Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LANDAK PERIODE 2009-2014 Oleh ANDRI NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email:
[email protected]
Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah hak inisiatif dewan dalam membuat rancangan perturan daerah belum berjalan secara optimal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak pada periode 2009-2014. Teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis adalah berdasarkan teori Alfian yakni dari faktor internal dan faktor eksternal yaitu faktor Tata Tertib Dewan, Kualitas Anggota, Tenaga Ahli, Mekanisme Kerja, Fasilitas Data dan Dana, Sistem Politik, Budaya Politik, Media Massa, dan ada faktor lain diantaranya yaitu Partai Politik, dan Pengalaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dilihat dari faktor tata tertib, merupakan acuan anggota dewan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian sumber daya manusia sanggat menentukan anggota agar mampu memainkan peranan didalam menggunakan hak-hak secara tepat dan tepat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan proporsional. Guna menunjang kualitas anggota dewan sesuai dengan tata tertib dewan setiap fraksi harus memiliki tenaga ahli untuk membantu anggota didalam membuat rancangan peraturan daerah. Partai politik memiliki perngaruh besar bagi anggota didalam mengambil keputusan dan kebijakan, selain itu faktor pengalaman anggota merupakan hal yang sangat mempengaruhi terhadap hasil dari peraturan daerah, menjadi kesulitan bagi anggota yang belum memiliki pengalaman dalam membuat rancangan peraturan daerah. Saran dari hasil penelitian ini yakni perlu kesadaran anggota (DPRD) untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat karena dari rakyat mereka bisa duduk di parlemen dan bukan lagi mementingkan individu dan kelompok. Kata-kata kunci: DPRD, Peraturan Daerah, Fungsi Legislasi.
THE FATORS AFFCTING THE IMPLEMETASION OF LEGISLASTION FUNCTION OF REGIONAL LEGISLATIVE COUNCIL OF LANDAK DISTRICT IN THE PERIOD OF 2009 TO 2014 Abstract The problem in this research is council initiative rights to draft local regulation that have not been proceed optimally by Regional Legislative Council Landak District in the period of 2009 to 2014. The theory that the researcher used to analyze the study is based on the Alfian theory that consist of internal and external factors. The internal and external factor of Alfian theory are Order of council, Quality of Council Member, Experts, Work Mechanism, Facility of Data and Funding, Political System, Political Culture, Media, and other factor including political parties, and experience. The method used in this study is descriptive method. The results indicate that the order of council is a reference that the cuoncil member employ to carry out its duties and funtions. Besides, human resources is also has a crucial influence to council member in order to be able to play a role in utilizing the rights properly and appropriately in carrying out its duties and responsibilities effectively and proportionately. To support the quality of council
1 ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id member’duties, each fraction should have several expert to assist the council members in making draf of regional regulatiton. Political parties have a major inpact for members in decisions and policies, in addition to the member experience factor has a great influence on the outcome of regional regulation and it will be a drawback for member who do not have experience in making draf local regulation. This study highly recommended that all cuoncil members (DPRD) of Landak District must prioritize the interest of the people as they had been selected by the people to implement of legislation function and they must not prioritize the interest of individual and groups Kywords: Parliament, The Regional Regulation, Legislation Function.
daerah,
A. PENDAHULUAN
secara
lembaga 1.
bersama-sama
eksekutif,
sesuai
dengan dengan
perundang-undangan yang diatur dan sesuai
Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan Negara yang
dengan tata tertib masing-masing lembaga,
menggunakan sistem demokrasi dimana
lembaga (DPRD) merupakan lembaga yang
rakyat yang memiliki peran penting didalam
memiliki tugas dan fungsi untuk membuat
sistem
rancangan peraturan daerah.
pemerintahan.
Dimana
daerah
diberikan hak untuk menjalankan roda
Sebagai
lembaga
legislatif
yang
pemerintahan yang ada di tingkat daerah,
memiliki fungsi diantaranya, fungsi legislasi,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23
fungsi pengawasan dan fungsi anggaran,
tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang
dimana untuk menunjang tugas tersebut
menyatakan
pemerintah
anggota dewan diberi hak dan wewenang
mempercepat
untuk membuat rancangan peraturan daerah
daerah
penyelengaraan
diarahkan
terwujudnya melalui
untuk
kesejahteran
peningkatan
pembangunan
masyarakat
pelayanan
serta
dan
pemberdayaan
dan
menentukan
kebijakan,
untuk
itu
lembaga legislatif diberi hak inisiatif untuk membuat
rancangan
peraturan
daerah.
masyarakat yang ada di tingkat daerah.
Demikian juga yang terjadi di dewan
Pemerintah
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak
daerah
(Eksekutif)
dan
(Legislatif) adalah lembaga yang memiliki
yang
tugas sebagai lembaga yang menjalankan
membuat rancangan peraturan daerah, dan
penyelengaraan pemerintah yang ada di
sesuai dengan tata tertib dewan bahwa setiap
tinggkat
anggota dewan dituntut untuk mampu untuk
daerah,
serta
lembaga
yang
membuat peraturan yang ada di tingkat
memiliki
membuat
badan
rancangan
legislasi
paraturan
untuk
daerah. 2
ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Menurut pengamatan peneliti bahwa dewan
3.
Tujuan Penelitian
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak
Berdasarkan permasalahan di atas
belum menjalankan tugas dan fungsinya
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
secara optimal, peraturan daerah yang
berikut : Ingin mengetahui faktor-faktor
disetujui oleh dewan lebih banyak dari
yang mempengaruhi hak inisiatif dewan
lembaga eksekutif
Kabupaten Landak dalam membuat perda
dari pada dewan itu
sendiri, tentu tidak sesuai dengan konsep
belum berjalan secara optimal.
trias politika yang kita anut. Dimana dewan yang membuat undang-undang dan eksekutif yang
menjalankan
dari
undang-undang
4.
Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin dicapai oleh
penulis dalam pembuatan penelitian ini
tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas
adalah :
dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten
a. Secara teoristis manfaat penelitian ini,
Landak belum berjalan secara optimal di
diharapkan sebagai kontribusi terhadap
dalam menjalankan tugas dan fungsinya
pengembangan ilmu politik, khususnya
untuk membuat rancangan peraturan daerah,
studi tentang fungsi legislasi dewan
maka peneliti memfokuskan penelitian ini
perwakilan
pada faktor-faktor yang mempengaruhi hak
membuat rancangan peraturan daerah.
inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten
Landak
dalam
membuat
b. Secara
rakyat
praktis
penelitian
ini
daerah
diharapkan akan
dalam
hasil
memberikan
rancangan peraturan daerah belum berjalan
sumbangan yang cukup baik terhadap
secara optimal.
kinerja para anggota dewan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi dalam
2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut,
pembuatan
peraturan
daerah
Kabupaten Landak.
maka perurumusan masalah adalah faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi hak inisiatif anggota dewan Kabupaten Landak
B. TINJAUAN PUSTAKA
dalam membuat rancangan peraturan daerah (Perda) belum berjalan secara optimal?
Trias politika merupakan anggapan bahwa kekuasaan Negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yaitu yudikatif, eksekutif 3
ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
dan legislatif. Dimana suatu jabatan yang
(2013:173), setiap warga Negara dalam
sudah berahir dan tidak diserahkan kepada
bersikap, berbicara dan berprilaku tidak
orang yang sama, sehingga hak asasi
terlepas dari aturan dan ketentuan yang telah
manusia bisa berjalan dengan baik. Lock
ditetapkan Negara.Aturan tersebut tertuang
(dalam
didalam UUD, PERPU, dan PERDA, baik di
Budiardjo
2008:382),
yang
menyatakan bahwa kekuasaan Negara dibagi
bidang
politik,
ekonomi,
sosial
dan
menjadi tiga yang masing-masing tugas dan
budaya.Lembaga yang bertugas menyusun
fungsinya terpisah.
peraturan tersebut adalah lembaga legislatif.
1. Definisi Badan Legislatif
2. Fungsi Badan Legislatif
Badan legislatif merupakan lembaga
Seseorang yang mendapatkan tugas
Negara yang memiliki tugas dan fungsi
dan tanggung jawab untuk menduduki
untuk
sebuah
membuat
perwakilan
undang-undang.Dewan
struktural
dan
fungsional dengan menjalankan tugasnya
lembaga yang paling penting untuk membuat
harus taat terhadap semua aturan dan
undang undang dan mengontrol berjalanya
ketentuan yang ada. Efriza (2014:99) dewan
roda pemerintahan yang ada di tingkat
perwakilan
daerah.
kekuasaan yang ada di tingkat kabupaten
Menurut legislatif
daerah
secara
merupakan
badan
rakyat
jabatan
Budiardjo adalah
(2008:322)
selaku
pemegang
yang
kota yang berkedudukan sebagai lembaga
membuat undang-undang dimana fungsi
Negara. Dalam UUD 1945 pasal 20A ayat 1
lembaga legislatif yang paling penting
yang memberikan landasan konstitusional
adalah membuat undang-undang (Policy),
bahwa dewan perwakilan rakyat memiliki
dan membuat undang-undang, untuk itu
fungsi: 1. Legislasi, 2. Fungsi Anggaran. 3.
lembaga ligislatif diberi hak inisiatif untuk
Fungsi
membuat rancangan perundang-undangn dan
Berdasarkan tiga fungsi tersebut anggota
mengamandemen terhadap undang-undang
dewan secara kolektif dan kolegial diberi
yang disusun oleh pemerintah, selain itu
hak inisiatif yaitu hak anggota dewan untuk
mengontrol
untuk
mengajukan rancangan peratran perundang-
menjaga agar semua tindakan eksekutif
undangan dalam undang-undang No10 tahun
sesuai
2004
lembaga
dengan
lembaga
rakyat
eksekutif,
kebijakan
perundang-
undangan yang telah ditetapkan. Anggara
Pegawasan
bahwa
hak
perundang-undang
atau
inisiatif bisa
Kontrol.
rancangan
berasal
dari 4
ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
eksekutif dan dari legislatif. Sesuai dengan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah yaitu: faktor internal meliputi: (1) tata tertib (2) kualitas anggota (3) tenaga ahli (4) mekanisme kerja (5) fasilitas data dan dana. Faktor eksternal meliputi: (1) lingkungan sistem politik (2) budaya politik (3) media massa. (Alfian dalam Dalyudi 2009:79)
amanat UUD 1945 dan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu daerah otonom berwenang untuk mengaur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Disamping itu melalui
Output Peraturan Daerah Kabupaten Landak
otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di daerah dengan memperhatikan
prinsip
demokrasi,
pemerintahan, keadilan yang ada degan itu
C. METODE PENELITIAN
dapat lebih mudah maju dan berkembang. Fungsi legislasi merupakan sangat penting dan
strategis
didalam
1.
Jenis Penelitian Dalam
menciptakan
penelitian
ini,
peneliti
masyarakat yang demokrasi. Demokrasi
menggunakan
jenis penelitian deskritif
tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan
kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan
perundang-undangan tetapi juga harus sesuai
untuk menggambarkan
dengan keijakan yang telah ditetapkan.
terjadi dengan hasil data dilapangan yang
fenomena yang
kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan 3. Kerangka Pikir Penelitian
dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan
Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
laporan
dan
konsultasi
dilakukan dari bulan Oktober 2015 hingga Feb 2016. Subjek dari penelitian ini adalah
Inisiatif anggota dewan Kebupaten Landak belum berjalan secara optimal.
Ketua DPRD Kabupaten Landak, Sekretariat
Rumusan masalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hak inisiatif dewan Kabupaten Landak dalam membuat peraturan daerah
DPRD Kabupaten Landak, Tokoh Politik,
DPRD Kabupaten Landak, Badan Legislasi
Tokoh Masyarakat. Dalam penelitian ini penulis hanya meggunakan dua teknik penggumpulan data, yaitu
teknik
wawancara
dan
teknik 5
ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
dokumentasi. Dalam teknik analisis data
dengan menggacu kepada suatu panduan
penulis menggunakan olahan data secara
wawancara
kualitatif.Teknik
sebelumnya agar tidak menyimpang dari
analisis
yang
peneliti
gunakan adalah teknik analisis Arkunto
merupakan
kegiatan
sudah
dipersiapkan
tujuan penelitian.
(2006:239), menggemukakan bahwa analisis data
yang
b) Studi Dokumentasi
menyusun,
Yaitu
penelitian
yang
mengkategorikan data, mencari pola atau
dengan
tema, dengan maksud untuk memahami
pemerintah yang erat hubungannya dengan
maknanya.Adapun untuk mengguji validitas
materi penelitian dan didukung oleh alat,
data,
arsip-arsip dan dokumen.
penulis
menggunakan
triangulasi
mempelajari
dilakukan
dokumen-dokumen
sumber yakni peneliti mengecek data yang telah di peroleh dari beberapa sumber atau informan
yang
diantaranya
diteliti
teknik
dengan wawancara
4.
Sujek dan Objek Penelitian
teknik
Subjek dalam penelitian ini adalah
dan
Ketua DPRD Kabupaten Landak, Sekretariat
dokumentasi.
DPRD Kabupaten Landak, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Landak, Tokoh Politik
2.
dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Landak.
Langkah-Langkah Penelitian Langkah-langkah dalam penelitian
Objek
dalam
ini adalah penyusunan proposal, dengan
pelaksanaan
fokus
penyesuaian
menggumpulkan berkaitan
penelitian
adalah
legislasi
dewan
teori,
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak
bahan-bahan
yang
tahun 2009-2014.
data, dari
fungsi
ini
dengan
dengan
mengganalisis
penelitian
judul
penelitian,
menyusun semua
hasil
rangkaian
penggumpulan data (Moleong,2013:127).
5.
Instrumen Penelitian Dalam
dimaksud
penelitian intrumen
kualitatif
pennelitian
yang adalah
peneliti sendiri.Maka dari itu, sebelum 3.
Teknik Pengumpulan Data
melakukan
penelitian
terlebih
dahulu
a) Teknik Wawancara
memahami metodelogi sehinga penelitian ini
Yaitu melakukan Tanya jawab secara
dilakukan dengan baik dan proses-proses
langsung dan mendalam kepada subjek
penelitian dilakukan dengan benar.Selain
penelitian, guna penggumpulan data primer
peneliti sendiri yang menjadi intrumen 6
ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
dalam penelitian ini juga menggunakan
data.
pedoman
triangulasi
wawancara,
dan
dokumentasi
menggunakan kamera.
Dimana
dalam
adalah
penelitiannya
teknik
pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil
6.
Teknik Analisa Data Dalam
penelitian
ini
penulis
menggunakan penggolahan data melalui
wawancara
terhadap
dilapangan
Denzin
objek
penelitian
(dalam
Moleong,
2008:23).
analisis kualitatif.Analisis data kualitatif adalah kegiatan menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
maksud untuk memahami makna nya. (Arikunto, 2006:239).
1.
a. Reduksi data
Sejarah Terbentuknya DPRD Kabupaten Landak.
Reduksi Data yaitu, membuat catatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
penting atau rangkuman inti dari data yang
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang
diperoleh melalui wawancara dan telah
ada
dipustakakan.
memiliki tugas untuk membuat rancangan
b. Penyajian Data
peraturan
Penyajian
data
yaitu,
menyajikan
di
tingkat
daerah
pemerintah
Kabupaten/Kota,
bersama-sama
daerah.
Dewan
yang
dengan
Perwakilan
semua data dan informasi yang telah disusun
Rakyat Daerah Kabupaten Landak pertama
dan diklasifikasikan dalam bentuk catatan
kali di bentuk pada tahun 2000 di Ngabang,
dan tulisan.
dengan keanggotaan dari hasil pemilihan
c. Penarikan kesimpulan
pada tahun 1999, dari daerah pemilihan
Merupakan langkah terakhir dari suatu
Kabupaten Landak sebanyak 35 orang.
analisis data yang berusaha mencari arti
Sesuai
terhadap data yang disajikan dan berusaha
15/2000 tentang perubahan undang-unang
menghubungkan data dengan gejala sosial
Nomor 55/1999. Bahwa keanggotaan dewan
lainya.
Kabupaten Landak diisi oleh anggota dewan
d.Teknik Keabsahan Data
hasil pemilihan tahun 1999 yang berasasl
Peneliti
mengunakan
dengan
undang-undang
Nomor
triangulasi
dari daerah pemilihan Kabupaten Landak
sebagai teknik untuk menggecek keabsahan
sebanyak 35 orang dan berdasarkan surat 7
ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
keputusan
Gubernur
Barat
legislasi untuk membuat dan merancanag
Nomor 453 pada tanggal 15 Desember tahun
peraturan yang ada di tingkat daerah.
2000, dengan demikian pelantikan dilakukan
Dimana dewan perwakilan rakyat daerah
oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah
Kabupaten Landak yang ada di tingkat
pada tanggal 19 Desember tahun 2000 di
daerah
Ngabang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
menjalankan tugas dan fungsinya, untuk
Daerah Kabupaten Landak yang memimpin
membuat
pertama kali adalah Drs. Yosep Kilim,
adapun peraturan daerah yang menjadi
berdasarkan
Dewan
peraturan darerah, itupun hanya sebatas
Kabupaten
peraturan, dari pelaksanaan implementasi
Landak pada tanggal 19 juli tahun 2001 di
peraturan tersebut masih belum optimal di
Ngabang.
lingkungan
Perwakilan
sidang Rakyat
Dengan
Kalimantan
paripurna Daerah
terbentuknya
Kabupaten
masih
belum
rancangan
optimal
didalam
peraturan
pemerintahan
daerah,
Kabupaten
Landak.
Landak maka semua urusan dan kepentingan yang ada di daerah tersebut berada di ruang lingkup Kabupaten Landak dan tidak bisa lagi di ganggu gugat. Sesuai dengan
2.
Tugas
dan
Wewenang
DPRD
Kabupaten Landak. Dalam
melaksanakan
keputusan mentri dalam Negeri pada tanggal
legislasi,
6 september 2001 di Ngabang. Dengan
pengawasan, DPRD mempunyai tugas dan
terbentuk nya daerah yang baru tentu
wewenang sebagaimana diatur dalam tata
memikili tugas dan tanggung jawab yang
tertib dewan Kabupaten Landak Nomor 25
berat
rakyat
tahun 2014, dimana tata tertib DPRD Nomor
Kabupaten Landak melalui kebijakan dan
1 tahun 2011 telah dicabut dan tidak berlaku
keutusan antara Bupati dengan DPRD. Maka
lagi. Dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai
dengan
berikut:
untuk
itu
mensejahterakan
untuk
mampu
membuat
keputusan dan kebijakan sebagai dasar untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di tingkat
daerah,
dengan
adanya
fungsi
anggaran
fungsi
dan
fungsi
a. Membentuk peraturan daerah bersama Bupati
dewan
b. Membahas
dan
perwakilan rakyat daerah maka akan mudah
persetujuan
untuk membuat peraturan daerah, apalagi
daerah
dewan yang memiliki tugas dan fungsi
diajukan oleh Bupati.
memberikan
rancangan
menggenai
peraturan
APBD
yang
8 ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
c. Melaksanakan pengawasan terhadap
k. Melaksanakan tugas dan wewenang
peraturan daerah dan APBD.
lain yang diatur dalam ketentuan
d. Menggusulkan penggankatan dan/atau
peraturan perundang-undangan.
pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati kepada mentri dalam negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan
3.
Hak dan Kewajiban DPRD dan Anggota DPRD.
pengesahan penggangkatan dan/atau pemberhentian.
Dalam
e. Memilih wakil Bupati dalam hal terjadi
kekosongan
jabatan
Wakil
Bupati.
melaksanakan
hak
dan
kewajiban anggota DPRD sebagai berikut: 1. Hak DPRD. a. Hak interpelasi
f. Membrikan
pendapat
pertimbangan
kepada
dan
pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. g. Memberikan
b. Hak anggket c. Hak menyatakan pendapat 2. Hak anggota a. Mengajukan rancangan peraturan
persetujuan
terhadap
daerah
rencana kerjasama internasional yang
b. Mengajukan pertanyaan
dilakuan oleh pemerintah daerah.
c. Menyampaikan usul dan pendapat.
h. Meminta
laporan
keterangan
pertanggungjawaban
Bupati
dalam
penyelengaraan pemerintah daerah. i. Memberikan
persetujuan
terhadap
rencana kerja sama dengan daerah lain atau
dengan
pihak
ketiga
yang
membebani masyarakat dan daerah. j. Menggupayakan kewajiban ketentuan
daerah
d. Memilih dan di pilih e. Membela diri f. Imunitas g. Menggikuti
orientasi
dan
pendalaman tugas. h. Protokoler i. Keuanggan dan administratif.
terlaksananya sesuai
peraturan
dengan
perundang-
undangan.
9 ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
4.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi
sehingga tidak menyimpang dari peraturan
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan
yang sudah ada, dan perlu diperhatikan
Perwakilan
bahwa aspirasi dan partisipasi masyarakat
Rakyat
Daerah
sanggat diperlukan demi kesejahteraan dan
Kabupaten Landak. Pembahasan
pembuatan
rancangan
kemakmuuran
penetapan
memperoleh keputusan yang baik maka para
peraturan daerah mengacu kepada tata terib
pelaku pembuat kebijakan harus banyak
DPRD Kabupaten Landak Nomor 25 tahun
mendengar
2014, dimana tata tertib DPRD Nomor 1
Peraturan daerah merupakan perundang-
tahun 2011 telah dicabut dan dinyatakan
undangan, oleh karena itu kewenagan dan
tidak berlaku lagi, dengan demkian sesuai
mekanisme pembuatanya harus menggikuti
dengan sistematika di atas maka, rancanagan
aturan dan ketentuan sebagai mana yang
peraturan daerah sebagai perangkat hukum
telah diatur dalam undang-undang Nomor 10
merupakan tanggung jawab bagi anggota
tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
dewan
perundang-undangan menegaskan bahwa,
perundang-undangan
sebagai
dan
perwujudan
berjalannya
masyarakat.
aspirasi
dari
Untuk
masyarakat.
sistem demokrasi yang ada di tingkat daerah,
pembentukan
dimana keikutsertaan masyarakat melalui
merupakan salah satu syarat dalam rangka
lembaga
pembangunan hukum nasional.
perwakilan
masyarakat
dapat
menyampai aspirasi.
perundang-undangan
Berkaitan dengan kewenangan yang
Dengan demikian dalam menentukan
dimiliki oleh lembaga legislatif, maka perlu
perangkat hukum yang mengatur seluruh
dilihat sejauh mana kemampuan dan peranan
aspek
dan
anggota dalam proses legislasi yang ada di
bernegara, maka yang memegang kekuasaan
tingkat daerah, karena tugas dan fungsinya
penuh adalah rakyat. Hal ini menunjukan
dalam membuat peraturan daerah memang
betapa pentingnya sebuah peraturan atau
berada
produk hukum dibentuk demi terciptanya
pemerintah yaitu lembaga yang memiliki
ketertiban dan keamanan di lingkungan
hak inisiatif untuk membuat peraturan
masyarakat bernegara. Oleh karena itu
daerah. Proses legislasi merupakan suatu
didalam
harus
ragkaian yang sudah semestinya disesuaikan
dan
denngan kebutuhan, karena suatu kebijakan
turunan dari undang-undang yang sudah ada
senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai yang
kehidupan
dilakukan
bermasyarakat
pembuatan
peraturan
dengan
aturan-atuuran
pada
DPRD
sebagai
lembaga
10 ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
berlaku dimasyarakat. Adapun faktor yang
merupakan inisiatif anggota bukan hak
mempengaruhi
inisiatif
fungsi
legisasi
anggota
lembaga
sehingga
dapat
dewan Kabupaten Lnadak yaitu:
mempermudah anggota dalam membentuk
a) Faktor Tata Tertib
peraturan daerah.
Peraturan tata tertib DPRD merupakan peraturan yang dibaut oleh anggota dan di
b) Faktor
menjalankan
tugas
dan
Sumber
Daya
Manusia.
jalankan oleh anggota dewan itu sendiri untuk
Kualitas
Sumber Daya Manusia merupakan apa yang
dimiliki
oleh
manusia
dan
aaaaaafungsinya sebagai fungsit anggota
diimplementasikan
dewan. Dimana tata tertib merupakan aturan
perkerjaan
yang disepakati bersama sebagai acuan
mampu menjalankan tugas dan fungsinya
anggota didalam menjalankan tugas dan
secara tetap dan bertangung jawab terhadap
fungsinya untuk membuat peraturan daerah.
tugas dan peran. Salah satu faktor yang
Dilama tata tertib dewan Kabupaten Landak
mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi
nomor 25 tahun 2014 pasal 86 menyatakan
di dewan Kabupaten Landak adalah kualitas
bahwa rancangan peraturan daerah yang
sumber daya dan kualitas anggota sanggat
berasal dari dewan dapat diajukan oleh
menentukan hasil dari sebuah peraturan atau
anggota dewan, dan komisi, gabungan
produk hukum yang dibuat oleh lembaga
komisi atau badan legislasi daerah, dengan
legislatif, dimana peraturan tersebut pro
peratran
dewan
terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten
Kabupaten Landak diberi kebebasan dan
Landak. Dilihat dari tingkat pendidikan
kewajiban
anggota dewan Kabupaten Landak msaih
daerah,
tata
tertib
didalam dimana
tersebut
membuat
dewan
bidang
dimikikinya,
dimana
bisa
relative rendah, ditingkat SMA sederajat
mengusulkan dengan sendirinya (Ranperda)
persentasenya yaitu 31,42% dan di tingkat
yang akan dibuat, diaman anggota diberi hak
Strata Sarjana lebih rendah yaitu 22,85%.
inisiatif
rancangan
Dimana dapat kita lihat bahwa msaih
peraturan daerah, dimana anggota dewan
rendahnya tingkat pendidikan dan sumber
Kabupaten Landak belum optimal didalam
daya yang dimiliki anggota dewan yang
menjalankan hak inisiatif anggotanya, yang
relative masih rendah. Ini merupakan salah
berdampak terhadap hasil peraturan daerah
satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
yang belum optimal. Bahwa hak inisiatif
fungsi legisalsi dewan kabupaten landak
untuk
anggota
peraturan
yang
terhadap
mengajukan
11 ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
didalam
membuat
rancangan
peraturan
mempunyai
pengaruh
bersar
terhadapa
daerah.
pembuatan rancangan perundang-undangan,
c)
dimana keputusan dan kebijakan hukum
Faktor Tenaga Ahli Guna menunjang kualitas anggota
dewan
dalam
menjalankan
dan
politik pemenang pemilu, diaman dilihat dari
fungsinya, sesuai dengan tata tertib dewan
anggota dewan lebih banyak dari anggota
Kabupaten Landak menyataan bahwa, setiap
partai pemenang pemilu, tentu memiliki
fraksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
pengaruh besar bagi anggota partainya
1, satu orang tenaga ahli paling sedikit
kurang di parlemen, sehingga menjadi
memiliki persyaratan sebagai berikut yaitu
kesulita bagi anggota didalam menggunakan
serendah-rendahnya
dengan
hak inisiatifnya, tentu kita tau bahwa
pengalaman kerja selama 5 tahun dan strata
keputusan anggota dewan merupakan hasil
dua (S2) pengalaman kerja 3 tahun dan strata
dari
S3 selama satu tahun pengalaman kerja.
Didalam
Keberadaan tenaga ahli merupakan hal yang
didalam rencanrang peraturan daerah.
setara
tugas
masih dipengaruhi oleh kekuasaan partai
S1
sangat penting didalam lembaga DPRD sehingga dapat memudahkan anggota untuk konsultasi
tentang
rancangan
keputusan
kolektif
memutuskan
dan
kolegial.
kejikankan
dan
2) Faktor Pengalaman Pengalaman anggota dewan didalam
peraturan
membuat rancangan peraturan daerah masih
daerah dan hal lainya yang menyangkut
rendah, maka dari itu pengalaman menjadi
kepentingan anggota. Namun keberadaan
dasar yang sanggat penting bagi anggota
tenaga ahli disetiap komisi, masaih kurang
dewan
danada yang setuju danada juga yang tidak
peraturan daerah, dari pengalaman tersebut
setuju dengan adanya keberadaan tenaga ahli
anggota
di setiap komisi, dimana ini salah satu faktor
menjalankan tugas dan fungsinya untuk
yang menghambat didalam pelaksaan fungsi
membuat (Raperda), sehingga tidak menjadi
legisasi anggota dewan Kabupaten Landak,
penghambat bagi anggota dewan tersebut,
sehingga belum berjalan secara optimal.
berkenaan dengan hal tersebut anggota
d) Faktor Lain
dewan
1) Faktor Partai Politik
anggota
didalam
membuat
dewan
akan
kabupaten yang
ranrangan
mudah
landak
tidak
berpengalaman
didalam
semua didalam
Berdasarkan hasil penelitian peneliti
membuat rancangan peraturan daerah, dimna
dilapangan bahwa faktor partai politik
sebagian hasil peraturan daerah yang dibahas 12
ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
adalah hasil dari studi banding dari daerah
fungsinya sebaga anggota dewan, dimana
lain, yang dibahas bersama-sama dengan
aturan dan ketentuan sudah di atur didalam
tenaga ahli baik akademisi, maupun para
tata tertib dewan.
anggota
2. Faktor Sumber Daya Manusia
dewan,
sehingga
hasil
dan
implementasi dari pearuturan tersebut sulit
Masih kurangnya kemampuan anggota
untuk dijalankan. Seseorang anggota dewan
dewan didalam segi pendidikan dan sumber
dapat dikatakan berpengalaman jika anggota
daya
mampu
menyusun
membuat
daerah
bersama-sama
rancangan dengan
peraturan
yang
dimiliki
rancangan
anggota
didalam
peraturan
daerah,
anggota
sehingga menjadi penghambat bagi anggota
lainya, sehingga hasil peraturan tersebut bisa
untuk menjalankan fungsi dan hak inisiatif
diterapkan yang sesuai dengan kondisi
anggota didalam membuat peraturan daerah.
ekonomi, sosial budaya yang ada di daerah.
3. Faktor Tenaga Ahli Tenaga ahli merupakan seseorang yang di perlukan didalan lembaga (DPRD) dimana tenaga ahli tempat para anggota
E. KESIMPULAN
dewan Dari
kelima
faktor
yang
untuk
berkonsultasi
tentang
rancangan peraturan daerah yang akan di
mempengaruhi pelaksaan fungsi legislasi
usulkan,
dewan perwakilan rakyat daerah tersebut,
mengguasai bidang pemerintahan dan pahan
penulis menyimpulkan bahwa semua faktor
dengan tugas dan fungsi dewan.
yang mempengaruhi tugas dan fungsi dewan
4. Faktor Partai Politik
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dimana
tenaga
ahli
harus
Partai politik merupakan alat untuk
tidak luput dari kelima faktor tersebut,
mendapatkan
semua memiliki pengaruh yang cukup besar
kekuasaan yang didapatkan dipergunakan
didalam membuat peratran daerah.
dengan baik,untuk kepentingan bangsa dan
1. Faktor Tata Tertib
Negara,
Berdasarkan pembahasan yang penulis
sehinga
kekuasaan,
dapat
sehrusnya
mensejahterakan
rakyat, partai politik memiliki pengaruh
lakukan bahwa kendala tata tertib seperti:
yang
kurangnya anggota yang menjalankan tata
kepentingan dan kekuasaan, dimana melalui
tertib yang sudah dibuat anggota sebagai
partai politik semua keputusan dan kebijakan
dasar
hukum dapat dipengaruhi oleh partai politik.
untuk
menjalankan
tugas
dan
sangat
besar
bagi
pemangku
13 ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
tersebut tentu memiliki dampak yang baik
5. Faktor Pengalaman
terhadap
kemajuan
dan
Pengalaman merupakan modal dasar
perkembangan yang ada di tingkat
bagi seseorang untuk menjalankan tugasnya,
daerah, anggota dewan diminta untum
dimana dari pengalaman seseorang mampu
mampu
untuk menjalankan tugasnya dengan mudah,
fungsinya sebagai wakil rakyat yang ada
dapat
dewan
di tingkat daerah, untuk membuat
yang
rancangan peraturan yang sesuai dengan
memiliki pengalaman didalam membuat
kepentingan masyarakat, dan bukan
rancangan
untuk kepentingan partai dan kelompok.
dilihat
kabupaten
bahwa
landak
anggota
tidak
peraturan
semua
daerah,
sehingga
pengalaman menjadi salah satu faktor yang
2.
menjalankan
tugas
dan
DPRD yang memiliki tugas dan fungsi
mempengaruhi anggota untuk membuat
legislasi
daerah,
yang
membuat
rancangan peraturan daerah.
peraturan daerah bersama-sama dengan Bupati, kiranya rancangan peraturan daerah
dengan
kondisi
ekonomi sosial dan budaya yang ada di
F. SARAN
daerah Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada
disesuaikan
kesempatan
ini
penulis
ingin
sehinga
mudah
didalam
penerapannya. 3.
Perlu kesadaran bagi anggota dewan
memberikan beberapan saran yang berkaitan
harus
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
Politik,
pelaksanaan
Rakyat, sehinga sebuah jabatan tidak
fungsi
legislasi
dewan
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak
dibedakan mana kepentingan Bisnis
dengan
kepentingan
salah digunakan.
ialah sebagai berikut: 1.
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
(DPRD) merupakan lembaga parlemen
G. REFERENSI
yang ada di tingkat Daerah/Kabupaten Kota,
dimana
peraturan
yang
ada
1.
Buku-Buku:
ditingkat daerah merupakan hasil karya anggota dewan yang ada di tingkat daerah,
dengan
adanya
peraturan
Budiardjo, Meriam.2008.Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Efriza.2014. Studi Parlemen.Malanf: SETARA Press. 14
ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Anggara, Sahya. 2013. Sistem Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
Politik
Rahman. A. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yongyakarta: Graha ilmu. Darmawan, IKsan. 2013. Analisis Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Alfabeta. Nawawi, Hadari. 2005. Metode Penelitian Sosial.Yongyakarta: Gajah Mada University Press. Cipto, Bambang. 1995. DPRD Dalam Era Pemerintahan Modern Industri. Jakarta: Raja Grafika Persada. Marbun.B.N. 1994.DPRD Masalah dan Masa Depannya.Edisi Revisi Jakarta: Pusta sinar Harapan. Moleong, J, Lexy. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta. Sandjaja, B Dan Herianto, Albertus. 2006. Panduan Penelitian. Jakarta: Prestasi Pustakakarya. Pakpahan, Muchtar. 1994. DPR RI Semasa Orde Baru. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kurniadi. Tony. 2013. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalyudi.2009. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi.Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura Pontianak.
2.
Sumber lain
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Tata Tertib Dewan Kabupaten Landak Nomor 25 Tahun 2014-2019. https://shiningwiris.wordpress.com/2012/04/ 17/trias-politica/. Diakses tgl 24 April 2015. http://heryabduh.blogspot.com/2009/09/pera nan-fungsi-legislasi-dprd-dalam.html. Diakses tgl 25-04-2015. http://tizarrahmawan.wordpress.com. di akses tgl 18 januari 2015.
Kristiningrum, Risa. 2007. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Peyelengaraan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Penyusunan Peraturan daerah Kota Malang Tentang Penyelengaraan dan Retribusi Ijin Lokasi). Malang Universitas Brawijaya. Ariyati, Dwi, Teni. 2010. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ngawi.Universitas Sebelas Maret Surakarta. 15 ANDRI, NIM. E02111023 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
KEMENTERIAN
RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA
TINGGI
JURNAL MAHASISW A
'" Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: httg:/jurmafis.untan.ac.id
LEMBAR PERNYAT AAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARY A ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addresl HP
. AlnQ.i
; ~::~:i.j~):Q~~::::l~::::::::::::::::::::::::::::: : 1.f...I.I.f[.l~
: ISIP I ..t.~.p'?IJ.
.
1.~~.mi~~.~.I .
: ..I.\".r.:'.~.•....f~~J.t~~
l.
d
: Ar.~f..\.~.$.l.p.~~:5.f.?.e.~.~.I~.:.~~.~ ..1.~ 5~
-~116- J1.._§9
.
demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelu1usan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ..ftr.'sl.r.J *) pada Program Studi .. }(..,r!}..y ..... r.~~.~/b:F.::: ... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang beIjudul**) :
...f..C!.F.:1:E:. ~. .f.~~~C '1.~.~J '!!.~~.t~.?J.~t.'! ..~( t.~!~
......~~~..l.(:.~.~.f.:t.· d.~.'!'!.~~ f..~r::.~~.e:(.~.f(? CC!.~.':t.~ qC!.~!":!!..I_."
.......r..~'::.~~.~
~q!J...--:-: ..~~~l.,
f~~.4:
I:7:~~.I!:p.~I]
. (...~.r:..ct.f!.I5. .
.
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkani mempublikasikannya di Internet atau media lain):
CJ Secarafulltex CJ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku. untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Dibuat di Pada tanggal
: Pontianak
: Z..l..:::!?5. ..~.~!.~.....
Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (publika/GovernanceIAspirasiISociodev/Sosiologique) Setelah .mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini hams di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)