LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Direktorat Irigasi Pertanian

DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN DITJEN. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Laporan Kinerja Tahun 2016

i


KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2016, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Irigasi Pertanian, dalam penyelenggaraan program yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016 selama kurun waktu satu tahun anggaran 2016. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas pencapaian kinerja perlu disusun Laporan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, maka ruang lingkup Laporan Kinerja memuat hal-hal terkait pencapaian tujuan/sasaran strategis kegiatan aspek irigasi pertanian. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini disadari masih belum sempurna, untuk itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak agar lebih sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan memberikan masukan/sumbang saran dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2016 ini disampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut

Jakarta, Januari 2017 D i r e k t u r,

Tunggul Iman Panudju NIP. 19580526 198703 1 002


i


IKHTISAR EKSEKUTIF Sejalan dengan renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 – 2019, program kerja Direktorat Irigasi Pertanian yaitu : 1) Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik yang bersumber dari air tanah maupun air permukaan sebanyak 5.411 unit; 2) Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi seluas 3.312.723 ha; 3) Terwujudnya kegiatan pengembangan irigasi rawa seluas seluas 200.000 ha; 4) Terwujudnya upaya konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan efektif dan aliran permukaan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan sebanyak 4.020 unit serta Pelaksanaan penyebaran informasi perubahan iklim dan pelaksanaan training adaptasi perubahan iklim di 34 provinsi; 5) Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) untuk mendorong pola pengelolaan irigasi partisipatif di 34 provinsi, serta ter updated nya data P3A sebagai bagian dari proses pembinaan usaha ekonomi dan pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani; 6) Pengembangan basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air melalui inventarisasi, validasi, dan konsolidasi data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan air di 34 provinsi serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi. Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2016 Direktur Irigasi Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, telah ditetapkan sasaran program yaitu Meningkatnya Infrastruktur Air Irigasi Mendukung Produksi Pertanian yang diukur melalui 4 indikator kinerja yaitu (1) Jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya, (2) Jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan sumber air yang dibangun, (3) Jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi, dan (4) Jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim. Dari pengukuran 4 indikator tersebut disimpulkan indikator jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya tercapai tercapai 442.015 ha dari target seluas 449.640 ha (98,30 %) termasuk kategori Berhasil, indikator jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan Laporan Kinerja Tahun 2016

ii


sumber air yang dibangun tercapai 1.537 unit dari target 1.544 unit (99,55 %) termasuk kategori Berhasil, indikator jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim tercapai 1.793 unit dari target 1.909 unit (93,91 %) termasuk kategori Berhasil, dan indikator jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi tercapai 60.209 ha dari 80.000 ha (75,26 %) termasuk kategori Cukup Berhasil. Dengan pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian tersebut diharapkan dapat mendukung produksi pertanian melalui peningkatan intensitas pertanaman (IP). Dengan adanya peningkatan IP tersebut, kegiatan irigasi pertanian dapat berkontribusi untuk penambahan luas tanam padi seluas 158.316 ha. Direktorat Irigasi Pertanian mendapat dukungan anggaran melalui dana APBN tahun 2016 sebesar Rp. 1.493.978.898.000, namun dalam perjalanan tahun anggaran mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu karena kebijakan penghematan tahap I dan penghematan tahap II (self blocking). Sehingga total anggaran Direktorat Irigasi Pertanian setelah penghematan dan revisi daerah menjadi Rp 1.338.995.554.000 dengan nilai blokir sebesar Rp 147.764.254.295. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah melalui dana tugas pembantuan di Daerah untuk kegiatan fisik pembangunan Infrastruktur Air Irigasi yaitu untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan, Pengembangan Irigasi Rawa, dan Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage. Pembagian alokasi anggarannya yaitu untuk dana tugas pembantuan senilai Rp 1.308.896.792.000 (97,75 %), dana dekonsentrasi Rp 6.871.970.000 (0,51 %), dan dana Pusat senilai Rp 23.226.792.000 (1,73 %). Sampai dengan 30 Desember 2016, realisasi penyerapan anggaran Direktorat Irigasi Pertanian sebesar Rp 1.182.140.020.908 atau 99,24 % dari target Rp 1.191.231.299.705 (pagu awal senilai Rp 1.338.995.554.000 dikurangi blokir senilai Rp 147.764.254.295). Kendala yang dihadapi selama Tahun 2016, sehingga realisasi prosentase tingkat capaian untuk beberapa kegiatan kurang dari 100%, diantaranya karena (1) Terjadinya perubahan struktur organisasi baik di Pusat maupun di beberapa satker daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Laporan Kinerja Tahun 2016

iii


Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan, (2) Adanya perubahan akun sesuai PMK 168/2015 dari Bantuan Sosial menjadi Bantuan Pemerintah, dalam Bantuan Pemerintah kelompok penerima bantuan diharuskan membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sehingga memerlukan waktu pemahaman dan dokumentasi UPKK, (3) Pencairan Bantuan Pemerintah bertahap, Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% setelah prestasi pekerjaan mencapai 50%, (4) Kebijakan penghematan/pemotongan anggaran (self blocking) sehingga beberapa kegiatan ditunda bayar pencairan Tahap II (30 %) di Tahun Anggaran 2017, dan (5) Pengaruh faktor alam (iklim) yang mempengaruhi tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi.


iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................i IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ii DAFTAR ISI ..............................................................................................................v DAFTAR TABEL ......................................................................................................vi DAFTAR GAMBAR .................................................................................................vii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. viii BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................1 1.1 Latar Belakang......................................................................................1 1.2 Kedudukan Tugas, dan Fungsi .............................................................2 1.3 Organisasi ............................................................................................3 1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia. .......................................................4 1.5 Dukungan Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian ..................................4 BAB II PERENCANAAN KINERJA ..........................................................................7 2.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ...................................................7 2.1.1 Visi .............................................................................................7 2.1.2 Misi.............................................................................................7 2.1.3 Tujuan dan Sasaran ...................................................................8 2.1.4 Arah Kebijakan ...........................................................................9 2.1.5 Rencana Aksi ...........................................................................11 2.1.6 Program dan Kegiatan..............................................................12 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................................................12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................15 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................15 3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran ..................15 3.1.2 Pencapaian Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian .......................15 3.1.3 Analisis Capaian Sasaran Strategis Direktorat Irigasi Pertanian ..................................................................................17 3.1.4 Tambahan Informasi Lainnya ...................................................26 3.2 Realisasi Anggaran Kegiatan Irigasi Pertanian ...................................31 3.3 Hambatan dan Kendala ......................................................................35 3.4 Upaya dan Tindak Lanjut ....................................................................37 BAB IV PENUTUP ..................................................................................................38 LAMPIRAN


v


DAFTAR TABEL Tabel 1

Pagu Anggaran Penghematan (Self Blocking) TA 2016 ...........

6

Tabel 2

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Irigasi Pertanian TA 2016 ....

13

Tabel 3

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 .....................................

15

Tabel 4

Capaian kegiatan pengembangan jaringan irigasi periode TA 2015-2019 ............................................................................... 18

Tabel 5

Capaian Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan periode TA 2015-2019 ........................................ 20

Tabel 6

Capaian kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa periode TA 2015-2019 ............................................................................... 21

Tabel 7

Capaian kegiatan Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage TA 2015-2019 ............................................................. 23

Tabel 8

Rekapitulasi Pembentukan/Revitalisasi/ dan Legalisasi P3A/GP3A ............................................................................... 24

Tabel 9

Perhitungan Kontribusi Penambahan Luas Tanam ..................

26

Tabel 10

Daftar Pagu dan Realisasi Direktorat Irigasi Pertanian .............

32


vi


DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Irigasi Pertanian ........................... 3 Gambar 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kab. Aceh Barat Daya Prov. Aceh .................................................................................... 27 Gambar 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara ............................................................................ 27 Gambar 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel................................................................................... 28 Gambar 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kab. Bungo Prov. Jambi ... 29 Gambar 6 Pengembangan Embung di Kab. Ciamis Prov. Jabar.................... 29 Gambar 7 Pengembangan Embung di Kab. Ngawi Prov. Jatim ..................... 29 Gambar 8 Pengembangan Irigasi Permukaan di Kab. Mamuju Prov. Sulbar . 30 Gambar 9 Pengembangan Irigasi Permukaan di Kab. Batanghari Prov. Jambi ............................................................................................ 30 Gambar 10 Realisasi Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 32 Gambar 11 Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan irigasi perpipaan/perpompaan ................................................................. 33 Gambar 12 Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan irigasi rawa ........... 33 Gambar 13 Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Konservasi Air dan Antisipasi Perubahan Iklim .......................................................... 34


vii


DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Nama Karyawan Direktorat Irigasi Pertanian 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Direktorat Irigasi Pertanian 3. Realisasi Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2016 4. Realisasi Anggaran Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2016


viii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang NAWACITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut, prasarana dan sarana pertanian memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, bibit/benih, pupuk, pestisida, alsintan, investasi dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama kegiatan usahatani dan usaha lanjutannya. Terkait dengan peningkatan layanan irigasi, maka dilakukan upaya-upaya seperti: a) peningkatan fungsi prasarana; b) penerapan teknologi hemat air; c) peningkatan partisipasi masyarakat; d) pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A) melalui peningkatan kemampuan P3A dalam pengelolaan air irigasi dan produksi pertanian, pengelolaan irigasi secara partisipatif, pengembangan jejaring dan kemitraan P3A; e) pengembangan teknik pemanenan air dengan pengembangan embung dan pemanfaatan sumber air tanah dan air permukaan. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam bentuk kebijakan dan program Direktorat Irigasi Pertanian serta memenuhi Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016

1


Laporan Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Irigasi Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 1.2 Kedudukan Tugas, dan Fungsi

Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; 2) Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pengembangan

sumber

air,

pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air, serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; 3) Penyusunan

norma,

pengembangan

standar,

sumber

air,

prosedur,

dan

pengembangan

kriteria jaringan

di

bidang

irigasi

dan

perkumpulan petani pemakai air, serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air, serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air, serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; 6) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Irigasi Pertanian didukung oleh 3 (tiga) Unit Kerja Eselon III dan 1 (satu) Subbagian tata Usaha, yaitu: 1) Subdirektorat Pengembangan Sumber Air;


2


2) Subdirektorat Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai air; 3) Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup; 4) Subbagian Tata Usaha. 1.3 Organisasi Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 yang kemudian ditindaklanjuti

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian telah menetapkan unit organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang secara spesifik menangani prasarana dan sarana pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Irigasi Pertanian didukung oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Subdirektorat yaitu: 1) Subdirektorat Pengembangan Sumber Air; 2) Subdirektorat Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air 3) Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup. Masing-masing Subdirektorat didukung oleh 2 (dua) Eselon IV. Struktur organisasi Direktorat Irigasi Pertanian secara lengkap dapat dilihat pada Bagan 1 berikut ini: Direktur Kasubbagian Tata Usaha

Kasubdit. Pengembangan Sumber Air

Kasubdit. Pengembangan Jaringan Irigasi dan P3A

Kasubdit. Iklim, Konservasi Air dan LH

Kasi Air Permukaan

Kasi Pengembangan Jaringan Irigasi

Kasi Mitigasi Iklim

Kasi Air Tanah

Kasi Perkumpulan Petani Pemakai Air

Kasi Konservasi Air dan LH

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Irigasi Pertanian Laporan Kinerja Tahun 2016

3


1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Irigasi Pertanian mendapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 64 (enam puluh empat) orang yang terdiri dari Direktur 1 orang, Subdirektorat Pengembangan Sumber Air sebanyak 17 Orang, Subdirektorat Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebanyak 14 orang, Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup sebanyak 15 orang, dan subbagian tata usaha sebanyak 17 orang.

Semua sumber daya Direktorat Irigasi Pertanian tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian. Secara rinci jumlah pegawai Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.5 Dukungan Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian Pada Tahun Anggaran 2016 Direktorat Irigasi Pertanian mendapat dukungan anggaran melalui dana APBN sebesar Rp. 1.493.978.898.000, namun dalam perjalanan tahun anggaran mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu karena kebijakan penghematan tahap I dan penghematan tahap II (self blocking). Dukungan anggaran Direktorat Irigasi Pertanian tersebut, yaitu :

1. Anggaran Awal Pada Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan DIPA tanggal 07 Desember 2015, dialokasikan

anggaran

untuk

aspek

Irigasi

Pertanian

sebesar

Rp.

1.493.978.898.000 dengan rincian sebagai berikut : 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi

: Rp 751.251.200.000

2) Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Perpompaan

: Rp. 160.000.000.000

3) Pengembangan Irigasi Rawa

: Rp. 300.000.000.000

4) Pengembangan/pelaksanaan Konservasi Air dan Antisipasi perubahan Iklim

: Rp 250.000.000.000


4


5) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)

: Rp

13.630.000.000

: Rp

19.097.698.000

6) Dukungan Manajemen Aspek Air Irigasi untuk Pertanian (pusat dan daerah)

2. Anggaran setelah Penghematan Tahap I Pada pertengahan tahun anggaran pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional yang mengharuskan adanya penghematan anggaran, sehingga anggaran Direktorat Irigasi Pertanian setelah penghematan menjadi sebesar Rp 1.335.182.498.000. Adapun rincian anggaran setelah penghematan sesuai revisi DIPA Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai berikut : 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi

: Rp 726.804.800.000

2) Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Perpompaan

: Rp. 135.280.000.000

3) Pengembangan Irigasi Rawa

: Rp. 240.000.000.000

4) Pengembangan/pelaksanaan Konservasi Air dan Antisipasi perubahan Iklim

: Rp 203.000.000.000

5) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)

: Rp

11.000.000.000

: Rp

19.097.698.000

6) Dukungan Manajemen Aspek Air Irigasi untuk Pertanian (pusat dan daerah)

3. Anggaran setelah Penghematan Tahap II (Self Blocking) Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2016. Maka anggaran Direktorat Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2016 dilakukan penghematan Tahap II (blocking) sebesar Rp 147.764.254.295. Adapun rincian anggaran penghematan Tahap II (blocking) sesuai dengan DIPA tanggal 10 November 2016 sebagai berikut :


5


Tabel 1. Pagu Anggaran Penghematan Tahap II (Blocking) TA 2016. NO

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (RP)

ANGGARAN TERSEDIA (RP)

BLOKIR (RP)

1

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

726,804,800,000

38,257,940,000

688,546,860,000

2

Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan

135,280,000,000

20,318,639,979

114,961,360,021

3

Pengembangan Irigasi Rawa

240,000,000,000

60,234,000,000

179,766,000,000

4

Pengembangan/ pelaksanaan Konservasi Air dan Antisipasi perubahan Iklim

203,000,000,000

24,516,199,996

178,483,800,004

5

Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)

11,000,000,000

-

11,000,000,000

6

Dukungan Manajemen Aspek Air Irigasi untuk Pertanian

19,097,698,000

4,437,474,320

14,660,223,680

1,335,182,498,000

147,764,254,295

1,187,418,243,705

JUMLAH


6


BAB II PERENCANAAN KINERJA Program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2015 – 2019. Selanjutnya Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 diuraikan secara detail dalam Rencana Kerja Tahunan, sedangkan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2016 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh pihak pertama Direktur Irigasi Pertanian dan pihak kedua, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai wujud kontrak kinerja. 2.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Rencana Strategis Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2015 – 2019 memuat program/kegiatan untuk mendukung terwujudnya Nawa Cita Kabinet Kerja periode 2015-2019. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan irigasi pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat

Irigasi

Pertanian selama periode 2015-2019. 2.1.1 Visi Sejalan dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka Visi Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2015 – 2019 adalah mewujudkan

Direktorat

Irigasi

Pertanian

Sebagai

Motor

Penggerak

Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan. 2.1.2 Misi Untuk mencapai Visi tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian mengemban Misi sebagai berikut : 1) Mendorong

partisipasi

para

pemangku

kepentingan

dalam

pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air dan teknologi irigasi secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Tahun 2016

7


2) Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi tingkat usaha tani yang terintegrasi/terkoneksi dengan jaringan irigasi primer dan sekunder/DI serta pengembangan tata air mikro. 3) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana irigasi di daerah lahan rawa lebak maupun pasang surut. 4) Mendorong upaya-upaya konservasi air dan pengelolaan lingkungan usaha pertanian serta melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi sebagai antisipasi perubahan iklim global. 5) Mendorong pemberdayaan dan penguatan masyarakat/petani pemakai air melalui

penerapan

pola

irigasi

partisipatif,

upaya

pemberdayaan

kelembagaan petani, dan pengarusutamaan gender. 6) Menyelenggarakan

manajemen

dan

administrasi

pembangunan

pengelolaan air irigasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan Pengelolaan Irigasi Pertanian tahun 2015 – 2019, adalah : 1. Mewujudkan pengembangan sumber air irigasi alternatif dengan skala kecil, bersumber air tanah maupun air permukaan untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. 2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui pengembangan, rehabilitasi dan optimalisasi air irigasi baik jaringan irigasi tingkat usahatani maupun jaringan irigasi pedesaan. 3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan air irigasi di lahan rawa, melalui pengembangan irigasi di lahan rawa lebak maupun pasang surut. 4. Melaksanakan upaya pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air di 34 provinsi, dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani sesuai Permentan 79/2012 serta melakukan updated data P3A. 5. Melakukan upaya konservasi air dan pengelolaan /pelestarian lingkungan usaha pertanian serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global. 6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga (K/L) terkait dalam rangka memecahkan permasalahan dalam pengelolaan air, serta mendorong optimalisasi dana pembangunan serta fokus dalam Laporan Kinerja Tahun 2016

8


pembangunan infrastruktur irigasi untuk pencapaian ketahanan pangan nasional. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian dalam bidang teknis dan managemen pengelolaan air.

Sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik yang bersumber dari air tanah maupun air permukaan sebanyak 5.411 unit. 2. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi seluas 3.312.723 ha. 3. Terwujudnya kegiatan pengembangan irigasi rawa seluas seluas 200.000 ha. 4. Terwujudnya upaya konservasi air dalam rangka

pemanfaatan curah

hujan efektif dan aliran permukaan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

peternakan sebanyak

4.020 unit

serta Pelaksanaan

penyebaran informasi perubahan iklim dan pelaksanaan training adaptasi perubahan iklim di 34 provinsi. 5. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) untuk mendorong pola pengelolaan irigasi partisipatif di 34 provinsi, serta ter update nya data P3A sebagai bagian dari proses pembinaan usaha ekonomi dan pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani. 6. Pengembangan basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air melalui inventarisasi, validasi, dan konsolidasi data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan air di 34 provinsi serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi.

2.1.4 Arah Kebijakan Arah kebijakan Direktorat Irigasi Pertanian, merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka


9


mendukung pembangunan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kebijakan pembangunan prasarana sarana dari aspek ketersediaan air dan pengelolaan air untuk pertanian, melalui upaya pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil, adalah: 1) Diprioritaskan pada kawasan yang sering mengalami kekeringan dengan mendayagunakan sumber air permukaan (sungai, danau, mata air, air bekas galian tambang dll) melalui pengembangan irigasi perpipaan/irigasi perpompaan, dan air tanah pada lapisan akuifer yang termasuk kedalam daerah cekungan air tanah dan dinaikan kepermukaan sebagai sumber air irigasi. 2) Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutan dengan cara partisipatif. 3) Meningkatkan jumlah ketersediaan air alternatif skala kecil melalui kerjasama dengan masyarakat maupun aparat TNI di perdesaan. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran optimasi pemanfataan air irigasi, adalah: 1) Peningkatan fungsi prasana dan sarana irigasi sampai pada tingkat usahatani secara efisien, optimal dan dapat dikelola oleh petani secara partisipatif, baik di lahan sawah maupun rawa. 2) Melibatkan partisipasi masyarakat, dalam pengelolaan irigasi tersier serta rehabilitasi dan perluasan irigasi tersier. Kebijakan terkait dengan ketersediaan air pada kondisi terjadinya fenomena perubahan iklim, adalah: 1) Memprioritaskan pembangunan sarana ketersediaan dan pengelolaan air melalui teknologi panen air (embung, dam parit dan long storage). 2) Pengembangan

teknologi

pengelolaan

air

yang

adaptif

terhadap

perubahan iklim (seperti irigasi tetes, berselang, sprinkle dll). 3) Upaya adaptasi petani terhadap kondisi kekeringan dan kebanjiran pada kawasan pertanian akibat dampak perubahan iklim melalui partisipasi


10


masyarakat/petani dalam melakukan konservasi air dan menerapkan usaha tani hemat air. Kebijakan yang terkait dengan peningkatan fungsi kelembagaan petani pemakai air (P3A) pada area tersier/ tingkat usaha tani adalah: 1) Meningkatkan kemampuan petani anggota dalam mengelola organisasi dan terkait dengan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif. 2) Membangun sistem informasi/ database P3A melalui Inventarisasi, validasi,

dan

konsolidasi

pengelolaan air untuk

data

dan

informasi

pemanfaatan

dan

kepentingan pembangunan/rehabilitasi jaringan

untuk mendukung sistem ketahanan pangan nasional. 3) Mendorong tumbuhnya kelembagaan petani pemakai air yang berfungsi sebagai operator dalam pemeliharaan jaringan irigasi partisipatif sesuai Permentan No 79 tahun 2012. Kebijakan pengelolaan air irigasi sangat terkait dengan pola koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan lainnya juga perlu dilakukan baik internal Kementerian Pertanian maupun eksternal Kemenko

Bidang

Perekonomian,

Bappenas,

Kementerian

PUPR,

Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan atau pemerintah daerah.

2.1.5 Rencana Aksi Dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Irigasi Pertanian telah disusun rencana aksi selama setahun yang dilaksanakan dalam rangkaian waktu periodik triwulan dengan jenis kegiatan sebagai berikut : 1) Penerbitan pedoman teknis kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian. 2) Sosialisasi Kegiatan 3) Verifikasi calon petani dan calon lokasi 4) Pengawalan pemberkasan dokumen Bantuan Pemerintah sampai dengan transfer dana 5) Pengawalan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan fisik; Laporan Kinerja Tahun 2016

11


6) Pemantauan dan pengendalian secara periodik (triwulan) 7) Evaluasi pelaksanaan kegiatan 8) Pelaporan

2.1.6 Program dan Kegiatan Program Direktorat Irigasi Pertanian adalah: Pengembangan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur pengembangan

meliputi

irigasi

rehabilitasi

perpipaan

dan

jaringan

irigasi

tersier,

pengembangan/pelaksanaan

konservasi air dan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja program adalah: 1) Tersedianya kebijakan di bidang irigasi pertanian; 2) Tersedianya standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang irigasi pertanian; 3) Terlaksananya bimbingan teknis di bidang irigasi pertanian; 4) Meningkatnya IP (Indeks Pertanaman) dan produksi pertanian melalui peningkatan fungsi layanan irigasi; 5) Meningkatnya luasan (Ha) areal pelayanan air irigasi pada area lahan pertanian baru.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Irigasi Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Perjanjian

Kinerja ini

menjadi

dokumen

untuk

mewujudkan capaian strategis Direktorat Irigasi Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2016 ditandatangani pada Bulan Agustus 2016, namun karena terdapat kebijakan penghematan anggaran Tahap II maka dilakukan penyesuaian melalui revisi dokumen Perjanjian Kinerja pada Bulan Desember 2016. Dokumen Perjanjian Kinerja terdapat pada Lampiran 2. Adapun yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian kinerja (PK) antara Direktur Irigasi Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2016 nampak pada Tabel 2 dibawah ini. Laporan Kinerja Tahun 2016

12


Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Irigasi Pertanian TA 2016. NO SASARAN KEGIATAN 1. Meningkatnya Infrastruktur Air Irigasi Mendukung Produksi Pertanian

INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya 2. Jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan sumber air yang dibangun 3. Jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi 4. Jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim

TARGET *

KETERANGAN

449,640 Ha

56.574 ha tunda bayar di TA 2017

1,544 Unit

80,000 Ha

1,909 Unit

342 unit tunda bayar di TA 2017

67.092 ha tunda bayar di TA 2017 304 unit tunda bayar di TA 2017

*) Target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian telah dikurangi nilai blokir untuk dihemat, namun masih termasuk blokir tunda bayar.

Berdasarkan revisi DIPA penghematan Tahap II (blocking) tanggal 10 November 2016, pagu anggaran Direktorat Irigasi Pertanian adalah sebesar Rp 1.335.182.498.000 dengan blokir Rp 147.764.254.295. Nilai blokir (blocking) tersebut dapat dibagi menjadi 2 yaitu blokir untuk dihemat dan blokir untuk tunda bayar/luncuran. Blokir untuk dihemat merupakan anggaran dari kegiatan yang tidak akan dilaksanakan dan ditujukan untuk penghematan belanja. Sedangkan blokir untuk tunda bayar merupakan anggaran dari kegiatan yang pencairannya tidak dapat diselesaikan seluruh atau sebagian pada TA 2016 dan akan dibayarkan/luncurkan pada TA 2017. Bantuan pemerintah untuk kegiatan irigasi pertanian proses pencairan dana bantuannya dilakukan melalui 2 tahap, Tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan dan Tahap II sebesar 30 % apabila progres pekerjaan fisik telah mencapai 50 %. Dengan mekanisme pencairan 2 tahap, maka untuk blokir tunda bayar/luncuran terjadi pencairan Tahap I (70 %) pada tahun 2016 dan Tahap II (30%) pada tahun 2017. Sehingga untuk pekerjaan fisik dari kegiatan yang ditunda bayar ada yang diselesaikan pada tahun 2017 menunggu pencairan anggaran Tahap II. Berdasarkan hasil koordinasi dengan daerah mengenai anggaran yang dihemat atau ditunda bayar dan mempertimbangkan realisasi keuangan dan fisik kegiatan,

maka

anggaran

Direktorat

Irigasi

Pertanian

TA

2016

yang


13


dicantumkan dalam perjanjian kinerja (PK) sebesar Rp 1.335.182.498.000 dilakukan blokir (self blocking) sebesar Rp 147.823.054.000, terdiri dari blokir untuk dihemat sebesar Rp 41.540.434.000 dan blokir untuk rencana tunda bayar sebesar Rp 106.282.620.000. Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian yang diblokir untuk dihemat yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 4.613 ha senilai Rp 7.380.200.000, Irigasi Perpipaan/Perpompaan sebanyak 147 unit senilai Rp 11.760.000.000, dan Pengembangan Embung Pertanian sebanyak 121 unit senilai 12.100.000.000. Sedangkan kegiatan yang ditunda bayar terdiri dari Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 56.574 ha senilai Rp 28.495.020.000, Irigasi Perpipaan/Perpompaan sebanyak 342 unit senilai Rp 8.208.000.000, Pengembangan Irigasi Rawa seluas 67.092 ha senilai 60.459.600.000, dan Pengembangan Embung Pertanian sebanyak 304 unit senilai Rp 9.120.000.000.


14


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2016 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2 Pencapaian Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian yaitu : (1) Jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya, (2) Jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan sumber air yang dibangun, (3) Jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi, dan (4) Jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi indikator kinerja dengan angka target yang tercantum dalam Perjanijian Kinerja. Angka realisasi setiap indikator kinerja adalah angka realisasi pertanggal 30 Desember 2016, termasuk di dalamnya target yang ditunda bayar akan dihitung sebagai pencapaian sasaran tahun 2016 sesuai dengan prosentase pekerjaan fisik lapangan.

Pengukuran indikator kinerja Direktorat Irigasi Pertanian dalam pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Infrastruktur Air Irigasi Mendukung Produksi Pertanian” dapat disimpulkan termasuk kategori Berhasil. Hal ini didasarkan dari penilaian 4 indikator kinerjanya yaitu 1) jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya tercapai 98,30 % (Berhasil), 2) jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan sumber air yang dibangun tercapai 99,55 % (Berhasil), 3) jumlah bangunan Laporan Kinerja Tahun 2016

15


konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim tercapai 93,91 % (Berhasil), dan 4) jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi tercapai 75,26 % (Cukup Berhasil), penilaian capaian indikator kinerja Direktorat Irigasi Pertanian secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 Sasaran Kegiatan Meningkatnya

Indikator Kinerja

Target *

Realisasi

Capaian

Kesimpulan

449.640 Ha

442.015 Ha

98,30 %

Berhasil

1.544 Unit

1.537 Unit

99,55 %

Berhasil

80.000 Ha

60.209 Ha

75,26 %

1.909 Unit

1.793 Unit

93,91 %

1. Jumlah luas areal

Infrastruktur

sawah yang

Air Irigasi

jaringan irigasinya

Mendukung

direhabilitasi atau

Produksi

ditingkatkan

Pertanian

fungsinya 2. Jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan sumber air yang dibangun 3. Jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilit

Cukup Berhasil

asi 4. Jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam

Berhasil

rangka antisipasi perubahan iklim

*) Target termasuk kegiatan yang ditunda bayar.

Dari capaian Indikator Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2016 pada Tabel 3 di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : a. Masih terdapat realisasi Indikator Kinerja yang rendah dikarenakan terdapat tunda bayar/ luncuran pada tahun 2017. b. Realisasi Indikator Kinerja dapat bertambah, setelah anggaran tunda bayar/ luncuran dicairkan pada tahun 2017. Laporan Kinerja Tahun 2016

16


3.1.3 Analisis Capaian Sasaran Strategis Direktorat Irigasi Pertanian Pencapaian sasaran program Direktorat Irigasi Pertanian yaitu meningkatnya Infrastruktur Air Irigasi Mendukung Produksi Pertanian adalah untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Ditjen PSP yaitu penambahan jumlah luas tanam padi. Pencapaian sasaran stategis Direktorat Irigasi Pertanian ini diupayakan melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan, Pengembangan Irigasi Rawa, dan Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage. Selain kegiatan tersebut juga terdapat kegiatan lain di Direktorat Irigasi Pertanian yaitu

Water Resources and Irrigation Management

Program (WISMP) dan dukungan Manajemen aspek irigasi pertanian. 3.1.3.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 terhadap Periode sebelumnya a. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier (RJIT) Rehabilitasi jaringan irigasi Tersier merupakan kegiatan perbaikan/ penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Dengan direhabilitasinya

jaringan

irigasi

tersier,

diharapkan

manfaatnya/

dampaknya dapat meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Pada tahun 2016 tercapai jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Tersier di 26 Provinsi dan 230 Kabupaten sebesar 442.253 ha atau 98,30 % dari target 449.640 ha. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori “Berhasil”. Realisasi anggaran kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier tahun 2016 sebesar Rp 690.331.820.000 atau 99.91 % dari target Rp 690.929.580.000 (pagu awal senilai Rp 726.804.800.000 dikurangi blokir penghematan dan blokir luncuran senilai Rp 35.875.220.000). Realisasi anggaran

tersebut

terdiri

dari

proses

pencairan

dana

bantuan

pemerintah tahap I (70%) seluas 448.253 ha dengan nilai Rp Laporan Kinerja Tahun 2016

17


502.073.340.000 dan pencairan bantuan pemerintah tahap II (30%) seluas 392.270 Ha dengan nilai Rp 188.258.480.000. Sedangkan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang ditunda bayar/ luncurkan pada Tahun 2017 sebesar Rp 30.129.420.000 untuk luasan area 57.529 ha. Rincian realisasi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, alokasi anggaran kegiatan RJIT TA. 2015 sebesar Rp 2.696.553.900.000 untuk luasan area 2.478.182 ha, realisasi anggarannya 2.671.968.692.800 atau 99,09 %. Sedangkan pada TA 2016 dengan anggaran Rp 726.804.800.000 untuk

luasan

area

454.253

ha

realisasi

anggarannya

Rp

690.331.820.000 atau 99,91 %, secara prosentase realisasi anggaran tahun

2016

mengalami

kenaikan

sebesar

0,82

%

dari

tahun

sebelumnya. Untuk alokasi kegiatan, terlihat adanya penurunan alokasi kegiatan dari 2.458.471 Ha pada TA. 2015 menjadi 454.253 Ha pada TA. 2016. Hal ini sesuai dengan target dalam Renstra TA. 2015 -2019, kegiatan RJIT yang sangat besar dialokasikan pada TA. 2015 sebagai upaya percepatan pencapaian Nawa Cita Pemerintah dalam mendukung pencapaian swasembada pangan. Sementara itu jika dilihat dari pencapaian target renstra 2015-2019 sebesar 3,332,435 ha, sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan seluas 2.900.724 ha atau 87,05 %, sedangkan untuk kekurangannya akan diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya. Tabel 4. Capaian kegiatan pengembangan jaringan irigasi periode TA 2015-2019 Renstra 2015-2019 Tahun Target

Realisasi

%

2015

2.478.182

2.458.471

100,00

2016

454.253

442.253

97,36

2017

100.000

2018

200.000

2019

100.000 2.900.724

87,05

Total

3.332.435


18


b. Pengembangan Irigasi Perpompaan/ Perpipaan Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan/Perpipaan merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian

sub

sektor

tanaman

pangan.

Kegiatan

irigasi

perpompaan/perpipaan dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,5 pada lahan sawah serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian. Hal ini perlu dilakukan mengingat beragamnya kondisi dan potensi daerah, yang berdampak pada beragamnya perkembangan teknologi irigasi yang berkembang di setiap daerah. Kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan untuk sub sektor tanaman pangan merupakan kegiatan baru yang dialokasikan pada TA.2016, karena pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan pada sub sektor hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pada TA 2016 tercapai jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan

sumber

air

yang

dibangun

melalui

kegiatan

Pengembangan Irigasi perpompaan/perpipaan di 30 Provinsi dan 254 Kabupaten sebanyak 1.537 unit atau 99,55 % dari target 1.544 unit. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori “Berhasil”. Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Irigasi perpompaan/ perpipaan pada tahun 2016 sebesar Rp 115.007.250.000 atau 99.73 % dari target Rp 115.312.000.000 (pagu awal senilai Rp 135.280.000.000 dikurangi

blokir

penghematan

dan

blokir

luncuran

senilai

Rp

19.968.000.000). Realisasi anggaran tersebut terdiri dari proses pencairan dana bantuan pemerintah tahap I (70%) sebanyak 1.542 unit dengan nilai Rp 86.640.000.000 dan pencairan bantuan pemerintah tahap II (30%) sebanyak 1.192 unit dengan nilai Rp 28.616.000.000. Sedangkan untuk Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan yang ditunda bayar/luncurkan pada Tahun 2017 sebanyak 342 unit dengan nilai Rp 8.200.000.000. Rincian realisasi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.


19


Berdasarkan

target

renstra

2015-2019

kegiatan

Pengembangan

perpompaan/perpipaan sebesar 5.441 unit, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan perpompaan/perpipaan pada tahun 2016 sebanyak 1.537 unit atau 28,25 %, sedangkan untuk kekurangannya akan diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya. Tabel 5. Capaian Kegiatan Pengembangan Irigasi perpompaan/perpipaan periode TA 2015-2019 Tahun

Renstra 2015-2019 Target

Realisasi

%

2016

1.691

1.537

90,89

2017

500

2018

1.500

2019

1.750 1.537

28,25

2015

Total

5.441

c. Pengembangan Irigasi Rawa Kegiatan

Pengembangan

pembangunan,

perbaikan

tersier/kuarter,

dan

Irigasi dan

bangunan

Rawa

dimaksudkan

penyempurnaan pelengkapnya

jaringan yang

untuk irigasi

mengalami

kerusakan, serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi sehingga lahan rawa dapat dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pengembangan irigasi rawa merupakan kegiatan baru tahun dilaksanakan TA 2016 seluas 80.000 Ha di Propinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Pada TA 2016 tercapai jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi melalui kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa di 2 Provinsi dan 7 Kabupaten adalah sebesar 60.209 ha atau 75,26 % dari target 80.000 ha. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”. Realisasi capaian ini masih dapat bertambah pada


20


tahun 2017, setelah tunda bayar anggaran Tahap II (30 %) untuk luasan 67.092 ha dicairkan. Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa pada tahun 2016 sebesar Rp 179.321.700.000 atau 99.88 % dari target Rp 179.540.400.000 (pagu awal senilai Rp 240.000.000.000 dikurangi blokir penghematan dan blokir luncuran senilai Rp 60.459.600.000). Realisasi anggaran

tersebut

terdiri

dari

proses

pencairan

dana

bantuan

pemerintah tahap I (70%) seluas Rp 80.000 ha dengan nilai Rp 167.923.200.000 dan pencairan bantuan pemerintah tahap II (30%) seluas 12.665 Ha dengan nilai Rp 11.398.500.000. Sedangkan untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa yang ditunda bayar/luncurkan pada Tahun 2017 seluas 67.092 ha dengan nilai Rp 60.459.600.000 Rincian realisasi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3. Berdasarkan target renstra 2015-2019 kegiatan Pengembangan irigasi rawa sebesar 200.000 ha, telah dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 60.209 ha atau 30,10 %, sedangkan untuk kekurangannya akan diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya. Tabel 6. Capaian kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa periode TA 2015-2019 Tahun


2015

-

2016

80.000

2017

10.000

2018

60.000

2019

50.000

Total

200.000

Realisasi

%

60.209

75,26

60.209

30,10

d. Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas Tanaman Pangan Laporan Kinerja Tahun 2016

21


dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau. Pada TA 2016 tercapai jumlah jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim melalui kegiatan Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage di 32 Provinsi dan 253 Kabupaten sebanyak 1.860 unit senilai 186.000.000.000 atau 99.52 % dari target 1.869 unit senilai Rp 186.900.000.000. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori “Berhasil”. Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage

pada

tahun

2016

sebanyak

1.860

unit

senilai

Rp

186.000.000.000 atau 99.52% dari target 1.869 unit senilai Rp 186.900.000.000 (pagu awal 2.030 unit senilai Rp. 203.000.000.000 dikurangi penghematan 161 unit senilai anggaran

tersebut

terdiri

dari

Rp. 16.100.000.000). Realisasi

proses

pencairan

dana

bantuan

pemerintah tahap I (70%) sebanyak 1.869 unit dengan nilai Rp 133.186.000.000 dan pencairan bantuan pemerintah tahap II (30%) sebanyak 1.470 unit dengan nilai Rp 43.930.000.000 dan

tunda

bayar/luncurkan pada Tahun 2017 sebanyak 298 unit dengan nilai Rp 8.921.000.000. Rincian realisasi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3. Kegiatan Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage mulai dialokasikan pada TA. 2015 melalui Bantuan Pemerintah Pusat dengan realisasi sebanyak 324 unit (86,40%) dari target sebanyak 375 unit yang tersebar di 16 provinsi dan 66 kabupaten. Berdasarkan renstra 2015-2019 target kegiatan Pembangunan embung/ dam parit/long storage sebesar 4.020 unit, sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 2.184 unit atau 54,33 % dari target tersebut, sedangkan untuk kekurangannya akan diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya.


22


Tabel 7. Capaian kegiatan Pengembangan embung/dam parit/long storage periode TA 2015-2019 Tahun


Realisasi

%

2015

375

324

86,40

2016

2.145

1.860

86,71

2017

500

2018

500

2019

500

Total

4.020

2.184

54,33

3.1.3.2 Analisis Capaian Kegiatan Pendukung Lainnya terhadap Aspek Irigasi Pertanian a. Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) merupakan salah satu program nasional dengan sumber dana berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri pada sektor pengairan untuk mengatasi adanya penurunan tingkat kinerja pengelolaan sumber daya air dan irigasi. Program ini direncanakan selama 15 (lima belas) tahun dan dibagi ke dalam 3 (tiga) Adjustable Program Loan (APL). Pelaksanaan kegiatan program WISMP APL I dimulai pada tahun 2006 dan berakhir pada tahun 2010. Saat ini sedang berjalan kegiatan program WISMP II yang telah efektif berjalan sejak 2011. Kegiatan WISMP II direncanakan berakhir 2016. Kegiatan

utama

dalam

Program

WISMP

adalah

Kegiatan

Pemberdayaan kelembagaan. Kontribusi kegiatan WISMP terhadap Ditjen PSP salah satunya adalah turut membantu meningkatkan kapasitas kelembagaan petani pemakai air melalui kegiatan Pelatihan GP3A dalam aspek managemen, organisasi dan keuangan, Pelatihan Teknis Optimasi Lahan dan Air untuk Pengembangan Agribisnis, Pelatihan Sekolah Lapang Iklim, Mitigasi dan Adaptasi terhadap perubahan MT I, Pelatihan Sekolah Lapang PHT, Pelatihan mengenai


23


pengajuan dan pelaksanaan Dana Investasi Agribisnis, Studi Banding, Legalisasi kelembagaan, dan lain-lain. Total realisasi keuangan WISMP-II di tingkat pusat sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 7.014.682.821,- atau 63,77% yang terdiri dari Loan sebesar Rp. 5.627.638.870,- dan Rupiah Murni Pendamping

(RMP)

sebesar

Rp.

1.387.043.951,-

dari

target

berdasarkan DPA sebesar Rp. 11.000.000.000,-. Realisasi anggaran Kegiatan WISMP II tahun 2016 di daerah yang dilaksanakan

dengan

mekanisme

on

granting

(menggunakan

mekanisme penerusan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah) pada 14 Propinsi dan 100 kabupaten sampai dengan bulan Desember 2016 telah terealisasi Rp. 8.467.298.714,- yang terdiri dari Loan Rp. 5.608.531.837,- dan Paralel Financing Rp. 2.858.766.877,atau 17,30% dari target berdasarkan DPA sebesar Rp. 48.905.981.263. Perkembangan

sampai

dengan

Desember

2016

pembentukan/

revitalisasi P3A adalah 1.749 unit dan legalisasi P3A sebanyak 901 unit, namun target pembentukan/revitalisasi dan legalisasi P3A sampai dengan 2017 masing-masing adalah 2.085 unit dan 1.131 unit (Tabel 8). Tabel 8. Rekapitulasi Pembentukan/Revitalisasi dan Legalisasi P3A/GP3A Kegiatan

WISMP I/ NTBWRMP (2006 - 2010)

2012

2013

2014

Tahun 2015

2016 2017 (Sept) (Des)* (AWP)

Total

P3A - Pembentukan/Revitalisasi - Legalisasi GP3A - Pembentukan/Revitalisasi - Legalisasi

1.175 1.175

154 85

483 368

534 262

409 168

169 18

129 123

207 107

2.085 1.131

104 84

212 191

279 244

188 182

54 14

87 159

99 126

2.198 2.175

Ket. * = Target sisa sampai dengan bulan Desember 2016

Pembentukan/revitalisasi dan legalisasi P3A/GP3A dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten, namun di beberapa kabupaten tidak mau melaksanakan kegiatan pembentukan/revitalisasi P3A yang berada pada

DI

yang

merupakan

kewenangan

provinsi/

pusat,

untuk


24


permasalahan

tersebut

Dinas

Propinsi

melaksanakan

kegiatan

pembentukan/revitalisasi P3A di wilayah tersebut. Perkembangan pembentukan/revitalisasi dan legalisasi GP3A sampai dengan Desember 2016 adalah sebanyak 837 unit dan 715 unit, sedangkan target pembentukan/revitalisasi dan legalisasi GP3A sampai dengan 2017 masing-masing adalah 2198 unit dan 2175 unit. b. Dukungan Manajemen Aspek Irigasi Pertanian Kegiatan Dukungan Manajemen Aspek Irigasi Pertanian merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan aspek irigasi pertanian baik di pusat maupun daerah. Pemanfaatan dana ini adalah untuk pembelian ATK, alat pengolah data, pertemuan koordinasi, maupun perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi. Kontribusi dari kegiatan Dukungan Manajemen Aspek Irigasi Pertanian adalah memperlancar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan aspek irigasi pertanian baik di pusat maupun daerah. Untuk fasilitasi kegiatan aspek irigasi pertanian telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 19.098.762.000 yang digunakan untuk fasilitasi kegiatan di pusat Rp 12.226.792.000 dan di daerah sebesar Rp. 6.871.970.000.

Realisasi

keuangan

tahun

2016

sebesar

Rp

13.348.568.087 atau 91,05 % (pagu anggaran dikurangi blokir sebesar Rp 4.437.474.320) dengan rincian realisasi kegiatan di pusat Rp 8.377.234.540 dan di daerah sebesar Rp. 4.971.333.547.

3.1.3.3 Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 terhadap Kontribusi penambahan Luas Tanam Padi TA 2015 Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian yaitu meningkatnya infrastruktur air irigasi untuk mendukung produksi pertanian melalui peningkatan intensitas pertanaman (IP). Melalui kegiatan perbaikan/ penyempurnaan

jaringan

irigasi

disamping

membantu

memecahkan

permasalahan yang ada yakni mengembangkan/memperbaiki jaringan Laporan Kinerja Tahun 2016

25


irigasi sehingga fungsi layanan irigasi menjadi lebih baik juga berdampak pada penambahan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,3. Begitu pula dengan kegiatan pemanfaatan sumber air permukaan melalui sistem gravitasi menggunakan pipa atau pengambilan air menggunakan pompa dan pengembangan embung pertanian (embung/ dam parit/ long storage) untuk mempertahankan

dan

meningkatkan

ketersedian

sumber

air

akan

berdampak pada peningkatan intensitas pertanaman sebesar 0,5. Dari pencapaian tahun 2016, dapat diperkirakan kontribusi kegiatan irigasi pertanian sebagai berikut : Tabel 9. Perhitungan Kontribusi Penambahan Luas Tanam Kontribusi

Sasaran

Indikator Kinerja

Kegiatan Meningkatnya

Penambahan Luas Tanam Padi

1.

Jumlah luas areal sawah

Infrastruktur

yang jaringan irigasinya

Air Irigasi

direhabilitasi atau

Mendukung

ditingkatkan fungsinya

Produksi

Realisasi

2.

Pertanian

442.015 Ha

106.084 Ha

1.537 Unit

15.370 Ha

60.209 Ha

14.450 Ha

1.793 Unit

22.413 Ha

Jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan sumber air yang dibangun

3.

Jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi

4.

Jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim

3.1.4 Tambahan Informasi Lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian, banyak dijumpai potret keberhasilan dari kinerja pelaksaan kegiatan peningkatan Infrastruktur Air Irigasi Mendukung Produksi Pertanian. Beberapa potret keberhasilan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian, sebagai berikut : Laporan Kinerja Tahun 2016

26


Gambar 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kab. Aceh Barat Daya Prov. Aceh

Gambar 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara


27


Gambar 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel

Gambar 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kab. Bungo Prov. Jambi


28


Gambar 6. Pengembangan Embung di Kab. Ciamis Prov. Jabar

Gambar 7. Pengembangan Embung di Kab. Ngawi Prov. Jatim.


29


Gambar 8. Pengembangan Irigasi Permukaan di Kab. Mamuju Prov. Sulbar

Gambar 9. Pengembangan Irigasi Permukaan di Kab. Batanghari Prov. Jambi


30


3.2 Realisasi Anggaran Kegiatan Irigasi Pertanian Anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Irigasi Pertanian pada TA 2016 sesuai dengan revisi DIPA tanggal 10 November 2016 adalah sebesar Rp 1.335.182.498.000 dengan blocking Rp 147.764.254.295. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp 1.305.084.800.000, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 6.870.906.000, dan Dana Satker Pusat sebesar Rp 23.226.792.000. Untuk menghindari adanya tunda bayar/luncuran kegiatan pada TA 2017, beberapa provinsi melakukan revisi DIPA dengan menambahkan pagu anggaran untuk kegiatan irigasi pertanian dari kegiatan Ditjen PSP lainya yang tidak terserap pada tahun 2016. Dengan adanya revisi DIPA ini maka pagu anggaran kegiatan

Direktorat

Irigasi

mengalami

penambahan

menjadi

Rp

1.338.995.554.000, dengan kegiatan yang berubah anggarannya setelah revisi DIPA yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier menjadi Rp 729.050.379.000, Irigasi

Perpipaan/

Perpompaan

Pengembangan Embung Pertanian

menjadi

Rp

135.983.250.000,

Rp 203.863.163.000.

Provinsi

dan yang

melakukan revisi DIPA tersebut yaitu Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Gorontalo. Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Irigasi Pertanian sampai dengan 30 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.182.140.020.908 atau 99,24 % dari target Rp 1.191.231.299.705 (pagu awal senilai Rp 1.338.995.554.000 dikurangi blokir Rp 147.764.254.295). Dari realisasi anggaran tersebut 98,21 % digunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan Infrastruktur Air Irigasi di daerah melalui tugas pembantuan. Dengan mekanisme pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dilakukan secara Bantuan Pemerintah (bapem), tercapai efisiensi penggunaan anggaran melalui : 1). Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran bapem yang diserahkan, 2). Adanya potensi penambahan volume pekerjaan dari volume yang ditargetkan melalui swadaya masyarakat/petani. Sehingga dapat disimpulkan dari sisi efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran program tahun 2016 dapat dikatakan cukup efisien. Realisasi anggaran Direktorat Irigasi Pertanian secara detail sebagai berikut : Laporan Kinerja Tahun 2016

31


Tabel 10. Daftar Pagu dan Realisasi Direktorat Irigasi Pertanian

No

SATKER

1

Tugas Pembantuan

2

Dekonsentrasi

3

Pusat JUMLAH

PAGU (Rp)

BLOKIR (Rp)

REALISASI Rp

% (pagu)

% (-blokir)

1,308,896,792,000

143,326,779,975

1,161,776,770,000

88.76

99.67

6,871,970,000

1,632,173,320

4,971,333,547

72.34

94.88

23,226,792,000

2,805,301,000

15,391,917,361

66.27

75.37

1,338,995,554,000

147,764,254,295

1,182,140,020,908

88.29

99.24

Dari Dana Pusat sebesar Rp 23.226.792.000, terdapat anggaran untuk Kegiatan WISMP-II sebesar Rp 11.000.000.000 yang terdiri dari loan sebesar Rp 8.250.000.000 dan rupiah murni pendamping sebesar Rp 2.750.000.0000. Realisasi anggaran Kegiatan WISMP-II tahun 2016 adalah sebesar Rp. 7.014.682.821 atau 63,77% yang terdiri dari Loan sebesar Rp. 5.627.638.870 dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp. 1.387.043.951 dari target berdasarkan DPA sebesar Rp. 11.000.000.000. Realisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan kegiatan irigasi pertanian adalah sebesar Rp 1.161.776.770.000 atau 99,67% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.308.896.792.000 dan blokir Rp 143.326.779.975 (detail realisasi keuangan terdapat pada Lampiran 4). Adapun realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian sebagai berikut : 1. Realisasi Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Realisasi Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier adalah sebesar Rp 690.331.820.000 atau 99,93 % dari target anggaran Rp. 729.050.379.000 dan blokir Rp 38.257.940.000.


32


Gambar 10. Realisasi Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.

No

RINCIAN

RP

%

1

PAGU

729,050,379,000

100.00

2

REALISASI

690,331,820,000

94.69

3

BLOKIR

38,257,940,000

5.25

4

SISA MATI

460,619,000

0.06

Keterangan : Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier yang ditunda bayar/ luncurkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 30.129.420.000 dari nilai blokir Rp 38.257.940.000.

2. Pengembangan irigasi Perpipan/Irigasi Perpompaan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan irigasi perpipaan/perpompaan adalah sebesar Rp 115.007.250.000 atau 99,73 % dari target anggaran Rp. 135.983.250.000 dan blokir Rp 20.318.639.979. Gambar 11. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan irigasi perpipaan/perpompaan.

No

RINCIAN

RP

%

1

PAGU

135,983,250,000

100.00

2

REALISASI

115,007,250,000

84.57

3

BLOKIR

20,318,639,979

14.94

4

SISA MATI

657,360,021

0.48


33


Keterangan : Kegiatan Pengembangan irigasi perpipaan/perpompaan yang ditunda bayar/ luncurkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 8.200.000.000 dari nilai blokir Rp 20.318.639.979. 3. Pengembangan Irigasi Rawa Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan irigasi rawa adalah sebesar Rp 179.321.700.000 atau 99,75 % dari target anggaran Rp. 240.000.000.000 dan blokir Rp 60.234.000.000 Gambar 12. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan irigasi rawa.

No

RINCIAN

RP

%

1

PAGU

240,000,000,000

100.00

2

REALISASI

179,321,700,000

74.72

3

BLOKIR

60,234,000,000

25.10

4

SISA MATI

444,300,000

0.19

Keterangan : 1. Kegiatan Pengembangan irigasi rawa yang ditunda bayar/ luncurkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 60.459.620.000. 2. Besarnya nilai blokir dikarenakan kegiatan Pengembangan irigasi rawa di Provinsi Sumatera Selatan terkendala faktor alam (banjir) sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik tertunda.

4. Pengembangan Embung Pertanian Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian adalah sebesar Rp 177.116.000.000 atau 98,76 % dari target anggaran Rp. 203.863.163.000 dan blokir Rp 177.116.000.000.


34


Gambar 13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Konservasi Air dan Antisipasi Perubahan Iklim.

No

RINCIAN

RP

%

1

PAGU

203,863,163,000

100.00

2

REALISASI

177,116,000,000

86.88

3

BLOKIR

24,516,199,996

12.03

4

SISA MATI

2,230,963,004

1.09

Keterangan : Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian yang ditunda bayar/ luncurkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 8.924.000.000 dari nilai blokir Rp 24.516.199.996.

Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan kegiatan irigasi pertanian tahun 2016 sebesar Rp 1.161.776.770.000 dari target Rp 1.308.896.792.000, agaran yang tidak terealisasi disebabkan antara lain : 1. Kebijakan penghematan/pemotongan anggaran (self blocking) sehingga beberapa kegiatan ditunda bayar pencairan Tahap II (30 %) di Tahun Anggaran 2017. Total blokir yaitu Rp 143.326.779.975. 2. Adanya

pengaruh

faktor

alam

(iklim)

yang

mempengaruhi

tahap

pelaksanaan kegiatan konstruksi.

3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun 2016 masih mengalami hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum 100% tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

kegiatan

tahun

2016

agar

dapat


35


disempurnakan untuk kegiatan TA. 2017. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Kendala Administrasi 1) Terjadinya perubahan struktur organisasi baik di Pusat maupun di beberapa satker daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan. 2) Adanya perubahan akun sesuai PMK 168/2015 dari Bantuan Sosial menjadi Bantuan Pemerintah, dalam Bantuan Pemerintah kelompok penerima bantuan diharuskan membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sehingga memerlukan waktu pemahaman dan dokumentasi UPKK. 3) Pencairan Bantuan Pemerintah bertahap, Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% setelah prestasi pekerjaan mencapai 50%. 4) Kebijakan anggaran nasional yang mengharuskan adanya penghematan anggaran di tahun berjalan, sehingga mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan, keterlambatan pencairan dana dan tunda bayar/ luncuran pada TA 2017.

2. Kendala Teknis 1) Masih terbatasnya basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air sebagai dasar penentuan lokasi pengembangan irigasi pertanian. 2) Keterbatasan petugas pelaksana kegiatan, secara kuantitas maupun kualitas pada tingkat kabupaten dan provinsi. 3) Adanya pengaruh faktor alam (iklim) yang mempengaruhi tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi sehingga penyelesaian kegiatan terlambat. 4) Adanya realokasi kegiatan antar provinsi dan kabupaten.


36


3.4 Upaya dan Tindak Lanjut Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut : 1.

Aspek Administratif 1) Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif. 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk sinergitas pelaksanaan kegiatan. 3) Meningkatkan sistim monitoring dengan instrument yang lebih sesuai untuk pendataan sesuai kebutuhan. 4) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota. 5) Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini.

2. Aspek Teknis 1) Melakukan

koordinasi

lintas

kementerian

(Kemenko

Bidang

Perekonomian, Bappenas, kemen PUPR, Pemda, dan Kementan) untuk mensinergikan perencanaan pengelolaan irigasi dalam mendukung swasembada pangan. 2) Meningkatkan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai pedoman yang telah ditentukan dan RUKK yang telah dibuat. Apabila ada perubahan, agar dapat segera merevisi RUKK. 3) Meningkatkan persiapan antisipatif terhadap pengaruh iklim dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengatur rencana pelaksanaan seefektif mungkin. 4) Dalam pembinaan ke daerah menekankan agar identifikasi calon petani dan calon lokasi dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat.


37


BAB IV PENUTUP Sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Irigasi Pertanian, maka dalam

rangka mendukung pencapaian swasembada pangan sesuai Nawa Cita, kegiatan pengelolaan air irigasi merupakan kegiatan pendukung usaha pertanian khususnya tanaman pangan dalam penyediaan air irigasi.

Pencapaian sasaran strategis Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2016 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dikategorikan berhasil, namun masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis dan administrasi yang dihadapi. Sebagai upaya untuk perbaikan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan langkah nyata mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui : 1). Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, 2). Peningkatan sosialisasi, pembinaan dan pengawalan mulai dari pemberkasan bansos, penyusunan RUKK, transfer dana dan pelaksanaan konstruksi, 3). Peningkatkan sistim monitoring dan pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini serta 4). Peningkatan koordinasi dan dukungan seluruh stakeholders baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian, dan 5). Peningkatan tindakan preventif dan antisipasi terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi.


38

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents