Laporan Kinerja Sekretariat KPU DIY Tahun 2016 KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat KPU DIY Tahun 2016

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum. Wr.Wb Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang

Maha

Esa

atas

limpahan

Berkah

dan

RahmatNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diselesaikan tepat waktu. Penerapan pencapaian good governance di lingkungan Pemerintahan, dicanangkan melalui TAP MPR RI Nomor IX/PR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Adapun aturan pelaksanaan pencapaian good gavernance tersebut, didasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2004 tanggal 25 Maret 2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan kata lain, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja ( LK ). Selain itu, Penyusunan LK ini juga sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ( LK ) Tahun 2016 ini, secara umum kami berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.

Adapun

penyusunan LK ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Dokumen Laporan ini terdapat 3 komponen utama yakni Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ), Perjanjian Kinerja ( PK ) dan Laporan Kinerja ( LK ) Tahun Anggaran 2016.

i


Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat untuk para pihak yang berkepentingan. Wassalamu'alaikum. Wr.Wb Yogyaka rta,

Januari 2017

SEK RETARIS

ruu RET^IO SETIJOWATI


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ( LK ) Sekretariat KPU DIY Tahun 2016 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure ) secara mernadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui

pelaksanaan

Program

dan

kegiatan

serta

sasaran

yang

telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU DIY Tahun 2015-2019. Penyusunan laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat KPU DIY dalam mendukung Visi dan Misi KPU. Dengan kata lain kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU DIY sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam Rencana Strategis KPU. Dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa Visi KPU adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Dengan adanya Renstra ini, KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum memiliki integritas dan kredibilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. Laporan Kinerja Sekretariat KPU DIY Tahun 2016 secara menyeluruh dikaitkan dengan sasaran Rencana Strategis KPU DIY dan KPU RI Tahun 2015-2019 yang merupakan sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2016 ini, diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang diamanahkan oleh KPU. Adapun

tujuan

yang

telah

ditetapkan

Sekretariat

KPU

DIY

dengan

mempedomani tujuan yang telah ditetapkan oleh KPU DIY, adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya sumber daya manusia Penyelenggara Pemilihan Umum yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi yaitu mandiri, profesional dan berintegritas ; b. Terwujudnya Lembaga Komisi Pemilihan Umum DIY yang memiliki kemandirian dan kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum ;

iii


c. Terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; d. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah DIY ; e. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum; dan f. Terselenggaranya Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Adapun sasaran kinerja yang ditetapkan Sekretariat KPU DIY melalui Renstra KPU DIY Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan ; 2. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ; 3. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ; 4. Terlaksananya pelayanan perkantoran ; 5. Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Tingkat Satker dalam Mengelola Logistik Pemilu; 6. Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat ; 7. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik ; 8. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu ; 9. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi ; 10. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi ; 11. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien ; 12. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi ; 13. Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur ; 14. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM ; 15. Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural ; 16. Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten; 17. Tersedianya Dokumen Kepegawaian ; 18. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM ; 19. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY ; 20. Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) ;

iv


21. Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY ; 22. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan ; 23. Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran ; 24. Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi Laporan AKIP ; 25. Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan ; 26. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum ; 27. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum ; 28. Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY ; dan 29. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja untuk mencapai sasaran strategis, Sekretariat KPU DIY telah menetapkan Indikator Kinerja yang meliputi: 1. Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU DIY dan KPU Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan keuangan ; 2. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 3. Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran ( e-LPPA ) KPU se DIY yang tepat waktu dan valid penggunaan ; 4. Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ; 5. Pola Pengelolaan Logistik Pemilu di tingkat Satker ; 6. Data tentang jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat ; 7. Penyusunan administrasi pengelolaan logistik ; 8. Pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu ; 9. Kesesuaian antara Renstra Unit Kerja, Renja Unit Kerja dan RKA Unit Kerja ; 10. Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, ecounting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan ;

v


11. Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu ; 12. Pemutakhiran data pemilih di tingkat desa/kelurahan di seluruh DIY ; 13. Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu ; 14. Pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM ; 15. Layanan peningkatan kompetensi SDM ; 16. Pergantian Antar Waktu Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten Kota se DIY ; 17. Terlaksananya Ketatalaksanaan SDM ; 18. Pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM ; 19. Jumlah laporan Penatausahaan BMN, Penghapusan dan TGR kedalam Aplikasi SIMAK ; 20. Jumlah laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu ; 21. Jumlah personil KPU se DIY yang mengikuti sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan ; 22. Jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan ; 23. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana adminitrasi penunjang kinerja pegawai ; 24. Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP KPU DIY dan mendapatkan nilai minimal BB ; 25. Laporan Hasil Review laporan keuangan sesuai SAP ; 26. Jumlah penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan ; 27. Hasil evaluasi administrasi pelayanan kepemiluan dan dana kampanye, serta ; pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum KPU DIY ; 28. Penyelenggaraan koordinasi penyuluhan peraturan perundangan Pemilu dan Pemilukada, pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU dengan pemangku kepentingan ; 29. Kabupaten/ Kota se DIY yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU dengan tepat waktu ; 30. Jumlah pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi yang diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sesuai ketentuan perundang-undangan ; 31. Jumlah Laporan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

vi


32. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 33. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 34. Pembentukan dan penguatan PPID di KPU DIY ; 35. Jumlah data serta dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 36. Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih ; dan 37. Jumlah Laporan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Untuk waktu mendatang dan guna meningkatkan kinerja, Sekretariat KPU DIY akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan ; 2. Koordinasi dengan pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan ; dan 3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahun ini, capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut : a. Terdapat penambahan Anggaran DIPA Satker oleh KPU RI pada akhir Tahun Anggaran. Hal ini tentu saja tidak efektif mengingat Satker tidak dapat melakukan perencanaan kegiatan secara maksimal karena keterbatasan waktu sehingga serapan anggaran tidak dapat maksimal ; dan b. Terjadi ketidaksesuaian/ kurang sinkronnya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 dengan ketersediaan anggaran yang harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan terkait Tahapan, dan dampak pada fasilitasi

vii


terhadap kegiatan kegiatan Tahapan yang harus dilaksanakan tepat waktu, sesuai regulasi yang ada.

Secara keseluruhan sasaran kinerja Sekretariat KPU DIY pada Tahun 2016, tercapai sesuai dengan target dan rencana. Sedangkan dalam hal pemanfaatan anggaran, telah dilakukan efisiensi pada beberapa kegiatan.

viii


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................................ i Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................................. iii Daftar Isi .......................................................................................................................... ix Daftar Tabel .................................................................................................................... x Daftar Gambar ............................................................................................................... xv Bab I

Pendahuluan ............................................................................................. 1

Bab II Perencanaan Kinerja .................................................................................. 9 Bab III Akuntabilitas Kinerja ................................................................................. 27 Bab IV Penutup .................................................................................................... 68 Lampiran

ix


DAFTAR TABEL

Rencana Kinerja Tahunan Tabel 2. 1. Rencana Kinerja Tahun 2016 Sekretariat KPU DIY .................................... 13 Perjanjian Kinerja Tabel 2. 2. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan ............................................... 18 Tabel 2. 3. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ......................... 18 Tabel 2. 4. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ........... 18 Tabel 2. 5. Terlaksananya pelayanan perkantoran ....................................................... 18 Tabel 2. 6. Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Satker dalam mengelola logistik Pemilu ............................................................................................................... 19 Tabel 2. 7. Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat ........................... 19 Tabel 2. 8. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik ........................................................................................................................... 19 Tabel 2. 9. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu ................. 19 Tabel 2. 10. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi ................................. 19 Tabel 2. 11. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi........................................................................................................................ 20 Tabel 2. 12. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien .......................................................................................................... 20 Tabel 2. 13.Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi........................................................................................................................ 20 Tabel 2. 14. Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur ........................................................................................................................... 20 Tabel 2. 15. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM..................... 20 Tabel 2. 16. Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural .................................... 21 Tabel. 2. 17. Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten ..................................................................................................................... 21 Tabel 2. 18. Tersedianya dokumen kepegawaian ......................................................... 21 Tabel 2. 19. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM..................... 21 Tabel 2. 20. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY ........................................................................................................................ 21 Tabel 2. 21. Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) ............................ 22 Tabel 2. 22. Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY ................................................................................................... 22

x


Tabel 2. 23. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan ........................................................................................................... 22 Tabel 2. 24. Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran .................... 22 Tabel 2. 25. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP ................................. 23 Tabel 2. 26. Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan ............................... 23 Tabel 2. 27. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum ............................................................................................................ 23 Tabel 2. 28. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum ........................................................................................................................... 23 Tabel 2. 29. Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY ............................................... 24 Tabel 2. 29. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..................................................................................................... 24 Akuntabilitas Kinerja Tabel 3. 1. Realisasi IKU Sekretariat KPU DIY ............................................................. 27 Tabel 3. 2. Klasifikasi ukuran capaian kinerja ............................................................... 28 Tabel 3. 3. Pengukuran kinerja Meningkatnya pembinaan perbendaharaan ................ 28 Tabel 3. 4. Pengukuran kinerjaTerlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ...................................................................................................................... 29 Tabel 3. 5. Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan...................................................................................................... 30 Tabel 3. 6. Pengukuran kinerja Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ................................................................................................. 31 Tabel. 3. 7. Perbandingan capaian kinerja Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ................................................................................................. 32 Tabel 3. 8. Pengukuran kinerja Terlaksananya pelayanan perkantoran........................ 32 Tabel 3. 9. Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya pelayanan perkantoran ....... 32 Tabel 3. 10. Pengukuran kinerja Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu ................................................................................... 33 Tabel. 3. 11.Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu ............................................................. 34 Tabel 3. 12. Pengukuran kinerja Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat ............................................................................................................................ 34 Tabel 3. 13. Pengukuran kinerja Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik ................................................................................... 34

xi


Tabel 3. 14. Pengukuran kinerja Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu ........................................................................................................................... 35 Tabel 3. 15. Pengukuran kinerja Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi .................................................................................................................. 36 Tabel 3. 16. Perbandingan capaian kinerja Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi ......................................................................................................................... 37 Tabel 3. 17. Pengukuran kinerja Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi ....................................................................................... 37 Tabel. 3. 18. Pengukuran kinerja Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien ............................................................................ 38 Tabel 3. 19. Perbandingan capaian kinerja Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien ............................................... 39 Tabel 3. 20. Pengukuran kinerja Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi ........................................................................................................ 39 Tabel 3. 21. Perbandingan capaian kinerja Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi ....................................................................................... 40 Tabel 3. 22. Pengukuran kinerja Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur......................................................................................................... 41 Tabel 3. 23. Perbandingan capaian kinerja Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur ........................................................................... 41 Tabel 3. 24. Pengukuran kinerja Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM .............................................................................................................................. 41 Tabel. 3. 25. Perbandingan capaian kinerja Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM .......................................................................................................... 43 Tabel 3. 26. Pengukuran kinerja Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural .... 43 Tabel 3. 27. Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural ....................................................................................................................... 44 Tabel 3. 28. Pengukuran Kinerja Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten /Kota ............................................................................. 44 Tabel 2. 29. Perbandingan capaian kinerja Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten /Kota...................................................... 45 Tabel 3. 30. Pengukuran kinerja Tersedianya Dokumen Kepegawaian ........................ 45 Tabel 3. 31. Perbandingan capaian kinerja Tersedianya Dokumen Kepegawaian ....... 46 Tabel 3. 32. Pengukuran kinerja Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM .............................................................................................................................. 46

xii


Tabel 3. 33. Pengukuran kinerja Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY ................................................................................................... 47 Tabel 3. 34. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY ...................................................................................... 48 Tabel 3. 35. Pengukuran kinerja Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) ............................................................................................................. 48 Tabel 3. 36. Pengukuran kinerja Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY ...................................................................... 49 Tabel. 3. 37. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY .................................................... 49 Tabel 3. 38. Pengukuran kinerja Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan ................................................................................... 50 Tabel 3. 39. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan .................................................................. 51 Tabel 3. 40. Pengukuran kinerja Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran ................................................................................................................... 51 Tabel 3. 41. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran ................................................................................................. 51 Tabel 3. 42. Pengukuran kinerja Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP .............................................................................................................................. 52 Tabel 3. 43. Perbandingan capaian kinerja Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP ................................................................................................................ 53 Tabel 3. 44. Pengukuran kinerja Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan ...................................................................................................................... 53 Tabel 3. 45. Perbandingan capaian kinerja Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan ...................................................................................................................... 54 Tabel 3. 46. Pengukuran Kinerja Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum ...................................................................................... 54 Tabel 3. 47. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum ................................................................... 55 Tabel 3. 48. Pengukuran kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum ................................................................................ 56 Tabel 4. 49. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum ........................................................... 56 Tabel 3. 50. Pengukuran kinerja Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY ....................... 57

xiii


Tabel 3. 51. Perbandingan capaian kinerja Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY ..... 58 Tabel 3. 52. Pengukuran kinerja Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .............................................................................................................. 58 Tabel 3. 53. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ................................................................................. 64 Tabel 3. 54 Realisasi Anggaran Sekretariat KPU DIY ................................................... 65

xiv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU DIY ............................................... 5

xv


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.

Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh

penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ( KPU DIY ) mempunyai tugas : (1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; (2) memberikan dukungan teknis administrasi; (3) membantu pelaksanaan tugas KPU DIY dalam menyelenggarakan

Pemilu;

(4)

membantu

pendistribusian

perlengkapan

penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU DIY; (6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU DIY; dan (7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas fungsi Sekretariat,

Komisi Pemilihan Umum

menerbitkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang 1


Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja

Sekretariat KPU DIY Tahun Anggaran 2016

dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya pasal 3 yang menyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, akan terlihat realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang mencakup penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Selain itu, Penyusunan Laporan Kinerja juga sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU DIY adalah

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah sebagai upaya menciptakan good governance,

yang

mengedepankan

prinsip

partisipasi,

penegakan

hukum,

transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme KPU DIY. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja Sekretariat KPU DIY atas indikatorindikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam capaian indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja sasaran lainnya. Sekretariat KPU DIY telah berusaha untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja tersebut dengan tepat waktu. Laporan Kinerja berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

2


C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi mempunyai tugas : a. Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu ; b. Memberikan dukungan teknis administrasi ; c.

Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan pemilu ;

d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ; e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi ; f.

Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ;

g. Membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban KPU Provinsi ; dan h. Membantu

pelaksanaan

tugas-tugas

lainnya

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.

Dalam Melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat KPU Provinsi mempunyai fungsi : a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi ; b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi ; c.

Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perelengkapan Pemilu di Provinsi ;

d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi ; e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan Hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Provinsi ; f.

Membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu di Provinsi ;

g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi ; h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang / jasa keperluan Pemilu di Provinsi ; i.

Membantu penyusunan Kerjasama Antar Lembaga di Provinsi ; dan

j.

Membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

Pemilu

dan

pertanggungjawaban KPU Provinsi. 3


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sekretariat KPU Provinsi berwenang : a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang di tetapkan oleh KPU ; b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; c.

Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi ; dan

d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban : a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c.

Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas : a. Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia ; b. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik ; dan c.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas : a. Subbagian Program dan Data ; dan b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas : a. Subbagian Keuangan ; dan b. Subbagian Umum dan Logistik .

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri atas : a. Subbagian Hukum ; dan b. Subbagian Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

4


D. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur Organisasi Sekretariat KPU DIY adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU DIY

SEKRETARIS

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

PROGRAM, DATA, ORGANISASI & SDM

KEUANGAN, UMUM, & LOGISTIK

HUKUM, TEKNIS, & HUPMAS

DAN LOGISTIK

DAN HUPMAS

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN DATA

KEUANGAN

HUKUM

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

ORGANISASI DAN SDM

UMUM DAN LOGISTIK

TEKNIS DAN HUPMAS

ORGANISASI DAN SDM

E. SUMBER DAYA MANUSIA Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari,

maka

Sekretariat

KPUDIY

didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU DIY per Januari 2016 sebanyak 32 (tiga puluh tiga) orang pegawai

yang berstatus sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang terinci

menurut jabatan serta tingkat pendidikan sebagai berikut :

5


I. Jabatan :

No

Gambar 1. 2. Struktur Kepegawaian Sekretariat KPU DIY Struktur Kepegawaian Jumlah

1

Jabatan Struktural

10

2

Staf PNS

22

3

CPNS

-

II. Pendidikan : Tabel 1. 3. Struktur pendidikan Pegawai Sekretariat KPU DIY Pendidikan Jumlah

No 1

Pasca Sarjana

4

2

Sarjana

22

3

D III/Sarjana Muda

-

4

SLTA

4

5

SLTP

0

6

SD

2

Selanjutnya untuk menunjang kelancaran dan menjaga kebersihan dan keamanan, Sekretariat KPU DIY juga merekrut 10 ( Sepuluh ) karyawan yang berstatus sebagai tenaga kontrak.

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Dalam pelaksanaan tugas perkantoran baik yang bersifat rutin maupun dalam tahapan Pemililihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di 2 ( dua ) Kabupaten/ Kota, Sekretariat KPU DIY memerlukan dukungan PNS dan sarana prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dari Pemda DIY, mengingat terbatasnya sumberdaya dari KPU RI. Selain itu dalam pelaksanaan tugas dan proses pengambilan kebijakan sangat diperlukan sinergi dan soliditas antara KPU dengan Sekretariat mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 menjadi tugas dan kewenangan KPU ( Komisioner ) dengan didukung/difasilitasi oleh Sekretariat.

G. PERMASALAHAN UTAMA ( Strategic Issued ) Dalam pelaksanaan tugas baik rutin maupun dalam menghadapi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di 2 ( dua ) Kabupaten/ Kota, Sekretariat KPU DIY mengalami beberapa permasalahan / kendala yang meliputi :

6


a.

Terdapat penambahan Anggaran DIPA Satker oleh KPU RI pada akhir Tahun Anggaran. Hal ini tentu saja tidak efektif mengingat Satker tidak dapat melakukan perencanaan kegiatan secara maksimal karena keterbatasan waktu sehingga serapan anggaran tidak dapat maksimal.

b.

Terjadi ketidaksesuaian/ kurang sinkronnya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 dengan ketersediaan anggaran yang harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan terkait Tahapan, dan dampak pada fasilitasi terhadap kegiatan kegiatan Tahapan yang harus dilaksanakan tepat waktu, sesuai regulasi yang ada.

H. SISTEMATIKA Penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum DIY dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN Berisikan

tentang

penjelasan

umum

organisasi,

latar

belakang

penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tupoksi organisasi, aspek strategis organisasi, permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi dan sistematika penulisan laporan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Merupakan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang berisi tentang penjelasan mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Dalam bab ini disampaikan mengenai tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 7


1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 5. Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.

BAB IV PENUTUP Merupakan uraian simpulan umum dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU DIY Tahun 2016 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU DIY untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN : 1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 2. FORMULIR RENCANA AKSI TAHUN 2016

8


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA SRATEGIS Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekretariat dan Komisioner KPU DIY telah melakukan penyusunan Rencana Strategis

( Renstra ) Satuan Kerja Tahun 2015- 2019 tetapi dalam pelaksanaan

kegiatan tetap mempedomani rencana strategis yang disusun oleh KPU RI dengan penyesuaian pada locus serta tugas dan fungsi KPU DIY. Kami juga menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU DIY dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

1. Visi Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai apa yang ingin diwujudkan pada masa depan KPU secara nasional, maka KPU DIY telah mempedomani visi KPU sebagai berikut : “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Dengan visi tersebut, diharapkan mampu mewujudkan komitmen para pihak, sehingga dapat menciptakan makna bagi kehidupan Anggota, Sekretariat dan Lembaga KPU DIY, serta dapat menciptakan standar keunggulan sehingga dapat menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

9


2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Sekretariat KPU DIY dalam penyelenggaran Pemilihan Umum di tingkat Provinsi. Adapun misi yang diemban dan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU DIY, mempedomani Misi KPU DIY adalah : a. Terwujudnya sumber daya manusia Penyelenggara Pemilihan Umum yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi yaitu profesional, mandiri dan berintegritas ; b. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilihan Umum yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif ; c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilihan Umum, khususnya untuk para pemangku kepentingan, untuk kepentingan umum serta untuk seluruh masyarakat; d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilihan Umum melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; e. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilihan Umum dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilihan Umum ; dan f. Mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable ;

3. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam menetapkan tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi , sehingga dengan mempedomani tujuan KPU DIY maka tujuan Sekretariat KPU DIY adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya sumber daya manusia Penyelenggara Pemilihan Umum yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi yaitu mandiri, profesional dan berintegritas ; b. Terwujudnya lembaga Komisi Pemilihan Umum DIY yang memiliki kemandirian dan kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

10


c. Terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; d. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah DIY ; e. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum; dan f. Terselenggaranya Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara periodik tahunan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja.

4. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam balanced scorecard merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Secara umum IKU dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang diterapkan oleh Sekretariat KPU DIY : a. Persentase pengelolaan logistik yang akuntabel ; b. Persentase

dukungan

teknis

penyelenggaraan

Pemilu

sesuai

dengan

Peraturan Perundang-undangan ; c. Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU DIY; d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi Kepegawaian; e. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan; f. Persentase penyerapan anggaran ; g. Persentase pengelolaan dan penerapan Kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; h. Persentase pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; dan i.

Persentase kinerja KPU DIY yang akuntabel

11


5. Sasaran Kinerja Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat KPU DIY yang dituangkan dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran kinerja yang ditetapkan Sekretariat KPU DIY melalui Renstra KPU DIY Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan ; 2. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ; 3. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ; 4. Terlaksananya pelayanan perkantoran ; 5. Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Tingkat Satker dalam Mengelola Logistik Pemilu; 6. Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat ; 7. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik ; 8. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu ; 9. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi ; 10. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi ; 11. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien ; 12. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi ; 13. Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur ; 14. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM ; 15. Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural ; 16. Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota; 17. Tersedianya Dokumen Kepegawaian ; 18. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM ; 19. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY ; 20. Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) ; 21. Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY ; 22. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan ; 23. Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran ;

12


24. Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi Laporan AKIP ; 25. Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan ; 26. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum ; 27. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum ; 28. Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY ; dan 29. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

B

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU DIY melalui berbagai kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk masing-masing sasaran kegiatan dan target kegiatan yang hendak dicapai dalam Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 2. 1. Rencana Kinerja Tahun 2016 Sekretariat KPU DIY Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ Meningkatnya pembinaan

pemahaman para pejabat

perbendaharaan

perbendaharaan pada KPU DIY

12 Kali

dan KPU Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan keuangan

Terlaksananya sistem akuntansi

Jumlah laporan sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan

dan pelaporan keuangan

1 Laporan

13


Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Jumlah laporan Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban anggaran

pertanggungjawaban penggunaan

( e-LPPA ) KPU se DIY yang

anggaran

tepat waktu dan valid

1 Laporan

penggunaan Terlaksananya Pelayanan

Jumlah

Perkantoran

tunjangan

Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Satker dalam mengelola Logistik Pemilu Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

pembayaran

gaji

dan

Pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat Satker Data

tentang

jumlah,

alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat Penyusunan administrasi pengelolaan logistik

logistik Pemilu

Bulan Layanan

1 Dokumen

jenis,

Terlaksananya pelembagaan SOP Pelembagaan SOP pengelolaan pengelolaan logistik Pemilu

12

1

Layanan Pengadaan

1 Laporan

1 Unit

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,

Kesesuaian antara Renstra Unit

koordinasi antar lembaga, data

Kerja, Renja Unit Kerja dan RKA

dan informasi serta hasil

Unit Kerja

1 Dokumen

monitoring dan evaluasi Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) Tersedianya data, informasi dan

kajian e-voting, e-counting dan e-

sarana dan prasarana teknologi

recapitulation;

informasi

penguatan sarana dan prasarana

(b)

1 Bulan

perangkat teknologi informasi kepemiluan Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Tersedianya data, informasi dan

Pemutakhiran data pemilih di

sarana dan prasarana teknologi

tingkat desa/kelurahan di seluruh

informasi

DIY

2 Laporan

1 Dokumen

14


Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Tersusunnya rencana penerapan

Jumlah sistem aplikasi yang

e- Government yang konkrit dan

digunakan dalam

terukur

penyelenggaraan Pemilu

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

Terlaksananya Diklat Teknis dan

Layanan peningkatan kompetensi

Diklat Struktural

SDM

Tingkat Ketepatan Proses

Pergantian Antar Waktu Anggota

Pelaksanaan PAW Anggota KPU

KPU DIY dan KPU Kabupaten

DIY dan KPU Kabupaten

Kota se DIY

Tersedianya Dokumen

Terlaksananya Ketatalaksanaan

Kepegawaian

SDM



Meningkatnya akuntabilitas

Jumlah laporan Penatausahaan

penatausahaan Barang Milik

BMN, Penghapusan dan TGR ke

Negara KPU DIY

dalam Aplikasi SIMAK

Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)

berdasarkan stock opname

dalam penerapan Elektronik

yang mengikuti sosialisasi dan

Sistem Kearsipan di KPU DIY

penerapan sistem kearsipan

Meningkatnya pengelolaan dan

Jumlah arsip yang dikelola sesuai

penerapan kearsipan sesuai

dengan penerapan kaidah

dengan kaidah kearsipan

kearsipan

Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi Laporan AKIP

100 Orang

5 Orang

1 Dokumen

1 Unit

3 Dokumen

1 Unit

dengan tepat waktu Jumlah personil KPU se DIY

pelayanan adminitrasi perkantoran

5 Laporan

Jumlah laporan persediaan asset

Meningkatnya kapasitas personil

Meningkatnya kapasitas

1 Aplikasi

2 Orang

1 Laporan

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana adminitrasi penunjang kinerja pegawai

12

Bulan Layanan

Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP KPU DIY dan mendapatkan

1 Laporan

nilai minimal BB

15


Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Tersusunnya laporan hasil review

Laporan Hasil Review laporan

laporan keuangan

keuangan sesuai SAP

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Jumlah penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

1 Laporan

5 Kasus

Hasil evaluasi administrasi Meningkatnya kualitas pelayanan,

pelayanan kepemiluan dan dana

pengelolaan dokumentasi dan

kampanye, serta pengelolaan dan

informasi hukum

pendokumentasian produk hukum

1 Laporan

KPU DIY Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY

Penyelenggaraan koordinasi penyuluhan peraturan perundangan Pemilu dan Pemilukada, pembekalan, penyuluhan dan evaluasi

1 Provinsi

Peraturan KPU dan Keputusan KPU dengan pemangku kepentingan Kabupaten/ Kota se DIY yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU dengan tepat

5 Kasus

waktu Meningkatnya kualitas dukungan

Jumlah pengganti antar waktu

teknis dalam Pemilu Legislatif,

anggota DPRD Provinsi yang

Pemilu Presiden dan Wakil

diselesaikan dalam waktu 5 hari

Presiden serta Pemilu Kepala

kerja sesuai ketentuan

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

perundang-undangan

5 Dokumen

Jumlah laporan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil

1 Jenis

Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

16


Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu

1

Aparatur Pemilukada

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan

1 Satuan Kerja

Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pembentukan dan penguatan PPID di KPU DIY

1 Satker

Jumlah data serta dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu

1 Dokumen

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih

1 Satker

Jumlah Laporan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil

3 Laporan


C.

PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pernberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Berikut

17


selengkapnya tentang Perjanjian Kinerja yang telah disusun oleh Sekretariat KPU DIY pada Tahun Anggaran 2016.

1. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan. Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 2. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan Indikator Persentase

meningkatnya

kapasitas

Target

pengetahuan/

pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU DIY

12 Kali

dan KPU Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan keuangan

2. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: Tabel 2. 3. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Indikator Target Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

1 Laporan

3. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: Tabel 2. 4. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Indikator Target Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran ( e-LPPA ) KPU se DIY yang tepat waktu dan valid penggunaan

1 Laporan

4. Terlaksananya pelayanan perkantoran Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: Tabel 2. 5. Terlaksananya pelayanan perkantoran Indikator Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan

Target 12 Bulan Layanan

5. Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Satker dalam mengelola Logistik Pemilu Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

18

Laporan Kinerja Sekretariat KPU DIY Tahun 2016 Tabel 2. 6. Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Satker dalam mengelola logistik Pemilu Indikator Pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat Satker

Target 1 Dokumen

6. Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 7. Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Indikator Target Data tentang jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik

1 Layanan

Pemilu yang tepat

Pengadaan

7. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 8. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Indikator Target Penyusunan administrasi pengelolaan logistik

1

Laporan

8. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 9. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu Indikator Target Pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

1

Unit

9. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 10. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Indikator Target Kesesuaian antara Renstra Unit Kerja, Renja Unit Kerja dan RKA Unit Kerja

1 Dokumen

10. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

19

Laporan Kinerja Sekretariat KPU DIY Tahun 2016 Tabel 2. 11. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Indikator Target Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana

dan

prasarana

perangkat

teknologi

informasi

1 Bulan

kepemiluan

11. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 12. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien Indikator Target Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

2 laporan

12. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 13. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Indikator Target Pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa/ Kelurahan di seluruh DIY

1 Dokumen

13. Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 14. Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur Indikator Target Jumlah

sistem

aplikasi

yang

digunakan

dalam

penyelenggaraan Pemilu

1 Aplikasi

14. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 15. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Indikator Target Pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

5 Laporan

20


15. Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 16. Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Indikator Target Layanan peningkatan kompetensi SDM

100 Orang

16. Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel. 2. 17. Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten Indikator Pergantian Antar Waktu Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten Kota se DIY

Target 5 Orang

17. Tersedianya dokumen kepegawaian Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 18. Tersedianya dokumen kepegawaian Indikator Terlaksananya Ketatalaksanaan SDM

Target 1 Dokumen

18. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 19. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Indikator Target Pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

1 Unit

19. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 20. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY Indikator Target Jumlah laporan Penatausahaan BMN, Penghapusan dan TGR kedalam Aplikasi SIMAK

3 Dokumen

21


20. Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 21. Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) Indikator Target Jumlah laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

21. Meningkatnya

1 Unit

kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem

Kearsipan di KPU DIY Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 22. Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY Indikator Target Jumlah personil KPU se DIY yang mengikuti sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan

2 Orang

22. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 23. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan Indikator Target Jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

1 Laporan

23. Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 24. Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran Indikator Target Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana adminitrasi penunjang kinerja pegawai

12 Bulan Layanan

24. Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi Laporan AKIP Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

22

Laporan Kinerja Sekretariat KPU DIY Tahun 2016 Tabel 2. 25. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP Indikator Target Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP KPU DIY dan mendapatkan nilai minimal BB

1 Laporan

25. Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 26. Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Indikator Target Laporan Hasil Review laporan keuangan sesuai SAP

1 Laporan

26. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 27. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Indikator Target Jumlah penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

5 Kasus

27. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. 28. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Indikator

Target

Hasil evaluasi administrasi pelayanan kepemiluan dan dana kampanye, serta pengelolaan dan pendokumentasian produk

1 Laporan

hukum KPU DIY

28. Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

23

Laporan Kinerja Sekretariat KPU DIY Tahun 2016 Tabel 2. 29. Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY Indikator Target Penyelenggaraan koordinasi penyuluhan peraturan perundangan Pemilu dan Pemilukada, pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU

1 Provinsi

dengan pemangku kepentingan Kabupaten/ Kota se DIY yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU dengan tepat waktu

5 Kegiatan

29. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel. 2. 30. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Target Jumlah pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi yang diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sesuai ketentuan

5 Dokumen

perundang-undangan Jumlah Laporan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

1 Jenis

Daerah Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

1 Aparatur Negara


1 Satuan Kerja

Daerah Pembentukan dan penguatan PPID di KPU DIY

1 Satker

Jumlah data serta dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

1 Dokumen

Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih

1 Satker

24

Laporan Kinerja Sekretariat KPU DIY Tahun 2016 Indikator

Target

Jumlah Laporan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil

3 Laporan


Berikut dukungan kegiatan dan anggaran terhadap pencapaian sasaran kegiatan di Sekretariat KPU DIY.

NO 1 2

KEGIATAN Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

ANGGARAN Rp

22.709.000

Rp

62.204.000

Rp

39.133.000

Rp

4.168.417.000

Rp

5.878.000

Rp

6.018.000

Rp

5.078.000

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 3

Anggaran ( LPPA )

4 5 6 7

Layanan Perkantoran Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu

8

Inventarisasi Logistik Pemilu

Rp

8.108.000

9

Pengelolaan Program dan Anggaran

Rp

109.788.000

10

Layanan Operasional dan Pelayanan TI

Rp

2.200.000

11

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Rp

83.879.000

12

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

Rp

76.284.000

13

Sistem Aplikasi KPU

Rp

28.882.000

Rp

59.272.000

Rp

92.842.000

Rp

7.850.000

14 15 16

Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM Diklat Teknis dan Diklat Struktural Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

17

Dokumen Kepegawaian

Rp

29.314.000

18

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Rp

39.000.000

19

Penatausahaan Barang Milik Negara

Rp

104.097.000

20

Pengelolaan Persediaan ( Stock Opname )

Rp

4.501.000

25


21

Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan

Rp

6.860.000

22

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

Rp

30.426.000

23

Layanan Perkantoran

Rp

761.407.000

24

Laporan Hasil Evaluasi Lakip

Rp

20.774.000

25

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

Rp

58.570.000

26

Advokasi dan Sengketa Hukum

Rp

34.062.000

27

Layanan Administrasi Kepemiluan

Rp

72.780.000

Rp

32.722.000

Rp

8.858.000

Rp

10.291.000

28 29

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota

30

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

31

Publikasi Informasi Pemilu

Rp

16.972.000

32

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada

Rp

99.600.000

Rp

139.828.000

Rp

20.712.000

Rp

53.308.000

Rp

171.942.000

Rp

191.529.000

JUMLAH Rp

6.686.095.000

33 34 35 36 37

Fasilitasi Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah Pembentukan PPID Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Pusat Pendidikan Pemilih Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

26


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2016, Sekretariat KPU DIY melaksanakan 2 ( dua ) program sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI. Adapun program yang telah ditetapkan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ( 076.01.01), dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik ( 076.01.06). Dari kedua program tersebut, selanjutnya Sekretariat KPU DIY menetapkan 37 ( tiga puluh tujuh ) indikator kinerja kegiatan, sebagaimana tertuang dalam RENSTRA KPU DIY Tahun 2015-2019. Adapun realisasi sasaran strategis tersebut, diukur dengan indikator kinerja di atas yang telah ditetapkan target kinerjanya. Indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di atas, merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang sebelumnya telah ditetapkan. Berikut capaian dan realiasasi dari IKU Sekretariat KPU DIY. Tabel 3. 1. Realisasi IKU Sekretariat KPU DIY NO

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

9%

18 %

200 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

92 %

88,99 %

81,87 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Persentase pengelolaan logistik yang akuntabel Persentase dukungan teknis penyelenggaraan

2

Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundangundangan

3

4

5 6

Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU DIY Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi Kepegawaian Persentase

waktu

penyampaian

Laporan Keuangan Persentase penyerapan anggaran Persentase

7

ketepatan

pengelolaan

dan

penerapan

Kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan

8 9

Persentase pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Persentase kinerja KPU DIY yang akuntabel

27


Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU DIY pada Tahun 2016 sebesar 109.10 %, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU DIY dikategorikan “ sangat berhasil” . Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini :

A.

Tabel 3. 2. Klasifikasi ukuran capaian kinerja Kategori Keterangan

No

Rentang Nilai

1

>100

Sangat Berhasil

2

91 – 100

Berhasil

3

71 – 90

Cukup Berhasil

4

51 – 70

Kurang Berhasil

5

0 – 50

Tidak Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Capaian, Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2015 Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU DIY tahun 2016 dilakukan dengan cara mengklasifikasikan satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran RENSTRA. Dengan cara tersebut maka akan terlihat kinerja Sekretariat KPU DIY secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian output. Pengukuran, analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU DIY pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 3. Pengukuran kinerja Meningkatnya pembinaan perbendaharaan Indikator Target Capaian Persentase Persentase pengetahuan/

meningkatnya pemahaman

kapasitas para

pejabat

perbendaharaan pada KPU DIY dan KPU

12 kali

12 kali

100 %

Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan keuangan

28


Kegiatan dari indikator di atas adalah Layanan pembinaan perbendaharaan KPU. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota se DIY dalam pengelolaan keuangan. Pelaksanaan kinerja dari indikator di atas adalah menugaskan pejabat perbendaharaan yang ada untuk mengikuti peningkatan kapasitas bendahara di KPU RI. Implementasi peningkatan kapasitas bendahara salah satunya pada penggunaan aplikasi SIMONIKA ( Sistem Informasi Monitoring Keuangan ). Penggunaan aplikasi ini dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan anggaran. Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan ini memunculkan satu permasalahan inti yaitu masih terdapat kendala dalam proses input pada

aplikasi SIMONIKA sehingga

penggunaan aplikasi tersebut belum maksimal. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan KPU RI dan diharapkan dapat melakukan penyempurnaan aplikasi dimaksud agar proses input yang dilakukan oleh operator SIMONIKA berjalan lancar serta dilakukan sosialisasi/ pelatihan kembali. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY mampu mencapai target yang tercantum pada Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2015 dan 2014 dalam RKKS tidak terdapat kegiatan Layanan pembinaan perbendaharaan KPU, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

2. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 4. Pengukuran kinerjaTerlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Indikator Target Capaian Persentase Jumlah

laporan

Pelaporan Keuangan

sistem

akuntansi

dan

1 Laporan

1 Laporan

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Fokus dari kegiatan ini adalah pada Sistem Akuntansi Instansi dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran ( UAKPA ) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja. Dalam hal ketepatan kuantitas

29


dan waktu penyusunan serta laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan, Sekretariat KPU DIY juga telah mampu memenuhi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi pelaksanaan kinerja indikator di atas yaitu pelaporan keuangan/rekonsiliasi laporan keuangan setiap bulan ke KPPN, Kanwil DJPB dan KPU RI. Secara garis besar tujuan dari indikator di atas adalah sebagai berikut : a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabakan pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. b. Manajemen Untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan serta pengendalian. c. Transparansi memberikan suatu petunjuk agar instansi yang bersangkutan bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan, tugas serta kewajiban yang diberikan.

Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di atas adalah perlu diadakannya pertemuan rutin dengan para operator tingkat Kabupaten/ Kota guna melakukan koordinasi serta sinkronisasi data. Permasalahan teknis yang muncul pada kegiatan ini mengenai masih kurangnya kapasitas server pada aplikasi milik Kementerian Keuangan sehingga menghambat kinerja operator, khususnya pada saat upload dan download data. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang tercantum pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 5. Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Capaian Kegiatan 2016 2015 Laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan

100 %

100 %

2014 100 %

30


3. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 6. Pengukuran kinerja Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Indikator Target Capaian Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran ( e-LPPA ) KPU se DIY yang tepat waktu dan

1 Laporan

valid penggunaan

Kegiatan

dari

indikator

di

atas

adalah

Laporan

1 Laporan

Persentase

100 %

Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran ( LPPA ). Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunanaan Anggaran ( LPPA ) merupakan kegiatan yang bersifat output baru melalui perubahan kebijakan pada Tahun Anggaran 2016. Fokus dari kegiatan di atas adalah ketepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ( LPPA ) yang tepat waktu, valid serta sesuai dengan peraturan dan perundangan dari KPU Kabupaten/Kota se DIY. Tujuan utama dari sasaran di atas selain untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satker dalam hal Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se DIY selama satu periode pelaporan, juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan Dana Hibah, berdasarkan aturan perundang – undangan. Laporan keuangan utamanya digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagai representasi dari seluruh komponen kegiatan pada Sekretariat KPU DIY dalam satu tahun anggaran serta merupakan siklus pengelolaan anggaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran itu sendiri sekaligus merupakan pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini yaitu mengenai masih terdapatnya pelaporan keuangan yang menggunakan sistem manual dan belum optimalnya operasional beberapa aplikasi pelaporan keuangan. Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini guna meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di atas adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak yang lebih berkompenten dalam bidang ini, seperti KPU RI dan BPKP serta selalu melakukan monitoring terhadap KPU Kabupaten/Kota. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 :

31


Tabel. 3. 7. Perbandingan capaian kinerja Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Capaian Kegiatan 2016 2015 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ( LPPA )

100 %

100 %

2014 -

Pada Tahun Anggaran 2014 dalam RKKS tidak terdapat kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ( LPPA ), sehingga dalam perbandingan di atas tidak dapat diisikan.

4. Terlaksananya pelayanan perkantoran Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 8. Pengukuran kinerja Terlaksananya pelayanan perkantoran Indikator Target Capaian Persentase

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan

12

12

Layanan

Layanan

Bulan

Bulan

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Layanan Perkantoran. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Sub kegiatan sebagai penunjang indikator kinerja di atas adalah Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi yang merupakan kegiatan rutin di Sekretariat KPU DIY karena semua komponen yang ada merupakan belanja pegawai. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, KPU DIY telah mampu mencapai target yang ditentukan pada RKT dan PK. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 9. Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya pelayanan perkantoran Capaian Kegiatan 2016 2015 2014 Layanan Perkantoran

100 %

100 %

100 %

5. Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Satker dalam mengelola logistik Pemilu Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

32


Tabel 3. 10. Pengukuran kinerja Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu Indikator Target Capaian Pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker

1

1

Dokumen

Dokumen

Persentase 100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Perencanaan

kebutuhan

pedoman

evaluasi

dan

logistik, manajemen

logistik Pemilu. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran

2016.

Implementasi

pelaksanaan kinerja dari indikator di atas salah satunya mengenai fasilitasi tata kelola aplikasi Silog (Sistem Informasi Logistik

)

Pemilu

dan

Pemilukada.

Fungsi utama kegiatan ini adalah untuk melihat ketepatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota kegiatan ini berfungsi sebagai pemetaan kebutuhan dan ketersediaan logistik untuk Pemilukada Serentak Tahun 2015 dan 2017. Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini guna meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di atas adalah perlu diadakannya pertemuan rutin dengan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan sinkronisasi serta update data terbaru terkait pengelolaan logistik yang dilakukan oleh masing-masing satker. Sehingga diharapkan apabila nantinya logistik tersebut akan digunakan kembali dapat sesuai dengan jumlah dan peruntukan yang tercantum pada data yang ada. Selain itu perlu juga untuk dilakukan konsultasi yang lebih intensif ke KPU RI terkait pengelolaan logistik Pemilu yang ada. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang ditentukan pada RKT dan PK. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 :

33


Tabel. 3. 11. Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu Capaian Kegiatan 2016 2015 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan

100 %

evaluasi manajemen logistik Pemilu

100 %

2014 -

Pada Tahun Anggaran 2014 dalam RKKS tidak terdapat kegiatan Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu, sehingga dalam perbandingan di atas tidak dapat diisikan.

6. Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 12. Pengukuran kinerja Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Indikator Target Capaian Persentase Data tentang jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

1 Layanan

1 Layanan

Pengadaan

Pengadaan

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Pelaksanaan kegiatan dari indikator di atas adalah fasilitasi ULP ( Unit Layanan Pengadaan ) dan supervisi serta monitoring terkait pengadaan barang/ jasa dalam rangka Pemilu dan Pilkada. Tujuan dari indikator kegiatan ini adalah ketepatan proses dan hasil pengadaan agar sesuai dengan SOP yang berlaku. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Pada kegiatan ini tidak dapat ditampilkan perbandingan pencapaian target dengan tahun sebelumnya, dikarenakan kegiatan ini tidak terdapat di Tahun Anggaran sebelumnya.

7. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 13. Pengukuran kinerja Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Indikator Target Capaian Penyusunan administrasi pengelolaan logistik

1 Laporan

1 Laporan

Persentase 100 %

34


Kegiatan dari indikator di atas adalah Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Pelaksanaan kegiatan dari indikator di atas adalah Supervisi pemetaan jalur distribusi logistik Pilkada. Tujuan dari indikator kegiatan ini adalah ketepatan penyusunan peta distribusi logistik Pilkada. Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu mengenai munculnya kerawanan jalur distribusi logistik di daerah yang sulit dijangkau. Kebijakan yang akan dilaksanakan

untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

adalah

dengan

mendahulukan pendistribusian logistik untuk daerah yang diangggap rawan. Evaluasi yang dilaksanakan untuk kegiatan ini menghasilkan ketepatan pembuatan jadwal, jalur dan pengamanan distribusi logistik. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang ditentukan pada RKT dan PK. Pada kegiatan ini tidak dapat ditampilkan perbandingan pencapaian target dengan tahun sebelumnya, dikarenakan kegiatan ini tidak terdapat di Tahun Anggaran sebelumnya.

8. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 14. Pengukuran kinerja Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu Indikator Target Capaian Persentase Pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

1 Unit

1 Unit

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Inventarisasi logistik Pemilu. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Fokus dari kegiatan pada indikator di atas mengenai pengelolaan logistik eks Pemilu dan Pemilukada. Beberapa bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU DIY adalah melakukan kordinasi Kabupaten/ Kota mengenai pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilukada serta menghadiri rapat koordinasi di Provinsi Jawa Timur bersama KPU Provinsi seluruh Indonesia dan KPU RI. Permasalahan yang muncul pada pelaksanaan kegiatan ini

adalah tentang

barang eks Pemilu dan Pemilukada yang belum dapat dilakukan penghapusan. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Pada kegiatan ini tidak dapat ditampilkan perbandingan pencapaian target dengan tahun

35


sebelumnya, dikarenakan kegiatan ini tidak terdapat di Tahun Anggaran sebelumnya.

9. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 15. Pengukuran kinerja Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Indikator Target Capaian Persentase Kesesuaian antara Renstra Unit Kerja, Renja Unit Kerja dan RKA Unit Kerja

1

1

Dokumen

Dokumen

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Pengelolaan program dan anggaran. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base

Line

pada

Anggaran

RKKS

2016.

penyusunan

sasaran

tersedianya

dan

Tahun Maksud

ini

adalah

tersusunnya

dokumen perencanaan dari KPU DIY. Sedangkan tujuan penyusunan sasaran ini adalah tersedianya suatu dokumen

yang

komprehensif

strategis yang

dan

menjamin

adanya konsistensi perumusan kondisi atau permasalahan yang timbul, perencanaan arah kebijakan, penganggaran, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan di bidang Kepemiluan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam sasaran ini adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat. Pengamatan ini bertujuan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat dan menghindari penyimpangan, serta dapat mengetahui tingkat efektifitas dari program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi yang ada pada kegiatan ini adalah belum adanya format baku penyusunan Rencana Kerja ( Renja ), dan juga belum adanya format yang baku terkait data dukung usulan RKKS. Diharapkan KPU RI dapat segera menetapkan format baku penyusunan Renja dan data dukung usulan RKKS (TOR dan RAB ), agar pelaksanaan kegiatan di atas lebih baik.

36


Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang ditentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 16. Perbandingan capaian kinerja Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Capaian Kegiatan 2016 2015 2014 Pengelolaan program dan anggaran

100 %

100 %

100 %

10. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 17. Pengukuran kinerja Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Indikator Target Capaian

Persentase

Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan

1 Bulan

1 Bulan

100 %

prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan

Kegiatan dari indikator di atas adalah Layanan operasional dan pelayanan TI. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Pelaksanaan kegiatan dari indikator di atas adalah Pemeliharaan dan monitoring jaringan LAN di KPU DIY. Tujuan dari indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan teknologi informasi Pemilu. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya jaringan LAN, Pengelolaan jaringan internet dengan pengaturan bandwith yang tepat dan Pembaruan kabel LAN. Evaluasi yang ada pada kegiatan ini adalah perlu dilakukannya pemeliharaan jaringan sepanjang tahun, sehingga operasional penggunaan layanan internet tidak ada gangguan. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Pada kegiatan ini tidak dapat ditampilkan perbandingan pencapaian target dengan tahun sebelumnya, dikarenakan kegiatan ini tidak terdapat di Tahun Anggaran sebelumnya.

37


11. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel. 3. 18. Pengukuran kinerja Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien Indikator Target Capaian Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang 2 Laporan 2 Laporan 100 % akuntabel dan tepat waktu

Kegiatan dari indikator di atas adalah Laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Implementasi kegiatan di atas adalah pada Sistem AKIP ( Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ). Pada pelaksanaan Sistem AKIP, Sekretariat KPU DIY berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Tujuan dari pelaksanaan Sistem AKIP ini adalah sebagai upaya menciptakan good governance , yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme Sekretariat KPU DIY. Bentuk kegiatan pada indikator ini meliputi : a. Penyusunan laporan Monev melalui aplikasi Monev Kementerian Keuangan ; b. Penyusunan laporan Monev melalui aplikasi Monev Bappenas ; dan c. Penyusunan dokumen SAKIP KPU DIY

Evaluasi dalam kegiatan ini adalah mengenai aplikasi yang digunakan sebagai pelaporan Monitoring dan evaluasi ( Monev ) yaitu aplikasi Monev Kementerian Keuangan dan Monev Bappenas. Kapasitas server dari aplikasi tersebut menurut kami masih kurang memadai sehingga pada saat dilakukan input data terkadang aplikasi tidak merespon dengan baik. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang ditentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 :

38


Tabel 3. 19. Perbandingan capaian kinerja Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien Capaian

Kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan

2016

2015

2014

100 %

100 %

100 %

12. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 20. Pengukuran kinerja Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Indikator Target Capaian Persentase Pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa/ Kelurahan di seluruh DIY

1

1

Dokumen

Dokumen

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Dokumen Pemilih.

Pemutakhiran Kegiatan

ini

Data

merupakan

kegiatan Base Line pada RKKS Tahun

Anggaran

pemutakhiran Anggaran

Kegiatan

data pemilih Tahun

2016

pelaksanaan

2016.

ditujukan

Pemilihan

untuk Kepala

Daerah Serentak Tahun 2017 dan pemutakhiran

data

pemilih

berkelanjutan. Pada Tahun 2017 di DIY terdapat 2 ( dua ) Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yaitu Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Peran Sekretariat KPU DIY pada pemutakhiran data pemilih Pemilukada Serentak ini adalah

melakukan

Supervisi

dan

Monitoring

terhadap

pelaksanaan

pemutakhiran data pemilih pada masing-masing Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih sampai Penetapan Daftar Pemilih Tetap ( DPT ), sedangkan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan implementasi kegiatannya berupa inventarisasi DPT TMS, DPTb 2 dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil ). Tujuan pemutakhiran

39


data pemilih adalah untuk mendapatkan Daftar Pemilih yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Komprehensif Harus memuat semua WNI yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar. b. Akurat Harus memuat informasi identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. c. Mutakhir Daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara

Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini guna meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di atas adalah dengan meningkatkan kinerja dari PPDP dan juga memastikan PPDP bekerja sesuai SOP yang ada sehingga dapat tercapai Daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Dari segi aplikasi, hendaknya KPU RI segera melakukan pemindahan penyimpanan data base Daftar Pemilih ke masing-masing Provinsi, mengingat masing-masing Provinsi saat ini telah melakukan pengadaan server, sehingga perfoma aplikasi Sidalih dapat meningkat. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di amanahkan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 21. Perbandingan capaian kinerja Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Capaian Kegiatan 2016 2015 Dokumen pemutakhiran data pemilih

100 %

100 %

2014 100 %

13. Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

40


Tabel 3. 22. Pengukuran kinerja Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur Indikator Target Capaian Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

1 Aplikasi

1 Aplikasi

Persentase 100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Sistem aplikasi KPU. Kegiatan ini merupakan kegiatan base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Implementasi pelaksanaan kinerja dari indikator di atas adalah Bimbingan teknis aplikasi Situng ( Sistem Informasi Penghitungan ) dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Kepemiluan yang lain. Aplikasi kepemiluan yang dilakukan evaluasi terhadap penggunaannya antara lain SIPP ( Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu ), Silog ( Sistem Informasi Logisitik Pemilu ), Sitap ( Sistem Informasi Tahapan Pemilu ) dan Simonika ( Sistem Informasi Monitoring Keuangan ). Tujuan dilaksanakannya evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Kepemiluan adalah untuk menghasilkan DIM ( Daftar Inventarisasi Masalah ) yang selanjutnya akan diteruskan ke KPU RI sebagai pengembang aplikasi guna penyempurnaan. Aplikasi Situng merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu untuk mempublikasikan hasil Pemilu dengan basis data TPS. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di amanahkan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 23. Perbandingan capaian kinerja Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur Capaian Kegiatan 2016 2015 Sistem aplikasi KPU

100 %

100 %

2014 100 %

14. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 24. Pengukuran kinerja Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Indikator Target Capaian Persentase Pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

5

5

Laporan

Laporan

100 %

41


Kegiatan dari indikator di atas adalah Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun

Anggaran

2016.

Implementasi kegiatan dari sasaran di atas merupakan bagian integral dari

program

perencanaan

dan

pengembangan SDM, sehingga KPU DIY ke depan akan memiliki SDM yang profesional dan bertanggung jawab

yang

akan

meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada

masyarakat.

Pembinaan

SDM

Prinsip meliputi

peningkatan kualitas, penempatan SDM yang kompeten pada tempat dan waktu yang sesuai, sistem pola karir yang jelas dan terukur, pengelolaan SDM berbasis kompetensi, serta keakuratan dan kecepatan penyajian informasi SDM sesuai kebutuhan manajemen. Pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan kinerja indikator di atas meliputi : a. Pemrosesan KGB, Mutasi dan Pensiun ; b. Penyelenggaraan Rapat Baperjakat ; c. Penyelenggaraan pelantikan/ pengambilan sumpah/ janji pejabat struktural Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota se DIY; d. Penyelenggaraan sumpah janji PNS ; e. Bimbingan teknis operator kenaikan pangkat otomatis ; f. Pembinaan disiplin PNS dan penegakan kode etik PNS pada Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota se DIY ; dan g. Pelaksanaan tes kompetensi dan tes integrasi alih status/ pindah instansi dilingkungan Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota se DIY.

Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini guna meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di atas adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terkait penataan, pembinaan dan kedisiplinan SDM yang ada, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat sesuai dengan harapan. Selain itu perlu juga melakukan komunikasi yang intensif kepada BKN dan BKD terkait pengelolaan kepegawaian. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang ditentukan

42


pada RKT dan PK. Berikut perbandingan capaian target dengan Tahun 2015 dan Tahun 2014 : Tabel. 3. 25. Perbandingan capaian kinerja Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Capaian Kegiatan 2015 2014 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM

100 %

80 %

2013 100 %

15. Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 26. Pengukuran kinerja Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Indikator Target Capaian Persentase Layanan peningkatan kompetensi SDM

100

207

Orang

Orang

207 %

Kegiatan dari indikator di atas Diklat Teknis dan Diklat Struktural. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sumber daya manusia adalah aset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi Sekretariat KPU DIY. Secara definisi, sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Layanan peningkatan kompetensi SDM merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh KPU DIY dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan/ atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud, tidak hanya pada

aspek pendidikan dan

pelatihan saja, akan tetapi menyangkut aspek karier dan pengembangan Sekretariat KPU DIY. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan/

43


atau sikap pegawai serta penyediaan jalur karier yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut

bentuk kegiatan dari

Layanan peningkatan kompetensi SDM yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU DIY : a. Diklat Protokoler ; b. Bimtek Penguatan SDM ; dan c. Bimtek JKK/JKM ( Jaminan Kecelakaan Kerja/ Jaminan Kematian ).

Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini guna meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di atas adalah dengan merencanakan terlebih dahulu kebutuhan diklat dan bimtek yang sesuai dengan kebutuhan skill dari para SDM yang ada. Sehingga output dari diklat dan bimtek yang dilaksanakan adalah tepat fungsi dan tepat guna sesuai kebutuhan yang ada untuk meningkatkan kinerja dari para SDM yang ada. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di amanahkan pada RKT dan PK. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 27. Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Capaian Kegiatan 2016 2015 2014 Layanan peningkatan kompetensi SDM

207 %

204 %

100 %

16. Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten /Kota Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: Tabel 3. 28. Pengukuran Kinerja Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten /Kota Indikator Target Capaian Persentase Pergantian Antar Waktu Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten Kota se DIY

5

1

Orang

Orang

20 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan kegiatan Base Line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Pada Tahun Anggaran 2016 di KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se DIY hanya 1 ( satu ) kali terjadi PAW anggota KPU, yaitu di KPU DIY. PAW Anggota KPU DIY atas nama Nur Huri Mustofa dan 44


digantikan oleh Ahmad Anfasul Marom. Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah pada target/ ouput kegiatan yang ditetapkan oleh KPU RI. Dalam penetapan target/ output kegiatan ini hendaknya KPU RI jangan menetapkan dengan jumlah personil yang PAW, mengingat pelaksanaan kegiatan ini bersifat dinamis, situasional dan tidak dapat direncanakan. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu melaksanakan semua proses untuk mencapai target yang di amanahkan pada RKT dan PK, hanya saja belum mampu memenuhi jumlah target yang telah ditentukan. Berikut ini perbandingan capaian target dengan Tahun 2015 dan Tahun 2014 : Tabel 2. 29. Perbandingan capaian kinerja Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten /Kota Capaian Kegiatan 2016 2015 2014 Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi

20 %

dan KPU Kabupaten/Kota

0%

0%

17. Tersedianya dokumen kepegawaian Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: Tabel 3. 30. Pengukuran kinerja Tersedianya Dokumen Kepegawaian Indikator Target Capaian Terlaksananya ketatalaksanaan SDM

1

1

Dokumen

Dokumen

Persentase 100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Dokumen kepegawaian. Kegiatan ini merupakan kegiatan output baru, penambahan anggaran pada RKKS Tahun Anggaran

2016.

Implementasi

kegiatan

dari

indikator

di

atas

adalah

ketatalaksanaan SDM. Ketatalaksanaan SDM merupakan salah satu unsur yang cukup penting selain perbaikan Kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam melakukan reformasi birokrasi. Perbaikan ketatalaksanaan dalam reformasi birokrasi yang dimaksud adalah melakukan serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam setiap hal yang akan dicapai dalam suatu organisasi. Perbaikan ketatalaksanaan organisasi pada mulanya adalah melakukan pembuatan perangkat atau alat bantu organisasi, dalam hal ini telah mempunyai 3 perangkat

45


ketatalaksanaan organisasi yaitu

:

adanya pembuatan atau perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk

di

dalamnya

perbaikan

standar kinerja pelayanan; perbaikan struktur organisasi; pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan

(Job

Description). Gambaran itulah yang kiranya dilakukan Sekretariat KPU DIY pada Tahun Anggaran 2016. Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini guna meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di atas adalah dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan KPU RI, BKN dan BKD terkait pengelolaan ketatalaksanaan SDM yang ada.

Sehingga

diharapkan pengelolaan

ketatalaksanaan

di

Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se DIY dapat menghasilkan perbaikan kelembagaan dan peningkatan kinerja SDM. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 31. Perbandingan capaian kinerja Tersedianya Dokumen Kepegawaian Capaian Kegiatan 2016 2015 2014 Dokumen kepegawaian

100 %

100 %

100 %

18. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 32. Pengukuran kinerja Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Indikator Target Capaian Persentase Pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

1 Unit

1 Unit

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. Kegiatan ini merupakan kegiatan output baru, penambahan anggaran pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Implementasi kegiatan dari indikator di atas adalah Belanja modal pengadaan mesin Handkey. Tujuan dari pelaksanaan indikator kegiatan ini agar dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan dan kinerja

46


SDM yang ada pada Sekretariat KPU DIY. Kegunaan mesin Handkey ini adalah sebagai absensi elektronik. Sebelum menggunakan mesin Handkey, Sekretariat KPU DIY juga sudah memberlakukan absensi elektronik menggunakan mesin Finger print . Keunggulan mesin Handkey dibandingkan dengan mesin Finger Print adalah lebih akurat dan dapat terintegrasi ke KPU RI, sehingga KPU RI dapat langsung mengetahui tingkat kehadiran dari SDM di Sekretariat KPU DIY. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Pada kegiatan ini tidak dapat ditampilkan perbandingan pencapaian target dengan tahun sebelumnya, dikarenakan kegiatan ini merupakan output baru dan tidak terdapat di Tahun Anggaran sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan adalah belum tersedianya aplikasi untuk mengintegrasikan data dari Sekretariat KPU DIY ke KPU RI. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang tercantum pada RKT dan PK. Pada Tahun Anggaran 2015 dan 2014 dalam RKKS tidak terdapat kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

19. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 33. Pengukuran kinerja Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY Indikator Target Capaian Persentase Jumlah laporan Penatausahaan BMN, Penghapusan dan TGR kedalam Aplikasi SIMAK

3

3

Dokumen

Dokumen

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Penatausahaan Barang Milik Negara. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat output baru, perubahan kebijakan pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Implemantasi kegiatan dari pelaksanaan indikator di atas meliputi Penatausahaan BMN, Penghapusan BMN dan Tuntutan ganti rugi. Tujuan dari pelaksanaan indikator di atas agar mewujudkan tertib administrasi

dan

mendukung

tertib

pengelolaan

BMN.

Evaluasi

yang

dilaksanakan dalam kegiatan ini guna meningkatkan kinerja pelaksanaan adalah perlu diadakannya pertemuan rutin dengan para operator tingkat Kabupaten/ Kota guna melakukan koordinasi serta sinkronisasi data BMN. Terkait penghapusan BMN, hendaknya dapat lebih aktif berkoordinasi dengan Kantor Pelayanaan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ). 47


Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 34. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY Capaian Kegiatan 2016 2015 Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada

Tahun

Anggaran

2014

100 %

dalam

RKKS

2014

66,67

tidak

-

terdapat

kegiatan

Penatausahaan Barang Milik Negara, sehingga dalam perbandingan di atas tidak dapat diisikan.

20. Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 35. Pengukuran kinerja Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) Indikator Target Capaian Persentase Jumlah laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

1

1

Unit

Unit

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Pengelolaan

persediaan

(

Stock

opname ). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat output baru, perubahan kebijakan pada RKKS Tahun Anggaran

2016.

Implementasi

pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa rapat

koordinasi

dalam

rangka

pencatatan barang keluar dan masuk dalam

laporan

persediaan.

Tujuan

diadakan stock opname adalah untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan, yang mana merupakan salah satu fungsi sistem pengendalian internal. Permasalahan yang muncul pada kegiatan ini adalah lokasi barang yang telah berpindah tempat dari posisi pencatatan awal. Evaluasi dan solusi

yang dilaksanakan dalam kegiatan ini

berupa pencatatan serta pengecekan ulang serta sinkronisasi data barang persediaan dengan catatan pada BMN. 48


Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Pada Tahun Anggaran 2015 dan 2014 dalam RKKS tidak terdapat kegiatan Pengelolaan persediaan ( Stock opname ), sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

21. Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 36. Pengukuran kinerja Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY Indikator Target Capaian Persentase Jumlah personil KPU se DIY yang mengikuti

2

2

sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan

Orang

Orang

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Sosialisasi elektronik sistem kearsipan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat output baru, perubahan kebijakan pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Implemantasi kegiatan ini adalah berupa pengiriman personil dari Sekretariat KPU DIY untuk mengikuti sosialisasi sistem kearsipan elektronik yang diadakan oleh KPU RI yang kemudian diterapkan pada KPU DIY. Untuk Aplikasi yang digunakan dalam penerepan sistem kearsipan elektronik ini berupa Sistem Aplikasi Persuratan ( Siap ) . Tetapi sampai saat ini sistem kearsipan elektronik baru dapat diterapkan di KPU Provinsi saja karena keterbatasan kapasitas data base server. Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini guna meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di atas adalah dengan mengusulkan kepada KPU RI agar segera dilakukan penambahan kapasitas server serta mengundang kembali untuk dilakukan sosialisasi. Setelah itu hendaknya KPU RI juga melakukan pendampingan terhadap penerapan sistem kearsipan elektronik, sehingga diharapkan sistem kearsipan elektronik dapat benar-benar berjalan dan berfungsi dengan baik. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel. 3. 37. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY Capaian Kegiatan 2016 2015 2014 Sosialisasi elektronik sistem kearsipan

100 %

100 %

100 %

49


22. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 38. Pengukuran kinerja Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan Indikator Target Capaian Persentase Jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

1

1

Laporan

Laporan

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Penataan, pendataan dan penilaian Arsip. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat output baru-perubahan kebijakan pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Tujuan kegiatan Penataan, pendataan dan penilaian bagi Sekretariat KPU DIY adalah sebagai berikut : a. Memilah antara arsip aktif dan inaktif ; b. Memudahkan penemuan kembali dan memudahkan penyusutan arsip ; dan c. Tersimpannya arsip secara sistematis dan logis agar ditemukan secara cepat dan tepat.

Dalam melaksanakan kegiatan di atas, KPU DIY bekerja sama dengan ANRI dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ( BPAD ) DIY. Sistem penyimpanan arsip KPU DIY berlandaskan pada azas gabungan ( Kombinasi ) yaitu penyimpanan arsip secara gabungan , artinya penyimpanan arsip aktif pada masing-masing unit pengolah dan penyimpanan arsip in-aktif di Unit Kearsipan serta tanggung jawab/ pengawasan secara tersentral. Sebelum melakukan penataan, pendataan dan penilaian arsip, Sekretariat KPU DIY terlebih dahulu mengadakaan bimtek yang merupakan tindaklanjut dari rekomendasi ANRI terkait prioritas untuk penyelamatan arsip Pemilu dimana telah diatur oleh JRA dan DRA arsip agar Arsip lebih terselamatan dan terdata dan tertata dengan baik. Catatan penting dan evaluasi pada kegiatan ini adalah belum adanya tenaga/ staf khusus yang menangani penataan dan pendataan arsip, sehingga setiap kali akan melakukan penataan dan pendataan arsip selalu bekerja sama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

( BPAD ). Secara capaian dan analisis

kinerja untuk indikator ini, KPU DIY telah mampu mencapai target yang ditentukan pada RKT dan PK. Berikut

perbandingan capaian target dengan

tahun 2015 dan 2014 :

50


Tabel 3. 39. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan Capaian Kegiatan 2015 2014 Penataan, pendataan dan penilaian kearsipan

100 %

100 %

2013 100

23. Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: Tabel 3. 40. Pengukuran kinerja Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran Indikator Target Capaian Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

12 Bulan

12 Bulan

adminitrasi penunjang kinerja pegawai

Layanan

Layanan

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Layanan perkantoran. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat base line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Tujuan dari sasaran kegiatan di atas adalah terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharan perkantoran sehari-hari untuk Sekretariat KPU DIY yang berfungsi menunjang proses kegiatan wewenang, tugas, fungsi dan kewajiban sebagai Instansi Pemerintah dan sebagai abdi masyarakat khususnya pada bidang Kepemiluan. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 41. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran Capaian Kegiatan 2016 2015 Layanan Perkantoran

100 %

100 %

2014 100 %

24. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

51


Tabel 3. 42. Pengukuran kinerja Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP Indikator Target Capaian Persentase Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP KPU DIY dan mendapatkan nilai minimal BB

1

1

Laporan

Laporan

Kegiatan

dari

100 %

indikator

adalah

Laporan

hasil

LAKIP.

Kegiatan

ini

di

atas

evaluasi

merupakan

kegiatan yang bersifat output baru, perubahan kebijakan pada RKKS Tahun

Anggaran

2016.

Pada

pelaksanaan kegiatan ini, KPU DIY berperan

sebagai

mediator

fasilitator

antara

dan KPU

Kabupaten/Kota dan KPU RI yang dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU. Sesuai SOP, penilaian LAKIP ini seharusnya

dilaksanakan

secara

berjenjang,

dimana

LAKIP

KPU

Kabupaten/Kota dilakukan evaluasi oleh KPU DIY dan LAKIP KPU DIY dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU. Namun karena kegiatan ini merupakan kegiatan baru, sama seperti tahun sebelumnya, pelaksanaannya belum dapat mengikuti SOP yang ada, sehingga Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten/Kota, masih dilakukan oleh pihak Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU. Adapun tujuan evaluasi LAKIP adalah sebagai berikut : a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP) ; b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi Pemerintah ; dan c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam evaluasi LAKIP yang dilaksanakan tersebut, KPU DIY berhasil mendapatkan nilai BB meningkat jauh dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan nilai CC. Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah adanya ketentuan pembuatan LK Sekretariat dan LK KPU pada Tahun 2016, di mana belum ada juknis untuk penyusunan LK tersebut. Dalam hal ini kami telah sampaikan ke KPU RI untuk segera dapat menerbitkan juknis terkait penyusunan

52


LK Sekretariat dan LK KPU. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang ditentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan Tahun 2015 dan Tahun 2014 : Tabel 3. 43. Perbandingan capaian kinerja Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP Capaian Kegiatan 2016 2015 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

100 %

2014

100 %

-

Pada Tahun Anggaran 2014 dalam RKKS tidak terdapat kegiatan Laporan hasil evaluasi LAKIP, sehingga dalam perbandingan diatas tidak dapat diisikan.

25. Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 44. Pengukuran kinerja Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Indikator Target Capaian Persentase Laporan hasil review laporan keuangan sesuai SAP

1

1

Laporan

Laporan

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat output baru, perubahan kebijakan pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Tujuan utama dari sasaran ini adalah

untuk

mendapatkan

hasil

pemeriksaan

atas

Laporan

Pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang ada agar memenuhi tingkat keakuratan, tansparan dan akuntabel. Implemantasi kegiatan ini adalah pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) di KPU DIY. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP ) merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dan merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai output kegiatan, Sekretariat KPU DIY bekerjasama dengan BPKP dalam hal pendampingan penyusunan laporan SPIP. Berikut ini adalah tujuan penerapan SPIP :

53


a. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara ; b. Keandalan pelaporan keuangan ; c. Pengamanan aset Negara ; dan d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah terbatasnya jumlah auditor BPKP sehingga waktu review tidak sesuai dengan jadwal direncanakan. Tindaklanjut dari evaluasi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan BPKP terkait jadwal dan ketersediaan auditor, sehingga diharapkan pelaksaanaan review dapat sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 45. Perbandingan capaian kinerja Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Capaian Kegiatan 2016 2015 Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU

100 %

100 %

2014 100 %

26. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: Tabel 3. 46. Pengukuran Kinerja Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Indikator Target Capaian Persentase Jumlah penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

5

5

Kasus

Kasus

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Advokasi dan sengketa hukum. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat output baru, perubahan kebijakan pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Tujuan utama dari sasaran ini adalah untuk melakukan telaah dan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu serta mencari solusi dan tata cara penyelesaian sengketa hukum yang mungkin akan dihadapi. Berikut ini bentuk implemantasi kegiatan dari indikator di atas :

54


a. Rakor Identifikasi Permasalahan Hukum / Non Hukum ; dan b. Raker Manajemen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Dalam pelaksanaan kegiatan di atas,

Sekretariat

KPU

DIY

mempunyai tugas sebagai fasilitasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh

KPU

DIY.

dilaksanakan hampir

Kegiatan

pada

yang

indikator

seluruhnya

ini

selalu

melibatkan pemangku kepentingan yang

mempunyai

andil

dalam

pelaksanaan Pemilu. Pelaksanaan kegiatan di atas mempunyai fungsi sebagai pendampingan pada Penyelenggara Pemilu dalam meminimalisir dan menghadapi sengketa hukum yang ada. Evaluasi yang dilaksanakan untuk kegiatan ini adalah waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini dikarenakan untuk terjadinya kasus hukum tidak bisa diketahui kapan terjadinya karena merupakan dinamika yang terjadi pada proses pelaksanaan Tahapan Pemilu. Ini juga menjadi masukan bagi KPU RI dalam menatapkan menetapkan target/ output dari kegiatan pada DIPA, sehingga ke depan diharapkan pada target yang hendak dicapai satuan output dari kegiatan tidak berupa kasus. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 47. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Capaian Kegiatan 2016 2015 2014 Advokasi dan sengketa hukum

100 %

20 %

100 %

27. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

55


Tabel 3. 48. Pengukuran kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Indikator Target Capaian Persentase Hasil evaluasi administrasi pelayanan kepemiluan dan dana kampanye, serta pengelolaan dan pendokumentasian produk

1

1

Laporan

Laporan

100 %

hukum KPU DIY

Kegiatan dari indikator di atas adalah Layanan administrasi Kepemiluan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat output baru-perubahan kebijakan pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Tujuan utama dari sasaran ini adalah untuk meningkatkan

pemahaman

administrasi

pelayanan

kepemiluan

bagi

penyelenggara dan administrasi dana kampanye bagi partai politik. . Berikut bentuk implemantasi kegiatan dari indikator di atas : a. Kegiatan raker/rakor/pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi Kepemiluan ; dan b. Pengelolaan JDIH ( Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum )

Dalam kegiatan raker/rakor/pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi Kepemiluan, pokok pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan adalah pada Dana Kampanye. Hal ini bertujuan untuk memahamkan dan menyamakan persepsi antara Penyelenggara Pemilu dengan Peserta Pemilu tentang mekanisme pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana Kampanye. Untuk JDIH, fungsi pelaksanaan kegiatannya adalah untuk pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan materi dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Selain itu, JDIH juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Dalam pelaksanaan kegiatan di atas, Sekretariat KPU DIY mempunyai tugas sebagai fasilitasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU DIY. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 4. 49. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Capaian Kegiatan 2016 2015 Layanan administrasi Kepemiluan

100 %

100 %

2014 100 %

56


28. Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: Tabel 3. 50. Pengukuran kinerja Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY Indikator Target Capaian Persentase Penyelenggaraan koordinasi penyuluhan peraturan perundangan Pemilu dan Pemilukada, pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU

1

1

Provinsi

Provinsi

5

5

Kegiatan

Kegiatan

100 %

dengan pemangku kepentingan Kabupaten/ Kota se DIY yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU dengan tepat waktu

100 %

Kegiatan dari indikator di atas adalah Penyuluhan peraturan perundangundangan Pemilu dan Pemilukada dan Bimtek penyelesaian sengketa hukum Pemilihan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat output baru hanya saja untuk kegiatan Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

merupakan perubahan kebijakan sedangkan kegiatan Bimtek

penyelesaian sengketa hukum Pemilihan

merupakan penambahan anggaran

pada RKKS Tahun Anggaran 2016 Garis besar dari sasaran ini adalah menciptakan suatu panduan yang seragam, sistematis, jelas dan pasti bagi pelaksana di lingkungan KPU yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan Tugas dan fungsi. Sedangkan tujuan sasaran ini adalah untuk mendorong terbangunnya sistem dan mekanisme kerja yang menghasilkan analisis yang cepat, tepat, akurat, dan aman secara kualitaf dan kuantitatif, serta menghindari tumpang tindih dan penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana tugas. Dalam hal legitimasi, sasaran di atas juga mempunyai andil besar yaitu sebagai strategi untuk memberi masukan/ saran para pengambil keputusan khususnya pada saat akan ditetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusankeputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Bentuk implemantasi kinerja pada kegiatan Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

adalah Rakor dalam rangka pembekalan/penyuluhan PKPU,

Sosialisasi PKPU, dan Bimtek penyusunan Keputusan KPU. Sedangkan untuk

57


implemantasi kinerja dari kegiatan

Bimtek penyelesaian sengketa hukum

Pemilihan adalah Menghadiri Konsolidasi Nasional Persiapan Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017. Dalam pelaksanaan kegiatan di atas, Sekretariat KPU DIY mempunyai tugas sebagai fasilitasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU DIY. Evaluasi secara umum pada sasaran diatas adalah kurangnya minat dan antusiasme dari stakeholder untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2015 dan 2014 : Tabel 3. 51. Perbandingan capaian kinerja Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY Capaian Kegiatan 2016 2015 2014 Penyelenggaraan koordinasi penyuluhan peraturan perundangan Pemilu dan Pemilukada, pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan KPU dan

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

Keputusan KPU dengan pemangku kepentingan Kabupaten/ Kota se DIY yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU dengan tepat waktu

Pada Tahun Anggaran 2015 dan 2014 dalam RKKS tidak terdapat kegiatan Bimtek penyelesaian sengketa hukum Pemilihan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

29. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. 52. Pengukuran kinerja Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Jumlah pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi yang diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sesuai ketentuan perundang-undangan

Target

Capaian

5

0

Dokumen

Dokumen

Persentase

0%

58


Indikator

Target

Capaian

1

1

Jenis

Jenis

1

1

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

Aparatur

Aparatur

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Negara

Negara

1

1

Satuan

Satuan

Kerja

Kerja

1

1

Satker

Satker

1

1

Dokumen

Dokumen

1

1

Satker

Satker

3

3

Laporan

Laporan

Persentase

Jumlah Laporan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

100 %

Daerah Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif,

100 %


100 %

Daerah Pembentukan dan penguatan PPID di KPU DIY

100 %

Jumlah data serta dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

100 %

Daerah Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih

100 %

Jumlah Laporan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

100 %

Daerah

Secara garis besar, penetapan sasaran ini dilatar belakangi oleh perlunya peningkatan keberhasilan pelaksananan program dan kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi KPU. Untuk Sekretariat KPU DIY, sasaran di atas mempunyai peranan penting yaitu sebagai alat guna melakukan evaluasi kebijakan

dan

program

kerja

yang

telah

dilaksanakan

dalam

rangka

peningkatkan kualitas kinerja. Secara umum sasaran di atas lebih menekankan pada peningkatan keberhasilan penyelenggaraan pemilu baik dari segi kegiatan ( proses ), sumber daya manusia, kebijakan yang diambil, peraturan serta tingkat partisipasi masyarakat baik sebagai peserta pemilu maupun pemilih. Dalam

59


pelaksanaan kegiatan ini, Sekretariat KPU DIY mempunyai tugas sebagai fasilitasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU DIY. Berikut kegiatan dari 8 indikator di atas : a. Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Sifat dari kegiatan ini adalah Base line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. KPU DIY tidak melaksanakan kegiatan ini, dikarenakan tidak adanya Penggantian Antar waktu Anggota DPRD DIY pada Tahun Anggaran 2016. Output Kegiatan ini hanya dapat dicapai apabila KPU DIY melaksanakan kewenangannya dalam menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada DPRD DIY yang diselesaikan maksimal dalam waktu 5 hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi/ catatan penting dalam kegiatan ini adalah diperlukan penyesuaian terhadap output kegiatan ini. Dukungan anggaran tidak hanya dalam rangka penyampaian nama calon pengganti sebagaimana permintaan DPRD DIY dalam proses Penggantian Antar waktu saja. Akan tetapi juga dapat mendukung kegiatan sosialisasi Peraturan KPU tentang penyampaian nama calon pengganti, dalam rangka supervisi/asistensi dan monitoring permasalahan PAW yang dijumpai di KPU Kabupaten/Kota se DIY.

b. Publikasi informasi Pemilu Sifat dari kegiatan ini adalah output baru, penambahan anggaran pada RKKS Tahun Anggaran 2016.

Implementasi Kinerja pada kegiatan ini adalah

melaksanakan Belanja Modal Peralatan dalam rangka mendukung kegiatan KPU DIY. Permasalahan yang muncul pada kegiatan ini adalah terdapat kesalahan input jenis belanja oleh KPU RI. Evaluasi/ catatan penting pada kegiatan ini adalah

untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan

sehingga tercapai output kegiatan, sebaiknya tidak terjadi lagi adanya kesalahan penginputan jenis belanja yang seharusnya adalah akun belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111.

c. Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada Sifat dari kegiatan ini adalah Base line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Implemantasi pelaksanaan kinerja kegiatan diatas meliputi :  Melaksanakan pencermatan atas konsep Peraturan KPU tentang Pencalonan, Kampanye, Pungut hitung, Rekap dan Penetapan calon terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah ;

60


 Melaksanakan rakor untuk melakukan pencermatan terhadap Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ;  Mengikuti

bimbingan

teknis

Pemilihan

Kepala

Daerah

yang

diselenggarakan oleh KPU RI ;  Melaksanakan bimtek terkait Tahapan Pencalonan dan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi pada Pemilihan guna peningkatan kapasitas Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah ; dan  Melaksanakan supervisi dan monitoring Tahapan Pemilihan Kepala Daerah kepada KPU Kulon Progo dan Kota Yogyakarta

Evaluasi/

catatan

penting

pada

kegiatan

ini

adalah

Tidak

dapat

melaksanakan penyusunan dan pencetakan laporan supervisi tahapan yang terkompilasi dalam 1 ( satu ) kesatuan laporan tetapi akan dilaksanakan setelah berlangsungnya keseluruhan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017

d. Fasilitasi bimbingan teknis Pemilu Kepala Daerah Sifat dari kegiatan ini adalah output baru – penambahan anggaran pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Implemantasi pelaksanaan kinerja kegiatan diatas meliputi :  Melaksanakan Rapat koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu maupun stakeholder lainnya di dalam kantor di luar jam kerja yang membahas tentang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta ; dan  Melaksanakan supervisi dan monitoring terkait penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 ke Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta

Evaluasi/ catatan penting pada kegiatan ini adalah dari sisi pemberian dukungan anggaran pada output kegiatan ini pada akhir tahun anggaran sehingga tidak

optimal dalam mendukung kegiatan koordinasi dengan

stakeholder maupun dalam rangka menjalankan tugas melaksanakan supervisi, monitoring dan asistensi kepada KPU Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta yang diperlukan sebelum anggaran ini tersedia.

61


e. Pembentukan PPID Sifat dari kegiatan ini adalah Base line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Implemantasi

pelaksanaan

kinerja

kegiatan di atas meliputi :  Melaksanakan

pelatihan

pengelolaan dan pelayanan informasi

publik

di

lingkungan Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se DIY ;  Melakukan Pelayanan Data dan Informasi Publik sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan ;  Menetapkan Daftar Informasi Publik KPU DIY ; dan  Penguatan PPID melalui rapat kerja

Evaluasi/ catatan penting pada kegiatan ini adalah masih dijumpai kendala anggaran dalam rangka mempersiapkan ruang PPID beserta sarana pendukung lainnya sebagaimana ketentuan.

f. Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Sifat dari kegiatan ini adalah Base line pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Implemantasi pelaksanaan kinerja kegiatan di atas meliputi :  Melaksanakan rapat koordinasi tingkat Teknis

dan

memberikan

masukan

nasional terkait evaluasi Divisi terkait

instrumen

pengelolaan

data/dokumen tahapan teknis dan Pencalonan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ;  Membentuk kelompok kerja Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Pilkada ;  Melaksanakan rapat kerja dalanm rangka melakukan ujicoba Sistem Informasi tahapan Pemilihan Tahun 2015 dan 2017 ; dan  Memberikan masukan dan tanggapan dalam rangka pengembangan sistem informasi dimaksud (Sitap) dari beberapa aspek antara lain dari aspek substansi dan metode penyampaian informasi dalam Sitap.

62


Evaluasi/ catatan penting yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah belum tersedianya instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis dan calon terpilih Pemilu, yakni dalam mengelola data Pencalonan dan hasil Perolehan suara peserta Pemilu sehingga uji coba tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Langkah yang ditempuh KPU DIY pada kegiatan ini adalah dengan memberikan masukan kepada KPU RI agar instrumen pengelolaan data pada Pemilu Legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden di design sebagaimana masukan KPU DIY pada Sitap.

g. Pusat pendidikan pemilih Sifat dari kegiatan ini adalah output baru,

perubahan

RKKS

Tahun

Implemantasi

kebijakan

pada

Anggaran

2016.

pelaksanaan

kinerja

kegiatan di atas meliputi :  Menghadiri nasional peningkatan

konsolidasi program partisipasi

masyarakat ;  Melaksanakan

fasilitasi

pendidikan pemilih dalam bentuk seminar pendidikan pemilih dengan mengundang seluruh kelompok pemilih ; dan  Melaksanakan riset dengan tema pola surat suara tidak sah pada penyelenggaraan Pilpres 2014 di DIY dengan pihak ketiga.

Evaluasi/ catatan penting yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah masih terdapat keterbatasan ruangan maupun dukungan sarana/prasarana Rumah Pintar Pemilu sebagaimana pedomaan teknis KPU RI.

h. Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Sifat dari kegiatan ini adalah output baru – perubahan kebijakan pada RKKS Tahun Anggaran 2016. Implementasi pelaksanaan kinerja kegiatan di atas meliputi :  Melaksanakan pelayanan pers dan media ;  Melaksanakan pengembangan kehumasan dengan mengikuti rakor evaluasi kehumasan ke KPU RI ;

63


 Melaksanakan rapat evaluasi kehumasan dengan KPU Kabupaten/Kota se DIY ;  Mengikuti bimtek sosialisasi dan Kampanye Pemilukada ke KPU RI ;  Melaksanakan penerbitan Jurnal KPU DIY sebanyak 11 edisi sebagai sarana publikasi kegiatan Kepemiluan/Pemilukada ;  Melaksanakan workshop jurnalistik dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan menyangkut jurnalistik dan penerbitan jurnal ;  Melaksanakan pengelolaan website KPU DIY ; dan  Melaksanakan peliputan berita. Secara umum kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai output yang telah ditetapkan tetapi masih sangat diperlukan dukungan anggaran dalam rangka peliputan kegiatan ke KPU Kabupaten/Kota se DIY.

Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU DIY telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2016 dan 2015 : Tabel 3. 53. Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kegiatan

2016

2015

2014

0%

574 %

-

100 %

-

100 %

100 %

-

100 %

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Publikasi informasi pemilu Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada Fasilitasi bimbingan teknis pemilu Kepala Daerah Pembentukan PPID Dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Pusat pendidikan pemilih Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

Pada Tahun Anggaran 2014 dalam RKKS tidak terdapat kegiatan Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; kegiatan Publikasi informasi pemilu ;

kegiatan Bimbingan 64


teknis penyelenggaraan Pemilukada ; Pada Tahun Anggaran 2015 dan 2014 dalam RKKS tidak terdapat kegiatan Fasilitasi bimbingan teknis Pemilu Kepala Daerah ; kegiatan Pembentukan PPID ; dan kegiatan Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada sehingga dalam perbandingan diatas tidak dapat diisikan.

B.

Realisasi Anggaran Berikut realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU DIY sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah disusun sebelumnya. Tabel 3. 54 Realisasi anggaran Sekretariat KPU DIY Serapan

Program/ Kegiatan Pagu

Realisasi

Persentase

22.709.000

21.801.955

96,01 %

62.204.000

56.395.115

90,66 %

39.133.000

38.624.956

98,70 %

4.168.417.000

3.762.699.497

90,27 %

5.878.000

5.250.800

89,33 %

6.018.000

5.624.151

93,46 %

5.078.000

2.025.000

39,88 %

8.108.000

6.869.840

84,73 %

109.788.000

68.328.588

62,24 %


2.200.000

2.182.000

99,18 %

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

83.879.000

74.922.630

89,32 %


76.284.000

59.356.638

77,81 %

Sistem Aplikasi KPU

28.882.000

17.809.800

61,66 %

Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ( LPPA ) Layanan Perkantoran Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu Pengelolaan Program dan Anggaran

65


Serapan


Realisasi

Persentase

59.272.000

56.890.172

95,98 %

92.842.000

88.193.054

94,99 %

7.850.000

39.330

0,50 %

Dokumen Kepegawaian

29.314.000

23.064.774

78,68 %


39.000.000

38.900.000

99,74 %


104.097.000

77.770.117

74,71 %

4.501.000

3.588.500

79,73 %

6.860.000

5.764.000

84,02 %

30.426.000

29.687.620

97,57 %

Layanan Perkantoran

761.407.000

754.891.166

99,14 %

Laporan Hasil Evaluasi Lakip

20.774.000

16.413.356

79,01 %

58.570.000

55.878.736

95,41 %

Advokasi dan Sengketa Hukum

34.062.000

28.013.781

82,24 %

Layanan Administrasi Kepemiluan

72.780.000

60.459.486

83,07 %

32.722.000

32.524.390

99,40 %

8.858.000

7.011.000

79,15 %

10.291.000

158.290

1,54 %

16.972.000

15.482.500

91,22 %

99.600.000

82.409.591

82,74 %

139.828.000

71.971.300

51,47 %

20.712.000

20.536.946

99,15 %

Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM Diklat Teknis dan Diklat Struktural Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pengelolaan Persediaan ( Stock Opname ) Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Publikasi Informasi Pemilu Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada Fasilitasi Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah Pembentukan PPID

66


Serapan


Realisasi

Persentase

53.308.000

46.042.693

86,37 %

171.942.000

153.050.708

89,01 %

191.529.000

160.575.943

83,84 %

6.686.095.000

5.951.208.423

89.01 %

Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Pusat Pendidikan Pemilih Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada JUMLAH

67


BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat digambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapain indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain, terutama pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, pada kegiatan Penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Kegiatan ini sangat tergantung pada dinamika di masing-masing Satker, sehingga keberhasilan KPU DIY melaksanakan kegiatan ini sangat sulit untuk diukur jika parameternya adalah jumlah anggota yang berhasil diselesaikan proses PAW-nya. Hal serupa juga terjadi pada Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses untuk kegiatan Pengelolaan penggantian antar waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Walaupun kegiatan tersebut teranggarkan dalam DIPA, tetapi dalam implementasinya pelaksanaan kinerja dari kegiatan ini bersifat menunggu. Hal tersebut dikarenakan kegiatan ini merupakan hasil dari dinamika yang ada pada Partai Politik yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan berpengaruh terhadap serapan anggaran maupun prosentase realisasi kegiatan. Evaluasi terhadap 2 (dua) Program KPU DIY, kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disebabkan program dan kegiatan masih bersifat Top Down, sehingga beberapa hal yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi karena tidak tersedia dalam DIPA/POK dan sebaliknya beberapa hal yang tidak dibutuhkan/ tidak sesuai kondisi wilayah DIY justru tercantum dalam DIPA/POK Sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan maupun peningkatan kinerja bagi Instansi KPU DIY, dapat dilakukan : 1. Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun oleh Sekretariat KPU DIY hendaknya dapat diakomodir, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat Provinsi sesuai dengan kebutuhan lapangan (aplikatif) ; 2. Kegiatan Sinkronisasi anggaran dan kegiatan antara KPU RI dengan KPU di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan kegiatan melalui dukungan anggaran yang ada dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran sekaligus untuk meminimalisir revisi anggaran ; dan 3. Apabila KPU RI hendak melakukan penambahan anggaran pada masing-masing DIPA Satker, hendaknya dilaksanakan pada awal atau selambat-lambtanya pada pertengahan Tahun Anggaran. Hal ini agar satker dapat melakukan perencanaan kegiatan yang lebih efektif dan juga memaksimalkan serapan anggaran. 68

Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA UNIT ORGANISASI TAHUN

: SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 2016 Capaian Fisik

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Indikator Kinerja 2 Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU DIY dan KPU Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan keuangan Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran ( eLPPA ) KPU se DIY yang tepat waktu dan valid penggunaan

Serapan Anggaran Kode Akun

Kegiatan 7

Target

Realisasi

Persentase ( %)

3

4

4

6

100 %

3355.002

3355.003

12 Kali

12 Kali

1 Laporan

1 Laporan

100 %

1 Laporan

1 Laporan

100 %

Bulan Layanan

100 %

1 Dokumen

100 %

Bulan Layanan

Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban 3355.007 Penggunaan Anggaran ( LPPA )

Pagu

Realisasi

Persentase (%)

8

9

10

22.709.000

21.801.955

96,01 %

62.204.000

56.395.115

90,66 %

39.133.000

38.624.956

98,70 %

4.168.417.000

3.762.699.497

90,27 %

5.878.000

5.250.800

89,33 %

6.018.000

5.624.151

93,46 %

5.078.000

2.025.000

39,88 %

8.108.000

6.869.840

84,73 %

Terlaksananya pelayanan perkantoran

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan

Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Tingkat Satker dalam Mengelola Logistik Pemilu

Pola Pengelolaan Logistik Pemilu di tingkat Satker

1 Dokumen

Data tentang jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

1

Penyusunan administrasi pengelolaan logistik

1 Laporan

1 Laporan

100 %

Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

Pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

1 Unit

1 Unit

100 %

3356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Kesesuaian antara Renstra Unit Kerja, Renja Unit Kerja dan RKA Unit Kerja

1 Dokumen

1 Dokumen

100 %

3357.001

Pengelolaan Program dan Anggaran

109.788.000

68.328.588

62,24 %

Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi

Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan erecapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan

1 Bulan

1 Bulan

100 %

3357.003


2.200.000

2.182.000

99,18 %

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien

laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

2 Laporan

2 Laporan

100 %

3357.004 Laporan Pelaksanaan Kegiatan

83.879.000

74.922.630

89,32 %

Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi

pemutakhiran data pemilih di tingkat desa/kelurahan di seluruh DIY

1 Dokumen

1 Dokumen

100 %

3357.010

76.284.000

59.356.638

77,81 %

Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

1 Aplikasi

1 Aplikasi

100 %

3357.023 Sistem Aplikasi KPU

28.882.000

17.809.800

61,66 %



5 Laporan

5 Laporan

100 %

3358.001

Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM

59.272.000

56.890.172

95,98 %

Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

Layanan peningkatan kompetensi SDM

3358.003 Diklat Teknis dan Diklat Struktural

92.842.000

88.193.054

94,99 %

Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten se DIY

Pergantian Antar Waktu Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten Kota se DIY

Penggantian Antar Waktu Anggota 3358.005 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

7.850.000

39.330

0,50 %

Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

12

Layanan Pengadaan

12

1

Layanan Pengadaan

100 %

100 Orang

207 Orang

207 %

5 Orang

1 Orang

20 %

3355.994 Layanan Perkantoran Perencanaan Kebutuhan Logistik, 3356.008 Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Fasilitasi Pengadaan Logistik 3356.009 Pemilu Sistematika dan Standar 3356.010 Pengiriman Logistik Pemilu


Capaian Fisik Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Target

Realisasi

Persentase ( %)

Kegiatan Pagu

1 Tersedianya Dokumen Kepegawaian

2 Tingkat Ketatalaksanaan SDM

4

4

1 Dokumen

1 Dokumen

100 %

7 6 3358.006 Dokumen Kepegawaian



1 Unit

1 Unit

100 %

3358.997

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Jumlah laporan Penatausahaan BMN, Milik Negara KPU DIY Penghapusan dan TGR kedalam Aplikasi SIMAK

3 Dokumen

3 Dokumen

100 %

Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)

Jumlah laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

1 Unit

1 Unit

Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY

Jumlah personil KPU se DIY yang mengikuti sosialisasi dan penerapan system kearsipan

2 Orang

Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan

Jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

1 Laporan

Meningkatnya kapasitas pelayanan adminitrasi perkantoran

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana adminitrasi penunjang kinerja pegawai

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

Laporan Hasil Evaluasi Laporan AKIP KPU DIY dan mendapatkan nilai minimal B Laporan Hasil Review laporan keuangan sesuai SAP

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi Laporan AKIP

Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan di KPU DIY Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3


12

Bulan Layanan

1 Laporan

Realisasi

Persentase (%)

8

9

29.314.000

23.064.774

78,68 %


39.000.000

38.900.000

99,74 %

3360.008


104.097.000

77.770.117

74,71 %

100 %

3360.009

Pengelolaan Persediaan ( Stock Opname )

4.501.000

3.588.500

79,73 %

2 Orang

100 %

3360.014

Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan

6.860.000

5.764.000

84,02 %

1 Laporan

100 %

3360.015

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

30.426.000

29.687.620

97,57 %

Bulan Layanan

100 %

3360.994 Layanan Perkantoran

761.407.000

754.891.166

99,14 %

1 Laporan

100 %

3361.004 Laporan Hasil Evaluasi Lakip

20.774.000

16.413.356

79,01 %

58.570.000

55.878.736

95,41 %

12

10

1 Laporan

1 Laporan

100 %

Laporan Hasil Reviu Laporan 3361.005 Keuangan KPU

Jumlah penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

5 Kasus

5 Kasus

100 %

3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum

34.062.000

28.013.781

82,24 %

Hasil evaluasi administrasi pelayanan kepemiluan dan dana kampanye, serta pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum KPU DIY

1 Laporan

1 Laporan

100 %

3363.011 Layanan Administrasi Kepemiluan

72.780.000

60.459.486

83,07 %

Penyelenggaraan koordinasi penyuluhan peraturan perundangan Pemilu dan Pemilukada, pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU dengan pemangku kepentingan

1 Provinsi

1 Provinsi

100 %

3363.013

Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada

32.722.000

32.524.390

99,40 %

Kabupaten/ Kota se DIY yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU dengan tepat waktu

5 Kegiatan

5 Kegiatan

100 %

3363.014

Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan

8.858.000

7.011.000

79,15 %

Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD 3364.004 Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

10.291.000

158.290

1,54 %

100 %

3364.005 Publikasi Informasi Pemilu

16.972.000

15.482.500

91,22 %

100 %

3364.006

99.600.000

82.409.591

82,74 %

Jumlah pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi yang diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sesuai ketentuan perundang-undangan

5 Dokumen

0 Dokumen

Jumlah Laporan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu Legiselatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 Jenis

1 Jenis

Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu Legiselatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1

Aparatur Pemilukada

1

Aparatur Pemilukada

0 %

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada

Kepala Daerah

Capaian Fisik Sasaran Kegiatan 1

Indikator Kinerja 2


Kegiatan

Target

Realisasi

Persentase ( %)

3

4

4

6

Pagu

Realisasi

Persentase (%)

7

8

9

10

Fasilitasi Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah

139.828.000

71.971.300

51,47 %

Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu Legiselatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 Satuan Kerja

1 Satuan Kerja

100 %

3364.012

Pembentukan dan penguatan PPID di KPU DIY

1 Satker

1 Satker

100 %

3364.027 Pembentukan PPID

20.712.000

20.536.946

99,15 %

Jumlah data serta dokumen Pemilu Legiselatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

100 %

Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, 3364.030 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

53.308.000

46.042.693

86,37 %

1 Satker

1 Satker

100 %

3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih

171.942.000

153.050.708

89,01 %

3 Laporan

3 Laporan

100 %

3364.033

191.529.000

160.575.943

83,84 %

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Jumlah Laporan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu Legiselatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

Lampiran Formulir Rencana Aksi

Laporan Kinerja Sekretariat KPU DIY Tahun 2016 KATA PENGANTAR

Recommend Documents