PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PADA TAHUN 2015
SKRIPSI
Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan
Oleh: LUTFI PUTRI NURMALA SARI 201210050311121
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2016 i
ii
iii
SURAT PERNYATAAN
Nama Tempat, Lahir
: Lutfi Putri Nurmala Sari Tanggal
: Banyuwangi, 12 November 1994
NIM
: 201210050311121
Fakultas
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan
: Ilmu Pemerintahan
Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul: Pelaksanaan
Fungsi
Legislasi
DewanPerwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Malang Pada Tahun 2015 Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik sebagaimana berlaku. Malang, Yang Menyatakan,
Lutfi Putri Nurmala Sari
iv
v
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW Yang dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis menyelesaikan penelitian dan menyusun hasil penelitian yang berupa skripsi dengan judul “Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2010” Penyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis sadar
dalam penulisan ini masih terdapat banyak kesalahan yang
dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan dan referensi ilmu yang dimiliki penulis, sebagaimana penulis merupakan makhluk biasa yang syarat akan keterbatasan. bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, sulit untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, makan pada kesempatan ini diijinkan penulis untuk menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1. Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang serta seluruh jajaran Pembantu Rektor dan staf Rektor UMM. 2. Dr. Asep Nurjaman, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, beserta Dekan I, II, dan III. 3. Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA. Gov selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 4. Drs. Khrisno Hadi, M.A selaku dosen pembimbing I yang telah bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
vi
5. Dr. Asep Nurjaman, M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga tidak hentihentinya terus membimbing dan meluangkan waktu serta tenaganya agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi. 6. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat dan memberikan sumbangan berupa saran serta materi selama perkuliahan kepada penulis. 7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Malang, Staff Bagian Perundang-undangan, dan seluruh Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, terima kasih atas bantuannya kepada penulis selama proses penelitian dilapangan. 8. Teman – teman angkatan 2012 jurusan Ilmu Pemerintahan, serta semuanya yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi.
vii
LEMBAR PERSEMBAHAN
1. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda Kamari dan Ibundaku Umaiyah tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Ayah, Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu Ayah, Ibu masih saja ananda menyusahkanmu. 2. Untuk Om Subandi dan Tante Sundari terima kasih untuk supportnya selama aku kecil hingga saat ini keponakanmu ini bisa mendapat gelar Sarjana. Om dan Tante selalu menasehatiku saat aku lalai akan kewajibanku. Kalian adalah panutan terbaik dalam hidupku dan diriku merasa sangat nyaman saat berada diantara Om dan Tante. Untuk tante Sundari, terima kasih kesabaranmu untuk selalu membimbingku bagaimana menjadi wanita sholehah yang seutuhnya. Kalian is the best.. 3. Teruntuk saudara-saudara kakak dan adik (sepupu dan keponakan) yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, tiada yang paling mengahrukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar akan tetapi hal tersebut menjadi pemanis dan warna yang indah yang tidak pernah tergantikan. Terima kasih dukungannya saat aku dilanda rasa malas. Kalian yang selalu memberi semangat-semangat kecil yang sangat berharga buatku. 4. Untuk yang akan menjadi calon imamku (Amiin) Hidayah Ramadlana, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhirku ini. Semoga engkau adalah pilihan yang terbaik untukku dan masa depanku Amiin Ya Rabb..
viii
5. Giliran sahabat nih.. Teruntuk Oliv (Bank Pinjeman), Pipit (Si Sabar Kaltim) , Ami (Si manis Ambon), Ratry (Si Cantik Ngalam) terima kasih untuk susah senangnya 4 Tahun ini ya. Aku bukan apa-apa tanpa kalian semua rek, makasi sudah selalu saling mengingatkan saat masing-masing kita salah dan saling menguatkan. Senengnya kita sudah wisuda dan sudah sarjana, sedihnya kita bakal jarang ketemu, LDRan deh (kayak pacaran aja ya wkwk). Semoga persahabatan kita tetep kokoh mengakar tidak akan goyah diterpa angin dan badai yaaa...Amiin Ya Rabb.. untuk Ayu si kecil mungil Sahabatku dari SMA yang sudah aku anggap saudaraku sendiri terima kasih ya dirimu ada untuk memberi suppot yang sangat luar biasa. Cepet nyusul wisuda Tahun Depan ya Si Kecil.. 6. Teruntuk Dosen Pembimbing Skripsi Drs. Khrisno Hadi, MA dan Dr. Asep Nurjaman, M.Si terima kasih pak sudah dibantu, di nasehati, di ajari dan kesabarannya selama ini. 7. Para Fans di Kelas IP B (Hafid, Bayu, Willy, Hap-Hap, dkk) suwun rek candaanmu selama kita kuliah 4 tahun ini. Bakalan rindu gelak tawa dan candaan kalian rek, tetaplah menjadi dirimu sendiri rek yang apa adanya. Cepet nyusul Wisuda periode selanjutnya ya rek.. Semangato Rek... 8. Untuk Patner Part Timeku di Lab Tiko, Mas Sardi, Mas Huri makasi banyak untuk semangatnya ya rek. Tiko dan Mas Huri cepet nyusul wisuda juga ya periode ke 4 Amiin.. untuk Pak Khrisno Hadi selaku Kepala Lab, Dosen Favorit yang sederhana dan sangat humble banget, matur nuwun nggeh pak untuk kesabaran dan bantuannya selama ini. Tetaplah menjadi dosen kebanggaan yang selalu dihormati dan disegani semua orang.
Manisnya keberhasilan akan menghapus pahitnya kesabaran. Nikmatnya memperoleh kemenangan akan menghilangkan letihnya perjungan menuntaskan pekerjaan. Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Pengalaman akan membawa kita pada kegagalan dan keberhasilan, yang
ix
keduanya bersama-sama akan menempah kita untuk terus berkembang dan akhirnya menggapai kesuksesan. Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, karena apa yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Allah SWT, namun apa yang baik bagi Allah SWT itulah yang terbaik buat kita. tetapi sering kali kita tidak bisa melihat apa yang kita butuhkan, melainkan selalu melihat apa yang kita inginkan. ”your dreams today, can be your future tomorrow”
x
ABSTRAK
LUTFI PUTRI NURMALA SARI, 2016, 201210050311121, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tahun 2015, Pembimbing I: Drs. Khrisno Hadi, MA; Pembimbing II: Dr. Asep Nurjaman, M.Si
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat diambil suatu makna Pemisahan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah kepada rakyat. Sebagai lembaga Legislatif, DPRD mempunyai fungsi yakni: Fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi pokok yaitu, fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Untuk terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD, maka DPRD di dukung oleh suatu Badan Legislasi yang merupakan alat kelengkapan DPRD. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian akan menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tahun 2015, Mulai dari penyusunan Prolegda sampai pengesahan dan penyebarluasan perda. Sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Malang, Anggota Pansus. Lokasi penelitian bertempat Kantor DPRD Kabupaten Malang yang berada di JL. Panji, No. 119, Kepanjen, JawaTimur. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Malang dalam penyusunan perda belum berjalan maksimal. Hal tersebut terlihat pada saat uji publik raperda dimana waktu pembahasan dengan proses pengundangan stakeholder sangat singkat, sehingga para stakeholder belum sepenuhnya memahami subtansi raperda yang akan di uji publik. Faktor yang mempengaruhi pelasaksanaan fungsi legislasi adalah waktu pembahasan dan anggaran yang kurang memadai. Badan Legislasi terhambat oleh masalah waktu pembentukan Rancangan peraturan daerah yang akan di bentuk dan di susun, terhitung mulai masuknya Isu ke dalam agenda politik, untuk kemudian di bahas kedalam Badan Legislasi terhitung singkat. Kompleksnya tugas dimiliki oleh Badan Legislasi dan jumlah Rancangan yang harus dibahas dengan jangka waktu yang terhitung singkat menjadikan anggota Badan Legislasi kewalahan. Menyelesaikan tugas yang utama dengan kondisi multi jabatan memungkinkan terjadinya terbengkalainya beberapa tugas yang harus di xi
selesaikan. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas untuk satu buah Rancangan terkadang berbenturan dengan tugas lain dalam kepanitiaan, sehingga waktu pembahasan menemui kendala, yang akhinya waktu yang ditetapkan menjadi mundur atau tidak tepat waktu menyebabkan target yang dicapai juga tidak maksimal. Untuk analisis Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Malang, bahwa bila meninjau pada teori legislasi, telah sesuai dengan urutannya yaitu mulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan penyebarluasan. Dalam politik hukum, wewenang yang diberikan kepada para elit politik untuk membentuk suatu peraturan seringkali dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik mereka. Aspirasi rakyat sering terlupakan akibat terlalu sibuknya para elit politik dalam mengurusi partai politiknya. Kedepan diharapkan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi agar lebih berpihak kepada masyarakat, sesuai dengan keberadaan mereka sebagai wakil rakyat. Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Peraturan Daerah
Malang, 27 Juli 2016 Penulis
Lutfi Putri Nurmala Sari
Menyetujui Dosen Pembimbing I
Drs. Khrisno Hadi, MA
Dosen Pembimbing II
Dr. Asep Nurjaman, M.Si
xii
ABSTRACT
LUTFI PUTRI NURMALA SARI, 2016, 201210050311121, Muhammadiyah University Malang, Faculty of Social and Political Science, Department of Government, The Implementation of Legislative Function of Regional Representative Council in 2015, Counselor I: Drs. Khrisno Hadi, MA; Counselor II: Dr. Asep Nurjaman, M.Si Based on Act No. 23, 2014 on Regional Government, a meaning can be taken on the separation of Regional Government (Executive) and Regional Representative Council (Legislative) to empower DPRD and improve the responsibility of government toward the people. As legislative institution, DPRD has the following functions: Legislation, Supervision and Budgeting. Regional Representative Council acts as the element of regional governance. DPRD is formed to conduct the main function of the establishment of local regulations, budgeting and supervision. For the implementation of Legislative Function, DPRD is supported by a legislation board, which is the supplement tool of DPRD. In this research, researcher uses qualitative research with descriptive research type. The research will describe on how the implementation of legislative function of the Regional Representative Council in 2015 started from the formulation of Prolegda (Regional Legislation Program) to the approval and distribution of a regional regulation (Perda). Data sources are primary and secondary data with data collection technique is conducted through interview, observation and documentation. Research subject is the Head of Regional Regulation Agency of DPRD Malang Regency and Member of Special Committee. Research location is the office of DPRD of Malang Regency located at Jl. Panji No. 119 Kepanjen, East Java. Data analysis technique used is interactive model of Miles and Huberman started from data collection, data reduction, data presentation and conclusion. Based on research result, it is found that the implementation of legislative function of DPRD of Malang Regency in the formulation of regional regulation has not yet maximum. It can be seen during public test of Regional Regulation Draft (Raperda) where the discussion with the promulgation of stakeholder is in a very short time; thus, the stakeholders have less understanding on the substance of the raperda that will be in the public test. Factors influencing the implementation of legislative function are time of discussion and inadequate budget. Legislation Board was hampered by the time needed for formulation. The draft of regional regulation to be formed and formulated started from the entry of issue in political agenda until being discussed by Legislation Agency has a very short time. The complexity of task of Legislation Board and the number of drafts to be discussed along with the short time available has made the board overwhelmed. Completing the main task with multi-position condition will likely to make some tasks will be neglected. The discussion of one regional regulation draft sometimes collide with other tasks in the committee; thus, the time for discussion will be an obstacle that results in a delay and the target to be achieved is not optimal. Regarding the analysis on legislative function of DPRD of Malang Regency, when referring to legislation theory, the order is appropriate, which is planning,
xiii
discussion, approval and distribution. In political law, authority given to the political elites to formulate a regulation is often used as a tool to achieve their own political interest. People aspiration is often abandoned since the elites are busy with their own political party. In the future, it is expected that members of DPRD be more pro-public in implementing their legislative function according to their existence as people’s representatives. Keyword: Legislative Function, Regional Regulation
Malang, July 27, 2016 Author
Lutfi Putri Nurmala Sari Approval Counselor I
Counselor II
Drs. Khrisno Hadi, MA
Dr. Asep Nurjaman, M.Si
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL......................................................................................... i LEMBAR PERSETUJUAN............................................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ iii LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ iv BERITA ACARA BIMBINGAN .....................................................................v KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi LEMBAR PERSEMBAHAN .......................................................................... vii ABSTRAK ....................................................................................................... xi ABSTRCT ........................................................................................................ xiii DAFTAR ISI .................................................................................................... xv DAFTAR TABEL ............................................................................................ xviii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xx BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 8 C. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 8 D. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 9 E. Definisi Konseptual ....................................................................................... 9 F. Definisi Operasional...................................................................................... 12 G. Kerangka Berfikir.......................................................................................... 13 H. Metode Penelitian.......................................................................................... 14
xv
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Legislasi ............................................................................................... 18 B. Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Produk Hukum ................................ 29 C. Kinerja Legsilasi DPRD ................................................................................ 33 BAB III DESKRIPSI WILAYAH A. Gambaran Umum Kabupaten Malang .......................................................... 35 B. Profil DPRD Kabupaten Malang .................................................................. 40 C. Peta Politik Kabupaten Malang ..................................................................... 56 D. Program Legislasi Daerah Tahun 2015 ......................................................... 57 E. Daftar Infentaris Masalah Tahun 2015 ......................................................... 59 BAB IV PEMBAHASAN A. Program Legislasi Daerah ............................................................................. 62 a. Legislatif .................................................................................................... 63 b. Eksekutif .................................................................................................... 67 c. Pengesahan Badan Legislasi Daerah .......................................................... 68 B. Penyusunan Raperda ..................................................................................... 69 1. Raperda Usul dari Eksekutif ...................................................................... 73 1.1 Penyampaian Rpaerda ............................................................................. 76 1.2 Pembahasan Raperda .............................................................................. 80 1.3 Pengesahan Raperda................................................................................ 82 2. Raperda Usul dari DPRD (Inisiatif) ........................................................... 82 2.1 Pembentukan Raperda ............................................................................. 83 2.2 Penyusunan Naskah Raperda .................................................................. 84 2.3 Pembahasan Raperda .............................................................................. 85 2.4 Uji Publik Raperda .................................................................................. 91 2.5 Pengesahan Raperda................................................................................ 93 C. Kendala Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Malang Tahun 2015 1. Waktu Pembahasan Raperda ................................................................... 96 2. Ketersediaan Anggaran ........................................................................... 97
xvi
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN ............................................................................................. 99 B. SARAN ......................................................................................................... 101 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 103 LAMPIRAN
xvii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 : Perbandingan Capaian Legislasi di Kabupaten Malang Tahun 2011-2014......................................... 6 Tabel 3.1 : Presentase Luas Daerah dan Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2014 .......................................................... 37 Tabel 3.2 : Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT per Kecamatan Tahun 2014 .......................................................... 39 Tabel 3.3 : Hasil Perolehan Pemilu Legislatif Kabupaten Malang Tahun 2014 .................................................... 42 Tabel 3.4 : Daftar Partai Politik yang Menduduki Kursi DPRD Kabupaten Malang Tahun 2014 ........................................ 44 Tabel 3.5 : Daftar Fraksi di DPRD Kabupaten Malang .................................. 44 Tabel 3.6 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014-2019 .............. 46 Tabel 3.7 : Daftar Anggota DPRD Berdasarkan Pendidikan .......................... 48 Tabel 3.8 : Daftar Pimpinan DPRD Kabupaten Malang 2014-2019 .............. 48 Tabel 3.9 : Anggota Badan Musyawarah ........................................................ 49 Tabel 3.10 : Komposisi Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Malang ..... 51 Tabel 3.11 : Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ........................ 53 Tabel 3.12 : Anggota Badan Anggaran ........................................................... 54 Tabel 3.13 : Anggota Badan Kehormatan ....................................................... 55 Tabel 3.14 : Komposisi Perolehan Kursi Partai Politik di Kabupaten Malang
xviii
Pada Pemilu Legislatif 2009 dan pemilu 2014 .......................... 56 Tabel 3.15 : Prolegda Kabupaten Malang Tahun 2015 .................................. 58 Tabel 3.16 : Daftar Infentaris Masalah Tahun 2015 ....................................... 60
xix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 : Rapat Kerja Panitia Khusus dan Tim Raperda ............................. 86
xx
DAFTAR LAMPIRAN
Risalah Persidangan Perubahan Prolegda 2015 Risalah Persidangan Raperda APBD TA 2016 Risalah Persidangan Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia
xxi
DAFTAR PUSTAKA
Buku: Aubert, V.DalamSulistyowatiIriantodkk. –Ed.1. –Denpasar: PustakaLarasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012 BagirManan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, cet 2, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004) Budiarjo Miriam, 1993, Fungsi Legislatif dalam sistem politik Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers DhalanThaib, MenujuParlemenBikameral (StudiKonstitusionalperubahanketiga UUD
1945,
dalam
Abdul
GhoforAnshoridanSobirin
Malian,
MembangunHukum Indonesia (PidatoPengukuhan Guru BesarIlmuHukum), Yogyakarta: Kreasi Total Media Fatmawati, 2010, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara), Jakarta, UI Press Indriati,
Maria
farida.
2007.
IlmuPerundang
–
undangan
(jenis,
fungsidanmaterimuatan).Yogyakarta: Kanisius Jimly Assidqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006 John Locke, 1960. Two Treaties of Civil Government, J.M Dent and Sons Ltd, London
xxii
Lijphart, Arended. Parliamentary versus Presidensial Government. Reprinted. New York: Oxford University Press, 2004 Mahfud MD, 1989, PolitikHukum Di Indonesia, CetakanPertama, Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres, Yogyakarta Marbun, B.N, 1983, DPR Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia Mardiasmo,
Pengawasan,
PengendaliandanPemeriksaanKinerjaPemerintah
Daerah dalamPelaksanaanOtonomi Daerah, (Yogyakarta: PenerbitAndi, 2001) S.A Walkland Dalam Saldi Isra 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cetakan Pertama Strong, C.F, 1975, Modern Political Constitution: An Introduction To The Comparative Study Of History And Exising From, Sidwick And Jackson. London Sugiyono
(2009),
MetodePenelitianKuantitatif,
Kualitatifdan
R&D,
PenerbitAlfabeta, Bandung Syamsudin,
Azis.,
2011,
PraktekdanTeknikPenyusunanUndang-
Undang,SinarGrafika, Jakarta Wasistiono, S. danWiyoso, Y. (2009).MeningkatkanKinerjaDewanPerwakilan Rakyat Daerah.Bandung : PT Fokusmedia PeraturanPerundangan : Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah Undang-undangNomor 12 tahun 2011tentang PembentukanPeraturanPerundangundangan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
xxiii
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang Sumber Lain Jurnal Prianto, Agung, DPRD DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Malang Periode 2009 2014 Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik) (jurnal, kota tidak dicantumkan, tahun tidak dicantumkan). Prima, Rizky, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009 – 2010 (jurnal, kota tidak
dicantumkan, tahun tidak dicantumkan). Evan, Stevanus, Fungsi Legislasi Dpd Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia, Jurnal Hukum (kota tidak dicantumkan, tahun tidak dicantumkan).
Syamsu Kamar dan M.Y. Tiyas Tinov, Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pembahasan Ranperda, Jurnal FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Internet: www.radarmalang.co.id diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 Pkl 10.30
xxiv
Wawancara: Achmad Andi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang, wawancara, Gedung DPRD Kabupaten Malang Wintoyo, Staff Bagian Perundang-undangan DPRD Kabupaten Malang Willy Deni Permana, SH Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Malang
xxv
