsip
“Good Governance“ sebagaimana diamanatkan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis ini. 1.4.
Sistematika Penulisan Rencana
Strategis
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Pamekasan
mencakup beberapa pokok bahasan dengan kerangka sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN Mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PAMEKASAN Mengemukakan
tentang
tugas,
fungsi
dan
struktur
organisasi SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PAMEKASAN ;
Sumberdaya
SEKRETARIAT
DPRD
KABUPATEN
PAMEKASAN ; Kinerja Pelayanan SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
PAMEKASAN;
Pengembangan
Tantangan
Pelayanan
dan
Peluang
SEKRETARIAT
DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Mengemukakan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan
KABUPATEN
Fungsi
Pelayanan
PAMEKASAN;
SEKRETARIAT
Telaahan
Visi,
Misi
DPRD dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Mengemukakan
Visi
dan
Misi
SEKRETARIAT
DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PAMEKASAN;
Strategi dan Kebijakan SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PAMEKASAN. BAB V.
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
KINERJA,
KELOMPOK
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF. BAB VI.
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PAMEKASAN
YANG
MENGACU
SASARAN RPJMD 2013-2018 BAB VII. PENUTUP
PADA
TUJUAN
DAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PAMEKASAN
2.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan ; Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap anggota DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris secara teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota
DPRD,
dalam
menyelenggarakan
tugas
Sekretaris
DPRD
mempunyai fungsi: a.
Penyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD ;
b.
Penyelenggarakan administrasi keuangan DPRD ;
c.
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d.
Penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e.
Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2.2. SUSUNAN ORGANISASI Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, terdiri atas :
SEKRETARIS DPRD Sekretaris DPRD dibantu 3 orang pejabat eselon III.a Kepala bagian dan 8 orang eselon IV.a Kepala Sub Bagian. BAGIAN UMUM Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi kesektariatan, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan, dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; b. Pelaksanaan dan keprotokolan; c.
penyelenggaraan
urusan
rumah
tangga dan
Pelaksanaan dan penyelenggaraan kehumasan;
d. Pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk keperluan DPRD; e. Pelaksanaan pembinaan, tatalaksana, system dan mekanisme kerja organisasi serta pelaksanaan koordinasi; f.
Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
keuangan
serta
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. SUB. BAGIAN TATA USAHA Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan; b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian; c. Menyelenggarakan penyediaan tenaga ahli; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum sesuai dengan tugasnya. SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. Melakasanakan pemeliharaan gedung; b. Meleksanakan pemeliharaan alat kantor dan alat transportasi; c. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum sesuai dengan tugasnya. SUB BAGIAN HUMAS DAN PUBLIKASI Sub Bagian Humas dan Publikasi mempunyai tugas : a. Melakasanakan koordinasi kegiatan kehumasan DPRD; b. Mengumpulkan data-data DPRD sebagai bahan publikasi; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum sesuai dengan tugasnya.
BAGIAN KEUANGAN Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan keuangan, dalam menyelenggarakan tugas kepala bagian keuangan mempunyai fungsi : a. Penyiapan anggaran DPRD dan anggaran sekretariat DPRD; b. Penyelenggaraan verifikasi dan akuntansi; c. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan keuangan DPRD; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. SUB BAGIAN ANGGARAN Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas : a. Merencanakan program kegiatan anggaran; b. Mengajukan SPP keuangan; c. Membuat pertanggungjawaban kerja DPRD; d. Membuat perhitungan realisasi anggaran; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan sesuai dengan tugasnya. SUB BAGIAN AKUTANSI DAN PELAPORAN Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Membukukan penggunaan anggaran; b. Menyusun laporan pengelolaan anggaran; c. Melaksanakan perhitungan realisasi anggaran; d. Melakasanakan perencanaan dan pelaporan anggaran; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan sesuai dengan tugasnya.
BAGIAN PERSIDANGAN Kepala Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas rapat-rapat, penyusunan risalah rapat dan menyiapkan rancangan produk hukum dan peraturan daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD, dalam penyelenggarakan tugas kepala bagian persidangan mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; b. Menyusun risalah yang berkaitan diselenggarakan oleh DPRD;
dengan
rapat-rapat
yang
c. Penyiapan rancangan produk hukum dan peraturan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya. SUB BAGIAN RAPAT Sub Bagian Rapat mempunyai tugas : a. Menyusul jadwal kegiatan rapat DPRD; b. Menyiapkan bahan / materi rapat dan tata ruang rapat; c. Menyusun tata ruang rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian persidangan sesuai dengan bidang tugasnya. SUB BAGIAN RISALAH Sub Bagian Risalah mempunyai tugas : a. Mengikuti dan mencatat pelaksanaan rapat DPRD; b. Menyusun risalah dan berkaitan dengan rapat yang diadakan oleh DPRD; c. Menyiapkan laporan hasil rapat dan mendistribusikan risalah rapat kepada anggota DPRD; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian persidangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. SUB BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan proses legislasi; b. Membuat dan meneliti konsep produk hukum; c. Mengumpulkan dan mempersiapkan data hukum; d. Mengumpulkan dan mengamankan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD; e. Menyiapkan konsep rancangan produk hukum dan peraturan daerah; f. Mencermati perkembangan hukum dan perundang-undangan; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian persidangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Gambar II.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan
BUPATI WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DPRD Drs. H. Arief Handayani
KELOMPOK FUNGSIONAL
KABAG. PERSIDANGAN
KABAG. UMUM
KABAG. KEUANGAN
Drs. Slamet Mulyadi
Drs. Imam Muttaqqin
Drs. Fathor Rahman, SH. MM.Pub
KASUBAG. ANGGARAN
KASUBAG. RAPAT
Dra.Ec Qamarul Laili
Nur Haerani, SE
KASUBAG. AKUTANSI DAN PELAPORAN
KASUBAG. RISALAH
Agusjanto
Herman Hidajat, SH
KASUBAG. TATA USAHA Kutubi, S.Pd
KASUBAG. RT DAN PERLENGKAPAN Moh. Sadik M.Pdi
KASUBAG. HUMAS DAN PUBLIKASI Adnan, S.Pd
KASUBAG. HUKUM DAN PERUNDANG2AN R. Sudarjono, SH
2.3. Sumber Daya Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan didukung oleh sumber daya sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya manusia/ aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan saat ini berjumlah 44 orang dengan perincian sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan No.
Jabatan
Jumlah
1.
Sekretaris DPRD ( Sekwan)
1
2.
Kepala Bagian
3
3.
Kasubag
8
4.
Staf Sekretariat
21
5.
THL
11 Jumlah
Keterangan
44
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No
Golongan
Jumlah
1. Golongan IV/b
4
2. Golongan IV/a
1
3. Golongan III/d
3
4. Golongan III/c
4
5. Golongan III/b
5
6. Golongan III/a
6
7. Golongan II/d
2
8. Golongan II/c
2
9. Golongan II/b
3
10. Golongan II/a
1
11. Golongan I / a
2
Jumlah
33
Keterangan
Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan No
Pendidikan
Jumlah
1. Magister S-2
3
2. Sarjana S-1
16
3. Sarmud/ DIII
2
4. SLTA
21
5. SLTP
2 Jumlah
2.
Keterangan
44
Sarana dan Prasarana Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut : Tabel 4. Data Inventaris Barang Sekretariat DPRD Keadaan
No
Uraian
Juml
Satuan
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2
3 28 17 18 27 9 43 2 7 2 3 1
4 Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah
2.3.
Mobil Sepeda motor Komputer Printer Laptop AC Mesin Fotocopy Camera Mesin Faximile LCD Handycamp
Baik
Rusak
5 28 17 7 13 8 34 1 2 2 2 1
6 3 7 4 3 -
Rusak Berat 7 8 7 1 6 1 5 1 -
Keterangan 8
Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Menjelaskan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas periode sebelumnya, dengan realisasi yang telah dicapai. Adapun tabel untuk gambaran kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dengan format sebagai berikut:
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan
NO
(1)
1.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) (2)
Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
(3)
(4)
(5)
Jumlah perda yang
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
20
25
24
28
29
17
20
20
28
16
75 %
75%
80%
100%
100%
20
22
24
28
16
17
20
24
28
16
70%
80%
100%
100%
100%
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
100%
100%
100%
100%
100%
ditindaklanjuti oleh APBD
Jumlah perda yang ditetapkan
Jumlah jaring asmara
Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***) (1)
2008 (2)
2009 (3)
(Ribuan Rp.) 2010 (4)
2011 (5)
2012 (6)
(Ribuan Rp.)
2008 (7)
2009 (8)
Anggaran Tahun ke- (%)
2010
2011
2012
(9)
(10)
(11)
1 (12)
(%)
2
3
4
5
(13)
(14)
(15)
(16)
Anggaran Realisasi (17)
(18)
-
-
Pendapatan daerah Pendapatan asli daerah -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.932.438.314
7.470.394.755
8.321.677.128
8.535.336.371
9.490.907.078
6.944.005.870
6.364.254.835
7.366.192.087
7.594.774.734
8.527.265.342
85.72
80.74
91.71
91.8
92.81
1.026.480.000 6.338.411.600 63.875.000
378.078.800 5.610.761.800 449.750.000
737.800.000 6.767.257.800 1.393.450.000
998.900.000 7.869.447.900 338.700.000
1.565.170.000 9.412.302.400 148.000.000
574.934.000 5.730.724.425 63.175.000
344.371.600 4.513.530.360 448.395.000
637.180.000 6.280.735.824 1.374.830.000
911.163.500 684.500.722 328.420.000
1.211.172.800 7.337.965.511 133.970.000
56.01 90.41 98.90
91.08 80.44 99.70
86.36 92.81 98.66
91.22 86.99 96.96
77.38 77.96 90.52
Retribusi daerah
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Daerah Tidak Langsung Pegawai Langsung Pegawai Barang dan Jasa Modal
16
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruhpengaruh
yang
mengelilingi
dan
mempengaruhi
perkembangan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan
(strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi
yang
terdiri
atas dua
faktor
Strategis, yaitu peluang
(opportunity) dan ancaman/tantangan (threath). Tabel 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan
Aspek Kajian
Capaian/Kondi si Saat Ini
(1) Gambaran Pelayanan SKPD
(2) Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD
Standar yang Digunakan
(3) Capaian Prosentase
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL EKSTERNAL (DILUAR (KEWENANGAN KEWENANGAN SKPD) SKPD) (4) a. Ketersediaan dukungan anggaran yang cukup memadai b. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara sekretariat dengan DPRD c. Tersedianya Tata tertib / kode etik yang mendukung pelaksanaan tupoksi sekretariat DPRD
(5) a. Tingginya standart pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaring asmara secara dinamis dan demokratis c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi d. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD
Permasalahan Pelayanan SKPD
(6) a. Kompetensi SDM aparatur dan jumlah anggaran sekretariat yang kurang memadai. b. Keterbatasan sarana dan prasarana. c. Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah. d. Konsistensi anggota dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik kurang.
Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan di atas, maka faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut :
17
1. Peningkatan optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia. 2. Peningkatan hubungan yang
harmonis dengan DPRD, untuk
mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis. 3. Peningkatan pemahaman Tata Tertib dan Kode Etik DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal untuk mempercepat reformasi birokrasi. 4. Penguatan kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional untuk mengantisipasi sering terjadinya perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi. 5. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD
untuk melalui
pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Peningkatan
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
serta
pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
3.2.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih di Kabupaten Pamekasan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : “Terwujudnya Pamekasan yang bersih , sehat, cerdas, dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa didukung aparat yang professional” No 1.
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Misi 5 : Melakukan percepatan reformasi birokrasi disegala
Permasalahan Pelayanan SKPD
e. Kompetensi SDM aparatur dan jumlah anggaran sekretariat yang kurang memadai. f. Keterbatasan
Faktor Penghambat
a. Penempatan aparatur kurang sesuai dengan bidang keahliannya / kompetensi. b. Minimnya anggaran diklat untuk peningkatan SDM aparatur. c. Adanya opini terhadap sekretariat
Pendorong
a.Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi. b. Kewenangan sekretariat dalam meningkatkan
18
bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel).
DPRD sebagai organisasi inferior. sarana dan d. Banyaknya hambatan internal dan prasarana. eksternal dalam mewujudkan g. Tingkat reformasi birokrasi. kedisiplinan e. Pengembangan ketersediaan anggota dalam sarana dan prasarana kurang menghadiri sidang memadai. / rapat rendah. f. Peran dan kewenangan BK kurang h. Konsistensi optimal. anggota dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik kurang.
pelayanan pada anggota DPRD. c. Ketersediaan akses tenaga ahli untuk meningkatkan SDM DPRD. d. Ketersediaan dukungan anggaran
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan pembahasan faktor-faktor pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan sebagai berikut : a. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah b. Peningkatan jumlah perda yang di tindak lanjuti dalam APBD. c.
Peningkatan jumlah perda yang ditetapkan.
d. Peningkatan jumlah Jaring asmara. e. Peningkatan jumlah perda inisiatif dari DPRD. f.
Peningkatan disiplin anggota DPRD dalam menghadiri sidang / rapat.
g. Amandemen tatib dan kode etik DPRD yang lebih ketat dan fleksibel. h. Penguatan kedudukan kelembagaan Sekretariat DPRD. i.
Peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi tenaga ahli fraksi / komisi / alat kelengkapan DPRD.
j.
Peningkatan peran dan kewenangan badan kehormatan (BK).
k. Peningkatan
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
untuk
pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD.
Metode menggunakan
penetapan
isu
metode pembobotan.
strategis Adapun
dilakukan skor
dengan
pembobotan
untuk masing-masing kriteria telah ditetapkan pada tabel berikut :
19
Tabel 9. Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis No
Kriteria
Bobot
1.
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Merupakan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
30
2. 3. 4.
30 20 20
Berdasarkan skor kriteria penentuan isu strategis telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut : Tabel 10. Nilai Skala Kriteria No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.
Isu Strategis Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan jumlah Jaring asmara Peningkatan jumlah perda yang ditetapkan Peningkatan jumlah perda yang di tindak lanjuti dalam APBD Peningkatan jumlah perda inisiatif dari DPRD Peningkatan disiplin anggota DPRD dalam menghadiri sidang / rapat Amandemen tatib dan kode etik DPRD yang lebih ketat dan Fleksibel Penguatan kedudukan kelembagaan sekretariat DPRD Peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi tenaga ahli fraksi / komisi / alat kelengkapan DPRD Peningkatan peran dan kewenangan badan kehormatan (BK) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan kelembagaan sekretariat DPRD
Nilai Skala Kriteria ke1 2 3 4 450 320 250 420
Total Skor 1440
350 450
160 300
250 230
320 400
1080 1380
430
290
220
400
1340
420
290
220
390
1320
420
180
220
380
1200
450
290
160
330
1230
350
300
160
380
1190
280
300
160
300
1040
250
250
180
280
960
450
290
180
380
1300
20
Tabel 11. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis No
Isu Strategis
1.
Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan jumlah Jaring asmara Peningkatan jumlah perda yang ditetapkan Peningkatan jumlah perda yang di tindak lanjuti dalam APBD Peningkatan jumlah perda inisiatif dari DPRD Peningkatan disiplin anggota DPRD dalam menghadiri sidang / rapat Amandemen tatib dan kode etik DPRD yang lebih ketat dan fleksibel Penguatan kedudukan kelembagaan sekretariat DPRD Peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi tenaga ahli fraksi / komisi / alat kelengkapan DPRD Peningkatan peran dan kewenangan badan kehormatan (BK) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan kelembagaan sekretariat DPRD
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.
Total Skor
Rata-rata Skor
1440
90,00
1080 1380 1340
67,50 86,25 83,75
1320 1200
82,50
1230
76,88
1190
74,38
1040
65,00
960
60,00
1300
81,25
75,00
Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada para pengambil kebijakan (eselon III dan IV) di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, maka urutan isu strategis di Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Peningkatan jumlah perda yang ditetapkan. 3. Peningkatan jumlah Jaring asmara. 4. Peningkatan jumlah perda inisiatif dari DPRD. 5. Peningkatan
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
untuk
pengembangan kelembagaan sekretariat DPRD. 6. Amandemen tatib dan kode etik DPRD yang lebih ketat dan fleksibel. 7. Peningkatan disiplin anggota DPRD dalam menghadiri sidang / rapat. 8. Penguatan kedudukan kelembagaan sekretariat DPRD. 9. Peningkatan jumlah perda yang di tindak lanjuti dalam APBD.
21
10. Peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi tenaga ahli fraksi / komisi / alat kelengkapan DPRD. 11. Peningkatan peran dan kewenangan Badan Kehormatan (BK).
22
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN DAN STRATEGI
4.1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus
digali
bersama,
disusun
bersama
sekaligus
diupayakan
perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut. Dengan
memperhatikan
pengertian
visi
dan
melalui
pendekatan
membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 yakni :
“ Fasilitator Profesional
antara Legislatif dengan Eksekutif melalui Pelayanan Prima” Penjabaran
makna
dari
visi
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Pamekasan sebagai berikut : Fasilitator
: pemberi fasilitasi atau penyedia semua kebutuhan
Profesional
: Tanggap
dalam
fungsinya
melaksanakan
dengan
tugas
dan
berpedoman pada peraturan
yang berlaku Legislatif
: DPRD Rakyat
yang
merupakan
Daerah
sebagai
lembaga unsur
Perwakilan
penyelenggara
Pemerintahan Daerah. Eksekutif
: Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
23
: Pelayanan terbaik secara optimal yang dapat
Pelayanan Prima
memberikan kepuasan. Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan yang akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan
sumber
daya
manusia
yang
professional
dalam
mempercepat reformasi birokrasi. 2. Mewujudkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 3. Mewujudkan sarana dan prasaran yang lengkap dan fungsional. 4. Mewujudkan sistem administrasi yang tertib dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4.2.
Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi
dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan
dalam
bentuk
kuantitatif,
akan
tetapi
harus
dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD
Kabupaten
Pamekasan
untuk
masa
tahun
2013
–
2018
menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : 1. Meningkatkan SDM lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sekretariat DPRD sesuai tugas dan fungsinya;
24
2. Meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan aparatur Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya; 3. Meningkatkan
sarana
/
prasarana
dan
pelayanan
administrasi
kesekretariatan DPRD; Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu tahun 2013 - 2018, ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikator sasarannya sebagai berikut : Tabel 12.Tujuan dan sasaran Jangka Menegah Pelayanan SKPD Tujuan dan sasaran Jangka Menegah Pelayanan SKPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PAMEKASAN
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
4
1
Meningkatk a. Meningkatnya a. Meningkatnya an kapasitas frekuensi kompetensi pimpinan/ pimpinan / SDM anggota DPRD anggota yang lembaga b. Meningkatnya mengikuti Perwakilan SDM komisi workshop Rakyat komisi b. Meningkatnya Daerah c. Meningkatnya jumlah komisiKegiatan rapatkomisi yang rapat alat mengikuti diklat kelengkapan c. Meningkatnya
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
1 kali
1 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
4 kali
4 kali
4 kali
12 kali
12 kali
24 kali
24 kali
24 kali
25
2
dewan jumlah rapatd. Meningkatnya rapat alat Kunker Pimpinan kelengkapan / anggota DPRD dewan e. Meningkatnya d. Meningkatnya pendidikan dan frekuensi kunker pelatihan formal keluar daerah e. Meningkat jumlah aparatur yang mengikuti diklat Meningkatk a. Meningkatnya a. Meningkatnya an pembahasan jumalh bahankapasitas program legislasi bahan lembaga daerah pembahasan Perwakilan b. Meningkatnya rapat plolegda Rakyat pembahasan b. Meningkatnya Daerah raperda dan jumlah perda produk hukum yang ditetapkan lainnya yang c. Meningkat ditetapkan frekuensi c. Meningkatnya penjaringan kegiatan jaring asmara asmara / Reses d. Meningkatnya d. Meningkatnya jumlah bahansosialisasi bahan materi peraturan sosialisasi perundangperaturanundangan peraturan e. Meningkatnya jasa perundangundangan askes bagi anggota e. Meningkatnya DPRD jaminan askes anggota
4.3.
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
1 paket
1 paket
2 paket
2 paket
2 paket
24 paket
20 paket
25 paket
30 paket
35 paket
15 paket
20 paket
25 paket
30 paket
3kali
3 kali
3 kali
3 kali
1500 buku
1500 buku
1750 buku
2000 buku
45
45
45
45
24 paket
3 kali
1500 buku
45
Strategi dan Kebijakan Strategi yang akan dilaksanakan
Sekretariat DPRD Kabupaten
Pamekasan berdasarkan misi SKPD dan misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut : Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Visi :
Fasilitator profesional antara Legislatif dengan Eksekutif Melalui Pelayanan Prima
Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dalam mempercepat reformasi birokrasi Tujuan Meningkatkan SDM lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sasaran Meningkatnya kompetensi anggota / aparatur Sekretariat DPRD
Stategi a. Meningkatkan kapasiatas pimpinan / anggota DPRD b. Meningkatkan SDM komisi-komisi c. Mingkatkan kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan d. Meningkatkan Kunker pimpinan / anggota DPRD e. Meningkatkan Pendidikan dan pelatihan Formal
Kebijakan a. Peningkatan frekuensi diklat, workshop bagi pimpinan dan anggota / aparatur sekretariat DPRD b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana c. Peningkatan jumlah anggaran
26
Misi 2. Mewujudkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sesuai tugas dan fungsinya a. Peningkatan Meningkatkan Meningkatnya produk perda a. Meningkatkan jumlah raperda / kapasitas lembaga dan produk hukum lainnya pembahasan produk hukum Perwakilan Rakyat prolegda lainnya yang Daerah b. Meningkatkan dibahas pembahasan b. Peningkatan raperda dan kwantitas dan produk hukum kwualitas perda lainnya yang yang ditetapkan ditetapkan c. Peningkatan c. Meningkatkan partisipasi kegiatan jaring masyarakat asmara / reses dalam d. Meningkatkan menyalurkan sosialisasi aspirasinya peraturan dan d. Terjalinya perundanghubungan yang undangan harmonis anggota dan masyarakat
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program Penyusunan program Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tahun 2013 – 2018 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan serta dengan misi nomer 5 Bupati Pamekasan yaitu Melakukan percepatan reformasi birokrasi disegala bidang dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel). Dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan maka program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Program peningkatan SDM Anggota / Aparatur Sekretariat DPRD sesuai tugas dan fungsinya. 2. Program Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sekretariat DPRD. 3. Program peningkatan sarana / prasarana aparatur. 4. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. 5. Program peningkatan disiplin Anggota/ Aparatur Sekretariat DPRD.
5.2. Rencana Kegiatan Dalam
mewujudkan
program-program
tersebut
di
atas
akan
dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1.
Program Peningkatan SDM anggota / aparatur Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi melalui kegiatan : a. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. b. Peningkatan SDM komisi-komisi. c. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan d. Kunker pimpinan / anggota dewan e. Pendidikan dan pelatihan formal f. Penyediaan jasa asuransi kesehatan bagi anggota DPRD.
2.
Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan aparatur sekretariat DPRD melalui kegiatan: a. Pembahasan program legislasi daerah b. Pembahasan raperda dan produk hukum lainnya c. Kegiatan jaring asmara ( Reses ) d. Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan.
3.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan : a. Pengadaan peralatan gedung kantor b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraa dinas / oprasional c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan rumah dinas d. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung, kantor, rumah dinas. e. Pengadaan kendaraan dinas / Operasional.
4.
Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui kegiatan : a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah b. Perencanaan monitoring dan evaluasi c. Pendukung pelayanan administrasi perkantoran d. Publikasi kegiatan DPRD
5.
Program peningkatan disiplin anggota / aparatur Sekretariat DPRD melalui kegiatan : a. Pengadaan pakaian dinas anggota beserta perlengkapannya b. Pengadaan pakaian dinas harian ( PDH ) aparatur Sekretariat
5.3.
Indikator Kinerja Sebagai tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan
selama periode waktu 2013–2018, perlu ditetapkan indikator kinerjanya seperti dituangkan dalam tabel 14 sebagai berikut :
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan
indikator
kinerja
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Pamekasan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut : 1. Capaian jumlah perda yang ditindaklanjuti dalam APBD 2. Capaian jumlah perda yang ditetapkan 3. Capaian jumlah penjaringan aspirasi masyarakat ( jaring asmara) Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian outcome program Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut :
.
Tabel 15. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kinerja Indikator Kinerja Program Awal RPJMD (outcome) (Tahun dasar) (3)
Tercapainya Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Jumlah perda yang ditindak lanjuti dalam APBD
- Jumlah Perda yang ditetapkan
•
Jumlah jaring asmara
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2013
2014
2015
(4)
target (5)
Rp (6)
target (7)
Rp (8)
16
30
1.357.500.000
16
16
17
769.250.000
7
316.750.000
3
3
1.350.000.000
3
1.350.000.000
target (9)
678.750.000
3
2016 Rp (10)
target (11)
SKPD Penanggung Jawab 2017
Rp (12)
target (13)
2018 Rp (14)
1.357.500.000
target (15)
35
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp (16)
1.583.750.000
target (17)
156
Rp (18)
20
905.000.000
25
1.131.250.000
30
7.059.000.000
12
543.000.000
20
905.000.000
25
1.131.250.000
30
1.357.500.000
111
5.022.750.000
1.350.000.000
3
1.350.000.000
3
1.350.000.000
3
1.350.000.000
18
8.100.000.000
(19)
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan
indikator
kinerja
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Pamekasan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut : 1. Capaian jumlah perda yang ditindaklanjuti dalam APBD 2. Capaian jumlah perda yang ditetapkan 3. Capaian jumlah penjaringan aspirasi masyarakat ( jaring asmara) Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian outcome program Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut :
31
BAB VII. PENUTUP
Rencana Strategi (RENSTRA) merupakan bentuk perencanaan program peningkatan
peran kinerja Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Pamekasan yang disusun atas dasar: visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan serta mengacu pada hasil analisa untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Dengan mempertimbangkan potensi yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan dan kebersamaan untuk mencapainya, menjadi pendorong untuk meningkatkan peran Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan demokratis dalam wadah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Hal yang patut menjadi perhatian lebih, dalam melaksanakan visi, misi dan kegiatan aksi diatas, yang pertama adalah membangun manusia,
sebagai
aparatur
pemerintah
yang
profesional
demi
mempercepat reformasi birokrasi disegala bidang dan tata kelola kepemerintahan yang transparan dan akuntabel disamping menata kembali organisasi dan lembaga yang sekiranya akan menyebabkan tidak efisien dan efektifnya pelaksanaan. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PAMEKASAN
Drs. H. ARIEF HANDAYANI Pembina TK.I NIP.19600120 198401 1 002
33
Tabel 14. Rencana Program, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Meningkatka a. Meningkatnya kapasitas n kompetensi pimpinan/ SDM anggota DPRD lembaga Perwakilan Rakyat Daerah b. Meningkatnya SDM komisi –komisi
Kod Program dan indikator sasaran e Kegiatan (3) a. Meningkatnya frekuensi pimpinan / anggota yang mengikuti workshop.
b. Meningkatnya
jumlah komisikomisi yang mengikuti diklat.
c. Meningkatnya
c. Meningkatnya
d. Meningkatnya
d. Meningkatnya
Kegiatan rapatrapat alat kelengkapan dewan.
Kunker Pimpinan / anggota DPRD
jumlah rapatrapat alat kelengkapan dewan.
frekuensi kunker keluar daerah.
(4)
(5) a. Peningkatan kapasitas pimpinan/ anggota DPRD
Indikator Data Kinerja Capaia 2013 Program n pada Rp. dan tahun Target (6) Out Come : Peningkatan kompetensi lembaga
Output : Diklat, Bimtek, Workshop b. Peningkatan Out Come : SDM komisi - Peningkatan komisi. kompetensi kinerja
Output : Pendalaman Anggota komisi c. Meningkatnya Outcome: Kelancaran Kegiatan rapat DPRD rapat-rapat alat Output : kelengkapan Pelayanan dewan Rapat komisi d. Meningkatnya Outcome: Tercapainya Kunker kapasitas Pimpinan / anggota anggota DPRD Output :
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2017
2016
Kondisi Kinerja akhir periode Renstra SKPD Target Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1x
1x
690,772,000
1x
690,772,000
1x
690,772,000
2x
1,381,544,000
2x
1,381,544,000
7x
(19) 4,835,404,000
2x
2x
652,130,000
2x
652,130,000
3x
978,195,000
4x
1,304,260,000
5x
1,630,325,000
16x
5,217,040,000
12x
12x
327,480,000
12x
327,480,000
16x
436,640,000
18x
491,220,000
24x
654,960,000
82x
2,237,780,000
12x
12x
713,000,000
12x
713,000,000
12x
713,000,000
12x
713,000,000
12x
713,000,000
60x
42,780,000,000
25,000,000
1 paket
25,000,000
2 paket
50,000,000
2 paket
50,000,000
2 paket
50,000,000
8 paket
225,000,000
301,470,000
20 paket
401,960,000
25 paket
502,450,000
30 paket
602,940,000
35 paket
703,430,000
125 paket
2,512,250,000
Peningkatan kualitas SDM e. Meningkatnya
pendidikan dan pelatihan formal
e. Meningkat
jumlah aparatur yang mengikuti diklat
e. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan formal
Outcome : 1 paket 1 paket terlaksananya efisiensi kinerja aparatur yang berkualitas Output : adanya diklat SDM
Meningkatka a. Meningkatnya a. Meningkatnya n kapasitas jumalh bahanpembahasan lembaga bahan program Perwakilan pembahasan legislasi daerah Rakyat rapat plolegda Daerah
a. Peningkatan pembahasan program legislasi daerah
Outcome : Adanya dasar penyelenggar aan PEMDA
Output : Perda
15 paket
15 paket
Unit kerja Penanggung Jawab (20)
b. Meningkatnya pembahasan raperda dan produk hukum lainnya yang ditetapkan
b. Meningkatnya jumlah perda yang ditetapkan
b. Peningkatan pembahasan raperda dan produk hukum lainnya yang ditetapkan
Outcome : Adanya dasar penyelenggar aan PEMDA
24 paket
24 paket
1,838,272,000
15 paket 1,148,920,000
3x
3x
1,012,500,000
3x
1,012,500,000
1500 buku
1500 buku
43,260,000
1500 buku
45
45
444,740,000
45
20 paket
1,531,894,000 25 paket
1,914,867,500
30 paket
2,297,841,000 114 paket
8,731,795,800
3x
1,012,500,000
3x
1,012,500,000
3x
1,012,500,000
15x
5,062,500,000
43,260,000
1500 buku
43,260,000
1750 buku
50,470,000
2000 buku
57,680,000
8250 buku
237,930,000
444,740,000
45
450,000,000
45
450,000,000
45
450,000,000
45
2,239,480,000
Output : Perda c. Meningkatnya c. kegiatan jaring asmara / Reses
Meningkat frekuensi penjaringan asmara
c. Peningkatan Outcome : kegiatan Terserapnya jaring asmara jaring Asmara / Reses
d. Meningkatnya sosialisasi peraturan perundangundangan
d. Meningkatnya jumlah bahanbahan materi sosialisasi peraturanperaturan perundangundangan
d. Peningkatan sosialisasi peraturan perundangundangan
e. Meningkatnya jasa askes bagi anggota DPRD
e. Meningkatnya jaminan askes anggota
e. Peningkatan jasa askes bagi anggota DPRD
Output : Aspirasi Masyarakat Outcome : pemahaman perda oleh masyarakat Output : Risalah kegiatan rapat Outcome : Jaminan askes anggota DPRD Output : Askes Bagi anggota DPRD
