LAPORAN KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2016

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2017

Laporan Kinerja Tahun 2016

Ikhtisar Eksekutif

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 merupakan pelaksanaan amanah UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja (LK), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 bertujuan untuk mengetahui pencapaian target pada unit kerja di lingkungan BPPI yaitu keberhasilan capaian yang terukur setiap tahunnya, berdasarkan Rencana Kinerja yang disusun tahun 2016 disamping peran strategisnya dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset. Berpedoman kepada mekanisme yang berlaku, penyusunan Laporan Kinerja BPPI tahun 2016, mengacu kepada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian. Laporan Kinerja merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja BPPI, karena laporan ini memuat rencana kerja (performance plan) berdasarkan rencana strategis yang telah dirumuskan, capaian kinerja (result performance) dan kendala yang dihadapi selama tahun 2016. Beberapa kendala yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian output kinerja tidak dapat ditangani oleh internal BPPI karena merupakan kewenangan pihak lain. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil yang dicapai. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi bagi Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPI dan Unit Kerja yang terkait. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kepada para pihak yang telah membantu hingga diselesaikannya penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 8 Februari 2017 Kepala BPPI ,

Haris Munandar N.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

i


Ikhtisar Eksekutif

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di bidang penelitian dan pengembangan industri yang mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian. Selama Tahun 2015, BPPI telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan dalam rangka untuk mendukung pembangunan industri Nasional. Berikut kinerja BPPI selama tahun 2016. Sasaran Strategis BPPI Tahun 2016 terdiri dari : 1. Meningkatnya investasi sektor industri, dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas, target 5,85 persen dengan realisasi sebesar 17,53 persen atau capaian sebesar 299,66 persen; 2. Meningkatnya penerapan standar, dengan capaian indikator kinerja yaitu Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib, target 5 persen dengan realisasi sebesar 13,07 persen atau capaian sebesar 261,40 persen; 3. Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut: a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri, target 20 persen dengan realisasi -12,90 persen atau capaian sebesar -0,65 persen; b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri, target 20 persen dengan realisasi sebesar 2,78% atau capaian sebesar 0,14 persen; c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri, target 20 persen dengan capaiansebanyak 7,14 persen atau sebesar -35,70 persen; 4. Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi, target 40 persen dengan realisasi sebanyak 12,04 persen atau capaian sebesar 30,10 persen; b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau, target 10 kebijakan dan infrastruktur dengan capaian sebanyak 12 kebijakan dan infrastruktur atau sebesar 120,00 persen 5. Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri, dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

ii


Ikhtisar Eksekutif

Balai, target 18 paket peralatan dengan capaian sebanyak 19 peralatan atau sebesar 10,56 persen; 6. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri, dengan indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan, target indkes 3,5 dengan capaian indeks 3,5atau sebesar 100,00 persen; 7. Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM, target 275 orang, dengan capaian sebanyak 292 orang atau sebesar 106,18%. Realisasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri sebesar Rp 538.722.205.554,00 dari Pagu Rp 576.657.149.000,- atau sebesar 93,42%, dengan uraian kegiatan sebagai berikut : 1. Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri Pagu sebesar Rp 7.166.391.000telah direalisasikan sebesar Rp 6.893.184.260,-atau sebesar 96,19 %; 2. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri pagu anggaran sebesar Rp 13.316.546.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 11.803.231.217,- atau sebesar 88,64%%; 3. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Pagu sebesar Rp 8.850.770.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 8.571.781.901,- atau 96,85%; 4. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 40.648.907.000,-telah direalisasikan sebesar Rp 38.526.750.466,- atau 94,78%; 5. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektualmemiliki Pagu sebesar Rp 9.192.638.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 8.875.554.483,- atau 96,55%; 6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang dilaksanakan 11 Balai Besar mempunyai Anggaran Pagu DIPA tahun 2015 sebesar Rp 320.271.472.000,- dengan realisasi sebesar Rp 299.305.086.788,- atau sebesar 94,32 %; 7. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri yang dilaksanakan oleh 11 Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri Anggaran Pagu Dipa sebesar Rp 160.571.913.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 151.447.379.502,- atau 94,32%; 8. Sertifikasi Industri Anggaran Pagu Dipa sebesar Rp 16.634.512.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 13.299.236.937,- atau 79,95%.


iii


Daftar Isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................1 A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.............................................................................................1 B. Peran Strategis Organisasi .......................................................................................................... 2 C. Struktur Organisasi ......................................................................................................................3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................................................... 7 A. Rencana Strategis BPPI ................................................................................................................ 7 B. Rencana Kinerja BPPI Tahun 2014 ............................................................................................. 15 C. Rencana Anggaran .....................................................................................................................16 D. Dokumen Penetapan Kinerja .....................................................................................................16 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................. 18 A. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................................. 18 B. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................................. 47 BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................ 55

LAMPIRAN Pengukuran Kinerja BPPI TA 2016


v


Bab I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) mengalami perubahahan nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, tugas dan fungsi BPPI lebih dititikberatkan kepada kegiatan Litbang. Berdasarkan Perpres tersebut, BPPI mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, BPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri; 2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri; 3. Pemantauan,

evaluasi,

dan

pelaporan

pelaksanaan

penelitian,

pengkajian,

dan

pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri; 4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPPI didukung 5 (lima) unit kerja setingkat Eselon II di pusat dan 23 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa daerah.


1


Bab I Pendahuluan

1.2. Peran Strategis Organisasi Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kemenperin telah menetapkan Visi dan Misi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 31.1 tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin Tahun 2015-2019. Visi pembangunan industri tahun 2015 – 2019 adalah “Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang tertuang dalam 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut: 1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan; 2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; 3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya-upaya yang dijabarkan ke dalam peta strategi 2015 – 2019 yang mengakomodir perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis yaitu: 1) Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional; 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; 3) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri; 4) Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian Nasional; 5) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri; 6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri; 7) Menguatnya struktur industri. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019, arah kebijakan pembangunan industri nasional yang menjadi program prioritas Kemenperin adalah : 1) Penumbuhan populasi industri, dan 3) Peningkatan daya saing dan produktivitas. Untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

2


Bab I Pendahuluan

mendorong program prioritas tersebut, BPPI diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasi program peningkatan daya saing dan produktivitas industri. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset. Di samping memiliki peran strategis tersebut, BPPI juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas jasa bagi pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM), baik melalui produk kebijakannya (hasil litbang makro) maupun produk hasil litbang mikro (terapan) seperti hasil riset, standardisasi dan sertifikasi, pengujian serta rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri. Untuk mewujudkan peran litbang dalam rangka mendukung Pengembangan Industri Nasional khususnya mendukung pengembangan industri prioritas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri terus diperkuat sehingga dapat menghasilkan litbang yang implementatif. Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yang menjadi program BPPI bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri melalui perumusan kebijakan strategis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri dan meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uji komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru, proses produksi, energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja serta sarana dan prasarana industri sebagai faktor pendukung berhasilnya pembangunan industri.

1.3. Struktur Organisasi Berdasarkan Permenperin No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, untuk mendukung tugas dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian, BPPI didukung oleh Sekretariat Badan dan 4 (empat) satuan kerja pusat dengan tugas masing-masing sebagai berikut : 1)

Sekretariat Badan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;

2)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi


3


Bab I Pendahuluan

industri, jasa industri, serta promosi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri; 3)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup, manajemen energi dan air;

4)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang;

5)

Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, pengembangan standardisasi industri. Selain unit kerja pusat, BPPI juga didukung oleh 23 (dua puluh tiga) Unit Pelayanan Teknis

(UPT) di berbagai daerah yang terdiri dari 11 unit (sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) dan Balai Sertifikasi Industri yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Satker tersebut mempunyai peranan yang penting sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam mendukung tugas dan fungsi BPPI, unit kerja pusat dan UPT daerah saling berkolaborasi. Unit kerja pusat berperan sebagai perumus kebijakan dan regulasi secara makro, sedangkan UPT daerah berperan sebagai unit yang melaksanakan kebijakan secara teknis operasional dan memberikan layanan teknis kepada dunia industri. Kegiatan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Balai Besar dan 11 (sebelas) Baristand Industri tersebut adalah kegiatan litbang yang bersifat mikro yang pada umumnya merupakan kegiatan litbang terapan, riset, standardisasi dan sertifikasi di bidang industri. Masing-masing Balai Besar dan Baristand Industri memiliki kompetensi inti seperti terlihat pada Tabel dibawah ini: Tabel 1.1 Kompetensi Inti Balai Besar Industri

1. 2. 3. 4. 5.

Balai Besar

Kompetensi Inti

Tekstil (BBT), Bandung Bahan dan Barang Teknik (B4T), Bandung Logam dan Mesin (BBLM), Bandung Keramik (BBK), Bandung Pulp dan Kertas (BBPK), Bandung

Desain Struktur dan Permukaan Tekstil Quality Assurance untuk teknologi pengelasan bawah air, instrumentasi virtual & material teknik/maju berbasis polimer Desain Proses dan Produk engineering (fokus: peralatan energi dan tooling) Material Engineering for Electric & Structural Ceramic Bioengineering untuk pulp dan kertas


4


Bab I Pendahuluan

Balai Besar 6. 7.

Industri Agro (BBIA), Bogor Kimia dan Kemasan (BBKK), Jakarta 8. Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), Semarang 9. Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP), Yogyakarta 10. Kerajinan dan Batik (BBKB), Yogyakarta 11. Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Makassar

Kompetensi Inti Komponen aktif bahan alami komoditas agro Fine Chemical & Degradable Packaging Design Teknologi terapan untuk pengendalian buangan industri

Desain bahan dan konstruksi sepatu Desain dan bahan baku baru untuk produk-produk kerajinan dan batik Proses produksi dan teknologi terapan untuk pengolahan kakao

Tabel 1.2 Fokus Balai Riset dan Standardisasi Industri Baristand Industri

Fokus

1. 2.

Aceh Medan

Rempah dan Minyak Atsiri Mesin dan Peralatan Pabrik

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Padang Palembang Lampung Surabaya Banjarbaru Samarinda Pontianak Manado Ambon

Makanan Tradisional Karet Komponen Teknis Tepung Industri Agro Mesin Listrik & Peralatan Listrik Teknologi pengolahan kayu, rotan, dan bambu Hasil Perikanan dan Perkebunan Bahan baku kosmetik alami dan pangan semi basah Teknologi Pengolahan Palma Teknologi Pengolahan Hasil Laut

Beberapa Balai Besar dan Baristand industri ada yang telah memiliki status Badan Layanan Umum (BLU). Dengan berstatus BLU, Balai tersebut dapat secara cepat memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat dan dapat mengelola aset dan keuangan secara optimal. Adapun Balai yang telah memiliki status BLU adalah: 1. Balai Besar Industri Agro 2. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik 3. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 4. Baristand Industri Lampung


5


Bab I Pendahuluan

Gambar berikut menjelaskan struktur organisasi BPPI secara lengkap: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

SEKRETARIAT BADAN

PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN IKLIM USAHA INDUSTRI

11 (sebelas) Balai Besar

11 (sebelas) Baristand Industri

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Balai Setifikasi Industri

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPI


6


Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis BPPI Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, disebutkan bahwa salah satu misi pemerintah adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dicapai melalui pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan penguasaan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan di industri untuk menghasilkan produk berdaya saing. Oleh karena itu, arah pembangunan nasional 2015 – 2019 adalah membangun keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam, SDM yang berkualitas dan kemampuan iptek. Terkait dengan daya saing, peringat indeks daya saing global Indonesia periode 20162017 merosot ke urutan ke-41 dari semula urutan ke-37 pada periode 2015-2016, menurut Global Competitiveness Index (GCI) yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF). Sedangkan menurut World Competitiveness Yearbook yang dikembangkan oleh Management Development (IMD) 2016, peringkat daya saing Indonesia turun enam peringkat dari peringkat ke-42 menjadi ke-48. Di level Asia Tenggara, peringkat Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Singapura menempati peringkat empat atau turun satu peringkat, Malaysia turun lima peringkat ke posisi 19, Thailand naik dua peringkat ke posisi 28, sedangkan Filipina turun satu peringkat ke posisi 42. Penurunan peringkat daya saing pada tahun 2016 diperkirakan disebabkan oleh penurunan peringkat yang besar dari pilar efisiensi pasar tenaga kerja, efisiensi pasar barang dan kecanggihan bisnis, penurunan yang signifikan dari indikator Perilaku Etis Perusahaan, Kualitas Pasokan Listrik, Indeks Hak Hukum, dan Kepemilikan Investor Asing. Sedangkan, menurut perspektif kemudahan berusaha pada laporan tahunan Doing Business 2017 yang dirilis Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di posisi 91 dengan skor 61,52, mengalami kenaikan 15 peringkat dibanding tahun sebelumnya,membawa Indonesia unggul dari Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kenaikan peringkat kemudahan berusaha itu berkat berbagai kemudahan perizinan dan reformasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

7



Untuk mencoba mengantisipasi berbagai tantangan global tersebut arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) BPPI mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, RPJMN tahun 2015 – 2019, dan Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Pada Renstra BPPI 2015-2019 tertuang Visi BPPI yaitu ”Menjadi lembaga penyedia rumusan kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini yang mampu menjadi katalis peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri di tingkat nasional maupun global” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, BPPI pada 5 tahun ke depan (20152019) mengemban Misi sebagai berikut: 1. Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri yang kondusif; 2. Meningkatkan peran standardisasi sebagai referensi pasar; 3. Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya saing termasuk di dalamnya perlindungan HKI; 4. Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (industri hijau); 5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan penggunaan SDA lokal melalui kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: 1. Perspektif Pemangku Kepentingan Sasaran Strategis 1: Meningkatnya investasi di sektor industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas Sasaran Strategis 2: Kuatnya Struktur Industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

8



1) Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib; 2. Perspektif Proses Internal Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri 2) Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri 3) Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi 2) Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Teknis kepada Industri dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Indeks kepuasan pelanggan.

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Peningkatan paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai. 2) Peningkatan Kompetensi SDM BPPI. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan dan Program BPPI yang Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan; 2) Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran; 3) Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Sasaran Strategis 4: Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran

Sasaran Strategis pada Renstra BPPI diatas sesuai dengan Renstra Teknokratik Kementerian Perindustrian 2015-2019 yang disusun akhir TA. 2014, yaitu Perspektif Pemangku Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

9



Kepentingan, Sasaran Strategis ke 3: Meningkatnya Investasi Di Sektor Industri. Sampai saat ini Renstra BPPI masih dalam proses review untuk menyesuaikan dengan hasil Review Restra Kementerian Perindustrian 2015-2019 versi TA. 2017. Menurut Renstra Kemenperin Tahun 20152019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 31.1/M-IND/PER/3/2015, Sasaran Strategis BPPI terdapat pada Sasaran Strategis ke-5 yaitu Meningkatnya Pengembangan Inovasi Dan Penguasaan Teknologi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pada Renstra BPPI sasaran tersebut masih termasuk Perspektif Proses Internal.

2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPPI Arah kebijakan dan strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah : 1. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju; 2. Peningkatan fasilitasi penerapan teknologi dan perlindungan HKI; 3. Peningkatan kualitas hasil litbang industri; 4. Pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan teknis SNI lingkup industri; 5. Pengembangan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang efektif; 6. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau; 7. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di industri. Berdasarkan Renstra Kemenperin Tahun 2015-2019, Program Pengembangan BPPI terdapat dalam Program VII yaitu: Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dan masuk dalam Sasaran Strategis 5 yaitu: Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri mencakup kegiatankegiatan sebagai berikut:


10



1. Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dilaksanakan oleh Sekretariat BPPI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Terwujudnya kebijakan dan program BPPI yang berkualitas dan berkelanjutan, (2) Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel, (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, (4) Sistem informasi yang handal, dan (5) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. 2. Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri Kegiatan Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yg kondusif, dan (2) Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiscal dan non-fiskal) oleh industri. 3. Pengembangan standardisasi industri. Kegiatan Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri dilaksanakan oleh Pusat Standardisasi dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya RSNI, ST, PTC, (2) Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri, (3) Tersedianya SDM dibidang Standardiasi Industri, dan (4) Tersedianya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian. 4. Pengembangan Industri Hijau Kegiatan Pengembangan Industri Hijau dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya Kebijakan Industri Hijau, (2) Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, (3) Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, dan (4) Terwujudnya Industri yang menerapkan prinsip industri hijau. 5. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Teknologi dan HKI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi Industri dan HK, (2) Tersedianya sistem dan infrastruktur audit teknologi, (3) Terfasilitasinya pemanfataan dan penerapan teknologi industri, (4) Meningkatnya motivasi berinovasi bagi peneliti dan industri, (5) Meningkatnya litbang prioritas teknologi industri, (6) Tersedianya Pembinaan Perlindungan


11



HKI di Bidang Teknologi Industri, dan (7) Terlaksananya program, monitoring, pengembangan SDM, dan operasional di bidang teknologi industri. 6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri Kegiatan Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri dilaksanakan oleh Balai-Balai di lingkungan BPPI dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri. 7. Riset dan Standardisasi Industri Kegiatan Riset dan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Baristrand di lingkungan BPPI dengan Sasaran kegiatan /output yang dihasilkan adalah (1) hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri. 8. Sertifikasi Industri Kegiatan Sertifikasi Industri dilaksanakan oleh Balai Sertifikasi Industri dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah layanan jasa teknis industri.

Strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah : 1.

Mengembangkan jejaring dengan instituisi kebijakan litbang dan teknologi terkemuka melalui organiasi internasional, kerangka kerjasama perdagangan bebas dan kemitraan dengan akademisi;

2.

Mendorong pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk mengembangkan teknologi dan memanfaatkan potensi bahan baku lokal;

3.

Mengembangkan bank data yang lengkap dan mutakhir;

4.

Meningkatkan kompentensi SDM BPPI sesuai perkembangan IPTEK Industri;

5.

Mengembangkan kapasitas kelembagaan litbang dan LPK. Selanjutnya, dalam Peta Strategi akan diuraikan langkah-langkah dalam mewujudkan

Strategi BPPI tersebut. Peta Strategi BPPI seperti pada Gambar 2.1:


12



Gambar 2 Peta Strategi BPPI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

13



Sasaran-sasaran dari Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri ini adalah sebagai berikut: 1.

Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah tumbuhnya industri pionir maupun industri strategis; dan harmonisasi kebijakan sektor industri.

2.

Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah pengembangan teknologi industri, penerapan teknologi di industri, dan penerapan HKI di industri.

3.

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah penurunan produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib.

4. Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah Standar Industri Hijau, lembaga sertifikasi industri hijau, dan pelatihan-pelatihan bagi auditor industri hijau yang tersertifikasi. 5.

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya perencanaan program dan anggaran, laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan SDM

serta layanan manajemen dalam mendukung

pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi, Standardisasi, dan Industri Hijau. 6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil penelitian dan rekayasa industri dan layanan jasa teknis industri. 7.

Riset dan Standardisasi Industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil penelitian dan rekayasa industri dan layanan jasa teknis industri.

8.

Sertifikasi Industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah layanan jasa teknis industri.


14



2.2 Rencana Kinerja BPPI Tahun 2016 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, terdiri dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut terdiri atas: 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri; 2. Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri; 3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri; 4. Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup; 5. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual; 6. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi; 7. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri; 8. Sertifikasi Industri Berdasarkan program dan kegiatan tersebut di atas maka dapat diuraikan Rencana Kinerja BPPI pada tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 2.3 Rencana Kinerja BPPI TA. 2016 No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1.

Meningkatnya Investasi Sektor Industri Meningkatnya Penerapan Standar

Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib

5,85 Persen

Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI

Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri

20 Persen

2 3

Jumlah Balai yang Difasilitasi untuk Mendukung Science Park 4

5

6

7

Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM BPPI

Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi Pertumbuhan Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai Peningkatan Kepuasan Pelanggan

Peningkatan Kompetensi SDM BPPI


5 Persen

20 Persen 20 Persen 2 Balai 40 Persen 33 Persen 22 Paket Peralatan Skala Indeks 3,5

275 Orang

15



2.3 Rencana Anggaran Pagu BPPI indikatif TA. 2016 sebesar Rp 570.876.027.000,- sedangkan Pagu definitif TA. 2016 Rp 571.876.027.000,- pada pertengan tahun terjadi revisi PNBP, revisi DIPA, dan pemotongan anggaran, sehingga

akhir

Desember

TA. 2016 Pagunya menjadi Rp

576.657.149.000,-. Pagu tersebut terdiri dari anggaran Sekretariat, 4 (empat) Pusat-Pusat, 11 (sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai Riset Standardisasi Industri dan Balai Sertifikasi Industri. Berikut rincian anggaran dari tiap-tiap satker BPPI : Tabel 2.4. Pagu Anggaran Program BPPI 2016 Program/Kegiatan Program: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Kegiatan 1: Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri Kegiatan 2: Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri Kegiatan 3: Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Kegiatan 4: Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri Kegiatan 5: Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual Kegiatan 6: Penelitian dan Pengembangan Teknologi a. Peningkatan Dan Pengembangan Teknologi b. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri c. Sertifikasi Industri

Pagu Anggaran (Rp 000,-) 576.657.149.000 7.166.391.000 13.316.546.000 8.850.770.000

40.648.907.000 9.192.638.000

320.271.472.000 160.432.457.000 16.634.512.000

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja TA. 2016 yang disesuaikan dengan IKU Renstra BPPI 2015-2019 yang merujuk pada Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian 2015-2019, dimana sasaran program lebih berorientasi outcome. Pada TA. 2016 program lanjutan quick wins dan target yang ada pada Renkin TA. 2016 mengalami perubahan karena adanya penyesuaian alokasi anggaran. Untuk Perspektif Pembelajaran Organisasi tidak


16



semua dicantumkan pada Perjanjian Kinerja eselon I, terdapat beberapa indikator yang dicantumkan di unit Eselon II. Berikut Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2016 sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2016

No. 1.

2

3

4

5

6

7

Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya Investasi Sektor Industri Meningkatnya Penerapan Standar

Indikator Kinerja

Target

Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas

5,85 Persen

5 Persen


Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri

Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau

Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau

Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM BPPI

Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai

Tingkat Kepuasan Pelanggan



20 Persen 20 Persen 20 Persen 40 Persen 10 Kebijakan dan Infrastruktur 10 Paket Peralatan

Skala Indeks 3,5

275 Orang

17


Bab III Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja Dalam mencapai visi dan misinya, BPPI melaksanakan program/kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2016-2019 dan setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BPPI. Pada TA. 2016, Perjanjian Kinerja BPPI meliputi 7 (tujuh) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu : 1.

Sasaran Strategis I: Meningkatnya Investasi Sektor Industri;

2.

Sasaran Strategis II: Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri;

3.

Sasaran Strategis III: Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI;

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau; 5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri ; 6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri; 7.

Sasaran Strategis VII : Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM; Walaupun BPPI telah menetapkan Sasaran strategis untuk Program Pengembangan

Teknologi dan Kebijakan Industri, masih terdapat beberapa sasaran strategis dalam Renstra yang tidak tercantum pada Perjanjian Kinerja eselon I BPPI. Hal ini disebabkan adanya pemilihan skala prioritas dari Sasaran Strategis yang akan ditampilkan dalam Perkin. TA. 2016. Sasasaran Strategis yang tidak dicantumkan dalam Perkin BPPI diturunkan menjadi indikator dalam Perkin Unit eselon II dibawah BPPI. Pada TA. 2016, realisasi program/kegiatan BPPI berdasarkan dokumen RPJMN 2016-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :


18



Tabel 3.6 Perkembangan Kinerja BPPI Berdasarkan Dokumen RPJM 2016-2019 No

1

2

3

Program/Kegiatan

Perencanaan Kebijakan standardisasi Industri

Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator

Meningkatnya RSNI, ST, dan PTC Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI, ST dan/atau PTC Tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC Terlaksananya pengawasan SNI, ST, dan PTC Jumlah industri yang mengikuti expo produkproduk industri hijau di dalam dan luar negeri Jumlah industri yang memperoleh informasi benefit penerapan industri hijau Jumlah Perusahaan/Balai yang mengikuti expo tingkat nasional Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi Industri

T

2015 R

T

100

120

100

2016 R Capaian (%) 102 102%

2017 T

2018 T

2019 T

100

100

100

14

30

10

10

100%

10

10

10

6

7

6

7

116%

6

6

6

3

3

3

3

100%

3

3

3

12

13

-

-

350

322

-

-

6

9

6

23

383%

4

8

200%

-

Program/kegiatan Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup seperti yang tercantum diatas merupakan program Quick Wins TA. 2015, sehingga untuk TA. 2016 sampai TA. 2019 tidak ditetapkan targetnya. Seluruh indikator kinerja TA 2016 capaiannya telah melampaui target bahkan beberapa indikator pada Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual mencapai realisasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan meningkatnya antusias industri untuk mengikuti expo dan Penghargaan Rintisan Teknologi Industri.


19



Tabel 3.7 Realisasi Kinerja IKU Renstra Kemenperin pada TA. 2016 2015 No.

Indikator Kinerja


2016

2017

2018

2019

T

R

T

R

Capaian

T

T

T

Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib

5,2%

8,00%

5,85%

17,53%

299,66%

6.49%

7.13%

7.75 %

5%

10,18%

5%

13,07%

261,40%

15%

20%

30%

Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau Indeks kepuasan pelanggan

10%

0%

20%

-12,90%

-64,50%

35%

50%

60%

10%

22,22 %

20%

2,86%

14,30%

35%

50%

60%

10%

175,00

20%

-7,14 %

-35,70%

35%

50%

60%

20%

25,00 %

40%

12,41%

31,03%

60%

80%

20%

10 Kebijia n

12

12 Kebijakan dan Infrastruktur

120.00%

54%

75%

15%

3,5

3,8

10 Kebijakan dan Infrastruktur Indeks Skala 3.5

Indeks Skala 3,5

100.00%

3.6

3.7

3.8

Peningkatan paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai Peningkatan Kompetensi SDM BPKIMI

10pkt

10pkt

18 pkt

19 pkt

105.56%

22 pkt

22 pkt

22 pkt

275

308

275 orang

292 rang

106,18 %

275 orang

275 orang

275 oran g

Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal

90%

100%

90%

99,81%

110,90%

90%

90%

90%

90%

98,46 %

90%

101,54%

112,83%

90%

90%

90%

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN S1

Meningkatnya Investasi Sektor Industri

S2

Kuatnya struktur industri

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL T1

T2

T3



Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kepada Pelaku Usaha Industri dan Masyarakat

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI L1

L2

Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan


20


Bab III Akuntabilitas Kinerja 2015

No.

L3


Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Tahun Anggaran Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran

2016

2017

2018

2019

T

R

T

R

Capaian

T

T

T

92%

96,21 %

93%

98.60%

109,56%

94%

95%

95%

75%

100%

76%

100%

131,58%

78%

79%

80%

Terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yaitu Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri & Penerapan HKI dan Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau. Penjelasan selengkapnya, khususnya indikator yang tidak mencapai target akan diulas pada bagian selanjutnya. BPPI telah menyusun Perjanjian Kinerja TA. 2016 yang disesuaikan dengan IKU Renstra BPPI 2016-2019 dan merujuk pada Renstra Kementerian 2016-2019. Untuk memonitor perkembangan capaian indikator kinerja setiap triwulan, telah disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPPI sebagaimana tabel berikut:


21

Tabel 3.8 Rencana Aksi 2016 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 4 5,85 Persen

1 1

2 Meningkatnya Investasi Sektor Industri

3 Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas

2

Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri

Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib

3


4


Progress Triwulan I Target Rencana kegiatan Fisik(%) 5 6 20 Menyiapkan usulan rekomendasi dan fasilitas fskal dan non fiskal; menyusun rancangan kebijakan untuk fasilitasi.

5 Persen

13.36

Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri

20 Persen

10

Sosialisasi kegiatan litbang ; pengumpulan matriks dan proposal litbang unggulan

30

Pengumpulan matriks dan proposal litbang unggulan; pengumpulan kertas kerja penelitian, persiapan pelaksanaan Litbang

70%

Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri

20 Persen

10

Sosialisasi kegiatan dan pengumpulan proposal Litbang yang akan diterapkan

30

Evaluasi dan penetapan Litbang yang akan diterapkan, persiapan penerapan Litbang pada industri

Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri

20 Persen

25

Bimbingan penerapan HKI hasil litbang

50

Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi

40 Persen

5

Rapat koordinasi, penetapan industri yang menjadi target asistensi, penetapan tenaga ahli


10

18 Paket Peralatan

0

Skala Indeks 3,5

275 Orang

Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau

5

Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri


6

Meningkatnya Layanan Jasa Teknis Tingkat Kepuasan Pelanggan kepada Industri

7

Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM

Peningkatan Kompetensi SDM

Identifikasi SNI, ST dan/atau PTC yang akan diberlakukan wajib; koordinasi dengan direktorat terkait

Rencana Aksi Progress Triwulan II Progress Triwulan III Target Target Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan Fisik(%) Fisik(%) 7 8 9 10 50 Identifikasi industri 75 Fasilitasi industri untuk yang akan diusulkan mendapatkan insentif untuk mendapatkan fiskal dan non fiskal; insentif fiskal dan non pembahasan rancangan fiskal; pembahasan kebijakan. rancangan kebijakan.

42.76

Rapat koordinasi dengan stakeholders terkait; pembahasan SNI, ST dan/atau PTC yang akan diberlakukan wajib

55

Progress Triwulan IV Target Rencana Kegiatan Fisik(%) 11 12 100 Penetapan industri yang mendapatkan insentif fiskal dan non fiskal; penetapan peraturan Menteri, Evaluasi peningkatan investasi sektor industri.

Rapat koordinasi dengan stakeholders terkait; pembahasan SNI, ST dan/atau PTC yang akan diberlakukan wajib

100

Penyusunan dan penetapan Permen tentang pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC wajib; Evaluasi nilai impor untuk komoditi SNI, ST, dan/atau PTC wajib.

Pelaksanaan kegiatan Litbang

100

Pelaksanaan Litbang, workshop dan diseminasi.

70

Penerapan Litbang pada industri

100

workshop dan sosialisasi hasil penerapan litbang,

Bimbingan penerapan HKI hasil litbang ; sosialisasi Fasilitasi software paten, pelatihan patent drafting

65

Bimbingan penerapan HKI hasil litbang; sosialisasi fasilitasi software paten;konsultansi proses pengajuan paten; fasilitasi pendaftaran paten ke Kemenkum HAM

100

konsultansi proses pengajuan paten; fasilitasi pendaftaran paten ke Kemenkum HAM, penyusunan laporan

20

Koordinasi dengan industri; melakukan asistensi dalam rangka konservasi energi

65

Koordinasi dengan industri; melakukan asistensi dalam rangka konservasi energi

100

Evaluasi hasil asistensi kepada industri

koordinasi dengan pihak terkait; penetapan narasumber dan rekruitmen panitia teknis perumusan standar industri hijau

40

Pengumpulan data primer dan sekunder, survey, penyusunan draft kebijakan

69

Pembahasan draft kebijakan dengan stakeholders terkait

100

Finalisasi kebijakan dan penetapan menjadi Peraturan Menteri Perindustrian

pengumpulan data/ chek list spesifikasi alat

40

Pengumpulan data/ chek list spesifikasi alat; pengadaan barang dan jasa

75

pengadaan barang dan jasa; pembelian peralatan

100

penyelesaian pembelian peralatan

15

penyusunan kuesioner dan penetapan calon responden

50

penyebaran kuesioner dan rekapitulasi data hasil kuesioner

75

penyebaran kuesioner dan rekapitulasi data hasil kuesioner

100

Rekapitulasi data akhir dan penyusunan laporan

15

penetapan diklat yang akan dilakukan selama tahun 2015; identifikasi calon peserta diklat

45

Koordinasi dengan pihak terkait; penyelenggaraan training

65

Koordinasi dengan pihak terkait; penyelenggaraan training

100

Penyelesaian training, kelulusan yang mendapat beasiswa S3



Tabel 3.9 Realisasi Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2016 Per Triwulan Rencana Aksi

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Progress fisik Triwulan I(%) T

T

R

Progress fisik Triwulan III(%) T

R

Progress fisik Triwulan IV(%) T

R

Realisasi Kinerja

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1



5,85 Persen

20

22.19

50

70

75

90.2

100

100

2



5 Persen

13.36

13.03

42.76

50.64

55

60.2

100

100

13,07%

3



20 Persen

10

10

30

25

70

75

100

100

-12,90%


20 Persen

10

10

30

25

70

70

100

100

2,86%

Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi

20 Persen

25

66

50

70

65

70

100

100

-7,14%

40 Persen

5

5.25

20

25

65

70

100

100

12,41%



10

10

40

48.33

69

74

100

100

12

Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri


18 Paket Peralatan

0

3

40

48.33

75

65.32

100

100

19

Skala Indeks 3,5

15

15

50

62.71

75

78

100

100

Skala Indeks 3,5


Peningkatan Kompetensi SDM

275 Orang

15

18

45

48.36

65

66.55

100

100

292

4

5

6

7


3

R

Progress fisik Triwulan II(%)



13 17,53%

23



Secara fisik semua kegiatan sudah terealisasi, namun pada beberapa indikator realisasinya tidak mencapai target. Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya investasi sektor industri Indikator Kinerja I.1

Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas

Target

Realisasi

% Capaian

5,85%

17,53%

299,66%

Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas dihitung dari jumlah investasi industri yang mengajukan permohonan fasilitas fiskal (Tax Holiday & Tax Allowance). Angka perhitungan diambil dari total nilai investasi industri yang mendapatkan fasilitas fiskal (Tax Holiday & Tax Allowance) pada tahun 2016 dibagi dengan total investasi bidang industri pada tahun 2016 dan dijadikan dalam bentuk Persentase. Hingga bulan Desember 2016, total nilai investasi industri yang telah mendapatkan Tax Allowance sebesar Rp. 56,8 Trilyun. Nilai investasi tersebut dihitung dari investasi 25 perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas fiskal Tax Allowance hingga bulan Desember 2016. Sedangkan total investasi bidang industri pada tahun 2016 sebesar 324 Trilyun. Dengan demikian investasi industri yang mendapatkan Tax Allowance sebesar 17,53% dari total investasi bidang industri. Nilai investasi pada indikator ini hanya bisa dihitung dari investasi industri yang memanfaatkan fasilitas Tax Allowance, karena pada tahun 2016 belum ada perusahaan yang mengajukan fasilitas Tax Holiday. Secara keseluruhan, capaian/realisasi dari indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan antara lain adalah: - Menyusun rekomendasi untuk usulan fasilitas fiskal (Tax Allowance dan Tax Holiday); - Pengeluaran surat rekomendasi terkait fasilitas fiskal; - Mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas fiskal kepada Kementerian Keuangan; - Rekapitulasi data industri pioneer dan industri prioritas yang mengajukan fasilitas fiskal; - Kalkulasi nilai investasi industri pionir dan industri prioritas yang mengajukan fasilitas fiskal hingga Desember 2016. Diharapkan pada tahun mendatang, nilai investasi dapat lebih ditingkatkan dengan penambahan jumlah industri yang memanfaatkan fasilitas fiskal berupa Tax Holiday dan Tax Allowance


24



2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya penerapan standar Indikator Kinerja II.1

Target

Realisasi

% Capaian

5%

13,07%

261,40%


Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis II adalah Rasio Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib pada tahun 2016 yaitu sebanyak 103 SNI Wajib. Cara perhitungan indikator ini adalah dengan membandingkan nilai impor tahun 2016 untuk komoditi produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC telah diberlakukan secara wajib dengan nilai impor pada tahun sebelumnya pada periode yang sama tahun 2015. Data yang digunakan hanya sampai bulan Oktober 2016 mengingat ketersediaan data di BPS. Data dibandingkan dengan nilai impor pada periode Januari – Oktober 2015. Berdasarkan data BPS, nilai impor periode Jan-Okt 2015 sebesar 4.510.318.312 US$ sedangkan pada periode Jan-Okt 2016 sebesar 3.921.021.204 US$. Dengan demikian terjadi penurunan nilai impor sebesar 13,07%. Nilai impor dihitung dari impor komoditi 103 SNI wajib (tidak termasuk biskuit, kompor 2 dan 3 tungku) dengan 227 nomor HS. Realisasi untuk indikator ini sebesar 13,07%, telah melebihi sasaran yaitu sebesar 5%. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain adalah: - Penyusunan skema sertifikasi; - Peningkatan kemampuan SDM melalui berbagai pelatihan; - Penyiapan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK); - Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK dalam rangka pemberlakuan SNI wajib; - Pengawasan pemberlakuan SNI; - Monitoring dan rekapitulasi nilai impor produk ber-SNI Wajib secara regular dengan menggunakan data sekunder dari Pusdatin dan BPS; Kebijakan standardisasi, khusunya penerapan SNI wajib dapat menurunkan jumlah impor khususnya produk yang di bawah standar dengan harga yang murah. Dengan berkurangnya impor, industri dalam negeri diharapkan dapat mengisi kebutuhan domestik dengan standar yang baik. Dengan adanya standar, akses pasar untuk ekspor juga akan terbuka terlebih di era perdagangan bebas ASEAN. Dalam 5 tahun terakhir, nilai impor menunjukkan trend yang terus turun walaupun persentase penurunannya setiap tahun bervariasi dan naik turun. Perkembangan nilai impor selama 5 tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

25



Tabel 3.10 Perkembangan Nilai Impor Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

Nilai impor (US$)

7.589.614.656

6.665.342.575

5.755.186.300

5.107.861.555

3.921.021.204

% penurunan

-

12,18

13,66

11.25

13,07

Selain telah berhasil mencapai target penurunan impor, selama TA. 2016 Pusat Standardisasi Industri juga telah menghasilkan berbagai output kegiatan, diantaranya telah dikonsensuskan sebanyak 102 RSNI; telah ditunjuk LPK untuk 103 SNI Wajib yang terdiri dari 38 LSPro dan 75 Lab. Uji; telah disusun 6 (enam) Skema Sertifikasi Mutu Produk yaitu : tangki air silinder vertikal, air mineral, produk melamin, biskuit, baja tulangan, dan pipa saringan untuk sumur air tanah; dan telah ditetapkan 35 regulasi teknis terkait dengan SNI. Dalam rangka menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing industri, Kementerian Perindustrian memberlakukan SNI secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib tentu saja memerlukan dukungan dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji sehingga Kementerian Perindustrian menunjuk kedua lembaga ini. Dari tahun 2014-2016, regulasi SNI wajib, LSPro dan Sertifikat Penggunaan Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2015 ke 2016 dimana jumlah laboratorium uji mengalami penurunan karena adanya pencabutan penunjukan laboratorium uji luar negeri untuk produk mainan dan tekstil. Tabel 3.11 Perkembangan SNI Wajib Jumlah SNI Wajib Laboratorium Penguji LsPro SPPT SNI

2014 97 121 34 1.353

2015 102 124 38 1.367

2016 103 75 38 1.472

Dalam pencapaian target Rasio Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya : a. Infrastruktur Laboratorium Penguji yang belum mampu mendukung sepenuhnya pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC b. Belum siapnya IKM dalam pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC c. Belum semua Peraturan Menteri Pemberlakuan SNI Wajib memiliki Skema Sertifikasi, dari 105 SNI wajib baru 31 yang tersedia Skema Sertifikasinya. Agar kendala tersebut diatas tidak terjadi lagi di tahun mendatang, perlu dilakukan beberapa langkah berikut, diantaranya:


26



a. Diperlukan pembahasan secara regular untuk penyusunan skema sertifikasi untuk semua produk yang SNInya akan dan telah diberlakukan secara wajib. b. Perlu ditingkatkan peran serta KT/SKT dalam mengusulkan dan merumuskan RSNI untuk menunjang program pemerintah dan tersedianya RSNI untuk menunjang program pemerintah dan tersedianya SNI bidang industri yang dibutuhkan melalui pengumpulan kebutuhan standar dengan mengacu kepada neraca perdagangan setiap komoditi atau perjanjian kerjasama ekonomi. c. Perlu ditingkatkan pengawasan SNI wajib.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri Indikator Kinerja III.1 Pertumbuhan pengembangan teknologi industri

Target

Realisasi

% Capaian

20%

-12,90%

-64,50%

Indikator Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri dilihat dari pelaksanaan litbang dan aplikasi hasil litbang berdasarkan program prioritas dan intermediasi hasil litbang. Pertumbuhan dihitung dari peningkatan jumlah litbang yang siap diterapkan, yang dilaksanakan pada tahun 2016 dibandingkan dengan litbang siap terap yang dilaksanakan pada tahun 2015. Adapun kriteria litbang yang siap diterapkan adalah : a. Hasil Litbang pada TA. 2016 yang mendukung Industri Prioritas Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). b. Hasil litbang/perekayasaan yang teknometernya mencapai minimal skala 6. Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan yang dilakukan oleh Balai Besar/Baristand Industri pada TA. 2015 adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) litbang, diharapkan pada TA. 2016 dapat naik 20 % menjadi 74 (tujuh puluh empat) hasil litbang. Namun, pada TA. 2016 pengembangan teknologi industri tidak mengalami pertumbuhan karena realisasinya hanya 54 (lima puluh empat) hasil libang yang siap diterapkan. Artinya tidak terjadi pertumbuhan jumlah litbang, malah terjadi penurunan sebanyak 12,9% sehingga realisasinya tidak mencapai target yang diharapkan.


27



Tabel 3.12 Jumlah pengembangan teknologi industri Tahun 2014 – 2016 2014

Realisasi Pengembangan Teknologi Industri

2015

2016

T

R

%

T

R

%

T

R

%

30

62

206,67

68

62

91,18%

74

54

72,97%


0,00%

-12,90%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir jumlah litbang yang siap diterapkan terus menurun dari tahun 2014-2016 sehingga tidak ada pertumbuhan pengembangan teknologi industri. Hal ini disebabkan karena berkurangnya alokasi anggaran kegiatan litbang dan meningkatnya persyaratan/kriteria kualitas litbang yang dikategorikan sebagai litbang yang siap diterapkan. Sedangkan jumlah keseluruhan hasil litbang yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat tergambar pada tabel dibawah ini :

250 200 200

200 185

182 161

150

100

50

0 2012

2013

2014

2015

2016

Gambar 3 Hasil litbang Tahun 2011-2016

Gambar diatas memperlihatkan bahwa secara kuantitas jumlah litbang yang dihasilkan oleh Balai Besar dan Baristand Industri tidak banyak mengalami banyak penurunan, namun litbang yang siap diterapkan jumlahnya terus turun dari tahun ke tahun. Pada TA. 2016, hasil litbang yang termasuk pengembangan teknologi merupakan hasil litbang yang siap diterapkan, bukan total hasil litbang yang dilaksanakan selama TA. 2016. Untuk hasil litbang yang siap diterapkan memiliki kriteria tertentu yang berbeda dengan hasil libang yang


28



dilaksanakan tiap tahun. Penambahan beberapa kriteria untuk litbang yang siap diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas litbang. Namum ternyata hal ini menyebabkan pengembangan hasil litbang untuk sampai pada tahap “siap diterapkan” cenderung terhambat dan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dikarenakan perlu pengembangan lanjutan dari hasil litbang yang membutuhkan Sumber Daya (anggaran, SDM, dan infrastruktur) yang lebih besar. Menurut Global Innovation Index(GII) pada bulan Agustus 2016 Indonesia berada pada level 88 dari 128 negara. Kondisi ini tentu saja merupakan tantangan yang harus di jawab bersama,mengingat potensi Indonesia baik dari sisi sumber daya alam maupun jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut World Economic Forum(WEF) tahun 2015 daya saing Indonesia berada pada peringkat 41, turun dari posisi ke 37. Tiga dari 12 pilar yang menjadi indikator untuk mengukur daya saing bangsa adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Pendidikan Tinggi, dimana salah satunya adalah kesiapan teknologi dan inovasi. Meningkatnya penguasaan teknologi industri merupakan upaya pengembangan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri. Hal ini tidak lepas dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan sarana prasarana litbang. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri adalah: -

Terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, dan pelayanan litbang teknologi;

-

Masih terbatasnya pemanfaatan hasil litbang di lingkungan masyarakat industri, bila dibandingkan jumlah litbang yang potensial untuk diterapkan.

-

Keterbatasan sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana litbang);

-

Masih kurangnya pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan peningkatkan kompetensi SDM Peneliti di Balai;

-

Masih terdapat peneliti/perekayasa maupun pelaku industri yang belum memahami pentingnya Kekayaan Intelektual(KI) dan cara mendaftarkan KI;

-

Masih terbatasnya dukungan peralatan laboratorium;

-

Mayoritas pelaku industri masih sangat tergantung dengan teknologi dari luar negeri;

-

Kerja sama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Industri relatif masih rendah jika dibandingkan Negara lain. Langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain :

-

Mempertajam fokus litbang lindustri yang berorientasi pada pemetaan kebutuhan usaha;


29



-

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat SDM, kelembagaan intermediasi, dan sarana litbang;

-

Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri serta pelaku industri;

-

Memperkuat kompetensi inti Balai dan memperkuat pemasaran bersama Balai;

-

Meningkatkan komersialisasi hasil litbang teknologi.

b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri Indikator Kinerja III.2 Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri

Target

Realisasi

% Capaian

20%

2,86%

14,30%

Penerapan inovasi teknologi industri dilihat dari teknologi hasil litbang yang diterapkan di industri khususnya pada IKM. Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan jumlah litbang yang diimplementasikan pada TA. 2016 dengan litbang TA. 2015. Pada TA. 2015 sebanyak 35 (tiga puluh lima) hasil litbang yang telah diterapkan di industri, untuk mencapai pertumbuhan 20%, maka ditargetkan pada TA. 2016 terdapat 42 (empat puluh dua) hasil litbang yang diterapkan pada industri. Realisasi teknologi hasil litbang yang telah diimplementasikan pada industri pada tahun 2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) hasil litbang. Walaupun terjadi peningkatan jumlah litbang yang telah diimplementasikan pada tahun 2014, namun pertumbuhan dari Penerapan inovasi teknologi industri pada TA. 2016 tidak mecapai target sebanyak 42(empat puluh delapan) hasil litbang. Pertumbuhannya hanya mencapai 2,78% atau mencapai 14,29% dari target yang ditetapkan sebesar 20%. Berikut target dan realisasi hasil litbang yang telah diimplementasikan selama 5 (lima) tahun terakhir : Tabel 3.13 Teknologi Hasil Litbang Yang Diterapkan Di Industri Target Realisasi Capaian

2012 32 33 103,13%

2013 2014 45 10 42 45 93,33% 450,00%


2015 49 35 71,43%

2016 42 36 85,71%

30



Tabel 3.14 Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri 2014 Penerapan inovasi teknologi industri

2015

2016

T

R

T

R

T

R

10

45

49

35

42

36

Pertumbuhan

-22,22%

2,86%

Bila dibanding TA. 2014-2016 realisasi TA. 2016 mengalami kenaikan, namun masih belum mampu mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya penambahan kriteria untuk meningkatkan kualitas hasil litbang. Adapun kriteria untuk litbang yang telah diimplementasikan adalah : -

Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri pada TA.2016;

-

Sudah ada bukti kerja sama/MoU dengan industri pengguna litbang;

-

Hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkan penerapan inovasi teknologi industri adalah :

-

Keterbatasan anggaran dan sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana litbang);

-

Masih kurangnya pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan satker BPPI dalam meningkatkan kompetensi SDM Peneliti di Balai;

-

Masih terbatasnya dukungan peralatan laboratorium dari segi kapasitas dan usia peralatan yang rata-rata relatif sudah tua atau rusak. Sementara itu, dalam beberapa kasus terdapat bantuan peralatan baru namun terhambat pada kemampuan operasional teknis atau daya listrik pada satker tertentu;

-

Terbatasnya

penyediaan

anggaran

Litbang

karena

untuk

menyelesaikan

program/kegiatan prioritas lainnya; -

Masih terbatasnya pemanfaatan hasil litbang di lingkungan masyarakat industri, bila dibandingkan jumlah litbang yang potensial untuk diterapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh banyak pelaku industri yang masih sangat tergantung dengan teknologi dari luar negeri dan masih terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, dan pelayanan litbang teknologi.

-

Minimnya hasil litbang yang dapat dimanfaatkan oleh mayarakat industri karena umumnya masih dalam bentuk prototype atau uji coba, sehingga menyebabkan kontribusi litbang terhadap pembangunan ekonomi masih kurang;

-

Kerja sama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Industri relatif masih rendah jika dibandingkan Negara lain;


31



-

Masih terdapat peneliti/perekayasa maupun pelaku industri yang belum memahami pentingnya HKI dan cara mendaftarkan HKI; Langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain: - Mempertajam fokus litbang lindustri yang berorientasi pada pemetaan kebutuhan usaha; - Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat SDM, kelembagaan intermediasi, dan sarana litbang; - Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri serta pelaku industri; - Memperkuat kompetensi inti Balai dan memperkuat pemasaran bersama Balai; - Meningkatkan Komersialisasi Hasil Riset Teknologi; - Meningkatkan kompetensi profesional peneliti.

c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri Indikator Kinerja III.3

Target

Realisasi

% Capaian

Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri

20%

-7,14%

-35,70%

Pertumbuhan penerapan HKI di sektor industri dilihat dari jumlah hasil litbang teknologi Balai Besar/Baristand yang difasilitasi untuk diproses perlindungannya secara hukum (paten, merek, desain, dll) pada tahun dimaksud dibandingkan dengan base line tahun 2014 yaitu 3 produk kekayaan intelektual (paten). Jika target pertumbuhan sebesar 10%, maka diharapkan sebanyak 3 produk KI/paten dapat difasilitasi pada tahun 2015. Sebanyak 14 (empat belas) paten telah difasilitasi pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015, sehingga target tercapai. Apabila target pertumbuhan sebesar 20%, maka pada tahun 2016 diharapkan sebanyak 4 (empat) paten dapat difasilitasi. Pada tahun 2016 telah dilakukan fasilitasi pendaftaran untuk 13 (tiga belas) Paten hasil litbang Balai Besar/Baristand di lingkungan Kemenperin yang siap diterapkan di industri. Dengan demikian realisasi untuk sasaran Pertumbuhan penerapan HKI di sektor industri sebesar 333,33% atau naik dari capaian tahun 2015. Selain itu di Tapkin PuslitbangTIKI, target fasilitasi pendaftaran produk KI adalah 5 produk KI/tahun. Dengan demikian, realisasi tersebut juga mencapai target Tapkin. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain adalah : bimbingan penerapan HKI hasil litbang yaitu Bimbingan Teknis Paten


32



Drafting (penulisan draft paten) yang bertujuan untuk memberikan bimbingan penulisan draft paten kepada peneliti/SDM di lingkungan Kementerian Perindustrian, Forum Mediasi Subtantif yang bertujuan untuk mempertemukan/mediasi pemeriksaan subtantif paten yang didaftarkan antara pemeriksa dan peneliti yang mengajukan, Fasilitasi software paten Matheo untuk seluruh Balai Besar dan Baristand di lingkungan BPPI, konsultansi proses pengajuan paten serta pengajuan paten ke Kemenkumham. Tabel 3.15 Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri 2014-2016 2013 Penerapan HKI di Sektor Industri Pertumbuhan

2014

2016

T

R

T

R

T

R

5

7

8

14

16

13

100,00%

-7,14%

Adapun daftar produk KI/paten hasil litbang di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2016 yang telah difasilitasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Judul Litbang yang difasilitasi Paten TA. 2016 No.

Jenis

Data Paten

Satker/Unit

Judul Invensi

Inventor

1.

Paten

P00201602637 20 April 2016

Balai Besar Kerajinan dan Batik

Pewarnaan Alam Simultan untuk Tritik Kumputan dan Sasirangan

2.

Paten

P00201603961 13 Juni 2016

Baristand Banda Aceh

Peralatan Penyulingan Minyak Atsiri Bergerak

a. Ir. Endang Pristiwati, M.Sc b. Farida, Dipl. Teks., M.Sc c. Irfa’ina R Salma, S.ST., M.Sn a. Mahlinda b. Lancy Maurina

3.

Paten

P00201603958 13 Juni 2016

Sekolah Menengah Analisis Kimia Padang

4.

Paten

P00201603959 13 Juni 2016


5.

Paten

P00201603960 13 Juni 2016


6.

Paten

P00201605950 6 Sept. 2016

Balai Riset dan Standardisasi Padang

Tinta Berbahan Dasar Kuli Terung dan Daun Inai dan Proses Pembuatannya Plastik Biodegradable Berbahan Dasar Kulit Pisang dan Proses Pembuatannya Perekat Kayu Berbahan Dasar Damar Batu dan Proses Pembuatannya Proses Pembuatan Katekin Terstandar Dari Ekstrak Gambir (Uncaria Gambir Robx.)


Darmus, S.Kom

Erlina, S.ST.

a. Yulia Arsiyelis, S.Si, MT. b. b. Fifi Yarni, S.Pd

a. Gustri Yeni b. Hendri Muchtar

33



No.

Jenis

Data Paten

Satker/Unit

7.

Paten

P00201605951 6 Sept. 2016


Alat Pelapis Sambal Balado Pada Keripik Singkong

8.

Paten

P00201605952 6 Sept. 2016


9.

Paten

P00201607497 8 November 2016

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

Komposisi Minuman (Yoghurt Drink) Berbahan Dasar Bengkungan dan Proses Pembuatannya Blok beton Ringan Selular (celular lightweight concrete)

10.

Paten

P00201607496 8 November 2016

11.

Paten

P00201608118 28 Nopember 2016

Baristand Banjarbaru

12.

Paten

P00201608119 28 Nopember 2016


13.

Paten

P00201608120 28 Nopember 2016


Judul Invensi

Sediaan cairan konsorsium bakteri untuk meningkatkan kinerja lumpur aktif industri tekstil beserta proses pembuatannya Asap cair dan tandan kosong kelapa sawit sebagai zat aktif salep kulit anti jamur dan proses pembuatannya Obat kumur dengan bahan aktif anti bakteri dari ekstrak serbuk kayu ulin Produk pupuk organik alami berbentuk pellet dan proses pembuatannya

Inventor a. b. c. d. a. b. c. d.

Yunia Anggraini M. Kasim Ahmad Susanto Rahma Fitrianti Yulia Helmi Diza Tri Wahyuningsih Wilsa Hermianti Titi Putri Ningsih

Rizma Karima S.Si

a. Evy Setiawati, S.Si, MT b. Ratri Yuli Lestari, S.Hut. M. Env a. Saibatul Hamdi, S.Hut. MP b. I Dewa Gede Putra Prabawa, S.Si

Meningkatnya jumlah produk KI (dalam hal ini paten) yang terfasilitasi disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pendaftaran atas pentingnya produk KI oleh peneliti di lingkungan Kementerian Perindustrian. Produk KI yang difasilitasi oleh PuslitbangTIKI selain paten, adalah hak cipta yang diajukan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (ST3). Pada tahun anggaran 2016, PuslitbangTIKI telah berhasil memfasilitasi pendaftaran paten sebanyak: 1.

Pendaftaran Paten

: 13 paten

2.

Percepatan Publikasi

: 11 paten

3.

Pemeriksaan Substansif

: 18 paten

4.

Sertifikat

: 6 Paten

5.

Hak Cipta

: 2 Hak Cipta

Adapun jumlah pendaftaran perlindungan HKI selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :


34



Tabel 3.17 Perbandingan Jumlah Pendaftaran Perlindungan HKI Tahun 2012-2016 Indikator Kinerja Jumlah Pendaftaran Perlindungan HKI Pertumbuhan (%)

Realisasi TA. 2012 5





-

0%

40%

100%

-7,14%

Menurut data yang dirilis World Intellectual Property Indicator tahun 2015, jumlah pendaftaran paten Indonesia mencapai 8,023, yang terdiri dari pendaftar paten dalam negeri sebanyak 702 dan pendaftar paten luar sebanyak 7321.Sedangkan untuk pengajuan hak cipta Indonesia sebanyak46.453, yang terdiri dari 34.521 pendaftar dalam negeri dan 11.931 pendaftar luar negeri. Dari angka pendaftaran paten tersebut, hanya sekitar 10% yang dilakukan oleh orang Indonesia, sisanya dilakukan oleh orang asing atau perusahaan multinasional yang ada di sini. Padahal, negara yang berdaya saing adalah negara yang bias menghasilkan paten dan litbangnya kuat. Hal ini merupakan indicator kalau Indonesia dibanjiri oleh teknologi impor. Mereka memasarkan produknya di sini lengkap dengan perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Sebagai perbandingan, di China pertumbuhan jumlah pendaftaran paten mencapai 4,5% sebanyak 2.680.900 pendaftar paten pada tahun 2014. Sedangkan USA pertumbuhan jumlah pendaftaran mencapai 12,5% sebanyak 928.177 pendaftar paten pada tahun 2014. Memperhatikan data diatas, terlihat bahwa realisasi dapat melebihi target pertumbuhan 20% pada tahun 2016. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam hal ini. Untuk meningkatkan kualitas produk KI yang akan difasilitasi oleh PuslitbangTIKI, maka dilakukan seleksi atas pendaftaran produk KI yang masuk dari unit kerja masingmasing. Kriteria seleksi terhadap pengajuan produk KI dari peneliti/fungsional dimaksud dengan memperhatikan :  Potensi komersialisasi/nilai jual dari produk KI yang diajukan  Tingkat kesiapterapan teknologi dari hasil litbang yang dihasilkan  Rencana MOU/kerjasama dengan industri  Problem solving untuk industri  Kriteria Commercialization Readiness Level (CRL) yang dibuat LIPI Prosedur pengajuan insentif fasilitasi produk KI meliputi : a. pengajuan resmi dari unit kerja untuk insentif fasilitasi produk KI yang diinginkan beserta dokumen pendukungnya untuk tahun berjalan dibatasi hingga bulan Juni 2017.


35



b. seleksi atas pengajuan pada poin a dilakukan oleh pusat c. informasi resmi atas diterima/ditolaknya pengajuan fasilitasi produk KI ke unit kerja d. pemberian insentif berupa proses dan pembiayaan pendaftaran produk KI ke Ditjen KI Kemenkumham, proses dan pembiayaan percepatan publikasi dan proses pemeriksaan oleh pemeriksa paten.

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi Indikator Kinerja IV.1

Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi

Target

Realisasi

% Capaian

40 Persen

12,41 Persen

31,03%

Salah satu azas penyelenggaraan perindustrian adalah : efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dan salah satu tujuan perindustrian adalah mewujudkan industri yang maju, berdaya saing dan mandiri serta industri hijau (Pasal 3 UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian). Untuk mewujudkan industri hijau antara lain melalui pelaksanaan manajemen energi sesuai dengan amanat pada Pasal 34 UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi merupakan salah satu Indikator untuk mendukung tujuan tersebut. Pertumbuhan dilihat dari jumlah industri yang telah menerapkan konservasi energi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 terdapat 137 perusahaan industri yang mengikuti program implementasi konservasi energi bekerjasama dengan Energy Conservation Center Japan (ECCJ). Tahun 2016 target pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi industri yang menerapkan konservasi energi sebesar 40%, artinya pada tahun 2016 diharapkan sebanyak 191 industri telah melakukan konservasi industri. Dari 191 industri yang ditargetkan, yang tercapai sebanyak 154 perusahaan industri yang telah menerapkan konservasi industri atau realisasi sebesar 80,63%. Pada tahun 2015, terdapat 137 industri yang sudah menerapkan konservasi energi, sedangkan pada tahun 2016 menjadi 154 industri yang telah menerapkan program konservasi energi. Terjadi peningkatan sebesar 12,04%, namun angka ini masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%. Tidak tercapainya target pertumbuhan sebesar 40% lebih disebabkan karena adanya efisiensi/pemotongan anggaran di tahun 2016 sehingga beberapa kegiatan bimbingan dan audit energi ke beberapa perusahaan yang menjadi target tidak dapat terlaksana. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

36



Berikut perkembangan jumlah industri yang menerapkan konservasi energi selama tahun 2014 – 2016 : Tabel 3.18 Perbandingan Industri Yang Menerapkan Konservasi Energi Tahun 2013-2015 2013 2014 2015 Industri yang menerapkan konservasi energi Target pertumbuhan (%)

110 industri

137 industri

154 industri

-

20

40

-

24,55

12,41

Realisasi pertumbuhan (%)

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi antara lain adalah : a. Implementasi konservasi energi & diversifikasi energi sektor industri; b. Penghargaan Industri Hijau c. Campaign Industri Hijau

.

Untuk mendorong upaya industri dalam menerapkan konservasi energi, Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan sebagai unit kerja yang memiliki tupoksi terkait, telah melakukan beberapa kegiatan penunjang, yaitu : a. Melakukan kajian teknologi rendah karbon (BAT) di industri b. Menyusun kebijakan implementasi konservasi energi dan diversifikasi energi sektor industri c. Memberikan pelatihan kepada pelaku industri dan stakeholder terkait dalam monitoring profil emisi GRK Permasalahan yang dihadapi sektor industri saat ini dalam kegiatan proses produksinya masih banyak menggunakan teknologi obsolete sehingga boros energi, air dan bahan baku, yang berdampak dalam peningkatan emisi GRK. Untuk mengatasi masalah tersebut sekaligus menerapkan amanat yang terkandung dalam UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah perlu memfasilitasi upaya industri untuk melakukan revitalisasi/ penggantian maupun memodifikasi peralatan/mesin dengan teknologi yang hemat dalam penggunaan sumber daya alam termasuk energi. Selain itu, untuk meningkatkan industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, Pemerintah dalam hal ini Kemenperin telah memberikan penghargaan industri hijau kepada 129 Perusahaan industri. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 16 Desember 2016.


37



b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau Indikator Kinerja IV.2

Target

Realisasi

% Capaian


10 kebijakan dan infrastruktur

12 kebijakan dan infrastruktur

120,00%

Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbagai langkah serius telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengembangkan industri hijau. Puncaknya adalah dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, yang kemudian menghasilkan Undang – Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas disebutkan bahwa salah satu tujuan perindustrian nasional adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, maju, serta Industri Hijau. Kebijakan Industri Hijau kemudian diatur lebih jauh lagi dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035. Indikator ini dihitung dari jumlah kebijakan dan/atau infrastruktur industri yang disusun untuk menunjang penerapan industri hijau. Pada tahun 2016 telah dihasilkan 22 (dua puluh dua) kebijakan dan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut : a. Kebijakan implementasi konservasi energi dan diversifikasi energi sektor industri, sebanyak 4 kebijakan b. Kebijakan pengelolaan sumber daya air di sektor industri c. Standar industri hijau, sebanyak 7 standar Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain adalah koordinasi dengan industri, para narasumber serta dinas/instansi terkait, dan penetapan panitia teknis perumusan standar industri hijau, penyusunan dan pembahasan kebijakan. Pencapaian kinerja untuk indikator ini mencapai 220 persen, yaitu dari target 10 kebijakan/infrastruktur terealisasi 22 kebijakan/infrastruktur. Tabel 3.19 Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau yang dihasilkan Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau Target Realisasi (%)


2014 12

2015 12

10 120%

10 120%

38



Hingga tahun 2016, telah disahkan 8 (delapan) Standar Industri Hijau (SIH) yaitu: Ubin Keramik; Tekstil Pencelupan, Pencapan dan Penyempurnaan; Semen Portland; Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas; Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer; Susu Bubuk, Karet Remah (Crumb Rubber); dan Karet Konvensional (Ribbed Smoked Sheet Rubber/RSS). Dan akan terus bertambah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015 - 2035. Pada tahun 2016 telah tercapai konsensus untuk 10 (sepuluh) Rancangan Akhir Standar Industri Hijau (RASIH) yaitu untuk industri: Kaca Lembaran, Kaca Pengaman Dilapisi, Kaca Pengaman Diperkeras, Kemasan dari Kaca, Industri Barang Lainnya dari Kaca, Penyamakan Kulit, Pengawetan Kulit, Gula Kristal Putih, Baja batangan (long product), dan baja lembaran (flat product). Selain itu, di tahun 2016 sebenarnya juga telah tersusun RSIH untuk Oleokimia Dasar; namun berdasarkan evaluasi dan diskusi antara Puslitbang IHLH dengan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), maka akan dilakukan pembahasan ulang terhadap RSIH dimaksud di tahun mendatang. RSIH Oleokimia Dasar direncanakan akan dipecah menjadi 3 (tiga) sub kelompok yaitu Fatty Acid-Glycerin, Methyl Ester-Glycerin, dan Fatty Alcohol. Kendala terbesar dalam penyusunan SIH adalah minimnya ketersediaan data baik data primer dan sekunder. Data tersebut sangat diperlukan dalam menyusun baseline untuk penetapan batasan awal kriteria dalam RSIH. Kebanyakan perusahaan industri menyampaikan data yang tidak faktual dan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan misleading terhadap batasan yang akan disusun. Minimnya penganggaran untuk survey juga mempersulit tim penyusun untuk memperoleh data yang representatif. Selain itu, ketersediaan benchmark atau best practice sebagai acuan masih sangat sedikit. Sistem label ramah lingkungan, ekolabel, atau standar lingkungan lainnya di negara-negara maju tidak serta merta dapat dijadikan acuan dalam penetapan batasan dalam RSIH. Skema standar yang paling mendekati skema SIH adalah China Cleaner Production Standard yang dikeluarkan oleh Ministry of Environmental Protection (MEP) of China. Namun, berbeda dengan sistem SIH, CCPS mengenal sistem rating: bronze, silver, dan gold. Pada tahun 2017 diharapkan kesemua RASIH tersebut akan dapat ditetapkan menjadi SIH melalui peraturan menteri perindustrian. Selain itu, juga diharapkan bahwa pembahasan RSIH untuk Fatty Acid-Glycerin, Methyl Ester-Glycerin, dan Fatty Alcohol dapat mencapai kata konsensus. Direncanakan juga, akan dilakukan perumusan SIH untuk 3 (tiga) kelompok industri dari sektor elektronika, transportasi, dan makanan (kopi). Di tahun yang sama, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

39



berjalan secara paralel proses sertifikasi industri hijau sebagai bentuk pilot project penerapan industri hijau secara penuh di tahun 2018 mendatang.

5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Indikator Kinerja V

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai

18 Paket Peralatan

19 Paket Peralatan

105,56%

Balai Besar serta Balai Riset dan Standardisasi Industri merupakan unit kerja dibawah BPPI yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri sesuai dengan kompetensi inti dan fokus masing-masing. Untuk menunjang tugas tersebut, terutama dalam melakukan kegiatan penelitian dan pelayanan jasa teknis seperti pengujian, kalibrasi, perekayasaan, dan lain-lain dibutuhkan berbagai sarana dan peralatan pendukung. Dalam melaksanakan tugas yang sangat kompleks dan menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka Satker tersebut sesuai tupoksinya dituntut semakin proaktif, kreatif dan inovatif dalam melakukan pengembangan strategi layanan balai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukungnya untuk meningkatkan kemampuan balai. Indikator kinerja ini dihitung dari jumlah pengadaan paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai yang telah dilakukan. Adapun target yang ditetapkan adalah sebanyak 18 (delapan belas) paket Peralatan untuk Balai Besar dan Baristand Industri. Realisasi TA. 2016 sebanyak 19 (sembilan belas) balai telah melakukan pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukungnya, atau realisasi mencapai 105, 56%. Berikut Balai Besar dan Baristand Industri yang telah melakukan pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukungnya : 1.

Balai Besar Logam dan Mesin, sebanyak 4 paket peralatan

2.

Balai Besar Kimia dan Kemasan, sebanyak 5 paket peralatan

3.

Balai Besar Pulp dan Kertas, sebanyak 5 paket peralatan

4.

Balai Besar Kulit, Kerajinan dan Plastik, sebanyak 1 paket peralatan

5.

Balai Besar Kerajinan dan Batik, sebanyak 2 paket peralatan

6.

Balai Besar Keramik, sebanyak 1 paket peralatan

7.

Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, sebanyak 1 paket peralatan


40



8.

Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, sebanyak 3 paket peralatan

9.

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, sebanyak 1 paket peralatan

10. Baristand Industri Aceh, sebanyak 1 paket peralatan 11. Baristand Industri Medan, sebanyak 1 paket peralatan 12. Baristand Industri Padang, sebanyak 5 paket peralatan 13. Baristand Industri Palembang, sebanyak 1 paket peralatan 14. Baristand Industri Lampung, sebanyak 1 paket peralatan 15. Baristand Industri Surabaya, sebanyak 7 paket peralatan 16. Baristand Industri Pontianak, sebanyak 4 paket peralatan 17. Baristand Industri Samarinda, sebanyak 1 paket peralatan 18. Baristand Industri Banjarbaru, sebanyak 9 paket peralatan 19. Baristand Industri Ambon, sebanyak 1 paket peralatan Bila dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah paket pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukungnya. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pelanggan dan jenis jasa layanan yang dilakukan balai sehingga perlu pengadaan peralatan baru. Disamping itu juga disebabkan karena banyaknya peralatan yang perlu diperbaharui sehingga produktivitas layanan tetap dapat berjalan secara optimal. Berikut perbandingan jumlah paket pengadaan tahun 2015-2016 : Tabel 3.20 Realisasi pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukung Target pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukung (paket) Realisasi (paket)

2015 10

2016 18

10

19

Sebagian besar peralatan laboratorium yang dibeli dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan litbang dan juga penerapan SNI wajib. Beberapa Balai Besar dan Baristand Industri juga melakukan rehabilitasi gedung dan infrastruktur lainnya dalam rangka meningkatkan layanan kepada dunia industri.

6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri Indikator Kinerja VI



Target

Realisasi

% Capaian

Indeks 3,5

Indeks 3,5

100,00%

41



Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat, khususnya dunia industri. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan adalah melalui pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah tingkat kepuasan pelanggan yang diukur berdasarkan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan Balai Besar/Baristand/Balai Sertifikasi Industri dengan menggunakan metode tertentu melalui kuesioner yang telah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Adapun target yang ditetapkan adalah skala indeks 3,5 dengan range indeks 1-4. Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi instansi penyedia jasa layanan. Dengan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, maka dapat diketahui sejauh mana kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Balai Besar dan Baristand Industri di Lingkungan BPPI sebagai instansi penyelenggara jasa layanan teknis perlu mengetahui kualitas pelayan yangtelah diberikan salah satunya melalui tingkat kepuasan pelanggan. Pada umumnya Satker di lingkungan BPPI mengukur kepuasan pelanggan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan yang dapat mengukur tingkat harapan dan kinerja pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan. Kuesioner diberikan kepada seluruh pelanggan yang telah mendapatkan jasa layanan teknis berupa Pengujian, Sertifikasi, Pelatihan, dan RBPI. Sampai Desember 2016, berdasarkan seluruh kuesioner yang telah dikumpulkan, dari 2925 responden rata-rata tingkat kepuasan dari 23 balai yang ada di lingkungan BPPI (11 Balai Besar, 11 Baristand Industri dan 1 Balai Sertifikasi Industri) telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu Skala Indeks 3,5 (realisasi 100%). Realisasi tahun 2016 lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang ada, terutama keterbatasan SDM, kemampuan peralatan, dan masih terbatas. Hal ini menyebabkan adanya komplain dari pelanggan karena delivery time yang melebihi standar pelayanan maksimum (SPM), dan keluhan-keluhan lainnya. Selain itu, belum semua balai memiliki sistem informasi yang dapat menginformasikan kepada pelanggan tentang status layanan yang sedang dikerjakan. Tabel 3.21 Indeks Kepuasan Pelanggan Target Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1-4) Realisasi (skala 1-4)


2015 3,5 3,8

2016 3,5 3,5 42



Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah penyusunan kuesioner, penyebaran kuesioner, rekapitulasi hasil kuesioner dan perhitungan skala indeks kepuasan pelanggan. Adapun kendala dari pengukuran indeks kepuasan pelanggan ini adalah: - Prosedur Pengaduan Masyarakat belum ada ketentuan bakunya; - Sosialisasi atau promosi hasil litbang dan pelayanan jasa teknis Balai kepada industri masih belum maksimal; - Kuesioner di Satker yang belum diseragamkan; - Kompetensi SDM Pelayanan Publik perlu ditingkatkan; - Data responden belum mewakili jumlah sampel yang diharapkan, disebabkan hanya sedikit pelanggan yang bersedia mengisi survey kepuasan pelanggan. Langkah antisipatif yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang adalah : - Me-review SOP pengaduan masyarakat; - Meningkatkan promosi, publikasi, diseminasi, dan sosialisasi jasa layanan teknis terhadap masyarakat industri dan penambahan ruang lingkup pengujian; - Diusahakan peningkatan jumlah pelanggan yang mengisi survey melalui strategistrategi pemasaran; - Meningkatkan pelayanan terhadap publik untuk mendapatkan kepercayaan dan mencapai kepuasan pelanggan; - Perlunya diadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM Pelayanan Publik; - Meningkatkan komunikasi kepada pelanggan terhadap pentingnya evaluasi tingkat kepuasan pelanggan untuk perbaikan pelayanan jasa teknis. Nilai indeks kepuasan pelanggan tersebut diharapkan memacu Satker untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM Indikator Kinerja VII

Peningkatan kompetensi SDM BPPI

Jumlah

Target

Realisasi

% Capaian

275 Orang

292 Orang

106,18%

Pada TA. 2016 dari jumlah pegawai BPPI sebanyak 2.233. orang, ditargetkan 275(dua ratus tujuh puluh lima) orang atau 12,32% pegawai dapat meningkat kompetensi di Tupoksi masing-masing. Diharapkan pegawai BPPI bukan hanya besar secara jumlah, tapi harus


43



diiringi dengan kompetensi yang mumpuni. Untuk itu perlu dilakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai BPPI, baik itu pelatihan teknis maupun pelatihan manajerial dan struktural. Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan/assessment/magang/pelatihan/diklat teknis atau fungsional yang mendapat sertifikat adalah 261 (dua ratus enam puluh satu) orang dari 9 (sembilan) kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi yang diiselenggarakan oleh Sekretariat BPPI, yaitu : (a) Inhouse Training Bahasa Inggris Diikuti oleh 35(tiga puluh lima) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Pelatihan Bahasa Inggris terbagi menjadi 3 (tiga) level antara lain Elementry, Pre Intermediate, dan Business Communication yang berdasarkan pada kemampuan masing-masing peserta yang terlihat dalam hasil Placement Test sebelum pelatihan dilaksanakan. Materi pelatihan untuk level Elementry

dan Pre Intermediate difokuskan pada

penggunaan grammar, pronounciation, dan memperbanyak perbendaharaan kata serta meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa inggris. Sedangkan pada level Business Communication difokuskan pada peningkatan kemampuan peserta untuk menyajikan materi presentasi dan karya tulis dalam menggunakan bahasa inggris yang baik dan benar. Hasil dari pelatihan ini : - Meningkatkan kemampuan komunikasi peserta dengan menggunakan bahasa inggris terutama dalam membuat materi presentasi dan membuat karya tulis. - Meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berkomunikasi dengan bahasa inggris. - Peserta dapat memahami penggunaan grammar, pronounciation, dan memperbanyak perbendaharaan kata. (b) Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Diikuti oleh 12(dua belas) orang PNS di lingkungan BPPI yang terdiri dari para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Koordinator Kegiatan. Materi pelatihan ini adalah memperdalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya mengenai peraturan pengadaan barang dan jasa

pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa dengan

pendayagunaan produksi dalam negeri dan Usaha Kecil dan dengan dana pinjaman/hibah luar negeri, e-procurement, e-tendering (PERKA LKPP Nomor 1 tahun 2015) dan ecatalogue serta pada akhir diklat ini dilakukan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa. Hasil Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa antara lain: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

44



- Peserta dapat memahami mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya mengenai peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memahami penggunaan e-procurement, e-tendering dan ecatalogue. - Terdapat 6 (enam) orang peserta yang telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. (c) Focus Group Discussion (FGD) pengadaan barang dan jasa Diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi FGD ini adalah sosialisasi tentang Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyusunan dokumen pengadaan jasa akomodasi/hotel. Hasil dari FGD pengadaan barang dan jasa adalah telah tersusunya dokumen standar Pengadaan Paket Meeting Akomodasi dan Konsumsi untuk kegiatan (hotel). (d) Diklat Public Speaking and Communication Skills Diikuti oleh 3(tiga) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalah menciptakan dan menjaga kesan pertama yang positif; tampil lebih alami dan santai saat memberi presentasi; mengkomunikasikan ide dengan jelas dan berwibawa, menjual ide dan menginspirasi orang lain. Pelatihan harus ditindaklanjuti di tempat unit masingmasing dgn memberikan penugasan kepada yang bersangkutan. (e) Inhouse Training ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) Diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang PNS di lingkungan Sekretariat BPPI, Puslitbang KIUI, Puslitbang TIKI, Puslitbang IHLH dan Pusat Standardisasi Industri. Adapun materi pelatihan ini adalah mengenai pentingnya manajemen mutu, sejarah ISO, perbedaan ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015, dan cara mengimplementasikannya. Hasil pelatihan antara lain: peserta memahami konsep persyaratan, perubahan, penyusunan konsep, dan mempersiapkan resertifikasi ISO 9001:2015 (f) Inhouse Training Presentasi Memukau for Business Professional Pelatihan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) orang pegawai di lingkungan Sekretariat BPPI, Puslitbang KIUI, Puslitbang IHLH, Pusat Standardisasi Industri, Balai Besar Kimia dan Kemasan dan Balai Besar Industri Agro. Materi yang disampaikan pada pelatihan ini meliputi mendesain Presentasi yang efektif dan powerful, membawakan Presentasi yang efektif dan meyakinkan. Adapun hasil pelatihan yakni sebagai berikut: - Peserta dapat membuat desain powerpoint yang visual, efektif, dan powerful secara cepat.


45



- Dapat menyampaikan presentasi yang efektif, meyakinkan, dan atraktif sehingga pesan dapat tersampaikan ke Audience. (g) Assessment Pejabat Struktural Es. IV di Lingkungan BPPI Diikuti oleh 90(sembilan puluh) orang PNS di lingkungan BPPI. Hasil Assessment adalah 7 (tujuh) orang atau 7,78% memenuhi tuntutan dan potensial untuk posisi di atasnya dan 42 (empat puluh dua) orang atau 46,66% memenuhi tunhtutan dan potensial untuk posisi di atasnya dengan catatan dan 34 (tiga puluh empat) orang atau 37,78% belum memenuhi tuntutan untuk posissi di atasnya, namun fit untuk posissi saat ini serta 7 (tujuh) orang atau 7,78% belum fit untuk posissi saat ini, namun dipertimbangkan untuk rotasi ke Unit Kerja lain. (h) Capacity Building di Lingkungan Seketariat BPPI Diikuti oleh 56(lima puluh enam) orang pegawai di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalah membangun kepribadian dan membentuk kepribadian; etika komunikasi, managemen diri dan kesadaran diri; mengendalikan emosi, membangun karakter yang berorientasi pada pelayanan prima. (i)

Magang di Perusahaan Industri Diikuti oleh 15(lima belas) orang PNS di lingkungan BPPI. Peserta dibagi kedalam 3(tiga) kelompok dan melaksankan magang di 3 perusahaan yaitu PT. Panasonic Manufacturing Industry, PT. Furukawa Optical Solutions Indonesia dan PT. Indogravure. Berisi pembekalan peserta Magang; Works Study and Job Training; Evaluasi dan Presentasi.

Indikator ini dihitung dari Persentase antara realisasi dengan target SDM aparatur yang mendapatkan

sertifikat.

Adapun

target

SDM

aparatur

yang

mengikuti

pendidikan/assessment/magang/pelatihan/diklat teknis atau fungsional yang mendapat sertifikat pada TA. 2016 adalah 261 orang. Pada TA. 2016 Sekretariat memfasilitasi 9(sembilan) kegiatan

pendidikan/

assessment/magang/pelatihan/diklat teknis atau fungsional yang diikuti oleh 292 orang peserta. Apabila dibandingkan, maka pelatihan untuk peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :


46



Tabel 3.22 PerbandinganSDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing TA. 2012-2016 Indikator Kinerja Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing

2012 112

Capaian TA. 2013 2014

2016

295

292

301

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program ini adalah belum dilakukannya analisa kebutuhan diklat sehingga program pelatihan yang dirancang masih bersifat general, belum adanya komitmen pimpinan dalam mengembangkan kompetensi SDM-nya, belum adanya kesadaran dari PNS untuk mengembangkan kompetensinya. Diharapkan pada TA. 2017 sudah dilakukan analisa kebutuhan diklat sehingga pelatihan yang akan diselenggarakan dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat meningkatkan kompetensi SDM. Pembinaan dan pelatihan pegawai ditargetkan pada TA. 2017 sebanyak 84 orang, jumlah ini menurun dibandingkan TA.2016 karena adanya penurunan alokasi anggaran. Jenis pelatihan yang akan dilaksanakan antara lain : Asessment Staf PNS dan Honorer, Diklat Magang, Diklat PIM dan Diklat tata cara presentasi.

3.2 Akuntabilitas Keuangan Pagu definitif Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2016 adalah Rp 571.876.027.000,00 dengan adanya penambahan pagu dikarenakan adanya penambahan PNBP dan hibah pada bulan agustus TA. 2016 Pagunya menjadi 586.495.763.000,00. Dengan adanya penghematan yang berakibat pada pemotongan anggaran pada akhir TA. 2016 Pagunya akhirnya menjadi Rp 576.657.149.000,00. Dari pagu tersebut, target realisasi keuangan Kementerian Perindustrian adalah sebesar 95,96%, namun Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2016 realisasinya mencapai 93,42% sehingga tidak mencapai target. Berdasarkan perjanjian kinerja, maka realisasinya adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Sektor Industri, menggunakan alokasi anggaran kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri dengan pagu Rp 7.166.391.000,00 atau 1,24% dari total pagu dengan realisasi 96,19%. 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri, menggunakan alokasi anggaran kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri dengan pagu Rp 13.320.546.000,00 atau 2,31% dari total pagu dengan realisasi 88,61%. Realisasi tidak mencapai target karena beberapa kegiatan tertunda karena menunggu revisi, beberapa kali pemotongan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak


47



dapat terlaksana, kurangnya manajemen perencanaan sehingga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu, beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di hotel tetapi karena keterbatasan waktu pelaksanaan (pelaksanaan menjelang akhir tahun/bulan Desember) sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor. 3. Terdapat tiga sasaran strategis dengan pagu alokasi kegiatan yang sama yaitu : Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI; Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri; serta Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri, ketiganya menggunakan alokasi anggaran kegiatan: Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual; Penelitian Dan Pengembangan Teknologi; Riset dan Standardisasi Bidang Industri; serta Sertifikasi Industri. Sasaran-sasaran strategis tersebut menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp 506.607.535.000,00 atau 93,34% dari total pagu dengan realisasi 87,86%. Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan/revisi anggaran pada akhir tahun menyebabkan realisasi terhambat dari segi waktu pelaksanaan, terdapat Satker yang target penerimaannya tidak tercapai, adanya gagal lelang kegiatan pembangunan laboratorium di Satker BLU BBIA, keterlambatan dalam memulai aktivitas pelaksanaan anggaran. 4. Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau, sasaran strategis ini menggunakan alokasi anggaran kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri dengan pagu Rp 8.850.770.000,00 atau 1,53% dari total pagu dengan realisasi 96,85%. 5. Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM, sasaran strategis ini menggunakan alokasi anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri dengan pagu Rp 40.648.907.000,00 atau 7,05% dari total pagu dengan realisasi 94,78%. Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan anggaran dan keterbatasan SDM yang melaksanakan kegiatan teknis menyebabkan realisasi tidak dapat optimal. Realisasi keuangan dari setiap sasaran strategis sebagai berikut :


48



Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Sasaran Program/Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Anggaran

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

% 93,42%

7.166.391.000

96,19%

13.320.546.000

88,61%

506.670.535.000

93,34%

9.192.638.000

96,55%



5,85%

17,53%


Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri

5%

13,07%

20%

-12,90%


20%

2,86%

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual

Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri

20%

-7,14%

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi

320.271.472.000

93,45%


Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

Pagu 576.657.149.000

Total Realisasi Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri


18 Paket Peralatan

19Paket Peralatan

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

160.571.913.000

94,32%


3,5Skala Indeks

3,5 Skala Indeks

Sertifikasi Industri

16.634.512.000

79,95%

Meningkatnya Industri yang Menerapkan PrinsipPrinsip Industri Hijau

Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau

40%

12,41%

Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

8.850.770.000

96,85%

10 Kebijakan dan Infrastrukt ur

12 Kebijakan dan Infrastrukt ur

275Orang

308 orang

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

40.648.907.000

94,78%



Secara keseluruhan realisasi program/kegiatan tergambar pada tabel dibawah ini: Tabel 3.24 Realisasi TA. 2016 Sumber Dana Rupiah Murni Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum Hibah Langsung Luar Negeri

Pagu Realisasi 410,209,452,000 398,860,849,353 81,584,883,000 72,841,621,533 83,354,835,000 65,637,116,142 1,507,979,000 1,382,618,526


% 97.23% 89.28% 78.74% 91.69%

49



Realisasi keuangan dari tiap kegiatan per triwulan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Per Triwulan Tahun 2016 No.

Kegiatan

Triwulan I (%)

Triwulan II (%)

Triwulan III (%)

Keuangan

Keuangan

Keuangan

Pagu

T 18,38

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

576.657.149.000 40.648.907.000

17,26

3

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

7.166.391.000

18,6

2 4

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

13.320.546.000 8.850.770.000

1,04 9,86

1

R 13,58 12,47

T 39,32

R 39,39

T 66,24

Triwulan IV (%) Keuangan

R 67,81

T 100

R 93,42

45,59

35,54

67,73

59,29

100

94,78

21

18,6

21,00

63,24

41,71

100

96,19

3,45 8,79

16,16 20,47

23,28 13,22

40,29 45,68

41,01 44,06

100 99,32

88,61 96,85

28,17

83,13

53,92

100

96,55

69,69

70,54

100

99,01

5

Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

9.192.638.000

14,09

6,15

52,24

6

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

26.744.861.000

21,51

21,85

47,17

7

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

56.945.112.000

15,69

14,61

35,42

40,10

64,65

60,9

100

82,29

11 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

22.549.673.000

17,53

19,28

40,86

48,33

70,24

73,25

100

98,37

9

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

22.301.257.000

33,38

21,55

51,91

49,25

75,65

71,66

100

98,51

8

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

25.842.309.000

15,44

11,83

44,74

35,50

73,45

56,45

100

92,63

12 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

22.540.358.000

19,96

16,74

45,62

47,43

76,69

71,64

100

99,23

10 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik 15 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 13 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

47.865.899.000

11,05

7,14

26,84

38,57

50,46

59,83

98,05

91,38

29.021.337.000

14,36

16,23

40,78

43,51

70,3

69,02

100

94,59

25.267.527.000

19,28

16,75

46,38

45,90

72,98

70,2

100

94,79

14 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

22.438.417.000

19,63

15,59

51,24

46,12

69,65

69,42

100

96,85

16 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

18.754.722.000

18,18

18,96

45,68

45,76

73,83

71,95

100

99,36

17 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh

12.148.835.000

16,79

18,65

38,35

50,05

66,66

72,1

93,5

97,07

18 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan

18.950.946.000

14,07

14,72

46,03

45,85

65,26

65,63

100

92,14

19 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang

14.054.895.000

17,06

94,63

20 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Palembang

14.512.360.000

18,29

18,84

21 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung

17.208.440.000

0,1

6,08

22 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya

21.427.873.000

16,1

23 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru

12.533.132.000

16,51

24 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak

12.073.733.000

16,52

25 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda

14.012.188.000

17,15

26 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado

11.232.954.000

22,00

18,81

27 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Ambon

12.416.557.000

19,86

14,02

28 Balai Sertifikasi Industri

16.634.512.000

7,37

11,15

14,01 14,45 13,48

3,22

49,36

43,15

74,69

59,09

99,99

41,95

45

68,56

68,74

100

96,2

8,05

12,88

49,36

18,84

98,19

80,27

36,99

37,18

70,15

66,07

100

98,59

41,31

71,27

69,89

97,91

97,53

41,49

77,02

70,58

100

94,07

39,06

36,65

68,09

59,77

99,94

95,17

45,73

48,48

72,51

75,04

100

98,79

42,13

41,67

70,38

67,01

100

96,48

26,24

25,96

52,05

43,39

95,62

79,95

40,54

11,22

47,27

46,90

Pada Triwulan I dan II (semester I) terdapat kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target dikarenakan berbagai kendala, namun pada Triwulan IV kendala-kendala yang ada dapat ditindaklanjuti sehingga pada umumnya realisasi anggaran cukup berimbang dengan target, meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya kurang optimal. Adapun rician realisasi keuangan program dan kegiatan BPPI pada TA. 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Tahun 2016 No.

Kegiatan Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Pagu

Realisasi

%

576.657.149.000

538.722.205.554

93,42%

A

Kegiatan Pusat BPKIMI

79.179.252.000

74.670.502.327

94,31%

1

40.648.907.000

38.526.750.466

94,78

2

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

7.166.391.000

6.893.184.260

96,19

3

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

13.320.546.000

11.803.231.217

88,61

4

Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

8.850.770.000

8.571.781.901

96,85

5

Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

9.192.638.000

8.875.554.483

96,55

B

Kegiatan Balai Besar Industri

320.271.472.000

299.305.086.788

93,45%

1

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

26.744.861.000

26.478.864.676

99,01%

2

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

56.945.112.000

46.861.411.795

82,29%


50


Laporan Kinerja Tahun 2016 No. 3

Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

Pagu 22.549.673.000

Realisasi 22.181.754.941

% 98,37%

4

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

22.301.257.000

21.968.321.705

98,51%

5

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

25.842.309.000

23.938.380.972

99,23%

6 7

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

22.540.358.000 47.865.899.000

22.366.648.421 43.740.870.312

92,63% 91,38%

29.021.337.000

27.452.640.883

94,59%

9

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

25.267.527.000

23.951.449.639

94,79%

10 11

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

22.438.417.000 18.754.722.000

21.730.575.621 18.634.167.823

96,85% 99,36%

C

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

177.206.425.000

164.746.616.439

92,97%

1

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh

12.148.835.000

11.793.368.063

97,07%

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan

18.950.946.000

17.460.933.993

92,14%

2

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang

14.054.895.000

13.300.201.310

94,63%

4

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Palembang

14.512.360.000

13.960.791.183

96,20%

5

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung

17.208.440.000

13.813.764.272

80,27%

6 7

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda

21.427.873.000 14.012.188.000

21.125.250.062 13.335.146.073

98,59% 95,17%

8

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru

12.533.132.000

12.223.207.101

97,53%

9

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak

12.073.733.000

11.358.193.353

94,07%

10

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado

11.232.954.000

11.096.783.140

98,79%

11

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Ambon

12.416.557.000

11.979.740.952

96,48%

12

Balai Sertifikasi Industri

16.634.512.000

13.299.236.937

79,95%

8

Pada TA. 2016 kegiatan dengan realisasi tertinggi adalah

Penelitian Dan

Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan 99,01% dan realisasi terendah adalah Balai Sertifikasi Industri dengan realisasi keuangan sebesar 79,95%. Realisasi keuangan BPPI TA. 2016 tidak mencapai target Kementerian Perindustrian yang menetapkan 95,96%. Dengan realisasi 93,42% berarti capaian perbandingan dengan realisasi Kementerian adalah 97,72 %. Adapun perkembangan realisasi keuangan program/kegiatan di lingkungan BPPI selama 5(lima) tahun terakhir bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Tabel 3.27 Perbandingan antara Target dan Realisasi Keuangan BPPI TA. 2011-2016 2011

2012

2013

2014

2015

2016

PAGU

386.522.638.000

466.458.175.000

552.876.445.000

593.868.295.000

579.139.170.000

576.657.149.000

Target(%)

93,50%

91,64%

93,92%

100,00%

93.39

92,00

Realisasi Keuangan Realisasi(%)

362.592.471.529

442.787.437.686

503.252.259.009

93,81

94.93%

91,02%


529.113.671.000 89,10%

532.489.746.334 91,95

538.695.005.554 93,42

51



700.000.000.000 600.000.000.000 500.000.000.000 400.000.000.000 300.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 0

TA. 2012

TA. 2013

TA.2014

2015

2016

PAGU

466.458.175.000 552.876.445.000 582.234.951.000 579.139.170.000 576.657.149.000

Realisasi

442.787.437.686 503.252.259.009 522.140.568.344 532.508.200.319 538.722.205.554

% Realisasi

94,93%

91,02%

89,68%

91,95%

93,42%

Gambar 3.4 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2012-2016

Realisasi keuangan BPPI mengalami peningkatan bila dibanding TA. 2013-2016. Bila dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementeria Perindustrian adalah sebagai berikut : Tabel 3.28 Realisasi Keuangan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian Jumlah Pagu Setjen Ditjen IA Ditjen IKTA Ditjen ILMATE Ditjen IKM Itjen BPPI

Realisasi

%

793,178,401 111,342,852 93,598,929 103,032,474 226,134,222 41,063,961 576,657,149

766,780,569 110,369,739 92,775,889 98,782,707 218,900,575 39,948,746 53,869,500

96.67 99.13 99.12 95.88 96.80 97.28 93.45

PPI

175,871,953

160,645,783

91.34

KPAII

43,604,319

42,115,654

96.59

Total

2,164,484,260

2,069,227,528

95.60

Dari tabel diatas tampak bahwa realisasi anggaran BPPI ada di peringkat 8 dari 9 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Namun, realisasi keseluruhan Kementerian Perindustrian sebesar 95,60 %. Angka realisasi tersebut adalah angka realisasi dengan self blocking. Jika tanpa self blocking, realisasi Kementerian Perindustrian hanya sebesar 68,46% dari realisasi nasional sebesar 88,3%. Kementerian Perindustrian hanya berada di posisi 76 dari 87 Kementerian/Lembaga. Realisasi BPPI cukup

rendah

dibandingkan dengan Unit Eselon I yang lain karena:


52



- Komposisi struktur anggaran yang masih bertumpu pada kegiatan swakelola sementara SDM yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan bertumpuk di akhir tahun dan ada yang tidak terealisasi. - Terdapat 8 (delapan) Satker PNBP dan 2(dua) Satker BLU yang target penerimaannya tidak tercapai sehingga berefek pada realisasi penggunaan. Penerimaan yang rendah tersebut berakibat realisasi penggunaan PNBP nya pun menjadi rendah (89, 28%) dan berdampak pada realisasi keseluruhan BPPI. Adapun Satker yang realisasi PNBP dan BLU-nya tidak mencapai target adalah : Tabel 3.29 Satker Yang Realisasi PNBP Dan BLU Tidak Mencapai Target

Nama Satker BBKKP, Yogyakarta BB IHP Makassar BB Logam & Mesin Bandung BB TPPI Semarang (BLU) BB Kerajinan & Batik Yogya Baristand Medan Baristand Padang Baristand Bandar Lampung (BLU) Balai Sertifikasi Industri

Target Realisasi 4,282,069,000 3,985,974,029 4,417,533,000 4,221,501,275 3,746,393,000 3,652,224,822 12,345,178,000 12,038,894,850 2,557,814,737 376,395,427 5,918,434,911 4,962,429,363 3,700,000,000 3,686,700,082 8,916,000,000 5,337,957,430 18,558,160,000

16,277,199,305

% 93.09 95.56 97.49 97.52 92.91 83.85 99.64 59.87 87.71

- Terdapat gagal lelang kegiatan pembangunan laboratorium di Satker BLU BBIA senilai 14 milyar rupiah. Anggaran BLU sebesar 5 milyar direalokasi untuk keperluan lain, namun senilai 9 milyar tidak terealisasi karena akan digunakan kembali untuk pembangunan gedung di tahun anggaran 2017. Anggaran BLU yang tidak terealisasi tersebut berimbas cukup besar terhadap realisasi BPPI karena realisasi sumber dana BLU hanya sebesar 78,74%. - Terlambatnya memulai aktivitas pelaksanaan anggaran.

Pada TA. 2017 target realisasi anggaran adalah 92,50%. Hal-hal yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 agar mencapai target, adalah:  Segera melaksanakan aktivitas pelaksanaan anggaran dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dipersyaratkan (SK Pengelola DIPA, Korgiat dan Pelaksana Kegiatan, Pejabat pengadaan, Pejabat Penerima Pekerjaan, Petugas SAI dan BMN, mengajukan UP, dll)


53



 PPK segera menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan dan segera mengusulkan Paket Pengadaan Ke ULP sesuai dengan rencana yang telah diinput di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).  Proses lelang seluruhnya harus selesai pada bulan Juli 2017.  Satker agar merubah pola aktivitas kegiatan, yaitu kegiatan agar dilaksanakan mulai awal tahun untuk menghindari kegiatan bertumpuk diakhir tahun.  Satker agar segera melakukan revisi DIPA, khususnya yang masih menganggarkan honorarium kegiatan jasa pelayanan teknis. Honorarium yang telah dianggarkan agar direalokasi ke dalam honorarium kegiatan yang sesuai dengan SBM atau direalokasi menjadi kegiatan yang lain.  Di tahun 2017, PNBP diupayakan semaksimal mungkin disetorkan ke kas negara setiap hari, untuk mempercepat realisasi penerimaan dan mencegah temuan berulang BPK terkait keterlambatan setor PNBP.  Anggaran perjalanan dinas agar diperhitungkan kembali dengan cermat, agar di akhir tahun tidak ada anggaran perjalanan dinas yang tidak terealisasi. Jika ada indikasi tidak terealisasi agar segera direalokasi menjadi kegiatan lain.  Satker dan Unit Kerja agar meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain, pembina Eselon I , Inspektorat Jenderal, KPPN, dll agar tidak ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.


54

Bab IV Penutup


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Secara umum BPPI telah melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun capaian Sasaran Strategis Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya investasi sektor industri, dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas, memiliki target 5,85% dengan realisasi sebesar 17,53% atau capaian sebesar 299,66%; 2. Meningkatnya penerapan standar, dengan capaian indikator kinerja yaitu Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib, memiliki target 5% dengan realisasi sebesar 13,07% atau capaian sebesar 261,40%; 3. Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut: a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri, memiliki target 20% dengan realisasi -12,90% atau capaian sebesar -64,50 %; b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri, memiliki target 20% dengan realisasi sebesar 2,86% atau capaian sebesar 14,30%; c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri, memiliki target 20% dengan realisasi sebesar -7,14% atau capaian sebesar -35,70%; 4. Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi, memiliki target 40% dengan realisasi sebesar 12,41% atau capaian sebesar 31,03%; b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau, memiliki target 10 Kebijakan dan Infrastruktur, realisasi sebesar 12 Kebijakan dan Infrastruktur atau capaian sebesar 120,00% 5. Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri, dengan indikator kinerja sebagai berikut: a. Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai, memiliki target 18 Paket Peralatan, realisasi sebesar 19 Paket Peralatan atau capaian sebesar 105,56%; Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

55


Bab IV Penutup

6. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri, dengan indikator kinerja Peningkatan kepuasan pelanggan, memiliki target indeks skala 3,5 dengan capaian indeks 3,5 atau sebesar 100,00%; 7. Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM, memiliki target 275 orang dengan capaian sebanyak 292 orang atau sebesar 106,18 %. Realisasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri sebesar Rp 538.722.205.554,00 dari Pagu Rp 576.657.149.000,- atau sebesar 93,42%.

4.2 Permasalahan Dan Kendala Permasalahan dan kendala yang dialami : 1. Penetapan target penerimaan PNBP terlalu optimistis dan penggunaan PNBP tidak memperhatikan rencana penerimaan dan penggunaan PNBP dengan baik sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan; 2. Beberapa kegiatan terlambat dalam pelaksanaannya karena terjadi revisi dan pemotongan anggaran di pertengahan tahun; 3. Komposisi struktur anggaran masih bertumpu pada kegiatan swakelola, sementara SDM yang ada terbatas sehingga beberapa kegiatan tidak mencapai target karena sangat tergantung pada kapasitas kemampuan SDM.

4.3 Saran Dan Rekomendasi Saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan program kegiatan di tahun selanjutnya adalah : 1.

Perlu adanya review Renstra 2015-2019 yang sesuai dengan dokumen-dokumen Perencanaan terbaru, sehingga sasaran strategis dan indikator kinerjanya dapat dairahkan untuk mendukung Renstra Kementerian Perindustrian dan Capaian IKU Kementerian Perindustrian;

2. Dalam penyusunan target hendaknya realistis disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kemungkinan yang akan terjadi pada tahun anggaran selanjutnya. Sehingga target yang disusun tidak terlalu optimis atau pesimis. 3.

Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPI.


56

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Anggaran

No.


Indikator Kinerja

1. Meningkatnya Investasi Sektor Industri


2 Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri


Target

Realisasi

Capaian Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/

Pagu

Realisasi

%

5,85

Persen

17,53

Persen

299,66% Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

576.657.149.000

538.722.205.554

93,42%

5

Persen

13,07

Persen

261,40% Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

7.166.391.000

6.893.184.260

96,19%

3 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri dan Penerapan HKI Industri Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri

20

Persen

-12,90

Persen

13.316.546.000

11.803.231.217

88,64%

20

Persen

2,86

Persen

8.850.770.000

8.571.781.901

96,85%

20

Persen

-7,14

Persen

40.648.907.000

38.526.750.466

94,78%

4 Meningkatnya Industri yang Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Konservasi Energi Hijau Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau

40

Persen

12,41

Persen

9.192.638.000

8.875.554.483

96,55%

10

Kebijakan dan Infrastruktur

12

Kebijakan dan Infrastruktur

-64,50% Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 14,30% Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup -35,70% Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri 31,03% Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual 120,00% Penelitian Dan Pengembangan Teknologi

320.271.472.000

299.305.086.788

93,45%

5 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Hasil Litbang dalam Rangka Sarana Pendukung Balai Meningkatkan Daya Saing Industri

18

Paket Peralatan

19

Paket Peralatan 105,56% Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 160.571.913.000

151.447.379.502

94,32%

6 Meningkatnya Layanan Jasa Teknis Tingkat Kepuasan Pelanggan kepada Industri 7 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Peningkatan Kompetensi SDM BPPI Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM

3,5

Skala Indeks

3,5

Skala Indeks

13.299.236.937

79,95%

275

Orang

292

Orang

100,00% Sertifikasi Industri 106,18%

16.634.512.000

LAPORAN KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2016

Recommend Documents