LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2016

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2017

Laporan Kinerja Sekretariat BPPI T.A 2016

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) merupakan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat BPPI selama tahun anggaran 2016 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Perindustrian

Nomor:

150/M-IND/PER/12/2011

tentang

Pedoman

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kepada seluruh Unit/Satker di lingkungan BPPIserta dalam penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. LK Sekretariat BPPI Tahun 2016 merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai hasil capaian kinerja Sekretariat BPPI . Harapan kami LK ini dapat menjadi sarana evaluasi dalam pelaksanaan semua kegiatan di Sekretariat BPPI untuk tahun anggaran berikutnya dalam upaya meningkatkan kinerjanya dengan arahan dari Pimpinan serta menjadi acuan dalam perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan. Saran dan masukan serta kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan LK Sekretariat BPPI Tahun 2015.

Jakarta, 10 Januari 2016 Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri,

Yang Yang Setiawan

Sekretariat BPPI

i


IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LK) Sekretariat BadanPenelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan rekomendasi perbaikan kinerja. Renstra Sekretariat BPPI merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2015 – 2019 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat BPPI pernyataan Visi, 7 (tujuh) pernyataan Misi yang diemban, serta 2 (dua) tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2016. Dari evaluasi kinerja secara mandiri (self assesment), dari 6 (enam) sasaran yang ditetapkan hampir seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja 100%, namun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. 1. Pencapaian Sasaran Pengukuran Pencapaian Sasaran dari 6 (enam) Sasaran Kegiatan terdapat 13 (tiga belas) indikator dan semuanya mencapai target. Adapun gambaran kinerja selama TA 2016 adalah sebagai berikut: : a. Terwujudnya Kebijakan dan Program BPPI yang Berkualitas dan Berkelanjutan 1) Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan dari target 99,00% yang dapat terealisasi sebesar 99,81% orang dengan capaian 100,82%; 2) Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran dengan target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran dari target 98,00% yang dapat terealisasi sebesar 98,60% dengan capaian 100,61%; b. Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel 1) Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian dari target 92,00% yang dapat terealisasi sebesar 97,72% dengan capaian 106,22%; 2) Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggarandari target 85,00% yang dapat terealisasi sebesar 99,33% dengan capaian 116,86%; Sekretariat BPPI

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

3) Tertib Administrasi Pengelolaan BMNdari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri; 1) Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi dari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; 2) Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri dari target 3 kerja sama yang dapat terealisasi sebesar 3 kerja sama dengan capaian 100,00%; d. Publikasi dan Implementasi 1) Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri secara elektronik dari target 3 jurnal yang dapat terealisasi sebesar 3 jurnal dengan capaian 100,00%; e. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur 1) SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3 dari target 7 orang yang dapat terealisasi sebesar 7 orang dengan capaian 100,00%; 2) SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan dari target 85,00% yang dapat terealisasi sebesar 88,00% dengan capaian 103,53%; 3) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur di Tupoksi Masing-Masing dari target 95,00% yang dapat terealisasi sebesar 111,88% dengan capaian 117,77%; 4) Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner target 25,00% yang dapat terealisasi sebesar 81,82% dengan capaian 327,27%; f. Meningkatnya Budaya Kerja Berbasis 5K dan K3 di Lingkungan BPPI 1) Penerapan Budaya Kerja K3 target 11 Balai Besar yang dapat terealisasi sebesar 11 Balai Besar dengan capaian 100,00%; 2. Kendala Capaian Kinerja a) Terdapat beberapa indikator yang targetnya terlalu pesimis yang menyebabkan realisasi diatas 100%; b) Pelaksana dan Koordinator Kegiatan dalam menyusun perencanaan kegiatan, kurang memperhitungkan adanya kebijakan pemotongan atau revisi anggaran, sehingga realisasi keuangan tidak maksimal mekipun mencapai target.

Sekretariat BPPI

iii


IKHTISAR EKSEKUTIF

3. Rekomendasi Perbaikan Kinerja a) Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan para penanggung jawab kegiatan perlu penyusunan perencanaan yang lebih baik dan pelaksanaannya tepat waktu, serta konsisten terhadap rencana yang telah ditetapkan. b) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat BPPI.

Sekretariat BPPI

iv

Daftar Isi


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................................................. ii DAFTAR ISI .................................................................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................ 1 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ......................................................................................... 1 1. Tugas Pokok ...................................................................................................................................................... 1 2. Fungsi ................................................................................................................................................................... 1 1.2 Peran Strategis Organisasi ...........................................................................................................1 1.3 Struktur Organisasi ........................................................................................................................ 3 a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; 3 b. Bagian Keuangan 4 c. Bagian Kepegawaian; 5 d. Bagian Kerja Sama dan Umum 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..........................................................................7 2.1 Rencana Strategis Organisasi......................................................................................................7 2.2 Rencana Kinerja Sekretariat BPPI 2016 ................................................................................. 9 2.3 Rencana Anggaran ....................................................................................................................... 12 2.4 Dokumen Penetapan Kinerja ................................................................................................... 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................................... 14 3.1 Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................................ 14 3.2 REALISASI KEUANGAN ................................................................................................................ 47 BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................................... 54 Lampiran

Sekretariat BPPI

v

Bab I Pendahuluan


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 1. Tugas Pokok Tugas Pokok Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/MIND/PER/11/2015

tentang

Organisasi

Dan

Tata

Kerja

Kementerian

Perindustrian adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. 2. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Sekretariat

BPPI

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian,

organisasi, dan

manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan f. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, tata laksana, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. 1.2 Peran Strategis Organisasi Berdasarkan visi dan misi yang telah digariskan, maka perlu ditetapkan kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang Sekretariat BPPI

1

Bab I Pendahuluan


diharapkan. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019 berdasarkan Permenperin No:31.1/M-IND/PER/3/2015. Sasaran Strategis dari BPPI adalah

meningkatnya

pengembangan

inovasi

dan

penguasaan

teknologi.

Pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan bagi setiap misi yang diemban, Sekretariat BPPI menjabarkan strategi dan kebijakan yang dikelompokkan dalam strategi dan strategi implementasi. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, Sekretariat BPPI menetapkan empat strategi berikut strategi implementasinya sebagai berikut: a. Meningkatkan kemampuan jejaring dengan semua stakeholder. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan/mengembangkan jejaring dengan lembaga pengkajian kebijakan dan litbang teknologi terkemuka antara lain: -

Meningkatkan hubungan kerja sama dengan organisasi internasional dan regional, seperti: UNIDO, ISO, IEC, JETRO, JICA, KITECH, dan lain-lain;

-

Memanfaatkan kerangka kerja sama perdagangan bebas, seperti AFTA, ACFTA, ASEAN-Korea FTA, IJ-EPA, APEC, dan lain-lain;

-

Mengembangkan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar lembaga litbang (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung) baik di dalam maupun luar negeri.

b. Melakukan

penataan/konsolidasi

organisasi,

sistem

sistem

jaringan

dan

infrastruktur yang terintegrasi -

Mengembangkan organisasi;

-

Menguatkan infrastruktur litbang;

-

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perumusan kebijakan dan program.

-

Mengembangkan kapasitas/kemampuan IT yang telah tersedia;

-

Mengoptimalkan sarana dan prasana IT yang tersedia;

-

Memanfaatkan para atase industri dalam memperoleh data di negara yang bersangkutan;

-

Menjalin kerja sama dengan BPS sebagai resource data.

Sekretariat BPPI

2


Bab I Pendahuluan

c. Meningkatkan kompetensi SDM BPPI sesuai perkembangan IPTEK industri -

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM litbang melalui berbagai program pendidikan (S2 dan S3) dan pelatihan;

-

Melakukan optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM litbang melalui kerja sama nasional maupun internasional;

-

Merintis program magang dengan pihak-pihak terkait seperti industri dan lembaga litbang lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

-

Mengusulkan penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan.

1.3 Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat BPPI memiliki Struktur Organisasi sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/MIND/PER/11/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, sebagai berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Struktur organisasi Sekretariat BPPI terbagi dalam 4 (empat) Bagian Eselon III dan 12 (dua belas) Sub Bagian Eselon IV dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, Sekretariat BPPI

3


Bab I Pendahuluan

anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPPI; 2) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan BPPI; dan 3) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan BPPI. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas: 1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPPI; 2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan BPPI; 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan BPPI. b. Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dilingkungan BPPI. Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 1) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai; 2) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusanakuntansi di lingkungan BPPI; dan 3) penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan barangmilik negara di lingkungan BPPI. Bagian Keuangan terdiri atas: 1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugasmelakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai; 2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusanakuntansi di lingkungan BPPI;

Sekretariat BPPI

4

Bab I Pendahuluan


3) Subbagian

Pengelolaan

Barang

Milik

Negaramempunyai

tugas

melakukan penyiapan bahankoordinasi dan pengelolaan barang milik negara dilingkungan BPPI. c. Bagian Kepegawaian; Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi

dan

pelaksanaan

urusankepegawaian,

organisasi,

dan

manajemen kinerja pegawai dilingkungan BPPI. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier; 2) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan manajemen kinerja pegawai; dan 3) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional. Bagian Kepegawaian terdiri atas: 1) Subbagian

Pengembangan

Pegawai

mempunyai

tugasmelakukan

penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier; 2) Subbagian Organisasi dan Manajemen Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan manajemen kinerja pegawai; 3) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional. d. Bagian Kerja Sama dan Umum Bagian Kerja Sama dan Umum Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik, serta pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, tata laksana, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan BPPI. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kerja Sama dan Umum menyelenggarakan fungsi:

Sekretariat BPPI

5


Bab I Pendahuluan

1) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, evaluasi kerja sama teknik, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan BPPI; 2) pelaksanaan urusan tata laksana, kearsipan, serta penerapan budaya kerja, prosedur kerja, dan tata hubungan kerja di BPPI; dan 3) pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha. Bagian Umum terdiri atas: 1) SubbagianKerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, evaluasi kerja sama teknik, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan BPPI; 2) Subbagian Tata Laksana dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana, kearsipan serta penerapan budaya kerja, prosedur kerja, dan tata hubungan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; 3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Sekretariat BPPI

6


Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Organisasi Rencana Strategis Kementerian Perindustrian memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program, serta pengendaliannya untuk kurun waktu 2015-2019, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian. Rencana Kinerja Sekretariat BPPI yang disusun setiap tahun adalah berpedoman kepada mekanisme yang berlaku. Penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) Sekretariat BPPI Tahun 2016, mengacu pada Renstra BPKIMI tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari tugas perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan tupoksi Kementerian Perindustrian. Visi Sekretariat BPPI adalah “Menjadi pusat pelayanan teknis dan administratif yang profesional bagi satuan organisasi BPPI”. Dengan misinya yaitu : 1. Mendukung perencanaan program dalam rangka penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan iklim dan mutu industri; 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; 3. Peningkatan kompetensi SDM Kelitbangan dan reformasi birokrasi dalam rangka mendukung program/kegiatan; 4. Meningkatkan peran Sekretariat dalam pelayanan teknis dan administratif ; 5. Mendorong pengembangan teknologi informasi; 6. Mendukung peran litbang dalam pembangunan industri nasional. Sekretariat BPPI dalam mendukung hal tersebut, telah menetapkan tujuan, yaitu: 1. Meningkatnya peran penguasaan penyusunan program yang efektif dan efisisen; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mewujudkan tujuan BPKIMI; 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pegawai dan Unit; 4. Meningkatnya kemampuan dan kompetensi SDM di lingkungan BPKIMI

Sekretariat BPPI

7



Sekretariat BPPI menjabarkan strategi dan kebijakan yang dikelompokkan dalam strategi dan strategi implementasi, adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Sasaran Strategis yang akan dicapai Sekretariat BPKIMI dalam kurun waktu 20152019 adalah sebagai berikut : 1. Perspektif Pemangku Kepentingan - Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan 2) Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran 3) Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran - Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3 2) SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan 3) Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing 4) Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner 2. Perspektif Proses Intenal - Sasaran Strategis 1: Sistem Tata kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Realisasi Anggaran BPPI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian 2) Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran 3) Tertib Administrasi Pengelolaan BMN - Sasaran Strategis 2: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi 2) Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri 3. Perspektif Pembelajaran Organisasi - Sasaran Strategis 1 : Sistem Informasi yang Handal, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Sistem Elektronik Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri 2) Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis Kepuasan Masyarakat Sekretariat BPPI

8



3) Publikasi Kemampuan dan Produk Litbang 4) Data base program/kegiatan di lingkungan BPPI Berdasarkan Sasaran dan Strategi tersebut BPPI menyusun Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yang diturunkan pada Kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dengan outcome kegiatan terwujudnya layanan teknis dan administratif kesekretariatan yang handal, dengan indikator pencapaian: 1) Terwujudnya Kebijakan dan Program BPPI yang Berkualitas dan Berkelanjutan; 2) Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel; 3) Terujudnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yang berkualitas; 4) Sistem Informasi yang Handal; 5) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. 2.2 Rencana Kinerja Sekretariat BPPI 2016 Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis di atas, maka target pembangunan tergambar

BPPI

pada

menetapkan indikator capaian kinerja Tahun 2016 yang

kegiatan

Penyusunan

Rencana

dan

Evaluasi

Program

Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dengan sasarannya kegiatan sebagai berikut : 1)

Terwujudnya

Kebijakan

dan

Program

BPKIMI

yang

Berkualitas

dan

Berkelanjutan; Dengan indikator kinerja : - Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan: 99,00% - Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran: 98,00% 2)

Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel dengan Dengan indikator kinerja : - Realisasi anggaran BPPI sesuai target yang ditetapkan Kementerian Perindustrian: 92%; - Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran: 85,00%; - Tertib Administrasi Pengelolaan BMN: 100,00%;

3)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Sekretariat BPPI

9



Dengan indikator kinerja : - Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi :100% - Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri :3 Kerja Sama 4)

Publikasi dan Implementasi Hasil Litbang BPPI Dengan indikator kinerja : - Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri secara elektronik: 3 jurnal

5)

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dengan indikator kinerja : - SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3: 7 orang - SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan: 85,00% - Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur di Tupoksi Masing-Masing : 95,00% - Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner: 25,00%

6)

Meningkatnya Budaya Kerja Berbasis 5K dan K3 di Lingkungan BPPI Dengan indikator kinerja : - Penerapan Budaya Kerja K3: 11 Balai Besar Terdapat beberapa indikator dalam Renstra yang tidak masuk dalam Rencana

Kinerja yang diprioritaskan yaitu : - Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis Kepuasan Masyarakat : untuk TA. 2016 kegiatan lebih diarahkan untuk meningkatkan indeks kepuasan pelanggan pada Balai-Balai dan hal tersebut terdapat di dalam Perjanjian Kinerja Balai. - Publikasi Kemampuan dan Produk Litbang : kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu dilaksankan jadi tidak dimasukan dalam sasaran strategis utama. - Data base program/kegiatan di lingkungan BPPI : adanya keterbatasan pengalokasian anggaran sehingga kegiatna data base tidak dapat dilaksankan TA. 2016 Adapun Indikator Kinerja untuk kegiatan Sekretariat BPPI sebagai berikut :

Sekretariat BPPI

10



Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sekretariat BPKIMI 2015-2019 Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Alokasi (Rp 000)

Target Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019

Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Terwujudnya kebijakan dan program BPKIMI yang berkualitas dan berkelanjutan - Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

Jakarta dan daerah

90%

90%

90%

90%

90%

- Tingkat kesesuaian Realisasi anggaran dengan an target yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran

Jakarta dan daerah

90%

90%

90%

90%

90%

Jakarta dan daerah

92%

93%

94%

95%

95%

-Tingkat kesesuaian Realisasi fisik dengan target yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel - Tingkat penyerapan anggaran - Tingkat kualitas laporan keuangan BPKIMI - Penyelesaian temuan tertib pengelolaan anggaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri - Jumlah rekomendasi perbaikan Program/Kegiatan - Implementasi kerjasama teknis luar negeri

Jakarta dan daerah Jakarta dan daerah Jakarta dan daerah

90%

90%

90%

90%

90%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

75%

76%

78%

79%

80%

Jakarta dan daerah

6

6

6

6

6

Jakarta dan daerah

2

2

3

3

3

18

21

22

23

24

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

Jakarta dan daerah

18

21

22

23

24

Jakarta dan daerah

25%

25%

25%

25%

25%

Sistem informasi yang handal - Publikasi karya riset industri - Publikasi kemampuan dan produk litbang - Jumlah infrastruktur yang dikembangkan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur - SDM aparatur yang kompeten di bidang litbang - SDM fungsional tertentu yang naik jenjang jabatan

Jakarta dan daerah Jakarta dan daerah Jakarta dan daerah

2015

2016

2017

2019

2018

40.068.000

50.306.300

56.202.245

62.592.470

70.276.340

1.796.000

1.975.600

2.271.940

2.499.134

2.874.004

3.009.000

3.309.900

3.806.385

4.187.024

4.815.077

2.065.000

2.271.500

2.612.225

2.873.448

3.304.465

3.278.000

3.605.800

4.146.670

4.561.337

5.245.538

5.585.000

6.143.500

7.065.025

7.771.528

8.937.257

Dengan rencana kinerja pada TA. 2016 tergambar dari tabel sebagai berikut : Tabel 2.2 Rencana Kinerja Sekretariat TA. 2016 No. 1.

2.

3.

4. 5.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya Kebijakan dan Program BPPI yang Berkualitas dan Berkelanjutan Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel

Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Realisasi Anggaran BPPI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian

99,00% 98,00%

Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran

85,00%

Tertib Administrasi Pengelolaan BMN

100,00%

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Publikasi dan Implementasi Hasil Litbang BPPI Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri

100,00%

Sekretariat BPPI

Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri secara elektronik SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3 SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur di Tupoksi Masing-Masing Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner

92,00%

3 kerja sama teknis 3 jurnal 7 orang 85,00% 95,00% 25,00%

11



No. 6

Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya Budaya Kerja Berbasis 5K dan K3 di Lingkungan BPPI

Indikator Kinerja Penerapan Budaya Kerja K3

Target 11 Balai Besar

2.3 Rencana Anggaran Pagu Anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri untuk melaksanakan 5 (lima) Output kegiatan T.A 2016 sebesar Rp 42.366.524.000,00. dengan rincian subkegiatan dan Pagu anggarannya seperti pada Tabel 2.3 dibawah ini: Tabel 2.3 Rencana Anggaran Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri T.A 2016

NO

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

A

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Bppi

B

Laporan Kegiatan/koordinasi/pembinaan Dan Tindak Lanjut/monev

C D E

SDM Yang Dibiina Dan Dikembangkan Kompetensinya Publikasi Layanan Perkantoran TOTAL

PAGU (000) 42.366.524 3.207.952 9.384.841 3.748.140 1.152.953 24.872.638 42.366.524

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Pelaksanaan sasaran kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri TA. 2016 untuk memberikan dukungan dalam bentuk pelayanan teknis dan administratif, kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPPI dengan Penetapan Kinerja Sekretariat TA 2016. Dalam penyusunan kegiatan TA. 2016 terdapat penyesuaian, sehingga Sasaran Strategis dan indikator pada Penetapan Kinerja sedikit berbeda dengan Renstra, Renkin 2016, dan IKU. Hal tersebut disebabkan alokasi anggaran dan skala prioritas komponen kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat, seperti pada tabel 2.4 dibawah ini :

Sekretariat BPPI

12



Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Sekretariat BPPI TA. 2016

No. 1.

2.

3.

4.

5.

6

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya Kebijakan dan Program BPPI yang Berkualitas dan Berkelanjutan Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel

Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Realisasi Anggaran BPPI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian

99,00% 98,00%

Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran

85,00%

Tertib Administrasi Pengelolaan BMN

100,00%

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Publikasi dan Implementasi Hasil Litbang BPPI

Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri

100,00%

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3 SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur di Tupoksi Masing-Masing Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner

Meningkatnya Budaya Kerja Berbasis 5K dan K3 di Lingkungan BPPI

Sekretariat BPPI

Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri secara elektronik

Penerapan Budaya Kerja K3

92,00%

3 kerja sama teknis 3 jurnal

7 orang 85,00% 95,00% 25,00% 11 Balai Besar

13

Laporan KinerjaSekretariat BPPI T.A 2016

Bab III Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi dan misinya, Sekretariat melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Renstra BPPI tahun 2015-2019 dan Renstra Sekretariat 2015-2019. Adapun realisasi kinerja kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri bila dibandingkan dengan rencana yang ditargetkan pada dokumen-dokumen Perencanaan sebagai berikut: Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2016 berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/Indikator

Program / Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

T

2015 R

C

T

2016 R

C

Terwujudnya kebijakan dan program BPKIM I yang berkualitas dan berkelanjutan -

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan minimal 90 % Tingkat kesesuaian Realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran minimal 90 % Tingkat kesesuaian Realisasi fisik dengan target yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran minimal 92%

90%

98,00%

108,89%

90%

99,81%

110,90%

90%

98,46%

109,40%

90%

97,72%

108,58%

92%

96,21%

104,58%

93%

98,60%

106,02%

Sistem tatakelola keuangan dan BM N yang transparan dan akuntabel - Tingkat Penyerapan Anggaran minimal 90% -

Minimal dapat terselesaikannya 75% temuan tertib pengelolaan anggaran

- Kualitas Laporan Keuangan BPKIMI mendapat predikat WTP M onitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri - Jumlah rekomendasi perbaikan Program/Kegiatan (rekomendasi) - Implementasi kerjasama teknis luar negeri (implementasi)

91,95%

94,78%

99,66%

99,33%

WTP

WTP

WTP

6

6

100,00%

6

6

100,00%

2

2

100,00%

2

2

100,00%

Sistem informasi yang handal - Publikasi karya riset industri - Publikasi kemampuan dan produk litbang - Jumlah infrastruktur yang dikembangkan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur - SDM aparatur yang kompeten di bidang litbang

308

- SDM fungsional tertentu yang naik jenjang jabatan

314

176

195

- Terlaksananya pembinaan kinerja Unit dan SDM

100,00%

100,00%

- Terlaksananya proses adm kepegawaian yang tepat waktu

100,00%

100,00%

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit) -

-

22

2

0

0,00%

2

12

12

100,00%

diandalkan dan menunjang tupoksi 12

12

100,00%

0

0

Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai BPKIMI sesuai dengan peraturan berlaku Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran BPKIMI yang optimal

Kendaraan Bermotor (unit) -

100,00%

Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran yang dapat

Layanan Perkantoran(bulan layanan) -

22

diandalkan dan menunjang tupoksi

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (unit) -

22

Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi yang dapat

0

Tersedianya Kendaraan Operasional pimpinan, rutin yang dapat diandalkan dan menunjang tupoksi

Realisasi Kinerja Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2016 berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian pada umumnya telah mencapai bahkan melampaui target Sekretariat BPPI

14



yang telah ditetapkan. Namun, terdapat indikator yang tidak terealisasi yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, hal itu disebabkan tidak adanya alokasi anggaran untuk pengadaan tersebut. Berdasarkan Matriks Kinerja dan Pedanaan Renstra BPPI 2015-2019, pada TA. 2016 terdapat indikator yang tidak mencapai target yaitu: - Publikasi Karya Riset Industri penyebabnya adalah terdapat beberapa Karya Tulis Ilmiah(KTI) yang masuk ke redaksi tidak lolos seleksi untuk dimuat dapat dimuat pada Jurnal Riset Industri(JRI) sehingga menyebabkan jumlah KTI yang dimuat tidak sesuai target; - SDM aparatur yang kompeten di bidang litbang tidak mencapai target pada TA. 2016 disebabkan 1 (satu) orang peserta Program Rintisan Gelar S3 yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Keseluruhan capaian kinerja Kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2016, sebagai berikut : Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2016 berdasarkan Renstra BPPI

Sekretariat BPPI

15



Sedangkan bila melihat IKU Sekretariat capaian kinerja pada TA. 2016 adalah : Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sekretariat TA. 2016 berdasarkan target IKU Sekretariat 2015-2019 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Satuan

2015 T

2016

R

C

T

R

C

100

2017 2018 2019

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur

Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan

Persentase

98

102,04%

98

99,81

101,85%

98

99

99

Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran

Persentase

90

98,46 109,40%

91

97,72

107,38%

91

92

92

Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran

Persentase

92

96,21 104,58%

93

98,60

106,02%

93

93

94

Orang

4

125,00%

4

7,00

175,00%

3

3

3

SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3

5

SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Persentase Jabatan Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten Persentase di Tupoksi Masing-Masing

80

88,44 110,55%

82

88,64

108,10%

82

82

82

95

95,65 100,68%

96

111,88

116,54%

96

97

97

Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner

Persentase

30

28,57

95,23%

29

81,82

282,14%

28

27

26

Realisasi Anggaran BPPI sesuai Target yang Persentase Ditetapkan Kementerian Perindustrian

90

98,46 109,40%

90

97,72

108,58%

91

91

92

Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Persentase Anggaran Tertib Administrasi Pengelolaan BMN Persentase

85

99,66 117,25%

85

99,33

116,86%

86

86

87

100

104,4 104,44% 100

100

100,00%

100

100

100

100

100,00%

100

100

100

3

150,00%

3

3

3

100,00% 100,00%

100 Biru

100 Biru

100 Biru

PERSPEKTIF TUPOKSI Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel

Monitoring dan Evaluasi Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Pengembangan Penyusunan Program,Monitoring, dan Teknologi dan Kebijakan Industri Evaluasi Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI Sistem Informasi yang Handal Publikasi Kemampuan dan Produk Litbang Meningkatnya budaya kerja Penerapan Program Kerja 5K

Persentase

100

100

Kerja Sama

2

2

100,00% 100 100,00%

2

Persentase 100 100 100,00% 100 100 Grading Hijau Hijau 100,00% Hijau Hijau

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada umumnya, indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan target-target dokumen perencanaan tersebut, setiap awal tahun ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja yang menyesuaikan antara target Renstra, pagu anggaran yang ditetapkan, dan sasaran yang dianggap strategis yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Pada TA. 2016, Perjanjian Kinerja Sekretariat meliputi 6 (enam) Sasaran Kegiatan untuk melaksanakan kinerjanya, yaitu : 1.

Sasaran Kegiatan I : Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan

2.

Sasaran Kegiatan II : Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel

3.

Sasaran Kegiatan III :Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

4.

Sasaran Kegiatan IV : Publikasi dan Implementasi Hasil Litbang BPPI

5.

Sasaran Kegiatan V : Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

6.

Sasaran Kegiatan VI : Meningkatnya Budaya Kerja Berbasis 5K dan K3 di Lingkungan BPPI

Sekretariat BPPI

16



Pada tahun 2016, Sekretariat melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja. Dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun capaian Perjanjian Kinerja yang telah per triwulan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.8 Capaian Reancana Aksi Per Triwulan TA. 2016

Dari anggaran kegiatan Penyusunan Rencanan Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha Dan Mutu Industri TA. 2016, telah disusun 5(lima) output kegiatan dengan 57 (lima puluh tujuh) komponen, output sebagai berikut : a. Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan BPPI; b. Laporan Kegiatan/koordinasi/pembinaan Dan Tindak Lanjut/monev c. Sdm Yang Dibiina Dan Dikembangkan Kompetensinya d. Publikasi e. Layanan Perkantoran Berdasarkan komponen kegiatan diatas telah disusun Sasaran Strategis yang menjadi prioritas dalam kegiatan

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program

Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri yang tertuang dalam Penetapan Kinerja TA. 2016 Sekretariat. Capaian dari indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2016 adalah sebagai berikut : Sekretariat BPPI

17



1. Sasaran Kegiatan I : Terwujudnya Kebijakan dan Program BPPI yang Berkualitas dan Berkelanjutan a. Indikator Kinerja 1:Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan Indikator Kinerja I.1 Tingkat persetujuan rencana kegiatan

Satuan persentase

Target 99,00

Realisasi 99,81

Capaian 100,82%

Cara perhitungan dari indikator ini adalah persentase persetujuan Rencana program dan anggaran TA. 2017 BPPI (Pusat dan Balai) yang disetujui Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah mengesahkan alokasi anggaran BPPI TA 2017 sebesar Rp. 552.468.929.000,- dengan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor: SP DIPA-019.070/2017. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2017 (RKA/KL TA 2017) telah diintegrasikan dengan konsep Administrasi Data Dan Informasi Kinerja (ADIK) masing-masing satker di lingkungan BPPI. Adapun, tingkat persetujuan rencana anggaran dari TA. 2012-2016 seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.9 Blokir Anggaran 2012-2017

2017 2016 2015 2012 2013 2012

Blokir 0,19% 0% 0.04% 12,76% 0,81% 0,33%

Nonblokir 99,81% 100% 99.96% 87,24% 99,19% 99,67%

Diharapkan pada TA. 2017 tingkat persetujuan rencana kegiatan makin meningkat dengan meningkatnya kualitas perencanaan kegiatan yang disusun oleh para koodinator kegiatan.

Sekretariat BPPI

18



b. Indikator Kinerja 2:Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Indikator Kinerja I.2 Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran

Satuan persentase

Target 98,00

Realisasi 98,60

Capaian 100,61

Cara perhitungan dari indikator ini adalah perbandingan antara persentase target fisik program kegiatan BPPI dengan realisasi fisiknya TA. 2016 Target fisik pada awal TA. 2016 adalah 98,00 %, dapat terealisasi 98,60 %. Bila dibandingkan dengan target sehingga capaiannya 100,61 %. Adapun realisasi fisik tidak mencapai 100% disebabkan: - Beberapa kegiatan di Balai Besar dan Baristand Industri realisasi fisiknya dibawah 100% karena jumlah pengguna jasa layanan tidak mencapai target; - Beberapa kegiatan terlambat dalam pelaksanaannya karena terjadi revisi dan pemotongan anggaran di pertengahan tahun - Penetapan target penerimaan PNBP terlalu optimistis dan penggunaan PNBP tidak memperhatikan rencana penerimaan dan penggunaan PNBP dengan baik sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Realisasi fisik dari Progam BPPI TA. 2016 bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut ini : 100,50% 100,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00%

2012

2013

2014

2015

2016

Target

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

98,00%

Persentase Realisasi

99,21%

98,91%

99,79%

98,72%

98,60%

Target

Persentase Realisasi

Gambar 2 Grafik Target dan Realisasi Fisik BPPI 2012-2016

Sekretariat BPPI

19



Persentase realisasi fisik BPPI TA. 2016 bila dibandingkan dari tahun anggaran sebelumnya realisasi fisik mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan adanya aturan-aturan baru dari Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan kegiatan, penghematan/revisi pada tenga tahun anggaran,

dan

penurunan PNBP terutama untuk jasa layanan teknis yang menyebabkan realisasi fisik menjadi terhambat dan tidak mencapai target. Diharapkan pada TA. 2017 realisasi fisik dari program/kegiatan yang dilaksanakan BPPI dapat terealisasi 100,00% dengan mengantisipasi semua potensi kendala. 2. Sasaran Kegiatan II :Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel a. Indikator

Kinerja 1 : Realisasi Anggaran BPPI sesuai Target yang

Ditetapkan Kementerian Perindustrian Indikator Kinerja II.1 Realisasi Anggaran BPPI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

persentase

92,00

97,72

106,22

Cara perhitungan dari indikator ini adalah perbandingan antara persentase target realisasi keuangan yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian dengan persentase realisasi BPPI pada TA. 2016. Target realisasi realisasi Kementerian Perindustrian sebesar 95,60%, sedangkan realisasi BPPI adalah 93,42 %. Realisasi keuangan BPPI TA. 2016 tidak mencapai target Kementerian Perindustrian, namun mencapai target BPPI. Dengan realisasi 93,42% berarti perbandingan dengan realisasi Kementerian adalah 97, 72 % melebihi target 92,00%. Tabel 3.10 Realisasi Pagu TA. 2016 Kegiatan/Komponen/ Subkomponen Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri A Kegiatan Pusat BPPI 1

Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

Sekretariat BPPI

Anggaran Pagu 576.657.149.000 79.179.252.000

Realisasi 538.722.205.554 74.670.502.327

% 93,42% 94,31%

7.166.391.000

6.893.184.260

96,19

20


Laporan Kinerja Sekretariat BPPI T.A 2016 Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/

Anggaran Pagu

Realisasi

%

2

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

13.320.546.000

11.817.681.372

88,72

3

Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

8.850.770.000

8.571.781.901

96,85

4

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

40.648.907.000

38.526.750.466

94,78

9.192.638.000

8.861.104.328

96,39

26.744.861.000

26.478.864.676

99,01%

56.945.112.000 22.549.673.000

46.861.411.795 22.181.754.941

82,29% 98,37%

5

Kegiatan Balai Besar Industri 6 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan 7 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 8 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas 9 10 11

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

22.301.257.000 22.540.358.000 25.842.309.000

21.968.321.705 22.366.648.421 23.938.380.972

98,51% 99,23% 92,63%

12

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

47.865.899.000

43.740.870.312

91,38%

25.267.527.000

23.951.449.639

94,79%

22.438.417.000

21.730.575.621

96,85%

29.021.337.000

27.452.640.883

94,59%

13 14 15

18.754.722.000

18.634.167.823

99,36%

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 17 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh 18 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan 19 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang 20 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Palembang 21 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung 22 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya 23 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak 24 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru 25 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda

16

12.148.835.000 18.950.946.000 14.054.895.000 14.512.360.000 17.208.440.000 21.427.873.000 12.073.733.000 12.533.132.000 14.012.188.000

11.793.368.063 17.460.933.993 13.300.201.310 13.960.791.183 13.813.764.272 21.125.250.062 11.358.193.353 12.223.207.101 13.335.146.073

97,07% 92,14% 94,63% 96,20% 80,27% 98,59% 94,07% 97,53% 95,17%

26

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado

11.232.954.000

11.096.783.140

98,79%

27 28

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Ambon Balai Sertifikasi Industri

12.416.557.000 16.634.512.000

11.979.740.952 13.299.236.937

96,48% 79,95%

Dari tabel diatas dapat dilihat bila pada Program Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri, terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target Kemenperin yaitu: 1.

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri;

2.

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

3.

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

4.

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

5.

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

6.

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

7.

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

8.

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan

9.

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang

10. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung Sekretariat BPPI

21



11. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak 12. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda Adapun

perkembangan

realisasi

keuangan

program/kegiatan

di

lingkungan BPPI selama 5(lima) tahun terakhir bila dibandingkan dengan target yang ditetapkanadalah sebagai berikut : Tabel 3.11 Perbandingan antara Target dan Realisasi Keuangan BPPI TA. 2012-2016 PAGU

2012

2013

2014

2015

2016

466.458.175.000

552.876.445.000

593.868.295.000

579.139.170.000

576.657.149.000

Target

91,64%

93,92%

100,00%

Realisasi Keuangan Persentase Realisasi

442.787.437.686

503.252.259.009

529.113.671.000

93.39

94.93%

91,02%

89,10%

532.489.746.334 91,95

92,00 538.695.005.554 93,42

Realisasi keuangan BPPI mengalami peningkatan bila dibanding TA. 20132015. Bila dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Realisasi Keuangan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian Jumlah Pagu

Realisasi

%

Setjen Ditjen IA Ditjen IKTA

793,178,401 111,342,852 93,598,929

766,780,569 110,369,739 92,775,889

96.67 99.13 99.12

Ditjen ILMATE

103,032,474

98,782,707

95.88

Ditjen IKM Itjen BPPI PPI

226,134,222 41,063,961 576,657,149 175,871,953

218,900,575 39,948,746 53,869,500 160,645,783

96.80 97.28 93.42 91.34

43,604,319

42,115,654

96.59

2,164,484,260 2,069,227,528

95.60

KPAII

TOTAL

Dari tabel diatas tampak bahwa realisasi anggaran BPPI ada di peringkat 8 dari 9 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Namun, realisasi keseluruhan Kementerian Perindustrian sebesar 95,60 %. Angka realisasi tersebut adalah angka realisasi dengan self blocking. Jika tanpa self blocking, realisasi Kementerian Perindustrian hanya sebesar 68,46% dari realisasi nasional sebesar 88,3%. Kementerian Perindustrian hanya

berada di posisi 76 dari 87

Kementerian/Lembaga. Realisasi BPPI cukup rendah dibandingkan dengan Unit Eselon I yang lain karena: Sekretariat BPPI

22



- Komposisi struktur anggaran yang masih bertumpu pada kegiatan swakelola sementara SDM yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan bertumpuk di akhir tahun dan ada yang tidak terealisasi. - Terdapat 8 (delapan) Satker PNBP dan 2(dua) Satker BLU yang target penerimaannya tidak tercapai sehingga berefek pada realisasi penggunaan. Penerimaan yang rendah tersebut berakibat realisasi penggunaan PNBP nya pun menjadi rendah (89, 28%) dan berdampak pada realisasi keseluruhan BPPI - Terdapat gagal lelang kegiatan pembangunan laboratorium di Satker BLU BBIA senilai 14 milyar rupiah. Anggaran BLU sebesar 5 milyar direalokasi untuk keperluan lain, namun senilai 9 milyar tidak terealisasi karena akan digunakan kembali untuk pembangunan gedung di tahun anggaran 2017. Anggaran BLU yang tidak terealisasi tersebut berimbas cukup besar terhadap realisasi BPPI karena realisasi sumber dana BLU hanya sebesar 78,74%. - Terlambatnya memulai aktivitas pelaksanaan anggaran. Pada TA. 2017 target realisasi anggaran adalah 92,50%. Hal-hal yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 agar mencapai target, adalah:  Segera melaksanakan aktivitas pelaksanaan anggaran dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dipersyaratkan (SK Pengelola DIPA, Korgiat dan Pelaksana Kegiatan, Pejabat pengadaan, Pejabat Penerima Pekerjaan, Petugas SAI dan BMN, mengajukan UP, dll)  PPK segera menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan dan segera mengusulkan Paket Pengadaan Ke ULP sesuai dengan rencana yang telah diinput di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).  Proses lelang seluruhnya harus selesai pada bulan Juli 2017.  Satker agar merubah pola aktivitas kegiatan, yaitu kegiatan agar dilaksanakan mulai awal tahun untuk menghindari kegiatan bertumpuk diakhir tahun.  Satker agar segera melakukan revisi DIPA, khususnya yang masih menganggarkan honorarium kegiatan jasa pelayanan teknis. Honorarium yang telah dianggarkan agar direalokasi ke dalam honorarium kegiatan yang sesuai dengan SBM atau direalokasi menjadi kegiatan yang lain.  Di tahun 2017, PNBP diupayakan semaksimal mungkin disetorkan ke kas negara setiap hari, untuk mempercepat realisasi penerimaan dan mencegah temuan berulang BPK terkait keterlambatan setor PNBP.

Sekretariat BPPI

23



 Anggaran perjalanan dinas agar diperhitungkan kembali dengan cermat, agar di akhir tahun tidak ada anggaran perjalanan dinas yang tidak terealisasi. Jika ada indikasi tidak terealisasi agar segera direalokasi menjadi kegiatan lain.  Satker dan Unit Kerja agar meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain, pembina Eselon I , Inspektorat Jenderal, KPPN, dll agar tidak ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. b. Indikator Kinerja 2 : Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran Indikator Kinerja II.2 Penyelesaian Temuan Pengelolaan Anggaran

Tertib

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

persentase

85,00

99,33

116,86

Cara menghitung realisasi indikator ini adalah Persentase temuan pada kegiatan TA 2015 yang sudah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan total temuan pada 23 Satker Balai dan BPPI Pusat. Total temuan pemeriksaan audit kinerja di TA 2016 oleh Inspektorat Jenderal adalah adalah 283 temuan, terdiri dari 143 temuan di Balai Besar, 115 temuan di Baristand Industri dan 25 temuan di BPPI Pusat. Dari 283 temuan tersebut, seluruhnya telah dapat diselesaikan oleh Satker masing-masing. Dari total 283 temuan dan 446 rekomendasi hasil Audit Kinerja Satker Balai Besar, Baristand Industri, BSI dan BPPI Pusat, tersisa hanya 3 rekomendasi saja yang belum selesai tindak lanjutnya yaitu di Satker BSI. Berarti dari 446 rekomendasi, terdapat 443 rekomendasi atau 99,33% telah selesai dan 3 rekomendasi atau 0,67% belum ditindaklanjuti. Tabel 3.13 Perbandingan Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran Keterangan 2016 283 temuan dan 446 rekomendasi hasil Audit Kinerja Satker Balai Besar, Baristand Industri, BSI dan BPPI Pusat, tersisa hanya 3 rekomendasi saja 2015 - 283 temuan, terdiri dari 143 temuan di Balai Besar, 115 temuan di Baristand Industri dan 25 temuan di BPPI Pusat. - 283 temuan tersebut, seluruhnya telah dapat diselesaikan oleh Satker masing-masing. - Temuan atas Laporan Keuangan TA 2014 oleh BPK, terdapat 7 (tujuh) temuan pada Satker di lingkungan BPPI. Dari 7 temuan tersebut, tersisa satu temuan yang belum selesai tindak lanjutnya. 2014 276 temuan yang harus ditindaklanjuti terdiri dari 123 temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal di Balai Besar, 110 temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal di Baristand Industri dan 33 temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal di BPPI serta 10 temuan pemeriksaan BPK. Dari total temuan tersebut, terdapat 9 temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang belum selesai ditindaklanjuti di tahun 2014 sehingga saldonya terbawa di 2015.

Sekretariat BPPI

24



Jika dibandingkan dengan unit kerja lain di Kementerian Perindustrian, BPPI lebih baik dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan karena untuk temuan Inspektorat Jenderal tidak ada lagi temuan yang tersisa. Satker yang belum menyelesaikan tindak lanjut adalah Satker yang Pelaksanaan auditnya paling akhir, sehingga temuan belum tuntas. Tahun 2016 telah dilaksanakan lanjutan peningkatan tertib administrasi pengelolaan anggaran untuk meminimalisasi temuan pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Selain itu, Sekretariat BPPI telah melakukan pembinaan agar tidak terjadi temuan berulang, dan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan di tahun yang sama. Pada TA. 2017 penyelesaian temuan tertib pengelolaan anggaran ditargetkan 95%. c. Indikator Kinerja 3 : Tertib Administrasi Pengelolaan BMN Indikator Kinerja II.3 Tertib Administrasi Pengelolaan BMN

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

persentase

100,00

100

100

Cara menghitung realisasi indikator ini adalah menindaklanjuti surat usulan pengajuan Penetapan Status Penggunaan(PSP) dan usulan Penghapusan Barang Milik Negara Satker di lingkungan BPPI. Tata cara pengelolaan Barang Milik Negara dari waktu ke waktu terdapat perubahan yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan penguasaan atas seluruh peraturan pelaksanaan yang berlaku dibutuhkan pembinaan dan mantauan mengenai tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtangan Barang Milik Negara). Selama TA. 2016 telah dilaksanakan kegiatan : Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN, verifikasi usulan PSP dan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, memproses usulan PSP dan Penghapusan ke Biro Keuangan, pemantauan proses BMN dalam rangka tertib administrasi. Pembinaan dan pemantauan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara dimaksud diharapkan dapat membantu memberikan acuan bagi tiap Satker – satker di lingkungan BPPI agar mampu mengelola Barang Milik Negara sesuai peraturan yang berlaku serta kaidah yang ditentukan secara profesional,

Sekretariat BPPI

25



terbuka dan bertanggungjawab. Sejalan dengan kebijakan untuk terus memperkuat pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan BPPI. Realiasi dihitung dari Jumlah surat usulan dan tindak lanjut pengelolaan BMN mencapai target yang telat ditetapkan diawal kegiatan. Untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan BMN hal yang menjadi target kinerja adalah : surat Penetapan Status Penggunaan(PSP)/Pemanfaatan/Usulan Penghapusan. Pada TA. 2016 ditargetkan terdapat 24 usulan yang ditindaklanjuti dengan realisasi 24 usulan yang berhasil ditindaklanjuti atau capaian 100%. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya: Tahun 2014 2015 2016

Tabel 3.14 Realisasi PSP Target PSP/Pemanfaatan/Usulan Realisasi Penghapusan 12 20 45 47 24 24

Capaian 111,11% 104,44% 100%

Dari hasil rekapitulasi, perbandingan realisasi selama 4 tahun 2013-2016 perkembangan Usulan Pengelolaan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut: Tabel 3.15 Perkembangan Usulan Pengelolaan BMN Daftar

2014

2015

2016

(a) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Usulan Nilai

14

30

24

Rp. 124.313.971.660

Rp. 314.308.928.948,-

932.010.798.869

7

13

25

Rp. 461.871.400

Rp 207.263.990.00,-

Rp 61.153.052.865,-

1

1

1

(b)Penghapusan Usulan Nilai (c)Pemanfaatan BMN Usulan Nilai

Rp 4.020.000,-

Rp 4.020.000,-

Rp 4.488.000,-

Perbandingan dengan instansi lain,terdapat perbedaan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara antara BPPI dengan Direktorat atau Unit Kerja lain dilingkungan Kementerian Perindustrian, hal ini di karenakan BPPI memiliki 24 Satker vertikal dibawahnya antara lain 11 Balai Besar Industri, 11 Baristand Industri, BSI (Balai Sertifikasi Industri) dan Satker BPPI Pusat sendiri, hal ini yang menjadi perbedaan yang sangat rumit dalam pengelolaan dan pelaporan BMN BPPI, Instansi atau direktorat lain tidak memiliki Satker vertikal. Secara umum proses pengelolaan BMN Satker di lingkungan BPPI sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekretariat BPPI

26



Kendala dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Pengelolaan BMN, antara lain : - Masih kurang konsistensi dalam mengadministrasikan pengelolaan BMN; - Pemahaman staf pengelola BMN terhadap aturan masih perlu ditingkatkan, terutama untuk pengelola BMN yang baru; - Berkembangnya aturan pengelolaan BMN. Rencana Tahun Anggaran 2017 adalah : - Peningkatan pengetahuan SDM pengelola BMN; - Bimtek dan sosisalisasi peraturan BMN sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka dapat mewujudkan pengelolaan dan petausahaan BMN yang tertib administrasi dalam hal Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara di lingkungan BPPI secara efektif dan efisien; - Pengembangan aplikasi sistem informasi pengelolaan BMN BPPI . 3. Sasaran Kegiatan III :Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri a. Indikator

Kinerja 1 : Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan

Program, Monitoring, dan Evaluasi Indikator Kinerja III.1 Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi

Satuan Persen

Target

Realisasi

Capaian

100,00

100,00

100,00

Cara menghitung realisasi indikator ini berdasarkan ketepatan waktu dalam penyusunan program dan penyampaian laporan. Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan atau monitoring serta dilakukan evaluasi dan dilaporkan secara berkesinambungan guna mendapatkan hasil yang optimal, juga untuk menjaga agar pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut tetap sesuai dengan perencanaan. Hasil dari monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ini sangatlah diperlukan bagi kepentingan pimpinan sebagai acuan untuk pengendalian secara makro terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, dapat memberikan stimulasi bagi unit/satker di lingkungan BPPI untuk terus berusaha

Sekretariat BPPI

27



menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen berbasis kinerja. Jumlah dokumen penyusunan, monitoring, dan evaluasi program/kegiatan yang disampaikan tepat waktu selama TA. 2016 adalah 22 (dua puluh dua) laporan yaitu: 1.

4 (empat) dokumen Triwulan Sekretariat TA. 2016;

2.

4 (empat) dokumen Triwulan BPKIMI TA. 2016;

3.

4 (empat) dokumen hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan;

4.

1(satu) Laporan Keuangan BPPI Pusat Semester I;

5.

1(satu) Laporan Keuangan Eselon I Semester I;

6.

1(satu) Satu Laporan BMN Eselon I;

7.

1(satu) Laporan BMN Satker;

8.

2(dua) Dokumen ADIK TA. 2017;

9.

2 (dua) Dokumen RKA/KL TA. 2018;

10. 1 (satu) Laporan Kinerja Sekretariat TA 2016; 11. 1(satu) Laporan Kinerja BPKIMI TA 2016. Semua usulan/dokumen/laporan tersebut telah disampaikan dengan tepat waktu dari BPPI pada Biro Perencanaan dan Biro Keuangan. Adapun jumlah dokumen penyusunan, monitoring, dan evaluasi program/kegiatan yang disampaikan tepat waktu selama TA. 2013 sampai TA. 2016 capaiannya adalah 100,00%. Kendala dalam pencapaian indikator Masih terdapat Satker yang kurang disiplin dalam mengumpulkan data atau laporan sehingga menghambat penyusunan laporan tingkat eselon I. Untuk menjaga kualitas dan validitas penyusunan, monitoring, dan evaluasi program/kegiatan pada TA. 2017 BPPI akan melakukan pembinaan terhadap pegawai yang menangani program, keuangan, dan pelaporan melalui Pelaksanaan workshop rekonsiliasi dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan Satker di lingkungan BPPI untuk menyamakan data Satker di lingkungan BPPI. b. Indikator Kinerja 2 : Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri Indikator Kinerja III.2

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Implementasi kerjasama teknis luar

KerjasamaTeknis

3

3

100 %

negeri

Sekretariat BPPI

28



Cara menghitung indikator ini adalah jumlah kerja sama teknis berdasarkan MoU yang telah disepakati baik dalam maupun luar negeri . Pada TA. 2016 telah dilakukan beberapa kegiatan kerja sama teknis dengan beberapa negara donor, diantaranya: a); b); c) kerja sama antara BPPI dengan JICA dalam rangka peningkatan kompetensi teknis di Balai: a.) Kerja sama dalam bidang pengkajian strategi Balai dalam rangka meningkatkan daya saing industri antara Sekretariat BPPI dengan Trade Cooperation Facility (TCF). Sekretariat BPPI dengan TCF Uni Eropa telah melaksanakan kerja sama teknis yang diinisiasi sejak pertengahan tahun 2014 dengan tujuan dalam rangka meningkatkan peran Balai untuk mendukung daya saing industri industri. Kerja sama tersebut kemudian dilanjutkan dan berakhir pada tahun 2016. Tahun 2016, kegiatan kerja sama dengan TCF Uni Eropa yaitu melaksanakan program Innovating Jogja yang bertujuan untuk membangun budaya inovasi, khususnya untuk inovator di daerah Yogyakarta sebagai pilot project. Innovating Jogja merupakan ajang kompetisi yang diselenggarakan selama 4 (empat) bulan, dimana dalam prosesnya, peserta yang terseleksi akan mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari tenaga ahli dalam hal penyusunan business plan, pemasaran, paten, dan keuangan. Dalam pelaksanaanya, program Innovating Jogja banyak melibatkan berbagai pihak, yaitu BNI yang mendukung dari sisi keuangan, Pemda Yogyakarta, KADIN, UGM, APIKRI, APKI, Warlami, Dekranasda, UII, Politeknik ATK. Program Innovating Jogja mendapat respon yang cukup baik dari para innovator di Yogyakarta, dari 74 (tujuh puluh empat) inovator yang ikut dalam seleksi telah terpilih 3 (tiga) besar yang mendapat dukungan untuk mendapatkan bimbingan dan akses finansial dari BNI. b.) Kerja sama antara BPPI dengan Underwriter Laboratory (UL) dalam bidang standardisasi dan riset BPPI dengan UL. Kerja sama antara BPPI dengan UL telah diinisiasi sejak tahun 2015, yang diawali dengan kunjungan B4T ke Taiwan untuk mengembangkan produk elektronika

dan

produk

turunannya.

Selanjutnya

BPPI

bermaksud

mengembangkan kerjasama tersebut untuk lingkup yang lebih luas dan melibatkan Balai lainnya yang terkait, yang selanjutnya ditandai dengan penandatanganan MoU kerja sama dalam bidang standardisasi dan riset pada bulan Oktober 2016 dengan durasi kerja sama selama 3 (tiga) tahun. Sebagai Sekretariat BPPI

29



implementasi kegiatan, pada bulan November 2016 telah dilaksanakan seminar dengan tema “The Ongoing Challengess In Automotive Electromagnetic Compatibility (EMC) Compliance” untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh gelombang elektromagnetik mengingat perkembangan teknologi di industri otomotif pada kendaraan bermotor Hybrid Electric Vehicles (HEV) dan Electric Vehicle (EV) termasuk Automotive Electronic Components sedang menjadi trend. c.) Kerja sama antara BPPI dengan JICA dalam rangka peningkatan kompetensi teknis di Balai. Kerja sama antara BPPI dengan JICA pada tahun 2016 adalah kerja sama peningkatan kapasitas dan kompetensi Balai dalam bentuk pengiriman tenaga dari Jepang ke Balai. Pada tahun 2016, terdapat 3 tenaga ahli dari Jepang yang ditempatkan di 3 (tiga) balai, yaitu BBK, BBT dan BI Lampung. Masing – masing tenaga ahli dimaksud mempunyai keahlian yang berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan di Balai, yaitu dalam bidang chemistry & applied chemistry, audit energy dan waste management. Kegiatan dari para tenaga ahli tersebut diantaranya adalah penelitian bersama, pemberian pelatihan bagi pegawai Balai dan dilibatkan dalam kegiatan konsultansi dengan industri. Kerja sama yang telah dijalin pada tahun 2016 umumnya telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Namun masih terdapat keterlambatan waktu pada implementasi kegiatan. Kerja sama dengan TCF Uni Eropa yang diharapkan dapat berjalan pada awal tahun 2016, ternyata baru dapat diimplementasikan pada bulan April 2016. Hal tersebut disebabkan karena dibutuhkan waktu lebih lama untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat berkontribusi aktif pada kegiatan Innovating Jogja. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, meskipun realisasi dapat mencapai target namun terdapat MoU yang hingga tahun 2016 belum dapat diimplementasikan, yaitu MoU kerjasama teknis antara Indonesia dan Italia. Hal tersebut dikarenakan belum teralokasikannya anggaran di BPPI dan adanya keterbatasan anggaran di BPPI yang menghambat implementasi kerjasama tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan kerja sama tahun 2016 relatif dapat diimplementasikan sesuai dengan target.

Sekretariat BPPI

30



Tahun 2015 2016

Tabel 3.16 Perbandingan Kerja Sama Teknis Target Realisasi 2 2 3 3

Capaian 100% 100%

Kendala yang dihadapi pada kegiatan kerja sama adalah terkait dengan koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan. Pada kegiatan kerja sama, peran dan kontribusi dari pemangku kepentingan yang terkait sangat besar untuk mendukung keberhasilan dari suatu kegiatan kerja sama. Lokasi yang berjauhan antar donor dan pemangku kepentingan, waktu petemuan yang terbatas, serta perbedaan bahasa dapat menjadi masalah dalam melakukan koordinasi. Oleh karena itu, pada kegiatan tahun 2016, koordinasi dan konsolidasi menjadi kunci utama agar implementasi kerjasama dapat berjalan baik dan lancar. Rencana kegiatan implementasi kerja sama teknis luar negeri

TA. 2017

diantaranya adalah untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah terjalin di tahun 2016 dan untuk melakukan penjajakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri. Adapan rencana kerja sama teknis luar negeri yang merupakan tindak lanjut dari tahun sebelumnya, antara lain:  BPPI akan melanjutkan kerjasama Innovating Jogja dan berkoordinasi dengan Pemda setempat agar dapat berkontribusi lebih aktif mengingat kerjasama dengan TCF Uni Eropa telah berakhir pada tahun 2016.  Terkait kerja sama dengan UL, direncanakan akan dilaksanakan seminar pada bulan Maret 2017 dengan mengundang asosiasi maupun industri untuk meningkatkan pemahaman mengenai baterai yang ramah lingkungan. 4. Sasaran Kegiatan IV : Publikasi dan Implementasi Hasil Litbang BPPI

a. Indikator Kinerja 1 : Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri Secara Elektronik Indikator Kinerja IV.1 Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri secara elektronik

Satuan Jurnal

Target

Realisasi

3

3

Capaian 100

Cara menghitung indikator ini adalah Jurnal yang terindeks. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mengeluarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, dimana peraturan tersebut banyak hal terkait kewajiban jurnal untuk dikelola secara elektronik. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat BPKIMI selaku pengelola Jurnal terakreditasi LIPI dan fasilitator publikasi hasil litbang bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat BPPI

31



BPPI, telah melaksanakan pengelolaan jurnal secara elektronik yang dapat diakses melalui alamat http://ejournal.kemenperin.go.id. Jurnal elektronik tersebut memuat berbagai jurnal dari Balai maupun jurnal yang diterbitkan oleh BPPI. Namun demikian, BPPI saat ini masih dalam tahap transisi dari penerbitan jurnal secara cetak ke penerbitan jurnal secara elektronik, sehingga perlu adanya penyempurnaan dalam hal pelaksanaan tata kelola jurnal elektronik tersebut. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2016, Sekretariat BPPI mengadakan forum yang mengundang para pengelola jurnal elektronik dari Balai, untuk saling berdiksusi dan bertukar informasi terkait mekanisme pengelolaan jurnal elektronik, termasuk diantaranya membahas mengenai mekanisme indeksasi jurnal – jurnal di lingkungan BPPI, selain agar jurnal dapat memiliki identitas juga agar dapat memenuhi persyaratan akreditasi jurnal elektronik. Hingga saat ini, sebagian besar jurnal – jurnal yang masuk dalam jurnal elektronik BPPI sudah menerapkan pengelolaan sesuai dengan Perka LIPI tahun 2014, termasuk juga indeksasi jurnal. Realisasi kegiatan untuk tahun 2016 telah memenuhi target, yaitu besaran jumlah jurnal yang terindeks berjumlah 3 (tiga) jurnal. Balai yang sudah aktif menerapkan pengelelolaan elektronik adalah BBKKP, BBTPPI, BI Samarinda, BBPK, BI Pontianak. Namun demikian, belum semua Balai dapat menerapkan pengelelolaan jurnal elektronik. Hal tersebut disebabkan karena: 1) terbatasnya sumber daya manusia yang dapat fokus bekerja untuk mengelola jurnal, 2) infrastruktur yang belum memadai, 3) Balai belum memahami benar persyaratan dan mekanisme akreditasi jurnal secara elektronik. Kendala teknisnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai, belum dibentuknya pengelola jurnal elektronik dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai yang kompeten, pemahaman mengenai pengelolaan dan mekanisme akreditasi jurnal elektronik yang masih terbatas. Sebagai tindak lanjut, BPPI perlu menyusun perencanaan agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan jurnal elektronik, sebagai berikut:  Mengadakan forum berkala dan rutin dengan para pengelola jurnal elektronik, sebagai wadah untuk berdiskusi dan meningkatkan pemahaman terkait dengan pengelolaan jurnal elektronik,  Memberikan bimbingan dan pendampingan bagi Balai terkait dengan persiapan akreditasi jurnal,

Sekretariat BPPI

32



 Membentuk tim pengelolaan jurnal elektronik, agar dapat memelihara dan memperbaiki tampilan serta konten dari jurnal elektronik,  Menerapkan sepenuhnya sistem manajemen e-journal dengan online. 5. Sasaran Kegiatan V : Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur a. Indikator Kinerja 1 : SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3 Indikator Kinerja V.1 SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Orang

7

7

100%

Cara menghitung indikator ini adalah Jumlah SDM aparatur yang mengikuti jenjang pendidikan S3 dengan dibiayai DIPA BPPI. Salah satu upaya yang dilakukan oleh sekretariat BPPI adalah peningkatan kemampuan SDM dimaksud adalah melalui Program Rintisan Gelar S3. Melalui pelaksanaan Program Rintisan Gelar S3 tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidikan SDM di lingkungan BPPI khususnya para tenaga peneliti. Pada TA. 2016 kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring terhadap 7 mahasiswa S3 yang sedang menempuh program S3 dengan beasiswa dari BPPI di Unhas (1); UI (2);ITB(2);IPB (1);UGM (1). Peserta Program S3 sejak tahun 2009 sampai 2016 berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) orang yang mengikuti pendidikan di UI, ITB, IPB, ITS, USU, UGM, dan UNHAS, dengan 1 (satu) peserta yang Drop Out. Terdapat 7 (tujuh) orang yang masih dibiayai BPPI sampai dengan TA. 2016 dengan rincian : 1 orang mahasiswa UGM; 1 orang mahasiswa IPB; 2 orang mahasiswa UI; 2 orang mahasiswa ITB; 1 orang mahasiswa Unhas. Adapun 5 (lima) orang diantaranya diberikan perpanjangan masa tugas belajar selama 1 (satu) tahun. Peserta yang telah lulus adalah 20(dua puluh) orang , yakni : -

Tahun Anggaran 2012 : 1 orang

-


-


-


-


Sekretariat BPPI

33



Melalui Program Rintisan Gelar S3 ini diharapkan sampai dengan tahun 2019, BPPI dapat menambah jumlah SDM yang berpendidikan S3 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Fasilitasi pembiayaan kebutuhan peserta program yang meliputi pembayaran SPP, pemberian tunjangan riset dan tunjangan biaya hidup serta Koordinasi dengan Perguruan Tinggi (Universitas) penyelenggara program sudah berjalan dengan baik dan belum ada kendala. Rencana untuk TA 2017 adalah: - Memonitoring perkembangan studi 7 (tujuh) orang peserta yang sedang melaksanakan pendidikan S3 terutama 5 (lima) orang diantaranya yang telah diberikan perpanjangan masa tugas belajar selama 1 (satu) tahun agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. - Memfasilitasi pembiayaan kebutuhan 7 (tujuh) orang peserta program S3 yang meliputi pembayaran SPP, pemberian tunjangan riset dan tunjangan biaya hidup. b. Indikator Kinerja 2 : SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan Indikator Kinerja V.2 SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan

Satuan Persentase

Target 80,00

Realisasi 88,64

Capaian 104,28

Cara menghitung indikator ini adalah persentase antara jumlah pejabat fungsional tertentu yang disetujui untuk naik jenjangnya berdasarkan hasil sidang penilaian Angka Kredit(AK) BPPI dengan jumlah pejabat fungsional yang mengajukan usulan penilaian AK pada TA. 2016. Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

455/M-

IND/Kep/8/2014 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Nomor 06/MIND/PER/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penunjukan Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri ditunjuk sebagai Unit Pembina lima (5) Jabatan Fungsional yaitu Peneliti, Perekayasa, Penguji Mutu Barang, Pengendali Dampak Lingkungan dan Teknisi Litkayasa. Pada TA. 2016 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pengembangan karir SDM fungsional dibawah binaan BPPI yaitu dengan melaksanakan sidang penilaian angka kredit jabatan fungsional sebagai berikut:

Sekretariat BPPI

34



(a) Sidang Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Peneliti - Sidang Pertama (tanggal 31 Februari 2016 – 1 Maret 2016) - Sidang Kedua (tanggal 3—4 Mei 2016) - Sidang Ketiga (tanggal 8—9 Agustus 2016) - Sidang Keempat (tanggal 15—16 September 2016) - Sidang Kelima (tanggal 8—9 November 2016) - Sidang Keenam (tanggal 19—20 Desember 2016) (b) Sidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa - Sidang Pertama (tanggal 30—31 Maret 2016) - Sidang Kedua (tanggal 16—17 Mei 2016) - Sidang Ketiga (tanggal 26—27 September 2016) - Sidang Keempat (tanggal 15—16 Desember 2016) (c) Sidang Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa - Sidang Pertama (tanggal 27—28 April 2016) - Sidang Kedua (tanggal 26—27 Mei 2016) - Sidang Ketiga (tanggal 22—23 September 2016) - Sidang Keempat (tanggal 5—6 Desember 2016) (d) Sidang Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan - Sidang dilaksanakan pada tanggal 21—22 November 2016 Indikator ini dihitung dari persentase antara jumlah pejabat fungsional tertentu yang disetujui untuk naik jenjangnya berdasarkan hasil sidang penilaian Angka Kredit (AK) BPPI dengan jumlah pejabat fungsional yang mengajukan usulan penilaian AK pada TA. 2016. Jumlah pejabat fungsional binaan BPPI adalah 651 orang, sedangkan pejabat fungsional yang mengajukan naik jenjang kembali pada tahun 2016 sebanyak 220 orang dan yang dapat memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang adalah 195 orang atau 88 % dengan rincian sebagai berikut : (a) Peneliti Dari jumlah 314 orang peneliti, yang mengajukan kenaikan jenjang pada TA. 2016 adalah 111 orang dinyatakan memenuhi syarat dan 10 orang tidak memenuhi syarat. (b) Perekayasa Dari jumlah 59 orang perekayasa, yang mengajukan kenaikan jenjang pada TA. 2016 adalah 24 orang dinyatakan memenuhi syarat dan 12 orang tidak Sekretariat BPPI

35



memenuhi syarat. (c) Teknisi Litkayasa Dari jumlah 128 orang teknisi litkayasa, yang mengajukan kenaikan jenjang padaTA. 2016 adalah 55 orang dinyatakan memenuhi syarat dan 3 orang tidak memenuhi syarat (d) Pedal sebanyak Dari

jumlah 15 orang pengendali dampak lingkungan, yang mengajukan

kenaikan jenjangTA. 2016 adalah 5 orang dinyatakan memenuhi syarat dan memenuhi syarat semua. Sehingga dari Total 220 orang SDM fungsional yang mengajukan kenaikan jenjang pada TA. 2016, yang dianggap memenuhi syarat adalah 195 orang atau 88,00%, melampaui target yang ditetapkan yaitu 85,00%. Bila jumlah SDM fungsional yang naik jenjang jabatan dibandingkan dari tahun 2012-2016 maka dapat tergambar pada tabel dan grafik dibawah. Tabel 3.17 Perbandingan SDM fungsionaltertentu yang naikjenjangjabatan TA. 2012-2016 2012

2013

2014

2015

2016

Jumlah SDM fungsional

576

647

716

686

651

Jumlah SDM fungsional yang mengajukan kenaikan jenjang

160

200

163

199

220

Jumlah SDM fungsional yang naik jenjang Persentaseantara yang mengajukan dengan yang naik jenjang Persentase antara SDM tenaga fungsional dengan yang naik jenjang jabatan

142

180

132

176

195

88,75%

90,00%

80,98%

88,44%

88,64%

24,65%

27,82%

18,44%

25%

29,95%

800

716

700 600

647

686

651

576 Jumlah SDM fungsional

500 400

Jumlah SDM fungsional yang mengajukankenaikanjenjang

300 200

160142

200180

163 132

199176

220 195

2015

2016

Jumlah SDM fungsional yang naikjenjang

100 0 2012

2013

2014

Gambar 4 Perbandingan SDM fungsional tertentu yang naik jenjang jabatan TA. 2012-2016

Sekretariat BPPI

36



SDM fungsional yang tidak memenuhi persyaratan memenuhi angka kredit pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman para pejabat fungsional dalam membuat DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) sehingga hasil penilaian tidak maksimal dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan masing-masing jabatan fungsional. Pada tahun 2016 terdapat lima (5) temuan terkait indikasi self plagiarisme dari Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) LIPI yaitu di Balai Besar Kimia dan Kemasan (2 orang), Balai Besar Kerajinan dan Batik, Baristand Industri Samarinda, Balai Besar Logam dan Mesin. Indikasi harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan pembinaan terkait etika peneliti terhadap peneliti di lingkungan BPPI. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku instansi pembina jabatan fungsional Perekayasa pada tahun 2016 mengeluarkan peraturan baru sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka kreditnya yaitu Peraturan Kepala BPPT NOmor 015 tahun 2016 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2016. Adanya peraturan baru ini harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sosialisasi terhadap pejabat fungsional perekayasa di lingkungan BPPI. Kendala pada indikator ini bahwa Sekretariat BPPI tidak bisa menentukan jumlah berapa pejabat fungsional yang akan mengajukan kenaikan jenjang, karena pejabat fungsional memiliki waktu 4 tahun untuk dapat menilaikan hasil pekerjaannya demi kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi. Bila melihat rasio pertumbuhan antara SDM yang mengajukan kenaikan jenjang jabatan dan jumlah SDM fungsional yang naik jenjang setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 direncanakan jumlah sidang penilaian yang dilaksanakan sebagai berikut : - Sidang Peneliti akan dilaksanakan 6 kali; -

Sidang Perekayasa akan dilaksanakan 4 kali;

- Sidang Teknisi Litkayasa akan dilaksanakan 4 kali; - Dan Sidang PEDAL akan dilaksanakan 1 kali. Diharapkan pada tahun 2017 para pejabat fungsional akan mengajukan kenaikan jenjang tepat waktu sehingga tidak ada pejabat fungsional yang bebas sementara karena tidak bisa mengumpulkan angka kredit.

Sekretariat BPPI

37



c. Indikator kinerja 2: Peningkatan

SDM Aparatur yang Kompeten di

Tupoksi Masing-Masing Indikator Kinerja V.2 Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur di Tupoksi Masing-Masing

Satuan Persentase

Target 95,00

Realisasi 111,88

Capaian 117,77%

Cara menghitung indikator ini adalah target SDM aparatur yang mengikuti pendidikan/pelatihan baik diklat teknis/fungsional yang mendapat sertifikat pada TA. 2016 adalah 261 orang. Persentase antara realisasi dengan target SDM aparatur yang mendapatkan sertifikat. Pada TA. 2016 dari jumlah pegawai BPPI sebanyak 2.233. orang, ditargetkan 261(dua ratus enam puluh satu) orang atau 11,69% pegawai dapat meningkat kompetensi di Tupoksi masing-masing. Indikator ini dihitung dari Persentase antara realisasi dengan target SDM aparatur yang mendapatkan sertifikat. Adapun target SDM aparatur yang mengikuti pendidikan/assessment/magang/pelatihan/diklat

teknis

atau

fungsional

yang

mendapat sertifikat pada TA. 2016 adalah 261 orang. Pada TA. 2016 Sekretariat memfasilitasi 9 (sembilan) kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi, yaitu : (a) Inhouse Training Bahasa Inggris Diikuti oleh 35(tiga puluh lima) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Pelatihan Bahasa Inggris terbagi menjadi 3 (tiga) level antara lain

Elementry, Pre

Intermediate, dan Business Communication yang berdasarkan pada kemampuan masing-masing peserta yang terlihat dalam hasil Placement Test sebelum pelatihan dilaksanakan. Materi pelatihan untuk level Elementry dan Pre Intermediate difokuskan pada penggunaan grammar, pronounciation, dan memperbanyak perbendaharaan kata serta meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa inggris. Sedangkan pada level Business Communication difokuskan pada peningkatan kemampuan peserta untuk menyajikan materi presentasi dan karya tulis dalam menggunakan bahasa inggris yang baik dan benar. Hasil dari pelatihan ini : - Meningkatkan kemampuan komunikasi peserta dengan menggunakan bahasa inggris terutama dalam membuat materi presentasi dan membuat karya tulis. - Meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berkomunikasi dengan bahasa inggris. Sekretariat BPPI

38



- Peserta dapat memahami penggunaan grammar, pronounciation, dan memperbanyak perbendaharaan kata. (b) Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Diikuti oleh 12(dua belas) orang PNS di lingkungan BPPI yang terdiri dari para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Koordinator Kegiatan. Materi pelatihan ini adalah memperdalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya mengenai peraturan pengadaan barang dan jasa

pemerintah,

Pengadaan Barang/Jasa dengan pendayagunaan produksi dalam negeri dan Usaha Kecil dan dengan dana pinjaman/hibah luar negeri, e-procurement, e-tendering (PERKA LKPP Nomor 1 tahun 2015) dan e-catalogue serta pada akhir diklat ini dilakukan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa. Hasil Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa antara lain: - Peserta dapat memahami mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya mengenai peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memahami penggunaan eprocurement, e-tendering dan e-catalogue. - Terdapat 6 (enam) orang peserta yang telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. (c) Focus Group Discussion (FGD) pengadaan barang dan jasa Diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi FGD ini adalah sosialisasi tentang Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyusunan dokumen pengadaan jasa akomodasi/hotel. Hasil dari FGD pengadaan barang dan jasa adalah telah tersusunya dokumen standar Pengadaan Paket Meeting Akomodasi dan Konsumsi untuk kegiatan (hotel). (d) Diklat Public Speaking and Communication Skills Diikuti oleh 3(tiga) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalah menciptakan dan menjaga kesan pertama yang positif; tampil lebih alami dan santai saat memberi presentasi; mengkomunikasikan ide dengan jelas dan berwibawa, menjual ide dan menginspirasi orang lain. Pelatihan harus ditindaklanjuti di tempat unit masing-masing dgn memberikan penugasan kepada yang bersangkutan. (e) Inhouse Training ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) Diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang PNS di lingkungan Sekretariat BPPI, Puslitbang KIUI, Puslitbang TIKI, Puslitbang IHLH dan Pusat Standardisasi Industri. Sekretariat BPPI

39



Adapun materi pelatihan ini adalah mengenai pentingnya manajemen mutu, sejarah ISO, perbedaan ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015, dan cara mengimplementasikannya. Hasil pelatihan antara lain: peserta memahami konsep persyaratan, perubahan, penyusunan konsep, dan mempersiapkan resertifikasi ISO 9001:2015 (f) Inhouse Training Presentasi Memukau for Business Professional Pelatihan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) orang pegawai di lingkungan Sekretariat BPPI, Puslitbang KIUI, Puslitbang IHLH, Pusat Standardisasi Industri, Balai Besar Kimia dan Kemasan dan Balai Besar Industri Agro. Materi yang disampaikan pada pelatihan ini meliputi mendesain Presentasi yang efektif dan powerful, membawakan Presentasi yang efektif dan meyakinkan. Adapun hasil pelatihan yakni sebagai berikut: 1. Peserta dapat membuat desain powerpoint yang visual, efektif, dan powerful secara cepat. 2. Dapat menyampaikan presentasi yang efektif, meyakinkan, dan atraktif sehingga pesan dapat tersampaikan ke Audience. (g) Assessment Pejabat Struktural Es. IV di Lingkungan BPPI : 90 orang Diikuti oleh 90(sembilan puluh) orang PNS di lingkungan BPPI. Hasil Assessment adalah 7 (tujuh) orang atau 7,78% memenuhi tuntutan dan potensial untuk posisi di atasnya dan 42 (empat puluh dua) orang atau 46,66% memenuhi tunhtutan dan potensial untuk posisi di atasnya dengan catatan dan 34 (tiga puluh empat) orang atau 37,78% belum memenuhi tuntutan untuk posissi di atasnya, namun fit untuk posissi saat ini serta 7 (tujuh) orang atau 7,78% belum fit untuk posissi saat ini, namun dipertimbangkan untuk rotasi ke Unit Kerja lain. (h) Capacity Building di Lingkungan Seketariat BPPI : 56 orang Diikuti oleh 56(lima puluh enam) orang pegawai di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalah membangun kepribadian dan membentuk kepribadian; etika komunikasi, managemen diri dan kesadaran diri; mengendalikan emosi, membangun karakter yang berorientasi pada pelayanan prima. (i) Magang di Perusahaan Industri : 15 orang Analisis Realisasi Diikuti oleh 15(lima belas) orang PNS di lingkungan BPPI. Peserta dibagi kedalam 3(tiga) kelompok dan melaksankan magang di 3 perusahaan yaitu PT. Panasonic Manufacturing Industry, PT. Furukawa Optical Solutions Indonesia dan PT. Indogravure. Berisi pembekalan peserta Magang; Works Study and Job Training; Evaluasi dan Presentasi. Sekretariat BPPI

40



Pada

TA.

2016

Sekretariat

memfasilitasi

9(sembilan)

kegiatanpendidikan/assessment/magang/pelatihan/diklat teknis atau fungsional yang diikuti oleh 292 orang peserta. Dari target 261 orang dapat teralisasi 292 orang atau 111,88% dengan capaian 111,88%. Realisasi dapat melampaui target karena adanya pergeseran anggaran untuk kegiatan pelatihan SDM sehingga terdapat beberapa pelatihan tambahan dan ada peserta yang dapat ditambahkan pada kegaitan assessment. Apabila dibandingkan, maka pelatihan untuk peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 3.18 PerbandinganSDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing TA. 2012-2015

Indikator Kinerja Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing

2012

2013

Capaian TA. 2014 2015

2016

112

295

301

292

308

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program ini adalah belum dilakukannya analisa kebutuhan diklat sehingga program pelatihan yang dirancang masih bersifat general, belum adanya komitmen pimpinan dalam mengembangkan kompetensi SDM-nya, belum adanya kesadaran dari PNS untuk mengembangkan kompetensinya. Diharapkan pada TA. 2017 sudah dilakukananalisa kebutuhan diklat sehingga pelatihan yang akan diselenggarakan dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat meningkatkan kompetensi SDM.Pembinaan dan pelatihan pegawai ditargetkan pada TA. 2017 sebanyak 84 orang, jumlah ini menurun dibandingkan TA.2016 karena adanya penurunan alokasi anggaran. Jenis pelatihan yang akan dilaksanakan antara lain : Asesmen Staf PNS dan Honorer, Diklat Magang, Diklat Pim dan Diklat tata cara presentasi. d. Indikator Kinerja 4 : Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner Indikator Kinerja V.4 Menurunnya SDM aparatur yang indisipliner

Satuan Persentase

Target 25,00

Realisasi 81,82

Capaian 327,27

Cara menghitung indikator ini adalah realisasi jumlah SDM aparatur indisipliner pada TA. 2015 adalah 44 orang dan TA. 2016 ditargetkan turun 25 % atau 33 orang.

Sekretariat BPPI

41



Pada TA. 2016 telah dilaksanakan rekapitulasi absensi, rekapitulasi pegawai indisipliner, rekapitulasi pegawai yang mendapat hukuman disiplin, sosialisasi PP 53 tentang hukuman disiplin dan pengumuman pegawai yang terlambat bulanan. rekapitulasi daftar hadir pegawai BPPI berkala setiap bulan, memberikan hasil rekapitulasi kepada masing-masing unit tentang pegawai yang melakukan tindakan indisipliner sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010. Jumlah Pegawai yang melakukan Indisiplinerkarena Alpa murni, jam kerjanya kurang dari 7,5 jam pada tahun 2016 ditargetkan sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, dan terealisasi sejumlah 8 (delapan) orang pegawai indisipliner, terdiri dari : (a) Pusat

: 2 (dua) orang Pegawai

(b) Balai Besar

: 1 (satu) orang Pegawai

(c) Baristand

: 5 (lima) orang Pegawai

Dari Jumlah tersebut : (a) Indsipliner tingkat ringan : 6 (enam) orang pegawai (b) Indispliner tingkat sedang : (c) Indisipliner tingkat berat : 2 (dua) orang pegawai Pada pegawai yang telah melakukan tindakan indispliner tersebut telah dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan berlaku. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya : Tabel 3.19 Perbandingan Jumlah Pegawai Indisipliner 2013-2016

Tahun 2013 2014 2015 2016

Jumlah Pegawai Indisipliner 60 29 44 8

Penurunan secara signifikan tersebut disebabkan pemberlakuan secara tegas Permen 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 98MINDPER/11/2015 tentang Mekanisme Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang mengatur pengurangan tunjangan kinerja jika seorang pegawai dikenai hukuman disiplin. Melalui pemberlakuan Peraturan Kemenperin ini secara konsisten diharapkan pegawai yang indisipliner akan semakin berkurang ditahun mendatang. Proses rekapitulasi masih menggunakan cara-cara manual dan sederhana, perlu dibuat sistem aplikasi yang bisa berjalan secara otomatis untuk mempermudah proses. Sekretariat BPPI

42



Diharapkan pada tahun 2017, jumlah pegawai yang indispliner akan semakin menurun dan disiplin PNS semakin meningkat. Disiplin PNS tidak akan hanya dinilai dari jumlah jam kerja dan alpa, melainkan juga dari sisi kinerja pegawai tersebut, namun demikian rekapitulasi jumlah jam kerja dan alpa merupakan salah satu parameter penting kinerja pegawai, sehingga mekanisme penilaiannya akan terus disempurnakan. 6. Sasaran Kegiatan VI : Meningkatnya Budaya Kerja Berbasis 5K dan K3 di Lingkungan BPPI Indikator Kinerja 1 : Penerapan Program Kerja 5K Indikator Kinerja VI.1 Penerapan Budaya Kerja K3

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Balai Besar

11

11

100%

Cara menghitung indikator ini adalah berdasarkan jumlah Balai Besar yang mengimplementasikan K3. Penerapan budaya kerja 5K+K3 dengan Grading System, terlaksananya Koordinasi Pengembangan Pedoman Budaya Kerja 5K pada Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, dan Kedisiplinan dengan Grading System mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Nomor 02/SJ-IND/PER/2/2009 tentang Pedoman Teknis Penerapan Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, Kedisiplinan (5K) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pada tahun 2016 diterapkan kebijakan baru yaitu Penilaian 5K berdasarkan Grading System tingkat Balai Besar dan Baristand. Penerapan baru tersebut disamakan dengan pola yang dilaksanakan di satuan kerja pusat yaitu dilaksanakannya sistem penilaian dengan penilaian grading biru, hijau dan kuning. Agar aturan main sistem penilaian budaya kerja 5K grading system tersebut sama maka dibuat sistematika penilaian yang telah disepakati yaitu penilaian dengan bobot 60% penilaian pada area laboratorium dan 40% penilaian pada area administrasi. Selain itu diperlukan upaya-upaya penyempurnaan dalam penerapan budaya kerja 5K baik pada tingkat Pusat, Balai Besar dan Baristand salah satunya dengan menyebarluaskan informasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Budaya Kerja 5K+K3 pada balai besar dan baristand yang dibuat dalam bentuk buku sehingga dapat diedarkan secara merata ke semua Balai Besar, Baristand dan unit pusat di lingkungan BPPI. Konvensi Budaya Kerja 5K dengan melaksanakan

kegiatan Konvensi

Budaya Kerja 5K. Maksud kegiatan pelaksanaan Konvensi Budaya Kerja 5K

Sekretariat BPPI

43



(Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, Kedisiplinan) adalah untuk memberikan arah dan persamaan persepsi dalam melaksanakan budaya kerja 5K sehingga dapat memberikan gambaran strategis, metode, proses dan sasaran penerapan pada Unit Kerja dalam lingkungan BPPI. Telah ditetapkan hasil Konvensi Budaya Kerja 5K sebagai berikut : Juara I Samarinda; Juara II BBKK; Juara III Palembang . Bimbingan Teknis K3 Laboratorium, melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Budaya Kerja K3 Laboratorium. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Budaya Kerja K3 Laboratorium merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3). Budaya Kerja K3 di Laboratorium penting diterapkan guna mencegah dan mengurangi resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi akibat kurangnya kesadaran pengelola laboratorium untuk menerapkan sistem budaya kerja K3. Tidak hanya itu, infrastruktur laboratorium, penggunaan bahan kimia berbahaya, peralatan gelas dan instrumentasi khusus dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bila ditata dengan cara yang tidak tepat. Penerapan dan pelaksanaan Budaya Kerja K3 adalah salah satu bentuk upaya menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Sosialisasi arsip dengan melakukan Sosialisasi Arsip dengan maksud dan tujuan terselenggaranya acara Sosialisasi tersebut adalah untuk menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kearsipan. Sosialisasi tersebut membahas teori dan kebijakan terbaru tentang kearsipan dan melakukan praktek cara menentukan Kode Klasifikasi arsip, pemilahan arsip aktif dan pemberkasan arsip in aktif dengan mengundang tim arsip dari Biro Umum sehingga kebijakan terbaru mengenai kearsipan dapat tersampaikan karena para peserta sosialisasi adalah para pegawai dari Sekretariat BPPI, Pusat, BBIA dan BBKK. Dari kegiatan Penerapan Budaya Kerja 5K+K3 diperoleh hasil bahwa dari 11 Balai Besar, 11 Baristand dan BSI yang menerapkan Budaya kerja 5K + K3 diperoleh hasil: - Grading Kuning maknanya telah melaksanakan budaya kerja 3K yaitu Sekretariat BPPI

44



keteraturan, kerapihan dan kebersihan: 2 Satker, yaitu BBIA dan BBT. - Grading Hijau maknanya telah melaksanakan budaya kerja 3K yaitu keteraturan, kerapihan dan kebersihan, kelestarian : 11 Satker, yaitu BBTPPI, B4T, Baristand Lampung, Baristand Medan, Baristand Banjarbaru, Baristand Manado, BBIHP, Baristand Ambon, BBK, BBKKP, Baristand Aceh. - Grading Biru maknanya telah melaksanakan budaya kerja 5K yaitu keteraturan, kerapihan, kebersihan, kelestarian, kedisiplinan dan Service Excellent : 10 Satker, yaitu Baristand Palembang, Baristand Samarinda, BBKK, Baristand Padang, BSI, BBLM, Baristand Pontianak, BBPK, BBKB, Baristand Surabaya. Pada Tahun 2014 metode yang digunakan masih menggunakan metode yang lama yaitu dengan cara menyeleksi secara ketat risalah yang disusun oleh masing-masing Balai Besar dan Baristand kemudian menentukan pemenang presentasi Risalah 5K unit-unit kerja dari kelompok Balai Besar dan Baristand Industri dengan melakukan seleksi materi konvensi 5K yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing unit kemudian dipresentasikan risalah penerapan 5K Tahun 2014 semester II di hadapan dewan juri konvensi 5K serta menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 5K, selain itu memberikan gambaran kondisi unit sebelum pelaksanaan 5K dan kondisi unit sesudah penerapan 5K Tahun 2014. Pada tahun 2015 Metode yang digunakan dalam melaksanakan Konvensi 5K adalah dengan mempersiapkan oleh masing-masing unit dengan cara mempresentasikan lokus tempat penerapan 5K pada area kerja di hadapan Dewan juri Konvensi 5K dan menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 5K, kondisi unit sebelum pelaksanaan 5K dan kondisi unit sesudah penerapan 5K tahun 2015. Adapun hasil Konvensi Budaya Kerja 5K Tingkat Balai sebanyak 23 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPI. Pelaksanaan Konvensi Budaya Kerja 5K pada tahun 2016 mengalami perubahan sistem penilaian yaitu tidak lagi membuat risalah dan menentukan lokus area tempat penerapan budaya 5K namun penilaian dilakukan dengan metode penilaian dari kuantitas menuju kualitas yaitu penilaian dengan Grading System dengan cara:  Grading Kuning: Keteraturan (K1), kerapihan (K2) dan Kebersihan (K3);  Grading Hijau : Keteraturan (K1), Kerapihan (K2), kebersihan (K3) dan Kelestarian (K4); Sekretariat BPPI

45



 Grading Biru: Keteraturan (K1), Kerapihan (K2), Kebersihan (K3), Kelestarian (K4), Kedisiplinan (K5) dan Service Excellent. Kemudian Tahapan Penilaian Grading System tersebut dibagi menjadi beberapa Zona yaitu Laboratorium, ruang Peneliti dan sistem budaya kerja K3 (penilaian area laboratorium sebesar 60%) dan Ruang administrasi yang terdiri dari area kerja pegawai, ruang rapat, halaman, tempat umum bersama seperti mushola, toilet, dapur dan ruang pelayanan (penilaian area administrasi sebesar 40%). Adapun hasil penilaian dengan grading system adalah sebagai berikut:  Grading Kuning : BBIA dan BBT  Grading Hijau : BBTPPI, B4T, Baristand Lampung, Baristand Medan, Baristand Banjarbaru, Baristand Manado, BBIHP, Baristand Ambon, BBK, BBKKP, Baristand Aceh  Grading Biru : Baristand Palembang, Baristand Samarinda, BBKK, Baristand Padang, BSI, BBLM, Baristand Pontianak, BBPK, BBKB, Baristand Surabaya Pada Konvensi 5K TA. 2016 Balai yang mendapat Grading Biru dipertandingkan dengan melakukan presentasi dengan cara melakukan pemaparan apa yang sudah dilakukan oleh unit kerjanya dari sisi efisiensi dan produktivitas. Kendala yang diperoleh di lapangan, walaupun teori dan buku pedoman teknis sudah disosialisasikan dan sudah melakukan in house training serta dilakukan pendampingan ke seluruh Balai Besar dan Baristand namun masih ada balai yang mendapat grading kuning yang diakibatkan karena kurangnya kesadaran SDM dalam menerapkan budaya kerja 5K+K3. Rencana di tahun 2017, untuk 2 Balai yang mendapat grading kuning, akan didorong untuk melakukan improvement agar bisa naik menjadi grading hijau, sedangkan 10 Balai yang sudah mendapatkan grading Biru diharapkan dapat mengikuti perlombaan Sinovik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RBdi tahun 2017 (karena nilai produktivitas dan efisiensi yang digunakan sudah baik)

Sekretariat BPPI

46



3.2 REALISASI KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2016 realisasi keuangan pada kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri meliputi: Tabel 3.20 Realisasi Anggaran per komponen TA. 2016 Realisasi No.

1

2

3

4

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU(000)

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri Koordinasi Pemantauan Dan Pelaporan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Entitas Akuntansi Di Lingkungan Wilayah Unit Kerja Eselon I BPKIMI Workshop Rekonsiliasi Dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Pada Satker Vertikal Bppi Sebagai Entitas Akuntansi Eselon I Kemenperin Semester II TA 2015 Workshop Rekonsiliasi Dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Pada Satker Vertikal Bppi Sebagai Entitas Eselon I Kemenperin Semester I TA 2016 Koordinasi Perencanaan Kerja Dan Anggaran BPPI

TOTAL

%

40.648.907

38.526.750.466

94,78

265.650.000

251.783.070

90,60

235.500.000

223.206.900

92,70

266.150.000

252.256.970

82,24

406.546.000

385.324.299

86,70

5 6 7 8 9

Rapat Kerja BPPI TA 2016 Pra Rapat Kerja BPPI Ta 2016 Penyusunan Program BPPI Ta 2017 Penyusunan Kebijakan Riset BPPI Penajaman Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri

269.560.000 249.386.000 227.798.000 268.616.000 313.309.000

255.488.968 236.368.051 215.906.944 254.594.245 296.954.270

92,32 90,08 82,45 75,60 92,72

10

Penyusunan Review Renstra Tahun 20152019

249.074.000

236.072.337

91,25

11

Koordinasi Pembinaan Dan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Peraturan Keuangan Dan Perbendaharaan Satker Vertikal Bpkimi Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Anggaran Dan Perbendaharaan

220.068.000

208.580.450

95,22

151.590.000

143.677.002

92,70

Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Dalam Rangka Tata Tertib Pengelolaan Di Lingkungan Satker Vertikal BPKIMI Bimbingan Teknis Pembinaan Tertib Administrasi Pengelolaan BMN

316.805.000

300.267.779

97,82

156.280.000

148.122.184

92,65

Koordinasi Pembinaan Dan Pemantauan Pengelolaan Pnbp Dan Pemeliharaan Blu Pada Satker Vertikal BPKIMI Workshop Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Yang Bersumber Dari PNBP Koordinasi Pemantauan Dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

312.670.000

296.348.626

96,21

100.384.000

95.143.955

88,02

217.090.000

205.757.902

96,57

12 13

14 15 16 17

Sekretariat BPPI

47



Realisasi No. 18


PAGU(000)

TOTAL

%

129.780.000

123.005.484

84,11

270.790.000

256.654.762

92,65

20

Konsinyering Evaluasi Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Dilingkungan BPPI Koordinasi Pembinaan Dan Pemantauan Pengelolaan Persediaan Satker Vertikal BPPI Monitoring Dan Evaluasi Program BPPI

522.922.000

495.625.472

96,70

21

Konsinyering Monev

239.968.000

227.441.670

88,37

22

Workshop Pelaporan Kegiatan Di Lingkungan BPPI (Sulawesi Selatan) Bimtek Evaluasi Kinerja Dan Perencanaan

272.116.000

257.911.545

96,38

60.734.000

57.563.685

89,36

Workshop Penerapan SPIP Di Lingkungan Bppi Review Hasil Penerapan SPIP Satker BPPI Koordinasi Penyiapan Dan Implementasi Kerjasama Teknis Dalam Dan Luar Negeri Capacity Building Dalam Skema Kerjasama Teknis Bilateral Implementasi Kerjasama Teknis Dalam Dan Luar Negeri Koordinasi Pimpinan Dengan Lembaga/Instansi/Satuan Kerja Dalam Dan Luar Negeri Forum Koordinasi Pimpinan Dengan Pemangku Kepentingan Koordinasi Pengelolaan Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja

153.700.000

145.676.860

92,65

180.310.000 821.551.000

170.897.818 778.666.038

97,02 84,67

144.300.000

136.767.540

96,57

275.175.000

260.810.865

81,94

989.707.000

938.044.295

91,59

81.774.000

77.505.397

97,39

249.721.000

236.685.564

88,02

Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Satuan Kerja Penyusunan Dan Laporan Persediaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Satuan Kerja Pusat Koordinasi Pengembangan Pedoman Budaya Kerja 5k Dan K3 Laboratorium Pembinaan Budaya Kerja 5k + K3 Laboratorium Dan Inovasinya Peningkatan Kinerja Bppi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Penyusunan Website Zona Integritas (Reformasi Birokrasi) Koordinasi Kinerja Unit Dan Sdm Konsinyering Penilaian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelantikan/Serah Terima Jabatan

307.350.000

291.306.330

94,54

37.350.000

35.400.330

82,64

290.403.000

275.243.963

91,55

326.735.000

309.679.433

96,88

279.000.000

264.436.200

88,02

41.000.000

38.859.800

96,57

350.662.000 194.209.000

332.357.444 184.071.290

85,48 97,21

81.400.000

77.150.920

93,54

Koordinasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Koordinasi Dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Sdm Program Magang Pegawai Baru

268.248.000

254.245.454

88,02

325.789.000

308.782.814

96,57

108.325.000

102.670.435

89,58

Koordinasi Evaluasi Dan Pelaksanaan Program Rintisan Gelar S3 Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koordinasi Penilaian Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

434.739.000

412.045.624

93,54

1.217.366.000

1.153.819.495

91,05

856.400.000

811.695.920

87,29

19

23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Sekretariat BPPI

48



Realisasi No. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


PAGU(000)

Pengukuhan Peneliti Utama Menjadi Profesor Riset Koordinasi Pengembangan Promosi Dan Pameran Hasil-Hasil Litbang Industri Workshop Temu Usaha Industri Pameran Di Plasa Pameran Industri Dan Fasilitasi Pameran Dalam Negeri Penerbitan Jurnal Riset Industri Volume 10 No. 1, 2, Dan 3 Tahun 2016 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pemeliharaan Sarana Dan Perlengkapan Perkantoran Layanan Operasional Pimpinan Layanan Operasional Perkantoran Layanan Operasional Arsip Dan Dokumentasi Layanan Operasional Teknologi Informasi TOTAL

TOTAL

%

15.273.000

14.475.749

98,57

307.689.000

291.627.634

89,42

206.820.000

196.023.996

88,94

124.150.000

117.669.370

94,56

186.181.000

176.462.352

72,32

23.025.489.000 681.910.000

21.823.558.474 646.314.298

96,57 97,88

921.930.000 1.198.140.000

873.805.254 1.135.597.092

96,83 95,52

12.325.000

11.681.635

94,54

231.000.000

218.941.800

96,44

40.648.907

38.526.750.466

94,78

Bila berdasarkan output realisasi TA. 2016 sebagai berikut : Tabel 3.21 Realisasi Anggaran per output TA. 2016 OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU REALISASI TOTAL Penyusunan Rencana Dan Evaluasi 40.648.907.000 38.526.750.466 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

% 94,78

Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan BPPI

2.751.589.000

2.307.064.668

83,84

Laporan Kegiatan/koordinasi/pembinaan Dan Tindak Lanjut/monev Sdm Yang Dibiina Dan Dikembangkan Kompetensinya

8.043.792.000

7.452.801.895

92,65

2.957.892.000

2.864.312.956

96,84

Publikasi Layanan Perkantoran

24.840.000 26.070.794.000

726.046.562 25.176.524.385

88,02 96,57

Dari perkembangan realisasi keuangan Sekretariat BPPI dari TA. 2016, terdapat beberapa komponen kegiatan yang realisasinya dibawah target, terutama kegiatan pada output Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan BPPI dan Publikasi, hal itu disebabkan : -

Terdapat FGD yang tidak terselenggarakan dikarena adanya pemotongan dan revisi anggaran pada pertengahan tahun sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan;

-

Beberapa alokasi honorarium narasumber tidak dapat direalisasikan;

-

Untuk publikasi hasil dari Karya Tulis Ilmiah Peneliti yang layak terbit tidak memenuhi kuota, sehingga mengurangi biaya cetakan dan honor penulisan.

Sekretariat BPPI

49

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran per indikator Perjanjian Kinerja TA. 2016


Meskipun terdapat realisasi keuangan yang tidak mencapai target, namun tidak mempengaruhi realisasi dari indikator kinerja kegiatan, sehingga meskipun realisasi keuangan hanya mencapai 94,78% realisasi indikator kinerja kegiatan dapat melebihi target hal itu disebabkan antara lain karena penetapan target yang terlalu pesimis dan adanya peraturan baru yang justru mendukung peningkatan realisasi kinerja. Dari perkembangan realisasi keuangan Sekretariat BPPI dari TA. 2012-2016, TA. 2016 merupakan realisasi tertinggi mencapai 94,78 dan TA. 2014 yang terendah TA. 2014 hanya mencapai 62,36%. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Sekretariat BPPI

50


Laporan Kinerja Sekretariat BPPI T.A 2016 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 -

2012

PAGU (000)

2013

2014

2015

2016

33.574.346.000 38.237.502.000 52.439.064.000 39.130.949.000 40.648.907.000

Realisasi Keuangan(000) 29.882.296.536 28.056.768.000 32.703.222.000 34.842.690.000 38.526.750.466 Pesentase Realisasi

89,00% PAGU (000)

73,38%

62,36%

Realisasi Keuangan(000)

89,04%

94,78%

Pesentase Realisasi

Gambar 5 Realisasi Keuangan BPPI 2012-2016

Sedangkan bila dibandingkan antara realisasi dan target, antara TA 2012-2016 hanya TA 2016 saja yang dapat melampaui target, tahun anggaran sebelumnya realisasi selalu dibawah target yang ditetapkan. Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2012-2016 PAGU

2012 33.574.346.000

2013 38.237.502.000

2014 52.439.064.000

Target

91,64%

93,92%

95,00%

Realisasi Keuangan Pesentase Realisasi

29.882.296.536 89,00%

8.056.768.000 73,38%

2015 39.130.949.000 93,39%

32.703.222.000 62,36%

92,00%

34.842.690.000 89,04%

2016 40.648.907.000 38.526.750.466 94,78%

Bila dibandingkan Satker eselon II di lingkungan BPPI, realisasi keuangan kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri realisasinya berada di urutan ke- 12 dari 28 Satker, daftarnya sebagai berikut : Tabel 3.24 Realisasi Keuangan Kegiatan di Lingkungan BPPI TA. 2016 No.

Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

576.657.149.000

538.722.205.554

93,42

1

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

26.744.861.000

26.478.864.676

98,81

56.945.112.000

46.861.411.795

98,45

2

Sekretariat BPPI

51



No. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh Riset Dan Ambon Riset Dan Palembang Riset Dan Samarinda Riset Dan Padang Riset Dan Pontianak Riset Dan Medan

Standardisasi Bidang Industri Standardisasi Bidang Industri Standardisasi Bidang Industri Standardisasi Bidang Industri Standardisasi Bidang Industri Standardisasi Bidang Industri

Pagu

Realisasi

%

18.754.722.000

18.634.167.823

98,39

22.549.673.000

22.181.754.941

97,14

8.850.770.000

8.571.781.901

96,85

9.192.638.000

8.875.554.483

96,55

22.301.257.000

21.968.321.705

96,49

25.842.309.000

23.938.380.972

96,42

7.166.391.000

6.893.184.260

96,19

29.021.337.000

27.452.640.883

95,52

22.540.358.000

22.366.648.421

95,03

40.648.907.000

38.526.750.466

94,78

25.267.527.000

23.951.449.639

94,28

22.438.417.000

21.730.575.621

88,86

47.865.899.000

43.740.870.312

88,84

13.320.546.000

11.803.231.217

88,61

11.232.954.000

11.096.783.140

98,79%

21.427.873.000

21.125.250.062

98,59%

12.533.132.000

12.223.207.101

97,53%

12.148.835.000

11.793.368.063

97,07%

12.416.557.000

11.979.740.952

96,48%

14.512.360.000

13.960.791.183

96,20%

14.012.188.000

13.335.146.073

95,17%

14.054.895.000

13.300.201.310

94,63%

12.073.733.000

11.358.193.353

94,07%

18.950.946.000

17.460.933.993

92,14%

27

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung

17.208.440.000

13.813.764.272

80,27%

28

Balai Sertifikasi Industri

16.634.512.000

13.299.236.937

79,95%

Sekretariat BPPI

52



Dalam realisasi keuangan pada TA. 2016 target realisasi anggaran adalah sebesar 92,00%, dan kegiatan


Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri realisasinya 94, 78% telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun kendala secara umum yang dialami dalam proses pelaksanan kegiatan adalah : - Beberapa kegiatan terhambat pelaksanaannya karena adanya revisi dan penghematan anggaran di pertengahan tahun anggaran; - Lemahnya koordinasi antar pengelola kegiatan dengan pengelola keuangan yang berakibat pada kurang lancarnya penyediaan keuangan (cash flow); - Beberapa kegiatan FGD tidak dapat terlaksana karena adanya penghematan dan revisi anggaran; - Beberapa kegiatan menggunakan narasumber internal sehingga terdapat sisa anggaran belanja honorarium narasumber - Komposisi struktur anggaran yang masih bertumpu pada kegiatan swakelola sementara SDM yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan sangat tergantung pada kapasitas kemampuan SDM. Perbaikan yang dilaksankan pada perencanaan TA. 2017 antar lain adalah : - Perbaikan perencanaan kegiatan pada Tahun Anggaran yang akan datang dengan memperhitungkan realisasi Tahun Anggaran saat ini; - Koordinator dan pelaksana kegiatan agar melaksanakan kegiatan secara disiplin sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang diajukan awal tahun; - Perbaikan perencanaan kegiatan dengan memperhitungkan realisasi TA. 2016; - Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Sekretariat BPPI

53

Bab IV Penutup


BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Pada TA. 2016 Kegiatan


Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPI untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta Renstra BPPI 2015-2019. Dari evaluasi kinerja secara mandiri (self assesment), dari 6 (enam) sasaran yang ditetapkan hampir seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja 100%, namun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Pengukuran Pencapaian Sasaran dari 6 (enam) Sasaran Kegiatan terdapat 13 (tiga belas) indikator dan seluruhnya telah mencapai target. Adapun gambaran kinerja selama TA 2016 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Kebijakan dan Program BPPI yang Berkualitas dan Berkelanjutan a) Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan dari target 99,00% yang dapat terealisasi sebesar 99,81% orang dengan capaian 100,82%; b) Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran dengan target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran dari target 98,00% yang dapat terealisasi sebesar 98,60% dengan capaian 100,61%; 2. Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel a) Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian dari target 92,00% yang dapat terealisasi sebesar 97,72% dengan capaian 106,22%; b) Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggarandari target 85,00% yang dapat terealisasi sebesar 99,33% dengan capaian 116,86%; c) Tertib Administrasi Pengelolaan BMNdari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri; Sekretariat BPPI

54


Bab IV Penutup

a) Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi dari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; b) Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri dari target 3 kerja sama yang dapat terealisasi sebesar 3 kerja sama dengan capaian 100,00%; 4. Publikasi dan Implementasi a) Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri secara elektronik dari target 3 jurnal yang dapat terealisasi sebesar 3 jurnal dengan capaian 100,00%; 5. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur a) SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3 dari target 7 orang yang dapat terealisasi sebesar 7 orang dengan capaian 100,00%; b) SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan dari target 85,00% yang dapat terealisasi sebesar 88,00% dengan capaian 103,53%; c) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur di Tupoksi Masing-Masing dari target 95,00% yang dapat terealisasi sebesar 111,88% dengan capaian 117,77%; d) Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner target 25,00%

yang dapat

terealisasi sebesar 81,82% dengan capaian 327,27%; 6. Meningkatnya Budaya Kerja Berbasis 5K dan K3 di Lingkungan BPPI a) Penerapan Budaya Kerja K3 target 11 Balai Besar yang dapat terealisasi sebesar 11 Balai Besar dengan capaian 100,00%. B. Permasalahan Dan Kendala 1. Terdapat beberapa indikator yang targetnya terlalu pesimis yang menyebabkan realisasi diatas 100%; 2. Pelaksana dan Koordinator Kegiatan dalam menyusun perencanaan kegiatan, kurang memperhitungkan adanya kebijakan pemotongan atau revisi anggaran, sehingga realisasi keuangan tidak maksimal mekipun mencapai target. C. Saran Dan Rekomendasi Saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya adalah : 1.

Dalam penyusunan target hendaknya realistis disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kemungkinan yang akan terjadi pada tahun anggaran selanjutnya. Sehingga target yang disusun tidak terlalu optimis atau pesimis;

Sekretariat BPPI

55


2.

Bab IV Penutup

Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan para penanggung jawab kegiatan perlu penyusunan perencanaan yang lebih baik dan pelaksanaannya tepat waktu, serta konsisten terhadap rencana yang telah ditetapkan;

3.

Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat BPPI.

Sekretariat BPPI

56

lampiran

LAMPIRAN

lampiran

Rencana Aksi TA. 2016

lampiran

Sekretariat BPPI

lampiran

Sekretariat BPPI

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2016

Recommend Documents