LAPORAN KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2016

2017

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pusat Data dan Informasi tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan, kegagalan, dan hambatan yang dialami Pusat Data dan Informasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2016. Kebutuhan penyelenggaraan

akan sistem

data

dan

informasi

informasi kesehatan,

disediakan yaitu

melalui

pengumpulan,

pengolahan, analisis data serta penyajian informasi. Meskipun kebutuhan pada data dan informasi yang akurat makin meningkat, namun ternyata sistem informasi kesehatan saat ini masih belum dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu. Saat ini berbagai masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, diantaranya yaitu ketersediaan data yang tidak tepat waktu, kesiapan infrastruktur di daerah belum memadai, ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia masih terbatas, serta pengembangan sistem informasi kesehatan di daerah masih belum menjadi prioritas. Diharapkan dengan upaya yang telah dilakukan

oleh

Pusat

Data

dan

Informasi

bersama

pihak-pihak

berkepentingan dapat membenahi permasalahan-permasalahan tersebut. Demikian Laporan Kinerja ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja Pusat Data dan Informasi selama tahun 2016 bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi perencanaan mendatang. Jakarta,

Januari 2017

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes NIP. 196204201989031004 i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……............................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................. ii IKHTISAR EKSEKUTIF …......................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN …….................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG ............................................................. 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................ 2 C. TUGAS DAN FUNGSI …………………...................................... 2 D. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................... 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .............................. 5 A. PERENCANAAN KINERJA ..................................................... 5 B. PERJANJIAN KINERJA ......................................................... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

..................................................... 9

A. PENGUKURAN KINERJA …............................................. 10 B. SUMBER DAYA

............................................................ 19

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 26 LAMPIRAN :  Perjanjian Kinerja Tahun 2016

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2016 merupakan laporan kinerja tahunan dan bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tahun anggaran 2016 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dan juga untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas ini sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Kesehatan ke-12 yaitu meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019). Dan ditetapkan dua indikator sebagai tolok ukur yaitu (1) persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas; dan (2) persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan. Kedua indikator telah mencapai target bahkan melebihi target. Capaian indikator “persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas” sebesar 175,77% dari target (target 40%, realisasi 70,31%) dengan realisasi anggaran sebesar 86,05%. Capaian indikator “persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan” sebesar 105,05% dari target (target 20%, realisasi 21,01%) dengan realisasi anggaran sebesar 89,55%. Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu (1) membentuk tim pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan pemantauan serta berkomunikasi dengan pengelola data di dinas kesehatan provinsi; (2) memberikan umpan balik keterisian data ke dinas kesehatan provinsi; (3) pendampingan pengisian data kesehatan prioritas melalui pelatihan dan atau pertemuan; (4) update Aplikasi Komunikasi Data; (5) menjaga keamanan informasi data dengan sertifikasi ISO 27001:2013; serta (6) menyediakan jaringan komunikasi data intranet (Virtual Private Network) untuk dinas kesehatan provinsi; (7) sosialisasi ke daerah untuk pembangunan infrastruktur SIK melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) (8) pelatihan dan pendampingan SIKDA Generik bagi daerah yang telah mengembangkan aplikasi tersebut; serta (9) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan internet sampai ke Puskesmas. Beberapa keberhasilan yang diraih diantaranya yaitu pengkinian surveilans sertifikat ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi tahun ke-4, ditetapkannya sembilan standar nasional

iii

Indonesia (SNI) informatika kesehatan dan dikembangkannya kamus data kesehatan Indonesia. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016 akan ditingkatkan dengan cara memanfaatkan secara optimal segala peluang dan sumber daya yang ada dengan memperhatikan hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.

iv

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.

LATAR BELAKANG Good governance merupakan syarat awal bagi setiap pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara. Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sisitem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan

negara

untuk

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembagalembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada

Presiden

selaku

kepala

pemerintahan.

Laporan

tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar tersebut, sebagai bagian dari instansi pemerintah, Pusat Data dan Informasi sebagai satuan kerja Kementerian Kesehatan yang

1


menggunakan anggaran negara,

setiap tahun wajib menyusun dan

menyampaikan Laporan Kinerja kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. 2.

MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan penyusunan yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang

telah dan seharusnya tercapai serta sebagai upaya yang telah dilakukan selama tahun anggaran dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusat Data dan Informasi

kepada Sekretaris Jenderal

Kementerian

Kesehatan atas pelaksanaan tugas tahun 2016. 3.

TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan

dan

pemantauan

evaluasi

dan

pelaporan

di

bidang

pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Pusat

Data

dan

Informasi

bidang

pengembangan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1.

Penyusunan

kebijakan

teknis

di

sistem

informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi. 2.

Pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi.

3.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi.

4.

Pelaksanaan administrasi di Pusat.

2


Pusat Data dan Informasi memiliki tiga bidang dan satu bagian, yaitu Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Bagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Tahun 2016

4.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi

Tahun 2016 sebagai berikut: Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi

3


Bab I

Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi, dan sistematika penulisan laporan. Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan rencana aksi dan target kegiatan serta perjanjian kinerja. Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja. Bab IV

Penutup

Menjelaskan simpulan atas kinerja tahun 2016. Lampiran

4


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan kesehatan, yaitu pada proses manajemen, pengambilan keputusan, kepemerintahan, dan penerapan akuntabilitas. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 168 menyatakan bahwa untuk

menyelenggarakan

upaya

kesehatan

yang

efektif

dan

efisien

diperlukan informasi kesehatan. Informasi kesehatan dimaksud dilakukan melalui system informasi dan melalui lintas sektor. Informasi kesehatan diartikan sebagai data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk

yang

mengandung

nilai

dan

makna

yang

berguna

untuk

meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. Kemudian data dan informasi menjadi acuan dalam proses manajemen, pengambilan keputusan, perencanaan, dan akuntabilitas. Pusat Data dan Informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan,

dan

pemantauan,

evaluasi,

dan

pelaporan

di

bidang

pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Tugas dan tantangan dalam pengelolaan data dan informasi terus meningkat sejalan dengan kebutuhan akan data dan informasi. A.

PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dalam sistem

akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah yang cukup penting menjadi perhatian. Perencanaan kinerja menetapkan sasaran kinerja instansi sehingga menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan instansi.

5


Perencanaan kinerja tingkat kementerian terdapat pada rencana strategis kementerian yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana aksi program di tingkat Eselon I dan rencana aksi kegiatan di tingkat Eselon II. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 terdapat

pada

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

HK.02.02/Menkes/52/2015. Pembangunan kesehatan pada periode 20152019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan

pemerataan

pelayanan

kesehatan.

Program

Indonesia

Sehat

dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan ditetapkan berdasarkan potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu dan Bayi

masih tinggi; beban ganda dalam pengendalian

penyakit yaitu penyakit menular masih tinggi prevalensinya, sementara penyakit tidak menular bertambah penderitanya; belum maksimalnya pelaksanaan

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan

masyarakat;

ketersediaan obat dan vaksin belum terdistribusi merata antar-provinsi; persebaran tenaga kesehatan yang tidak merata; berbagai riset kesehatan yang menyediakan informasi; anggaran kesehatan (APBN maupun APBD) belum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 walaupun kecenderungannya meningkat; serta manajemen, regulasi dan sistem informasi kesehatan masih perlu dibenahi. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sudah cukup luas, diantaranya perencanaan kesehatan melalui e-planning, e-budgeting dan e-monev. Namun masih kurang tersedianya data dan informasi yang memadai,

sesuai

kebutuhan

dan

tepat

waktu

untuk

perencanaan

kesehatan. Untuk itu disusun peta jalan (roadmap) Sistem Informasi Kesehatan (SIK) tahun 2015-2019 dalam rangka upaya pengembangan dan

6


penguatan SIK nasioal agar terwujud sistem informasi kesehatan yang ideal. Visi SIK 2015-2019 yaitu mencapai sistem informasi kesehatan terintegrasi yang handal, yang mampu memberikan dukungan secara adekuat bagi manajemen pembangunan kesehatan. Diharapkan visi SIK mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” dan 7 misi pembangunan, (1) terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim

dan

mencerminkan

kepribadian

Indonesia

sebagai

negara

kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia

menjadi

negara

maritim

yang

mandiri,

maju,

kuat

dan

berbasiskan kepentingan nasional; serta (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Kesehatan menetapkan 12 sasaran strategis. Terkait dengan tugas Pusat Data dan Informasi, terdapat pada sasaran ke-12, yaitu meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi. Guna mendukung visi dan misi pemerintah, dan untuk mencapai visi SIK, ditetapkan misi SIK tahun 2015-2019, sebagai berikut: a. Memperkuat sumber daya SIK yang meliputi kebijakan, regulasi, standarisasi,

koordinasi,

perencanaan,

pendanaan

sumber

daya

manusia, infrastruktur dan kelembagaan. b. Mengembangkan indikator kesehatan yang dapat menggambarkan upaya dan capaian pembangunan kesehatan masyarakat.

7


c.

Memperkuat sumber data dan membangun jejaringnya dengan semua pemangku kepentingan.

d. Meningkatkan kualitas manajemen data kesehatan yang meliputi pengumpulan,

pengolahan,

dan

analisis

data

serta

diseminasi

informasi. e.

Meningkatkan pemanfaatan dan penyebarluasan informasi untuk meningkatkan manajemen dan pelayanan berbasis bukti.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 terdapat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2015-2019 Sasaran Kegiatan

Target

Indikator Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan

1. Persentase kabupaten/kota yang 30% 40% 50% 60% 70% melaporkan data kesehatan prioritas 2. Persentase tersedianya 10% 20% 30% 40% 50% jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan ekesehatan Sumber: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 B.

PERJANJIAN KINERJA Sebagai

penjabaran

dari

sasaran

yang

hendak

dicapai

dalam

pembangunan kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran indikator

8


kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016. Perjanjian kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara

pimpinan

instansi

pemerintah/unit

kerja

yang

menerima

amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikannya dan mempertanggungjawabkan

atas

keberhasilan

dan

kegagalan

dalam

pencapaian target kinerja. Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran. Pada tahun anggaran 2016, output kegiatan Pusat Data dan Informasi yaitu sebagai berikut: a. Pengembangan sistem informasi b. Pengelolaan teknologi informasi c. Pengelolaan data dan informasi kesehatan d. Penguatan SDM Sistem Informasi Kesehatan (SIK) e. Dukungan layanan manajemen f. Layanan perkantoran

9


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi dalam kurun waktu JanuariDesember 2016. Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Indikator dan pengumpulan serta perangkuman data kinerja merupakan hal yang penting dalam pengukuran kinerja.

Indikator

kinerja

merupakan

ukuran

keberhasilan

yang

menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Pengumpulan dan perangkuman data kinerja memperhatikan indikator

kinerja

yang

ditetapkan,

frekuensi,

pengumpulan

data,

penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Capaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dan berdasarkan data capaian dan kondisi terakhir yang diperoleh, selanjutnya menjadi dasar perencanaan kegiatan kedepan sehingga dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilaksanakan, dilakukan penilaian kinerja melalui perbandingan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar atau target dalam penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

10


Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi selama tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Persentase

Kabupaten/Kota

yang

Melaporkan

Data

Kesehatan

Prioritas Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi, data kesehatan prioritas merupakan muatan data dalam penyelenggaraan Komunikasi Data. Data kesehatan prioritas adalah sekumpulan data kesehatan yang menjadi prioritas kebutuhan informasi bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator kesehatan

strategis prioritas

nasional terdiri

dikelompokkan menjadi

dan

global

atas

bidang

sejumlah

kesehatan.

elemen

data

Data yang

data derajat kesehatan, upaya kesehatan,

sumber daya kesehatan, determinan kesehatan atau terkait lainnya. Data kesehatan prioritas dilaporkan melalui Aplikasi Komunikasi Data. Aplikasi Komunikasi Data adalah suatu aplikasi sistem informasi kesehatan yang digunakan untuk pertukaran data dalam rangka konsolidasi/integrasi data kesehatan prioritas yang dikirimkan dari dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau dinas kesehatan provinsi dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi. Aplikasi ini dapat diakses di www.komdat.kemkes.go.id dan tampilan muka seperti terlihat pada Gambar 3.1.

11


Gambar 3.1 Tampilan Laporan Data Bulanan pada Aplikasi Komunikasi Data

Sumber : www.komdat.kemkes.go.id

Tahun 2016 data kesehatan prioritas yang dilaporkan berjumlah 129 variabel dengan periode pelaporan bulanan sejumlah 46 variabel, triwulanan 4 variabel, tahunan 79 variabel (11 variabel di awal tahun dan 68 variabel di akhir tahun). Pelaporan data kesehatan prioritas yang diisikan pada aplikasi komunikasi data memiliki batas waktu untuk pengiriman dari berbagai level pelapor. Untuk data dari Puskesmas disampaikan ke dinas kesehatan kabupaten/kota pada tanggal 5 setiap bulannya. Untuk Pelaporan dari dinas kesehatan kabupaten/kota ke provinsi maksimal disampaikan pada tanggal 10 setiap bulan untuk dilakukan verifikasi oleh dinas kesehatan provinsi. Data yang telah diverifikasi akan disampaikan

ke

Pusat

pada

tanggal

15

setiap

bulannya

untuk

diverifikasi oleh unit-unit yang menjadi penanggungjawab dari variabelvariabel yang terdapat pada aplikasi komunikasi data.

12


Kondisi yang dicapai: Pada tahun 2016 target kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas ditetapkan sebesar 40% dari total kabupaten/kota yang ada atau 206 dari 514 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang dikategorikan melapor apabila kabupaten/kota tersebut mengirimkan laporan data prioritas kesehatan minimal 80% variabel data bulanan. Pada akhir tahun 2016 rata-rata kabupaten/kota yang melapor data bulanan yaitu 70,31%. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan. Gambar 3.2 memperlihatkan angka capaian per bulan dan Gambar 3.3 memperlihatkan persentase capaian per triwulan. Gambar 3.2 Persentase Capaian Indikator Kabupaten Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas Pemantauan Data Bulanan

Des 2015

Jan

19,8 91,4 - Status kelengkapan kab/kota TidakLengkap Lengkap - Persentase kab/kota tepat waktu (%) 2,7 2,7 - Persentase kab/kota lengkap (%)

Feb

Maret

April

Mei

90,7 Lengkap 6,4

90,1 Lengkap 6,2

89,1 Lengkap 7,2

88,7 Lengkap 11,9

Sumber: Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusdatin, 2017

13

Juni

Juli

Agust

Sep

Okt

82,9 80,0 79,4 70,2 46,9 Lengkap TidakLengkap TidakLengkap TidakLengkap TidakLengkap 2,5 8,9 10,1 10,7 12,5


Gambar 3.3 Persentase Capaian Indikator Kabupaten Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas 80 70 70,31

67,92

60 56,88

50 40

% Capaian

30 20

22,76

10 0 TW I

TW II

TW III

TW IV

Sumber: Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusdatin, 2017

Upaya

yang

dilakukan

untuk

meningkatkan

kualitas

data

kesehatan prioritas dengan (1) membentuk tim pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan pemantauan serta berkomunikasi dengan pengelola data di dinas kesehatan provinsi; (2) memberikan umpan

balik

keterisian

data

ke

dinas

kesehatan

provinsi;

(3)

pendampingan pengisian data kesehatan prioritas melalui pelatihan dan atau pertemuan; (4) update Aplikasi Komunikasi Data; (5) menjaga keamanan informasi data dengan sertifikasi ISO 27001:2013; serta (6) menyediakan jaringan komunikasi data intranet (Virtual Private Network) untuk dinas kesehatan provinsi dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan. Kendala/hambatan yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini: 1. Kurangnya kapasitas tenaga pengolah data/pengelola SIK di daerah 2. Mutasi pegawai yang sangat cepat tanpa adanya kaderisasi

14


3. Data dari Puskesmas setiap bulannya sering terlambat untuk disampaikan ke kabupaten/kota 4. Banyak data dari kabupaten/kota ke provinsi yang masih menunggu verifikasi dari provinsi sehingga data belum sampai ke Pusat

1) Belum optimalnya fungsi dari unit-unit utama di Kementerian Kesehatan dalam hal verifikasi data yang telah dilaporkan dari provinsi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data kesehatan prioritas: 1. Membentuk tim pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan pemantauan serta berkomunikasi dengan pengelola data di dinas kesehatan provinsi; 2. Memberikan umpan balik keterisian data ke dinas kesehatan provinsi; 3. Pendampingan pengisian data kesehatan prioritas melalui pelatihan dan atau pertemuan; 4. Update Aplikasi Komunikasi Data; 5. Menjaga

keamanan

informasi

data

dengan

sertifikasi

ISO

27001:2013; serta 6. Menyediakan jaringan komunikasi data intranet (Virtual Private Network) untuk dinas kesehatan provinsi 2. Persentase

Tersedianya

Jaringan

Komunikasi

Data

yang

Diperuntukkan untuk Pelaksanaan e-Kesehatan Jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan adalah jaringan komputer WAN dalam lingkup ekosistem kesehatan yang digunakan

sebagai

media

koneksi

pertukaran

data

pada

penyelenggaraan sistem elektronik kesehatan seperti aplikasi sistem informasi Puskesmas, aplikasi sistem informasi rumah sakit (RS),

15


pembelajaran

kesehatan

jarak

jauh,

telemedicine,

telediagnostik,

teleradiologi, dan sebagainya. Bentuk fisik jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-Kesehatan yaitu jaringan internet atau jaringan intranet

(VPN)

untuk

menyambungkan

kantor

dinkes

provinsi/kabupaten/kota, Puskesmas, RS, atau lainnya. Salah satu model pelaksanaan e-Kesehatan di Puskesmas dan RS yang dikembangkan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi yaitu Aplikasi SIKDA Generik. Aplikasi SIKDA Generik terus dikembangkan dan saat ini yang digunakan yaitu Aplikasi SIKDA Generik versi 1.4. Aplikasi ini dapat diakses di www.sikda.kemkes.go.id dan tampilan muka seperti terlihat pada Gambar 3.4. Gambar 3.4 Tampilan Muka Aplikasi SIKDA Generik versi 1.4

Sumber: Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Pusdatin, 2017

16


Kondisi yang dicapai: Pada

tahun

2016

target

kabupaten/kota

tersedia

jaringan

komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan ditetapkan sebesar 20% dari total kabupaten/kota yang ada. Kabupaten/kota dikategorikan tersedia jaringan komunikasi data apabila terdapat model pelaksanaan e-kesehatan di puskesmas dan RS menggunakan jaringan komunikasi data di wilayahnya. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2016 terdapat 108 kabupaten/kota (21,01%) yang menerapkan Aplikasi SIKDA Generik di dinas kesehatan dan puskesmas. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan, yaitu: 1) Sewa jaringan (intranet, internet), operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi, dan honor pengelola yang mencakup 34 provinsi melalui jaringan SIKNAS. 2) Sosialisasi ke daerah untuk pembangunan infrastruktur SIK melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). 3) Pelatihan dan pendampingan SIKDA Generik bagi daerah yang telah mengembangkan aplikasi tersebut. 4) Berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan internet sampai ke Puskesmas. Permasalahan yang dihadapi: 1) Masih rendahnya anggaran daerah dalam penyediaan infrastruktur SIK. 2) Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga pengelola teknologi informasi di daerah seiring dengan pergantian kepala daerah sering diikuti pergantian pejabat di lingkungan dinas kesehatan serta rotasi staf.

17


3) Pengembangan SIK di daerah belum menjadi prioritas. Upaya pemecahan masalah: 1) Mengupayakan Dana Alokasi Khusus pengadaan perangkat sistem informasi. 2) Fasilitasi

jaringan

komunikasi

data

ke

daerah

dan

advokasi/sosialisasi dalam rangka peningkatan infrastruktur untuk sistem informasi terintegrasi melalui dana alokasi khusus. 3) Advokasi terhadap pimpinan daerah tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. 4) Sosialisasi Peta Jalan SIK 2015-2019 dan strategi e-Kesehatan nasional. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016: 1) Pengkinian surveilans sertifikat ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi tahun ke-4. 2) Telah ditetapkan sembilan standar nasional Indonesia Informatika Kesehatan yang mengadopsi secara identik dari ISO/IEC. 3) Telah disusun Kamus Data Kesehatan Indonesia sebagai acuan standar pengembangan sistem elekteronik kesehatan.

18


Capaian kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2015-2016 terdapat pata Tabel 3.1. Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015-2016 No

Indikator Kinerja

Target

TAHUN 2015 Realisasi Capaian

Target

Tahun 2016 Realisasi Capaian

Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas

30%

61,70%

206%

40%

70,31%

Persentase tersedianya jaringan 02.00 komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan

10%

10,52%

105,20%

20%

21,01%

01.00

175,77%

105,05%

Realisasi kedua indikator tahun 2015 dan 2016 telah mencapai target. Capaian indikator pertama tahun 2015 sebesar 206% dari target, tidak jauh berbeda dengan tahun 2016 yaitu sebesar 175,77% dari target. Capaian indikator kedua tahun 2015 sebesar 105,2% dari target, tidak jauh berbeda dengan tahun 2016 yaitu sebesar 105,05% dari target. Diharapkan target tahun 2019 dapat tercapai sesuai rencana.

B.

SUMBER DAYA Dalam mencapai kinerjanya, Pusat Data dan Informasi menggunakan

Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana. 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah pegawai di Pusat Data dan Informasi per 31 Desember 2016 berjumlah 85 orang. Distribusi pegawai Pusat Data dan Informasi menurut golongan kepangkatan sebagian besar berada pada golongan III sejumlah 65 orang (76,5%), golongan IV sejumlah 15 orang (17,6%) dan golongan II sejumlah 5 orang (5,9%). Distribusi pegawai menurut jenis jabatan, sebagian besar atau 63 orang (74,1%) menduduki jabatan fungsional umum, 13 orang menduduki jabatan struktural dan 9 orang

19


menduduki jabatan fungsional khusus (4 orang statistisi dan 5 orang pranata komputer). Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan 3.3. Tabel 3.2 Distribusi Pegawai Pusat Data dan Informasi Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2016

1

Golongan Kepangkatan Golongan I

2.

Golongan II

5

5,9

3.

Golongan III

65

76,5

4.

Golongan IV

15

17,6

Jumlah

85

100

No

Jumlah

Persentase

0

0

Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2017

Tabel 3.3 Distribusi Pegawai Pusat Data dan Informasi Menurut Jenis JabatanTahun 2016 No

Jenis Jabatan

Jumlah

Persentase

13

15,3

1

Struktural

2.

Fungsional Khusus

9

10,6

3.

Fungsional Umum

63

74,1

85

100

Jumlah Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2017

Menurut tingkat pendidikan, 80% pegawai berpendidikan sarjana strata-1

hingga

strata-3,

15,3%

berpendidikan

SLTA

dan

4,7%

berpendidikan Diploma III. Jenis kemampuan/bidang keahlian pegawai Pusat Data dan Informasi didominasi keahlian statistik, manajemen informatika dan

sistem informasi,

teknik informatika

dan teknik

komputer, informatika kesehatan, ilmu komputer dan epidemiologi.

20


Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia SIK. Gambar

3.5

memperlihatkan

distribusi

pegawai

menurut

tingkat

pendidikan.

Gambar 3.5 Distribusi Pegawai Pusat Data dan Informasi Menurut Jenis Jabatan Tahun 2016

1% 15% 5%

39%

Doktor (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Diploma III SLTA

40%


Selain pegawai negeri sipil, Pusat Data dan Informasi juga memiliki tenaga honorer sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang pramubakti dan 1 (satu) orang pengemudi. SDM di Pusat Data dan Informasi cukup dapat diandalkan dan memadai namun masih perlu peningkatan kualitas melalui pelatihanpelatihan dan diarahkan menjadi jabatan fungsional khusus, sehingga diharapkan akan lebih berdaya guna.

21


2. Sumber Daya Anggaran Dalam

melaksanakan

program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, alokasi anggaran yang dimiliki Pusat Data dan Informasi pada awal tahun 2016 sejumlah Rp. 71.462.722.000,- (APBN) dan Rp. 26.767.300.000,- (dana dekonsentrasi).

Selama

tahun

2016

terdapat

penambahan

dana

(refocusing) sebesar Rp. 7.958.866.000,-; pengurangan dana (selfblocking) sebesar Rp 10.037.053.000,-; penambahan dana hibah Global Fund sebesar Rp. 2.325.923.000,- dan hibah WHO sebesar Rp. 200.882.000,sehingga total anggaran akhir tahun 2016 sebesar Rp. 98.678.640.000,Anggaran tersebut terbagi dalam 6 output, yaitu: (1) pengembangan sistem informasi; (2) pengelolaan teknologi informasi; (3) pengelolaan data dan informasi kesehatan; (4) penguatan SDM Sistem Informasi Kesehatan (SIK); (5) dukungan layanan manajemen; dan (6) layanan perkantoran. Realisasi

penggunaan

anggaran

tahun

2016

sejumlah

Rp.

85.981.152.134,- atau sebesar 87,13%. Perbandingan jumlah alokasi dan realisasi anggaran tahun 2016 menurut sumber dana dapat dilihat pada Gambar 3.6. Bila dirinci menurut output, realisasi anggaran terbesar yaitu untuk output penguatan SDM SIK sebesar 95,96% dan terkecil yaitu untuk output pengelolaan data dan informasi kesehatan sebesar 81,55%. Rincian persentase realisasi anggaran menurut output dapat dilihat pada Gambar 3.7.

22


Rupiah

Gambar 3.6 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2016

100.000.000.000 90.000.000.000 80.000.000.000 70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 Anggaran

Total 98.678.640.0

APBN 69.384.535.0

Hibah 2.526.805.00

Dekon 26.767.300.0

Realisasi

85.981.152.1

61.257.776.7

2.273.008.46

22.450.366.9

Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, & Monev DJA, 2017

Gambar 3.7 Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pusat Data dan Informasi Tahun 2016 Penguatan SDM SIK

95,96

Pengembangan Sistem Informasi

91,09

Pengelolaan Teknologi Informasi

88,59

Layanan Perkantoran

86,77

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

82,07

Layanan Internal

81,55 0

20


23

40

60

80

100


Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2016 menurut indicator kinerja, yaitu sebagai berikut: a. Indikator

persentase

Kabupaten/Kota

yang

melaporkan

data

kesehatan prioritas dengan alokasi sebesar Rp.68.101.059.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.58.598.485.882,- (86,05%). b. Indikator tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk

pelaksanaan

Rp.30.577.581.000,-

e-kesehatan dan

dengan

realisasi

alokasi

anggaran

sebesar sebesar

Rp.27.382.666.252,- (89,55%). 3. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Data dan Informasi sampai dengan 31 Desember 2016 bernilai Rp. 30.998.251.151,-. Rincian sumber daya sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.4.

24


Tabel 3.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pusat Data dan Informasi Tahun 2016 No

Uraian

1

Barang konsumsi

2.

Peralatan dan Mesin

3.

Aset Tetap Lainnya

4. 5.

Kuantitas

Nilai

24 item Rp.

408.720.346,-

7.138 buah Rp.

52.980.998.232,-

2 buah Rp.

2.838.000,-

Aset Tak Berwujud (software)

2.649 buah Rp.

15.188.007.895,-

Aset Tetap yang Tidak

3.314 buah Rp.

19.430.296.805,-

982 buah Rp.

415.977.050,-

Digunakan 6.

Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan

7.

Akumulasi Penyusutan

(-) Rp. 33.739.798.637,-

Peralatan dan Mesin 8.

Akumulasi Penyusutan Aset

(-) Rp. 12.505.971.827,-

Tetap yang Tidak Digunakan 9.

Akumulasi Penyusutan

(-) Rp. 10.766.839.663,-

Software 10. Akumulasi Penyusutan Aset

(-) Rp.

415.977.050,-

Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Total

Rp.

30.998.251.151,-

Sumber : Bagian Tata Usaha, Pusdatin, Tahun 2017

Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat

Data

dan

Informasi

tahun

2016

mendukung pencapaian indikator kinerja.

25

cukup

memadai

dalam


BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Pusat Data dan Informasi merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi dalam setahun kegiatan berlangsung. Pusat Data dan Informasi dinyatakan telah merealisasikan kegiatan yang dilihat dari pencapaian indikator pada perjanjian kinerja. Tahun 2016 dua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Untuk

lebih

meningkatkan

kinerja,

pada

tahun

2017

akan

dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: (1) menyusun Juknis Aplikasi Keluarga Sehat; (2) mengembangkan

dan

mengintegrasikan

Aplikasi

Keluarga Sehat; (3) pendampingan dan monitoring evaluasi Aplikasi Keluarga Sehat; (4); menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi, laporan tahunan, akuntabilitas dan keuangan; (5) monitoring dan evaluasi, bimbingan perencanaan program dan pembinaan program; (6) pengelolaan lelang dan inventaris BMN; (7) pengelolaan jabatan fungsional dan ISO 27001; (8) pertemuan lintas program dan partisipasi rapat kerja; (9) pengelolaan ketatausahaan; (10) pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesehatan; (11) melakukan diseminasi informasi kesehatan; (12) pengelolaan jaringan sistem informasi; (13) pengelolaan aplikasi dan bankdata; (14) penyusunan standard dan regulasi SIK; (15) pengembangan dan pengintegrasian SIK; (16) penyelenggaraan workshop pengelolaan data dan system informasi; (17) kursus bidang data dan informasi; (18) layanan perkantoran. Diharapkan di tahun berikutnya prestasi yang telah diraih dapat terus ditingkatkan dengan memanfaatkan secara optimal segala peluang

dan

sumber

daya

yang

26

ada

dengan

memperhatikan


hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.

_______________

27


28

I{TMEITTERIAI{ IITSEIIATAN REPTIBLIK INIX)NESIA PUSAT DATA DAN INFORMASI

PER.'ANJHN KINER.'A TAHIIN 2OL6 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: dr. Pattiselanno Robeth Johan, MARS

Jabatan

: Kepala h.rsat Data dan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

Jabatan

: Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sehanrsnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencan€ran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaktrkan supenrisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakart yang diperlukan ddam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarla.,

Januari 2016

Pihak Kedua,

'dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes NIP. 1958 rOrT 198403 1004

dr. Pattiselano Robeth Johan, MARS NrP. 1960 I O 13 1989 L2lOOt

PER.'AN.'IAIT I{INER.'A TAHI'N 2OL6 PUSAT DATA DAN INT1ORMASI

IYo.

Sarann Proeren/Ksrhtsn

(11

(21

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatarr

1.

Indllrtor

Trrgst

KIncrJa

HI

(3)

1. Presentase kabupaten/kota yang

4oo/o

melaporkan data kesehatan prioritas

2. Persentase tersediarrya jaringan komunikasi data yang dipemntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatart

Kegl,atan

1. Pengelolaan data dan informasi

2Oo/o

Aaggaran Rp71 .462.722.000,-

kesehatan

Januari 2016

o:*

Kedua,

tlr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes NrP. 19581017 198403 1004

dr. Pattiselanno Robeth Johan, MARS NrP. 1960 10 13 t989r2100 1

LAPORAN KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents