LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung visiKementerian Kesehatan yaitu “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”BBTKLPP Jakarta sebagai UPT Ditjen P2P sesuai dengan Permenkes RI No. 2349/MENKES/PER/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakitmelaksanakan kegiatan yang mendukung program Kementerian Kesehatan.Kegiatan BTKLPP Jakarta yang dilakukan dilima wilayah layanan (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung dan Kalimantan Barat)dijabarkan dalam program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Total

realisasi

penyerapan

anggaran

BBTKLPP

Jakarta

dari

pagu

Rp

85.265.172.000,00adalah Rp 64.607.186.697,00(76 %), Kegiatan tidak terserap oleh karena adanya kebijakan efisiensi/penghematan anggaran sehingga dari pagu yang tersedia anggaran BBTKLPP Jakarta mendapat self blocking (blokir mandiri) sebesar Rp. 20.107.822.000,00 sehingga jika dilihat alokasi anggaran yang bisa digunakan oleh BBTKLPP Jakarta hanya sebesar Rp.65.157.350.000,00sehingga jika dilihat dari anggaran yang bisa digunakan maka realisasi anggaran sudah cukup tinggi yakni 99,03 % (Rp.65.157.350.000/Rp. 65.157.350.000 x 100%). Secara keseluruhan pencapaian kinerja BBTKLPP Jakarta lebih dari 100 %.

Keberhasilan pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2016 didukung oleh potensi kekuatan yang ada di BBTKLPP Jakarta antara lain dengan terakreditasinya laboratorium dengan ISO 17025 tahun 2008 untuk laboratorium pengujian oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Capaian keberhasilan tesebut adalahJumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium sebanyak 106,4%, Persentase respon KLB/Bencana/ Pencemaran di wilayah layanan 133,3%, Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi 138,2%, Jumlah model atau teknologi tepat guna bidang PP dan PL yang dihasilkan100%, Jumlah diseminasi informasi/advokasi yang dilakukan diwilayah layanan 102,5%, Jumlah SDM terlatih Bidang PP dan PL147,5 %,Penilaian SAKIP mencapai AA.

ii

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar ..............................................................................................................................

i

Ringkasan Eksekutif........................................................................................................................

ii

Daftar Isi..........................................................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.........................................................................................................................

1

B. Maksud dan tujuan...................................................................................................................

2

C. Tugas pokok dan fungsi............................................................................................................

2

D. Struktur Organisasi ...................................................................................................................

3

E. Aspek Strategis Organisasi ......................................................................................................

4

BAB II Perencanaan Kinerja A. Perencanaan Kinerja.......................................................................................................

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.Capaian Kinerja Organisasi..........................................................................................

12

B. Realisasi Anggaran ........................................................................................................

32

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................

34

LAMPIRAN 

Perjanjian Kinerja 2016



Rekapitulasi Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

iii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang setingginya dapat terwujud merupakan kehendak dari seluruh rakyat. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan bukan hanya membuat rakyat sehat tetapi juga menunjang peningkatan produktifitas dan pendapatan penduduk. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas instansi Pemerintah dalam hal ini satuan kerja terhadap capaian program yang dituangkan dalam indikator kinerja dalam satu tahun dan dilakukan analisis terhadap capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja dalam setahun, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja jangka menengah (periode lima tahunan). Tahun 2016 merupakan tahun kedua RPJMN 2015-2019 dan BBTKLPP Jakarta berperan dalam Pembangunan Kesehatan yang dijabarkan dalam Rencana strategis Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan Renstra Kemenkes 2015-2019, maka setiap satker termasuk BBTKLPP telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun sebagai penjabaran dari Renstra Kemenkes dan Rencana Aksi Program PP dan PL 2015-2019. Sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam perspektif UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengarahkan bahwa penyusunan program dan kegiatan tahunan dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja. Instansi pemerintah wajib mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan program, dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan, yang kemudian diformulasikan dalam lembar rencana kinerja yang mencantumkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. BBTKLPP Jakarta merupakan UPT Kementerian Kesehatanyang berada dibawah dan bertanggung jawab ke Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL)yang berdasarkan Permenkes No.64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Laporan Kinerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2016

1

Kementerian Kesehatan berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).Sehubungan dengan kebijakan tersebut, maka setiap tahun wajib menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap kinerja satuan kerja (satker).

B.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2016 adalah: 

Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat (Dirjen P2P) sesuai perjanjian kinerja yang disepakati.



Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satker BBTKLPP Jakarta dalam meningkatkan kinerjanya.

C.

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Jakarta,

dalam pelaksanaan program-program didasarkan atas landasan hukum, sebagai berikut : a.

UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

b.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI.

c.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 266/MENKES/SK/III/2004, tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis dibidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

d.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349/MENKES/PER/VI/2011, tentang Organisasi dan TataKerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

Berdasarkan landasan hukum tersebut BBTKLPP Jakarta sebagai UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan dipimpin oleh seorang kepala, mempunyai : Tugas

: melaksanakan surveilens epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.


2

BBTKLPP Jakarta mempunyai fungsi : 

Pelaksanaan surveilans epidemiologi



Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL)



Pelaksanaan laboratorium rujukan



Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna



Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi



Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini, dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana



Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular



Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan



Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra



D.

Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTKLPP

Organisasi

Strukturorganisasi BBTKLPP Jakarta terdiri dari : 1.

Bagian Tata Usaha

2.

Bidang Surveilans Epidemiologi

3.

Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium

4.

Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan

5.

Instalasi

6.

Kelompok Jabatan Fungsional

Instalasi : Sesuai dengan Surat Dirjen PP dan PL No. OT.01.01/D.1/1.2/322/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Persetujuan Instalasi, maka instalasi yang ada di BBTKLPP Jakarta terdiri dari : 1.

Instalasi Laboratorium Fisika Kimia Media Cair

2.

Instalasi Laboratorium Biologi Lingkungan

3.

Instalasi Media & Reagensia

4.

Instalasi Laboratorium Fisika Kimia Media Padat dan B3

5.

Instalasi Laboratorium Biomolekuler dan Imunoserologi

6.

Instalasi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna


3

7.

Instalasi Entomologi Kesehatan

8.

Instalasi Laboratorium Fisika Kimia Media Udara dan Radiasi

9.

Instalasi Laboratorium Kalibrasi

10. Instalasi Pengendalian Mutu 11. Instalasi Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) 12. Instalasi Sarana dan Prasarana 13. Instalasi Pelayanan 14. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan 15. Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah 16. Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi 17. Instalasi Perpustakaan 18. Instalasi Informasi Teknologi dan Kehumasan.

Kelompok Jabatan Fungsional Berikut bagan Struktur Organisasi BBTKLPP Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi dan TataKerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, BBTKLPP Jakarta melayani 5 (lima) Provinsi yang meliputi Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Banten, dan Kalimantan Barat.


4

E. Issue Strategis BBTKLPP Jakarta

dalam melaksanakan fungsi surveilans faktor risiko penyakit dan

penyehatan lingkungan berbasis laboratorium memiliki sarana prasarana Laboratorium Pengujian (Akreditasi : LP-305-IDN) dan Laboratorium Kalibrasi (Akreditasi : LK-120-IDN). Kedua laboratorium tersebut diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional SNI ISO/IEC 17025: 2008 (ISO/IEC 17025) dengan parameter pemeriksaan sebesar 157 parameter dan Laboratorium Kalibrasi sebanyak 18 parameter kalibrasi. Permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit sampai saat ini antara lain: 1. Penyakit Menular Prioritas penyakit menular masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, penumoni, hepatitis, malaria, demam berdarah, influenza, flu burung dan penyakit neglected diseases antara lain kusta, filariasis, dan leptospirosis. Selain penyakit tersebut,penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal masih memerlukan perhatian besar walaupun pada tahun 2014 Indonesia telah dinyatakan bebas polio dan tahun 2016 sudah mencapai eliminasi tetanus neonatorum. Termasuk prioritas dalam pengendalian penyakit menular adalah pelaksanaan SKD KLB dan pengendalian panyakit infeksi emerging. Studi pada tahun 2013 The Economic Burden of TB in Indonesia, memberikan gambaran bahwa peningkatan jumlah kasus memiliki dampak yang besar pada beban ekonomi. Sebagai gambaran pada tahun 2011, angka penemuan kasus TB adalah 72,7% dan TB MDR adalah 6,7% maka beban ekonomi yang diakibatkan adalah Rp. 27,7 T, tetapi jika angka penemuan kasus TB ditingkatkan menjadi 92,7% dan TB MDR 31,4% maka beban ekonomi diturunkan menjadi hanya US Rp. 17,4 T. Dengan penambahan investasi untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 455 M untuk peningkatan penemuan kasus maka akan didapat pengurangan beban ekonomi sebesar Rp. 10,4 T, dan adanya penurunan jumlah kematian terkait TB akan telah berkurang sebesar 37%, dari 95.718 ke 59.876. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa langkah pencegahan penularan di masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam program Pengendalian TB. Indonesia telah berhasil menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 1990. Angka prevalensi TB yang pada tahun 1990 sebesar 10 2 5 per 100.000 penduduk, pada tahun 2015 menjadi 647 per100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian pada tahun 1990 sebesar 64 menurun menjadi 41 per 100.000 penduduk pada tahun 2015. Laporan Kinerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2016

5

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian balita didunia, lebih banyak dibandingkan dengan gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak. Penyakit ini lebih banyak menyerang pada anak khususnya dibawah usia 5 tahun dan diperkirakan 1,1 juta kematian setiap tahun disebabkan Pneumonia (WHO, 2012). Diperkirakan 2 Balita meninggal setiap menit disebabkan oleh pneumonia (WHO, 2013). Di Indonesia, Data Riskesdas (2007) menyebutkan bahwa Pneumonia menduduki peringkat kedua sebagai penyebab kematian bayi (23,8%) dan balita (15,5%).Data Riskesdas 2013 menggambarkan bahwa period prevalens Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan keluhan penduduk sebesar 25,0%, period prevalens dan prevalensi dari pneumonia adalah 1,8% dan 4,5% dan period prevalence pneumonia balita adalah 1,85 %. Dari 28 juta yang terinfeksi Hepatitis B ada sebanyak 14 juta (50%) diantaranya yang berpotensi kronik, dan dari 14 juta tersebut 1.400.000 orang (10%) berpotensi menjadi sirosis dan kanker hati bila tidak diterapi dengan tepat. Hepatitis B disebabkan oleh Virus hepatitis B, yang sebenarnya dapat dicegah dengan immunisasi (baik aktif maupun fasif). Pada tahap awal infeksi sebagian besar hepatitis B tidak bergejala, sehingga sesorang yang terinfeksi hepatitis B tidak mengetahui dirinya sudah terinfeksi.Untuk itu kegiatan Deteksi Dini hepatitis menjadi sangat penting untuk dapat memutus rantai penularan ( terutama dari ibu ke bayi) serta untuk mengetahui sedini mungkin seseorang terinfeksi hepatitis dan tindak lanjut terapinya. Dengan deteksi dini seseorang sapat diterapi lebih awal sehingga seseorang yang terinfeksi hepatitis dapat meningkat kwalitas hidupnya dan hati tidak menjadi sirosis atau kanker hati. Perkembangan teknologi dalam Tatalaksana Hepatitis C di dunia sangat cepat. Dengan ditemukannya obat baru dalam tatalaksana hepatitis C (Sobosfovir) dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi obat harga murah, menjadi peluang bagi program Pengendalian Hepatitis untuk melaksanakan juga deteksi dini hepatitis C, terutama pada kelompok berisiko. Dengan demikian eliminasi Hepattitis B dan C menjadi mungkin dicapai. Untuk penyakit diare, meskipun penyakit ini mudah diobati dan di tatalaksana, namun saat ini diare masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat terutama pada bayi dan balita dimana diare merupakan salah satu penyebab kematian utama. Dari kajian masalah kesehatan berdasarkan siklus kehidupan tahun 2011 yang dilakukan oleh badan Litbangkes, diare merupakan penyebab kematian nomor 2 sesudah penumonia, proporsi penyebab kematian pada bayi post neonatal sebesar 17,4% dan pada bayi sebesar 13,3%. Penyakit lain yang juga memerlukan perhatian adalah tifoid. Tifoid merupakan salah satu penyakit endemis yang ada di Indonesia, mayoritas mengenai anak usia sekolah dan kelompok usia produktif, penyakit ini menyebabkan angka absensi yang tinggi, rata – rata perlu waktu 7 – 14 hari Laporan Kinerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2016

6

untuk perawatan apabila seseorang terkena Tifoid. Apabila pengobatan yang dilakukan tidak tuntas maka dapat menyebabkan terjadinya karier yang kemudian menjadi sumber penularan bagi orang lain. Dampak penyakit ini adalah, tingginya angka absensi, penurunan produktifitas, timbulnya komplikasi baik di saluran pencernaan maupun diluar saluran pencernaan, kerugian ekonomi untuk biaya pengobatan dan perawatan, kematian.

2. Penyakit Tidak Menular Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Jumlah kematian akibat rokok terus meningkat dari 41,75% pada tahun 1995 menjadi 59,7% di 2007. Selain itu dalam survei ekonomi nasional 2006 disebutkan penduduk miskin menghabiskan 12,6% penghasilannya untuk konsumsi rokok. Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan secara proaktif mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Dalam rangka pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat. Sejak mulai dikembangkan pada tahun 2011 Posbindu¬PTM pada tahun 2013 telah berkembang menjadi 7225 Posbindu di seluruh Indonesia. PTM secara global telah mendapat perhatian serius dengan masuknya PTM sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs)2030 khususnya pada Goal 3: Ensure healthy lives and well-being. SDGs 2030 telah disepakati secara formal oleh 193 pemimpin negara pada UN Summit yang diselenggarakan di New York pada 25-27 September 2015. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di banyak negara bahwa meningkatnya usia harapan hidup dan perubahan gaya hidup juga diiringi dengan meningkatnya prevalensi obesitas, kanker, penyakit jantung, diabetes dan penyakit kronis lainnya. Penanganan PTM memerlukan waktu yang lama dan teknologi yang mahal, dengan demikian PTM memerlukan biaya yang tinggi dalam pencegahan dan penanggulangannya. Publikasi World Economic Forum April 2015 menunjukkan bahwa potensi kerugian akibat penyakit tidak menular di Indonesia pada periode 2012-2030 diprediksi mencapai US$ 4,47 triliun, atau 5,1 kali GDP Laporan Kinerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2016

7

2012. Masuknya PTM ke dalam SDGs 2030 mengisyaratkan PTM harus menjadi prioritas nasional yang memerlukan penanganan secara lintas sektor. 3. Penyakit Terabaikan Filariasis atau penyakit kaki gajah merupakan salah satu Penyakit Tropik Terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTDs). Filariasis penyebab kecacatan tertinggi ke 4 di dunia, sedangkan di Indonesia tercatat kurang lebih 14 ribu orang telah menderita kecacatan akibat filariasis. Sementara itu diperkirakan lebih dari 1,2 juta penduduk telah terinfeksi penyakit ini, serta 120 juta penduduk tinggal di daerah endemis filariasis dan berpotensi tertular. Dari 241 kabupaten/kota endemis filariasis, sebanyak 148 (60%) kabupaten/kota telah atau sedang melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Jumlah penduduk Indonesia yang telah minum obat pencegahan filariasis secara akumulasi sampai saat ini telah mencapai lebih dari 40 juta orang. Untuk meningkatkan cakupan minum obat, maka pada Bulan Oktober periode Tahun 2015 – 2020 akan dilaksanakan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA). BELKAGA adalah Bulan dimana seluruh penduduk sasaran di wilayah endemis Filariasis minum obat pencegahan Filariasis. Pencanangan BELKAGA akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2015. Diharapkan semua kabupaten/kota endemis filariasis tersisa sudah mulai melaksanakan POPM Filariasis paling lambat tahun 2016 sehingga pada tahun 2020 semua telah selesai siklus POPM 5 tahun. Dengan demikian pada tahun 2021-2025 dapat dilakukan proses sertifikasi eliminasi filariasis untuk kabupaten/kota tersisa. Schistosomiasis disebabkan oleh cacing Schistosoma japanicum ditemukan hanya di Provinsi Sulawesi Tengah di dua kabupaten yaitu yaitu di Lembah Lindu ( Kabupaten Sigi), Lembah Napu dan Bada (Kabupaten Poso). Schistosomiasis merupakan penyakit kronis yang dapat merusak organ-organ internal dan pada anak-anak dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitif.Schistosomiasis secara epidemiologi kebanyakan terjadi pada masyarakat miskin dan pedesaan, khususnya di daerah pertanian dan perikanan. Secara keseluruhan penduduk yang berisiko tertular schistosomiasis di kedua kabupaten adalah 50.000 (population of risk). Strategi pengendalian dengan memutus rantai penularan penyakit dengan integrasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah. Pencegahan melalui pengobatan harus dilakukan berulang selama beberapa tahun yang bertujuan mengurangi dan mencegah timbulnya penyakit atau morbiditasKabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, serta pengendalian faktor risiko terhadap lingkungan. Pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai eliminasi kusta dengan prevalansi < 1/10.000 penduduk, namun masih ada 14 provinsi yang belum mencapai eliminasi kusta. Kusta masih menjadi masalah di Indonesia karena pada setiap tahunnya masih ditemukan sekitar 16.000 – 20.000 kasus Laporan Kinerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2016

8

baru. Di tahun 2014 ditemukan 17.025 kasus baru, dengan angka kecacatan tingkat II sebesar 9% dan kasus anak 11%. Frambusia banyak ditemukan diwilayah timur Indonesia, dimana sarana air bersih dan kesehatan lingkungan masih rendah. Tahun 2013 ditemukan 2.560 kasus frambusia (111 kab/kota) di Indonesia. Sesuai dengan target golbal Indonesia akan mencapai eradikasi frambusia ditahun 2020.

4. Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Data dari Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas), sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mental emosional di Indonesia. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis, prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk. Ini berarti lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikotis). Angka pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 14,3% atau sekitar 57.000 kasus gangguan jiwa yang mengalami pemasungan.Gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza juga berkaitan dengan masalah perilaku yang membahayakan diri, seperti bunuh diri. Berdasarkan laporan dari Mabes Polri pada tahun 2012 ditemukan bahwa angka bunuh diri sekitar 0.5 % dari 100.000 populasi, yang berarti ada sekitar 1.170 kasus bunuh diri yang dilaporkan dalam satu tahun. Prioritas untuk kesehatan jiwa adalah mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (UKJBM) yang ujung tombaknya adalah Puskesmas dan bekerja bersama masyarakat, mencegah meningkatnya gangguan jiwa masyarakat.

Secara umum permasalahan/tantangan yang dihadapi organisasi BBTKLPP Jakarta hingga tahun 2016 adalah: 1.

Adanya perubahan SOTK kementerian kesehatan yang berdampak pada perubahan indicator di unit utama, sehingga tidak ada rujukan indicator yang sesuai dengan SOTK yang masih berlaku di BBTKLPP Jakarta contohnya kegiatan penyehatan lingkungan

2.

Belum optimalnya kualitas sumber daya baik peralatan dan SDM untuk pemeriksaan beberapa penyakit tertentu seperti kusta, frambusia, ebola, campak, polio, yellow fever serta pemeriksaan logam berat, POPs (Persisten Organic Polutans) pada biomarker, penyakit potensi KLB seperti kasus difteri sehingga sampel harus dirujuk ke Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan untuk pemeriksaan kultur difteri.

3.

Kurangnya kapasitas SDM baik kuantitas dan kualitas dalam verifikasi rumor dan penyelidikan epidemiologi penyakit berpotensi KLB


9

4.

Belum adanya legitimasi peran BBTKLPP Jakarta dalam penanganan kejadian bencana dan pencemaran serta alur koordinasi antar pihak terkait.

5.

Kesulitan melaksanakan penyelidikan epidemiologi terutama pada saat investigasi dimana informasi waktu kejadian KLB sering terlambat, sehingga sulit menemukan bukti-bukti/sampel yang representatif mendukung penyelidikan epidemiologi (PE) dan penanganan sampel KLB oleh petugas di dinas kesehatan setempat tidak adekuat.

6.

Adanya penghematan anggaran

khususnya

untuk melaksanakan diseminasi informasi

terintegrasi terhadap hasil kajian/pengujian dan pengembangan model /TTG hanya dapat dilakukan untuk wilayah layanan Provinsi Jawa Barat, empat wilayah layanan lainnya belum pernah dilakukan diseminasi informasi terintegrasi oleh karena anggaran untuk ke 4 wilayah lainnya diefisiensi sehingga sehingga tindak lanjut desinfo hasil kegiatan oleh daerah tidak diketahui, dan surat diseminasi informasi yang disampaikan ke daerah jarang mendapat feedback. 7.

Belum semua kab/kota wilayah layanan terfasilitasi kajian faktor risiko penyakit disebabkan oleh luasnya wilayah layanan 70 kabupaten/kota di 5 provinsiterutama ada beberapa wilayah layanan Kalimantan Barat dan Lampung yang secara geografis sulit dijangkau.

8.

Ketersediaan baseline data di wilayah layanan belum memadai, sehingga sulit untuk mendapat gambaran permasalahan daerah untuk dijadikan acuan perencanaan kegiatan. Strategi yang yang dilakukan BBTKLPP Jakarta untuk menghadapi permasalahan/tantangan

program dan organisasiadalah : 1.

Melaksanakan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular berbasis laboratorium;

2.

Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana di wilayah layanan;

3.

Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi kesehatan lingkungan, kesehatan matra dan pengendalian penyakit;

4.

Penguatan kapasitas laboratorium pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra;

5.

Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna;

6.

Melaksanakan analisis dampak kesehatan lingkungan baik fisik, kimia maupun biologi;


10

7.

Melaksanakan kemitraan dan jejaring kerja program pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;

8.

Meningkatkan kompetensi tenaga fungsional teknis dan fungsional umum;

9.

Memperkuat manajemen logistik;

10.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi program;


11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahunan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

Jakarta berupa besaran target

sasaran/indikator yang ingin dicapai pada tahun 2016. Sasaran Program P2P dalam Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Jakarta sebagai implementasi dari Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat JenderalP2P serta Rencana Aksi Program P2P adalah meningkatkan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan kesehatan lingkungan berbasis laboratorium di wilayah layanan dengan indikator sebagai berikut : 1.

Jumlah rekomendasi hasil surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium Definisi operasional: Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium baik analisis dampak kesehatan lingkungan, surveilans epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium dalam 1 tahun. Target capaian pada tahun 2016 adalah 47 laporan. Pokok – pokok kegiatan antara lain : a.

Melaksakan kegiatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendiskusikan dan identifikasi masalah kesehatan/penyakit di wilayah masing-masing

b.

Melaksanakan kajian/surveilans epidemiologi /faktor risiko penyakit menular berbasis laboratorium; berupa Kajian Bidang Pengendalian Arbovirosis,Kajian Bidang Pengendalian Tuberkulosis, Kajian Bidang Pengendalian ISPA (Pneumonia), Kajian Bidang Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan, Surveilans Epidemiologi Transmission Assesment Survey (TAS) Filariasis; Surveilans Faktor Risiko Kecacingan

c.

Melaksanakan kajian/survailans epidemiologi /faktor risiko penyakit tidak menular berbasis laboratorium; berupa Kajian Bidang Pengendalian DM dan Penyakit Metabolik pada Usia Produktif, Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif/ Surveilans Kawasan Tanpa Rokok, Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP)

d.

Melaksanakan kajian/surveilansfaktor risiko lingkungan fisik, kimia dan biologi pada media air, tanah, maupun udara yang diperkirakan berisiko menimbulkan dampak ataupun gangguan kesehatan masyarakat;


12

e.

Melaksanakan kajian/surveilans analisis dampak lingkungan dibidang pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra berupa Surveilans Situasi Khusus pada arus mudik dan arus balik Lebaran , Perayaan Imlek, Surveilans faktor risko situasi khusus Natal dan Tahun Baru

f.

Melaksanakan kajian/surveilans factor risiko kesehatan pada media lingkungan berbasis laboratorium dalam meningkatkan kewaspadaan risiko kesehatan dan pengendalian penyakit

2.

Persentase respon KLB/bencana/pencemaran di wilayah layanan Definisi Operasional: Jumlah fasilitas respon KLB/Bencana/Pencemaran dibagi jumlah kejadian KLB/Bencana/Pencemaran yang dilaporkan dikali 100 persen dalam 1 tahun. Target capaian tahun 2016 adalah 75 persen Pokok – pokok kegiatan yang dilakukan antara lain : a.

Mengembangkan kemampuan respon cepat terhadap KLB dengan konfirmasi laboratorium;

b.

Melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB

c.

Melaksanakan respon cepat dan investigasi risiko kesehatan terhadap pencemaran lingkungan dari laporan baik instansi maupun masyarakat.

d.

Melakukan RHA (Rapid Health Assesment) dengan sektor terkait apabila terjadi bencana.

e.

Menguatkan komunikasi efektif, jejaring dan kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, akademisi dan organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan.

3.

Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi Definisi operasional: Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi dalam rangka pengendalian faktor risiko lingkungan dan faktor risiko penyakit berpotensi wabah, penyakit menular, penyakit tidak menular dalam kurun waktu 1 tahun. Target capaian tahun 2016 adalah 14.500 sertifikat Pokok –pokok kegiatan antara lain : a.

Melaksanakan pemeriksaan sampeldi laboratorium;

b.

Melaksanakan uji mutu tiap parameter laboratorium;

c.

Melaksanakan kalibrasi baik internal maupun eksternal;

d.

Melaksanakan akreditasi laboratorium secara periodik

e.

Pengembangan pemeriksaan laboratorium.


13

f.

Menyiapkan jenis media dan regensia dan pendukung laboratorium untuk mitra kerja dan kebutuhan kajian;

g.

Menyediakan peralatan esensial yang dibutuhkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi;

h.

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan di laboratorium BBTKLPP Jakarta.

4.

Jumlah model atau teknologi tepat guna (TTG) bidang P2P yang dihasilkan Definisi Operasional: Jumlah model dan atau teknologi tepat guna bidang P2P yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun. Target capaian tahun 2016 adalah 4 (empat) unit Pokok-pokok kegiatan antara lain : a.

Membuat design/model teknologi tepat guna (TTG) yang berorientasi pada pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

b.

Menerapkan, mengembangkan model teknologi maupun metodologi bidang kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit;

5.

c.

Melakukan pengujian terhadap teknologi yang diterapkan;

d.

Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan bidang pengembangan teknologi.

Jumlah diseminasi informasi/advokasi yang dilakukan di wilayah layanan Definisi operasional: Jumlah diseminasi informasi/advokasi hasil surveilans/kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan/situasi khusus (KLB, Bencana/ Pencamaran) berbasis laboratorium, pengujian maupun TTG yang dikembangkan yang dilakukan di wilayah layanan dalam waktu 1 tahun. Target capaian tahun 2016 adalah 79 kali. Pokok-pokok kegiatan antara lain : a.

Melaksanakan diseminasi informasi terintegrasi wilayah layanan Jawa Barat

b.

Melaksanakan diseminasi informasi rekomendasi hasil kajian/pengujian/pengembangan model/TTG melalui surat kepada stakeholder terkait.

c.

Melaksanakan diseminasi informasi dan advokasi secara berkala kepada lintas program dan lintas sektor terkait;


14

d.

Menguatkan komunikasi efektif, jejaring dan kemitraan dengan lintas program, lintas sektor akademisi dan organisasi profesi bidang surveilans epidemiologi dan kesehatan lingkungan.

6.

Jumlah SDM terlatih Bidang P2P Definisi Operasional: Jumlah SDM terlatih baik internal atau eksternal yang mengikuti pendidikan /pelatihan/ magang dalam waktu 1 tahun. Target capaian tahun 2016 adalah 80 orang. Pokok-pokok kegiatan antara lain : a.

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/magang di bidang surveilans epidemiologi;

b.

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/magang di bidang analisis dan dampak kesehatan lingkungan;

c.

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/magang di bidang pengembangan teknologi dan laboratorium bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra;

d.

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/magang di bidang manajemen dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik melalui diklat kepemimpinan;

e.

Meningkatkan kualitas pemeriksaan laboratorium melalui peningkatan kapasitas petugas laboratorium.

7.

Penilaian SAKIP Definisi Operasional: Hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya dimana penilaian dilakukan pada tahun berjalan. Target tahun 2016 adalah A Pokok-pokok kegiatan antara lain : a. Meningkatnya perencanaan kinerja dan penganggaran yang berkualitas b. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja dan pelaksanaan kegiatan secara berkala c. Menyusun pelaporan baik kegiatan teknis dan administrasi yang transparan dan akuntabel. d. Pengelolaan keuangan dan BMN yang sesuai dengan peraturan. e. Melaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik.


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja BBTKLPP Jakarta disusun berdasarkan data kinerja Kegiatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Data dimaksud diuraikan dalam pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran pencapaian sasaran selama 1(satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2016. Capaian Kinerja Kegiatan diperoleh melalui perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) setiap indikator kinerja, baik input maupun output, yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1.

Jumlah rekomendasi hasil surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium a.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini : Target

: 47 laporan

Realisasi

: 50 laporan

% capaian

: 49/47 x 100% = 106,4%

Realisasi yang dicapai adalah: 1. Situasi Khusus Imlek di Provinsi Kalimantan Barat 2. Situasi Khusus arus mudik tol Cipali, Provinsi Jawa Barat 3. Situasi Khusus arus mudik di terminal Pulogadung, Jakarta Timur 4. Situasi Khusus arus mudik di terminal Rawamangun, Jakarta Timur 5. Situasi Khusus arus mudik di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur 6. Situasi Khusus arus mudik di Teriminal Kalideres, Jakarta Timur 7. Situasi Khusus arus mudik di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten 8. Situasi Khusus arus balik di Jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 9. Situasi Khusus arus balik di Jalur Pantura, Provinsi Jawa Barat Laporan Kinerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2016

16

10. Situasi Khusus arus Balik di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur 11. Kajian Bidang Pengendalian Arbovirosis di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 12. Surveilans TAS Filariasis di Kota Bekasi, Jawa Barat (Unit Evaluasi I) 13. Surveilans TAS Filariasis di Kota Bekasi, Jawa Barat (Unit Evaluasi II) 14. Surveilans Faktor Resiko Kecacingan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 15. Kajian Bidang pengendalian TB di Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat 16. Kajian Bidang pengendalian ISPA (Pneumonia) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 17. Kajian Bidang Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 18. Kajian Bidang Pengendalian DM dan Penyakit Metabolik (Usia Produktif) di Kabupaten Garut, Jawa Barat 19. Kajian Bidang Pengendalian DM dan Penyakit Metabolik (Usia Produktif) di Kota Serang, di Banten 20. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif (Surveilans KTR) di DKI Jakarta 21. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif (Surveilans KTR) di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat 22. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif (Surveilans KTR) di Pringsewu, Provinsi Lampung 23. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif (Surveilans KTR) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 24. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP) di DKI Jakarta 25. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP) di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 26. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP) di Kota Cilegon, Provinsi Banten 27. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 28. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP) di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat 29. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Pada Air PAM di Kab. Kuningan


17

30. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Depot Isi Ulang di Kab. Pesisir Barat Lampung 31. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Media Udara di Kab. Majalengka 32. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada wilayah Pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kab. Bandung 33. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Pada Air PAM di Kab. Indramayu 34. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Pada Air PAM di Kab. Kubu Raya 35. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Depot Isi Ulang di Kab. Sintang, Kalimantan Barat 36. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada wilayah Pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kab. Lebak 37. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kab. Pangandaran 38. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kota Bandung 39. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kab. Serang 40. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan di Provinsi DKI Jakarta 41. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat-tempat Umum 42. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Pelayanan Kesehatan di Kab. Bandung Barat 43. Implementasi Rencana Pengamanan Air Minum di Kabupaten Cirebon 44. Rapid Health Assessment pada Situasi Khusus Haji 45. Rapid Health AssessmentpadaSituasi Khusus Jambore Cibubur, Jakarta Timur 46. Rapid Health AssessmentSituasi Khusus Natal dan Tahun Baru di Ancol 47. Rapid Health Assessment Situasi Khusus Natal dan Tahun Baru di TMII 48. Rapid Health Assessment Situasi Khusus Natal dan Tahun Baru di kab. Bogor 49. Pengembangan Pemeriksaan Japanese Enchepalitis di Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. 50. Pengembangan Pemeriksaan Logam pada Biomarker


18

b.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Target capaian kinerja tahun 2016 sebesar 47 rekomendasi, dengan realisasi sebanyak50 rekomendasi dan hasil capaian kinerja 106,4%.Adapun pada tahun 2015 realisasi rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 54 dari 51 rekomendasi yang ditargetkan. Sehingga capaian pada tahun 2015 adalah 105,8%.Jika dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah rekomendasi pada tahun 2016 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi dan pemblokiran anggaran. Dari segi capaian terjadi peningkatan karena penggunaan anggaran yang sangat efisien terutama pada kegiatan Situasi Khusus.

c.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target rekomendasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 217 rekomendasi. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 merupakan jumlah rekomendasi yang dihasilkan tahun 2015 dan tahun 2016 yang berjumlah 103 rekomendasi. Jika dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah 217 rekomendasi terhadap realisasi kumulatif tahun 2016 sebanyak 106 rekomendasi maka sudah tercapai 106/217 X 100% = 48,9%.

d.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain: 

Faktor kerjasama sinergis dan baik dengan lintas program internal antara lain dukungan perencanaan, administrasi dan keuangan yang lancar, dukungan pengadaan reagen/bahan kajian/media yang baik, kerjasama yang kooperatif dengan instalasi laboratorium terkait serta kemampuan/kapasitas laboratorium dalam deteksi penyakit di manusia dan media yang semakin meningkat.



Kerjasama antar bidang dan bagian sudah berjalan dengan baik dan secara komprehensif terutama pada kegiatan penanggulangan KLB DBD di Kabupaten Tangerang karena sudah melalui tahapan berkesinambungan mulai dari penyelidikan epidemiologi, surveilans arbovirosis dan implementasi pengadaan dan penerapan TTG DBD (larvitrap).


19



Ditemukannya metode yang tepat untuk mendeteksi telur dan larva cacing gelang dan cacing tambang di tanah pada Surveilans Kecacingan di Kabupaten Pandeglang hasil kerjasamadengan FKM Universitas Indonesia.

Untuk mencapai keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja ini masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Masalah yang dihadapi Faktor internal 

Belum optimalnya kualitas Sumber daya baik peralatan dan SDM untuk pemeriksaan beberapa penyakit tertentu seperti kusta, frambusia, ebola, campak, polio, yellow fever serta pemeriksaan logam berat, POPs (Persisten Organic Polutans) pada biomarker.

Faktor eksternal 

Adanya perubahan SOTK kementerian kesehatan yang berdampak pada perubahan indicator di unit utama, sehingga tidak ada rujukan indicator yang sesuai dengan SOTK yang masih berlaku di BBTKLPP Jakarta contohnya kegiatan penyehatan lingkungan.



Kesesuaian antara indikator kinerja P2P dengan UPT masih kurang sehingga capaian indikator UPT belum mendukung capaian indikator kinerja utama P2P



Mutasi pejabat di wilayah layanan yang sangat sering sehingga saat koordinasi awal dan pelaksanaan kegiatan tidak sinkron karena terjadi pergantian pejabat.



Sebagian subdit di Direktorat

Jenderal P2P

memberikan Output perencanaan

BBTKLPP Jakarta kurang terperinci dan kurang sesuai dengan kemampuan BBTKL PP, sehingga tidak sesuai dengan permintaan daerah layanan kepada BBTKLPP Jakarta dalam melakukan kajian faktor risiko penyakit sesuai permasalahan yang ada di daerah tersebut. 

Tidak adanya juknis pelaksanaan kegiatan KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) yang berpotensi KLB dari Subditterkait, sehingga belum ada keseragaman antara B/BTKLPP dalam melaksanakan kegiatan program tersebut.

Alternative solusi yang telah dilakukan : 

Pengajuan penambahan SDM teknis sesuai kebutuhan secara berkala 5 tahun ke depan dan peningkatan kapasitas/pelatihan teknis yang berhubungan dengan program pencegahan dan pengendalian penyakit.


20



Melakukan pengadaan peralatan laboratorium.



Advokasi dan pengajuan dukungan reagen/media surveilans/kajian kepada direktorat terkait.



Adanya bantuan pelatihan pemeriksaan penyakit emerging/re-emerging dari unit utama dan lembaga eksternal.



Diseminasi dan advokasi hasil kegiatan B/BTKLPP pada semua subdit terkait agar mengetahui tugas pokok dan fungsi serta kemampuan B/BTKLPP dan melibatkan B/BTKLPP dalam pencapaian indikator kinerja sehingga dapat dibuat output yang mendukung indikator kinerja Ditjen P2P.



Melibatkan subdit terkait dalam pertemuan koordinasi kegiatan B/BTKLPP Jakarta dengan Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dan lintas sektor.

e.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Untuk kegiatan di wilayah Jabodetabek, seperti kegiatan PE KLB dan kajian deteksi dini karier typoid tidak menggunakan anggaran penginapan.



Kerjasama dan melibatsertakan mahasiswa S1 dan S2 dari Perguruan Tinggi terkait penyusunan metodologi, pelaksanaan kegiatan, proses entri data.



Untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kegiatan, dilakukan revisi penghematan perjadin dengan mengurangi volume petugas dan lama kegiatan.



Melibatkan lebih banyak petugas daerah dalam melakukan kegiatan, contoh dalam kegiatan Surveilans Kecacingan, melibatkan petugas laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Kabupaten Pandeglang dalam pemeriksaan deteksi telur dan cacing dalam feses.



Melibatkan mahasiswa S2 FKM UI dan tenaga sanitarian petugas Puskesmas terkait dalam pengambilan sampel tanah untuk deteksi telur dan larva dalam tanah, karena efisiensi perjadin dalam Surveilans Kecacingan di Kab.Pandeglang.



Metode monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan RPAM dilakukan melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan sehingga hal tersebut menghemat waktu dan anggaran pelaksanaan monev.


21

f.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. 

Surveilans TAS Filariasis dengan telah dilatihnya beberapa petugas BBTKLPP Jakarta sebagai supervisor TAS, sehingga dapat melaksanakan survey TAS di beberapa wilayah layanan sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh WHO dan juga diperbantukan oleh subdit Filariasis untuk melaksanakan survey TAS di luar wilayah layanan dalam mendukung tercapainya program Eliminasi Pengendalian Filariasis.



Surveilans Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota di wilayah layanan sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Direktorat PPTM dalam memfokuskan pada pemantauan di instansi pendidikan dan juga memberikan pengetahuan dan praktek (transfer ilmu) kepada Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pemantauan kepatuhan Perda KTR di wilayahnya.



Pada survei FR DBD, dilakukan tracking suspect kasus Dengue menggunakan GPS sehingga dapat dilakukan pemetaan serotype virus Dengue di 5 wilayah Puskesmas Kabupaten Tangerang.



Adanya Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan memudahkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan yang melibatkan pemangku kepentingan.



Tujuan yang tercantum dalam SDGs seperti akses air minum mendorong daerah merencanakan kegiatan mendukung pencapaian tersebut, sehingga kegiatan BBTKLPP Jakarta yang berkaitan dengan akses air minum lebih mendapat dukungan.



Masuknya Kesehatan Lingkungan sebagai upaya kesehatan masyarakat esensial di puskesmas (sesuai Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas) memudahkan kerjasama dengan puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan BBTKLPP Jakarta.



Adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 3 tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sejak tahun 2014 memasukkan Rumah sakit dalam program ini mendorong rumah sakit melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut BBTKLPP Jakarta mendampingi rumah sakit memenuhi persyaratan proper.


22

g.

Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja Jumlah rekomendasi hasil surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium sebesar

Rp. 2.330.772.117 (99,31%) dari total pagu anggaran Rp

2.347.081.000,00.

2.

Persentase respon KLB/bencana/pencemaran di wilayah layanan a.


: 75 persen

Realisasi

: 100%

% capaian

: 100/75 x 100% = 133,3%

Realisasi yang dicapai adalah: 1.

Penyelidikan epidemiologi KLB Hepatitis A di Pondok Pesantren Annawawi Al Batani, Kab. Bogor

2.

Penyelidikan epidemiologi KLB Difteri Desa Ligung Kecamatan Ligung, Kab. Majalengka

3.

Penyelidikan epidemiologi KLB Difteri Kecamatan Cilengsi, Kab. Bogor

4.

Penyelidikan epidemiologi KLB DBD kabupaten tangerang

5.

Penyelidikan epidemiologi KLB AI Di kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

6.

Penyelidikan epidemiologi KLB Hepatitis A di Kecamatan Legok, Kab. Tangerang

7.

Penyelidikan epidemiologi KLB difteri Desa Cisalada, Kabupaten Purwakarta

8.

Penyelidikan epidemiologi KLB difteri Desa Palasah Kec. Palasah, Kabupaten Majalengka

9.

Penyelidikan epidemiologi KLB Hepatitis A di Pondok Pesantren Annawawi Al Batani, Kab. Bogor

10.

Penyelidikan epidemiologi KLB difteri Desa Citapen, Kec. Ciawi, Kab. Bogor

11.

Investigasi / Verifikasi Rumor KLB Suspek Lumpuh Layu di Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi

12.

Kewaspadaan dan Investigasi Risiko Kesehatan Lingkungan pada Pencemaran batu bara Cirebon

13.

Kewaspadaan dan Investigasi Risiko Kesehatan Lingkungan pada Bencana Banjir Kabupaten Garut


23

14.

Kewaspadaan dan Investigasi Risiko Kesehatan Lingkungan pada Bencana Banjir Kabupaten Bandung

15.

Kewaspadaan dan Investigasi Risiko Kesehatan Lingkungan pada Bencana Banjir Kota Cimahi

16.

Kewaspadaan dan Investigasi Risiko Kesehatan Lingkungan pada Bencana Banjir Kabupaten Karawang

b.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Target capaian kinerja tahun 2016 sebesar 75% respon, dengan realisasi sebanyak100% respon dan hasil capaian kinerja 133,3%.Adapun pada tahun 2015 realisasi respon yang dihasilkan sebanyak 100% dari 70% rekomendasi yang ditargetkan. Sehingga capaian pada tahun 2015 adalah 142,8%.Jika dibandingkan dengan tahun 2015 respon pada tahun 2016 terjadi penurunan baik realisasi maupun capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan karena terjadinya efisiensi dan pemblokiran anggaran. Walaupun secara jumlah kasus yang direspon tahun 2015 adalah 14 kejadian dan tahun 2016 adalah 16 kejadian.

c.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Realisasi KLB yang direspon pada tahun 2016, sebesar 100%. JIka dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) sebesar 90% maka persentase hasil realisasi kinerja sudah tercapai.

d.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja ini diperoleh karena tim dapat mengatasi permasalah yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain: 

Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi, sehingga informasi dugaan bencana/pencemaran dapat direspon secara cepat



Tersedianya format RHA untuk bencana/pencemaran



Dukungan logistic (buffer stock) yang memadai


24

Adapun permasalahan yang ada dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini disebutkan dalam uraian berikut: 

Keterbatasan kemampuan dan sarana prasana laboratorium pengendalian penyakit terutama pada penyakit potensi KLB seperti kasus Difteri sehingga sampel harus dirujuk ke Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan untuk pemeriksaan kultur Difteri.



Informasi dari wilayah layanan tentang KLB terlambat sehingga seringkali tidak dapat menemukan kasus atau sumber penyebab KLB



Kurangnya kapasitas SDM baik kuantitas dan kualitas dalam verifikasi rumor dan penyelidikan epidemiologi penyakit berpotensi KLB.



Keterbatasan alokasi anggaran media reagensia pemeriksaan sampel agent penyakit dan vector/lingkungan dengan metode PCR dalam konfirmasi laboratorium KLB penyakit



Belum adanya legitimasi peran BBTKLPP Jakarta dalam penanganan kejadian bencana dan pencemaran serta alur koordinasi antar pihak terkai.



Banyaknya pihak yang terlibat menyebabkan informasi menjadi

kurang akurat

(berbeda beda) yang menyebabkan kesimpang-siuran data

Alternative solusi yang telah dilakukan : 

Mengirim personel dari laboratorium mikrobiologi klinis untuk magang menggunakan metode pemeriksaan Difteri secara kultur di laboratorium Balitbangkes Kementerian Kesehatan



Meminta akses SKDR berbasis web (login dan password) melalui surat ke Direktur SKK.



Berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait untuk memastikan apakah Penyelidikan Epidemiologi dengan pengambilan sampel lingkungan masih perlu dilakukan sebelum turun ke lokasi contohnya Penyelidikan Epidemiologi KLB Flu burung



Tim BBTKLPP Jakarta ikut sertadalam tim gerak cepat pusat dalam penyelidikan epidemiologi KLB dan verifikasi rumor



Pengajuan penambahan SDM teknis secara berkala 5 tahun ke depan dan peningkatan kapasitas/pelatihan teknis yang berhubungan dengan verifikasi rumor dan penyelidikan epidemiologi penyakit potensial KLB.



Pengajuan dukungan kebutuhan media reagensi pemeriksaan PCR dalam konfirmasi laboratorium KLB kepada DitJen P2P dengan tembusan Direktorat terkait


25



Melakukan sosialisasi, jejaring dan kemitraan sengan pemangku kepentingan terkait kemampuan BBTKLPP Jakarta dalam penanganan bencana dan pencemaran



Rutin melaksanakan sosialiasi, jejaring dan kemiraan dengan lintas program dan lintas Sector



Menyampaikan resume hasil RHA, Investigasi bencana/pencemaran sesegera mungkin via surat elektronik untuk dapat direspon oleh daerah

e.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Bila kemampuan dan sarana prasana laboratorium pengendalian penyakit terutama pada penyakit potensi KLB dapat ditingkatkan seperti kemampuan pemeriksaan difteri secara kultur maka waktu pemeriksaan bisa lebih ringkas karena tidak perlu konfirmasi hasil ke laboratorium Balitbangkes Kementerian Kesehatan.



Dengan kemudahan mengakses web SKDR maka dapat melihat trend kenaikan kasus penyakit berpotensi KLB di wilayah layanan BBTKLPP Jakarta sehingga dapat berkoordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan terkait dalam verifikasi. Respon akan dilakukan untuk memfasilitasi penanggulangan wilayah layanan jika daerah memerlukan



Keterbatasan alokasi anggaran Respon Cepat KLB dan adanya efisiensi, melakukan respon pasif memfasilitasi penanggulangan KLB di wilayah layanan dengan membantu pemeriksaan rujukan sampel/specimen dari daerah KLB contoh saat KLB Keracunan Pangan.



Efisiensi penggunaan rapid test dalam deteksi dini faktor risiko lingkungan.



Efisiensi penggunaan anggaran terutama berkaitan dengan perjalanan dinas (pemilihan hotel / penginapan, tiket pesawat)

f.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. 

Bila informasi KLB lebih cepat diterima oleh BBTKLPP Jakarta, maka kegiatan penyelidikan epidemiologi yang dilakukan dapat menemukan sumber penularan dan memutus mata rantai penularan penyakit.



Bila tim gerak cepat terdiri dari multisektor maka pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB akan lebih terintegrasi.


26



Telah diterbitkan dan disosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan dan program kesehatan lingkungan di lintas program dan sektor



Adanya peraturan dan perundang berkaitan dengan bencana dan pencemaran yang mengharuskan setiap daerah melakukan penanggulangan bencana dan pencemaran sehingga dapat sebagai dasar sinkronisasi kegiatan dalam penanggulangan

g.

Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Anggaran yang dipergunakan untuk mewujudkan kinerja pada indikator persentase respon KLB/bencana/pencemaran di wilayah layanan sebesar Rp.245.863.800,00 (85,42%) dari pagu anggaran Rp. 287.814.000,00.

3.

Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium pengujian dan kalibrasi a.


: 14.500 Sertifikat

Realisasi

: 20.043 Sertifikat

% capaian

: 138,23%

Realisasi yang dicapai adalah : No

Instalasi Laboratorium

Jumlah SHU

1

Kimia Fisika Zat Cair

3033

2

Kimia Fisika Zat Gas dan Udara

1708

3

Kimia Fisika Zat Padat dan B3

1339

4

Biologi Lingkungan

5479

5

Kalibrasi

6

Mikrobiologi dan Parasitologi

4183

7

PTM

1438

8

Entomologi

1324

9

Biomolekuler dan Imunoserologi

1278

TOTAL


264

20.043

27

Target tahun 2016 sebanyak 14.500 sertifikat hasil uji, sedangkan realisasi pada tahun 2016 sebanyak 138,23% (20.043 / 14.500 x 100% = 138,23%) sertifikat hasil uji laboratorium pengujian dan kalibrasi. b.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Capaian realisasi dan target kegiatan uji laboratorium pengujian dan kalibrasi tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016 meningkat jumlahnya. Demikian pula dalam hal persentase capaian mengalami peningkatan. Tahun

2015

2016

Target

14.000

14.500

Realisasi Kinerja

18.218

20.043

% Capaian Kinerja

130,1 %

138,23 %

JUMLAH SHU

25,000 20,000 15,000

Target

10,000

Realisasi

5,000 0 2015

No.

Tahun

Instalasi Laboratorium

2016

2015

2016

1

Kimia Fisika Zat Cair

4092

3033

2

Kimia Fisika Zat Gas dan Udara

1881

1708

3

Kimia Fisika Zat Padat dan B3

1154

1339

4

Biologi Lingkungan

5651

5479

5

Kalibrasi

375

264

6

Mikrobiologi dan Parasitologi

1391

4183

7

PTM

1015

1438

8

Entomologi

1760

1324

9

Biomolekuler dan Imunoserologi

899

1278

18.218

20.043

TOTAL


28

Secara umum, seluruh instalasi memberikan kontribusi terhadap jumlah SHU. Terjadi penurunan yang signifikan sebesar 25 % pada instalasi laboratorium kimia fisika zat cair. Hal tersebut dikarenakan pengendalian pelayanan sampel pasif dan dikembalikannya orientasi fungsi laboratorium yang menitik beratkan sebagai pendukung kajian dan surveilans dari program dibandingkan fungsi laboratorium sebagai penunjang pelayanan publik. Realisasi tahun 2016 mencapai 20.043 SHU (138,23%) jauh dari target yang telah ditentukan sebanyak 14500 SHU. Hal tersebut dikarenakan penentuan target capaian dihitung berdasarkan pelayanan pasif dan kegiatan/program yang berasal dari DIPA BBTKLPP Jakarta tanpa memperhatikan dukungan kegiatan program yang anggaran dan logistiknya berasal dari pusat dan adanya kontribusi peningkatan respon KLB yang sulit diprediksi kejadiannya. Selain itu, kegiatan program dari pusat belum mampu memprediksi jumlah sampel yang akan dilaksanakan atau sudah ditentukan jumlahnya namun pada saat pelaksanaan melebihi target yang ditentukan sehingga pada saat realisasi memberikan kontribusi peningkatan SHU seperti pada kegiatan surveilans filariasis, ILI, TAS (transmision assesment surveilans)/ Pre TAS. c.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Realisasi kegiatan uji laboratorium pengujian dan kalibrasi telah melampaui target untuk jangka menengah (tahun 2019) yang ditargetkan sebesar 16.000 SHU dengan realisasi pada tahun 2016 adalah 20.043 SHU atau sebesar125,27 % (20.043 / 16.000 x 100% = 125,27 %). sehingga perlu diusulkan revisi target SHU untuk tahun mendatang. dengan memperhatikan kontinyuitas pelayanan pasif laboratorium, ketersediaan anggaran DIPA BBTKLPP Jakarta (kegiatan program internal, ketersediaan reagensia, media, pendukung laboratorium, pemeliharaan/ perbaikan alat, dll) serta dukungan kegiatan program dari pusat

d.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Analisis keberhasilan capaian kinerja kegiatan terkait dengan sertifikat hasiluji laboratorium pengujian dan kalibrasi: 

Kualitas hasil pemeriksaan laboratorium pengujian dan kalibrasi tetap terjaga validitasnya sebagai komitmen dan konsistensi terhadap pelaksanaan kendali mutu baik secara internal dan eksternal.


29



Mempertahankan status akreditasi laboratorium pengujian dan kalibrasi sesuai ISO 17025: 2005 dan ISO 9001: 2005 tentang sistem manajemen mutu.



Ketersediaan bahan reagensia, media dan pendukung laboratorium secara kontinyu.



Pola tarif (PP No. 21 Tahun 2013) pemeriksaan sampel jauh lebih murah dibandingkan dengan laboratorium lainnya. Khususnya dalam pemeriksaan air.



Peralatan laboratorium tetap terjaga dalam kondisi baik.



Sumbangsih kegiatan program pusat.

Masalah yang dihadapi 

Seiring dengan semakin kompleksnya faktor risiko dari lingkungan serta dalam rangka pengendalian penyakit baik tidak menular maupun menular. Diperlukan parameter pemeriksaan laboratorium yang spesifik seperti: pemeriksaan merkuri pada biomarker, pemeriksaan emisi gas buang, pemeriksaan Polymerase Chain Reactionsebagai diagnosis terhadap penyakit infeksi.



Laboratorium wajib melakukan pemastian mutu terhadap hasil uji laboratorium. Metode pemeriksaan yang tervalidasi dan personil yang kompeten & komitmen terhadap SOP serta peralatan yang terkalibrasi merupakan bagian dari pemastian mutu tersebut. Namun fungsi-fungsi tersebut menjadi turun pada pengambilan sampel di lapangan karena minimnya pengendalian mutu.

Solusi yang telah dilakukan 

Penambahan peralatan dan laboratorium (Mercury Analyzer, CO Detector, pH meter, Mikroskop fluoresence, spektrofotometer, soundlevel meter, air quality monitor, Gas analyzer, fuel gas analyzer, dan konduktivitas serta peralatan kimia klinis)



Pelaksaan audit lapangan yang bertujuan sebagai kontrol mutu terhadap pelaksanaan sampling lapangan dan pelaksanaan uji profisiensi merupakan bagian dari pemantapan mutu ekternal suatu laboratorium. Kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif membangun sistem manajemen laboratorium berjalan dengan baik



Peningkatan dan pengembangan kemampuan uji laboratorium (pemeriksaan logam pada biomarker dan pemeriksaan JE pada biomarker, vektor, dan resevoar secara ELISA dan PCR) dilaksanakan dan dititikberatkan pada optimalisasi peralatan laboratorium yang ada di BBTKLPP Jakarta.



Pemanfaatan laboratorium oleh masyarakat, dan kegiatan-kegiatan program BBTKLPP Jakarta, seperti pengembangan kemampuan laboratorium Bidang PTL, kajian Bidang


30

ADKL, dan uji petik/surveilans Bidang SE, dan program pusat akan meningkatkan jumlah SHU, kualitas laboratoriumdan SDM teknis. e.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kegiatan uji laboratorium pengujian dan kalibrasi adalah : 

Pemberdayaan

mahasiswa

dan

siswa

magang

dalam

membantu

proses

pemeriksaanlaboratorium sehingga beban kerja dapat berkurang 

Pengaturan penggunaan listrik dan air diluar jam kerja atau waktu istirahat sehingga mengurangi beban anggaran laboratorium

 f.

Penempatan tenaga teknis laboratorium yang sesuai dengan kompetensinya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja kegiatan terkait dengan sertifikat hasiluji laboratorium dan kalibrasi diakibatkan antara lain: 

Akreditasi laboratorium pengujian dan kalibrasi BBTKLPP Jakarta



Pengembangan Pemeriksaan logam pada biomarker (rambut, kuku, darah)



Pengembangan Pemeriksaan Japanese Echepalithis pada biomarker, vektor, dan resevoar dengan metode ELISA (IgG dan IgM) dan PCR

g.



Dukungan reagen, media dan pendukung laboratorium



Penambahan dan peremajaan peralatan laboratorium/ lapangan



Dukungan perbaikan dan pemeliharaan alat laboratorium



Dukungan kegiatan program dari bidang ADKL dan SE



Dukungan kegiatan program dari pusat.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sebesarRp.7.757.521.636,00(98,23%)dari pagu anggaran Rp.7.897.042.000,00.


31

4.

Jumlah model dan atau teknologi tepat guna (TTG) bidang P2P yang dihasilkan a.


: 4 Unit

Realisasi

: 4 unit

% capaian

: 4/4 x 100 % = 100%

Realisasi yang dicapai adalah: 

Model Prototipe Jamban Pasang Surut



Teknologi jamban pasang surut di kelurahan karang maritim kecamatan Panjang Bandar Lampung

b.



Teknologi Pengendalian nyamuk dengan Lavitrap Hitam.



Teknologi Pengendalian nyamuk dengan Lavitrap Bening

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja TTG tahun 2015 terealisasi 2 TTG (model dan TTG), sedangkan tahun 2016 terelisasi sebanyak 4 buah TTG. Jika dibandingkan secara jumlah model/TTG terjadi peningkatan 100%, namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016 terjadi penurunan dari 200% menjadi 100%.

c.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Realisasi kinerja indikator jumlah model atau teknologi tepat guna (TTG) bidang PP dan PL yang dihasilkan apabila dibandingkan dengan target jangka menegah pada tahun 2019 (17 TTG) tercapai 35,3 % (6 /17 x 100 % =35,3 %).

d.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain faktor internal seperti dukungan pembiayan yang memadai, etos kerja yang baik, SDM yang berkompeten, kreatif dan kooperatif baik di instalsi maupun bidang serta komitment pimpinan di bidang PL dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor penunjang eksternal berupa kerjasama Dinas kesehatan dan instansi terkait serta peran serta masyarakat yang baik di wilayah yang menjadi lokasi kegiatan TTG Jamban Pasang Surut dan Lavitrap .


32

Keberhasilan 100% oleh karena telah berhasil membuat model dan menerapkan TTG sehingga secara jumlah terhitung 4 unit (sesuai defenisi operasional dalam satu tahun telah berhasil membuat model dan membuat/menerapkan TTG) Masalah yang dihadapi 

Teknologi Tepat Guna masih membutuhkan bahan yang tidak sederhana. Sehingga menjadi hambatan untuk dapat di implementasikan secara masal.



Kurangnya sosialisasi bagi masyarat mengenai tata cara penggunaan lavitrap yang benar. Serta tidak adanya peningkatan kemampuan jumantik dalam PSN. Karena diindikasikan Aedes aegypti telah mengalami adaptasi sehingga mampu berkembang biak pada media air yang terpolusi. Oleh sebab itu perlu ada pemahaman yang update bagi jumantik



Dinas kesehatan di daerah masih membutuhkan bimbingan mengenai pembuatan lavitrap/jamban pasang surut.

Solusi yang telah dilakukan 

Pemilihan bahan baku untuk TTG berorientasi pada keekonomisan harga dan berdasarkan kearifan lokal.



Dalam tiap kegiatan yang turun dan menyentuh masyarakat, selalu diupayakan untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat mengenai kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit menular, dan penggunaan lavitrap.



Beberapa dinas kesehatan yang menjalin koordinasi dan menjadi pilot project TTG diberikan bimbingan teknis mengenai pembuatan TTG tersebut.

e.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Penggunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan ini sesuai dengan keahlian SDM yang ada di BBTKL PP Jakarta. Untuk anggaran telah dilakukan efisiensi terhadap perjalanan dinas.

f.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Adanya target program mulai tingkat Pusat (Kementerian Kesehatan), hingga daerah (Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) untuk mencapai Universal acess of Sanitation 2019 dan penanggulangan kejadian penyakit DBD, khususnya di wilayah layanan BBTKLPP Jakarta.


33

g.

Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Total pagu anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sejumlah Rp. 741.074.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 720.162.756,00 (97,18%)

5.

Jumlah diseminasi informasi/advokasi yang dilakukan di wilayah layanan a.


: 79 kali

Realisasi

: 81 kali

% capaian

: 81/79 x 100% = 102,5%

Realisasi yang dicapai adalah Telah dilakukan Desiminasi informasi di wilayah layanan dalam bentuk SKD, kegiatan situasi khusus, kegiatan surveilans faktor resiko penyakit, kedaruratan kesehatan masyarakat, Surveilan faktor resiko kesehatan lingkungan, uji petik, Rapid health assesment, Monitoring fasilitas pelayanan dan kegiatan pengujian. Desiminasi Informasi/advokasi yang dilakukan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Situasi Khusus Imlek di Provinsi Kalimantan Barat 2. Situasi Khusus arus mudik tol Cipali, Provinsi Jawa Barat 3. Situasi Khusus arus mudik di terminal Pulogadung, Jakarta Timur 4. Situasi Khusus arus mudik di terminal Rawamangun, Jakarta Timur 5. Situasi Khusus arus mudik di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur 6. Situasi Khusus arus mudik di Teriminal Kalideres, Jakarta Timur 7. Situasi Khusus arus mudik di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten 8. Situasi Khusus arus balik di Jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 9. Situasi Khusus arus balik di Jalur Pantura, Provinsi Jawa Barat 10. Situasi Khusus arus Balik di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur 11. Kajian Bidang Pengendalian Arbovirosis di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 12. Surveilans TAS Filariasis di Kota Bekasi, Jawa Barat (Unit Evaluasi I) 13. Surveilans TAS Filariasis di Kota Bekasi, Jawa Barat (Unit Evaluasi II) 14. Surveilans Faktor Resiko Kecacingan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 15. Kajian Bidang pengendalian TB di Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat 16. Kajian Bidang pengendalian ISPA (Pneumonia) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Laporan Kinerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2016

34

17. Kajian Bidang Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 18. Kajian Bidang Pengendalian DM dan Penyakit Metabolik (Usia Produktif) di Kabupaten Garut, Jawa Barat 19. Kajian Bidang Pengendalian DM dan Penyakit Metabolik (Usia Produktif) di Kota Serang, di Banten 20. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif (Surveilans KTR) di DKI Jakarta 21. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif (Surveilans KTR) di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat 22. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif (Surveilans KTR) di Pringsewu, Provinsi Lampung 23. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif (Surveilans KTR) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 24. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP) di DKI Jakarta 25. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP) di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 26. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP) di Kota Cilegon, Provinsi Banten 27. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 28. Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (PTM Supir Bis AKAP) di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat 29. Penyelidikan epidemiologi KLB Hepatitis A di Pondok Pesantren Annawawi Al Batani, Kab. Bogor 30. Penyelidikan epidemiologi KLB Difteri Desa Ligung Kecamatan Ligung, Kab. Majalengka 31. Penyelidikan epidemiologi KLB Difteri Kecamatan Cilengsi, Kab. Bogor 32. Penyelidikan epidemiologi KLB DBD kabupaten tangerang 33. Penyelidikan epidemiologi KLB AI Di kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 34. Penyelidikan epidemiologi KLB Hepatitis A di Kecamatan Legok, Kab. Tangerang 35. Penyelidikan epidemiologi KLB difteri Desa Cisalada, Kabupaten Purwakarta 36. Penyelidikan epidemiologi KLB difteri Desa Palasah Kec. Palasah, Kabupaten Majalengka


35

37. Penyelidikan epidemiologi KLB Hepatitis A di Pondok Pesantren Annawawi Al Batani, Kab. Bogor 38. Penyelidikan epidemiologi KLB difteri Desa Citapen, Kec. Ciawi, Kab. Bogor 39. Investigasi / Verifikasi Rumor KLB Suspek Lumpuh Layu di Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi 40. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Pada Air PAM di Kab. Kuningan 41. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Depot Isi Ulang di Kab. Pesisir Barat Lampung 42. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Media Udara di Kab. Majalengka 43. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada wilayah Pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kab. Bandung 44. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Pada Air PAM di Kab. Indramayu 45. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada wilayah Pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kab. Lebak 46. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Pada Air PAM di Kab. Kubu Raya 47. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kab. Pangandaran 48. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kota Bandung 49. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kab. Serang 50. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan di Monas 51. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kelapa Gading 52. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta 53. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Kantin Kemenkes, Kuningan 54. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Kantin Lapas Salemba 55. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Kantin Lapas Cipinang 56. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Kantin Rutan Salemba 57. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Kantin Rutan Cipinang 58. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Kantin RS. Pengayom 59. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Kantin Lapas Terbuka Cinere Laporan Kinerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2016

36

60. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Kantin Rutan Pondok Bambu 61. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Kantin Lapas Narkotika Cipinang 62. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Kantin RS Persahabatan 63. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Pelayanan Kesehatan di RSUD Cililin 64. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Pelayanan Kesehatan di RSJ Kab. Bandung Barat 65. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Pelayanan Kesehatan di RSUD Sumedang 66. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Pelayanan Kesehatan di RSU Pakuwon Kab. Sumedang 67. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar 68. Pertemuan Diseminasi informasi Implementasi RPAM di Kabupaten Cirebon 69. Implementasi RPAM UPS. Toya Anugrah 70. Implementasi RPAM UPS. Tirta Wangi 71. Implementasi RPAM UPS. Tirta Mandiri 72. Rapid Health Assessment dan Investigasi Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Pencemaran Batubara di Kota Cirebon 73. Rapid Health Assessment pada Situasi Khusus Jambore, Cibubur Jakarta Timur 74. Rapid Health Assessment padaSituasi Khusus Natal dan Tahun Baru di Ancol 75. Rapid Health Assessment padaSituasi Khusus Natal dan Tahun Baru di TMII, Jakarta Timur 76. Rapid Health Assessment padaSituasi Khusus Natal dan Tahun Barudi Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan 77. Rapid Health Assessment padaSituasi Khusus Natal dan Tahun Baru di Kab. Bogor 78. Rapid Health Assessment padaSituasi Khusus Natal dan Tahun Baru di Kab. Karawang 79. Rapid Health Assessment padaSituasi Khusus Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten 80. Rapid Health Assessment padaSituasi Khusus Natal dan Tahun Baru di Rest Area Tol Cipali, Kab. Subang 81. Diseminasi Informasi terintegrasi di Provinsi Jawa Barat


37

b.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Target capaian kinerja tahun 2016 sebesar 79 kali, dengan realisasi sebanyak81 kali dan hasil capaian kinerja 102,5%.Adapun pada tahun 2015 realisasi diseminasi informasi yang dilakukan sebanyak 86 kali dari 71 kali diseminasi informasi yang ditargetkan. Sehingga capaian pada tahun 2015 adalah 121,1%.Jika dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah diseminasi informasi yang dilakukan pada tahun 2016 terjadi penurunan baik realisasi maupun capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan karena terjadi efisiensi dan pemblokiran anggaran menyebabkan beberapa kajian tidak dapat dilaksanakan sehingga berpengaruh terhadap pemberian informasi kepada stake holder terutama rekomendasi hasil kajian

c.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target desiminasi informasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 315 kali .Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 merupakan jumlah desiminasi informasi yang dihasilkan tahun 2015 dan tahun 2016 yang berjumlah 167 kali.Jika dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah desiminasi informasi 315 kali terhadap realisasi kumulatif tahun 2016 sebanyak 165 kali maka sudah tercapai 167/315 X 100% = 53,01%

d.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain 

Proses pengajuan anggaran yang mudah dan kooperatif,



Dukungan alat lapangan dan laboratorium yang cukup memadai serta dukungan SDM yang kompeten di instalasi maupun di bidang.



Hasil kajian yang didiseminasikan ke wilayah layanan BBTKLPP Jakarta menjadi bahan rujukan maupun bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehingga sangat bermanfaat.

Masalah yang dihadapi 

Karena tidak ada anggaran khusus untuk melaksanakan desinfo (masing-masing kegiatan), tindak lanjut desinfo hasil kegiatan oleh daerah tidak diketahui, dan surat desiminasi informasi yang disampaikan ke daerah jarang diberikan feedback.


38

Alternative solusi yang telah dilakukan :

e.



Dilakukan komunikasi via telpon untuk konfirmasi lebih lanjut



Mencoba menganggarkan desinfo pada masing-masing kegiatan setiap tahunnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Penyampaian diseminasi informasi kegiatan BBTKLPP Jakarta dilakukan melalui pertemuan dan penyampaian surat hasil rekomendasi kegiatan.Pada pertemuan desinfo dilakukan terintegrasi dan melibatkan lintas program dan lintas sector sehingga tidak disetiap kajian dilakukan desinfo. Hal ini dapat mengefisienkan biaya penyelanggaraan dan mengefektifkan waktu dengan sasaran yang lebih banyak.

f.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Adanya kebijakan informasi layanan pubik, sehingga setiap instansi harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

g.

Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Pagu anggaran untuk indikator Jumlah diseminasi informasi/advokasi yang dilakukan di wilayah layanan sebesar Rp. 562.888.000,00 sedangkan realisasi penggunaan anggaran adalah Rp.562,402.028 (99,91%).

6.

Jumlah SDM terlatih Bidang P2P a.


: 80 orang

Realisasi

: 118 orang

% capaian

: 118/80 x 100% = 125 %


39

Realisasi yang dicapai adalah: Nama Pelatihan

Jumlah SDM

Pelatihan Pengambilan Sampel Bio Molekuler Virus Dengue

1

Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan

1

Diklat PIM IV

2

Workshop Metrologi Ke 7 : Implementasi Sistem Manajemen Mutu

3

Menuju Akreditasi Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian Pelatihan Jaringan Komputer

10

Workshop Nasional " Pelatihan Implementasi K3 di Laboratorium"

2

Lokakarya Nasional Dokumentasi dan Informasi 2016

2

Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik II

1

Pelatihan Kultur Difteri

4

Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan LPSE

1

Diklat Bendahara Pengeluaran APBN

1

Pelatihan Wirausaha Sanitasi

30

Implementasi Rencana Pengamanan Air Minum Komunal Di Jawa

30

Barat Pelatihan Inspektur Higiene Sanitasi Pangan

b.

30

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2015= 83 SDM pada tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu 118 SDM karena adanya pelatihan bidang.

c.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Membandingkan realisasi kegiatan pada tahun 2015 dengan target jangka menengah pada tahun 2019 Realisasi 2016

: 118orang

Target 2019 : 80 orang Dari data di atas, dapat diketahui bahwa capaian pada tahun 2016 telah melebihi target jangka menengah sebesar 140% (83/80 x 100% = 103,75%). Dengan demikian perlu ditinjau kembali agar target ditingkatkan untuk tahun mendatang.


40

d.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Penyebab keberhasilan peningkatan output yang melampaui target ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

Adanya pelatihan untuk peserta eksternal yaitu pelatihan wia usaha sanitasi, pelatihan Implementasi Rencana Pengamanan Air Minum Komunal Di Jawa Barat, Pelatihan Inspektur Higiene Sanitasi Pangan yang dilakukan oleh BBTKLPP Jakarta



Terdapat perubahan kebijakan biaya penyelenggaraan diklat PIM yang semula dibebankan kepada anggaran BBTKLPP Jakarta kemudian berubah menjadi dibebankan kepada instansi penyelenggara. Kelebihan anggaran ini kemudian direvisi untuk menambah kegiatan diklat lainnya.



Terdapat beberapa pelatihan yang biaya penyelenggaraannya dibawah anggaran yang telah direncanakan. Kelebihan dari anggaran tersebut kemudian digunakan untuk menambah kegiatan diklat yang lain (menambah peserta pelatihan)

Permasalahan : 

Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan terutama pelatihan teknis fungsional disebabkan kurangnya informasi yang diterima serta keterbatasan pembiayaan.



Penghematan anggaran yang meyebabkan beberapa pelatihan yang sudah direncanakan tidak dapat terealisasi.

Alternatif solusi pemecahan masalah : 

Pengajuan ke Instansi terkait seperti Litbang agar SDM BBTKLPP Jakarta dapat melakukan magang/in the job training untuk meningkatkan kapasitas SDM

e.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Efisiensi penggunaan dana terjadi karena biaya penyelengaraan diklat beberapa lebih rendah dibandingkan pagu.

f.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya pelatihan yang dilakukan oleh bidang yakni pelatihan RPAM dan Pelatihan Wira Usaha Sanitasi, Pelatihan


41

Inspektur Sanitasi Pangan yang melibatkan dinas kab/kota di wilayah layanan sebanyak 90 orang sehingga melebihi target yang ditentukan.

g.

Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Realisasi anggaran untuk indikator kinerja Jumlah SDM terlatih Bidang P2P sebesar Rp.739.339.800,00 dengan persentase serapan 98,95% dari pagu anggaran Rp. 747.171.000,00

7.

Penilaian SAKIP a.


: A (80-90)

Realisasi

: AA (95,65)

% capaian

: 95,65/80 x 100 % = 120,1 %

Realisasi yang dicapai adalah: Hasil penilaian SAKIP yang diperoleh oleh BBTKLPP Jakarta pada bulan Mei tahun 2015 adalah 95,65 dengan kategori AA. Hasil penilaian ini melebihi target pada tahun 2016 dimana target tahun 2015 adalah A dengan range nilai (80-90).

b.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu BBTKLPP Jakarta pada tahun 2014memperolah nilai SAKIP 96,10. Pada tahun 2015 BBTKLPP Jakarta mendapat nilai SAKIP 95,65. Kondisi ini terjadi penurunan angka walau kategorinya sama AA. Hal ini disebabkan belum adanya perjanjian kinerja antara eselon IV dengan eselon III walaupun secara SKP Eselon IV sudah ada, dimana menurut pandangan APIP setiap pejabat struktural wajib membuat Perjanjian Kinerja dengan atasan langsung serta saran agar dalam pemantaun kinerja pegawai melalui aplikasi.

c.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Penilaian nilai indikator kinerjaPenilaian SAKIP apabila dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah pada tahun 2019 sudah tercapai yaitu 106,8% (95/90 x 100% = 105%).


42

d.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Analisis keberhasilan capaian nilai 95 dari target 80 diperoleh karena : 

Perencanaan kinerja telah dilakukan dengan baik dalam bentuk

Rencana Aksi

Kegiatan lima tahunan, perencanaan tahunan (RKAKL), penetapan kinerja tahunan

e.



Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan tepat waktu.



Laporan Kegiatan dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan maupun tahunan.



Laporan Keuangan dan BMN telah dilaksanakan dengan baik



Penilaian kinerja pegawai telah dilakukan setiap tahun.



Telah dibuat Standar Operasioanl Prosedur kegiatan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan ini sesuai dengan keahlian SDM yang ada di BBTKL PP Jakarta. Untuk anggaran telah dilakukan efisiensi terhadap perjalanan dinas (pemilihan hotel / penginapan, tiket pesawat).

f.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Program-program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah 

Adanya program kementerian keuangan berupa pelaporan keuangan dan BMN (UAKPA dan AUKPB) satker sehingga pelaksanaan pelaporan penggunaan keuangan anggaran dan barang milik negara baik. Program ini sangat mendukung terlaksananya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Adanya Peraturan pemerintah no 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang diiplementasikan oleh Bappenas dalam e-monev, menyebabkan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan baik secara triwulan dan tepat waktu.


43

g.

Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Realisasi

anggaran untuk indikator kinerja Penilaian SAKIP dengan pagu anggaran

Rp.52.574.280.000,00 adalah sebesar Rp. 52.251.124.560,00 dengan persentase serapan sebesar 99,39%.

B. Realisasi Anggaran Target dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap indikator kinerja kegiatan pada tahun 2016 dijabarkan sesuai tabel dibawah ini. Realisasi keuangan kurang dari 100 disebabkan karena adanya efisiensi penggunaan anggaran dari tiket pesawat, penginapan dan biaya sewa kendaraan. Selain itu juga disebabkan karena penggunaan dana bersumber PNBP dimana ada beberapa yang tidak terealisasi karena jumlah setoran PNBP tidak tercapai yang mengakibatkan target PNBP tidak tercapai sehingga beberapa anggaran yang bersumber PNBP tidak dapat direalisasikan. Adapun Realisasi dan Alokasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

No

IKK

Alokasi

Realisasi

% Realisasi

Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian 1

faktor risiko penyakit dan penyehatan

2.347.081.000

2.330.772.117

99,31

287.814.000

245.863.800

85,42

7.897.042.000

7.757.521.636

98,23

741.074.000

720162756

97,18

562.888.000

562.402.028

99,91

747.171.000

739.339.800

98,95

52.574.280.000

52.251.124.560

99,39

lingkungan berbasis laboratorium 2

3

4

5

Persentase respon KLB/Bencana/ Pencemaran di wilayah layanan Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi Jumlah model atau teknologi tepat guna bidang P2P yang dihasilkan Jumlah diseminasi informasi/advokasi yang dilakukan diwilayah layanan

6

Jumlah SDM terlatih Bidang P2P

7

Penilaian SAKIP

8

Self Blockir (penghematan anggaran) Total anggaran yang dapat digunakan


20.107.822.000 65.157.350.000

64.607.186.697

99,03

44

Capaian Indikator Kinerja dengan Alokasi dan Realisasi Keuangan

No

IKK

%

Output/

%

Outcome

Realisasi

47

50

106,4

2.347.081.000

2.330.772.117

99,31

75%

100%

133,3

287.814.000

245.863.800

85,42

14.500

20.043

138,2

7.897.042.000

7.757.521.636

98,23

4

4

100

741.074.000

720162756

97,18

79

81

102,5

562.888.000

562.402.028

99,91

80

118

147,5

747.171.000

739.339.800

98,95

A (80)

AA (95,65)

119,6

52.574.280.000

52.251.124.560

99,39

Target

Alokasi

Realisasi

Realis asi

Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor 1

risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium Persentase respon

2

KLB/Bencana/ Pencemaran di wilayah layanan

3

Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi Jumlah model atau teknologi

4

tepat guna bidang P2P yang dihasilkan Jumlah diseminasi

5

informasi/advokasi yang dilakukan diwilayah layanan

6 7

Jumlah SDM terlatih Bidang P2P Penilaian SAKIP Self Blockir (Kebijakan

20.107.822.000

Penghematan Anggaran ) Total Anggaran yang dapat digunakan


65.157.350.000

64.607.186.697

45

99,03

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2016. Kinerja BBTKLPP Jakarta dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat penggunaan anggaran dan tingkat pencapaian kegiatan keluaran (output kegiatan) selama periode 1 Januari 2016sampai dengan 31 Desember 2016. Pencapaian kinerja output pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Tahun 2016 untuk semua indikator kinerja kegiatan sudah tercapai, bahkan persen capaian target kinerja melebihi 100%. Persentase capaian kinerja dan anggaran tiap-tiap indikator sebagai berikut: 

Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratoriumdengan realisasi kinerja sebesar 106,4% dan realisasi keuangan sebesar 99,31%.



Persentase respon KLB/Bencana/ Pencemaran di wilayah layanan dengan realisasi kinerja sebesar 133,3% dan realisasi anggaran 85,42%.



Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi dengan realisasi kinerja 138,2% dan realisasi anggaran 98,23%.



Jumlah model atau teknologi tepat guna bidang P2P yang dihasilkandengan realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran 97,18%.



Jumlah diseminasi informasi/advokasi yang dilakukan diwilayah layanan dengan realisasi kinerja 102,5% dan realisasi anggaran 99,91%.



Jumlah SDM terlatih Bidang P2P dengan realisasi kinerja 147,5% dan reaisasi anggaran 98,95%.



Penilaian SAKIP dengan realisasi kinerja sebesar 119,6% dan realisasi anggaran 99,39%.

Untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja di BBTKLPP Jakarta pada tahun tahun berikutnya, diharapkan dapat meningkatkan sistem kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, peningkatan advokasi, sosialisasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan, pelaksanaan kegiatan yang terarah dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menindak lanjuti temuan permasalah untuk koreksi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan dapat ditingkatkan.


46

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA (Penetapan Kinerja) TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja selama tahun 2016 yang di tanda tangani oleh Direktur Jenderal P2P (Terlampir)


47

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

Recommend Documents